13 Mei 2026
Korsabhara Baharkam Polri Amankan 3 Ikon Jakarta, Arus Lalu Lintas Kondusif
Kapolres Cilegon Apresiasi Anggota Bhabinkamtibmas Hadirkan Solusi Humanis.
REFORMASI-ID | Cilegon, Banten - Sebagai pengemban fungsi Harkamtibmas, Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan monitoring kewilayahan dan silaturahmi serta sambang ke warga dalam rangka program Kapolres Cilegon "TRENDING" dan "Quick Wins Presisi".
Quick Wins Presisi adalah program percepatan transformasi Polri yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat secara cepat dan nyata. Program ini berfokus pada respons cepat sebelum viral.
Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga melalui Kapolsek Mancak AKP Acum Sutarlia dan anggota Bhabinkamtibmas AIPDA Agus Y.K melaksanakan kegiatan sambang dan memediasikan permasalahan dua warga setempat dengan melibatkan Ketua Rt.
Dikatakan Kapolsek Mancak, pada kesempatan itu, Bhabinkamtibmas AIPDA Agus Y.K bersama Ketua Rt setempat H Mutamar, mempertemukan dan memediasikan kedua belah pihak secara musyawarah damai kekeluargaan.
"Alhamdulillah, musyawarah selesai dirumah Ibu Yeva warga dengan Ibu Aroh, keduanya warga Kampung Libeurem Rt 03 Rw 02, Desa Sangiang, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, bisa musyawah dan berdamai," ujar Kapolsek Mancak didampingi Bhabinkamtibmas Agus Y.K, kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).
Dalam musyawarah, Bhabinkamtibmas Mancak memberikan himbauan dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, agar bersama-sama selalu menjaga kondusifitas dan ikut serta menjaga serta memelihara Kamtibmas dilingkungan masing-masing.
"Saya menyampaikan himbauan, agar semua warga untuk dapat menciptakan situasi yang aman kondusif di wilayah hukum Polsek Mancak serta mengimplementasikan Program Commander Wish Kapolres Cilegon "TRENDING” (Transparan, Responsif, Elektronik, Normatif, Dedikatif, Inovatif, Netral, Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik)," sambung Bhabinkamtibmas AIPDA Agus Y.K.
Untuk diketahui, permasalahan kedua warga tersebut, terkait ucapan menyinggung perasaan dan nama baik yang tidak patut disampaikan oleh Ibu Aroh kepada Ibu Yeva, diharapkan tidak diulangi lagi kepada siapapun.
"Berawal Ibu Yeva datang ke Polsek Mancak, pada Selasa (12/5/2026) sore, dalam rangka membuat laporan. Alhamduillah, pertemuan musyawarah dirumah Ibu Yeva dihadiri Bhabinkamtibmas, Ketua Rt H Mutamar dan Ibu Aroh, terjadi kekeluargaan antara kedua warga tersebut dan tertuang didalam surat pernyataan mufakat damai," terang AIPDA Agus Y.K.
Kapolres Martua Silitonga dihubungi terpisah, secara konsinten menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada anggota Bhabinkamtibmas AIPDA Agus Y.K, yang sudah berhasil mendamaikan permasalahan warga melalui pendekatan restorative justice dan problem solving.
Menurut Kapolres, tindakan "TRENDING" dengan langsung melakukan penyelesaian masalah warga secara kekeluargaan (damai), merupakan bukti Polri hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sekadar penegak hukum.
"Apresiasi ini, bertujuan memotivasi seluruh personel untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan menjaga soliditas demi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri," terang Kapolres.
Trima kasih dan apresiasi, juga disampaikan Kapolres Martua Silitonga kepada Ketua Rt dan seluruh warga Kampung Libeurem, Desa Sangiang, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.
"Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi seluruh lapisan masyarakat, mitra Polri, tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam berbagai peran, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan harapan, terus jalin hubungan baik komunikasi yang sudah terjalin saat ini dan terus ditingkatkan," ujar Kapolres Martua Silitonga. (Daeng Yusvin/Mdn)
Walikota Bandar Lampung Hadiri Konpers Pengungkapan Kasus TPPO di Polda Lampung
REFORMASI-ID | LAMPUNG - Wali Kota Bandar Lampung Hj.Eva Dwiana menghadiri konferensi pers (Konpers) pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Mapolda Lampung pada Selasa, (12/05/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung menyampaikan sikap serta langkah konkret dalam merespons kasus TPPO yang menimpa anak-anak.
Walikota Bandar Lampung Hj.Eva Dwiana menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memastikan para korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta keberlanjutan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota akan segera melakukan peninjauan lanjutan terkait penanganan korban TPPO.
Salah satu fokus utama ialah memastikan masa depan pendidikan anak-anak korban tetap terjamin. Pemerintah Kota Bandar Lampung siap memfasilitasi pendidikan korban di sekolah swasta tingkat SMA maupun SMK di Kota Bandar Lampung apabila tidak memungkinkan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
“Insyaallah besok kami akan melakukan peninjauan. Setelah itu, walaupun mereka tidak disarankan masuk sekolah negeri, kami di Pemerintah Kota Bandar Lampung akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah swasta, baik SMK maupun SMA yang ada di Bandar Lampung," ujarnya.
Menurut beliau hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh terputus hanya karena menjadi korban kejahatan perdagangan orang.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan kasus TPPO dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus berkoordinasi dengan Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, serta Kapolresta Bandar Lampung guna memastikan penanganan berjalan maksimal dan kasus serupa tidak kembali terulang.
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SMP se-Kota Bandar Lampung dengan fokus pengawasan penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar.
“Kami akan mengadakan sidak ke seluruh SMP se-Kota Bandar Lampung. Anak-anak sekarang harus sangat berhati-hati dalam menggunakan HP, apalagi jika tidak perlu. Pengawasan orang tua dan guru sangat penting," ungkap Walikota.
Menurut beliau pengawasan bersama antara sekolah dan keluarga menjadi benteng utama dalam melindungi anak-anak dari kejahatan berbasis digital, termasuk modus penipuan lowongan kerja yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang. (*)
Kasi Trantib Kecamatan Pondokgede Berikan Materi Pembinaan Satlinmas Dalam Rangka Jaga K3
12 Mei 2026
Khidmat Penuh Semangat, Pengukuhan Pengprov dan Pengcab PSM Kodam Jaya Jadi Momentum Kebangkitan Pencak Silat Militer
REFORMASI ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 12/05/2026 Acara Pengukuhan Pengurus Provinsi (Pengprov) dan Pengurus Cabang (Pengcab) serta Penyematan Sabuk Hitam Kehormatan Pencak Silat Militer (PSM) wilayah Kodam Jaya/Jayakarta berlangsung khidmat dan penuh semangat di GOR Bang Yan Komplek Stadion Chandrabaga, Kota Bekasi, pada siang hari.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat (Kadisjasad) Brigjen TNI Andri Amijaya Kusumah, S.Sos., M.H., M.Han. yang sekaligus melaksanakan prosesi pengukuhan kepengurusan PSM wilayah Kodam Jaya/Jayakarta.
Dalam momen penuh kebanggaan tersebut, Pangdam Jaya/Jayakarta Letjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Dewan Pembina Pengprov DKI Jakarta menerima penyematan Sabuk Hitam Kehormatan Pencak Silat Militer yang disematkan langsung oleh Kadisjasad Brigjen TNI Andri Amijaya Kusumah.
Acara berlangsung dengan suasana penuh khidmat, semangat kebersamaan, serta kemeriahan dari para peserta dan tamu undangan yang hadir. Pengukuhan ini menjadi simbol kuatnya komitmen dalam melestarikan sekaligus mengembangkan seni bela diri Pencak Silat Militer sebagai bagian dari pembinaan karakter, disiplin, dan jiwa patriotisme prajurit maupun generasi muda.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Putra Widyawinaya, S.H., M.P.M., selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Pengprov DKI Jakarta, beserta sejumlah pejabat TNI AD, pengurus PSM, dan tamu undangan lainnya.
Sementara itu, Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Krisrantau Hermawan, S.H., M.I.Pol., selaku penanggung jawab acara dan juga sekaligus perwakilan penerima lambang bendera PSM sebagai simbol Pengurus Cabang Pencak Silat Militer. Penyerahan lambang tersebut menjadi simbol resmi terbentuk dan dikukuhkannya kepengurusan cabang PSM di wilayah Kota Bekasi.
“Pencak Silat Militer bukan hanya sekadar bela diri, tetapi juga bagian dari pembinaan mental, karakter, serta semangat persatuan yang harus terus dijaga dan dikembangkan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan Pencak Silat Militer semakin berkembang dan mampu menjadi wadah pembinaan prestasi serta pelestarian budaya bangsa yang berlandaskan semangat patriotisme dan jiwa korsa. (Agus W)
Dirut PT Faza Satria Gianny Merasa “Disingkirkan”, Kuasa Hukum Desak Wali Kota Tutup Operasional Venos Karaoke & Lounge
REFORMASI-ID | LAMPUNG - Kota Bandar Lampung kembali dihebohkan dengan memanasnya konflik internal perusahaan hiburan malam PT. Faza Satria Gianny yang menaungi Venos Karaoke & Lounge.
Kuasa hukum Direktur Utama PT. Faza Satria Gianny, Jaka Aryadi Gunawan, secara tegas mendesak Wali Kota Bandar Lampung dan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung untuk segera mengambil langkah konkret atas polemik yang kini berkembang dan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum lebih luas.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh H. Benny HN Mansyur, S.H selaku kuasa hukum saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/05/2026).
Menurut Benny, kliennya yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan PT. Faza Satria Gianny yang sah secara administrasi negara. Justru tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas maupun operasional usaha Venos karaoke tersebut.
“Klien kami adalah Direktur Utama yang sah secara administrasi negara sampai sekarang, namun faktanya klien kami tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan usaha venos. Ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan karena dapat berdampak pada aspek hukum, perizinan, perpajakan, hingga pertanggungjawaban perusahaan,” tegas Benny.
Pihaknya mengaku telah melayangkan surat resmi permohonan penutupan operasional Venos Karaoke & Lounge kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana sebagai langkah perlindungan hukum terhadap kliennya.
Tidak hanya itu, kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah dilayangkan Somasi 1, Somasi 2, hingga Somasi 3 kepada pihak-pihak yang disebut terlibat dalam konflik internal perusahaan, yakni Ny. Wendy dan Ny. Ana Hanatun Namun, hingga kini disebut belum ada penyelesaian maupun itikad baik dari pihak mereka.
“Kami sudah menempuh langkah persuasif melalui Somasi 1, 2, dan 3. Namun sampai hari ini tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang menurut kami sudah direkayasa sedemikian rupa hingga muncul klaim kepemilikan perusahaan. Kalau situasi seperti ini terus dipaksakan berjalan, maka langkah paling tepat adalah operasional ditutup sementara sampai persoalan hukumnya selesai,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, bila benar seorang Direktur Utama tidak lagi memiliki akses maupun kendali terhadap operasional perusahaan yang masih berada di bawah tanggung jawab hukumnya, maka kondisi itu dinilai dapat menimbulkan persoalan serius, baik secara perdata maupun pidana.
Selain itu, muncul pertanyaan besar mengenai legalitas pengambilan keputusan perusahaan, keabsahan pengelolaan operasional, penggunaan aset perusahaan, hingga potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Publik kini menunggu respons cepat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga aparat penegak hukum, untuk memastikan tidak terjadi kekosongan pengawasan terhadap operasional tempat hiburan tersebut.
Gresyamanda Juliana Puteri, S.H selaku fraktisi hukum menilai, apabila konflik internal direksi dan kepemilikan saham masih bersengketa namun operasional tetap berjalan tanpa keterlibatan Direktur Utama yang masih aktif, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi izin operasional demi menjaga kepastian hukum dan ketertiban usaha.
“Jangan sampai pemerintah dianggap tutup mata. Bila ada sengketa serius terkait legalitas pengurusan perusahaan, maka harus ada langkah cepat agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar, baik terhadap masyarakat, pekerja, maupun pihak perusahaan sendiri,” ujarnya di Bandar Lampung.
Kini sorotan publik tertuju pada sikap Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Ketua DPRD Bandar Lampung. Apakah akan segera memanggil para pihak dan melakukan evaluasi operasional Venos Karaoke & Lounge, atau membiarkan konflik internal perusahaan terus memanas tanpa kepastian hukum.
Hingga diturunkannya berita ini belum ada pernyataan resmi dari walikota Bandar Lampung Eva Dwiana serta Ketua DPRD Bandar Lampung Bernas Yuniarta serta dari pihak management Venos baru. Awak media terus berupaya mengkompirmasi. (*)
Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Gelar "Bimtek" Latih Personel Operasikan Rantis APC Berteknologi Tinggi TA. 2026
Scooby' Ikut Gembleng Personel Baharkam Polri Cara Atasi Gigitan Satwa Liar dan Ular Berbisa
Polda Lampung Ungkap Kasus Love Scamming, Kerugian Korban Capai Rp1,4 Miliar
REFORMASI-ID | Lampung – Polda Lampung berhasil mengungkap kasus penipuan online bermodus Love scamming di Rutan Kelas IIB Kota Bumi Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan total kerugian korban mencapai Rp1.4 Milyar Rupiah
Kapolda Lampung Helfi Assegaf, melaksanakan Konperensi Pers di Siger Lounge Polda Lampung, Senin (11/5/2026).
Kegiatan dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Pangdam XXI Kristomei Sianturi
Kapolda Lampung Menegaskan Bahwa kasus ini terbongkar setelah Subdit V Siber Dit Krimsus Polda Lampung menerima informasi DITPEM INTEL DITJENPAS ,terkait adanya 156 unit handphone Milik Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kota Bumi ,yang digunakan untuk tindak pidana ITE dengan modus Love scamming pada 30 April 2026.
Saat Melaksanakan Penipuan online Modus Para pelaku membuat akun media sosial palsu dan mengaku sebagai anggota Polri atau TNI.
Setelah menjalin hubungan dengan korban wanita, pelaku mengajak Video Call Sex (VCS) lalu merekamnya.
Korban kemudian dihubungi pihak lain yang mengaku anggota Propam Polri dan Polisi Militer TNI AD dan mengancam akan menyebarkan rekaman VCS tersebut jika tidak mentransfer sejumlah uang.
“Dari Aksi Penipuan Ke Korban, Uang dari hasil pemerasan dibagi 30 persen untuk pemuka, 10 persen untuk penembak, dan 60 persen untuk pekerja,” ujar Helfi
Dari hasil penyelidikan, sebanyak 137 orang Warga Lapas Binaan ditetapkan terlibat. Total korban mencapai ratusan orang dengan kerugian Rp1.4 Miyar Rupiah.
Polisi menyita barang bukti berupa 156 unit handphone, pakaian dinas Polri, buku tabungan beserta ATM, 6 kartu BRIZZI, dan 1 kartu SIM. Ditemukan juga 10 rekening penampung dari berbagai bank dan dompet digital.
Para pelaku dijerat Pasal UU ITE, Pasal 407 KUHP tentang pornografi, dan Pasal 492 KUHP tentang penipuan. Ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Kapolda menegaskan penyelidikan masih terus dikembangkan.
“Kami imbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan online berkedok love scamming,” tegas Helfi
Kapolda Lampung juga meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor Ke pihak Kepolisian dimana Saja ,apabila menjadi korban penipuan bermodus serupa, dan mengimbau seluruh jajaran untuk memperkuat komitmen dalam memberantas segala bentuk penyimpangan di lingkungan pemasyarakatan. (Mdn)
Danrem 044/Gapo : Sertijab Momentum Tingkatkan Kinerja Organisasi
REFORMASI-ID | Palembang – Korem 044/Gapo menggelar acara Laporan Korps Serah Terima Jabatan Kasi Ops Kasrem 044/Gapo dan Kasi Ter Kasrem 044/Gapo yang berlangsung dengan khidmat dan penuh kekeluargaan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, serta diikuti oleh prajurit, PNS dan Persit Korem 044/Gapo, Selasa (12/5/2026).
Acara diawali dengan rangkaian ceremonial laporan korps serah terima jabatan, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah, perkenalan pejabat baru, serta penyampaian kesan dari pejabat lama selama melaksanakan tugas di Korem 044/Gapo.
Dalam sambutannya, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan bahwa pergantian jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari mekanisme organisasi dan pembinaan personel dalam rangka regenerasi, penyegaran serta pengembangan karier prajurit.
“Selain itu, serah terima jabatan juga merupakan momentum penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi agar semakin profesional dalam menjawab tuntutan tugas ke depan,” ujar Danrem.
Pada kesempatan tersebut, Danrem 044/Gapo juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kolonel Inf T. Yoppy Chandra Atmaja dan Kolonel Inf Syafruddin atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian selama menjabat sebagai Kasi Ops Kasrem 044/Gapo.
“Berbagai kontribusi yang telah diberikan tentunya sangat berarti bagi kemajuan satuan,” ungkapnya.
Danrem juga menyampaikan apresiasi kepada istri pejabat lama yang telah setia mendampingi dan memberikan dukungan selama suami bertugas di Korem 044/Gapo.
Selanjutnya, Danrem mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru, yakni Letkol Inf Andi Ariyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasrem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda dan kini dipercaya menjabat sebagai Kasi Ops Kasrem 044/Gapo.
“Saya yakin dengan pengalaman penugasan yang dimiliki, saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik,” tutur Danrem.
Ucapan selamat juga disampaikan kepada Letkol Arm Arief Budiman yang sebelumnya menjabat sebagai Waaster Kasdam II/Sriwijaya dan kini mengemban amanah sebagai Kasi Ter Kasrem 044/Gapo.
Danrem berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan satuan. Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk terus membangun komunikasi, kerja sama dan koordinasi yang baik demi tercapainya tugas pokok Korem 044/Gapo secara optimal. (Mdn)
11 Mei 2026
Jaga Lamban, Jaga Lampung Selatan”, Kapolres Cup 2026 Jadi Ajang Persaudaraan dan Olahraga
REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri resmi membuka Football Competition Kapolres Cup 2026 dalam rangka rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 di Stadion Raden Intan, Senin (11/5/2026).
Kompetisi sepak bola tersebut diikuti 12 tim pelajar tingkat SMA/SMK/MA dan 16 tim kategori U-40 se-Kabupaten Lampung Selatan dengan mengusung tema “Jaga Lamban, Jaga Lampung Selatan”.
Dalam sambutannya, AKBP Toni Kasmiri mengatakan turnamen tersebut bukan sekadar ajang mencari kemenangan, melainkan wadah mempererat silaturahmi antar masyarakat di Lampung Selatan.
“Kegiatan ini dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat Lampung Selatan, bukan semata-mata soal kalah atau menang,” kata Toni Kasmiri.
Ia menegaskan kompetisi sengaja difokuskan untuk tim-tim lokal Lampung Selatan agar suasana kekeluargaan dan kebersamaan semakin terasa.
“Kita khusus keluarga kita saja di Lampung Selatan. Sebenarnya banyak yang ingin bergabung dari luar daerah, tapi cukup kita-kita saja supaya lebih akrab, senang, dan sehat bersama,” ujarnya.
Kapolres juga berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung dan tidak menjadikan kompetisi sebagai ajang perselisihan.
“Harapan saya jangan ada tarik-tarikan pemain dari luar. Kita bermain untuk silaturahmi, bersenang-senang, dan menjaga kebersamaan,” katanya.
Selain itu, Toni Kasmiri turut memberikan pesan khusus kepada para wasit agar memimpin pertandingan secara adil dan profesional.
“Untuk para wasit saya minta fair play dan tegas dalam memimpin pertandingan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Ia kembali mengingatkan seluruh pemain dan suporter agar menerima hasil pertandingan dengan lapang dada.
“Kalah menang itu biasa, yang paling penting tetap junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan,” tegasnya.
Pertandingan pembuka kategori pelajar mempertemukan SMKN 1 Sragi melawan SMAN 2 Kalianda, sedangkan laga kategori U-40 mempertemukan Tim Polsek Penengahan melawan Tim Klaten Kecamatan Penengahan.
Turnamen Kapolres Cup 2026 disambut antusias masyarakat dan diharapkan menjadi sarana memperkuat kebersamaan serta menumbuhkan semangat olahraga di Kabupaten Lampung Selatan.
Pada laga pembuka Kapolres Cup 2026 kategori pelajar, pertandingan akan mempertemukan tim SMKN 1 Sragi melawan SMKN 2 Kalianda yang dijadwalkan kick off pukul 14.30 WIB di Stadion Raden Intan Kalianda.
Sementara pada kategori U-40, pertandingan sore hari akan mempertemukan Klaten FC Kecamatan Penengahan menghadapi tim Polsek Penengahan mulai pukul 16.00 WIB. Dua laga tersebut diprediksi berlangsung menarik karena masing-masing tim membawa semangat sportivitas dan kebanggaan daerah dalam ajang silaturahmi sepak bola se-Lampung Selatan. (Hms/Mdn)
Amankan Obvitnas, Ditpamobvit Baharkam Polri Tinjau Sistem Pengamanan PT Pupuk Kaltim
Pornas Korpri 2027, Peluang Dongkrak UMKM dan Pariwisata Lampung
REFORMASI-ID | Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) XVIII Tahun 2027.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Supervisi Persiapan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (11/5/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung dan dihadiri Ketua Badan Pembina Olahraga (Bapor) Korpri Pusat Prof. Asrorun Ni'am, jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah provinsi Lampung, serta pengurus Korpri Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027.
“Ini merupakan amanah besar sekaligus kehormatan bagi Provinsi Lampung. Kami berkomitmen menyukseskan Pornas Korpri dengan konsep sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses penyelenggaraan,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan bersama pada Pornas Korpri XVII di Palembang, Sumatera Selatan, setelah Lampung berhasil masuk 10 besar nasional.
Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini mulai melakukan berbagai persiapan meskipun di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Karena itu, seluruh perencanaan dilakukan secara cermat dengan mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.
“Kami ingin Pornas Korpri ini tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga ASN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Lampung,” katanya.
Marindo menilai Pornas Korpri memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah karena melibatkan ratusan kontingen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.
“Kalau PON hanya diikuti 38 provinsi, Pornas Korpri melibatkan kementerian, lembaga, bahkan perguruan tinggi. Ini akan menjadi momentum besar untuk memperkenalkan Lampung di tingkat nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bapor Korpri Pusat Prof. Asrorun Niam mengatakan penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dipersiapkan secara matang.
“Atas nama pengurus pusat Korpri, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung atas kesediaannya menjadi tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027,” ujar Asrorun.
Ia optimistis Lampung mampu menyelenggarakan Pornas Korpri secara lebih baik meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional dan daerah.
“Ini soal prioritas. Saya optimistis dengan kepemimpinan Gubernur dan Sekda Lampung, Pornas Korpri XVIII akan berlangsung sukses dan bahkan lebih meriah,” katanya.
Asrorun menegaskan bahwa Pornas Korpri bukan sekadar ajang seremonial olahraga, tetapi menjadi sarana memperkuat silaturahmi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan antar aparatur sipil negara di seluruh Indonesia.
“Olahraga menjadi media memperkuat jejaring dan solidaritas ASN sekaligus meningkatkan kebugaran yang berdampak pada produktivitas kerja,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan berbagai rencana teknis dan strategi penyelenggaraan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang juga menjabat Sekretaris Korpri Provinsi Lampung, Rendi Riswandi.
Rendi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis mulai dari penyusunan timeline kegiatan, penentuan cabang olahraga, kesiapan venue, sistem pendaftaran digital, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
Pornas Korpri XVIII direncanakan mempertandingkan berbagai cabang olahraga populer di kalangan ASN dan 10 diantaranya adalah cabang olahraga wajib seperti bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, bola basket, futsal, catur, atletik, renang, pencak silat, senam Korpri, hingga balap sepeda. Selain itu, akan digelar berbagai kegiatan pendukung seperti pameran UMKM, promosi wisata daerah, dan festival rakyat.
Asrorun juga menambahkan bahwa Pornas Korpri XVIII akan menjadi momentum penting bagi Lampung dalam menguji kesiapan daerah menyelenggarakan event olahraga berskala besar nasional.
“Lampung memiliki infrastruktur olahraga yang sangat memadai. Ini bisa menjadi simulasi dan penguatan pengalaman menuju event-event olahraga besar berikutnya,” katanya.
Selain fokus pada sukses penyelenggaraan dan prestasi, rapat juga menekankan pentingnya dampak sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan Pornas Korpri.
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan ajang tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM lokal.
Rapat supervisi tersebut menjadi langkah awal konsolidasi seluruh perangkat daerah dalam menyambut Pornas Korpri XVIII Tahun 2027.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap ajang olahraga nasional ASN itu nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memperkuat citra Lampung sebagai tuan rumah event nasional yang profesional, ramah, dan berdaya saing. (**)
Jamin Kamseltibcarlantas Jakarta, 70 Personel Perintis Baharkam Polri Diterjunkan Subuh Hari
Patroli Malam Koramil 01/Kranji Intensif Jaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah Binaan
Prestasi Memukau, Tim Berkuda Den Turangga Baharkam Polri Borong Juara di Arthayasa Open 2026
10 Mei 2026
Peduli Masyarakat, CV BAJ Kembali Gelar Baksos Bagikan Sembako
REFORMASI-ID | Banyuwangi - CV Bangkit Anugrah Jaya (BAJ ) kembali Berbagi kepada warga terdampak aktivitas tambang pasir di Dusun Pancoran, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Minggu (10/5/2026).
Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar area operasional tambang. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan gula.
Humas CV Bangkit Anugrah Jaya, Kusnanto, mengatakan penyaluran bantuan sosial tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan akan terus berlanjut sebagai bentuk komitmen perusahaan kepada warga sekitar.
“Ini sudah yang ketiga kalinya. Tujuannya supaya masyarakat sekitar, khususnya yang terdampak aktivitas tambang, juga bisa merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan,” ujar Kusnanto.
Menurutnya, lebih dari seratus paket sembako dibagikan kepada warga terdampak tanpa membedakan status ekonomi. Seluruh masyarakat yang merasakan dampak aktivitas tambang menjadi sasaran penerima bantuan.
“Kami bagikan merata kepada warga terdampak. Tidak melihat miskin atau mampu, yang penting mereka terdampak dan bagian dari lingkungan sekitar tambang,” jelasnya.
Kontribusi perusahaan, kata Kusnanto, tidak hanya sebatas pembagian sembako. Sebelumnya, perusahaan juga telah membantu pembangunan sejumlah masjid dan mushalla di lingkungan sekitar sebagai dukungan terhadap fasilitas ibadah masyarakat.
Selain itu, CV Bangkit Anugrah Jaya juga pernah melakukan penggantian jembatan desa lama dengan box culvert baru untuk memperlancar akses dan mobilitas warga.
“Kami tidak hanya fokus pada operasional tambang, tapi juga berupaya memberi manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk membantu infrastruktur dan fasilitas umum,” jelasnya.
Kusnanto menambahkan, selama operasional tambang berjalan, hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar terjalin dengan baik. Bahkan hingga kini, pihaknya mengaku belum menerima keluhan dari warga terkait aktivitas penambangan.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa operasional tambang pasir yang dikelola perusahaan telah mengantongi izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami beroperasi secara legal dan terus menjaga komunikasi baik dengan masyarakat agar hubungan tetap harmonis,” tegasnya.
Melalui kegiatan sosial tersebut, CV Bangkit Anugrah Jaya berharap keberadaan perusahaan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang
Sementara itu, Ketua RT 2/RW 3 Dusun Pancoran, Desa Karangbendo, Titik, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat sekitar. Menurutnya, bantuan ini sangat membantu dan diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut.
“Maturnuwun, mugi-mugi diparingi lancar (Terima kasih, mudah-mudahan diberikan kelancaran),” ucapnya kompak bersama warga penerima bantuan lainnya. (*)
DPW PKB Lampung Gelar Monthly Discussion Bahas Dampak AI Terhadap Tenaga Kerja dan Ekonomi Digital
REFORMASI-ID | LAMPUNG — Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Monthly Discussion dengan tema “Dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap Tenaga Kerja dan Ekonomi Digital” di Kantor Sekretariat DPW PKB Provinsi Lampung, Jalan Way Semangka, Bandar Lampung, Minggu (10/05/2026).
Kegiatan diskusi tersebut menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari kalangan pemerintah daerah, pegiat sosial, hingga influencer digital. Hadir dalam acara itu Ketua DPW PKB Provinsi Lampung sekaligus Anggota DPR RI yang juga narasumber Chusnunia Chalim, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Kabid Ketenagakerjaan Edi Jaya, pegiat sosial luky, serta influencer Ina.
Dalam pemaparannya Chusnunia Chalim menyampaikan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi bagian penting dalam transformasi dunia kerja dan ekonomi digital saat ini. Menurutnya, pemanfaatan AI harus dipahami secara positif agar mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor pekerjaan.
“AI saat ini berkembang sangat pesat dan telah membantu berbagai aktivitas pekerjaan sehari-hari. Teknologi ini harus dimanfaatkan secara bijak agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi digital,” ujar Chusnunia Chalim.
Ia juga menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha digital, perlu meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital yang terus berkembang.
Sementara itu, Kepala dinas tenagakerja lampung yang di wakili oleh Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Edi mengatakan bahwa masyarakat harus mampu bersinergi dengan perkembangan AI, bukan justru merasa terancam oleh kehadiran teknologi tersebut.
“Kita harus bersahabat dengan AI agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Dengan pemahaman yang baik, AI dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas kerja dan membuka peluang ekonomi baru,” kata Edi
Pandangan serupa juga disampaikan pegiat sosial Rudy dan influencer Ina. Mereka menilai pemanfaatan AI sangat membantu dalam mendukung kreativitas digital, termasuk dalam penyusunan dan pengembangan konten yang disajikan kepada publik melalui berbagai platform media sosial.
Diskusi bulanan yang digelar DPW PKB Lampung tersebut berlangsung interaktif dan diikuti peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkembangan AI serta dampaknya terhadap dunia kerja dan ekonomi digital di masa mendatang. (**)
Dari Istana ke Rumah Rakyat”: Kehangatan KSP DAR di Kediaman RSB Jadi Sorotan di Manado
REFORMASI-ID | MANADO - Kunjungan Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman (DAR) di Kota Manado, Sabtu (9/5/2026), menghadirkan suasana berbeda dan penuh kehangatan. Di tengah agenda kenegaraan yang padat, Jenderal TNI Purn itu justru memilih menyempatkan diri berkunjung ke kediaman Revan Saputra Bangsawan (RSB), sosok yang telah dianggap sebagai adik angkatnya sendiri.
Momen tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Utara. Bukan sekadar kunjungan formal, pertemuan itu memperlihatkan sisi humanis seorang pejabat tinggi negara yang tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.
Didampingi sejumlah Jenderal Letting 88, Dudung tiba dengan suasana santai namun penuh keakraban. RSB bersama keluarga menyambut langsung kedatangan rombongan dengan jamuan makan siang khas daerah dan kopi khas Sulawesi Utara yang menambah hangat suasana pertemuan.
Tawa dan obrolan penuh kekeluargaan tampak mengisi setiap sudut rumah. Kehadiran Dudung di kediaman RSB dinilai menjadi simbol eratnya hubungan emosional yang telah lama terjalin di antara keduanya.
“Kunjungan ini bukan soal jabatan, tetapi tentang persaudaraan yang tetap dijaga dengan hati. Saya merasa Sulawesi Utara adalah rumah kedua bagi saya,” ujar Dudung Abdurachman.
Ia juga mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Sulawesi Utara yang dikenal menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan persatuan.
Sementara itu, RSB menyebut kunjungan tersebut menjadi kebanggaan besar, bukan hanya bagi dirinya dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Sulawesi Utara.
“Beliau adalah sosok pemimpin yang tidak melupakan hubungan persaudaraan. Di tengah kesibukan sebagai Kepala Staf Presiden, beliau masih menyempatkan hadir dan berkumpul bersama kami. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa,” kata Revan Saputra Bangsawan.
RSB juga menambahkan bahwa suasana makan siang bersama berlangsung sangat cair dan penuh cerita inspiratif, terutama terkait semangat pengabdian untuk bangsa dan pentingnya menjaga persatuan.
Kedatangan Dudung ke kediaman RSB pun memunculkan kesan mendalam bagi warga sekitar. Banyak yang menilai, sosok pemimpin yang tetap membumi dan menjaga hubungan emosional dengan masyarakat adalah potret kepemimpinan yang dirindukan publik saat ini. (*)
09 Mei 2026
Kapolda Banten Silaturahmi Bersama Lampung Perantauan Banten Pererat Persaudaraan
REFORMASI-ID | Serang, Banten - Silaturahmi Kapolda Banten Irjen Pol Hengki bersama Lampung Perantauan Banten yang bertempat di Aula Gawe Kita Baluwarti Polda Banten, pada Sabtu (9/5/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Perwakilan Perantau Lampung Bpk. H. Ikhsan Gelar Adok Batin Bandarsyah Perkasa Alam, Ketua PWI Banten Rian Nopandra, Kepala Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah, serta Pejabat Utama Polda Banten.
Dalam sambutannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi tersebut.
"Kegiatan seperti ini bukan hanya menjadi ajang melepas rindu dengan kampung halaman, tetapi juga mempererat persaudaraan serta menjaga nilai budaya dan kebersamaan," ujarnya.
Irjen Pol Hengki menjelaskan bahwa masyarakat Lampung di perantauan memiliki semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan yang kuat.
"Nilai ini menjadi modal penting dalam membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat di Banten," jelasnya.
Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat Lampung perantauan untuk terus menjadi pelopor persatuan dan turut menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.
“Saya berharap masyarakat Lampung di perantauan dapat terus menjadi penyejuk di tengah masyarakat dan bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut juga, Irjen Pol Hengki mengatakan, bahwa tantangan sosial yang saat ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran informasi bohong hingga pengaruh negatif terhadap generasi muda.
"Saya berharap para tokoh adat, tokoh agama, dan orang tua untuk terus menjadi teladan dalam menjaga nilai moral dan budaya," katanya.
Diakhir Polda Banten mengimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan tindak kejahatan atau membutuhkan bantuan kepolisian melalui layanan Call Center 110. (Daeng Yusvin/Mdn)
Tanam Pohon Bareng Menteri PKP, Kapolda: Targetkan 1 Juta Pohon di Lampung
REFORMASI-ID | LAMPUNG - Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menghadiri kegiatan Penanaman Sejuta Pohon yang digelar Real Estate Indonesia (REI) di kawasan Taman Kehati, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang digelar dalam rangka HUT REI ke-54 itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Pangdam, Forkopimda, hingga jajaran pemerintah daerah.
Program penanaman pohon tersebut menjadi bagian dari gerakan penghijauan dan pelestarian lingkungan yang ditargetkan mencapai hampir satu juta pohon selama masa kepengurusan REI.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan pihaknya siap mendukung program penghijauan maupun pembangunan nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Apa yang ditanam hari ini akan dirasakan generasi mendatang,” kata Helfi.
Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan dan sektor swasta menjadi langkah penting menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam di Lampung.
“Kami dari Polda Lampung siap mendukung setiap program yang membawa manfaat bagi masyarakat, termasuk penghijauan dan pembangunan kawasan yang berkelanjutan,” ujarnya.
*Taman Kehati Ditargetkan Capai 200 Ribu Tanaman*
Taman Kehati Lampung sendiri dibangun di atas lahan seluas 24,99 hektare. Sejak tahap awal penanaman pada Desember 2024, lebih dari 13 ribu pohon dari 120 jenis tanaman lokal telah ditanam di kawasan tersebut.
Dalam dua tahun ke depan, jumlah tanaman ditargetkan mencapai 200 ribu dengan fokus pada tanaman lokal yang memiliki nilai budaya dan ekologis.
Menurut Helfi, keberadaan Taman Kehati menjadi aset lingkungan penting yang harus dijaga bersama.
“Keberadaan Taman Kehati ini harus dijaga keberlanjutannya. Ini bukan hanya ruang hijau, tetapi juga warisan ekologis untuk anak cucu kita,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PKP RI Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan seluruh pihak, termasuk Kapolda Lampung dan jajaran Forkopimda dalam menyukseskan program tersebut.
Maruarar Sirait juga mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan agar setiap pembangunan rumah, baik subsidi maupun komersial, wajib menanam minimal satu pohon di depan rumah.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah program pembangunan di Lampung pada 2026, mulai dari bedah rumah yang ditingkatkan dari 3 ribu menjadi 10 ribu unit, pembangunan rumah susun, hingga penataan kawasan kumuh di Lampung Barat.
“Kami juga meminta dukungan Kapolda Lampung dan Pangdam untuk mengawal program 3 juta rumah agar berjalan baik dan tepat sasaran,” ujar Maruarar.
Acara ditutup dengan penanaman bibit pohon secara simbolis oleh Menteri PKP, Kapolda Lampung, Ketua Umum REI, Pangdam, dan sejumlah pejabat daerah, dilanjutkan penandatanganan prasasti monumen program penanaman sejuta pohon. (Mdn)
Rakerda Satpol PP se-Bali, Agung Endrawan : Utamakan Pencegahan dalam Deteksi Dini
REFORMASI-ID | BALI - Penguatan kapasitas dan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali yang berlangsung di Wiswa Sabha Uttama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/5/2026).
Mengangkat tema optimalisasi kinerja melalui deteksi dini dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi antar-Satpol PP di Bali dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.
Forum itu menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, mulai dari unsur Kejaksaan Agung RI, Kantor Wilayah Hukum Bali, hingga kalangan akademisi. Pembahasan yang berkembang tidak hanya menyentuh aspek penegakan peraturan daerah, tetapi juga pentingnya pendekatan preventif, humanis, dan adaptif dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Jaksa dari Kejaksaan Agung RI, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan, dalam pemaparannya menekankan pentingnya pemahaman terhadap penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Menurutnya, diskresi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sepanjang memiliki alasan yang jelas, bertujuan untuk kepentingan umum, serta tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ia mencontohkan kondisi kemacetan lalu lintas yang memerlukan tindakan cepat petugas demi menjaga kepentingan masyarakat luas. Prinsip serupa, menurutnya, dapat diterapkan dalam tugas Satpol PP selama tidak bertentangan dengan asas legalitas dan tetap memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas.
“Diskresi dapat digunakan ketika terdapat stagnasi atau hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, namun tetap harus dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. Jika tidak ada ruang diskresi, maka pelaksanaan tugas harus tetap berpedoman pada asas legalitas,” ujarnya.
Selain membahas aspek kewenangan, Endrawan juga menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum. Ia menilai Satpol PP tidak cukup hanya bersifat reaktif ketika persoalan telah membesar, melainkan harus mampu melakukan langkah antisipatif dan mitigasi sejak awal.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Deteksi dini menjadi penting agar persoalan tidak berkembang dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas,” katanya.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Madya Kanwil Hukum Bali, Gede Adi Saputra, memaparkan peluang penerapan restorative justice terhadap pelanggaran peraturan daerah sepanjang memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi daerah.
Di sisi lain, Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Prof. Dr. I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa, menekankan pentingnya literasi digital bagi aparatur pemerintah di tengah derasnya arus informasi media sosial yang berpotensi memunculkan disinformasi dan fenomena post truth.
Menurutnya, pengambilan kebijakan dan keputusan harus tetap didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan sekadar opini yang berkembang di ruang digital.
Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Dharmadi, mengatakan penguatan koordinasi dan kolaborasi antarwilayah menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP di Bali, terutama di tengah keterbatasan jumlah personel.
Ia juga menilai keberadaan Linmas di tingkat desa memiliki peran strategis dalam mendukung sistem mitigasi dan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban di masyarakat.
“Walaupun dengan keterbatasan personel, kami tetap dituntut bekerja secara cerdas melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas wilayah,” ujarnya.
Melalui Rakerda tersebut, Satpol PP se-Bali diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan langkah dalam memperkuat penegakan perda, menjaga ketertiban umum, serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. (*)
Subden C Detasemen Perintis Gelar Aksi Bersih Mako Dukung Gerakan Indonesia Asri
Detasemen Perintis Baharkam Polri Gelar Patroli Dialogis di Gunung Putri, Jaring Aspirasi dan Cegah Kriminalitas
Ads 970x90





.jpg)



















