Media Reformasi Indonesia 🇮🇩

22 Januari 2026

Antisipasi Perkembangan Situasi Wilayah, Koramil 03/Teluk Pucung Laksanakan Patroli Malam Bersama Komduk dan Komcad

     

REFORMASI-ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi 22/01/2026 Dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi keamanan di wilayah binaan, Koramil 03/Teluk Pucung melaksanakan patroli malam bersama unsur Komponen Pendukung (Komduk) dan Komponen Cadangan (Komcad). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan wilayah yang aman serta kondusif dari potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Patroli malam tersebut menyasar sejumlah titik rawan di wilayah binaan Koramil 03/Teluk Pucung. Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga memberikan imbauan kepada warga agar senantiasa waspada dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Danramil 03/Teluk Pucung, Mayor Inf Fatwanul, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan patroli malam ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Patroli malam ini adalah bentuk tanggung jawab kita semua untuk menjaga lingkungan yang aman dan nyaman dari gangguan kejahatan serta tindakan lainnya yang dapat menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar,” ujar Mayor Inf Fatwanul.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara TNI, Komduk, Komcad, dan masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan situasi wilayah yang tetap kondusif. Dengan adanya patroli rutin, diharapkan dapat meminimalisir potensi gangguan kamtibmas serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat di wilayah binaan Koramil 03/Teluk Pucung.

Kegiatan patroli malam berlangsung aman, tertib, dan mendapat respon positif dari masyarakat setempat yang merasa lebih tenang dengan kehadiran aparat di lingkungan mereka. (Kodim) 

"Polisi Penolong" Detasemen Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri, diterjunkan di titik rawan banjir dan bantu urai kemacetan di wilayah jakarta

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Personel Detasemen Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan pengamanan "Strong Point" yang meliputi pengaturan arus lalu lintas (Gatur Lalin) dan patroli dialogis di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (22/01/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Kakorsabhara Baharkam Polri Irjend Pol Drs. M. H. Ritonga melalui Dirsamapta Brigjen Pol M. Ngajib untuk memastikan situasi Kamtibmas di titik-titik strategis Ibu Kota tetap aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat yang beraktivitas sejak pagi hari.

Sebanyak 31 personel dikerahkan khusus di wilayah Monas di bawah pimpinan Penanggung Jawab AKBP Trie Sis Biantoro, S.Pd., S.I.K., M.H. Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB dengan apel pengecekan personel guna memastikan kesiapan sebelum bergeser ke lokasi masing-masing.

Tiba di lokasi sekitar pukul 05.50 WIB, personel langsung menempati titik-titik rawan kepadatan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Selain Gatur Lalin, personel juga melaksanakan patroli dialogis dengan menyapa masyarakat dan memberikan imbauan agar tetap mematuhi peraturan serta menjaga ketertiban umum.

Meskipun situasi di kawasan Monas terpantau aman dan tidak ditemukan kejadian menonjol (Nihil), pelaksanaan tugas hari ini menghadapi tantangan cuaca. Hujan yang turun di sekitar lokasi sedikit menghambat mobilitas masyarakat, namun hal tersebut tidak menyurutkan kesiapsiagaan personel dalam menjaga keamanan.

Melalui kegiatan Strong Point ini, Detasemen Perintis Ditsamapta Baharkam Polri  berhasil menciptakan rasa aman bagi warga DKI Jakarta. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan ketenangan serta meminimalisir potensi gangguan keamanan di ruang publik.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di kawasan Monas dan sekitarnya dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali. Personel tetap bersiaga di lapangan sebagai wujud nyata semboyan "Siap Terlihat dan Bermanfaat".

Deteksi Dini Banjir, Personel Den Perintis Korsabhara Lakukan Monitoring Debit dan Ketinggian Air di Kali Ancol Jakarta Utara

     


REFORMASI-ID | Jakarta - 11 Personel SAR Den Perintis Korsabhara Baharkam Polri yang dipimpin Bripka Ruslan Kusuma melaksanakan kegiatan Patroli monitoring debit dan ketinggian muka air di Kali Ancol, Jakarta Utara, Rabu 21 Januari 2025. 

Kegiatan Ini Sebagai langkah deteksi dini untuk mengantisipasi potensi banjir. Upaya ini dilakukan guna memastikan perkembangan kondisi perairan terpantau secara berkala, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat apabila terjadi peningkatan debit air.

Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pengecekan langsung pada titik-titik pantau di sekitar aliran Kali Ancol, sekaligus mengamati indikasi kenaikan muka air yang berpotensi menimbulkan genangan atau luapan. Hasil monitoring dicatat sebagai bahan evaluasi dan pemetaan wilayah yang terindikasi rawan, sehingga personel mengetahui langkah yang perlu diambil serta arah pergerakan yang harus dilakukan ketika situasi darurat berkembang.

Selain pemantauan teknis, personel juga memastikan kesiapsiagaan peralatan dan koordinasi lapangan tetap berjalan, sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Monitoring rutin ini menjadi bentuk kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi peningkatan curah hujan, khususnya di wilayah pesisir dan bantaran sungai.

Melalui kegiatan deteksi dini ini, Den Perintis berkomitmen mendukung upaya pencegahan dan penanganan banjir secara cepat, terukur, dan tepat sasaran, demi menjaga keselamatan masyarakat serta meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan.

Tingkatkan Kemampuan Personel: Kapolda Lampung Ikuti Latihan Menembak Di Satbrimobda Lampung

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto mengikuti kegiatan latihan menembak di Lapangan Tembak Adhi Pradana, Satuan Brimob Polda Lampung pada Kamis (22/1/2026). 

Latihan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme personel Polri dalam penggunaan senjata api. 

Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan kesiapsiagaan dan kedisiplinan, terutama bagi jajaran Polda Lampung khususnya Satbrimob, guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan secara optimal dan terukur.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan bahwa latihan ini adalah persiapan awal untuk menunjang pelaksanaan tugas dilapangan, Latihan menembak hari ini bukan sekadar rutinitas, tetapi komitmen nyata dalam menjaga kemampuan teknis dan profesionalisme personel Polri, khususnya jajaran Satbrimob Polda Lampung. Kemampuan menembak yang tepat, cepat, dan akurat merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus terus diasah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta latihan. Di tengah dinamika tantangan kamtibmas yang semakin kompleks, kemampuan teknis dan kesiapsiagaan personel menjadi kunci dalam menjalankan tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Ucap Kapolda

“Dalam kegiatan ini, kami juga ingin menegaskan bahwa Polri senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul, disiplin, dan profesional. Mari kita terus tingkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan sinergi agar kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin kuat.” Ungkapnya. 

Kegiatan diikuti seluruh Pejabat Utama Polda Lampung dan personel Satbrimobda Lampung. Latihan menembak ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari program pembinaan dan peningkatan kemampuan personel Polda Lampung. (Mdn)

Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan, Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Nasional

     

REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keputusan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 20 Januari 2026 di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Menteri Pras kepada awak media.

Menteri Pras menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. “Di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ungkap Menteri Pras.

Menteri Pras juga menjelaskan bahwa dua bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas tersebut bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban berbagai usaha berbasis sumber daya alam, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.

Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia.

“Termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektare berada di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau,” ungkap Menteri Pras.

Lebih lanjut, Menteri Pras menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Hasil percepatan audit itu kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026, melalui konferensi video.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. “28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman” ujar Menteri Pras.

“Serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pras turut menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran yang bekerja di lapangan, serta kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah. Menteri Pras menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus konsisten dan berkomitmen menertibkan seluruh usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

“Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

(BPMI Setpres)





Ciptakan Kondusifitas Ibu Kota Personel Datasemen Perintis Samapta Polda metro jaya Intensifkan Pengamanan Kawasan Monas

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Personel Detasemen Perintis Ditsamapta Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan pengamanan "Strong Point" yang meliputi pengaturan arus lalu lintas (Gatur Lalin) dan patroli dialogis di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (22/01/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Dirsamapta Polda Metro Jaya untuk memastikan situasi Kamtibmas di titik-titik strategis Ibu Kota tetap aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat yang beraktivitas sejak pagi hari.

Sebanyak 31 personel dikerahkan khusus di wilayah Monas di bawah pimpinan Penanggung Jawab AKBP Trie Sis Biantoro, S.Pd., S.I.K., M.H. Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB dengan apel pengecekan personel guna memastikan kesiapan sebelum bergeser ke lokasi masing-masing.

Tiba di lokasi sekitar pukul 05.50 WIB, personel langsung menempati titik-titik rawan kepadatan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Selain Gatur Lalin, personel juga melaksanakan patroli dialogis dengan menyapa masyarakat dan memberikan imbauan agar tetap mematuhi peraturan serta menjaga ketertiban umum.

Meskipun situasi di kawasan Monas terpantau aman dan tidak ditemukan kejadian menonjol (Nihil), pelaksanaan tugas hari ini menghadapi tantangan cuaca. Hujan yang turun di sekitar lokasi sedikit menghambat mobilitas masyarakat, namun hal tersebut tidak menyurutkan kesiapsiagaan personel dalam menjaga keamanan.

Melalui kegiatan Strong Point ini, Detasemen Perintis Samapta Polda Metro Jaya berhasil menciptakan rasa aman bagi warga DKI Jakarta. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan ketenangan serta meminimalisir potensi gangguan keamanan di ruang publik.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di kawasan Monas dan sekitarnya dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali. Personel tetap bersiaga di lapangan sebagai wujud nyata semboyan "Siap Terlihat dan Bermanfaat".

Jasa Raharja Gerak Cepat Pastikan Jaminan Korban Kecelakaan Kereta Api dan Minibus di Tebing Tinggi

     

REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta -  Jasa Raharja, sebagai BUMN yang menjalankan mandat negara dalam perlindungan dasar korban kecelakaan lalu lintas, bergerak cepat merespons kecelakaan lalu lintas menonjol (Lakajol) antara Kereta Api Sribilah Utama dengan minibus bernomor polisi BK-1657-ABP yang terjadi pada Rabu, 21 Januari 2026, sekitar pukul 18.30 WiB. 

Peristiwa tersebut berlangsung di perlintasan rel kereta api Jalan Abdul Hamid, Lingkungan IV, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir,
Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara.

Sejak menerima laporan kejadian, Jasa Raharja langsung berkoordinasi dengan
kepolisian, pihak rumah sakit, serta instansi terkait guna memastikan penanganan korban berjalan cepat dan tepat sasaran. 

Dalam kecelakaan tersebut, sembilan orang
penumpang mobil Toyota Avanza dilaporkan meninggal dunia. Seluruh korban telah dievakuasi ke RS Bhayangkara Tebing Tinggi untuk penanganan lebih lanjut sebagai bagian dari pemenuhan hak korban atas perlindungan dasar.

Berdasarkan informasi awal dari Polda Sumatra Utara, kecelakaan terjadi ketika minibus BK-1657-ABP melaju dari arah Jl. Abdul Hamid dan melintasi perlintasan
kereta api tanpa palang. 

Diduga pengemudi tidak memperhatikan kereta api Sribilah Utama yang tengah melintas, sehingga terjadi tabrakan. Akibat benturan tersebut, kendaraan terseret kereta api sejauh kurang lebih 300 meter dari lokasi awal kejadian.

Sebagai tindak lanjut, petugas Jasa Raharja Kanwil Sumatra Utara segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) kemudian ke rumah sakit. Petugas melakukan pendataan identitas seluruh korban, baik korban meninggal dunia maupun korban luka-luka, serta berkoordinasi untuk penerbitan jaminan rumah sakit bagi korban luka-luka agar proses perawatan dapat dilakukan tanpa kendala administrasi.

Kehadiran langsung petugas di lapangan merupakan wujud nyata negara hadir dalam
memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan
lalu lintas.

Sekretaris Perusahaan Jasa Raharja Dodi Apriansyah menjelaskan bahwa korban
kecelakaan tersebut memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.


"Undang-undang tersebut memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat yang
menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Jasa Raharja memastikan seluruh proses
penjaminan dan santunan dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan transparan sebagai wujud komitmen melayani sepenuh hati. Seluruh santunan bagi korban meninggal dunia akan diserahkan kepada ahli waris yang sah setelah proses verifikasi dokumen selesai," ujar Dodi. Kamis, (22/1/2026).

la menambahkan bahwa Jasa Raharja mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara, khususnya saat melintasi perlintasan kereta
api, baik yang dilengkapi palang pintu maupun tidak. 

Kepatuhan terhadap rambu lalu
lintas dan kewaspadaan penuh diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan
serupa di kemudian hari.

Melalui sinergi yang erat dengan kepolisian, rumah sakit, dan para pemangku kepentingan terkait, Jasa Raharja terus berkomitmen menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik yang responsif, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas secara adil dan manusiawi.



Polri soal Penanganan TPPO: Korban Langgar Hukum Karena Paksaan Tak Dipidana

     
REFORMASI-ID 🇮🇩 | Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan korban yang melakukan pelanggaran hukum atas dasar paksaan dari jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak seharusnya dipidana. Dia menyampaikan hal itu berdasarkan prinsip non penalizazion.

Mulanya, Komjen Dedi menuturkan korban merupakan subjek yang dilindungi. Korban juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan.

“Prinsip dalam regulasi yang baru adalah korban menjadi subjek perlindungan. Dalam UU TPPO, memberikan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, serta perlindungan korban di luar negeri,” kata Komjen Dedi saat acara Berah Buku Strategi Polri Dalam Pemberantasan TPPO di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (21/1/2026).

Komjen Dedi kemudian menyebut berdasarkan prinsip non penalization, korban TPPO yang melanggar karena ada paksaan dari pelaku tidak seharusnya dipidana. Dia mengingatkan pentingnya screening untuk mencegah korban dilibatkan menjadi pelaku TPPO.

“Kemudian prinsip non penalization yaitu korban yang melakukan pelanggaran karena paksaan pelaku tidak seharusnya dipidana. Kemudian screening dini dan mekanisme rujukan untuk membantu korban secara cepat, aman dan mencegah korban terseret sebagai pelaku,” ujarnya.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu mengatakan bila pencegahan dan mitigasi terlambat dilakukan, maka ke depan penanganannya TPPO juga akan terlambat. Dia menekankan pentingnya berdapat si di era digital saat ini mengingat modus TPPO yang beragam.

“Crime is a shadow of society, kejahatan itu merupakan bayang-bayang dari masyarakat. di era digital ini kalau kita terlambat mengantisipasi dan memitigasi kejahatan terhadap TPPO anak, maka kita akan terlambat terus penanganannya. kita harus betul-betul cepat beradaptasi terhadap modus-modus kejahatan TPPO, kejahatan terhadap perempuan anak di era digital ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Komjen Dedi mengungkap penanganan TPPO butuh kerjasama dari berbagai pihak. Sebab dalam Kitak Undang-undang Hukup Acara Pidana (KUHAP) baru, penanganan TPPO perlu ada pembuktian ilmiah hingga investigasi jaringan.

“Dalam transformasi penanganan TPPO dan implementasi KUHAP dan KUHP baru, perlu disampaikan bahwa untuk paradigmanya ada national standard setter, pembuktian ilmiah, victim centric (kelompok rentan), kontruksi berlapis terhadap KUHP dan UU TPPO investigasi jaringan, follow the money (aset), terpadu lintas lembaga (LPSK/PPATK) karena tidak akan bisa ditangani oleh Polri sendiri. Harus betul-betul kerja sama dengan stakeholder lainnya,” imbuhnya.

21 Januari 2026

Wakapolri Buka Strategi dan Dinamika Penanganan TPPO Lewat Peluncuran & Bedah Buku

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar peluncuran dan bedah buku berjudul “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO: Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital” pada hari ini, pukul 13.00 WIB, bertempat di Aula Bareskrim Polri Lantai 9. Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi publik untuk memahami perkembangan dan dinamika kejahatan Perlindungan Perempuan dan Anak–Perdagangan Orang (PPA-PPO) yang kini semakin kompleks dan lintas sektor.

Buku ini ditulis oleh tiga penulis, yakni Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, purnawirawan Polri Komjen Pol. (Purn.) Drs. I Ketut Suardana, serta Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah. Isinya merangkum pengalaman, strategi, dan kerja kolaboratif Polri bersama kementerian/lembaga, akademisi, serta mitra internasional dalam mencegah dan memberantas TPPO.

Wakapolri menegaskan bahwa TPPO saat ini tidak lagi berdiri sendiri sebagai kejahatan konvensional, melainkan telah bertransformasi memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga jaringan lintas negara. Karena itu, Polri mengedepankan pendekatan terpadu dan kolaboratif, mulai dari penguatan Direktorat PPA-PPO, kerja sama internasional, hingga pencegahan berbasis keluarga, sekolah, dan literasi digital masyarakat.

“Buku ini penting agar masyarakat tahu bahwa kejahatan PPA-PPO terus berkembang, dan penanganannya tidak bisa hanya oleh Polri, tetapi harus melibatkan semua pihak,” tegas Wakapolri. Ia juga menekankan prinsip penanganan yang menempatkan korban sebagai subjek perlindungan, bukan untuk disalahkan.

Bedah buku dilakukan langsung oleh para penanggap ahli dan akademisi nasional, yaitu Poengky Indarty, Komjen Pol. Dr. Dwiyono, Prof. Dr. Nurini Aprilianda, Prof. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, Prof. Dr. Ani Purwanti, dan Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa. Para penanggap menilai buku ini relevan sebagai rujukan akademis sekaligus panduan praktis kebijakan karena memotret langsung praktik penanganan TPPO di lapangan.

Wakapolri berharap buku ini dapat dibaca luas oleh masyarakat sebagai sarana edukasi dan kewaspadaan bersama. Dengan memahami pola, risiko, dan upaya penanganan TPPO yang dilakukan Polri bersama kementerian/lembaga, masyarakat diharapkan turut berperan aktif mencegah kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak, di era digital yang terus berubah.

Perkuat Edukasi Publik, Polri dan PT Indaco Finance and Development Jalin Kerja Sama Produksi Film Tematik Kepolisian

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan PT Indaco Finance and Development melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

Prosesi penandatanganan ini berlangsung khidmat di Ruang Serba Guna Lantai 3 Divisi Humas Polri, Jakarta, pada Rabu (21/1/2026).

Kegiatan ini dipimpin oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., yang mewakili institusi Polri. Acara turut dihadiri oleh jajaran pimpinan PT Indako Finance and Development serta para pejabat pengelola informasi (PPID) dari berbagai satuan kerja Mabes Polri, mulai dari Itwasum, Baharkam, Bareskrim, hingga Densus 88 AT Polri.

Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat strategi publikasi dan edukasi masyarakat melalui media kreatif. Dalam substansi kerja sama tersebut, PT Indako Finance and Development berencana memproduksi film bertema Kepolisian Negara Republik Indonesia. Film ini diproyeksikan menjadi sarana sosialisasi yang efektif mengenai peran, tugas, dan sisi humanis Polri dalam melayani masyarakat.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah positif dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan mempererat hubungan kepolisian dengan masyarakat melalui karya seni visual yang edukatif.

"Melalui kerja sama ini, diharapkan pesan-pesan kamtibmas dan nilai-nilai pengabdian Polri dapat tersampaikan dengan lebih luas dan menarik melalui layar lebar atau media film," ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, pimpinan PT Indaco Finance and Development menyatakan komitmennya untuk mendukung Polri dalam memproduksi konten yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam bagi publik mengenai institusi Polri.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergitas yang kuat antara Polri dan mitra strategis dalam mendukung program komunikasi publik yang inovatif di tahun 2026.

Kapolri Launching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, Perkuat Pelayanan hingga Perlindungan Kelompok Rentan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda serta 22 pada tingkat Polres.

Sigit memastikan bahwa, peresmian di tingkat Polda dan Polres ini untuk optimalisasi dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik untuk seluruh perempuan dan anak atau kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan. 
 
"Sehingga permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan. Alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO semua ini korban bisa terlayani dengan baik," kata Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). 

Sigit menyebut, selama dibentuknya Dit PPA-PPO di tingkat Mabes Polri, jajarannya terus melakukan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian korban untuk melapor ke polisi. 

"Kita smapaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban untuk betul-betul meyakini pada saat melapor mereka terlindungi. Karena memang di satu sisi memang menimbulkan traumatik apabila tidak bisa kita berikan pelayanan dan perlindungan dengan baik, dan psikologis yang baik," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, Dit PPA-PPO ini juga bakal melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan kementerian, lembaga dan seluruh stakeholder terkait lainnya. Termasuk dengan pihak luar negeri. 

"Untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang alami kekerasan di dalam negeri. Namun di satu sisi banyak terjadi peristiwa People Smuggling yang korbannya warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji pekerjaan, namun jadi korban di luar negeri karena gunakan jalur tidak resmi. Di sini kita bekerja supaya itu bisa dihindari," papar Sigit. 

Menurut Sigit, Dit PPA-PPO Polri akan hadir untuk mencegah terjadinya masyarakat yang menjadi korban TPPO. Serta memberikan jaminan perlindungan dan mendapatkan haknya apabila bekerja di luar negeri. 

Di sisi lain, Sigit berharap, launching Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kelompok rentan. 

"Sekali lagi ini adalah momentum yang harus kita dorong sehinggga memberikan perlindungan baik terhadap perempuan dan anak terhadap korban People Smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan, kita terus tingkatkan personel kita untuk bisa profesional dan ini juga membuka kesetaraan gender," tutur Sigit. 

Adapun 11 Polda dan 22 Polres yang dilaunching Direktorat PPA-PPO, yakni;

1. Polda Metro Jaya
- Polres Metro Jakarta Barat
- Polres Metro Jakarta Timur
- Polres Metro Jakarta Utara
- Polres Metro Jakarta Pusat
- Polres Metro Bekasi Kota

2. Polda Jawa Timur
- Polrestabes Surabaya
- Polresta Sidoarjo
- Polres Malang
- Polres Probolinggo Kota
- Polres Batu

3. Polda Sumatera Selatan
- Polres Lahat
- Polres Ogan Komering Ulu
- Polres Musi Rawas Utara
- Polres Ogan Ilir

4. Polda Jawa Barat
- Polres Karawang
- Polres Bogor

5. Polda Jawa Tengah
- Polrestabes Semarang
- Polresta Banyumas
- Polresta Surakarta
- Polresta Cilacap
- Polres Magelang Kota

6. Polda Sumatera Utara
- Polres Tanah Karo

7. Polda Sulawesi Selatan

8. Polda Kalimantan Barat

9. Polda NTB

10. Polda NTT

11. Polda Sulawesi Utara.

Kapolda Lampung Pimpin Refleksi Awal Tahun Satbrimob: Siap Hadapi Tantangan Kamtibmas 2026

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf pimpin sekaligus membuka kegiatan Refleksi Awal Tahun 2026 Satuan Brimob Polda Lampung yang digelar di Makosat Brimob Polda Lampung pada Rabu (21/1/2026). Kegiatan diikuti oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto, Pejabat Utama Polda Lampung serta personel Satbrimob Polda Lampung. 

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa refleksi awal tahun merupakan momentum evaluasi dan perencanaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesiapan operasional untuk menghadapi situasi kamtibmas di tahun 2026. 

Kapolda menyampaikan apresiasi terhadap peran vital Brimob sebagai power on hand dalam penanganan gangguan kamtibmas intensitas tinggi, pengamanan unjuk rasa, penanggulangan terorisme, penjinakan bahan peledak, penanganan konflik sosial, serta operasi kemanusiaan dan kebencanaan.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan, Refleksi awal tahun ini adalah momentum untuk menata langkah, menguatkan konsistensi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kita di tahun 2026. Satuan Brimob Polda Lampung telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menghadapi kompleksitas kamtibmas sepanjang 2025, dan di tahun ini tantangan akan semakin dinamis.

“Kami mengingatkan seluruh personel Brimob untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, profesionalisme, dan disiplin dalam menjalankan tugas. Potensi konflik sosial, sengketa lahan, gangguan kamtibmas, serta bencana alam harus diantisipasi dengan matang melalui koordinasi yang solid dan penerapan SOP yang tepat.”

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Brimob Polda Lampung. Terus jaga kekompakan, tingkatkan kemampuan fisik dan mental, dan buktikan bahwa Brimob Lampung siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat.” Tutup Kapolda

Kegiatan refleksi ini diharapkan dapat memantik semangat dan kesiapan personel Brimob dalam menghadapi dinamika tugas di tahun 2026, sekaligus memperkuat posisinya sebagai satuan andalan Polda Lampung dalam menjaga stabilitas kamtibmas. (Mdn)

BPOM Apresiasi Standar Keamanan Pangan SPPG Polri, Makanan Diuji Setara Hidangan VIP

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.

Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.

Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.

“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.

“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.

Pengadaan Sewa Alat Berat Dinas LH Pemkab Bekasi Untuk TPA Burangkeng Diduga Ada Unsur Korupsi

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Prabu Peduli Lingkungan (Prabu PL) lakukan gelar aksi unjuk rasa di TPA Burangkeng, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan penyelidikan terhadap anggaran pengadaan alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Rabu, 21 Januari 2026.

Aksi yang dipimpin langsung Ketua Umum (Ketum) Prabu PL, Carsa Hamdani menyuarakan beberapa tuntutan terhadap Dinas LH Pemkab Bekasi yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam orasinya, Carsa mengatakan bahwa pengelolaan TPA Burangkeng, khususnya pengadaan alat berat Dinas LH ada dugaan korupsi.

"Kami dari Prabu PL meminta kepada KPK segera turun ke TPA Burangkeng untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan alat berat," ujarnya.

Selain itu, KPK juga harus mengusut puluhan alat berat di TPA Burangkeng milik Dinas LH Kabupaten Bekasi yang dibiarkan mangkrak dan tidak difungsikan, ini patut dicurigai ada unsur penyalahgunaan anggaran daerah.

Bukan itu saja, sambungnya, kami mempertanyakan status Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syafri Doni Sirait yang ditetapkan tersangka tetapi masih bisa menjabat sebagai Kepala Dinas.

"Kami menuntut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mempercepat proses hukum dan menonaktifkan Syafri Doni Sirait," tegasnya.

"Kami juga meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk segera turun langsung ke TPA Burangkeng dan mengawasi pembenahan serta pengelolaan sampah yang objektif dan profesional," imbuhnya.

Sementara itu, Samsuro Kepala UPTD TPA Burangkeng mewakili Dinas LH menyampaikan bahwa semua prores pengadaan alat berat sesuai prosedur.

"Semua pengadaan alat berat yang ada di TPA Burangkeng sesuai dengan prosedur dan arahan dari Dinas LH," pungkasnya.

(Red)

BPOM Apresiasi Standar Keamanan Pangan SPPG Polri, Makanan Diuji Setara Hidangan VIP

     

REFORMASI-ID | Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.

Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.

Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.

“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.

“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo. (Hms/Mdn)

Warga Lubuk Lestari Keluhkan Selalu Banjir Saat Hujan

     


REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Perumahan lubuk lestari banjir di saat hujan deras, warga mengeluhkan karena normalisasi irigasi pembuangan air yang tidak memadai sehingga air naik di pemukiman warga. Kejadian menjelang sore, 20 Januari 2026. Rabu, 21/01/2026.

Warga setempat Hamz mengatakan lokasi memang kalau sudah hujan deras selalu menggenang banjir ia mengharapkan adanya penanggulangan dampak banjir baik dari pihak Pengembang Perumahan maupun pihak Pemerintah Daerah,  setiap kali hujan deras terjadi banjir sampai ke teras rumah dan air masuk lewat di bagian dapur rumah.

"Kami khawatir kedepan ketika hujan deras yang lebih lama lagi debit air naik lebih tinggi lagi," ucap Hamz.

Dilain pihak Lurah Way Lubuk Junaidi saat memantau lokasi mengatakan  memang di sini lokasi sangat rendah dan bekas lahan sawah jadi air dari rumah warga turun ke arah lokasi perumahan ini.

"Kami akan berupaya untuk menanggulangi untuk banjir ini yaitu membuat normalisasi saluran air dengan meminta bantuan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU)," kata Junaidi.

Turut hadir pula dari pihak Badan Penanggulangan bencana (BPBD) Lamsel, pihak Polsek Kalianda dan Anggota Polres Lampung Selatan untuk memantau dan memastikan kejadian banjir tersebut, BPBD sempat menurunkan alat mobil damkar untuk menyedot air namun belum bisa dilaksanakan karena masih terkendala tempat pembuangan airnya

Di tengah lirihnya kejadian banjir yang di alami warga datang secara tiba- tiba sapuan angin puting beliung bergemuruh bersama derunya suara hujan, akibatnya selain banjir yang dialami ada beberapa rumah warga yang kanopinya mengalami ringsek. (*)

Brimob Polda Metro Jaya Gerak Cepat Perbaiki Tanggul Jebol Muara Gembong

     
REFORMASI-ID 🇮🇩 | Bekasi — Respons cepat ditunjukkan Satuan Brimob Polda Metro Jaya melalui Tim SAR Batalyon D Pelopor dalam menangani jebolnya tanggul di Kampung Bendungan, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Selasa (20/1/2026). Sejak siang hari, personel Brimob langsung bergerak ke lokasi terdampak untuk membantu penanganan darurat bersama instansi terkait dan masyarakat setempat.

Di lokasi kejadian, Tim SAR Batalyon D Pelopor mendapati permukiman warga terendam air akibat rusaknya tanggul. Bersinergi dengan instansi terkait, personel Brimob bersama warga melaksanakan perbaikan tanggul sementara secara gotong royong. Upaya tersebut dilakukan untuk menahan aliran air serta mencegah genangan meluas ke kawasan permukiman lainnya.

Kegiatan perbaikan tanggul jebol ini merupakan wujud nyata komitmen Brimob Polda Metro Jaya dalam penanggulangan bencana, sekaligus bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat saat menghadapi situasi darurat.

Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa gerak cepat yang dilakukan jajarannya merupakan bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Brimob akan terus mengedepankan sinergi serta kepedulian guna memberikan rasa aman dan membantu pemulihan kondisi warga terdampak.

Dengan semangat kebersamaan, penanganan tanggul jebol di Muara Gembong berjalan lancar. Situasi di lokasi berangsur kondusif, dan masyarakat diharapkan dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang

Isra Mikraj sebagai Momentum Pembentukan Karakter Unggul

     
REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta - 20 Januari 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Pengkajian Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 H bersama Ustaz Das’ad Latif. Melalui kegiatan bertajuk “Isra Mikraj Momentum Pembentukan Karakter Unggul”, Kemendikdasmen berkomitmen untuk menanamkan nilai spiritual dan keteladanan, sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah serta mendorong terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia dan berkarakter unggul.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa peristiwa Isra Mikraj memiliki makna penting dalam membangun ketangguhan spiritual dan karakter manusia. “Isra Mikraj merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, yang menunjukkan bagaimana kekuatan spiritual melalui perintah salat menjadi bekal utama dalam menghadapi tantangan kehidupan,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/1).

“Di dalam Al-Qur’an, salat itu dikaitkan dengan kesabaran, dikaitkan dengan zakat dan infak, serta dikaitkan dengan kemenangan. Ketika kewajiban ditunaikan dengan ikhlas, maka akan membentuk kepribadian. Kepribadian inilah yang menjadi dasar pembentukan karakter anak-anak didik kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, tujuan pendidikan nasional tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. “Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mendidik mereka. Inilah bagian dari tujuan pendidikan nasional, membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia,” tegasnya.

Selain tausiyah, kegiatan ini sebagai rangka penyerahan beasiswa pendidikan kepada 30 putra-putri pegawai Kemendikdasmen melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kemendikdasmen. Beasiswa diberikan kepada peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan, sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sebagai bagian dari pembentukan karakter unggul. Selain itu, turut disampaikan laporan penyaluran bantuan kemanusiaan dalam bentuk school kit bagi korban bencana alam di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Das’ad Latif menekankan bahwa peringatan Isra Mikraj mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Ia menegaskan bahwa pendidikan sejati tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik. “Pendidikan itu bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi menjaga akhlak. Puncak dari semua ilmu dalam Islam adalah adab,” ujarnya.

“Isra Mikraj mengajarkan hablum minallah dan hablum minannas. Inilah fondasi pendidikan karakter, agar anak-anak didik kita tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, adab, dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam peristiwa Isra Mikraj, Allah SWT memperlihatkan berbagai karakter manusia sebagai pelajaran moral. “Allah memperlihatkan karakter dermawan dan jujur, sekaligus memperingatkan bahaya sifat kebakhilan serta perilaku menyebarkan hoaks dan kebencian sebagai perusak kehidupan bermasyarakat,” ungkapnya.

Ustadz Das’ad Latif juga mengajak insan pendidikan untuk menjadikan peringatan Isra Mikraj sebagai momentum penguatan keteladanan dalam mendidik generasi muda. Lebih lanjut, proses pembentukan karakter peserta didik akan lebih efektif melalui contoh nyata yang ditunjukkan oleh orang dewasa dibandingkan hanya melalui penyampaian nasihat. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua sebagai teladan dinilai sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Peringatan Isra Mikraj ini menjadi momentum Kemendikdasmen dalam mengintegrasikan nilai spiritual, keteladanan, dan kepedulian sosial ke dalam praktik pendidikan. Pesan yang disampaikan melalui tausiyah, penguatan peran pendidik, serta penyaluran beasiswa dan bantuan kemanusiaan diharapkan dapat memperkuat pembentukan karakter peserta didik sebagai generasi yang beriman dan berakhlak mulia.  

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Tiba di London, Presiden Prabowo Bangkitkan Semangat Pelajar Perantauan

     
REFORMASI-ID 🇮🇩 Inggris - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di hotel tempatnya bermalam selama kunjungan kerja di London, Inggris, pada Minggu, 18 Januari 2026. Setibanya di lokasi, Kepala Negara disambut hangat oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih yang telah tiba terlebih dahulu, jajaran KBRI London serta mahasiswa dan diaspora Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Inggris.

Suasana penuh keakraban mewarnai momen penyambutan tersebut. Presiden Prabowo tampak menyapa dan menyalami satu per satu mahasiswa serta diaspora yang hadir, bahkan sempat berdialog singkat mengenai jurusan studi yang tengah mereka tempuh.

Kehadiran Presiden di tengah para pelajar Indonesia di perantauan meninggalkan kesan mendalam dan membangkitkan semangat tersendiri. Salah satu mahasiswa Indonesia di Inggris, Alma asal Merauke yang tengah menempuh pendidikan magister di University of Sussex jurusan Manajemen Bisnis, mengaku terharu dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk pertama kalinya.

“Ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Pengalaman pertama juga melihat Presiden. Beliau begitu humble. Kemudian menyapa kami semua. Merasa seperti anak-anak yang bertemu dengan Bapak sendiri di Tanah Rantau. Saya sangat senang dan terharu,” ujar Alma.

Alma menuturkan bahwa Presiden Prabowo sempat bersalaman dan menanyakan jurusan studi para mahasiswa, yang menurutnya menjadi suntikan semangat tersendiri. Ia pun berharap kehadiran Presiden Prabowo dapat semakin menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa.

“Semoga dengan pendidikan mampu membawa Indonesia Emas 2045, kemudian menjadi pengalaman berharga bagi setiap anak-anak apalagi saya dari timur menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena dengan kehadiran Bapak kepada kami itu menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat penting,” lanjut Alma.

Mahasiswa lainnya, Jovan, Dara, Adia, dan Tessa, juga menyampaikan kesan mendalam atas sambutan Presiden Prabowo kepada diaspora Indonesia di London. “Kita jujur, bisa dikatakan amazed, karena kan beliau sangat humble, tadi juga beliau menyalami banyak sekali masyarakat, dari mulai tim KBRI sampai mahasiswa, kita merasa senang, karena kami sudah menyambut beliau, dan beliau akhirnya balik menyambut kami dengan baik,” tutur mereka.

Mereka juga menyampaikan harapan agar rencana kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Inggris dapat semakin diperkuat, khususnya dengan universitas-universitas terkemuka di Inggris. Selain sektor pendidikan, para mahasiswa berharap kepemimpinan Presiden Prabowo ke depan dapat membawa kemajuan yang merata di berbagai bidang.

“Bukan hanya di bidang edukasi, tapi di bidang mungkin kesehatan juga, dan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi untuk ke depannya sih kita berharap lancar semuanya, dan kesuksesannya, pasti,” tambah mereka.

Sementara itu, Azka, mahasiswa Universitas Oxford tahun ketiga jurusan Teknik, mengaku terharu dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di London. Azka juga berharap ilmu yang ia peroleh di bidang sains dan teknologi dapat kelak dikontribusikan untuk kemajuan Indonesia.

“Saya berharap dapat menggunakan ilmu teknik saya untuk membantu memajukan Indonesia, dan berkontribusi dalam upaya mengembangkan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) agar dapat memajukan negara kita,” katanya.

Kehadiran Presiden Prabowo di tengah diaspora Indonesia di London merupakan cerminan perhatian negara terhadap generasi muda Indonesia yang tengah menimba ilmu di luar negeri.

(BPMI Setpres)

20 Januari 2026

Buku Rasa Bhayangkara Nusantara Terbit dalam Bahasa Inggris, Diberikan pada Dubes

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Buku Rasa Bhayangkara Nusantara, karya Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, dicetak dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Buku ini diberikan kepada Duta Besar (Dubes) RI Untuk Inggris, Desra Percaya.

"Alhamdulillah Mas Dirgayuza telah menyerahkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara ke Pak Dubes, (buku) yang diberikan versi cetakan Bahasa Inggris. Semoga bukunya dapat menjadi media diplomasi," kata Komjen Dedi kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini mengatakan soal gastro diplomacy. "Kuliner menjadi bahasa universal untuk membangun kedekatan, dalam hal ini memperkenalkan budaya dan kekayaan kuliner Indonesia ke tingkat nasional dan internasional,"  sambung Komjen Dedi.

Diberitakan sebelumnya buku Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar kumpulan gambar dan menu. Buku ini merupakan catatan tentang bagaimana Polri mengabdi melalui sesuatu yang sederhana namun bermakna.

Dalam buku ini, keseharian SPPG Polri dari sebelum matahari terbit hingga MBG diantarkan ke penerima manfaat digambarkan di buku ini. Buku ini dipandang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai simbol cara baru membangun bangsa melalui perhatian yang nyata.

Diketahui pada Kamis (18/12/2025), Polri menyerahkan Buku Menu MBG 'Rasa Bhayangkara Nusantara' kepada delegasi Kedutaan Besar Prancis. Penyerahan buku dilakukan saat tim dari Kedubes Prancis mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mabes Polri 1 Pejaten.

Komjen Dedi membawa perpaduan pengalaman lapangan dan pemikiran ilmiah dalam pengembangan tata kelola program nasional. Dengan rekam jejak sebagai penulis lebih dari 36 buku dan penerima Rekor MURI sebagai perwira tinggi Polri dengan karya tulis terbanyak, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjadikan riset dan pengetahuan sebagai fondasi pengabdian.

Sementara itu, Dirgayuza Setiawan menghadirkan perspektif kebijakan dan ketahanan pangan yang memperkuat desain serta narasi buku, sehingga 'Rasa Bhayangkara Nusantara' tidak hanya menjadi dokumentasi pengabdian, tetapi juga rujukan strategis dalam mendukung keberlanjutan Program MBG.

Wapres Bertolak ke Tasikmalaya: Kunjungi Pasar Rakyat hingga Pesantren Berbasis AI

     
REFORMASI - ID 🇮🇩 Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming pagi ini melakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 20/01/2026. Menggunakan pesawat Bae RJ 85, Wapres dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata, Tasikmalaya pada pukul 07.45 WIB.

Setibanya di Tasikmalaya, Wapres langsung menuju Pasar Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, yang merupakan pusat perdagangan tradisional terbesar di wilayah tersebut. Di tengah aktivitas pasar, Wapres menyapa para pedagang dan menyerap langsung aspirasi terkait harga serta distribusi, sekaligus menegaskan pentingnya pasar rakyat sebagai penopang utama ekonomi masyarakat kecil di tengah tekanan global.

Dari pasar, Wapres melanjutkan peninjauan ke RSUD dr. Soekardjo, rumah sakit rujukan utama di wilayah Priangan Timur. Ia mengecek langsung kesiapan layanan dan fasilitas kesehatan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Agenda berikutnya menyentuh sektor pendidikan melalui kunjungan ke SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, Wapres memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus berprestasi, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menguasai sains dan teknologi sebagai bekal menghadapi masa depan.

Sebagai agenda utama dalam kunjungan ini, Wapres menyambangi Pondok Pesantren Cipasung. Dalam suasana hangat, Wapres juga bersilaturahmi ke kediaman K.H. Deni Ramdani Sagara. 

Di salah satu pesantren terbaik di Tasikmalaya tersebut, Wapres menyaksikan langsung presentasi para santri yang menampilkan karya dan inovasi di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan robotik. Hal ini menegaskan pesantren sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya menanamkan nilai keagamaan, tetapi juga melahirkan generasi santri berwawasan teknologi.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga meninjau fasilitas pelatihan AI dan robotik yang menjadi wujud nyata integrasi nilai-nilai keislaman dengan kemajuan teknologi. Kunjungan ini menyiratkan pesan kuat bahwa transformasi digital dapat tumbuh dari pesantren, berkembang dari daerah, dan berakar kuat pada budaya bangsa.

Usai rangkaian kunjungan di Pondok Pesantren Cipasung, Wapres bertolak kembali ke Jakarta.

Kunjungan Wapres ke Tasikmalaya menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus bergerak dari penguatan sektor-sektor dasar, seperti pasar rakyat, sekolah, rumah sakit, pesantren, hingga UMKM yang memadukan nilai tradisi, inovasi, dan berorientasi pada masa depan.

(BPMI Setwapres) 




Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Anggota Polri

     

REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutus perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut digelar pada Senin (19/1/2026) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi bersama delapan hakim konstitusi lainnya.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh dua pemohon, yakni Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, SH sebagai Pemohon I dan Zidane Azharian Kemalpasha sebagai Pemohon II. Para pemohon pada pokoknya mempersoalkan aturan mengenai penempatan anggota Polri pada jabatan ASN di luar institusi kepolisian tanpa kewajiban mengundurkan diri atau pensiun.

Dalam persidangan, pihak terkait dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diwakili oleh tim kuasa hukum Polri yang terdiri dari BJP Veris Septiansyah, KBP Dandy Ario Yustiawan, IPDA Brandon Ridle Julio Tumanduk, serta IPDA Jerico Rizaldi Silitonga.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak serta mempertimbangkan aspek hukum yang ada, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak permohonan yang diajukan para pemohon.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sementara permohonan Pemohon I ditolak untuk seluruhnya.

Menanggapi putusan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam pengujian undang-undang.

“Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.

Menurutnya, putusan MK ini juga memberikan kepastian hukum terkait mekanisme penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian.




Polri “All Out” Evakuasi, Hadirkan Randurlap dan Patroli Kesehatan Door to Door untuk Korban Banjir Karawang

     


REFORMASI-ID | Karawang - Sejak Minggu (17/1/2026), bencana banjir melanda wilayah Kabupaten Karawang akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Berdasarkan data sementara, banjir terjadi di 29 desa yang tersebar di 12 kecamatan. BPBD Karawang mencatat sedikitnya 3.162 rumah warga terendam banjir. Selain itu, terdapat tambahan rumah terdampak, di antaranya 159 unit di Desa Sedari dan 189 unit di desa lainnya, dengan pendataan yang masih terus berlangsung.

Ketinggian air di wilayah terdampak bervariasi, dengan rata-rata genangan mencapai 50 hingga 90 sentimeter di sejumlah permukiman. Sementara itu, di wilayah terdampak parah seperti Desa Karangligar, ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 2 hingga 3 meter, sehingga sangat membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat, Polda Jawa Barat mengerahkan Randurlap (kendaraan dapur lapangan) di Desa Karangligar, Kampung Pangasinan, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, pada Senin (19/01/2026). Dapur lapangan ini difungsikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya penyediaan makanan siap saji bagi masyarakat yang masih bertahan di lokasi banjir maupun di area pengungsian.

Sejumlah Polisi Wanita (Polwan) Polda Jawa Barat turun langsung ke lapangan, terlibat aktif menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga membagikan makanan siap santap kepada warga terdampak banjir. Hingga saat ini, sebanyak 650 porsi makanan telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain bantuan logistik, Polri juga mengerahkan kekuatan personel untuk mendukung penanganan bencana. Sebanyak 500 personel Polres Karawang, bersama unsur TNI, BPBD, serta relawan, dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga, pengamanan lingkungan, dan pelayanan kemanusiaan lainnya. Penanganan banjir dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas instansi dan peninjauan langsung oleh unsur pemerintah daerah, mengingat kondisi di lapangan yang masih dinamis.

Tak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, Polri juga mengintensifkan patroli kesehatan door to door dengan mendatangi langsung rumah ke rumah warga terdampak banjir. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan mobilitas masyarakat akibat genangan air. Hingga hari ini, 200 warga telah mendapatkan layanan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan Polri. Kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga banjir surut dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Karo Penmas Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di situasi darurat.

“Polri hadir tidak hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga pada pelayanan kemanusiaan. Melalui dapur lapangan, keterlibatan aktif Polwan Polda Jawa Barat, serta patroli kesehatan door to door, kami memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar. Hingga hari ini, kami laporkan 200 warga telah terlayani oleh patroli kesehatan Polri dan kegiatan ini akan terus dilakukan kepada seluruh warga jika memungkinkan sampai banjir benar-benar surut dan kondisi masyarakat kembali pulih,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dapat terpenuhi secara optimal. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.

Polda Jawa Barat berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat bencana. Langkah cepat dan terpadu ini menjadi bagian dari pengabdian Polri yang Presisi, humanis, dan responsif, sekaligus memastikan informasi penanganan bencana tersampaikan secara cepat dan transparan

Polri Hadir di Tengah Masyarakat Saat Musibah Banjir Karawang Melanda

     


REFORMASI-ID | Karawang - Polri mengerahkan Randurlap (kendaraan dapur lapangan) untuk membantu warga terdampak banjir di Karangligar, Kelurahan Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Senin (19/1/2026).

Dapur lapangan disiagakan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, dengan ratusan porsi makanan siap saji didistribusikan kepada warga yang masih bertahan di lokasi terdampak maupun di sekitar pengungsian. Personel Polri juga membantu evakuasi, pengamanan lingkungan, serta pelayanan kemanusiaan lainnya.

Inilah wujud nyata kehadiran negara melalui Polri—bergerak cepat, tulus melayani dan mengayomi, serta selalu hadir bersama masyarakat di saat dibutuhkan.

#PolriHadir
#PoldaJabar
#BanjirKarawang
#Karangligar
#TelukjambeBarat
#JawaBarat
#MelayaniDanMengayomi
#BantuanKemanusiaan
#DapurLapanganPolri
#UntukMasyarakat

Dugaan Pengerahan Preman Saat Aksi IPPM di KPK, Nama Anggota DPR RI Mencuat dalam Proyek Pengaman Pantai Rp28 Miliar ‎

     

REFORMASI-ID | ‎Jakarta —Nama Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae (RB) mencuat setelah Ikatan Pemuda Pelajar Muna (IPPM) Indonesia melaporkan dugaan penyimpangan proyek pengaman pantai Raha, Kabupaten Muna senilai Rp28 miliar ke KPK. Ridwan diduga mengerahkan sekelompok preman untuk mengintimidasi peserta aksi saat akan melakukan penyerahan berkas ke Gedung Merah Putih KPK, Senin (19/1/2026). 

‎Menurut IPPM, saat massa aksi sedang berorasi, sekelompok orang tak dikenal mendekat, merampas spanduk, membentak peserta, dan memaksa agar orasi dihentikan. “Atribut kami dirampas dan kami diancam jika tidak bubar, padahal aksi ini tertib dan sudah diberitahukan ke Intelkam,” kata salah satu peserta aksi yang enggan disebut namanya. IPPM menyebut salah satu pelaku berinisial E, yang menurut keterangan massa memiliki hubungan keluarga dengan RB.

‎Sekretaris Jenderal IPPM, Muhamad Ramadan Sawal (Pitra), mengatakan organisasi menyerahkan rekaman, foto, dan dokumen lapangan kepada KPK. “Selain bukti dugaan penyimpangan teknis dan anggaran, mulai dari ketidaksesuaian dengan DED hingga indikasi penggunaan BBM subsidi, kami juga akan menyerahkan rekaman yang diduga memperlihatkan keterlibatan pihak eksternal saat pembubaran aksi,” ujar Pitra.

‎IPPM menilai pembubaran yang dilakukan oleh pihak non-aparat mengindikasikan upaya membungkam suara publik. Karena itu mereka mendesak KPK menindaklanjuti dua hal: penyelidikan substansi dugaan korupsi proyek dan pemeriksaan atas dugaan pengerahan pihak ketiga untuk mengintimidasi demonstran. IPPM juga meminta KPK memeriksa Kepala Satker BWS Wilayah IV Kendari (MA) dan Direktur PT Pinar Jaya Perkasa (M) terkait proyek tersebut.

‎“Indikasi yang kami temukan mengarah pada dugaan praktik pungli dan suap yang melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu, KPK perlu segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh,” ujarnya lagi. 

‎“Rekaman dan dokumen ini bukan klaim kosong. Ada bukti verbal dan visual yang menunjukkan E mengaku ‘ditopang’ oleh RB,” kata Pitra menirukan salah satu pernyataan yang terekam “Saya ini setengah hidupku saya serahkan untuk RB, dia yang biayai saya di Jakarta sini,” tambahnya. 

‎Awak media sedang mengupayakan konfirmasi resmi dari RB dan pihak lain yang disebutkan, termaksud oknum E, Kepala Satker BWS Wilayah IV Kendari, dan manajemen PT Pinar Jaya Perkasa. Hingga berita ini dipublikasikan, konfirmasi resmi belum diperoleh; upaya klarifikasi masih berlangsung.

‎IPPM menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan menuntut jaminan keamanan bagi peserta aksi. Mereka memperingatkan akan kembali memobilisasi massa bila aparat penegak hukum tidak segera menindaklanjuti laporan atau tidak menjamin keselamatan publik yang menyampaikan aspirasi.

‎Laporan ini akan diperbarui setelah konfirmasi resmi diterima dari pihak terkait atau ada perkembangan dari KPK. (*)

19 Januari 2026

Polda Lampung Gagalkan Penyelundupan 10,63 Kg Sabu Asal Aceh Tujuan Pulau Jawa

     

REFORMASI-ID | Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung melalui Direktorat Reserse Narkoba berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 10,63 kilogram yang berasal dari Provinsi Aceh dan diduga akan diedarkan ke Pulau Jawa.

Kabidhumas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Kamis, 15 Januari 2026, di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka) KM 228, Kabupaten Mesuji.

“Petugas berhasil mengamankan satu unit truk yang membawa narkotika jenis sabu seberat 10,63 kilogram. Sabu tersebut disembunyikan dengan modus ditutupi muatan durian untuk mengelabui petugas,” ujar Kombes Yuni Iswandari, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, dalam pengungkapan ini polisi mengamankan tiga orang tersangka dengan peran berbeda. Tersangka berinisial YD (33) berperan sebagai kurir, sedangkan YT (28) dan MR (42) bertindak sebagai pendamping selama perjalanan.

“Dari hasil pemeriksaan awal, narkotika bernilai Rp 15 miliar tersebut diketahui berasal dari Aceh dan rencananya akan dikirim ke Pulau Jawa. Ketiganya kini telah diamankan dan menjalani proses hukum di Mapolda Lampung,” jelasnya.

Kombes Yuni menambahkan, pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan aparat kepolisian selama sekitar satu pekan. 

Saat ini, penyidik masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas provinsi yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Dengan terungkapnya sabu tersebut, maka sebanyak kurang lebih 40 ribu jiwa terselamatkan. Polda Lampung berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba dan mengungkap jaringan yang lebih luas demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (Hms/Mdn)

Walikota Bekasi Resmikan Sisi Barat Jl Perjuangan, Akses Jalan Semakin Lebar dan Lancar

     
REFORMASI-ID 🇮🇩 | Kota Bekasi — Wali kota Bekasi meresmikan sekaligus melakukan open traffic Jalan Sisi Barat di Jalan Perjuangan, pada Senin (19/1/26). Pembukaan akses jalan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan konektivitas dan kelancaran lalu lintas, khususnya pada jalur Duta Harapan–Wisma Asri yang menjadi salah satu akses utama masyarakat.

Jalan Sisi Barat Jalan Perjuangan dibangun sebagai upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Akses ini menghubungkan kawasan Duta Harapan dan Wisma Asri, sehingga diharapkan dapat mempercepat mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa pembukaan jalan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menyediakan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

“Jalan ini kami buka agar masyarakat memiliki akses yang lebih lancar dan aman. Dengan terbukanya jalur ini, aktivitas warga diharapkan menjadi lebih efisien,” ujar Tri Adhianto.

Tri juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Kami akan terus membangun dan menata infrastruktur kota. Pembangunan seperti ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tambahnya.

Dengan dilakukannya open traffic, Jalan Sisi Barat Jalan Perjuangan kini sudah dapat digunakan oleh masyarakat umum. Pemerintah Kota Bekasi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Pemerintah Kota Bekasi berharap kehadiran jalan ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar serta menjadi solusi dalam mengurangi kepadatan lalu lintas, sekaligus mendukung terciptanya Kota Bekasi yang lebih tertata dan nyaman.