REFORMASI-ID | KOTA BEKASI - Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka Efektivitas Penanganan Bencana di Gate 19 Stadion Patriot Chandrabaga, Rabu, (03/02/2021).
Pada kesempatan ini, DPR RI juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Bekasi berupa Rapid Test Antigen SD Biosensor sebanyak 5.000 unit, disinfektan sprayer 10 unit, disinfektan 25 derigen, suplemen herbal 80 paket, masker INA united 10.100 lembar dan masker kain 20.000 lembar.
Disamping itu juga bantuan dana siap pakai untuk siaga darurat bencana banjir dan lainnya di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan diterima langsung oleh Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi.
Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Kepala BPBD Kota Bekasi, Kepala Dinas Sosial dan jajaran Pemerintah Kota Bekasi terkait.
Pada kesempatan itu Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi mengatakan pada sambutannya bahwa penanganan Efektivitas Bencana di Kota Bekasi harus diselesaikan secara urutan mulai dari hulu ke hilir.
"Banjir yang ada di beberapa titik di Kota Bekasi memiliki kendala terutama aliran sungai dan tata ruang sehingga dibutuhkan kerjasama antar daerah yang baik dalam menciptakan mitigasi bencana," ujar Wali Kota.
Mitigasi Bencana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Menurut Wali Kota Bekasi, sebelumnya Kementerian PUPR telah membuat 3 tahap perbaikan Aliran sungai dengan nilai APBD mencapai 4.3 triliyun dengan kurun waktu 3 tahun. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang menggunakan daerah sekitar bantaran sungai untuk dijadikan tempat tinggal.
Wali Kota lalu menceritakan kepada rombongan tentang banjir hebat yg melanda awal tahun 2020 di salah satu perumahan di Kota Bekasi.
"Saya pernah berkunjung ke salah satu perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih, melihat banjir yg mencapai 1 lantai, ketika saya ajak mereka untuk pindah, sayangnya mereka menolak karena sudah betah tinggal disini," ungkapnya.
Lanjutnya, "dan untuk saat ini kami (pemerintah) berfokus kepada pembangunan embung kolam, tandon, maupun folder untuk menahan air karena dilansir di BMKG cuaca ekstrim akan memuncak di bulan Februari."
Lanjutnya, "dan untuk saat ini kami (pemerintah) berfokus kepada pembangunan embung kolam, tandon, maupun folder untuk menahan air karena dilansir di BMKG cuaca ekstrim akan memuncak di bulan Februari."
"Terutama di Kecamatan Jatiasih, Medan Satria, Bekasi Utara sering dilanda bencana , jadi nanti kita siapkan embung untuk menahan banjir," ucap Wali Kota.
Berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang melanda Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi sudah menghabiskan 160.000 pcr dan terkonfirmasi hampir 20.000 dengan rasio jauh lebih rendah dari yang telah ditetapkan WHO.
"Alhamdulillah bantuan dari BNPB dan DPR RI sangat membantu pemerintah kota bekasi dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga kita sebagai pemerintah harus terus menggalakkan 4 M demi kesehatan masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, pemimpin rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. TB Ace Hasan Shadzily menjelaskan maksud dan tujuannya datang.
"Salah satu ranah kami di Komisi VIII untuk menanggulangi bencana, sebelumnya telah dijelaskan oleh Wali Kota Bekasi bahwa Kota Bekasi sering dilanda bencana baik itu banjir maupun virus covid-19," ucap Ace Hasan Shadzily.
Ace Hasan Shadzily bersama rombongan datang langsung ke Kota Bekasi guna mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi dengan pemerintah pusat dalam memotivasi penanggulangan bencana.
"Terus terang banyaknya rencana penanggulangan bencana masih berbentuk reaktif, yakni bencana terjadi baru kita tanggulangi, belum untuk mempreventif bencana tersebut," ujar Ace.
Ace Hasan Shadzily megungkapkan, pihaknya ingin melakukan revisi terhadap undang-undang penanggulangan bencana dengan melibatkan semua pihak, "bagaimana rencana pembangunan kita memperhatikan aspek kebencanaan," tegasnya.
Ace Hasan Shadzily megungkapkan, pihaknya ingin melakukan revisi terhadap undang-undang penanggulangan bencana dengan melibatkan semua pihak, "bagaimana rencana pembangunan kita memperhatikan aspek kebencanaan," tegasnya.
"Contohnya aliran sungai masih diperbolehkan untuk dibangun pemukiman, padahal membahayakan warga. Didalam proses pembangunan apapun harus ada investigasi bencana. Sekarang ini kita sedang memperbaiki manajemen bencana kita," terangnya.
Ace Hasan Shadzily mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Kota dalam penanganan covid-19 yang salah satunya penegakan disiplin 4 M di masyarakat. (Humas/Red).
