Media Reformasi Indonesia (MRI)

28 Oktober 2026

Polda Sumsel Bersama Kementerian dan Jamintel Koordinasikan Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Tol

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan terkait pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung–Tempino. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pembangunan sekaligus memastikan kepentingan dan hak masyarakat terdampak menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., memimpin langsung rapat koordinasi dan diskusi yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Rabu (28/10/2026), pukul 10.00 WIB.

Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Polda Sumsel, perwakilan Asisten Deputi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Sumatera Selatan, serta perwakilan Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Kabupaten Musi Banyuasin.

Pembahasan difokuskan pada penyelarasan pelaksanaan PDSK dalam proses pelepasan kawasan hutan, termasuk koordinasi data dan verifikasi lapangan, agar pelaksanaannya berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan dialog dan musyawarah juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi potensi perselisihan serta memastikan persoalan masyarakat terdampak ditangani melalui mekanisme yang tepat.

Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional. Selain memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan jalan tol diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan pembangunan perlu disertai koordinasi yang baik, kepastian prosedur, dan perhatian terhadap dampak sosial yang timbul.

Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan membahas perlunya penyelarasan langkah dan pemeriksaan lapangan secara terpadu. Koordinasi ini diharapkan membantu memastikan data yang digunakan akurat serta proses penyelesaian persoalan sosial dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa Polri mendukung pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

“Semangat Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi merupakan komitmen kami untuk memastikan suara dan hak masyarakat didengar. Kami mendukung Proyek Strategis Nasional Tol Betung–Tempino, namun penanganan dampak sosial dalam proses pelepasan kawasan hutan harus dilaksanakan secara humanis, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar kepentingan masyarakat tetap diperhatikan,” tegas Kapolda Sumsel.

Perwakilan Tim Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Kasubdit IV.A Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Imran Yusuf, turut menekankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam mengawal pembangunan strategis.

“Pengamanan pembangunan strategis bertujuan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Koordinasi bersama Polda Sumsel dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar proses penanganan dampak sosial dilaksanakan secara akuntabel serta memperhatikan hak masyarakat sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Imran Yusuf.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa komunikasi terbuka dengan masyarakat terdampak menjadi bagian penting dalam mencegah kesalahpahaman dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

“Polda Sumsel berkomitmen mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami mendorong koordinasi dan komunikasi yang terbuka dengan seluruh pihak agar persoalan di lapangan dapat ditangani secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan data di lapangan sebagai bagian dari pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pada proyek Tol Betung–Tempino.

Melalui sinergi antara kepolisian, kementerian, lembaga terkait, dan pelaksana pembangunan, Polda Sumsel berharap proses pembangunan dapat berjalan tertib dengan tetap memperhatikan kepastian hukum serta kepentingan masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan. (Mdn) 

Polisi Ungkap Penyalahgunaan Solar Subsidi 8.400 Liter di Katibung, Tiga Orang Jadi Tersangka

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN — Polres Lampung Selatan mengungkap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Selasa (27/10/2026) dini hari.

Dalam pengungkapan tersebut, Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. 

“Kami menemukan dua unit truk Hino berwarna hijau di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 240 jeriken berisi sekitar 8.400 liter solar subsidi dan mengamankan delapan orang untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Deddy.

Dari delapan orang yang diamankan, polisi menetapkan tiga orang berinisial P (40), warga Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan; S (44), warga Kota Cilegon, Banten; dan MN (26), warga Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagai tersangka. 

Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan petugas pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Di lokasi tersebut, petugas memeriksa dua unit truk Hino bernomor polisi B 9228 BEV dan B 9376 BEV. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan 240 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter yang berisi solar subsidi, dengan total volume sekitar 8.400 liter.

“Selain BBM dan kedua truk tersebut, polisi menyita satu unit mobil pikap Suzuki Carry berwarna putih bernomor polisi 8733 TT, satu mesin penyedot, serta uang tunai Rp 4.436.000 diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan solar subsidi tersebut” lanjut AKBP Deddy

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Pasal tersebut mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. (Hms/Mdn)

27 Oktober 2026

Polisi Sahabat Anak: Ditpolsatwa Korsabhara Polri Sambut Hangat Kunjungan Edukasi TK Islam Amaryllis

     



REFORMASI-ID | Jakarta - Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri membuka pintu markasnya dengan penuh kehangatan untuk menyambut kunjungan belajar dari anak-anak TK Islam Amaryllis, Jakarta Timur, pada Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, sekaligus mengenalkan profesi kepolisian sejak dini lewat pendekatan yang humanis dan bersahabat.

Sejak pukul 08.30 WIB, suasana Mako Korsabhara Baharkam Polri mendadak ramai oleh celoteh ceria dan tawa riang 68 siswa-siswi TK. Didampingi oleh 8 orang guru dan 12 anggota komite wali murid, rombongan kecil ini disambut langsung oleh para personel gabungan dari Staf Urmin Cakkal, Detasemen K-9, Detasemen Turangga, serta tim PID Ditpolsatwa.

Di bawah bimbingan para instruktur polisi yang ramah, anak-anak diajak berinteraksi langsung dengan satwa-satwa hebat milik Polri. Mereka diperkenalkan dengan keahlian luar biasa dari anakan K-9 serta kegagahan kuda-kuda Turangga yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan negara. Rasa takut anak-anak seketika mencair menjadi sorot mata penuh kagum saat melihat satwa-satwa tersebut beraksi dan patuh pada aba-aba petugas.

Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Jossy Kusumo, S.H., M.Han., menyampaikan bahwa kegiatan edukasi wisata ini sengaja dikemas dengan santai dan menyenangkan agar anak-anak merasa nyaman. Hal ini sejalan dengan moto Kapolri yang mengedepankan sinergi kedekatan antara polisi dan masyarakat di segala usia.

"Kami ingin anak-anak tahu bahwa polisi adalah sahabat mereka. Lewat pengenalan profesi Polisi Satwa ini, kami berharap bisa menanamkan rasa cinta anak-anak kepada kepolisian sekaligus mengedukasi mereka tentang bagaimana satwa bisa membantu tugas-tugas kemanusiaan," ujar Irjen Pol Jossy Kusumo.

Kesan mendalam dirasakan langsung oleh pihak sekolah. Perwakilan guru yang mendampingi mengungkapkan rasa bahagia dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa dari para personel kepolisian. Menurutnya, kunjungan ini berhasil mematahkan rasa tegang anak-anak saat pertama kali masuk ke markas polisi. Pendekatan personel yang sabar dan ramah membuat anak-anak tidak hanya belajar menyayangi hewan, melainkan juga melihat langsung sisi humanis dari kepolisian.

Kegembiraan yang sama juga terpancar dari celoteh polos para murid. Salah satu siswa dengan mata berbinar mengaku sangat senang karena akhirnya berani memberikan makan dan mengelus langsung kuda poni milik Detasemen Turangga. Meskipun awalnya sempat takut melihat ukuran satwa yang besar, keramahan para petugas yang memandu berhasil menumbuhkan keberaniannya, bahkan memicu cita-cita anak tersebut untuk menjadi polisi satwa di masa depan.

Antusiasme peserta begitu luar biasa. Tidak hanya siswa-siswi yang berebut ingin mengelus satwa, para guru dan wali murid pun tampak sangat bersemangat mendampingi jalannya kegiatan hingga selesai pada pukul 11.00 WIB. Pihak sekolah TK Islam Amaryllis pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Ditpolsatwa atas kesempatan emas dan edukasi luar biasa yang telah diberikan kepada anak didik mereka.

Melalui momen kedekatan ini, Polri kembali membuktikan bahwa ketegasan dalam menjaga keamanan bisa berjalan beriringan dengan kelembutan rasa cinta kepada masyarakat dan generasi penerus bangsa.

Polisi Bersama Masyarakat, Polsek Katibung Temukan Tanaman Diduga Ganja di Ladang Warga

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN — Sinergi polisi dan masyarakat mengungkap temuan satu batang tanaman yang diduga ganja setinggi sekitar satu meter di sebuah ladang warga di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (26/10/2026). Temuan tersebut berawal dari informasi warga yang ditindaklanjuti oleh personel Polsek Katibung.

Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah, S.H., M.H., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., menjelaskan bahwa tanaman tersebut ditemukan saat petugas melakukan pengecekan ke lokasi bersama perangkat desa.

“Petugas menemukan satu batang tanaman berwarna hijau yang diduga ganja, dengan tinggi sekitar satu meter, ditanam dalam pot plastik berwarna hitam. Tanaman tersebut ditemukan di ladang milik warga” ujar IPTU Dita.

Pengecekan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan tanaman ganja di ladang milik seorang warga berinisial R. Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah turun langsung bersama personel untuk mengecek lokasi, didampingi Kepala Dusun Sebalang, Nur Alim.

"Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta keterangan pemilik lahan serta mencari saksi-saksi lainnya untuk mendalami asal-usul tanaman tersebut. Petugas juga berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Lampung Selatan guna memastikan jenis tanaman dan menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan hukum," ungkapnya.

IPTU Dita mengimbau masyarakat agar segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk dugaan penyalahgunaan narkotika, melalui layanan Call Center Polri 110 atau Bhabinkamtibmas setempat. 

"Partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan dan memperkuat sinergi antara polisi dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan," himbau Iptu Dita menegaskan. (Mdn) 

26 Oktober 2026

Diduga Cabuli Gadis Penyandang Disabilitas, Oknum Marbot Digulung Polisi

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - Seorang oknum Marbot Masjid berusia 75 tahun di Kabupaten Lampung Selatan ditangkap Polisi atas dugaan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap gadis penyandang Disabilitas mental berusia 23 tahun, pelaku diduga telah berulang kali melakukan aksinya digudang Masjid hingga akhirnya dipergoki warga. Senin, 26/10/2026.

Seorang Pria lanjut usia berinisial JS, 75 tahun diamankan Polisi atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Gadis penyandang Disabilitas Mental berinisial CW usia 23 tahun. 

Peristiwa tersebut disampaikan oleh Kanit PPA Satreskrim Polres Lampung Selatan Ipda Sigit Ponco. Tersangka yang diketahui merupakan Marbot Masjid ini diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban di gudang Masjid di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

"Kasus ini terungkap setelah warga memergoki tersangka saat melakukan aksinya pada 1 Oktober lalu," ujar Kanit PPA Satreskrim Polres Lampung Selatan. 

Lebih lanjut jelasnya. Terduga pelaku sempat melarikan diri ke Bandar Lampung, kemudian tersangka akhirnya ditangkap di kediamannya pada Rabu dini hari, 21 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan Polisi tersangka mengakui telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak Lima Kali dilokasi yang sama. 

Tak hanya itu lanjut Ipda Sigit Ponco. Bejatnya tersangka mengenal korban dan bertetangga dengannya serta mengetahui kondisi DISABILITAS MENTAL yang dialami korban. 

"Kini tersangka kami tahan dirumah tahanan Polres Lampung Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ungkap Kanit PPA Satreskrim Polres Lampung Selatan IPDA Sigit Ponco Winarno

Polisi menjerat tersangka dengan Pasal Enam huruf C Undang-undang nomor Dua Belas Tahun 2022 tentang tindak Pidana kekerasan seksual / JUNCTO Pasal 473. Ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. 

Polisi mengimbau masyarakat terutama orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak agar terhindar dari kekerasan seksual. (*)

Dukung MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Lampung, Lampung Selatan Siapkan 9 Lokasi Pertandingan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kabupaten Lampung Selatan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-53 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026. Rangkaian perlombaan berlangsung pada 26–29 Oktober 2026 dengan sembilan lokasi pertandingan yang tersebar di wilayah Kalianda.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Lampung Selatan, Qorinilawan, S.H., M.A., mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan MTQ tersebut.

Sembilan lokasi yang digunakan terdiri atas GOR Way Handak sebagai pusat perlombaan serta delapan lokasi lainnya, yakni Aula Bappeda, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, PKK, Dinas Pendidikan, SMAN 2 Kalianda, SMPN 1 Kalianda, dan Aula MAN 1 Kalianda.

“Penyelenggaraan MTQ tahun ini mencakup berbagai cabang perlombaan, mulai dari seni membaca Al-Qur’an, hafalan Al-Qur’an, tafsir, kaligrafi, karya tulis ilmiah Al-Qur’an, hingga hafalan hadis,” jelas Qorinilawan, Senin (26/10/2026).

Pelaksanaan perlombaan dibagi menjadi tiga sesi setiap hari, yakni pukul 08.00–11.30 WIB, 13.30–17.30 WIB, dan 19.30–22.30 WIB. Pembagian jadwal tersebut dilakukan agar berbagai cabang lomba dapat berlangsung secara bersamaan di lokasi yang telah ditentukan.

Pada hari pertama, Senin (26/10/2026), sejumlah cabang yang diperlombakan meliputi tartil Al-Qur’an, golongan tunanetra, hafalan Al-Qur’an, Fahm Al-Qur’an, Syarh Al-Qur’an, seni kaligrafi, karya tulis ilmiah Al-Qur’an, serta hafalan hadis.

Perlombaan berlanjut pada Selasa dan Rabu melalui sejumlah tahapan penyisihan dan penilaian. Sementara itu, Kamis (29/10/2026) dijadwalkan menjadi puncak kompetisi dengan pelaksanaan berbagai babak final.

Pada sesi pagi, babak final mencakup tartil dan golongan anak-anak, hafalan Al-Qur’an, Fahm Al-Qur’an, Syarh Al-Qur’an, kaligrafi, karya tulis ilmiah Al-Qur’an, serta hafalan hadis.

Sesi siang dijadwalkan untuk final golongan remaja, qiraat murottal dewasa, hafalan Al-Qur’an, tafsir bahasa Inggris dan Indonesia, serta hafalan hadis. Adapun sesi malam akan mempertandingkan final golongan dewasa dan qiraat mujawwad dewasa.

Melalui persiapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya memastikan seluruh rangkaian MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Lampung berjalan tertib dan lancar, sekaligus menjadi wadah untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an serta mendorong lahirnya generasi Qur’ani yang berprestasi. (*)

Operasi Patuh Musi 2026 Resmi Dimulai, Polda Sumsel Fokus Tekan Risiko Kecelakaan di Jalan Raya

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Musi 2026 di Lapangan Apel Mapolda Sumsel, Palembang, Senin (26/10/2026). Dipimpin Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A., kegiatan ini menegaskan komitmen kepolisian untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pendekatan humanis, persuasif, dan edukatif.

Apel tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Sumsel serta perwakilan instansi lintas sektoral, meliputi Pomdam II/Sriwijaya, Satpomau, Denpom Lanal Palembang, BPTD Kelas I Sumsel, Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Satpol PP Sumsel, Bapenda Sumsel, dan PT Jasa Raharja Cabang Sumsel. Keterlibatan berbagai instansi ini menjadi wujud sinergi dalam mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah Sumatera Selatan.

Operasi Patuh Musi 2026 dilaksanakan selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi kepolisian kewilayahan ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sekaligus menekan risiko kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya.

Dalam pelaksanaannya, Polda Sumsel mengedepankan edukasi dan pencegahan, disertai penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Orientasi operasi bukan semata-mata pada jumlah penindakan, melainkan pada tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dalam setiap aktivitas berkendara.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A., menegaskan bahwa seluruh personel harus mengedepankan sikap santun, profesional, dan humanis saat menjalankan tugas di lapangan.


“Tujuan utama Operasi Patuh adalah membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat, bukan mengejar target jumlah tilang. Setiap personel yang bertugas di lapangan wajib mengutamakan sikap santun, melayani dengan profesional, serta memprioritaskan pencegahan pada potensi pelanggaran yang berisiko fatal,” ujar Brigjen Pol Irwansyah.

Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Robertho Pardede, S.I.K., M.I.K., menjelaskan bahwa pengawasan selama operasi difokuskan pada pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sasaran tersebut meliputi penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, melawan arus, pelanggaran rambu dan lampu lalu lintas, serta tidak menggunakan helm berstandar SNI atau sabuk pengaman.

“Kami mengedepankan sinergi lintas sektoral bersama instansi perhubungan dan aparat TNI agar keselamatan di jalan raya menjadi kebutuhan bersama. Penegakan hukum tetap dilakukan secara selektif, proporsional, serta mengutamakan sistem penindakan modern yang transparan demi mewujudkan lalu lintas yang aman dan berkeselamatan,” kata Kombes Pol Robertho Pardede.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mendukung keberhasilan operasi dengan mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Polda Sumsel mengajak segenap elemen masyarakat menjadikan tertib berlalu lintas sebagai cerminan budaya bangsa yang maju dan beradab. Polri senantiasa hadir memberikan pengayoman dan pelayanan terbaik demi menjaga keselamatan generasi bangsa di jalan raya,” tutur Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.

Melalui Operasi Patuh Musi 2026, Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan disiplin pengendara, serta menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Partisipasi masyarakat dan keteladanan personel di lapangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Sumatera Selatan. (Mdn) 

25 Oktober 2026

Polda Lampung Kerahkan 702 Personel dalam Operasi Patuh Krakatau 2026, Melawan Arus Jadi Target Utama

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Polda Lampung mengerahkan 702 personel untuk menggelar Operasi Patuh Krakatau 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Pelanggaran melawan arus menjadi salah satu sasaran utama operasi tersebut.

Operasi ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, operasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya pengendara yang ditilang, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Keberhasilan operasi harus dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat, perubahan perilaku berkendara, menurunnya angka kecelakaan, serta berkurangnya fatalitas korban kecelakaan lalu lintas,” kata Yuni, Minggu (25/10/2026).

*Melawan arus menjadi perhatian utama*

Menurut Yuni, salah satu perhatian utama dalam Operasi Patuh Krakatau 2026 adalah pelanggaran melawan arus yang berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Polda Lampung bersama jajaran akan meningkatkan pengawasan dan pencegahan di lokasi-lokasi rawan pelanggaran. Upaya tersebut diarahkan untuk menekan perilaku berkendara yang membahayakan keselamatan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas dengan melawan arus karena tindakan tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Yuni.

Selain melawan arus, petugas juga menyasar pengendara yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak memakai helm atau sabuk keselamatan, menerobos lampu merah, serta melebihi batas kecepatan.

Yuni menegaskan, pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis tetap dikedepankan dalam pelaksanaan operasi. Polisi akan memberikan sosialisasi, pendidikan masyarakat, serta edukasi keselamatan berkendara melalui kegiatan safety riding dan safety driving.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa kehadiran polisi lalu lintas adalah untuk melindungi, melayani, dan menjaga keselamatan mereka,” kata Yuni.

*702 personel dikerahkan, penindakan diawasi Provos*

Operasi Patuh Krakatau 2026 melibatkan 702 personel, terdiri dari 94 personel satuan tugas Polda Lampung dan 608 personel satuan tugas Polres atau Polresta jajaran.

Penegakan hukum akan mengoptimalkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penindakan berbasis elektronik. Petugas juga dapat melakukan penindakan langsung dan memberikan teguran simpatik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mencegah penyimpangan selama operasi, Polda Lampung menegaskan bahwa setiap pelaksanaan penilangan harus didampingi personel Provos sebagai bagian dari pengawasan internal.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol M. Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026 harus memberikan dampak nyata terhadap keselamatan pengguna jalan.

“Operasi ini bukan sekadar penindakan, tetapi upaya membangun budaya tertib berlalu lintas agar masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan merupakan kebutuhan bersama,” ujar Reza.

Ia menekankan, personel lalu lintas juga harus hadir membantu masyarakat, mengurai kemacetan, memberikan edukasi, serta menolong pengguna jalan yang mengalami kesulitan.

Polda Lampung turut mengajak media massa dan masyarakat menyebarluaskan pesan keselamatan berlalu lintas, terutama kepada pelajar, mahasiswa, komunitas kendaraan bermotor, dan pengemudi angkutan.

Melalui operasi ini, Polda Lampung berharap kepatuhan berlalu lintas tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

Masyarakat diimbau tidak melawan arus, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, memakai helm dan sabuk keselamatan, serta mematuhi rambu dan batas kecepatan.

“Jangan melawan arus, jangan menggunakan HP saat berkendara, gunakan helm dan sabuk keselamatan, serta patuhi seluruh aturan lalu lintas. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat,” demikian imbauan Polda Lampung. (Hms/Mdn) 

Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Polisi: 8 Orang Diamankan Saat Penggerebekan Narkoba

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polsek Plaju, Polrestabes Palembang, mengamankan delapan orang dalam penggerebekan di dua lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, pada Sabtu malam sekitar pukul 22.00 WIB. Operasi yang dipimpin Kapolsek Plaju AKP Sutioso, S.H., M.H., M.Si., bersama Kanit Reskrim Ipda Feby Julian Pratama, S.H., M.M., tersebut menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pada lokasi pertama, yakni kawasan permukiman di Jalan Talang Karet, petugas mengamankan tiga pria berinisial WN (24), WA (48), dan AM (33). Ketiganya diduga sedang mengonsumsi sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung methamphetamine.

Petugas kemudian mengembangkan operasi ke lokasi kedua, yakni area bekas reruntuhan PT Hoktong. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan lima orang, terdiri atas empat pria berinisial AK (52), T (51), R (45), dan M (43), serta seorang perempuan berinisial SW (45) yang diduga menyediakan tempat dan alat untuk mengonsumsi sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di lokasi kedua, empat orang, termasuk SW, dinyatakan positif mengandung methamphetamine. Sementara itu, dua orang lainnya dinyatakan negatif, tetapi tetap diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari penggerebekan di kedua lokasi, petugas menyita empat alat isap sabu atau bong, 41 korek api, tujuh klip plastik bekas pakai narkotika, enam pirek kaca, sejumlah telepon seluler, serta dua sepeda motor, yakni Yamaha Mio S dan Yamaha Vega R.

Seluruh orang yang diamankan beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Plaju untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Polisi juga terus menyelidiki asal-usul barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pemilik atau pemasok.

Dalam penanganan perkara ini, kepolisian menyebut Pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai ketentuan hukum yang akan diterapkan sesuai hasil pemeriksaan. Penyidik juga berkoordinasi dengan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan pihak lembaga rehabilitasi untuk mendukung proses penanganan lebih lanjut.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian menindaklanjuti informasi masyarakat sekaligus menekan aktivitas penyalahgunaan narkotika di lingkungan permukiman. Polsek Plaju mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif melaporkan dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika melalui saluran pengaduan kepolisian.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika.

“Kami berkomitmen melakukan penegakan hukum secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika akan ditindaklanjuti secara tegas berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ditemukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas narkotika di lingkungannya,” ujar Nandang.

Polda Sumsel melalui jajaran Polrestabes Palembang akan terus mendorong penanganan dugaan penyalahgunaan narkotika secara terukur, profesional, dan berkelanjutan guna menjaga keamanan lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika. (Hms/Mdn)

Jungle Sea Luncurkan Harga Tiket Baru Mulai Rp25.000, Liburan ke Lampung Selatan Makin Asyik dan Seru

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - Menjelang libur akhir tahun, Jungle Sea Kalianda membuat gebrakan di sektor pariwisata Lampung. Destinasi wisata keluarga terbesar di Lampung Selatan itu resmi meluncurkan harga tiket masuk terbaru yang jauh lebih terjangkau, mulai dari *Rp25.000 untuk weekdays dan Rp30.000 untuk weekend.*

Langkah strategis ini diambil sebagai komitmen Jungle Sea untuk memperluas akses wisata keluarga berkualitas, sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan ke Lampung Selatan di momentum libur akhir tahun 2026.

Sapa Warga Lewat CFD Tugu Adipura

Untuk memperkenalkan harga baru tersebut, Jungle Sea turun langsung menyapa warga di *Car Free Day (CFD) Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (25/10/2026).*

Aktivitas promosinya pun tidak biasa. Jungle Sea menghadirkan *Gala dan Tala*, maskot ikoniknya, bersama tim promosi yang mengenakan *kostum dinosaurus yang unik dan menggemaskan*. Aksi flyering interaktif ini sukses mencuri perhatian warga, terutama keluarga dan anak-anak yang memadati kawasan CFD.

Kostum dinosaurus tersebut sekaligus menjadi representasi salah satu daya tarik utama Jungle Sea, yakni *Dino Land*, wahana tematik dinosaurus yang menjadi favorit pengunjung.

"Melalui harga tiket baru ini, kami ingin memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati liburan bersama keluarga di Jungle Sea. Kami berharap harga yang lebih terjangkau dapat meningkatkan minat kunjungan, sekaligus menjadikan Jungle Sea sebagai salah satu pilihan destinasi wisata favorit masyarakat Lampung, khususnya menjelang libur akhir tahun," ujar Rahmad Budi Yuwono, General Manager Jungle Sea.

Menurut Rahmad, strategi harga baru ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan pariwisata di Kalianda dan Lampung Selatan secara umum, dengan mendorong masyarakat untuk berwisata lokal tanpa harus bepergian jauh.

Tiket Sudah Termasuk 6 Wahana Favorit

Dengan harga mulai Rp25.000, pengunjung sudah bisa menikmati berbagai fasilitas unggulan Jungle Sea, meliputi:
*Thematic Photospot, Dino Land, Beach Playground, Mini Zoo, Obstacle Beach, dan area Pantai.*

Selain itu, tersedia berbagai wahana tambahan dengan sistem Pay Per Play yang bisa dinikmati sesuai pilihan pengunjung.

Antusiasme warga di CFD menjadi sinyal positif. Ke depan, informasi harga tiket terbaru ini akan terus diperkuat melalui kanal komunikasi digital Jungle Sea agar semakin mudah dijangkau calon pengunjung.

Menjelang akhir tahun, Jungle Sea optimistis kunjungan akan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kombinasi harga terjangkau, wahana lengkap, dan pengalaman liburan keluarga yang berkesan menjadi modal utama Jungle Sea untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi liburan pilihan di Lampung Selatan.

Jungle Sea merupakan destinasi wisata keluarga di Kalianda, Lampung Selatan yang menggabungkan konsep taman bermain, edukasi, dan wisata pantai dalam satu kawasan. (*)

Kapolsek Pondok Gede AKP Wahyudi Tegaskan Tak Kenal Sinaga, Anggota Terbukti Terlibat BBM Ilegal Bakal Ditindak

     


REFORMASI -ID | KOTA BEKASI — Kapolsek Pondok Gede, Polres Metro Bekasi Kota, AKP Wahyudi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ataupun menerima imbalan dari pihak tertentu.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan aktivitas penampungan solar bersubsidi di area parkir armada transportir BBM di Jalan Bhinneka, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

AKP Wahyudi menegaskan dirinya tidak mengenal Sinaga, pemilik usaha transportir BBM yang dimaksud. Ia juga memastikan tidak akan melindungi anggotanya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Jika ada anggota saya yang menerima, akan ditindak tegas,” tegas AKP Wahyudi.

AKP Wahyudi diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Pondok Gede sekitar satu bulan tiga minggu. Dalam masa awal kepemimpinannya, ia menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian harus ditangani secara serius. Namun, penanganannya tetap harus mengacu pada fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Komitmen tersebut menjadi penting agar pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi berjalan secara objektif tanpa membedakan siapa pun yang terlibat.

Menindaklanjuti informasi yang beredar, Unit Reskrim Polsek Pondok Gede melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada Senin, 19 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, petugas bertemu dengan Sinaga selaku pemilik usaha untuk meminta klarifikasi mengenai aktivitas di area parkir armada transportir BBM tersebut.

Berdasarkan laporan hasil klarifikasi kepolisian, petugas menyatakan tidak menemukan aktivitas penimbunan BBM maupun penyimpanan BBM dalam drum dan jeriken di lokasi saat pengecekan berlangsung.

Tim Opsnal Polsek Pondok Gede juga memperoleh keterangan bahwa mobil tangki BBM yang tiba di lokasi berada dalam keadaan kosong. Menurut keterangan pemilik usaha, kendaraan baru keluar untuk menjalankan kegiatan angkutan apabila terdapat delivery order (DO) atau pesanan.

Meski demikian, temuan tersebut merupakan hasil pengecekan awal pada waktu pemeriksaan. Apabila ditemukan bukti baru, penyelidikan lebih lanjut tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Dalam proses klarifikasi, pihak perusahaan memperlihatkan dokumen perizinan berusaha atas nama PT DEFOUR NAGA JAYA, termasuk dokumen yang mencantumkan KBLI 49432 tentang Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus.

Selain dokumen tersebut, pemilik usaha menyampaikan bahwa lahan yang digunakan sebagai area parkir kendaraan merupakan tanah milik pribadi dan bukan lahan sewaan.

Dokumen perizinan menjadi bagian dari bahan klarifikasi petugas. Namun, kepemilikan izin usaha tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh aktivitas operasional telah sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan dokumen, kegiatan usaha sebenarnya, dan fakta di lapangan.

Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan persoalan yang perlu ditangani secara cermat karena menyangkut distribusi energi yang diperuntukkan bagi masyarakat dan pihak yang berhak.

Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran. Pada saat yang sama, setiap pihak yang disebut dalam suatu pemberitaan juga berhak memperoleh ruang klarifikasi, sementara dugaan yang ada harus diuji berdasarkan bukti.

Polsek Pondok Gede menyatakan tetap melakukan pemantauan dan pendalaman apabila muncul informasi baru yang memerlukan tindak lanjut.

Penegasan AKP Wahyudi mengenai tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti terlibat diharapkan diwujudkan melalui penegakan aturan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.





Koramil 03/Teluk Pucung Perkuat Keamanan Lingkungan Melalui Patroli Malam Rutin

     


REFORMASI-ID| Kodam Jaya - Kota Bekasi - Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif, Koramil 03/Teluk Pucung secara rutin melaksanakan patroli malam bersama unsur aparat keamanan di wilayah binaannya, Sabtu 25/10/2026.

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan tindakan kejahatan yang dapat terjadi pada malam hari. Personel menyusuri sejumlah titik yang dianggap rawan serta melakukan pemantauan terhadap situasi lingkungan dan aktivitas masyarakat.

Selain melaksanakan pemantauan, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

Danramil 03/Teluk Pucung Mayor Arh Niko Kantohe mengatakan bahwa patroli malam merupakan bagian dari upaya Koramil dalam menjaga kondusivitas wilayah sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Ia menambahkan, sinergi antara TNI, Polri, aparat pemerintah serta masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Dengan dilaksanakannya patroli secara rutin dan berkesinambungan, Koramil 03/Teluk Pucung berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan.


(Kodim 0507/Bekasi)





24 Oktober 2026

Aksi Heroik Prajurit Jawara Brigif 4 Marinir/BS, Selamatkan Seorang Anak Saat Kebakaran KMP Batu Mandi

     

REFORMASI-ID | Lampung - TNI AL, KORPS MARINIR, BRIGIF 4 MARINIR/BS. Kepedulian terhadap keselamatan sesama ditunjukkan oleh Sertu Mar Rico Sumantri, prajurit Batalyon Infanteri 9 Marinir, Brigif 4 Marinir/BS, saat membantu evakuasi penumpang dalam insiden kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di perairan Merak, Banten. Aksi tersebut menarik perhatian masyarakat setelah videonya beredar luas di media sosial, Sabtu (24/10/2026).

Insiden kebakaran itu terjadi pada Selasa (20/10/2026), sekitar pukul 16.15 WIB, di perairan belakang Pulau Kecil Merak, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten. Kapal tersebut diketahui sedang menempuh perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, menuju Pelabuhan Merak, Banten, ketika situasi darurat terjadi.

Di tengah kondisi yang membahayakan keselamatan penumpang, Sertu Mar Rico Sumantri turut mengambil peran dalam upaya penyelamatan. Salah satu momen yang menjadi perhatian adalah ketika dirinya membantu mengevakuasi seorang anak yang dikabarkan terpisah dari orang tuanya. Dengan penuh kehati-hatian, ia menggendong anak tersebut saat menuruni tali untuk menuju tempat yang lebih aman.

Keberanian dan kepedulian tersebut menjadi gambaran nyata pengabdian prajurit Korps Marinir yang tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menjalankan tugas, tetapi juga senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

Komandan Brigif 4 Marinir/BS, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr.Hanla., CHRMP., menyampaikan apresiasi atas tindakan yang dilakukan prajuritnya. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian penting dari karakter dan tanggung jawab seorang prajurit dalam setiap situasi.

“Keberanian Sertu Mar Rico Sumantri dalam membantu proses evakuasi penumpang KMP Batumandi, khususnya seorang anak yang membutuhkan pertolongan, merupakan tindakan yang patut diapresiasi. Di tengah situasi darurat, dibutuhkan ketenangan, keberanian, serta kepedulian untuk mengutamakan keselamatan orang lain,” ungkap Danbrigif 4 Marinir/BS.

Lebih lanjut, Danbrigif 4 Marinir/BS menegaskan bahwa prajurit Korps Marinir harus senantiasa memegang teguh nilai-nilai pengabdian, disiplin, dan kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurut Danbrigif menegaskan. Aksi Sertu Mar Rico Sumantri menjadi pengingat bahwa semangat pengabdian prajurit JAWARA Brigif 4 Marinir/BS diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk keberanian dalam membantu masyarakat yang menghadapi keadaan darurat. 

"Nilai kemanusiaan dan kepedulian tersebut diharapkan terus menjadi landasan setiap prajurit dalam mengemban tugas kepada bangsa dan negara," pungkasnya. (Mdn) 

Bambang Hartono C.BJ.E.BJ Siapkan Langkah Hukum melalui Tim Kuasa Hukum di PN Kota Agung

     

REFORMASI-ID | PRINGSEWU - Langkah hukum Bambang Hartono, C.BJ.E.BJ, selaku Tergugat II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Agung, mulai dipersiapkan melalui penunjukan tim kuasa hukum. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya dalam proses peradilan. Sabtu 24/10/2026

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2026, Bambang Hartono menunjuk dua advokat untuk mendampingi dan mewakilinya dalam menghadapi perkara tersebut. Keduanya adalah Dr. (Can.) Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM., dan Marojahan Hutabarat, S.H., M.H., dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Rekan.

Siapkan Strategi Pembelaan

Dalam dokumen surat kuasa, tim advokat diberikan kewenangan untuk mendampingi klien dalam proses mediasi, menghadiri agenda persidangan, menyampaikan jawaban, mengajukan bukti surat dan saksi, menyampaikan kesimpulan, serta melakukan upaya hukum lain sesuai kewenangan yang diberikan dan ketentuan perundang-undangan.

Penunjukan kuasa hukum tersebut menunjukkan bahwa Tergugat II menyiapkan pendampingan profesional untuk menghadapi proses hukum yang berjalan. Melalui tim advokat, kepentingan hukumnya diharapkan dapat disampaikan secara terstruktur berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi hukum yang relevan.

Dalam proses peradilan, setiap pihak memiliki hak untuk memberikan keterangan, menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan, serta mengajukan bukti yang dinilai mendukung posisinya di hadapan majelis hakim.

Fokus pada Posisi Tergugat II

Media UngkapKasus.id secara khusus menyoroti langkah hukum Bambang Hartono sebagai Tergugat II berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk mendahului penilaian majelis hakim ataupun menyimpulkan siapa yang benar dan salah dalam perkara tersebut.

Adapun substansi gugatan, pokok perselisihan, dan tanggapan terhadap dalil pihak penggugat masih memerlukan verifikasi melalui dokumen perkara dan keterangan resmi pihak terkait. Oleh karena itu, penilaian mengenai pokok sengketa tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Redaksi mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, serta praduga tak bersalah. Hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait tetap terbuka demi menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian sesuai dengan dokumen dan fakta persidangan yang dapat diverifikasi. (*)

23 Oktober 2026

Polrestabes Palembang Amankan Dua Tersangka Curanmor, Motor Korban Jadi Barang Bukti

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Tim Opsnal Unit Ranmor Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan bermotor roda dua di kawasan Sukarami, Kota Palembang. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka dan mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Jumat, 23/10/2026.

Pengungkapan ini bermula dari laporan korban berinisial MK (30), yang kehilangan sepeda motor saat kendaraannya terparkir di kawasan Sukarami. Korban baru mengetahui kendaraannya hilang setelah beraktivitas selama kurang lebih dua jam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp23,4 juta.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengidentifikasi dan melacak keberadaan para pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang diperoleh di lapangan, petugas kemudian berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial R alias O (29) dan RD (27).

Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna hijau milik korban serta satu unit Honda Beat berwarna biru-hitam yang diduga digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan. Petugas juga mengamankan pakaian dan perlengkapan yang diduga berkaitan dengan aksi tersebut.

Kedua tersangka selanjutnya menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dalam perkara ini, keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi P., S.I.K., menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen menindaklanjuti laporan masyarakat secara profesional dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak kriminalitas yang meresahkan warga.

"Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polrestabes Palembang dalam menjaga keamanan lingkungan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Respons terhadap laporan warga dan penyelidikan secara berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mengungkap tindak pidana dan menindak pelakunya sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diharapkan segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana maupun menemukan potensi gangguan kamtibmas.

Polda Sumsel turut mengingatkan pemilik kendaraan bermotor agar meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memilih lokasi parkir yang aman untuk mengurangi risiko pencurian.

"Melalui pengungkapan ini, Polrestabes Palembang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Palembang," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

#Polisi Bersama Masyarakat.

Green Policing di Batu Perahu Krakatoa, AKBP Deddy Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN –  Polres Lampung Selatan melaksanakan kegiatan Green Policing melalui penanaman pohon di kawasan Grand Elty Krakatoa, Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan dipimpin Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., didampingi Wakapolres Kompol Made Silpa Yudiawan, S.H., S.I.K., M.H., serta diikuti Kepala Desa Merak Belantung, pimpinan PT KTLD, masyarakat setempat, dan siswa SISPALA SMK Negeri 2 Kalianda.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan mengatakan, kegiatan Green Policing merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga alam secara berkelanjutan.

“Menjaga lingkungan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita rawat dan kembangkan upaya penghijauan ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh anak cucu kita di masa mendatang,” ujar Deddy dalam sambutannya.

Ia menegaskan, Polres Lampung Selatan akan terus mendukung kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang hijau dan lestari.

Sementara itu, Joni Arizon Kepala Desa Merak Belantung menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia menilai pelestarian lingkungan menjadi hal penting bagi desa yang memiliki potensi wisata.

“kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polri. Kami mengajak masyarakat untuk ikut merawat pohon yang telah ditanam dan menjaga lingkungan agar tetap lestari,” ungkapnya.

Pihak PT KTLD juga berharap kolaborasi antara Polri, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendukung kelestarian lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan.

Melalui kegiatan ini, Polres Lampung Selatan mendorong penguatan kepedulian lingkungan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keberlanjutan program diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui penanaman, tetapi juga melalui pemeliharaan pohon agar manfaat penghijauan dapat dirasakan dalam jangka panjang. (Mdn) 

Dua Paket Diduga Sabu Disita di Aertembaga, Polisi Telusuri Pemasok

     

 


REFORMASI-ID | BITUNG — Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung menyita dua paket yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,9 gram dari seorang pria berinisial FF alias FEN di Perumahan Puncak, Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Selasa (20/10/2026). Polisi kini menelusuri informasi mengenai pihak yang diduga memasok narkotika tersebut.

Pria itu diamankan sekitar pukul 13.00 WITA setelah polisi menindaklanjuti informasi masyarakat melalui penyelidikan. Operasi dipimpin Kepala Satresnarkoba Polres Bitung, IPTU Dr. Jefri Duabay, S.H., M.H., bersama tim operasional.

Dalam penggeledahan yang dilakukan dengan disaksikan pihak terkait, petugas menemukan dua paket diduga sabu. Polisi juga menyita alat hisap, plastik bening, sedotan, korek api gas, selotip pembungkus, serta dua unit telepon genggam.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh petugas, FF diduga mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang berinisial AIN. Polisi menyatakan upaya penelusuran telah dilakukan, tetapi nomor kontak orang yang disebut itu dilaporkan sudah tidak aktif.

FF bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Bitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga merencanakan pemeriksaan urine, pengujian laboratorium terhadap barang bukti, dan gelar perkara sesuai kebutuhan penyidikan.

Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba IPTU Jefri Duabay, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas narkotika.

“Setiap informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika akan kami tindak lanjuti secara profesional sesuai prosedur hukum,” kata Jefri.

Ia mengimbau masyarakat melaporkan dugaan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing kepada kepolisian. Menurut dia, keterlibatan warga diperlukan untuk membantu upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Jefri menegaskan, penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan yang sah. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai perkara tersebut.

Polres Bitung menyatakan upaya pemberantasan narkotika akan dilakukan melalui penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Kepolisian juga menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan generasi muda.

Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan keterlibatan pihak lain masih perlu didalami. Status hukum pihak-pihak yang terkait akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh penyidik.

22 Oktober 2026

Perkuat Pengamanan Industri Pupuk Nasional, Tim Baharkam Polri Tuntaskan Audit di PT Pusri

     


REFORMASI-ID | Palembang - Tim Audit Baharkam Polri secara resmi menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan Audit Resertifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas) di PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Rangkaian audit eksternal ini resmi ditutup pada Kamis, 22 Oktober 2026, setelah merampungkan agenda hari ketiga di Ruang Rapat Departemen Keuangan PT Pusri.

Audit hari terakhir ini berfokus pada pendalaman Elemen IV (Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan) dan Elemen V (Monitoring dan Evaluasi) melalui sesi wawancara serta pemeriksaan dokumen intensif. Setelah peninjauan ulang (review) menyeluruh terhadap Elemen I hingga V, kegiatan diakhiri dengan Closing Meeting (Rapat Penutupan) yang meliputi pemaparan hasil penilaian, serta penandatanganan dan penyerahan Berita Acara beserta skor akhir penilaian implementasi SMP kepada manajemen PT Pusri.

Ketua Tim Audit Resertifikasi Baharkam Polri, Kombes Pol Yohannes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., menegaskan bahwa audit ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah krusial dalam menjaga stabilitas nasional.

"PT Pupuk Sriwidjaja merupakan salah satu Objek Vital Nasional yang memiliki peran sangat strategis bagi ketahanan pangan bangsa. Melalui resertifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek pengamanan, mulai dari kemampuan personel hingga sistem monitoring internal, benar-benar adaptif dan siap menghadapi segala bentuk potensi ancaman," ujar Kombes Pol Yohannes saat memberikan keterangan pasca-penutupan audit, Kamis (22/10).

Kegiatan krusial ini juga dihadiri oleh AKBP M Helminingsih, S.E., serta dua Auditor SMP Profesional, Novy Noer Yustisia, S.Sos., dan Drs. Haryadi Fitri, M.M. Sementara dari pihak Polda Sumatra Selatan diwakili oleh KOMPOL Agus Irwantoro, S.H., M.H., beserta personel pendamping.

Merespons hasil audit tersebut, pihak manajemen PT Pusri yang diwakili oleh SVP Umum, Bapak Asep Ramdan, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas jalannya evaluasi yang berjalan objektif dan presisi selama tiga hari terakhir.

"Kami menyambut baik seluruh rekomendasi dan hasil scoring yang diberikan oleh Tim Audit Baharkam Polri. Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan ini adalah komitmen berkelanjutan dari PT Pusri. Hasil evaluasi pada Elemen IV dan V hari ini akan langsung kami jadikan acuan utama untuk terus meningkatkan kompetensi personel keamanan dan memperketat sistem evaluasi di lingkungan operasional perusahaan," tegas Asep Ramdan.

Rangkaian kegiatan hari ketiga ini berlangsung kondusif dan presisi mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai pada pukul 18.00 WIB, menandai keberhasilan transisi evaluasi sistem keamanan industri demi keberlanjutan bisnis perusahaan dan keamanan aset negara.

Operasi Dry Ice Hadapi Kendala Kabut Asap di Sumsel

     

REFORMASI-ID | Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud meninjau pelaksanaan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi penaburan dry ice di Base Ops Lanud, Sumatera Selatan, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah terpadu untuk mendukung penanganan karhutla dan mengurangi dampak kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Selatan.

Dalam keterangannya, Danrem 044/Gapo menjelaskan bahwa sebanyak 4,7 ton dry ice telah didatangkan dari Jakarta untuk mendukung upaya penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Pada tahap awal, direncanakan penaburan sebanyak 800 kilogram. 

"Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa jarak pandang (visibility) yang berada di bawah 1.000 meter akibat kondisi kabut asap, sehingga diperlukan pertimbangan matang terkait keselamatan dan efektivitas operasi penerbangan," jelas Danrem.

Menurutnya, tim terkait terus mencari metode dan langkah yang tepat agar upaya penanganan karhutla dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi cuaca dan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menentukan waktu serta teknis pelaksanaan operasi, sehingga setiap tahapan harus disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.

Dalam pada itu lanjutnya. Penaburan dry ice direncanakan dari ketinggian sekitar 6.000 hingga 7.000 kaki. Apabila terdapat awan yang berdasarkan hasil analisis diperkirakan berpotensi menghasilkan hujan, operasi modifikasi cuaca (OMC) akan disiapkan dengan metode penaburan garam atau bahan semai awan sesuai prosedur yang berlaku. 

"Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung upaya menghadirkan hujan guna membantu penanganan karhutla di wilayah terdampak," ujarnya.

Danrem juga menjelaskan bahwa titik panas (hotspot) yang masih menjadi perhatian di wilayah Sumatera Selatan banyak ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Wilayah tersebut, khususnya kawasan lahan gambut, menjadi salah satu fokus penanganan Satuan Tugas (Satgas) Darat bersama unsur pemadaman melalui water bombing. 

"Penanganan dilakukan dengan memperhatikan kondisi medan, karakteristik lahan, serta perkembangan titik panas agar kebakaran tidak semakin meluas," ungkapnya.

Melalui koordinasi lintas instansi, kesiapan personel darat, dukungan pemadaman udara, serta rencana operasi modifikasi cuaca, penanganan karhutla diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan efektif. 

"Korem 044/Gapo terus mendukung sinergi bersama seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran, melindungi kawasan gambut, serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas penerbangan," pungkas Danrem. (Mdn) 

Raih Prestasi Laksanakan Tugas Negara, 49 Prajurit Korps Marinir Terima KPLB

     

REFORMASI-ID | Lampung - TNI AL, KORPS MARINIR, BRIGIF 4 MAR/BS, Timika. 49 Prajurit Marinir yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Gobang VII Yonif 9 Marinir mengikuti Acara Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) yang dilaksanakan di gedung serba guna Yonif 754/ENK. Kamis, 22/10/2026.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Panglima TNI dan dihadiri oleh Panglima Kogabwilhan III, Wakil Panglima Kogabwilhan III, Panglima Koops TNI Habema, Danpasmar 3, para pejabat Koops TNI Habema, Danlanal Timika, serta pejabat terkait lainnya. 

Penyematan tanda pangkat baru dan penyerahan piagam penghargaan menjadi bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, serta pengabdian prajurit dalam melaksanakan tugas. Prosesi dilanjutkan dengan laporan perwira tertua, laporan perwira acara, serta pemberian ucapan selamat oleh Panglima TNI dan para tamu undangan kepada prajurit penerima penghargaan.

Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr.Hanla., CHRMP., menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga kepada prajurit JAWARA Brigade Infanteri 4 Marinir/BS yang telah memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa. 

"Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas prestasi dan pengabdian prajurit dalam menjalankan tugas negara," ujar Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr.Hanla., CHRMP.

Danbrigif 4 Mar/BS berharap kenaikan pangkat tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, loyalitas, serta tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. 

"Saya berharap prestasi yang diraih dapat menjadi teladan bagi seluruh prajurit, khususnya dalam menjaga kehormatan satuan dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut," pungkasnya. (Mdn) 

Respons Travel Warning, Ditpamobvit Baharkam Polri Gencarkan Risk Assessment di Objek Wisata

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri menggelar audiensi strategis bersama Deputi Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Deputi Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata ini fokus membahas akselerasi penerapan Sistem Manajemen Keamanan dan Keselamatan Objek Kepariwisataan di Indonesia.

Pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Syahduddi, S.I.K., M.Si., beserta jajaran pejabat utama Ditpamobvit, serta disambut oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi, beserta para Asisten Deputi dan Staf Ahli kementerian.

Langkah proaktif ini diambil sebagai tindak lanjut atas adanya travel warning dari Kedutaan Korea Selatan terkait situasi keamanan pariwisata di Indonesia. Selain itu, tingginya angka kecelakaan wisata perairan dan keterbatasan rasio personel Polisi Pariwisata dibanding jumlah objek wisata menjadi urgensi utama diubahnya postur pengamanan tradisional (fisik) menjadi sistem manajemen pengamanan yang berbasis risiko. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dan program prioritas Menteri Pariwisata untuk memperkuat standar keamanan di 38 provinsi.

Hingga saat ini, Ditpamobvit Polri telah melakukan Risk Assessment (penilaian risiko) terhadap 160 objek wisata dari total 8.584 objek yang terdata di seluruh Indonesia. Meski demikian, Polri mengidentifikasi sejumlah kendala di lapangan, di antaranya masih lemahnya pemahaman pengelola wisata yang kerap menganggap manajemen risiko sebagai beban biaya tambahan, serta sifat asesmen yang saat ini masih sukarela.

Merespons paparan Polri, pihak Kementerian Pariwisata menekankan bahwa urusan keselamatan merupakan tanggung jawab lintas lembaga. Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, mengungkapkan perlunya penguatan struktur pengawasan dari tingkat pemerintah daerah hingga pusat, terutama untuk objek wisata berisiko tinggi yang wajib menyertakan asuransi dan standar Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L). Kedepan, Basarnas juga direncanakan terlibat dalam penyusunan standar keselamatan ini.

Guna memperkuat kehadiran kepolisian di kawasan strategis nasional, Kementerian Pariwisata turut mendorong replikasi model Pos Polisi Danau Toba untuk diterapkan di 10 destinasi nasional dan 3 kawasan pariwisata regeneratif lainnya.

Sebagai hasil konkret dari audiensi ini, Ditpamobvit Baharkam Polri bersama Kementerian Pariwisata menyepakati empat langkah strategis ke depan, yaitu:

1. Mempercepat penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait klausul sistem manajemen keamanan.

2. Menggencarkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya manajemen risiko kepada pelaku industri pariwisata.

3. Mendorong regulasi terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait agar pelaksanaan asesmen keamanan dapat dilakukan secara wajib dan kolaboratif.

4. Meninjau kembali penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di bidang kepariwisataan guna memberikan jaminan keamanan mutlak bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Melalui transformasi sistem pengamanan yang terintegrasi ini, Polri dan Kementerian Pariwisata berkomitmen penuh untuk menciptakan iklim pariwisata Indonesia yang tidak hanya indah, namun juga aman, nyaman, dan menyenangkan bagi dunia.

Kapolsek Pondok Gede AKP Dr. Wahyudi, S.H., M.H. Ucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026

     


REFORMASI-ID | Kota Bekasi - Kapolsek Pondok Gede, Polres Metro Bekasi Kota, AKP Dr. Wahyudi, S.H., M.H., mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada Kamis, 22 Oktober 2026.

“Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026. Santri Berdaya, Indonesia Jaya. Semoga para santri senantiasa menjadi generasi yang berakhlak mulia, berilmu, cinta tanah air, serta berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya.

Ia berharap momentum Hari Santri Nasional dapat memperkuat semangat kebangsaan, toleransi, serta sinergi antara ulama, santri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Menurutnya, nilai-nilai keagamaan dan semangat kebangsaan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghormati.

Selamat Hari Santri Nasional 2026! Santri Mengawal Negeri, Menjaga NKRI, dan Merawat Persatuan Bangsa.




Subdit III Jatanras Polda Sumsel Ungkap Penipuan Rekrutmen CPNS, Korban Rugi Rp250 Juta

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan melalui Unit 2 Subdit III Jatanras mengungkap kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan berkedok jaminan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM. Seorang pria berinisial R (35) diamankan di Kota Palembang setelah diduga menjanjikan kelulusan CPNS melalui jalur tidak resmi dengan nilai kerugian korban mencapai Rp250 juta.

Korban berinisial I (50), seorang karyawan BUMD, diduga menjadi korban setelah pelaku mengaku sebagai pegawai Kemenkumham di salah satu lembaga pemasyarakatan di Palembang. Pelaku menjanjikan dapat membantu meluluskan anak korban dalam seleksi CPNS dengan imbalan sejumlah uang.

Berdasarkan laporan korban, uang sebesar Rp250 juta diserahkan secara bertahap kepada pelaku di kediamannya di kawasan Sukarami, Palembang, pada Mei 2024. Namun, setelah masa pendaftaran CPNS berakhir, nama anak korban tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan. Pelaku juga diduga tidak mengembalikan uang tersebut meskipun telah diminta oleh korban.

Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke SPKT Polda Sumsel pada 6 Agustus 2025 melalui laporan polisi nomor LP/B/1070/VIII/2025/SPKT/POLDA SUMSEL.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Unit 2 Subdit III Jatanras melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku. Setelah memperoleh informasi terkait lokasi yang bersangkutan, Kasubdit III Jatanras AKBP Sofwan Rosyidi memerintahkan Kanit 2 AKP Herry Yusman bersama Panit Opsnal Unit 2 Iptu Zakwan Rifqi, Panit Riksa Ipda Eddy Nopriyadi, dan anggota opsnal untuk melakukan penindakan.

Pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, tim mendatangi kediaman pelaku di kawasan Sukarami, Kota Palembang. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan dan selanjutnya dibawa ke kantor Unit 2 Jatanras Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, yakni satu lembar surat pernyataan, satu lembar kuitansi, satu lembar rekening koran, atribut dan pakaian dinas bercirikan Kemenkumham, tiga buah kopel, serta satu bundel dokumen yang mengatasnamakan Kemenkumham.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya kepolisian melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan melalui jalur kedinasan.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan CPNS dengan imbalan uang atau menawarkan akses melalui jalur tidak resmi. Seluruh informasi mengenai penerimaan aparatur sipil negara perlu diperiksa melalui kanal resmi instansi penyelenggara.

Kasubdit III Jatanras Polda Sumsel AKBP Sofwan Rosyidi menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat maupun korban lain dengan modus serupa. Masyarakat yang merasa mengalami kejadian serupa diimbau segera melapor kepada kepolisian.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., turut mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap tawaran kelulusan CPNS yang menjanjikan kemudahan melalui jalur belakang.

“Jangan mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Pastikan seluruh informasi penerimaan CPNS diperoleh melalui kanal resmi instansi terkait. Apabila menemukan indikasi penipuan, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” imbaunya.

Atas dugaan perbuatannya, pelaku diproses berdasarkan ketentuan hukum mengenai penipuan dan/atau penggelapan. Penyidik menerapkan pasal yang relevan dengan perbuatan yang disangkakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polda Sumsel mengimbau masyarakat untuk mengedepankan kewaspadaan dalam setiap proses rekrutmen dan tidak menyerahkan uang kepada pihak yang mengklaim dapat menjamin kelulusan. Melalui penegakan hukum dan edukasi publik, Polda Sumsel terus berupaya melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian. (Hms/Mdn) 

#Polisi Bersama Masyarakat.

21 Oktober 2026

Breaking News: Detik-detik Tenggelam KMP Batu Mandi

     

REFORMASI-ID | BANTEN, MERAK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyampaikan perkembangan terbaru penanganan insiden Kapal Ferry Batumandi yang dilaporkan terbalik hingga tenggelam di perairan Selat Sunda atau sekitar Pelabuhan ASDP Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada Rabu (21/10/2026), sekitar pukul 20.54 WIB.

Sebagai tindak lanjut, ASDP berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan lokasi kapal yang tenggelam tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas pelayaran. 

Langkah pengamanan akan dilakukan melalui pemasangan buoy sebagai penanda lokasi kapal, sehingga dapat menjadi panduan bagi kapal-kapal yang melintas dan meminimalkan potensi risiko di area tersebut.

Selanjutnya, ASDP akan berkoordinasi dengan instansi berwenang dan pihak terkait untuk mempersiapkan proses pengangkatan kapal melalui operasi salvage. 

Pelaksanaan proses tersebut, akan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, serta kondisi perairan guna memastikan penanganan berjalan secara terencana dan sesuai prosedur yang berlaku.

ASDP berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan penanganan insiden Kapal Ferry Batumandi dilaksanakan secara terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran. 

"ASDP akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar langkah-langkah penanganan berjalan optimal, sekaligus mendukung kelancaran operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Windy Andale. (Daeng Yusvin/Mdn) 

APBD Lampung 2027 Dibahas, Anggaran Didorong Lebih Berdampak bagi Masyarakat

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka lanjutan pembicaraan tingkat I dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/10/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027, sekaligus ruang bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, dan rekomendasi terhadap arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan Provinsi Lampung pada tahun mendatang.

Pemandangan umum fraksi-fraksi diarahkan untuk memastikan rancangan anggaran daerah disusun secara terukur, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan rancangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung, pendapatan daerah pada APBD 2027 direncanakan sebesar Rp7,23 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp6,93 triliun. Rancangan tersebut mencatat surplus sekitar Rp296,28 miliar yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.

Dalam penyampaiannya, sejumlah fraksi memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efektivitas belanja, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keberpihakan anggaran kepada masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pendapatan daerah dan memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendorong penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penguatan dukungan bagi petani, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian terhadap pengelolaan utang daerah, penataan sumber daya manusia aparatur, pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien, transparansi penyaluran hibah, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta pencapaian target penurunan stunting.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya penyusunan APBD yang sehat secara fiskal, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik, optimalisasi sumber pendapatan daerah, serta penguatan belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Perhatian juga diberikan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pesantren, ketenagakerjaan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya kejelasan perhitungan pembayaran kewajiban utang daerah, kecukupan anggaran penanganan keadaan darurat, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran agar memiliki indikator dan target kinerja yang terukur.

Adapun Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan mengenai strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, dan penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengembangan potensi ekonomi daerah, penguatan sektor pariwisata, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pengembangan kawasan pariwisata dinilai perlu didukung dengan fasilitas umum dan konektivitas yang memadai agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain tiga fraksi tersebut, Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pemandangan umum melalui penyerahan dokumen kepada pimpinan rapat dan kepada GubernurLampung yang dikuasakan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. 

Berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda APBD 2027. Substansi pandangan umum diharapkan dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan serta rekomendasi DPRD.

Pembahasan APBD merupakan tahapan strategis dalam menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan. 

Karena itu, ketepatan penetapan target pendapatan, efektivitas belanja, serta pengendalian pembiayaan menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan program pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Provinsi Lampung. (**)