Media Reformasi Indonesia (MRI)

21 September 2026

Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Suami oleh Istri di Halaman Kantor Inspektorat OKI

     

REFORMASI-ID | KAYU AGUNG, OKI — Polda Sumatera Selatan melalui jajaran Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir bersama Polsek Kayuagung mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di halaman depan Masjid At-Taqwa, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Senin, 21 September 2026 sekitar pukul 12.10 WIB.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial DLA yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut dan diketahui merupakan istri korban.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menjelaskan korban merupakan seorang pegawai negeri sipil berinisial A (32). Korban meninggal dunia setelah mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima penyidik, korban dan terduga pelaku diketahui sedang dalam kondisi pisah ranjang. Peristiwa bermula pada Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIB ketika terduga pelaku datang ke Kantor Inspektorat Kabupaten OKI, tempat korban berada, untuk meminta uang yang akan digunakan sebagai biaya pengobatan anak mereka.

Saat keduanya bertemu, terjadi percekcokan. Dalam situasi tersebut, terduga pelaku kemudian mengambil sebilah pisau yang sebelumnya disimpan di dalam tas.

Terduga pelaku selanjutnya menyerang korban menggunakan senjata tajam tersebut hingga korban mengalami luka pada bagian tubuh, wajah, dan dada. Korban kemudian tersungkur dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Setelah peristiwa tersebut, terduga pelaku sempat berupaya meninggalkan lokasi. Namun, personel Polres OKI yang segera mendatangi tempat kejadian berhasil mengamankan terduga pelaku tidak lama setelah kejadian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam penanganan perkara, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 sentimeter serta pakaian yang dikenakan korban saat kejadian.

Saat ini, penyidik Satreskrim Polres OKI masih melakukan proses penyidikan untuk melengkapi administrasi perkara. Penyidik juga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum serta mengurus permintaan hasil autopsi terhadap korban melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten OKI.

Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Eko Rubiyanto, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan jajarannya bergerak cepat setelah menerima informasi mengenai peristiwa tersebut. Terduga pelaku berhasil diamankan sesaat setelah kejadian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Kami berkomitmen penuh untuk memproses perkara ini secara tuntas, profesional, dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKBP Eko Rubiyanto, S.H., S.I.K., M.H.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses penyidikan akan dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nandang.

Nandang juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mengambil tindakan di luar ketentuan hukum ketika menghadapi persoalan keluarga maupun permasalahan lainnya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan secara bijak dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum,” katanya.

Polda Sumsel bersama jajaran Polres OKI memastikan proses hukum terhadap perkara tersebut terus berjalan. Penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa untuk mengungkap perkara secara utuh berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. (Hms/Mdn) 

Usut Tuntas Koper Uang Rp106 M, GAAKI Desak KPK Segera Panggil dan Periksa Nusron Wahid

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - Dugaan temuan uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam perkara operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Gerakan Aktivis Anti Korupsi (GAAKI) minta harus diusut secara terang, transparan, dan menyeluruh. Senin, 21/09/2026.

KPK sebelumnya menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga menyatakan informasi mengenai dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan kegiatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menjadi bagian dari materi yang sedang didalami penyidik.

"Kami (GAAKI) mendesak KPK RI tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK harus segera memanggil dan memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid," ujar Jermias Wamese.

Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut penting untuk menguji secara objektif sejumlah pertanyaan mendasar, dari mana asal uang tersebut, siapa pemilik atau pengendalinya, untuk apa uang itu dihimpun, siapa yang mengelola, ke mana alirannya, serta apakah terdapat hubungan antara uang tersebut dengan dugaan pembiayaan kegiatan tertentu.

"Kami menegaskan, tuntutan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid bukan berarti menghakimi atau menyatakan seseorang bersalah sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Justru pemeriksaan diperlukan agar seluruh informasi, keterangan saksi, dokumen, komunikasi, serta aliran dana dapat diuji berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum," timpalnya.

KPK sendiri menyatakan bahwa dugaan informasi mengenai aliran dana terkait kegiatan Muktamar menjadi substansi yang akan didalami penyidik. Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai hasil penelusuran tersebut.

"Kami meminta KPK bekerja secara profesional dan independen. Jika terdapat informasi, kesaksian, dokumen, ataupun bukti elektronik yang mengarah kepada keterlibatan pihak tertentu, termasuk Nusron Wahid, maka seluruhnya harus diperiksa secara proporsional sesuai hukum. Tidak boleh ada seseorang yang berada di luar jangkauan pemeriksaan hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedudukan politik," ungkapnya.

Sebaliknya, jika setelah pemeriksaan KPK menemukan bahwa tidak terdapat keterlibatan Nusron Wahid, maka hal tersebut juga harus dijelaskan secara terbuka berdasarkan hasil penyidikan.

Ada 6 tuntunan kami:

1. Mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa Nusron Wahid terkait perkara dugaan suap dan temuan uang sekitar Rp106,3 miliar.

2. Mendesak KPK menelusuri secara menyeluruh asal-usul, kepemilikan, peruntukan, dan aliran uang yang disita dalam perkara tersebut.

3. Mendesak KPK menguji secara hukum setiap informasi mengenai dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan Muktamar ke-35 NU, berdasarkan bukti dan keterangan yang sah.

4. Mendesak KPK memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui, menerima, mengelola, memindahkan, atau menggunakan dana tersebut apabila ditemukan keterkaitan berdasarkan alat bukti.

5. Mendesak KPK membuka perkembangan perkara kepada publik secara proporsional agar tidak muncul ruang bagi spekulasi dan polemik.

6. Mendesak seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak melakukan intervensi terhadap penyidikan KPK.

"Jika uang tersebut berasal dari tindak pidana, ungkap siapa sumbernya. Jika ada pihak yang mengendalikan aliran dana, ungkap siapa orangnya. Dan jika terdapat keterlibatan pejabat negara, periksa berdasarkan hukum tanpa pandang bulu", tegas Jermias Wamese Pimpinan Demostrasi. (Josua) 

Lampung Begawi x SigerFest 2026 Berakhir, Pemprov Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Jadi Nilai Tambah

     

REFORMASI-ID | Bandar Lampung - Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menutup gelaran Lampung Begawi x SigerFest 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, bertempat di Lampung City Mall, Minggu (20/09/2026) malam.

Lampung Begawi x SigerFest 2026 mengusung tema Sai Bumi, Sejuta Nilai: Hilirisasi Komoditas Unggulan Lampung untuk Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif dan Berdaya Saing, telah berlangsung selama tiga hari dan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat dalam mendorong penguatan ekonomi Lampung melalui hilirisasi dan digitalisasi.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan Lampung Begawi x SigerFest 2026.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bank Indonesia beserta seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari ikhtiar ini," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Lampung memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Karena itu, potensi yang dimiliki Lampung perlu terus didorong agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tiga hari Lampung Begawi x SigerFest 2026 memberikan satu pesan yang sangat jelas kepada kita. Lampung tidak kekurangan potensi. Tantangan kita adalah bagaimana semakin banyak nilai dari potensi itu tinggal di Lampung dan dinikmati oleh masyarakat Lampung," katanya.

Ia menegaskan, Lampung memiliki beragam komoditas unggulan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan, kopi, pangan, wastra, produk UMKM, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu dikembangkan dari sekadar menghasilkan komoditas menjadi produk bernilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

"Lampung tidak boleh berhenti sebagai daerah penghasil. Lampung harus menjadi daerah pencipta nilai tambah. Kopi Lampung jangan berhenti sebagai biji kopi. Hasil pertanian kita jangan berhenti sebagai bahan mentah. Produk UMKM jangan berhenti pada produksi skala kecil," tegasnya.

Gubernur menjelaskan, penguatan nilai tambah dapat dilakukan melalui proses yang berkelanjutan, mulai dari produksi menuju pengolahan, kemudian menjadi produk, membangun merek, hingga memperluas akses pasar.

Di sisi lain, Gubernur juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

"Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, digitalisasi bukan lagi pilihan. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan," ujarnya.

Ia mengapresiasi perluasan penggunaan QRIS, penguatan sistem pembayaran digital, serta berbagai inovasi yang dikembangkan Bank Indonesia bersama para pemangku kepentingan.

Menurutnya, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, membangun kepercayaan, serta membuka peluang ekonomi baru. Semangat tersebut juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan publik yang semakin cepat dan penerimaan daerah yang semakin transparan.

"Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat, bukan untuk mempersulit masyarakat. Itulah semangat yang harus kita bawa pulang dari Lampung Begawi x SigerFest 2026," katanya.

Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan semangat 'Sai Bumi Sejuta Nilai' bukan sekadar tema festival, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun perekonomian Lampung.

"Kita ingin Lampung menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha, tempat yang menarik untuk berinvestasi, dan tempat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkembang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung penyelenggaraan Lampung Begawi x SigerFest 2026.

Ia mengatakan, kegiatan tahun ini mengusung semangat memperkuat hilirisasi dan digitalisasi sebagai pondasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing.

"Lampung Begawi x SigerFest 2026 dirancang bukan sekadar sebagai sebuah festival atau pameran produk, khususnya UMKM, tetapi merupakan sebuah ruang kolaborasi yang mempertemukan UMKM, dunia usaha, perbankan, pemerintah, komunitas dan masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Lampung," jelasnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan Bank Indonesia, jumlah pengunjung mencapai sekitar 28.000 orang.

Dari sisi transaksi, realisasi penjualan makanan, minuman, dan wastra tercatat sedikit di atas Rp500 juta. Sementara transaksi wakaf yang berlangsung di Lamban Kupi mencapai 1.248 transaksi.

Selain capaian selama pelaksanaan festival, Bimo juga menyampaikan sejumlah perkembangan penguatan UMKM yang telah dilakukan sejak awal 2026. Realisasi pembiayaan bagi UMKM telah mencapai sekitar Rp10 miliar melalui dukungan dan kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dan lembaga keuangan.

Dari sisi perluasan pasar, nilai ekspor yang berasal dari pelaku UMKM Lampung sejak awal tahun tercatat mencapai sekitar Rp1,92 miliar. Komoditas kopi Lampung telah menjangkau pasar Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan.

Sementara itu, produk olahan makanan dan minuman Lampung telah menembus pasar Taiwan, Malaysia, Mesir, Turki, dan Kanada.

Menurut Bimo, capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas usaha, hilirisasi, dan perluasan akses pasar dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangkaian Lampung Begawi x SigerFest 2026, berbagai kegiatan juga digelar untuk memperkuat ekosistem komoditas unggulan Lampung. Salah satunya melalui kegiatan yang mempertemukan petani, pelaku usaha, barista, komunitas, hingga calon investor dalam pengembangan industri kopi Lampung.

Kegiatan Bar Takeover di Lamban Kupi turut menjadi salah satu agenda yang memperkenalkan kopi Lampung kepada masyarakat dengan menghadirkan standar penyajian dan pengalaman kopi berkelas internasional.

Sementara Lamban Wastra menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya sekaligus potensi ekonomi kreatif Lampung melalui berbagai kegiatan, seperti workshop, talkshow, pameran, dan fashion show.

Bimo menegaskan, penguatan hilirisasi dan digitalisasi membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan agar potensi daerah dapat diolah menjadi produk yang lebih bernilai dan kompetitif.

"Yang berakhir hari ini adalah rangkaian acaranya, bukan semangat kolaborasinya," katanya.

Ia berharap seluruh rangkaian Lampung Begawi x SigerFest 2026 dapat memberikan inspirasi untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya dan produk Lampung sekaligus memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi daerah.

Closing Ceremony Lampung Begawi x SigerFest 2026 semakin meriah dengan penampilan penyanyi Yura Yunita yang menghibur masyarakat dan para pengunjung yang hadir. (**)

20 September 2026

Wakapolri Ucapkan Selamat, Personil Polri Antarkan Soft Tennis Indonesia Raih Medali di Asean Games Nagoya

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 20 SEPTEMBER 2026 — Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas prestasi personel Polri yang turut memperkuat Tim Soft Tennis Indonesia hingga meraih medali pada Asian Games ke-20 di Nagoya, Jepang.

Tim Beregu Putra Soft Tennis Indonesia berhasil mempersembahkan medali perunggu bagi Merah Putih setelah melewati persaingan sejak fase grup hingga semifinal di Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya, Minggu (20/9). Capaian tersebut menjadi medali ketiga bagi Kontingen Indonesia di Asian Games Nagoya 2026.

“Selamat atas raihan medali yang sangat berharga ini. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia dan juga kebanggaan bagi Polri. Para personel Polri yang memperkuat tim telah menunjukkan semangat juang, disiplin, dan dedikasi dalam membawa nama Merah Putih di panggung Asia,” ujar Wakapolri dari Jakarta, Minggu (20/9).

Menurut Wakapolri, prestasi tersebut menunjukkan bahwa personel Polri dapat memberikan kontribusi bagi bangsa tidak hanya melalui tugas kepolisian, tetapi juga melalui prestasi di bidang olahraga.

Irjen Pol. Awal Dampingi Langsung Perjuangan Tim

Ketua Umum PP PESTI Irjen Pol. Dr. Awal Chairuddin, S.I.K., S.H., M.H., turut mendampingi langsung kontingen Soft Tennis Indonesia selama berlaga di Nagoya.

Indonesia tergabung di Grup B bersama Nepal dan Korea Selatan. Pada pertandingan perdana, Jumat (18/9), Tim Beregu Putra Indonesia langsung menunjukkan performa solid dengan menang 3-0 atas Nepal.

Ganda putra Tio Hutauruk/Fernando Sanger membuka kemenangan Indonesia dengan menundukkan pasangan Nepal 5-0. Poin berikutnya disumbangkan Bagus Pradewa yang menang 4-0 pada nomor tunggal putra.

Pada pertandingan kedua, Indonesia menghadapi Korea Selatan. Dalam pertandingan ketat tersebut, Indonesia kalah tipis 1-2. Namun, pasangan Tio Hutauruk/Fernando Sanger berhasil mengamankan satu kemenangan dengan skor 3-2. Hasil itu membawa Indonesia melaju ke perempat final sebagai runner-up Grup B.

Di babak perempat final yang berlangsung pada hari yang sama, Indonesia tampil meyakinkan dengan menyingkirkan India 2-0. Tio Hutauruk/Fernando Sanger kembali menyumbangkan kemenangan setelah mengalahkan pasangan India dengan skor 5-2. Kemenangan kemudian dikunci Bagus Angga Boedy Pradewa pada nomor tunggal putra.

Perjuangan Indonesia berlanjut ke semifinal pada Minggu (20/9). Menghadapi tuan rumah Jepang, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-2. Hasil tersebut memastikan Tim Beregu Putra Soft Tennis Indonesia membawa pulang medali perunggu.

“Perjalanan tim sangat luar biasa. Saya mendampingi langsung perjuangan para atlet dari awal pertandingan hingga semifinal. Mereka menunjukkan semangat juang, disiplin, dan kekompakan yang luar biasa. Medali ini merupakan hasil kerja keras seluruh atlet, pelatih, official, serta dukungan berbagai pihak,” ujar Irjen Pol. Awal.

Terima Kasih atas Dukungan Penuh Polri

Irjen Pol. Awal juga menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Polri melalui Komite Olahraga Polri (KOP) yang turut mendukung kontingen Soft Tennis Indonesia dalam persiapan hingga bertanding di Asian Games Nagoya 2026.

“Terima kasih atas dukungan penuh Polri melalui Komite Olahraga Polri. Dukungan ini menjadi kekuatan dan motivasi bagi para atlet dalam menjalani persiapan hingga bertanding di Asian Games. Raihan medali ini merupakan buah dari kerja keras, disiplin, kekompakan, dan semangat juang seluruh atlet serta tim pelatih,” ujarnya.

Komite Olahraga Polri menjadi bagian dari upaya Polri dalam membina dan mengembangkan potensi personel di bidang olahraga, termasuk memberikan dukungan kepada personel yang berprestasi dan memperkuat kontingen Indonesia dalam kompetisi nasional maupun internasional.

Wakapolri mengapresiasi kontribusi personel Polri yang turut menjadi bagian dari perjuangan Tim Soft Tennis Indonesia di Nagoya.

“Ketika personel Polri tampil membawa nama Indonesia, mereka juga membawa semangat pengabdian dan kebanggaan institusi. Polri akan terus memberikan dukungan kepada personel yang berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa melalui olahraga,” tegas Wakapolri.

Perjuangan Berlanjut di Nomor Perorangan

Setelah nomor beregu selesai, perjuangan Soft Tennis Indonesia belum berakhir. Para atlet akan kembali bertanding pada nomor tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta ganda campuran.

Wakapolri meminta para atlet menjadikan capaian medali beregu sebagai modal untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.

“Perjuangan belum selesai. Jadikan pencapaian beregu ini sebagai modal kepercayaan diri yang besar. Fokus, berjuang tanpa lelah, dan dulang terus emas sebanyak-banyaknya di nomor perorangan di Nagoya tahun ini demi kehormatan bendera Merah Putih,” kata Wakapolri.

Kontingen Soft Tennis Indonesia diperkuat lima atlet putra, yakni Tio Juliando Hutauruk, Fernando Sanger, Bagus Angga Boedy Pradewa, Muhammad Reza Falevi, dan Rizky Zammy Febrian Laluyan, serta dua atlet putri, Siti Nur Arasy dan Allif Nafiiah.

Dengan capaian medali dari nomor beregu, Tim Soft Tennis Indonesia kini menatap nomor perorangan dengan semangat yang sama untuk kembali mengharumkan nama Indonesia di Asian Games Nagoya 2026.

Hadiri Fun Run HUT ke-81 TNI, Danrem: Semangat Kebersamaan TNI dan Rakyat

     

REFORMASI-ID | Palembang — Danrem 044/Garuda Dempo, Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M., beserta istri Ibu Vera Khabib Mahfud, menghadiri kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026, yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring Sport City (JSC), Kota Palembang, Minggu (20/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pagi hari tersebut diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, personel TNI/Polri, pelajar, hingga peserta kategori master lari. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

Terlihat pula dalam kegiatan tersebut Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A. beserta istri, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. beserta istri yang mewakili Kapolda Sumsel, Sekda Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H. beserta istri yang mewakili Gubernur Sumsel, Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainudin, S.E., M.M., Irdam II/Sriwijaya Brigjen TNI M. Fachmi Rizal Nasution, Kapok Sahli Pangdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Junaidi M., S.Sos., M.Si., Danlanal Palembang Kolonel Laut (P) Arry Hendrawan, M.Tr.Opsla, Danlanud SMH Palembang Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, M.M.S., para Asisten Kasdam II/Sriwijaya, para Dansat dan Kabalakdam II/Sriwijaya, serta para peserta Fun Run.

Dalam sambutannya, Pangdam II/Sriwijaya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Fun Run dalam rangka HUT ke-81 TNI. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar aktivitas olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk menunjukkan kedekatan dan kebersamaan antara TNI dengan masyarakat.

“Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk berlari, tetapi untuk menunjukkan bahwa TNI dan rakyat selalu bersama, selalu kompak, dan selalu bersemangat,” ujar Pangdam II/Sriwijaya.

Pangdam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, tamu undangan, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, Fun Run dapat menjadi momentum untuk menjaga kesehatan, mempererat persaudaraan, sekaligus membangun semangat kebersamaan.

Usai pelaksanaan lari, kegiatan dilanjutkan dengan penerimaan para finisher, pembagian doorprize, pengumuman juara kategori umum dan TNI/Polri, serta penampilan hiburan dari Band Ajendam II/Sriwijaya. (Mdn) 

Tongkat Estafet Kepemimpinan Dandim 0507/Bekasi Resmi Diserahterimakan, Pengabdian untuk Masyarakat Terus Berlanjut

     


 

REFORMASI ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 19/09/2026 Tongkat estafet kepemimpinan Komandan Kodim 0507/Bekasi telah resmi diserahterimakan. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi sekaligus momentum untuk melanjutkan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selama menjalankan tugas sebagai Dandim 0507/Bekasi, Kolonel Arm Krisrantau Hermawan, S.H., M.I.Pol telah memberikan dedikasi dan pengabdian yang penuh bagi masyarakat serta mendukung berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial di wilayah Kota Bekasi.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan bersama jajaran Kodim 0507/Bekasi menjadi bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, menjaga kondusivitas wilayah, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Terima kasih, Kolonel Arm Krisrantau Hermawan, S.H., M.I.Pol atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa lelah selama memimpin Kodim 0507/Bekasi. Semangat pengabdian yang telah ditorehkan akan menjadi bagian dari perjalanan Kodim 0507/Bekasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, Kolonel Inf Supri Siswanto, S.H., M.I.P resmi mengemban amanah sebagai Dandim 0507/Bekasi yang baru.

Selamat datang dan selamat bertugas kepada Kolonel Inf Supri Siswanto, S.H., M.I.P. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, senantiasa diberikan kelancaran dan kekuatan dalam memimpin jajaran Kodim 0507/Bekasi, serta terus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat.

Pergantian pemimpin boleh berganti, namun semangat pengabdian kepada masyarakat tidak akan pernah padam. Estafet kepemimpinan menjadi langkah baru untuk melanjutkan pengabdian, menjaga kebersamaan, dan menghadirkan karya nyata bagi masyarakat Kota Bekasi.

Selamat jalan dan sukses dalam pengabdian selanjutnya, Kolonel Arm Krisrantau Hermawan, S.H., M.I.Pol. Selamat datang dan selamat bertugas, Kolonel Inf Supri Siswanto, S.H., M.I.P.







Jaga Jakarta On The Spot, Kapolsek Bekasi Barat Pimpin Razia Stasioner dan Patroli Berikan Rasa Aman Masyarakat

     




LUGAS | KOTA BEKASI -  Mengantisipasi aksi kejahatan jalanan dan tawuran pada malam hingga dini hari, Polsek Bekasi Barat kembali meningkatkan kegiatan patroli dan razia stasioner melalui program Jaga Jakarta On The Spot, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Bekasi Barat AKP Diaman Saragih, SH., MH., didampingi para Kanit serta Padal IPTU Andi Iwan KH., SH., MH. Kegiatan diawali dengan Apel Persiapan dan Arahan Pimpinan (APP) pada pukul 24.00 WIB di halaman Mapolsek Bekasi Barat.

Usai APP, personel bergerak melaksanakan patroli mobile dengan menyasar sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas dan keramaian warga. Patroli meliputi Jalan Patriot, Jalan KH. Noer Ali, Gerbang Tol Bintarajaya, Jalan Raya Bintara hingga kawasan Pasar Pagi Bintara.

Selain patroli mobile, petugas juga melaksanakan razia stasioner di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Kegiatan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya kejahatan jalanan dan aksi tawuran.

Kapolsek Bekasi Barat AKP Diaman Saragih menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, terutama pada waktu rawan terjadinya gangguan keamanan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi wilayah hukum Polsek Bekasi Barat terpantau aman, tertib dan kondusif. Jajaran Polsek Bekasi Barat juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.



103 Tahun Aertembaga: Sejarah Tak Boleh Berhenti dI Panggung Perayaan

     


REFORMASI-ID | BITUNG — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-103 Negeri Aertembaga ditutup, Sabtu malam, 19 September 2026. Perayaan tahun ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi dijadikan momentum untuk merawat sejarah, budaya, persaudaraan, dan semangat gotong royong masyarakat Aertembaga.

Penutupan rangkaian kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana kebersamaan dan dihadiri jajaran Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII, Pemerintah Kota Bitung, TNI-Polri, Bank Indonesia Sulawesi Utara, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pelaku UMKM, seniman, budayawan, serta masyarakat Negeri Aertembaga.

Ketua Panitia HUT ke-103 Negeri Aertembaga, Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits, E.D., S.E., M.Tr.Hanla., CRMP, mengatakan peringatan hari jadi negeri merupakan kesempatan untuk kembali melihat nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu.


Menurut dia, tema “Maesa-esaan wa Tombo-tomboan Umbanua” menggambarkan semangat persatuan, saling menopang, dan bekerja bersama untuk kepentingan negeri.

“Peringatan hari ulang tahun Negeri Aertembaga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai budaya lokal, mempererat tali persaudaraan antarwarga, serta mengobarkan semangat gotong royong demi kemajuan masyarakat Negeri Aertembaga,” kata Marvill dalam sambutannya.

Ia mengatakan rangkaian HUT ke-103 telah melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pelajar tingkat SD hingga SMA/SMK, sanggar seni, komunitas budaya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, generasi muda, serta unsur TNI, Polri dan ASN ikut mengambil bagian dalam berbagai kegiatan dan perlombaan.


Keterlibatan banyak unsur tersebut, kata Marvill, menunjukkan bahwa perayaan HUT tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga ruang perjumpaan antarwarga.

“Semangat kebersamaan inilah yang harus terus dijaga. Aertembaga bukan hanya memiliki sejarah yang panjang, tetapi juga memiliki masyarakat yang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas negeri ini,” ujarnya.

Marvill menyampaikan penghargaan kepada Komandan Kodaeral VIII, Pemerintah Kota Bitung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan.

Ia juga mengapresiasi kerja panitia dan masyarakat yang ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama seluruh rangkaian acara berlangsung.

Dalam sambutan Komandan Kodaeral VIII Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi, S.E., M.Tr.Opsla., yang dibacakan Wakil Komandan Kodaeral VIII Laksamana Pertama TNI Tony Herdijanto, S.E., M.Sc., disebutkan bahwa HUT ke-103 Negeri Aertembaga harus dimaknai lebih jauh daripada sekadar perayaan tahunan.


Peringatan tersebut, menurut Dery, merupakan momentum untuk mengenang perjalanan sejarah dan menghargai jasa para pendahulu sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat.

Sebagai bagian dari masyarakat maritim Sulawesi Utara, Aertembaga juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan pesisir dan kemaritiman. Karena itu, masyarakat diajak menjaga lingkungan, melestarikan budaya dan kearifan lokal, serta membentuk generasi muda yang disiplin dan memiliki kecintaan terhadap daerah, bangsa, dan negara.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bitung melalui Camat Aertembaga Stenly Tatipang, S.Sos., yang membacakan sambutan Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan panitia yang telah menyukseskan perayaan tersebut.


Pemerintah Kota Bitung menilai berbagai kegiatan yang digelar selama HUT bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang untuk mempererat persaudaraan sekaligus menjaga identitas budaya Negeri Aertembaga.

Wali Kota juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan ke-103 sebagai titik untuk melihat masa depan tanpa meninggalkan akar sejarah.

“Jangan hanya mengenang perjalanan sejarah Negeri Aertembaga, tetapi jadikan momentum ini untuk membangun masa depan yang lebih baik,” demikian pesan Wali Kota dalam sambutan yang dibacakan Camat Aertembaga.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup secara resmi. Penutupan ditandai dengan pesan agar semangat persatuan yang tumbuh selama perayaan tidak berhenti setelah panggung diturunkan dan perlombaan berakhir.

Bagi masyarakat Aertembaga, peringatan 103 tahun bukan sekadar angka. Ia menjadi pengingat bahwa sejarah, budaya, persaudaraan, dan gotong royong merupakan modal sosial yang harus terus dirawat.

“Dirgahayu Negeri Aertembaga ke-103. Semoga Aertembaga senantiasa maju, lestari dan diberkahi Tuhan Yang Maha Esa,” demikian pesan yang disampaikan dalam penutupan perayaan.

19 September 2026

DVI Polri Berhasil Identifikasi 9 Korban KM Virgo Transport 8, Seluruhnya Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 19 September 2026 – Polri terus memberikan pelayanan identifikasi korban KM Virgo Transport 8 melalui tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri. Hingga 19 September 2026, sebanyak 9 korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi dan seluruhnya telah diserahkan kepada keluarga.

Proses identifikasi dilakukan melalui tahapan DVI dengan menggabungkan data ante mortem (AM), yakni data yang dikumpulkan dari keluarga korban sebelum korban ditemukan, dengan data post mortem (PM) yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap korban.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pelayanan identifikasi merupakan bagian penting dalam penanganan korban dan pemberian kepastian kepada keluarga.

“Polri melalui DVI terus memberikan pelayanan identifikasi kepada korban KM Virgo Transport 8. Setiap korban yang ditemukan dilakukan proses identifikasi dengan mengacu pada data ante mortem dan post mortem. Setelah identitas korban dipastikan, korban segera diserahkan kepada keluarga.”

9 KORBAN TELAH DISERAHKAN KEPADA KELUARGA

Berdasarkan rekap operasi DVI per 19 September 2026, dari 117 korban yang telah ditemukan, terdapat 9 korban meninggal dunia dan seluruhnya telah diserahkan kepada keluarga.

Kesembilan korban tersebut yaitu:

1. Reyner Fausta Yosilianto, 22 tahun, laki-laki – Jawa Timur.
2. Nurul Rian Hidayat, 33 tahun, laki-laki – Jawa Timur.
3. Imam Soeparno, 66 tahun, laki-laki – Jawa Timur.
4. Denny Ridzal Saputra, 30 tahun, laki-laki – Jawa Timur.
5. Erik Maousul Latip, 37 tahun, laki-laki – Jawa Barat.
6. Risyan Kurnia Putra, 28 tahun, laki-laki – Jawa Barat.
7. Muhammad Abdianoor, 30 tahun, laki-laki – Kalimantan Selatan.
8. Surya, 59 tahun, laki-laki – Kalimantan Selatan.
9. Yuli, 29 tahun, perempuan – Kalimantan Selatan.

Sementara itu, dari 108 korban hidup yang telah ditemukan, seluruhnya telah dipulangkan dan tidak terdapat korban hidup yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

153 DATA ANTE MORTEM TERKUMPUL

Untuk mendukung proses identifikasi, Polri terus mengumpulkan data ante mortem (AM) dari keluarga korban. AM merupakan data korban yang diperoleh sebelum korban ditemukan, termasuk informasi identitas dan data pembanding dari keluarga.

Hingga 19 September 2026, telah terkumpul 153 data AM, dengan rincian:

* Kalimantan Selatan: 74 AM
* Jawa Timur: 63 AM
* Sulawesi Selatan: 1 AM
* Jawa Tengah: 2 AM
* Jawa Barat: 13 AM

Dari 153 data tersebut terdapat 18 data AM yang terduplikasi. Setelah dikurangi data duplikasi, terdapat 135 data AM.

Dari 135 data AM tersebut, sebanyak 9 AM telah direkonsiliasi, sedangkan 126 AM masih belum direkonsiliasi.

Data AM tersebut menjadi salah satu data pembanding dalam proses pencocokan dengan data PM korban.

POLRI SIAPKAN 140 PERSONEL DVI

Untuk memperkuat pelayanan identifikasi, Polri menyiapkan 140 personel DVI yang terdiri dari:

* Tim DVI Polda Kalimantan Selatan: 66 personel.
* Tim DVI Polda Jawa Timur: 56 personel.
* Tim DVI Pusdokkes Polri: 18 personel.

Personel tersebut terdiri dari dokter/dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi umum, perawat, tenaga kesehatan lainnya, serta personel umum.

Selain tim yang telah disiapkan di posko tersebut, Biddokkes Polda Jawa Barat turut memberikan dukungan pengumpulan data AM dan sampel DNA keluarga korban di Garut.

Pada 15 September 2026, Biddokkes Polda Jabar mengambil sampel DNA dari 13 keluarga korban, terdiri dari 2 keluarga korban meninggal dunia dan 11 keluarga korban yang masih dalam pencarian. Pengambilan dilakukan menggunakan metode Buccal Swab.

Sampel tersebut kemudian dikirimkan ke Pusdokkes Mabes Polri pada 16 September 2026 pukul 06.30 WIB untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Data ante mortem yang dikumpulkan dari keluarga menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi. Polri terus memastikan setiap data diperiksa dan dicocokkan secara cermat sehingga identitas korban dapat dipastikan sebelum diserahkan kepada keluarga,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Hingga 19 September 2026, dari total 243 orang dalam manifes, sebanyak 117 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 korban hidup dan 9 korban meninggal dunia. Sementara 126 orang masih dalam pencarian.

Polri bersama Basarnas dan seluruh unsur SAR terus melanjutkan pencarian, sementara jajaran DVI dan Dokkes Polri tetap memberikan pelayanan identifikasi dan pendampingan kepada keluarga korban.

Polda Lampung Raih Penghargaan 5 Besar Terbaik Tingkat Polda dalam Kompolnas Awards 2026

     

REFORMASI-ID | Jakarta — Kepolisian Daerah (Polda) Lampung berhasil menorehkan prestasi dengan masuk dalam jajaran 5 besar terbaik tingkat Polda pada ajang Kompolnas Awards 2026, yang berlangsung di Sari Pacific Hotel, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H. sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja jajaran Polda Lampung dalam pelaksanaan tugas kepolisian, peningkatan pelayanan masyarakat, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel Polda Lampung untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polda Lampung yang senantiasa berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Capaian ini juga tidak lepas dari dukungan masyarakat Lampung dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Yuni.

Ia menambahkan, Polda Lampung akan terus berupaya melakukan berbagai inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan semangat Polri Presisi.

“Ke depan, kami akan terus berbenah, berinovasi, dan meningkatkan kinerja agar kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Pencapaian dalam Kompolnas Awards 2026 tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap kinerja Polda Lampung dalam menjalankan fungsi kepolisian serta membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional. (Mdn) 

Ayla Hilang Tengah Malam, Jejak Pelaku Terbaca CCTV

     


REFORMASI-ID | BITUNG — Polisi tak membutuhkan waktu 24 jam untuk menemukan mobil Daihatsu Ayla putih bernomor polisi DB 1504 FC yang dilaporkan hilang dari rumah pemiliknya di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung.

Seorang pria berinisial FB ditangkap jajaran Polres Bitung setelah polisi menelusuri pergerakan kendaraan melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Tersangka diketahui merupakan residivis perkara pencurian dan sebelumnya pernah diamankan dalam perkara kepemilikan senjata tajam serta penganiayaan.

Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., mengatakan pengungkapan perkara tersebut merupakan hasil gerak cepat jajaran Reserse Kriminal setelah laporan diterima.

“Begitu laporan diterima, anggota langsung bergerak melakukan penyelidikan. Salah satu petunjuk penting berasal dari rekaman CCTV yang kemudian kami kembangkan untuk merunut pergerakan kendaraan sampai akhirnya berhasil ditemukan,” kata Arie.

Menurut dia, pengungkapan perkara tidak berhenti pada ditemukannya kendaraan. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

“Kami masih melakukan pendalaman. Untuk sementara pelaku mengaku melakukan sendiri, tetapi penyidik tetap akan memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini,” ujarnya.

Kasus tersebut bermula ketika korban, Mardiana Rasyid, melaporkan kehilangan Daihatsu Ayla putih dengan nomor polisi DB 1504 FC. Kendaraan tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp65 juta.

Laporan polisi tercatat dengan LP/618/IX/2026/Polres Bitung, tertanggal 17 September 2026.

Setelah laporan diterima, Unit URC bersama jajaran Satuan Reserse Kriminal melakukan penyelidikan. Rekaman CCTV di sekitar Pelabuhan Bitung menjadi salah satu petunjuk untuk merunut keberadaan kendaraan.

Sekitar pukul 11.00 Wita, tim URC menemukan kendaraan tersebut di sekitar kawasan tempat pemancingan. Penyelidikan kemudian mengarah kepada FB.

Tersangka ditangkap di tempat kosnya. Dari pemeriksaan awal, FB mengakui perbuatannya dan menunjukkan lokasi kendaraan tersebut disimpan, yakni di kawasan sekitar hotel dekat PT Bimoli.

Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Ahmad Anugrah Ari Pratama, S.Tr.K., S.I.K., M.H., mengatakan pencurian terjadi sekitar pukul 23.45 Wita.

“Pelaku awalnya membawa sebuah obeng yang sebelumnya dipinjam oleh temannya. Ketika melintas di sekitar rumah korban, muncul niat untuk mengambil kendaraan,” kata Ahmad.

Tersangka kemudian masuk melalui bagian dapur dengan cara merusak pintu. Setelah berada di dalam rumah, ia mengambil kunci Daihatsu Ayla yang berada di atas meja dapur.

“Setelah mendapatkan kunci, pelaku mengambil kendaraan yang diparkir di depan rumah korban. Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengetahui situasi rumah karena sebelumnya sering makan di tempat usaha korban,” ujarnya.

Polisi menyebut tidak terdapat hubungan keluarga antara tersangka dan korban. Namun, kebiasaan tersangka datang ke tempat usaha korban membuatnya mengetahui situasi lingkungan dan kondisi rumah.

Ahmad mengatakan motif sementara pencurian adalah keinginan memiliki kendaraan yang didorong persoalan ekonomi.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf f KUHP, dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun serta denda paling banyak kategori V. Polisi juga menyiapkan sangkaan alternatif sebagaimana Pasal 476 KUHP, sesuai hasil pendalaman penyidikan.

“Untuk sementara yang bersangkutan mengaku melakukan seorang diri. Namun kami masih melakukan pendalaman, termasuk melihat kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dan bagaimana rencana pelaku terhadap kendaraan tersebut,” kata Ahmad.

Pengungkapan dalam waktu kurang dari sehari memang mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya. Namun, penyidikan masih menyisakan pertanyaan yang harus dijawab polisi: apakah pencurian tersebut benar-benar dilakukan seorang diri atau terdapat pihak lain yang turut berperan.

Polres Bitung menyatakan penyelidikan masih berlanjut.

Bisnis Pelabuhan Masuk Era Otomatisasi, SDM Bersertifikat Jadi Kunci Daya Saing

     



Media Reformasi, JAKARTA — Transformasi bisnis pelabuhan Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada investasi infrastruktur dan kecanggihan teknologi. Di tengah percepatan digitalisasi dan otomatisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) justru menjadi faktor penting yang menentukan seberapa optimal teknologi tersebut dapat digunakan.

Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menilai penguatan SDM kepelabuhanan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi berstandar global perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis pelabuhan nasional.

Wakil Ketua Umum III ABUPI Bidang Pengembangan SDM Kepelabuhanan, Sakiman, mengatakan pendidikan formal tetap penting, namun kebutuhan industri menuntut SDM memiliki kompetensi yang lebih spesifik dan terukur.



Menurutnya, teknologi canggih tidak akan menghasilkan produktivitas maksimal apabila tidak ditopang tenaga kerja yang kompeten, profesional, disiplin, serta mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

“Dunia kepelabuhanan sedang bergerak menuju digitalisasi dan otomatisasi. Karena itu, pengembangan SDM harus dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi profesi, pengalaman kerja, serta penguasaan teknologi terbaru,” ujar Sakiman.

Kebutuhan tersebut semakin relevan karena transformasi digital mengubah pola kerja dan kompetensi yang dibutuhkan di lingkungan pelabuhan. Pengoperasian sistem digital, otomatisasi proses, hingga pemanfaatan teknologi baru menuntut tenaga kerja yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki kompetensi yang dapat diukur dan diakui.

Karena itu, ABUPI berkomitmen mendorong program pelatihan dan sertifikasi yang link and match dengan kebutuhan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di berbagai daerah.

Bagi industri, penguatan kompetensi tersebut bukan semata agenda pengembangan SDM. Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki standar kompetensi dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas operasional sekaligus menghadapi persaingan bisnis pelabuhan yang semakin terintegrasi dengan rantai logistik global.

Dengan SDM yang memiliki sertifikasi berstandar global, pelabuhan Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi perubahan teknologi dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Penguatan kualitas SDM tersebut juga sejalan dengan upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih efisien dan berdaya saing, sekaligus mendukung visi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai poros maritim dunia.***



18 September 2026

MoU SP2MI-Kemensos, Gerakan Nasional Penuntasan ATS Disiapkan

     


MRI JAKARTA — Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) menyiapkan konsep Gerakan Nasional untuk mempercepat penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak putus sekolah di berbagai daerah.

Rencana tersebut menjadi salah satu tindak lanjut komunikasi SP2MI dengan Kementerian Sosial (Kemensos), di tengah proses pembahasan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak.

Ketua SP2MI Drs. H. Amirudin mengatakan, draf MoU saat ini masih dipelajari oleh bagian hukum Kemensos setelah menjadi salah satu kesepakatan dalam pertemuan SP2MI dengan jajaran Direktorat Jenderal Kemensos.

“Ini memang sudah menjadi kesepakatan yang bulat, hasil dari pertemuan kita yang terakhir dengan Dirjen Kemensos,” kata Amirudin.


Menurut Amirudin, kerja sama tersebut akan mencakup sejumlah program, terutama penuntasan ATS dan anak putus sekolah serta penguatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.


“Draf-draf dari nota kesepahaman kita sedang dipelajari oleh bagian hukum dari Kemensos,” ujarnya.


Selain mendorong penyelesaian MoU, SP2MI mengusulkan pembentukan Gerakan Nasional Penuntasan ATS dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.


Amirudin menilai persoalan ATS tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas kelembagaan.


“Untuk langkah yang kita tawarkan kepada Menteri Sosial, untuk menggaungkan seluruh stakeholder negara yang terlibat dalam penuntasan ATS, memang harus ada Gerakan Nasional,” katanya.


Konsep Gerakan Nasional tersebut, lanjut Amirudin, telah dituangkan dalam proposal yang disampaikan kepada Menteri Sosial.


Ia juga menyebut adanya rencana komunikasi antara Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas koordinasi dalam upaya penuntasan ATS.


“Gerakan nasional inilah yang sedang kita coba tawarkan proposalnya kepada Pak Menteri Sosial,” ujarnya.


Di sisi lain, SP2MI melihat peluang keterlibatan PKBM dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Amirudin mengatakan, berdasarkan pemahaman SP2MI, program tersebut menyasar masyarakat dari kelompok desil satu dan desil dua.


Untuk mendukung agenda tersebut, SP2MI mengaku telah menyiapkan kader-kader di berbagai daerah yang nantinya dapat bergerak bersama setelah MoU dengan Kemensos ditandatangani.


“Kita akan bergerak, kader-kadernya seluruh Indonesia ketika kita sudah menandatangani bersama-sama MoU yang kita sepakati dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial,” katanya.


Hingga kini, SP2MI masih menunggu perkembangan dari Kemensos terkait finalisasi pembahasan MoU dan rencana penandatanganan kerja sama.


Amirudin berharap proses tersebut segera memasuki tahap final agar kerja sama yang telah dibahas dapat direalisasikan di lapangan.


“Mudah-mudahan kita sabar menunggu ‘hilal-hilal’ dari Kemensos yang akan mengundang SP2MI untuk bersama-sama menandatangani nota kesepahaman ini,” tuturnya.***




Wakapolri: Pusat Studi Unri-Polda Riau Tambah Jejaring 100 Pusat Studi Kepolisian

     


REFORMASI-ID | Pekanbaru, 18 September 2026 — Jejaring ilmu kepolisian terus meluas. Universitas Riau (UNRI) bersama Polda Riau meresmikan Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan (Green Policing) yang bertempat di LPPM UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU, Jumat (18/9/2026), yang menjadi bagian dari penguatan kolaborasi Polri dan perguruan tinggi dalam menjawab persoalan keamanan dan lingkungan.

Peresmian tersebut menambah deretan Pusat Studi Kepolisian yang dikembangkan Polri bersama perguruan tinggi di berbagai daerah. Hingga 18 September 2026, jejaring tersebut mencakup 79 PTN/PTS, di samping 21 Pusat Studi di lingkungan STIK Lemdiklat Polri.

Dengan demikian, terdapat 100 Pusat Studi Kepolisian yang telah dan sedang dikembangkan, dengan 57 telah diresmikan dan 43 masih dalam proses pembangunan.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian penting dari transformasi Polri berbasis ilmu pengetahuan.

“Keikutsertaan perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk memperluas jejaring kolaborasi akademis di bidang ilmu kepolisian serta memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi dan mendukung transformasi Polri.”

Menurut Wakapolri, pusat studi harus menjadi ruang yang mempertemukan pengalaman kepolisian dengan penelitian dan kajian ilmiah.

“Praktik kepolisian perlu didasari dengan uji hipotesis ilmiah melalui kajian dan riset sehingga menghasilkan praktik terbaik, tidak mengandalkan intuisi institusional.”

Riau Bawa Green Policing ke Jejaring Ilmu Kepolisian

Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan UNRI menjadi salah satu bentuk konkret pengembangan jejaring tersebut. Kehadirannya sekaligus membawa isu Green Policing ke dalam ruang akademik.

Hal ini relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi Riau, mulai dari karhutla, illegal mining, illegal logging, kerusakan ekosistem, hingga kejahatan lingkungan.

Melalui pusat studi ini, persoalan di lapangan diharapkan dapat dikaji bersama untuk menghasilkan data, penelitian, rekomendasi kebijakan, hingga model penanganan yang dapat diterapkan dalam praktik kepolisian.

Rektor UNRI Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si., mengatakan kekuatan akademik dan pengalaman kepolisian dapat saling melengkapi.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap Universitas Riau dan jajaran kepolisian dapat melahirkan berbagai solusi inovatif yang berbasis riset sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat.”

Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan mengatakan pusat studi harus mampu mengubah persoalan lapangan menjadi pengetahuan yang berguna bagi kebijakan.

“Pusat Studi yang kita resmikan hari ini diharapkan mampu menghasilkan data sebagai dasar penelitian, melahirkan pengetahuan sebagai pijakan kebijakan, serta menghadirkan kebijakan berbasis bukti yang memperkuat praktik kepolisian dan perlindungan lingkungan.”

Ia menambahkan, siklus tersebut harus berjalan secara berkelanjutan agar perlindungan lingkungan menjadi bagian dari budaya kelembagaan.

Dari Evidence-Based Policing hingga Green Policing

Jejaring Pusat Studi Kepolisian saat ini mencakup berbagai bidang, seperti ilmu kepolisian, pemolisian masyarakat, teknologi kepolisian, siber, terorisme, antikorupsi, keamanan nasional, lalu lintas, kehumasan, forensik, SDM, perlindungan perempuan dan anak, intelijen, lingkungan, hingga kepemudaan.

Wakapolri menegaskan perkembangan tersebut tidak boleh berhenti pada bertambahnya jumlah pusat studi.

“Jangan berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi hadirkan riset, gagasan, pemikiran-pemikiran kritis, dan rekomendasi yang dapat menjawab permasalahan nyata di lapangan.”

Karena itu, 100 Pusat Studi Kepolisian diarahkan menjadi jejaring pengetahuan yang menghubungkan persoalan lapangan, penelitian, data, kebijakan, dan praktik kepolisian.

⸻

DATA PERKEMBANGAN JEJARING PUSAT STUDI KEPOLISIAN

Total: 100 Pusat Studi

A. STIK Lemdiklat Polri — 21 Pusat Studi

16 telah diresmikan/beroperasi:

1. Teknologi Kepolisian
2. Pemolisian Masyarakat
3. Keamanan Nasional
4. Keadilan Restoratif & Transformasi Konflik
5. Sumber Daya Manusia Polri
6. Ilmu Kepolisian
7. Siber
8. Terorisme
9. Antikorupsi
10. Keamanan & Keselamatan Lalu Lintas
11. Kehumasan Polri
12. Pasifik-Oceania
13. International Policing
14. Forensik Kepolisian
15. Perlindungan Perempuan & Anak
16. Intelijen Keamanan

5 dalam pembangunan:

1. Pelayanan Publik
2. Kontinjensi & Emergency
3. Budaya & Transformasi Kepolisian
4. Lingkungan — Green Policing
5. Kepemudaan — Youth Policing

B. PTN/PTS — 79 Pusat Studi

41 telah diresmikan/beroperasi, tersebar di:

* Aceh — Universitas Syiah Kuala
* Sumatera Utara — Universitas Sumatera Utara
* Riau — Universitas Negeri Riau
* Sumatera Barat — Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas
* Kepulauan Riau — Universitas Maritim Raja Ali Haji
* Kepulauan Bangka Belitung — Universitas Bangka Belitung
* Bengkulu — Universitas Bengkulu
* Sumatera Selatan — Universitas Sriwijaya
* Lampung — Universitas Lampung, Universitas Malahayati
* DKI Jakarta/Metro Jaya — 15 perguruan tinggi
* Jawa Barat — 6 perguruan tinggi
* Jawa Tengah — 4 perguruan tinggi
* D.I. Yogyakarta — 2 perguruan tinggi
* Jawa Timur — 3 perguruan tinggi

38 dalam tahap pembangunan, tersebar mulai dari:

* Sumatera Utara, Jambi, Lampung dan Banten
* DKI Jakarta/Metro Jaya
* Jawa Barat dan Jawa Tengah
* D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur
* Bali, NTB dan NTT
* Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, Timur dan Utara
* Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, Tengah, Gorontalo dan Utara
* Maluku dan Maluku Utara
* Papua Barat dan Papua

Daftar kampus tahap pembangunan: Universitas Sari Mutiara Indonesia, Universitas Negeri Jambi, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Mohammad Husni Thamrin, Universitas Esa Unggul, Universitas Padjadjaran, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Pertahanan RI, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Bhayangkara Surabaya, Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Nusa Cendana, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Palangka Raya, Universitas Mulawarman, Universitas Balikpapan, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Halu Oleo, Universitas Tadulako, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Gorontalo, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Pattimura, Universitas Khairun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, dan Universitas Cenderawasih.

Dengan berkembangnya jejaring tersebut, Pusat Studi Kepolisian diarahkan bukan sekadar menjadi lembaga kajian, tetapi simpul pengetahuan yang mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, kepolisian, pemerintah dan masyarakat.

Dari Evidence-Based Policing hingga Green Policing, jejaring ini diharapkan mampu mengubah persoalan nyata menjadi penelitian, penelitian menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi solusi bagi masyarakat.

Den Turangga Ditpolsatwa Baharkam Polri Gelar Aksi 'Jumat Berkah' di Cikeas Udik

     


REFORMASI-ID | Bogor - Detasemen Turangga Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korps Sabhara Baharkam Polri kembali menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat. Pada Jumat, 18 September 2026, personel Den Turangga menggelar kegiatan sosial berupa pembagian paket "Jumat Berkah" di kawasan Cikeas Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Aksi kemanusiaan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Iptu Yunus dan Ipda Yayuk. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara institusi Polri dan masyarakat, sekaligus meringankan beban sesama di hari yang penuh berkah.

Dalam kegiatan kali ini, Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri menurunkan kekuatan penuh yang terdiri dari 13 personel gabungan dan 1 orang petugas grooming. Menariknya, aksi sosial ini juga melibatkan dua satwa Turangga (kuda) andalan Polri, yaitu Silke dan Wulinda, yang turut mengawal jalannya pembagian bantuan di lapangan.

Kehadiran satwa Turangga ini tidak hanya membantu mobilitas personel, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar yang menyambut antusias kehadiran para petugas.

Adapun daftar personel Den Turangga yang terjun langsung dalam kegiatan ini meliputi:

•Iptu Yunus
•Ipda Yayuk
•Briptu Aziz
•Bripda Zidane
•Bripda Rio
•Bripda Rizky
•Bripda Bagas
•Bripda Fariz
•Bripda Zelda
•Bripda Indah
•Bharada Vito Teguh
•Bharada Fahreyza
•Bharada Pakpahan
•Bambang W (Grooming)

Hingga kegiatan selesai, seluruh rangkaian acara pembagian paket Jumat Berkah berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan sepenuhnya terkendali. Senyum dan apresiasi dari warga Cikeas Udik menjadi bukti kuatnya sinergi dan kedekatan antara Polri dan masyarakat.

Diduga Peras Kepala Sekolah, Dua Oknum Disdik Banyuasin Kena OTT Polda Sumsel

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan mengungkap dugaan pemerasan dalam pencairan Dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan APBN Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Banyuasin. Penyidik mengamankan dua tersangka berinisial RB (30) dan RD (30) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sebuah hotel di Kota Palembang, Kamis (17/9/2026) siang.

Kedua tersangka merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin yang bertugas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar. Keduanya diduga memanfaatkan posisinya untuk meminta fee sebesar 1 persen dari total pagu anggaran revitalisasi kepada sekolah dasar penerima program.

Penyidik menyebut dugaan pemerasan tersebut menyasar 21 sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin. Modus yang didalami penyidik yakni menawarkan jasa pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pengisian aplikasi belanja daring SIPLAH yang semestinya dilakukan oleh pihak sekolah.

Pengungkapan perkara berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pertemuan antara sejumlah kepala sekolah penerima dana dan oknum staf Dinas Pendidikan di sebuah hotel. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Tim Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumsel melalui serangkaian penyelidikan.

Setelah melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap pergerakan pihak-pihak yang berada di lokasi, penyidik pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 12.20 WIB bergerak masuk ke salah satu kamar hotel yang telah dipantau.

Di lokasi tersebut, penyidik menemukan adanya penyerahan uang antara kepala sekolah dan kedua tersangka. Tim kemudian mengamankan RB dan RD beserta sejumlah pihak yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Operasi tersebut dipimpin Kepala Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel bersama personel Subdit III. Selain kedua tersangka, penyidik turut membawa sejumlah saksi yang terdiri atas kepala sekolah, bendahara, operator hingga pihak penyedia yang hadir di lokasi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Doni Satrya Sembiring, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan penindakan tersebut merupakan hasil pendalaman atas informasi masyarakat yang dilakukan secara terukur.

“Begitu bukti penyerahan uang kami temukan langsung di lapangan, tim segera bertindak. Proses penyidikan akan terus kami kembangkan agar seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” kata Doni saat konferensi pers. (Jumat, 18/09/2026) 

Dari tersangka RB, penyidik menyita uang tunai senilai Rp30.990.000 yang disimpan di dalam sebuah tas ransel. Penyidik juga mengamankan uang tunai milik sejumlah kepala sekolah yang belum sempat diserahkan kepada tersangka. Nilai keseluruhan uang tersebut masih dalam proses verifikasi penyidik.

Selain uang tunai, barang bukti yang diamankan meliputi dua unit laptop, sejumlah telepon seluler serta catatan rekapitulasi nama sekolah yang diduga telah menyerahkan uang kepada tersangka.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal yang diterapkan penyidik.

Pengungkapan perkara ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sumsel dalam mengawal pengelolaan dan penyaluran anggaran pendidikan agar berjalan sesuai ketentuan. Kepolisian juga memastikan proses hukum dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran Polda Sumsel tidak memberikan ruang terhadap penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat maupun mengganggu pengelolaan program pemerintah.

“Polda Sumsel terus mendorong penegakan hukum secara profesional dan akuntabel terhadap setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan. Setiap perkara akan kami proses berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan,” ujar Nandang.

Saat ini perkara telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap aliran uang, asal-usul dan penggunaan dana, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta melengkapi alat bukti sebelum proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk menjaga agar program pemerintah, termasuk dukungan anggaran di sektor pendidikan, dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para penyelenggara pendidikan. (Hms/Mdn) 

Skandal Pencatutan Data Siswa di Lebak: PKBM Putra Mandiri Diduga Curi Data Siswa Demi Dana BOP

     

REFORMASI-ID | LEBAK, BANTEN - Praktik penarikan data atau pencatutan nama warga tanpa izin kembali mencuat di dunia pendidikan. Lembaga Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) Putra Mandiri yang berlokasi di Cihambali, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, diduga melakukan praktik lancang dengan mencatut data siswa aktif pada sekolah lain guna meraup keuntungan dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan.

Kasus ini terungkap setelah salah seorang orang tua siswa berinisial (P), warga Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, kabupaten Lebak,Banten, yang merasa dirugikan akibat masa depan pendidikan anaknya terancam terhambat.

P (orang tua siswa) mengaku sangat terkejut saat hendak memindahkan anaknya dari SMKN 1 Sobang, tempat anaknya duduk di kelas 12 pada tahun ajaran 2026/2027 ke Madrasah Aliyah (MA) Ciparasi karena kendala jarak tempuh yang terlalu jauh.

Namun, niat tersebut menemui jalan buntu ketika operator MA Ciparasi mencoba mengunggah data sang anak ke sistem pendataan EMIS, sistem menolak karena data siswa tersebut tercatat sudah terdaftar di PKBM Putra Mandiri.

"Saya tidak pernah mendaftarkan anak saya ke PKBM Putra Mandiri yang berada di Cihambali. Bahkan, saya tidak pernah tahu kalau di Cihambali ada PKBM. Posisi anak saya murni murid aktif di SMKN 1 Sobang,"ungkap P dengan nada geram, pada Minggu (13/09/2026).

Menanggapi temuan tersebut, Kepala PKBM Putra Mandiri, Agus, memberikan penjelasan yang berubah-ubah dan dinilai penuh kejanggalan.


Melalui surat resmi kepada awak media pada (11/09/2026), Agus awalnya berdalih bahwa nama siswa tersebut memang sempat tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PKBM Putra Mandiri. Ia berargumen karena siswa yang bersangkutan tidak pernah hadir, pihaknya telah mengeluarkan data tersebut dan meminta orang tua mengeceknya secara berkala.

Namun, di hari yang sama, Agus mengirimkan surat keterangan ralat atau "salah input" kepada awak media sebagai upaya menjawab konfirmasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Dalam surat tersebut, ia meralat pernyataannya dan menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan tidak pernah mendaftar maupun mengikuti proses pembelajaran di lembaganya.

Kendati demikian, kejanggalan semakin mencuat ketika dicermati perbedaan data antara laporan yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan keterangan kepada media. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, tanggal mutasi siswa tersebut tercatat janggal, yakni pada 22 Agustus 2024.

Praktik kotor pencatutan data pribadi warga tanpa izin ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah menabrak koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Modus operandi semacam ini lazim digunakan oknum lembaga nakal untuk mendongkrak jumlah siswa fiktif demi mencairkan dana hibah atau BOP Kesetaraan secara ilegal dari pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), setiap pemrosesan data pribadi—termasuk nama, NIK, alamat, hingga data wali—wajib mengantongi persetujuan sah dari pemilik data atau orang tua. Penggunaan data tanpa izin demi kepentingan sepihak dapat berbuah sanksi berat, mulai dari sanksi administratif, denda, hingga ancaman pidana penjara bagi pihak yang terlibat.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak serta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan investigasi mendalam guna membongkar jaringan mafia data fiktif di dunia pendidikan wilayah Lebak.(Nank_roes)

Polda Sumsel Raih Polda Terbaik, Kapolda: Kolaborasi dan Dedikasi Jadi Kunci

     

REFORMASI-ID | JAKARTA — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membuktikan bahwa sinergi, dedikasi dan kerja ikhlas dapat menghadirkan capaian di tingkat nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor dan berbagai inovasi pelayanan yang memberikan dampak bagi masyarakat, Polda Sumsel meraih penghargaan sebagai Polda Terbaik dalam ajang Kompolnas Awards 2026.

Penghargaan tersebut dianugerahkan pada malam puncak Kompolnas Awards 2026 yang berlangsung di Sari Pacific Hotel, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Capaian tersebut merupakan hasil dari proses penilaian yang mengedepankan empat aspek utama, yakni validitas data, inovasi, dampak dan keberlanjutan. Berbagai program Polda Sumsel juga dipetakan melalui pendekatan 5P, yaitu People, Prosperity, Planet, Peace, dan Partnership.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personel Polda Sumsel dan jajaran.

“Alhamdulillah, hari ini Polda Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan dari Kompolnas Award. Ini merupakan kerja keras dari seluruh anggota, baik itu di Polda maupun di seluruh jajaran Polres di wilayah Polda Sumatera Selatan. Semuanya menunjukkan bahwa dengan kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, maka akan membawa hasil yang maksimal,” ujar Kapolda.

Menurut Kapolda, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bersinergi bersama kepolisian dalam pelaksanaan tugas.

“Ini semua karena kerja keras tersebut. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan menjadi berkat dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Terima kasih,” tambahnya.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi refleksi atas berbagai upaya Polda Sumsel dalam memperkuat kualitas pelayanan kepolisian, meningkatkan inovasi, membangun kemitraan dengan masyarakat serta menghadirkan program yang memberikan manfaat secara langsung.

Kabidhumas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen seluruh jajaran untuk terus bekerja secara profesional sekaligus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat.

“Sebagaimana yang ditekankan Bapak Kapolda, capaian ini murni merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan keikhlasan dari seluruh anggota beserta jajaran. Penghargaan ini menjadi energi tambahan bagi kami untuk terus memperkokoh kolaborasi dengan masyarakat, serta memastikan setiap inovasi pelayanan yang kita bangun benar-benar memberikan solusi nyata yang dirasakan langsung oleh warga,” tegas Kombes Pol. Nandang.

Menurut Kabidhumas. Bagi Polda Sumsel, penghargaan Polda Terbaik Kompolnas Awards 2026 bukan sekadar capaian, tetapi juga menjadi amanah untuk terus menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Dalam pada itu tambah Kombes Pol Nandang. Dengan kerja tim yang solid, sinergi lintas sektor dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan, Polda Sumsel akan terus hadir dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

"Semangat tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Sumsel untuk terus menjaga harmoni dan keamanan di Bumi Sriwijaya melalui kerja nyata bersama masyarakat, sejalan dengan semangat “Nyago Bumi Sriwijaya, Aman Bae!”, pungkasnya. (Mdn) 

17 September 2026

Cekcok Soal Lahan Berujung Maut, Petani di Pulau Rimau Meninggal Dunia

     

REFORMASI-ID | BANYUASIN — Jajaran Polres Banyuasin, Polda Sumatera Selatan, mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Terduga pelaku berhasil diamankan tidak lama setelah peristiwa terjadi pada Kamis, 17 September 2026.

Korban berinisial S (69), seorang petani warga Desa Teluk Betung, meninggal dunia setelah mengalami luka akibat senjata tajam. Terduga pelaku juga berinisial S (32), yang diketahui merupakan anak kandung korban dan berprofesi sebagai petani.

Peristiwa terjadi di rumah korban di kawasan Parit 9, Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, sekitar pukul 11.30 WIB. Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, peristiwa tersebut diduga dipicu persoalan lahan antara korban dan terduga pelaku yang kemudian berkembang menjadi percekcokan.

Dalam peristiwa tersebut, terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian leher dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

Setelah menerima informasi kejadian, personel Polsek Pulau Rimau yang dipimpin langsung Kapolsek Pulau Rimau segera melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terduga pelaku.

Tidak lama setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah parang yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

Terduga pelaku bersama barang bukti kemudian diamankan di Mapolsek Pulau Rimau untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian kejadian serta melengkapi alat bukti sebelum menentukan pasal yang disangkakan secara definitif.

Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat dalam menangani perkara tersebut guna memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

“Kami mengapresiasi kesigapan anggota Polsek Pulau Rimau yang berhasil mengamankan terduga pelaku dalam waktu singkat. Sekecil apa pun persoalan, termasuk persoalan keluarga dan lahan, harus diselesaikan melalui jalur musyawarah atau hukum, bukan dengan kekerasan,” ujar Risnan.

Pengungkapan perkara tersebut menjadi bagian dari respons Polres Banyuasin dalam menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa setiap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Polda Sumsel bersama seluruh jajaran akan menangani setiap tindak pidana secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Kami mengimbau masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian secara musyawarah atau melalui jalur hukum dalam menghadapi setiap persoalan, termasuk persoalan keluarga maupun sengketa lahan,” ujar Nandang.

Penyidik Polsek Pulau Rimau selanjutnya masih melengkapi pemeriksaan saksi dan terduga pelaku, melakukan gelar perkara, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Polda Sumsel mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dalam menghadapi perselisihan. Setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, musyawarah, atau jalur hukum sehingga tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan jiwa. (Hms/Mdn)