Longsor TPST Bantargebang Menelan Korban Jiwa

Longsor TPST Bantargebang Menelan Korban Jiwa

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi longsor. Minggu, 08 Maret 2026.

Dalam peristiwa longsor tersebut petugas dan warga setempat berhasil mengevakuasi empat korban jiwa yang terdiri dari sopir truk sampah serta pemulung dan jumlah korban kemungkinan masih bisa bertambah.

Adapun empat korban yang sudah berhasil ditemukan diantaranya, Enda Widayanti (25) pemulung, Sumine (60) pemilik warung disekitar lokasi kejadian, Dedi Sutrisno (22) dan Irwan Suprihatin merupakan sopir truk sampah.

Sementara jenazah Enda dan Sumine dipulangkan ke kampung halamannya di Banten, sedangkan jenazah Dedi sudah dipulangkan ke Karawang dan jenazah Irwan yang baru ditemukan pada Minggu malam langsung dievakuasi.

Saat dikonfirmasi awak media, Ramli perwakilan  petugas SAR Jakarta menyampaikan proses pencarian korban masih terus berlanjut.

"Proses pencarian masih terus kami lanjutkan dengan menggunakan alat berat tambahan untuk percepat pencarian," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto saat dihubungi via telpon mengatakan ada sekitar tujuh truk sampah yang terdampak longsor.

"Ada sekitar tujuh truk yang terdampak longsor di TPST Bantargebang, dua truk masih tahap evakuasi," ucapnya.

"Seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) korban yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan bagi yang mengalami luka pengobatan akan ditanggung pemerintah," tambahnya.

Lanjutnya, untuk pemulung dan pemilik warung yang statusnya bukan PJLP akan diberikan santunan sosial.

Asep juga memaparkan akan menata ulang zona buangan sampah agar lebih aman dan stabil.

"Pemrov Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan dalam pengoperasian layanan di TPST Bantargebang," paparnya.

Setelah, sambungnya, area dinilai aman, kami akan melakukan stabilisasi dan penataan zona agar kondisi kembali terkendali.

Bukan itu saja, pungkasnya, Pemprov Jakarta akan menangani masalah ini dengan secepat mungkin.

(Red)

Korban Banjir Perum Natura Sukamekar Tuntut Developer Tanggung Jawab

Korban Banjir Perum Natura Sukamekar Tuntut Developer Tanggung Jawab

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Warga Perum Grand Natura, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban banjir meminta pihak developer tanggung jawab. Sabtu, 24 Januari 2026.

Banjir yang terjadi sejak Jum'at, 23 Januari 2026 hingga kini belum juga surut, sampai saat ini ketinggian banjir mencapai 2 meter.

Warga menilai banjir terjadi akibat luapan air dari sungai kecil yang berada dibelakang perumahan tersebut.

I Nyoman salah satu warga mengatakan bahwa pihak developer dari awal pembangunan rumah tidak membuat drainase sesuai SOP dan tanggul untuk menahan luapan air.

"Kami menilai developer tidak bertanggungjawab atas pembangunan Perumahan Grand Natura, karena drainase tidak sesuai standart dan developer berjanji akan memperbaiki selesai proyek, tapi sampai saat ini semua itu diabaikan," ujarnya.

Bukan itu saja, sambungnya, banjir yang sudah terjadi sejak 7 tahun lalu tidak ada tindakan untuk mengantisipasi dari pihak developer.

"Seharusnya developer membuat tanggul penahan air, sesuai dengan permintaan warga, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan ataupun pencegahan," tegasnya.

"Developer tau dibelakang rumah kami ada aliran sungai kecil yang kapan waktu bisa meluap," jelasnya.

Sedangkan, paparnya, Dataran perumahan setara dengan elevasi sungai/kali bahkan dibawah jalan utama, ini yang menjadi penyebab utama Perumahan Grand Natura dihadang banjir terus menerus.

"Kami menginginkan adanya perhatian khusus dari developer maupun pihak Desa Sukamekar untuk sama-sama cari solusi. Karena bagaimanapun pihak Desa Sukamekar juga yang memberi izin developer untuk membangun perumahan didaerah rawan banjir," pungkasnya.

(Red)

Pasca Longsor, Gunungan Sampah Boleh Masuk, Wartawan Dilarang: Ada Apa di TPST Bantargebang

Pasca Longsor, Gunungan Sampah Boleh Masuk, Wartawan Dilarang: Ada Apa di TPST Bantargebang

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengkritik keras sikap manajemen Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Bantargebang, Kota Bekasi, yang menolak kehadiran wartawan ke lokasi pasca peristiwa longsor dengan alasan harus melalui prosedur administratif dan surat-menyurat.

Penolakan tersebut disampaikan oleh pihak keamanan yang berjaga di pos pintu masuk TPST Bantargebang.

“Maaf pak, menurut manajemen kunjungan harus melalui surat terlebih dahulu. Di sini kami hanya bertugas melaksanakan perintah atasan,” ujar Maulana, Wadanru I, kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam situasi darurat yang berdampak luas terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat Kota Bekasi.

“TPST milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Bantargebang bukan wilayah privat. Itu fasilitas publik yang dampaknya langsung dirasakan warga Kota Bekasi. Ketika terjadi longsor, publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menutup akses wartawan dengan alasan SOP adalah kekeliruan dalam memahami keterbukaan informasi,” tegas Ade.

Ia menilai pendekatan birokratis dalam kondisi krisis justru bertentangan dengan prinsip good governance dan transparansi. Dalam kondisi normal, prosedur administrasi memang penting, tetapi dalam peristiwa luar biasa yang mengancam keselamatan warga dan lingkungan, negara justru berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya.

“Dalam kondisi seperti ini, negara seharusnya membuka pintu, bukan menutupnya. Wartawan perlu melihat langsung kondisi lapangan agar informasi yang diterima publik tidak hanya versi pengelola,” ujarnya.

Ade menegaskan pembatasan akses terhadap insan pers berpotensi mengaburkan kebenaran dan menghilangkan ruang verifikasi. 

Akibatnya, masyarakat hanya menerima narasi sepihak tanpa bisa memastikan apakah pengelolaan TPST benar-benar dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.

“Kalau wartawan tidak boleh masuk, publik tidak akan tahu apakah longsor ini akibat kelalaian, bagaimana dampak air lindi, dan seberapa besar ancamannya bagi lingkungan Bekasi. 

Ini berbahaya bagi demokrasi dan hak masyarakat atas informasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa penolakan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi keterbukaan informasi publik.

“Jika hari ini TPST bisa ditutup dari wartawan, besok-besok setiap krisis bisa dikelola dengan cara yang sama: ditutup, dikunci, dan hanya diceritakan versi resmi. Itu bukan negara terbuka, itu manajemen krisis yang anti-transparansi,” tegasnya.

PWI Bekasi Raya, lanjut Ade, akan melakukan langkah komunikasi resmi kepada Pemprov DKI Jakarta dan pengelola TPST Bantargebang agar akses jurnalistik dihormati.

“Kami akan menyampaikan sikap resmi. Jika perlu, kami akan mendorong keterlibatan Dewan Pers dan Komisi Informasi agar prinsip keterbukaan informasi benar-benar dijalankan,” tambahnya.

Ade juga menegaskan masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya dari TPST Bantargebang, termasuk apakah lokasi tersebut masih aman dan apakah pengelolaannya sebanding dengan risiko lingkungan yang ditanggung warga Kota Bekasi.

“Ini bukan sekadar urusan teknis pengelolaan sampah. Ini menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keadilan bagi warga Kota Bekasi yang selama puluhan tahun menanggung beban TPST Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

Ia pun mengajak pemerintah untuk mengubah cara pandang terhadap pers.

“Wartawan bukan ancaman. Mereka mitra demokrasi. Pemerintah yang tidak takut dilihat publik adalah pemerintah yang percaya diri dengan kerjanya,” pungkas Ade. (Rls)

Warga Kaget, Gempa Magnitudo 4.9 Guncang Bekasi

Warga Kaget, Gempa Magnitudo 4.9 Guncang Bekasi

Redaksi      

REFORMASI-ID| Bekasi - Gempa memiliki Magnitudo 4,9 guncang Bekasi pada Rabu, 20 Agustus 2025 sekitar pukul 19.52 WIB yang berpusat sekitar 14 KM Tenggara Kabupaten Bekasi dikedalaman 10 KM.

Menurut informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terdeteksi pada titik koordinat 6.48LS, 107.2BT.

Gempa yang terjadi setelah hujan deras disertai angin dan diwaktu warga sedang beristirahat dirumah sempat membuat panik warga.

Maspupah warga Mustika Grande, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi mengatakan, saat gempa terjadi dirinya sempat kaget.

"Saya sempat kaget saat ada gempa," ujarnya.

Saat itu, sambungnya, saya sedang berbaring diatas tempat tidur, tiba-tiba saya merasakan ada guncangan.

"Saya pikir kepala saya pusing, pas saya tanya anak, anak saya juga merasakan hal yang sama, ternyata guncangan gempa," jelasnya.

"Saya hanya bisa tenang dan tetap waspada, Alhamdulillah gempa tidak berlangsung lama," pungkasnya.

Dari pantauan awak media di Kabupaten Bekasi, gempa yang terjadi tidak menimbulkan kerusakan.

Himbauan BMKG

BMKG terus memantau situasi dan perkembangan terkini, diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut oleh isu-isu yang tidak benar terkait gempa tersebut.

Kondisi SDN Burangkeng 04 Dibawah Retakan Tiang Beton Tol Sangat Membahayakan

Kondisi SDN Burangkeng 04 Dibawah Retakan Tiang Beton Tol Sangat Membahayakan

Redaksi      

REFORMASI-ID| Bekasi - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Burangkeng 04, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi sangat memperihatinkan, kondisinya dikelilingi pembangunan tol dan tepat dibawah 2 tiang beton yang mengalami keretakan dan berpotensi membahayakan murid.

Kondisi SDN Burangkeng 04 yang sudah tidak layak untuk kegiatan belajar-mengajar seharusnya menjadi perhatian khusus oleh dinas terkait.

Saat dikonfirmasi awak media, salah satu wali murid kelas 6 yang berinisial P mengatakan kekhawatiran dirinya terhadap kondisi sekolah yang sangat berbahaya.

"Saya sangat khawatir melihat kondisi sekolah bahkan ada rasa ketakutan ketika anak kembali masuk sekolah," ujarnya di lokasi SDN Burangkeng 04, Senin, 04 Juli 2025.

Bagaimana tidak, ucapnya, waktu pemasangan tiang, paku bumi yang sedang beroperasi membuat jendela bergetar, ehh sekarang sesudah tiang beton jadi, bagian tiang beton mengalami keretakan yang bisa menimpa sekolah.

"Saya dapat informasi dari sekitar 2 tahun yang lalu saat anak saya kelas 4 katanya sekolah mau dipindah, tapi sampai saat ini anak saya sudah kelas 6  sekolah belum juga dipindah," tambahnya.

"Saya berharap pemerintah memperhatikan kondisi SDN Burangkeng 04 yang sudah tidak layak untuk kegiatan belajar-mengajar," jelasnya.

Apalagi, pungkasnya, melihat kondisi saat ini yang membahayakan murid, jangan sampai setelah terjadi korban baru ada tindakan.

(Red)

Wakil Ketua DPRD Pastikan SDN Telajung 04 Menjadi Prioritas Untuk Bantuan Musibah Angin Puting Beliung

Wakil Ketua DPRD Pastikan SDN Telajung 04 Menjadi Prioritas Untuk Bantuan Musibah Angin Puting Beliung

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Budi Muhammad Mustafa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi kunjungi SDN Telajung 04 salah satu yang terdampak musibah angin puting beliung, di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Musibah angin puting beliung yang terjadi pada Senin, 17 Maret 2025, sekitar pukul 21.15 WIB, merusak beberapa rumah, bangunan sekolah, fasilitas umum dan bangunan tower.

Wakil Ketua DPRD, Budi Muhammad Mustafa yang mendengar adanya musibah tersebut langsung mendatangi lokasi.

"Pasti kita turut sedih akibat bencana alam ini, yang pasti Pemkab Bekasi sudah mencanangkan darurat bencana saat kita rapat beberapa waktu lalu," ujarnya, Selasa, 18 Maret 2025 dilokasi bencana.

Untuk kejadian hari ini, sambungnya, ada beberapa yang kita prioritaskan untuk SDN 04 Telajung, diantaranya kondisi bangunan, lalu peralatan belajar mengajar yang rusak.

"Kami juga mengapresiasi Dinas Pendidikan dan PUPR yang sudah datang ke lokasi tadi pagi," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, mudah-mudahan segera ada tindaklanjut dan kami dari DPRD sudah berkoordinasi dengan Baznas untuk membantu rumah-rumah warga yang berdampak, khususnya di RW. 012, Desa Telajung.

Sementara itu, Nasih Suarsih, Kepala SDN Telajung 04 menyampaikan bahwa untuk kegiatan belajar mengajar diliburkan.

"Hari ini kegiatan belajar mengajar diliburkan, karena memang anak-anak 2 hari lagi masuk sekolah menjelang libur lebaran, tapi tetap kami akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Korwil untuk kegiatan belajar mengajar," ucapnya.

Dilokasi berbeda, saat dikonfirmasi via WA, H. Mulyadi pemerhati pendidikan mengatakan pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti segala kerusakan yang terjadi di SDN Telajung.04.

"Saya sebagai pemerhati pendidikan turut sedih atas terjadinya musibah alam angin puting beliung yang menimpa SDN Telajung 04," tuturnya.

"Saya juga berharap pemerintah daerah untuk segera mungkin menindaklanjuti kerusakan di SDN Telajung 04 yang terjadi akibat musibah alam," jelasnya.

Karena, lanjutnya, sekolah ini adalah tempat mendidik putra-putri kita, jadi saya berharap SDN Telajung 04 diprioritaskan.

Disela-sela kunjungannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi memberikan bantuan langsung melalui Ketua RW. 012 untuk warga yang terdampak musibah alam angin puting beliung.

Dikesempatannya, Mujiono Ketua RW. 012 Grand Mutiara Gading, Desa Telajung, mengucapkan terimakasih kepada Wakil Ketua DPRD Kab. Bekasi yang sudah memberikan bantuan untuk warga.

"Alhandulillah, dengan adanya bantuan dari Wakil Ketua DPRD Kab. Bekasi sangat membantu kami, dan kami ucapkan banyak terimakasih atas bantuannya dan bantuan ini sangat bermanfaat untuk kami," pungkasnya.

(Red)

Gedung Kementerian ATR/BPN Dilalap si Jago Merah, Nusron: Masih Dalam Penyelidikan, Pasti Nanti Ketahuan

Gedung Kementerian ATR/BPN Dilalap si Jago Merah, Nusron: Masih Dalam Penyelidikan, Pasti Nanti Ketahuan

Redaksi      

REFORMASI-ID | Jakarta - Gedung Kementerian ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilalap si jaogo merah pada Sabtu, 08 Februari 2025, sekitar pukul 23.10 WIB.

Mengutip berbagai sumber, diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menerangkan  pemadaman dimulai pukul 23.18 WIB. Petugas melihat titik api berasal dari ruang humas gedung Kementerian ATR/BPN. 

Petugas sekuriti setempat yang menyadari adanya api awalnya mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau apar. Namun, api telanjur membesar dan membakar sejumlah kertas arsip di lokasi hingga menimbulkan asap tebal.

Kemudian, sambung Satriadi, kita terjunkan sekitar 20 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi dan 62 personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api di gedung Kementerian ATR/BPN. Imbaunya.

Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di lantai 1 dan api berhasil dipadamkan pada sekitar 00.00 WIB. Operasi pemadaman kebakaran gedung Kementerian ATR/BPN dinyatakan selesai pada pukul 00.35 WIB.

Satriadi mengatakan dari dugaan awal,

Kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN dugaan terjadi akibat korsleting pada perangkat pendingin udara atau air conditioner (AC), kata Satriadi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut menanggapi kejadian ini. Ia memastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut.

Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti dokumen atau arsip apa saja yang ikut terbakar. Nusron optimistis penyebab pasti kebakaran dapat segera diketahui setelah penyelidikan lebih lanjut dilakukan.

"Masih dalam penyelidikan, pasti nanti ketahuan," kata Nusron. Dikutip dari CNN.

(Josua)

DPP Gema Pancasila Distribusikan Bantuan Untuk Korban Banjir Perum BCR

DPP Gema Pancasila Distribusikan Bantuan Untuk Korban Banjir Perum BCR

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - DPP Gema Pancasila Distibusikan bantuan makanan untuk korban banjir Perum BCR, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Senin, 08 Januari 2024.

Intensitas hujan yang terus meningkat membuat beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya terendam banjir, salah satunya Perum BCR di Desa Sindang Mulya.

Gema Pancasila salah satu organisasi masyarakat yang peduli kemanusiaan mendatangi lokasi banjir di Perum BCR untuk mendistribusikan makanan untuk korban banjir.

Pendistribusian bantuan korban banjir Perum BCR dipimpin langsung Dewan Pembina DPP Gema Pancasila, H. Jumadi dan berlangsung dari tanggal 07-08 Januari 2024.

"Sesuai dengan komitmen kami, Gema Pancasila hadir untuk sosial kemanusiaan," ujar H. Jumadi kepada awak media.

Kali ini, sambungnya, kami datangi langsung lokasi banjir di Perum BCR, memberikan bantuan makanan untuk memperingan beban warga korban banjir.

"Bukan hanya bentuk makanan saja, kami juga stand by dilokasi banjir sejak kemarin untuk membantu pihak keamanan TNI-Polri dalam mengevakuasi warga," jelasnya.

"Selagi kami mampu dan bisa berbuat untuk masyarakat, kami akan selalu siap, karena sudah menjadi kewajiban sesama untuk saling tolong menolong dan hanya ini yang bisa kami perbuat untuk negara," pungkasnya.

(Red)

Polsek Setu Hadiri Silaturahmi Tokoh Lintas Agama

Polsek Setu Hadiri Silaturahmi Tokoh Lintas Agama

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Polsek Setu yang dipimpin AKP Abdul Rasyid menghadiri kegiatan silaturahmi tokoh lintas agama dan penguatan moderasi beragama Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, yang bertempat di Aula Ponpes Nuzur Azhar, Jl. K.H. Sabir Syamsu RT. 003, RW. 006, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kamis, 16 November 2023.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Setu AKP Abdul Rasyid, Danramil Setu Kapten Sobirin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, H. Sobirin, Kepala KUA Setu H. Agus, Kanit Intelkam Ipda Erry Sasongko, Bhabinkamtibmas Desa Lubang Buaya Aipda Andri Purwanto, Brigadir Teguh Setyawan, H. Sugiharto Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Setu, Kepala KUA se-Kabupaten Bekasi, serta perwakilan tokoh lintas agama.

Kegiatan Silaturahim Tokoh Lintas Agama dan Penguatan Moderasi Beragama Tingkat Kecamatan Setu Tahun 2023 dengan Tema Pulihkan Sikap Moderat dalam Beragama bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama dan memupuk sinergisitas dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Dalam pemaparannya, H. Sobirin menyampaikan ucapan terima kasih kepada  Danramil, Kapolsek beserta Tokoh Lintas Agama dan peserta yang datang.

"Saya berharap melalui kegiatan silaturahmi lintas Agama ini kita bisa semakin memupuk sinergisitas untuk bersama-sama menjadi garda terdepan memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, terkait kondusifitas Kecamatan Setu yang merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari TNI dan Polri namun ini juga merupakan tanggung jawab setiap masyarakat.

Dikesempatan yang sama H. Sugiharto yang mewakili Camat Setu mengatakan, sinergitas diwilayah Kecamatan Setu sampai saat ini terjaga dengan baik dan selalu diupayakan berdampingan dalam melaksanakan kegiatan diwilayah Setu.

"Untuk fungsi tugas dari Kecamatan Setu kami sangat terbantu dengan adanya backupan personil TNI-Polri, semoga keberagaman Agama, Suku dan Budaya diwilayah Kecamatan Setu selalu terjalin aman dan kondusif," pungkasnya.

Kegiatan diisi dengan penandatanganan komitmen bersama Tokoh Lintas Agama, pembacaan Do'a, lenutup dan ramah tamah.

(Red)

Polsek Setu Gelar Giat Monitoring Pembakaran Sampah di TPAS Burangkeng

Polsek Setu Gelar Giat Monitoring Pembakaran Sampah di TPAS Burangkeng

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Polsek Setu yang dipimpin AKP Abdul Rasyid, gelar kegiatan monitoring  pembakaran sampah, barang bekas, lahan rumput yang dapat menyebabkan kebakaran dan polusi udara dilokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Sabtu, 14 Oktober 2023, pukul 11.15 WIB s.d selesai.

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolsek Setu, AKP Abdul Rasyid, dengan didampingi Aipda Hadi Sulistiyo, Bhabinkamtibmas Desa Burangkeng, Pelda Edi Peni, Babinsa Desa Burangkeng serta warga sekitar berjalan kondusif.

Dalam keterangannya kepada media, AKP Abdul Rasyid mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dan polusi udara.

"Hari ini Polsek Setu bersama Babinsa Desa Burangkeng dan warga sekitar melaksanakan giat monitoring di TPAS Burangkeng, terkait situasi saat ini musim kemarau yang sangat rentan menyebabkan ilalang dapat mudah kebakar, sampah, rumput, barang bekas dan lain-lain," ujarnya.

"Untuk mengantisipasi kebakaran dan polusi udara kami (Polsek Setu-red) berkordinasi dengan staff Desa, RW dan RT agar selalu memberikan himbauan ke warga untuk tidak melakukan pembakaran liar," jelasnya.

Dengan situasi, lanjutnya, dan kondisi saat ini musim kemarau panjang, sangat rentan sekali penyebaran penyakit pernafasan dan radang tenggorakan yang disebabkan oleh polusi udara dari asap pembakaran.

"Kami juga meminta kepada Ketua RW dan RT berperan aktif untuk menjaga lingkungannya masing-masing agar tidak terjadi musibah kebakaran dan polusi udara," pungkasnya.

(Red)

Patroli Polsek Setu Berhasil Padamkan Api di Dua Lahan yang Terbakar

Patroli Polsek Setu Berhasil Padamkan Api di Dua Lahan yang Terbakar

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Patroli rutin Polsek Setu, Polres Metro Kabupaten Bekasi yang dipimpin Kapolsek Setu AKP Abdul Rasyid berhasil padamkan api yang disebabkan terbakarnya ilalang kering akibat musim kemarau di dua lokasi berbeda, samping tol Burangkeng, Kp. Cinyosog, RT. 004, RW. 004, Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi dan lahan kosong belakang Perum Mustika Grande  RW. 013 Desa Burangkeng. Senin, 11 September 2023.

Kapolsek Setu yang didampingi Binmaspol Desa Burangkeng, Aipda Hadi dan petugas piket Bripka Yunus mendapat informasi dari warga adanya lahan yang terbakar.

"Saat kami sedang melaksanakan patroli, anggota kami Aipda Hadi yang merupakan Binmaspol Desa Burangkeng mendapat laporan dari warga, ada lahan kosong samping tol yang terbakar," ujar AKP Abdul Rasyid kepada media.

Mendapat laporan tersebut, sambungnya, kami segera menuju lokasi. Memang benar dilokasi tersebut terjadi kebakaran ilalang kering yang disebabkan oleh anak-anak yang tidak disengaja membakar.

"Api cukup besar dan sudah membakar sekitar 100 meter lahan, karena dilokasi angin berhembus kencang sehingga api cepat merambat," tegasnya.

Dengan dibantu warga sekitar, lanjutnya, dan menerjunkan 2 unit mobil tangki air dari PT Waskita dan TPA Burangkeng akhirnya api dapat dipadamkan.

"Setelah selesai memadamkan api disamping tol Burangkeng, kami mendapat laporan kembali dari warga, bahwa ada lahan kosong dibelakang Perum Mustika Grande terbakar," ucapnya.

Masih katanya, tidak menunggu lama, kami segera datang ke lokasi, kali ini kebakaran lahan kosong tersebut cukup mengkhawatirkan karena lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk.

"Dengan peran serta warga yang membantu dan mengerahkan mobil tangki air milik Perum Grand Residence dan TPA Burangkeng, api dapat dipadamkan," tambahnya.

"Alhamdulillah dari dua kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan kerugian materi maupun non materi," katanya.

Terpantau dilokasi, Kapolsek Setu memberikan himbauan kepada pengurus lingkungan dan masyarakat sekitar untuk selalu waspada, karena saat ini musim kemarau panjang, agar tidak melakukan pembakaran liar yang dapat menyebabkan kebakaran dan polusi udara.

(Red)

Sambut Hari Bhayangkara ke-77, Polsek Setu Berikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Sambut Hari Bhayangkara ke-77, Polsek Setu Berikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Menyambut Hari Bhayangkara ke-77 yang jatuh pada 1 Juli 2023, Polsek Setu, Polres Metro Bekasi menyalurkan bantuan kepada masyarakat disekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Burangkeng. Senin, 19 Juni 2023.

Pendistribusian diberikan pada masyarakat yang membutuhkan berlokasi di Kp. Jati, RT. 001, RW. 003, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dihadiri oleh Iptu Wariyanto Kanit Binmas Polsek Setu, Aipda Hadi Binmaspol Desa Burangkeng, Serka Darsin Babinsa Desa Burangkeng, Koramil 06 Setu, Marwah Kasie Trantib Kecamatan Setu dan warga penerima bantuan.

Dalam sambutannya, Iptu Wariyanto mengatakan, menyambut Hari Bhayangkara ke-77 Polsek Setu menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk bakti Polri kepada masyarakat.

"Hari ini serentak se-Indonesia Polri menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk bakti Polri kepada masyarakat," ujarnya.

Semoga, sambungnya menjelaskan, Polri selalu dekat dengan masyarakat.

"Saya mewakili Polsek Setu mengucapkan mohon maaf jika selama ini kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat tetapi kami akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk masyarakat," pungkasnya.

Dikesempatan yang sama Masni ibu RT. 001 menuturkan, saya atas nama warga Kp. Jati, RT. 001, RW. 003, mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang diberikan, semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan Polri bisa selalu ada untuk masyarakat.

(Wsn)

Apel Siaga Bencana, Wali Kota dan Kapolres Bitung Saling Mengapresiasi

Apel Siaga Bencana, Wali Kota dan Kapolres Bitung Saling Mengapresiasi

Mahar Prastowo      

REFORMASI-ID 🇮🇩 | Bitung - Apel Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Kota Bitung mengisyaratkan hal positif dalam upaya tanggap bencana. Hal itu ditunjukkan oleh Wali Kota dan Kapolres Bitung, yang dalam apel pada Senin (25/10/2021) di Lapangan Apel Mako Polres Bitung, keduanya saling mengapresiasi satu sama lain.

Walikota Bitung  Ir. Maurits Mantiri, M.M yang memimpin apel menyampaikan  terimakasih kepada Polres Bitung atas digelarnya Apel Kesiapsiagaan Tanggap Bencana.

“Hal seperti ini akan menjadi kebiasaan pemerintah melakukan hal serupa apalagi di musim akan terjadi bencana. Personil logistik harus selalu siap, tidak boleh tidak siap," ujar Wali Kota. 

Lanjutnya, "kemudian juga akan dilakukan pelatihan agar diketahui dan dipahami untuk menjadi wawasan, mempermudah pencegahan bencana dan penanganannya.”

Dikatakan Wali Kota, pelaksanaan apel bersama ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya dalam menghadapi bencana alam sewaktu-waktu terjadi di wilayah Kota Bitung

"Kota Bitung merupakan daerah yang banyak potensi bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, tsunami maupun bencana non alam seperti kebakaran yang rawan terjadi sewaktu-waktu," tuturnya.

Sebab itulah maka ia mengajak segenap komponen untuk bersama-sama senantiasa meningkatkan kiprah dalam upaya penanggulangan bencana secara proporsional.

"Mari kita secara bersama-sama senantiasa tingkatkan kiprah dan partisipasi berbagai komponen yang ada dalam upaya penanggulangan bencana secara proporsional sesuai dengan eksistensinya masing-masing," ajak Maurits Mantiri,

Tak kalah dengan apresiasi yang dilontarkan Wali Kota, Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan juga mengatakan hal senada kepada pemerintah Kota Bitung yang responsif terhadap penanganan bencana.

“Kami Polres Bitung siap mendukung untuk penanganan bencana di Kota Bitung. Masyarakat yang ada harus dijaga dan dilindungi,” tegas Kapolres.

Menurut Kapolres apel kesiapsiagaan tanggap bencana untuk kota Bitung, sangat penting agar bisa mengetahui kesiapan dalam melaksanakan tugas.

Kehadiran polisi saat terjadi bencana alam diantaranya mulai dari mengatur lalu lintas, menjaga keamanan rumah warga yang ditinggal penghuni serta bersama TNI bersinergi membantu membersihkan rumah yang rusak dan kemasukan air serta lumpur.

Sebelumnya, di Kota Bitung pada hari Jumat (22/10)  terjadi musibah bencana alam banjir dan tanah longsor.

Banjir berasal dari luapan air di saluran atau got di Kelurahan Pateten 1, Pateten 2, Wangurer Timur, Paceda Madidir Unet, Kadoodan, sedangkan tanah longsor terjadi di kelurahan Kakenturan I.

Meski tak ada korban jiwa, namun puluhan rumah terendam air bercampur lumpur yang mengakibatkan banyak warga mengungsi ke aula kantor lurah dan rumah warga lain yang tidak terdampak banjir.

Dikutip dari laman LUGAS, Apel Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Kota Bitung dihadiri oleh sejumlah pejabat forkopimkot seperti Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma S. Irawan, Wakapolres Bitung Kompol Hendra Dorizen, Asisten I Pemkot Bitung Julius Ondang, Perwira Apel AKP Stenly Rambing (Kasat Sabhara Polres Bitung), Komandan Apel AKP Hermanses Juda Katiandagho, Kasubag Humas Polres Bitung, Para Kasat dan Kapolsek Jajaran Polres Bitung, Kabid Sat Pol PP Axbin, Kepala BPBD Rudy Wongkar.

Sementara peserta Apel Kesiapsiagaan Tanggap Bencana ini terdiri dari Perwira Polres Bitung, Kodim 1310/Bitung, Sat Lantas Polres Bitung, Gabungan Polres dan Polsek Jajaran, Sat Pol PP Kota Bitung, BPBD Kota Bitung dan Dinas Kesehatan Kota Bitung yang masing-masing berjumlah 1 peleton.


Laporan Kusmayadi.
Editor: Mahar Prastowo

Di Lokasi Vaksinasi Merdeka Kapolsek Jatisampurna Berikan Edukasi Manfaat Vaksin

Di Lokasi Vaksinasi Merdeka Kapolsek Jatisampurna Berikan Edukasi Manfaat Vaksin

Redaksi      

REFORMASI-ID | Kota Bekasi -  Kapolsek Jatisampurna, Kota Bekasi, Iptu Santri Dirga, S.T.K, S.I.K. tinjau pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di SD - SMP Yayasan Strada Nawar Jalan Raya Mes AL Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (5/8/2021).

Pada saat peninjauan kapolsek Jatisampurna Satri Dirga turut menyapa dan memberikan edukasi kepada  warga termasuk para pelajar  terkait manfaat vaksinasi.

"Apa sih yang ditakuti, jangan takut, lagi pula vaksin itu aman dan halal, vaksin memang tidak membuat orang terhindar dari terpapar Covid, akan tetapi bagi orang yang sudah divaksin sebanyak 2x, hal tersebut dapat meningkatkan antibodi dan immunitas, jadi ketahanan tubuhnya tetap terjaga seandainya orang tersebut terpapar Covid-19," tegas Kapolsek.

Santri Dirga yang merupakan kapolsek termuda di wilayah hukum Metro Jaya itu menyampaikan bahwa Pemerintah bersama TNI-Polri akan terus bersinergi dalam upaya mensukseskan program Pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia sehat Indonesia maju terbebas dari covid-19.

" Bersama pemerintah TNI dan Polri terus bersinergi mensukseskan pelaksanaan vaksin ini, kami juga di bantu Ormas, relawan, karang taruna, para Nakes dari berbagai universitas dan semua saja yang terlibat, tentunya kami sangat berterimakasih," ucapnya.

Kapolsek menjelaskan, "Dinamakan vaksin Merdeka karena momentnya tepat sekali di bulan Agustus kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, targetnya adalah nanti tanggal 17 Agustus itu sudah tercapai kondisi Herd Immunity ataupun kekebalan kelompok masyarakat Indonesia. Paling tidak 70 persen dari masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya di Kota Bekasi. Lebih khusus lagi wilayah saya sendiri yaitu Jatisampurna."

"Untuk di Jatisampurna sendiri Kita buka 5 Gerai yaitu, Kolam Renang Family Park Perum Citra Grand, Kelurahan Jatikarya, SD -  SMP Strada Nawar Kelurahan Jatirangga, SMUN 7 Kelurahan Jatisampurna, SDN Jatisampurna lll Kelurahan Jatiraden, SMK Yadika ll," lanjutnya.

Lebih lanjut, "Jadi kenapa 5 Gerai. Kita sesuaikan dengan jumlah Kelurahan yang ada 5, masing-masing Gerai sehari 200 orang jadi total ada 1000 sehari yang dialokasikan untuk warga Jatisampurna."

" Untuk vaksin pakai Astra Zeneca untuk dewasa atau 18 tahun keatas dan sinovac untuk 12 sampai 17 tahun. Nakes sendiri hasil kerjasama Polres Metro Bekasi Kota dengan beberapa sekolah, contohnya untuk di Jatisampurna sendiri ada STIKES Medistra, Universitas islam As-syafi'iyah dan ada Poltekes Kemensos Jakarta lll. Jadi ada 3 sekolah yang membantu kita menjadi vaksinator." Jelas Kapolsek.

Terkait sosialisasi, edukasi protokol kesehatan dan kegiatan vaksin, Santri Dirga menegaskan, "Selain pakai media sosial, ada moment penting yaitu saat pelaksanaan vaksin. Jadi saat orang di sekitar Gerai dan antri disitulah kita sosialisasi dan edukasi, kita berikan edukasi pada orang tua, pada anak-anaknya ataupun guru-gurunya. Selain itu kita dari Polsek juga turun ke rumah-rumah warga, jadi kita pro aktif memberikan sosialisasi dan edukasi."

Kapolsek berharap warga Kota Bekasi tidak ada lagi yang mengkhawatirkan atau takut terhadap vaksinasi, bagi warga yang belum melakukan vaksinasi, diharapkan untuk segera mendaftarkan diri melalui RT/RW dan Kelurahan setempat dengan melakulan proses screening terlebih dahulu.

Reporter: Agus Wiebowo

Kapolri Sebut 475.420 Paket dan Beras 2.471.217 Kg Dibagikan ke Warga Selama PPKM Darurat

Kapolri Sebut 475.420 Paket dan Beras 2.471.217 Kg Dibagikan ke Warga Selama PPKM Darurat

Mahar Prastowo      

REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah dilakukan di seluruh wilayah.

Sigit mengungkapkan, sejak pertama kali diterapkan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, setidaknya Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 Kilogram beras sudah disalurkan kepada masyarakat. Khususnya, warga yang paling terdampak akibat Pandemi Covid-19.

"Sejak periode 3 sampai dengan tanggal  19 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 475.420 paket sembako dan 2.471.217 Kg beras," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Kemudian, sepanjang tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum.

Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

"Akselerasi penyaluran bantuan sosial kami lakukan di seluruh Indonesia atau 34 provinsi. Baik wilayah yang menerapkan PPKM Darurat ataupun PPKM Mikro," ujar Sigit.

Menurut Sigit, Pemerintah melalui TNI dan Polri juga telah menggelontorkan bantuan sosial PPKM Darurat dengan menyasar para masyarakat yang memang membutuhkan. Selain itu, vaksinasi nasional untuk menuju Herd Immunity terus dilakukan.

Sebab itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya dari tinggal atas hingga level bawah untuk terus melakukan percepatan distribusi bantuan sosial PPKM Darurat kepada masyarakat.

Ia juga meminta untuk jajaran TNI-Polri melakukan mapping dalam penyaluran bansos tersebut. Sigit berharap tak ada lagi wilayah yang melaporkan adanya saluran bantuan sosial tersebut terhambat.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa apabila stok bansosnya habis. Sebab itu, Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang.

"Masyarakat tetap tenang dan jangan khawatir, apabila bantuan yang diberikan habis, segera melapor. Nanti jajaran TNI dan Polri ataupun Kementerian Sosial akan memberikan lagi bantuan sosial tersebut," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit menjelaskan, penerapan protokol kesehatan, merupakan kunci untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di tatanan masyarakat. Karena itu, Sigit menegaskan pentingnya untuk terus melaksanakan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.

"Semua ini dilakukan untuk sama-sama menjaga kesehatan untuk keluarga, diri sendiri dan orang lain," ujar Sigit.

Dalam hal ini, Sigit juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam program vaksinasi nasional maupun mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat.

"Saya mengajak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, OKP, Ormas, tokoh agama, ulama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama dan bergandengan tangan untuk membantu masyarakat Indonesia dan mewujudkan target dari Pemerintah Indonesia," ucap Sigit.

Sementara itu, demi meringankan beban dan keterbatasan masyarakat di tengah PPKM Darurat ini, Polri juga mengirimkan hewan kurban se-Indonesia, khususnya di permukiman masyarakat yang paling terdampak akibat Pandemi Covid-19 ini.

"Semoga semua yang kita lakukan di Idul Adha ini menjadi ladang amal dan ibadah untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Adha bersama keluarga, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menerapkan 5M, dan tetap di rumah saja, agar Pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia," tutup Sigit.



Reporter: Haris
Editor: Mahar Prastowo

Kasubdit Binpolmas Polda Jambi Tekankan Perkuat Koordinasi Senkom-Bhabinkamtibmas

Kasubdit Binpolmas Polda Jambi Tekankan Perkuat Koordinasi Senkom-Bhabinkamtibmas

Mahar Prastowo      

REFORMASI-ID| Sungai Gelam, Muaro Jambi - Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Jambi memberikan bimbingan dan arahan teknis (bimtek/rahnis) terkait kamtibmas dan kebencanaan yang meliputi pandemi Covid-19 dan karhutla, pada Rabu (24/03/2021) kepada Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Bimbingan dan arahan teknis disampaikan langsung Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Jambi, AKBP Asril Usman M.A.P., di KUPP (Kantor Unit Pelayanan Pendidikan) Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

AKBP Asril Usman M A P., dalam arahannya  menekankan pentingnya koordinasi antara anggota Senkom di kecamatan Sungai Gelam dengan jajaran Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah kecamatan. Sehingga ia menegaskan agar antara  anggota Senkom dengan bhabinkamtibmas untuk selalu berkoordinasi demi terciptanya lingkungan yang aman, kondusif, terkendali.

"Ujung tombak kegiatan Polri  di tingkat desa adalah Bhabinkamtibmas maka harus ada kerjasama yang baik dengan Senkom. Senkom adalah organisasi sosial dan tidak untuk mencari  keuntungan, Senkom sangat baik dalam kegiatan di masyarakat,” jelas  Asril di depan para anggota Senkom serta jajaran Bhabinkatimbas yang hadir.

Soal sengketa pilkada yang menyebabkan pemilihan ulang termasuk di kecamatan Sungai Gelam, Kasubdit Binpolmas mengungkapkan, karena Pilkada melibatkan seluruh masyarakat maka perlu juga pengamanan yang intensif. "Tanpa bantuan dari  potensi yang ada di masyarakat seperti Senkom, Bhabinkamtibmas tentu tidak akan mampu," ujarnya.

AKBP Asril Usman menyampaikan, masalah baru dan potensi kerawanan sosial harus diantisipasi pasca keputusan  MK pada tanggal   22 Maret 2021 yang mengamanatkan  ada 88 TPS akan melakukan  pemilihan ulang karena di dalamnya ada yang tidak fair. Diantaranya di Kabupaten  Tanjabbar, Tanjabtim dan Kerinci. 59 TPS di Kabupaten Muaro Jambi, Jaluko (Jambi luar kota),  dan 13 TPS di Kecamatan Sungai Gelam termasuk desa  Ladang Panjang.

“Ini kewajiban kita bersama bahwa di Sungai Gelam  ada pemilihan ulang, untuk itu kita tunggu info dari  KPUD,” tegas Asril.

AKBP Asril Usman M A P., selaku Kasubdit Binpolmas juga berpesan bahwa tugas Senkom berkewajiban menyampaikan informasi, guna ikut  menjaga keamanan lingkungan sekitar.

"Berkaitan dengan akan diadakannya pemilihan ulang maka Senkom harus bisa memberi pengertian kepada masyarakat terutama kepada tim pemenangan agar tidak membuat kekacauan di masyarakat," tegas Asril.

Sementara itu soal pandemi Covid-19 Asril berpesan agar selalu ikuti  protokol kesehatan karena pandemi masih ada bahkan yang tadinya 5000 sekarang menjadi 7000-an yang terpapar.

"Bila ada berita yang belum jelas jangan dishare  terutama tentang vaksin. Bila ada kegiatan vaksin maka langsung saja ikut jangan sampai ragu," tandasnya.

Adapun mengenai penggulangan kebakaran hutan dan lahan, Asril mengungkapkan  agar dalam penanganannya melibatkan secara aktif potensi yang ada yaitu SENKOM, ORARI dan RAPI. Sekaligus seluruh Bhabinkamtibmas disarankan agar bergabung dengan SDC (SENKOM Digital Comunication) yang menjadi perangkat lapsit kamtibmas Senkom.

"Apabila ada kebakaran di Propinsi Sumsel maka tugas SENKOM adalah menginformasikan ke Polsubsektor Sungai Gelam yang nantinya akan disampaikan ke tingkat yang paling atas. Begitu juga kalau ada tititk api di wilayah tertentu maka dihimbau segera infokan ke Polsubsektor atau ke Bhabinkamtibmas setempat," ujar Asril.

Ketua Senkom Kecamatan Sungai Gelam Abdul Rohman Sholeh yang mengikuti kegiatan bersama 47 anggota mengungkapkan pentingnya acara ini.

"Ini penting diikuti karena menyangkut arahan mengenai kamtibmas jelang pilkada ulang, serta penanganan pandemi Covid-19 dan bencana kebakaran hutan dan lahan," ujar Abdul Rohman Sholeh.

Pada kesempatan ini Senkom Kecamatan Sungai Gelam mendapat cenderamata dari Polda Jambi berupa freezer yang diserahterimakan dari Kasubdit Binpolmas AKBP Asril Usman kepada ketua Senkom kecamatan Sungai Gelam Abdul Rohman Sholeh.



Laporan Fathurrohman, Koresponden Muaro Jambi
Editor: Mahar Prastowo

82 RW di Ibukota Zona Merah Covid-19, Pemerintah Terapkan PPKM Mikro

82 RW di Ibukota Zona Merah Covid-19, Pemerintah Terapkan PPKM Mikro

Mahar Prastowo      

 

Lurah Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur dr. Faisal Rizal, M.Kes., dalam sebuah apel pengarahan pendisiplinan masyarakat dimasa pandemi yang melibatkan Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Damkar dan FKDM.

REFORMASI-ID | Jakarta - Pemerintah resmi melanjutkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun kali ini dilakukan dalam skala mikro yang tertuang dalam Surat Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.

Aturan pembatasan ini diterapkan mulai 9 sampai 22 Februari 2021, berlaku di tingkat Provinsi dan Kebupaten atau Kota di Jawa-Bali. Dalam penerapannya, ada beberapa hal yang berbeda karena PPKM Mikro juga mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 107 Tahun 2021 terkait Perpanjangan Pemberlakuan Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah.

"Kita ada akhir pekan panjang perayaan Imlek. Saya imbau semua jangan bepergian keluar kota, tahan diri untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian, dan sebisanya di rumah saja bila tidak ada keperluan esensial. Ini penting untuk menjaga kasus aktif tidak terus bertambah," ujar Anies dalam keterangan resminya, Selasa (9/2/2021)

.PPKM skala mikro merupakan strategi baru pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Adapun aturan PPKM skala mikro tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam aturan tersebut, pemerintah membagi tindakan pengendalian Covid-19 berdasarkan empat zona yakni zona hijau, kuning, oranye, dan merah.

Suatu wilayah disebut zona merah Covid-19 apabila terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Skenario pengendalian Covid-19 untuk wilayah zona merah Covid-19 mencakup:

a. Menemukan kasus supek dan pelacakan kontak erat
b. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat
c. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial
d. Melarang kerumunan lebih dari tiga orang
e. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00
f. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menim bulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dilansir dari website resmi Covid-19 milik Pemprov DKI Jakarta hingga 4 Februari, ada 82 RW di Ibu Kota yang berstatus zona merah Covid-19 dan masuk wilayah pengendalian ketat (WPK).

Sebanyak 82 RW itu tersebar di enam wilayah Jakarta, yaitu 41 RW di Jakarta Selatan, 16 RW di Jakarta Pusat, 13 RW di Jakarta Barat, 6 RW di Jakarta Timur, 4 RW di Jakarta Utara, dan 2 RW di Kepulauan Seribu.

Berikut rincian 82 RW di Jakarta yang masuk kategori zona merah Covid-19.

Jakarta Pusat

    Kelurahan Bungur, RW 001
    Kelurahan Cempaka Putih Timur, RW 004
    Kelurahan Duri Pulo, RW 004
    Kelurahan Kartini, RW 007
    Kelurahan Kebon Sirih, RW 008
    Kelurahan Mangga Dua Selatan, RW 007
    Kelurahan Menteng, RW 008
    Kelurahan Menteng, RW 009
    Kelurahan Pegangsaan, RW 008
    Kelurahan Pegangsaan, RW 006
    Kelurahan Pegangsaan, RW 007
    Kelurahan Rawasari, RW 003
    Kelurahan Senen, RW 005
    Kelurahan Serdang, RW 004
    Kelurahan Utan Panjang, RW 004
    Kelurahan Pasar Baru, RW 004

Jakarta Selatan

    Kelurahan Cipete Selatan, RW 002
    Kelurahan Kalibata, RW 008
    Kelurahan Kalibata, RW 002
    Kelurahan Kalibata, RW 005
    Kelurahan Kalibata, RW 004
    Kelurahan Kalibata, RW 003
    Kelurahan Karet, RW 007
    Kelurahan Karet, RW 005
    Kelurahan Karet, RW 004
    Kelurahan Karet, RW 002
    Kelurahan Karet Kuningan, RW 001
    Kelurahan Karet Kuningan, RW 007
    Kelurahan Karet Kuningan, RW 002
    Kelurahan Karet Kuningan, RW 005
    Kelurahan Karet Kuningan, RW 004
    Kelurahan Karet Kuningan, RW 006
    Kelurahan Melawai, RW 002
    Kelurahan Melawai, RW 001
    Kelurahan Pancoran, RW 003
    Kelurahan Pancoran, RW 006
    Kelurahan Pasar Minggu, RW 006
    Kelurahan Pasar Minggu, RW 003
    Kelurahan Pasar Minggu, RW 004
    Kelurahan Pasar Minggu, RW 001
    Kelurahan Pela Mampang, RW 002
    Kelurahan Pela Mampang, RW 001
    Kelurahan Pela Mampang, RW 007
    Kelurahan Pela Mampang, RW 003
    Kelurahan Pondok Labu, RW 003
    Kelurahan Ragunan, RW 005
    Kelurahan Rawa Barat, RW 001
    Kelurahan Rawa Barat, RW 005
    Kelurahan Rawa Jati, RW 011
    Kelurahan Rawa Jati, RW 003
    Kelurahan Rawa Jati, RW 009
    Kelurahan Rawa Jati, RW 010
    Kelurahan Tegal Parang, RW 005
    Kelurahan Tegal Parang, RW 004
    Kelurahan Tegal Parang, RW 002
    Kelurahan Tegal Parang, RW 001
    Kelurahan Tegal Parang, RW 003

Jakarta Barat

    Kelurahan Joglo, RW 006
    Kelurahan Joglo, RW 001
    Kelurahan Joglo, RW 008
    Kelurahan Joglo, RW 002
    Kelurahan Joglo, RW 004
    Kelurahan Joglo, RW 003
    Kelurahan Mangga Besar, RW 001
    Kelurahan Slipi, RW 003
    Kelurahan Srengseng, RW 002
    Kelurahan Srengseng, RW 001
    Kelurahan Srengseng, RW 006
    Kelurahan Srengseng, RW 003
    Kelurahan Srengseng, RW 008

Jakarta Timur

    Kelurahan Cipinang Melayu, RW 002
    Kelurahan Kayu Manis, RW 002
    Kelurahan Makasar, RW 003
    Kelurahan Malaka Jaya, RW 006
    Kelurahan Malaka Sari, RW 009
    Kelurahan Kebon Manggis, RW 003

Jakarta Utara

    Kelurahan Kelapa Gading Barat, RW 017
    Kelurahan Sunter Jaya, RW 007
    Kelurahan Sunter Jaya, RW 006
    Kelurahan Sunter Jaya, RW 005

Kepulauan Seribu

    Kelurahan Pulau Harapan, RW 001
    Kelurahan Pulau Tidung, RW 004



[MRI/MaharP]

 

Polda Banten Sosialisasikan Instruksi Mendagri tentang PPKM Skala Mikro

Polda Banten Sosialisasikan Instruksi Mendagri tentang PPKM Skala Mikro

Redaksi      

REFORMASI-ID | Serang - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro akan diterapkan mulai Selasa (9/2/2021) hingga 22 Februari 2021. Hal ini tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.

Kapolda Banten Irjen pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A., melalui Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menyampaikan bahwa sesuai Instruksi Mendagri ini berisi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

"Untuk PPKM berskala mikro melakukan pembatasan di tingkat lokal. Di mana pemberlakukannya mulai dari RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan, dan Dengan adanya PPKM Mikro ini diharuskan tersedia posko penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan, " Ujar edy sumardi. 

 

Lebih lanjut Edy sumardi Untuk di Provinsi Banten Gubernur Banten Wahidin Halim hanya berencana memberlakukan PPKM Mikro di wilayah Tangerang Raya, Tangerang Kota, Tangerang selatan dan kabupaten tangerang.

Selanjutnya Edy sumardi menjelaskan Pembentukan posko-posko ini untuk mendampingi Puskesmas menangani pasien yang terpapar Covid-19. Tujuannya untuk memperketat pengawasan terhadap pasien yang terpapar Covid-19.

"Di tingkat RT ada zonasi, mulai dari hijau, kuning, oranye dan merah, serta skenario penangananya, Khusus untuk zona merah akan diberlakukan pembatasan - pembatasan, Termasuk pembatasan keluar masuk orang. Dalam Instruksi Mendagri itu disebutkan pembatasan keluar masuk maksimal hingga pukul 20.00. Selain itu juga melarang kerumunan dan menutup tempat ibadah, Kriteria RT zona merah disebutkan yakni terdapat sepuluh rumah dengan kasus konfirmasi positif selama tujuh hari terakhir. Dengan status ini maka juga diharuskan mengawasi isolasi mandiri atau menyediakan isolasi terpusat, "ujar edy sumardi

Lanjut edy sumardi menjelaskan Pada RT dengan zona oranye juga diharuskan penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Dalam zona ini tak disebutkan adanya pembatasan keluar masuk RT, Kriteria zona oranye adalah terdapat enam sampai sepuluh rumah dengan kasus Covid-19 dalam tujuh hari terakhir.

"Sementara RT zona kuning kriterianya adalah adanya kasus Covid-19 satu hingga lima rumah dalam tujuh hari terakhir. Skenario penangannya, pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat, dan RT zona hijau yakni wilayah RT tidak ada kasus Covid-19. Skenario penangannya yakni surveilans secara aktif, dengan seluruh suspek dites, "Kata edy sumardi. 

Edy sumardi menjelaskan Dalam Instruksi Mendagri tersebut, pada poin ketiga tertulis PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi seluruh unsur yang terlibat. Mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan PKK.

Kemudian, di poin kesembilan tertulis PPKM Mikro ini dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten atau kota. Seperti membatasi tempat kerja dengan kapasitas work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) 50 persen dengan protokol kesehatan ketat.

Sektor kesehatan, perbankan, industri strategis dan kebutuhan pokok masyarakat tetap diperbolehkan beroperasi. Namun, ada pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Untuk restoran diperbolehkan menampung 50 persen. Sedangkan untuk mal dan pusat perbelanjaan dibuka sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Tempat ibadah dibatasi dengan kapasitas 50 persen. Namun, untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

Terakhir edy sumardi menyampaikan Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen ftracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (Bidhumas/Red).

Kunjungi Kota Bekasi, Komisi VIII DPR RI Serahkan Bantuan Penanggulangan Bencana

Kunjungi Kota Bekasi, Komisi VIII DPR RI Serahkan Bantuan Penanggulangan Bencana

Redaksi      

REFORMASI-ID | KOTA BEKASI - Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka Efektivitas Penanganan Bencana di Gate 19 Stadion Patriot Chandrabaga, Rabu, (03/02/2021).

Pada kesempatan ini, DPR RI juga memberikan dukungan kepada Pemerintah  Kota Bekasi berupa Rapid Test Antigen SD Biosensor sebanyak 5.000 unit, disinfektan sprayer 10 unit, disinfektan 25 derigen,  suplemen herbal 80 paket, masker INA united 10.100 lembar dan masker kain 20.000 lembar. 

Disamping itu juga bantuan dana siap pakai untuk siaga darurat bencana banjir dan lainnya di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan diterima langsung oleh Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi. 

Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Kepala BPBD Kota Bekasi, Kepala Dinas Sosial dan jajaran Pemerintah  Kota Bekasi terkait. 

Pada kesempatan itu Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi mengatakan pada sambutannya bahwa penanganan Efektivitas Bencana di Kota Bekasi harus diselesaikan secara urutan mulai dari hulu ke hilir. 

"Banjir yang ada di beberapa titik di Kota Bekasi memiliki kendala terutama aliran sungai dan tata ruang sehingga dibutuhkan kerjasama antar daerah yang baik dalam menciptakan mitigasi bencana," ujar Wali Kota.

Mitigasi Bencana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Menurut Wali Kota Bekasi, sebelumnya Kementerian PUPR telah membuat 3 tahap perbaikan Aliran sungai dengan nilai APBD mencapai 4.3 triliyun dengan kurun waktu 3 tahun. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang menggunakan daerah sekitar bantaran sungai untuk dijadikan tempat tinggal. 

Wali Kota lalu menceritakan kepada rombongan tentang banjir hebat yg melanda awal tahun 2020 di salah satu perumahan di Kota Bekasi. 

"Saya pernah berkunjung ke salah satu perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih, melihat banjir yg mencapai 1 lantai, ketika saya ajak mereka untuk pindah, sayangnya mereka menolak karena sudah betah tinggal disini," ungkapnya.

Lanjutnya, "dan untuk saat ini kami (pemerintah) berfokus kepada pembangunan embung kolam, tandon, maupun folder untuk menahan air karena dilansir di BMKG cuaca ekstrim akan memuncak di bulan Februari."

"Terutama di Kecamatan Jatiasih, Medan Satria, Bekasi Utara sering dilanda bencana , jadi nanti kita siapkan embung untuk menahan banjir," ucap Wali Kota.

Berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang melanda Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi sudah menghabiskan 160.000 pcr dan terkonfirmasi hampir 20.000 dengan rasio jauh lebih rendah dari yang telah ditetapkan WHO. 

"Alhamdulillah bantuan dari BNPB dan DPR RI sangat membantu pemerintah kota bekasi dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga kita sebagai pemerintah harus terus menggalakkan 4 M demi kesehatan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, pemimpin rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. TB Ace Hasan Shadzily menjelaskan maksud dan tujuannya datang.

"Salah satu ranah kami di Komisi VIII untuk menanggulangi bencana, sebelumnya telah dijelaskan oleh Wali Kota Bekasi bahwa Kota Bekasi sering dilanda bencana baik itu banjir maupun virus covid-19," ucap Ace Hasan Shadzily.

Ace Hasan Shadzily bersama rombongan datang langsung ke Kota Bekasi guna  mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi dengan pemerintah pusat dalam memotivasi penanggulangan bencana.

"Terus terang banyaknya rencana penanggulangan bencana masih berbentuk reaktif, yakni bencana terjadi baru kita tanggulangi, belum untuk mempreventif bencana tersebut," ujar Ace.

Ace Hasan Shadzily megungkapkan, pihaknya  ingin melakukan revisi terhadap undang-undang penanggulangan bencana dengan melibatkan semua pihak, "bagaimana rencana pembangunan kita memperhatikan aspek kebencanaan," tegasnya.

"Contohnya aliran sungai masih diperbolehkan untuk dibangun pemukiman, padahal membahayakan warga. Didalam proses pembangunan apapun harus ada investigasi bencana. Sekarang ini kita sedang memperbaiki manajemen bencana kita," terangnya.

Ace Hasan Shadzily  mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Kota dalam penanganan covid-19 yang salah satunya penegakan disiplin 4 M di masyarakat. (Humas/Red).

Banjir di Sukaresmi dan Patia, Warga Pertanyakan Kesigapan Pemkab Pandeglang

Banjir di Sukaresmi dan Patia, Warga Pertanyakan Kesigapan Pemkab Pandeglang

Redaksi      

REFORMASI-ID | PANDEGLANG – Hujan disertai angin kencang dan petir yang turun pada Selasa malam hingga Rabu (3/2/2021) dini hari di wilayah Pandeglang, Banten menyebabkan air sungai Cisata dan Cilimandari arah Munjul Naik ke daratan.

Akibat meluapnya sungai Cisata dan Ciliman juga berdampak pada beberapa desa di Kecamatan Sukaresmi dan Patia, Pandeglang yang mengalami banjir dengan ketinggian 40-90 Cm.

Informasi dari Banten More di Kubangkampil, Desa Kubangkampil, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, sejak pagi air sudah masuk ke permukiman penduduk dan ada 2 rumah yang terendam banjir.

“Ini dampak dari hujan semalam,” kata Siti Badriah, salah satu relawan yang berada di lokasi.

Selain Kubangkampil, juga terjadi luapan air di Sukajadi, Desa Pasirkadu setinggi 40-80 Cm dan memutus akses jalan Pasirkadu-Patia.

“Selain di Sukaresmi, banjir juga melanda Desa Patia, Kecamatan Patia, Pandeglang setinggi 80-90 Cm dan merendam beberapa rumah warga akibat meluapnya sungai cisata,” terang Siti.

Sementara Totong Rosidudin relawan Pramuka dan juga warga setempat menambahkan bahwa air datang menjelang subuh dini hari. Menurut Totong belum ada pihak berwenang yang turun ke lokasi banjir, namun dirinya sudah melaporkan ke Lembaga Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwarda Banten.

“Mudah-mudahan pihak SRC 28 bisa meneruskan ke Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang dan BPBD, baik BPBD Pandeglang, atau BPBD Banten,” harapnya.

Di tempat terpisah salah satu warga yang menjadi korban banjir, mempertanyakan kesiapan dan kesigapan Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam menanggapi bencana banjir di wilayahnya.

“Sampai saat ini belum ada bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Bupatinya mungkin kurang sigap dengan banjir,” pungkasnya. (*/Elly).