Media Reformasi Indonesia (MRI)

12 Maret 2026

Pemandangan Tak Biasa di Margonda: Patroli Berkuda Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri Curi Perhatian Warga Depok

     


REFORMASI-ID | Depok - Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Margonda Raya, Kota Depok, pada Kamis pagi (12/03/2026) tampak berbeda dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan, hadir sepasang satwa Turangga (kuda) gagah bernama Nobel dan Legro yang ditunggangi oleh personel Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri.

Kegiatan patroli berkuda ini dipimpin langsung oleh Ipda Sukoco bersama lima personel lainnya. Dimulai pukul 06.00 WIB, tim berangkat dari Mako Korsabhara menyusuri nadi utama Kota Depok untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) sekaligus patroli keamanan.

Tidak hanya sekadar berpatroli, kehadiran personel berkuda ini menjadi oase di tengah kepadatan pagi. Personel Bripda Salma dan Bripda Dinda bersama rekan lainnya terlihat aktif membantu masyarakat, mulai dari menyeberangkan pejalan kaki di lampu merah Margonda hingga memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

"Patroli berkuda ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat dengan pendekatan yang lebih humanis. Kami ingin memastikan aktivitas warga di pagi hari berjalan lancar dan aman," ujar Ipda Sukoco di sela kegiatan.

Dalam giat kali ini, tim Den Turangga juga melakukan koordinasi intensif dengan anggota Polres Metro Depok yang bertugas di lapangan. Kerja sama ini bertujuan untuk memetakan titik kerawanan dan memastikan arus kendaraan di area lampu merah Margonda Raya tetap terkendali.

Hingga kegiatan berakhir, situasi di sepanjang jalur patroli dilaporkan aman terkendali (TKA) dengan kondisi cuaca cerah yang mendukung kelancaran tugas. Baik personel maupun satwa Turangga kembali ke markas dalam keadaan sehat dan lengkap.

Kehadiran patroli berkuda ini diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memberikan warna baru dalam pelayanan prima kepolisian di wilayah perkotaan.

11 Maret 2026

Sambut Hari Jadi ke-74, Korsabhara Baharkam Polri Bagikan 500 Paket Takjil di Depan Mako

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Mengisi momentum bulan suci Ramadan sekaligus memperingati Hari Jadi ke-74, Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri menggelar aksi sosial dengan membagikan paket takjil kepada masyarakat pada Rabu sore (11/3/2026).

Kegiatan yang berpusat di depan Mako Korsabhara Baharkam Polri ini dipimpin langsung oleh personel Korsabhara bersama Ketua Bhayangkari Cabang 03 Korsabhara beserta jajaran pengurus. 

Aksi ini menyasar para pengendara motor, pengemudi angkutan umum, hingga pejalan kaki yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Wujud Kepedulian dan Kedekatan
Kabagrenmin Korsabhara Baharkam Polri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa di tengah rutinitas di jalan raya.

"Dalam rangka hari jadi Korsabhara ke-74, kami ingin berbagi kebahagiaan melalui pembagian 500 paket nasi dan snack box. Semoga hal kecil ini dapat membantu masyarakat yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba," ujarnya.

Sebanyak 500 paket takjil ludes dibagikan dalam waktu singkat. Meski melibatkan kerumunan kendaraan, kegiatan berlangsung dengan sangat tertib dan lancar. 

Masyarakat menyambut antusias inisiatif ini, yang dinilai mampu mempererat hubungan emosional antara kepolisian dan warga.

Selain sebagai perayaan hari jadi, kegiatan ini diharapkan dapat:
Menumbuhkan rasa kebersamaan dan jiwa sosial bagi personel Polri.

Meringankan beban masyarakat yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mewujudkan jargon Korsabhara yang "Siap Terlihat dan Bermanfaat" di tengah-tengah publik.

Melalui aksi ini, Korsabhara Baharkam Polri berkomitmen untuk terus hadir bukan hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam aksi-aksi kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat

Peringati Nuzulul Qur’an 1447 H, Kapolda Lampung: Jadikan Al-Qur’an Pedoman Transformasi Polri yang Profesional

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menggelar peringatan Nuzulul Qur’an sekaligus buka puasa bersama dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H / 2026 M. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini digelar di gsg Polda Lampung dengan menghadirkan penceramah kondang, Ustadz Dr. H. Das’ad Latif, Rabu (11/3/2026).

Yang dihadiri langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, didampingi Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Lampung, serta Pengurus Bhayangkari Daerah Lampung.

Mengusung tema "Ibadah Ramadhan, Nuzulul Qur'an dan Idul Fitri Meningkatkan Iman, Takwa dan Profesionalisme Guna Menguatkan Solidaritas dalam Mendukung Transformasi Polri untuk Masyarakat," Kapolda Lampung menekankan bahwa momen ini merupakan titik sentral bagi setiap anggota Polri untuk merefleksikan diri.

Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa Al-Qur’an bukan sekadar bacaan, melainkan sumber pedoman (hudan) utama, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Diharapkan melalui momentum ini, anggota Polri mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme di lapangan.

Kapolda menekankan pentingnya menginternalisasi nilai Al-Qur'an untuk memperkuat solidaritas internal demi mendukung transformasi Polri menuju institusi yang lebih dicintai masyarakat.

"Jadikan nilai-nilai luhur Al-Qur’an sebagai landasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan hati yang bersih dan berpegang pada tuntunan Ilahi, kita wujudkan Polri yang profesional dan humanis," ujar Kapolda.

Suasana semakin hangat dan penuh keberkahan dengan kehadiran anak-anak yatim piatu yang turut diundang untuk berbuka puasa bersama.  Kehadiran mereka menjadi bentuk nyata kepedulian sosial keluarga besar Polda Lampung terhadap sesama di bulan yang penuh ampunan ini. (Mdn)

Miris!! Korban Seksual Justru Dipecat Sepihak: Pelanggaran Berat Prosedur BGN dan UU TPKS

     

REFORMASI-ID | PASIR SAKTI, LAMPUNG TIMUR – Sebuah tindakan sewenang-wenang dan amoral diduga dilakukan oleh Raka, Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Mulyosari 2, Pasir Sakti. Bukannya memberikan perlindungan kepada relawan perempuan berinisial Mm yang menjadi korban pelecehan seksual, Raka justru menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Rabu, 11/03/2026

Kronologi Kejadian: Trauma yang Berujung Intimidasi. Pada tanggal 24 Februari 2026, sekitar pukul 10.20 WIB, Mm menghadap pimpinannya untuk melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh inisial D  (Satpam MBG Mulyosari 2). Korban mengaku didekap, dipeluk, dan dicium secara paksa oleh pelaku. Alih-alih mendapatkan empati, korban justru diinterogasi dengan nada menyudutkan oleh Raka:

"Kenapa hari kemarin sesudah kejadian tidak langsung melapor? Pintu/dinding terbuat dari triplek, kalau didorong sudah pasti terbuka," ujar Raka, seolah meragukan trauma korban.

Pasca pelaporan tersebut, Mm justru menerima surat pemecatan. Padahal, saksi di lokasi (Darmi dan Narto) membenarkan kejadian tersebut, dan pelaku (D) pun telah mengakui perbuatannya. Pelanggaran Hukum dan Sanksi Pidana Kuasa Hukum korban, Alicia, menegaskan bahwa tindakan Kepala SPPG Mulyosari 2 tidak hanya melanggar etika, tetapi juga menabrak berbagai instrumen hukum nasional:

Pelanggaran Aturan Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan petunjuk pelaksanaan MBG poin 4.9.2 Huruf m (Halaman 82), Kepala SPPG secara eksplisit dilarang memberhentikan relawan secara sepihak. R diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power).

Tuntutan Keluarga dan Kuasa Hukum

Suami korban menyatakan kekecewaan mendalam atas kebijakan yang dianggap "melindungi predator dan menghukum korban" ini. Pihak korban menuntut:

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencopot Raka dari jabatannya karena gagal menciptakan lingkungan kerja yang aman dan melanggar kode etik organisasi.

Kepolisian Resor Lampung Timur untuk segera memproses laporan pidana terhadap D (pelaku pelecehan) dan memeriksa Raka atas dugaan penghalangan keadilan (obstruction of justice). Rehabilitasi Nama Baik dan pengembalian hak-hak Mm sebagai relawan sesuai dengan asas kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

"Kami tidak akan diam. Negara ini negara hukum, bukan milik penguasa lokal yang bisa memecat orang karena mereka berani bicara jujur tentang kejahatan seksual." Tegas Alicia, Kuasa Hukum Korban. (*)

TMMD ke-127 Banyuasin Ditutup, Danrem 044/Gapo : Wujud Nyata Gotong Royong TNI dan Rakyat

     

REFORMASI-ID | Sumsel, Banyuasin – Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud menghadiri Upacara Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-127 TA. 2026 di Lapangan SMP Negeri 3 Desa Wonosari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis tersebut, dihadiri oleh unsur Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Pangdam II/Sriwijaya menyampaikan bahwa program TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah serta masyarakat guna mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini juga sejalan dengan tema TMMD ke-127 TA. 2026 yaitu “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa.” Pangdam juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat yang telah bersama-sama menyukseskan pelaksanaan TMMD di wilayah Kodim 0430/Banyuasin.

Sementara itu, Danrem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan bahwa keberhasilan TMMD tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak dan partisipasi aktif masyarakat.

“TMMD menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kegiatan ini kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun desa,” ujar Danrem.

Program TMMD diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. (Mdn)

Pastikan Arus Lalin Lancar, Korsabhara Baharkam Polri Terjunkan Personel di Simpang UI hingga Cikeas

     


REFORMASI-ID | Depok -  Guna memastikan kelancaran aktivitas masyarakat di pagi hari, Personel Detasemen Perintis Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (Gatur) dan patroli dialogis di sejumlah titik krusial di wilayah Depok dan sekitarnya, Rabu (11/03/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB ini menyasar beberapa lokasi yang dikenal memiliki intensitas kendaraan tinggi. Langkah antisipatif ini merupakan bentuk pelayanan prima Polri dalam memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan serta mencegah terjadinya kemacetan pada jam sibuk.

Berdasarkan laporan pelaksanaan tugas, sejumlah titik yang menjadi fokus pengaturan lalu lintas meliputi:
Simpang PAL
Simpang Perempatan Gunadarma
Simpang Universitas Indonesia (UI)
Simpang Leuwinanggung
Simpang Perempatan Cikeas

Area Depan Gerbang Korsabhara
Selain melakukan pengaturan arus kendaraan di persimpangan jalan, personel juga melaksanakan Patroli Dialogis Jalan Kaki di daerah Pengadegan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat, memantau situasi keamanan lingkungan secara mendalam, serta memberikan rasa aman bagi pejalan kaki maupun warga sekitar.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri dalam keterangannya menyampaikan bahwa penempatan personel di ploting yang telah ditentukan merupakan bagian dari komitmen rutin Korps Sabhara dalam menjaga ketertiban umum.

"Personel kami hadir di lapangan lebih awal untuk memastikan masyarakat dapat memulai aktivitasnya tanpa terkendala hambatan lalu lintas. Kehadiran fisik Polri di tengah masyarakat, baik melalui gatur maupun patroli dialogis, adalah kunci stabilitas Kamtibmas," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di titik-titik pengaturan terpantau aman, tertib, dan terkendali.

Operasi Ketupat 2026: Kolaborasi Lintas Kementerian Integrasikan Rekayasa Lalu Lintas dan Strategi Tol Fungsional

     



REFORMASI-ID | Jakarta - Pemerintah memprediksi arus mudik Lebaran 2026 akan melibatkan sedikitnya 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Menanggapi skala pergerakan massa yang masif tersebut, Polri secara resmi meluncurkan Operasi Ketupat 2026 yang melibatkan 161.243 personel gabungan dari berbagai instansi terkait.

Dalam pemaparannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa strategi rekayasa lalu lintas telah disusun secara matematis berdasarkan data traffic counting secara real-time. Melalui Kebijakan seperti one way, contra flow, dan ganjil-genap pada ruas jalan tol maupun ruas jalan non tol, kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi rasio volume kendaraan agar tetap di bawah ambang batas kemacetan. Sebagaimana penegasan Wakapolri dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Rabu (11/3)

"Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral yang sangat ketat. Kami akan menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur tol maupun arteri dengan indikator yang terukur. Setiap kebijakan akan kami sosialisasikan kepada publik paling lambat dua jam sebelum eksekusi agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan perjalanan mereka." 

Sisi teknis kepolisian diperkuat dengan dukungan masif dari sektor infrastruktur. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan pengamanan berupa jalur fungsional untuk mengurai titik-titik jenuh.

"Kami menyiagakan 10 ruas tol fungsional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk memecah arus. Selain itu, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon tarif tol hingga 30% dan diskon tiket transportasi umum untuk mendorong distribusi pemudik agar tidak menumpuk di waktu puncak," ungkap AHY.

Selain fokus pada kelancaran arus, Operasi Ketupat 2026 juga menitikberatkan pada aspek keselamatan jiwa. 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu serta akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan darurat dan bengkel siaga. Pemerintah mengimbau agar para pemudik memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman.

Dengan sinergi antar Kementerian Lembaga ini, Operasi Ketupat 2026 diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik tahun ini menjadi  aman dan nyaman.

Mudik Lebaran 2026: Polri Kerahkan 161 Ribu Personel, Layanan Darurat 110 Jadi Kunci Respons Cepat bagi Pemudik

     


REFORMASI-ID  | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat. Dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3), Polri mengumumkan pengerahan besar-besaran personel serta penguatan layanan darurat 110 sebagai garda terdepan respons cepat bagi masyarakat.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menyampaikan bahwa Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik di seluruh Indonesia. Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga perayaan Idul Fitri.

Selain kekuatan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan, yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang dan setelah Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti one way atau contraflow, tetapi juga mengedepankan transformasi layanan publik melalui digitalisasi respons darurat.

“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam Press Conference Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 dan Pengamanan Nasional di Kantor Staf Presiden, Rabu (11 Maret 2026).

Ia menjelaskan bahwa layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan. Dalam situasi darurat di jalur mudik—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda maupun Polres terdekat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi kedaruratan di tengah mobilitas tinggi saat mudik Lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, lanjutnya, juga menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan guna memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.

Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor tersebut menandai babak baru dalam manajemen mudik nasional yang mengedepankan ekosistem responsif. Sistem ini memungkinkan setiap kendala pemudik dapat terdeteksi lebih cepat, diproses secara real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.

Melalui pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.

Badai Kritik MBG Memuncak, Dugaan Mark-Up Dapur Miftahul Huda Mencuat — Diamnya Camat Labuhan Ratu Disorot

     

REFORMASI-ID | Lampung Timur — Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 2 Desa Raja Basa Lama kembali menguat. Menu yang diterima siswa pada Selasa, 10 Maret 2026 memicu pertanyaan serius dari para wali murid terkait kesesuaian antara kualitas makanan dan anggaran program. Rabu, 11/03/2026.

Sorotan tajam kembali mengarah pada dapur MBG Miftahul Huda di Dusun Setia Batin, Desa Raja Basa Lama. Kec.labuhan Ratu lampung timur, Menu yang dibagikan kepada siswa disebut hanya berupa chicken, puding, dan buah jeruk. Bagi sebagian orang tua, jenis dan porsi makanan tersebut dinilai jauh dari gambaran menu bergizi yang diharapkan dari program pemerintah.

“Kalau melihat menunya, kami sebagai orang tua menduga nilainya tidak sampai Rp10.000. Ini yang membuat kami mulai mempertanyakan apakah anggaran program benar-benar digunakan sebagaimana mestinya,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Di tengah perbincangan yang berkembang, bahkan mulai muncul dugaan di kalangan masyarakat adanya praktik mark-up dalam penyediaan menu MBG, meskipun hal tersebut tentu membutuhkan klarifikasi resmi dan pemeriksaan dari pihak berwenang.

Keluhan yang kembali muncul ini membuat sebagian wali murid menilai bahwa persoalan yang pernah disorot sebelumnya sepertinya akan terus terjadi,ketika pemerintah pemangku wilayah diam tanpa ada keperduliannya.

Tim jurnalis  telah berupaya menghubungi via whatshap pihak dapur melalui akuntan berinisial FAI untuk meminta penjelasan terkait keluhan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

Di tengah derasnya kritik publik, perhatian juga mengarah pada sikap Camat Labuhan Ratu yang hingga kini dinilai belum terlihat mengambil langkah terbuka seperti melakukan pengecekan langsung ataupun memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Bagi sebagian warga, diam yang berkepanjangan justru memantik pertanyaan baru. Terlebih ketika persoalan yang dipertanyakan berkaitan dengan program yang menggunakan anggaran publik serta menyangkut kebutuhan gizi anak-anak sekolah.

“Kalau di wilayah lain camatnya cepat turun ketika ada keluhan masyarakat, di sini justru belum terlihat langkah yang jelas. Wajar kalau publik mulai menagih peran pemimpin wilayah,” kata salah satu wali murid.

Situasi ini membuat masyarakat berharap pihak kecamatan bersama instansi terkait segera melaksanakan tugas dan fungsinya,melakukan inspeksi mendadak dan evaluasi terbuka terhadap dapur penyedia MBG.

Sebab bagi masyarakat, ketika program yang menggunakan anggaran publik menuai kritik sementara pengawasan tidak terlihat, Wajar jika ruang kecurigaan terhadap pemangku kebijakan meluas  di tengah masyarakat.

“Programnya bagus dan kami mendukung. Tapi kalau keluhan terus muncul sementara pejabat wilayah (camat labuhan ratu)masih terlihat diam, wajar jika publik mulai mempertanyakan dan menduga apa yang sebenarnya terjadi,atau mungkin ada transaksi gelap.? pungkas salah satu wali murid. (*)

Jaga Kekhusyukan Ramadan, Detasemen Perintis Baharkam Polri Tebar Personel di Titik Rawan Jakarta

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Guna memastikan ibadah puasa masyarakat berjalan aman dan nyaman, Detasemen Perintis Korsabhara Baharkam Polri menggelar patroli skala besar bertajuk Sahur On The Road (SOTR) di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Rabu (11/03/2026) dini hari.

Sebanyak 36 personel yang terbagi dalam tiga regu di bawah pimpinan Ipda Diky Kurniawan menyisir berbagai titik strategis di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Patroli yang dimulai pukul 03.00 WIB ini difokuskan pada pencegahan gangguan kamtibmas seperti tawuran warga dan balap liar yang kerap meresahkan saat waktu sahur.

Tak hanya sekadar memantau keamanan, personel di lapangan juga mengedepankan pendekatan humanis. Di wilayah Cilandak, personel Regu 1 sigap membantu seorang pengendara motor yang mengalami mogok di tengah jalan. Sambil memberikan bantuan teknis, petugas juga menyelipkan imbauan agar pengendara tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

"Kami hadir bukan hanya untuk mengawasi, tapi juga melayani. Memberikan rasa aman saat masyarakat beraktivitas sahur adalah prioritas kami," ujar Ipda Diky Kurniawan dalam laporannya.

Patroli intensif dilakukan di area-area krusial seperti Manggarai (Tebet), Tebet, hingga kawasan Menteng. Di Pos Pantau Taman Dakocan Manggarai, personel disiagakan penuh untuk mengantisipasi gesekan antar kelompok pemuda. Sementara itu, di wilayah Jakarta Selatan seperti TB Simatupang dan Lenteng Agung, petugas fokus membubarkan kerumunan yang berpotensi melakukan balap liar.

Pemeriksaan preventif juga dilakukan secara selektif. Di Jl. Letjen M.T. Haryono, petugas sempat memeriksa pengendara dengan barang bawaan mencurigakan guna memastikan tidak adanya senjata tajam atau barang terlarang lainnya yang masuk ke wilayah pemukiman.

Hingga fajar menyingsing, dilaporkan situasi di seluruh titik pantau dalam keadaan aman dan terkendali. Tidak ditemukan adanya aksi tawuran maupun balap liar yang mengganggu ketertiban umum.

Meski demikian, Polri tetap menyoroti tingginya mobilitas masyarakat dan adanya kelompok konvoi yang masih memerlukan pengawasan intensif. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas keamanan yang optimal selama bulan suci Ramadan.

Perkuat Keamanan Obvitnas, Dirpamobvit Baharkam Polri Dorong Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan di PT Timah Tbk

     


REFORMASI-ID | Pangkal Pinang - Dalam upaya mengamankan aset strategis negara dan memperbaiki tata kelola pertambangan, Korps Sabhara Baharkam Polri bersama PT Timah Tbk menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tata Kelola Pertambangan Timah” di Graha Timah, Pangkal Pinang, Selasa (10/3/2026).

Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri S.IK., M. PSDM, hadir sebagai narasumber utama untuk memaparkan strategi pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) berbasis risiko. Dalam arahannya, Polri menekankan bahwa pengamanan tambang di era modern tidak lagi hanya mengandalkan penjagaan fisik, melainkan integrasi antara teknologi, regulasi, dan pendekatan sosiologis.

“Kami mendorong PT Timah Tbk untuk sepenuhnya mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Ini adalah kunci untuk meminimalisir human error dan memastikan respon cepat terhadap gangguan kamtibmas,” ujar Dirpamobvit di hadapan jajaran direksi PT Timah Tbk dan pejabat utama Polda Kep. Babel.

Selain aspek manajemen, FGD ini juga menyoroti penegakan hukum di sektor pertambangan. Narasumber dari Bareskrim Polri menegaskan komitmen Polri dalam memberantas tambang ilegal yang menjadi akar permasalahan pidana di wilayah Bangka Belitung. Menariknya, Polri kini mengedepankan paradigma Restorative Justice dalam penegakan hukum ekonomi, yang lebih fokus pada pemulihan ketimbang sekadar pemidanaan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiantoro, serta pemangku kepentingan dari TNI (Danrem 045, Danlanal), BIN, dan jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung. Melalui sinergi lintas sektoral ini, diharapkan tata kelola pertambangan timah kedepan menjadi lebih transparan, aman, dan memberikan kontribusi maksimal bagi negara

Jelang Lebaran, Kapolri Salurkan Tali Asih dan Sembako kepada Personel Polri

     



REFORMASI-ID | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menyalurkan tali asih kepada personel Polri dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Polri kepada seluruh personel yang selama ini telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas negara.

Karo Watpers SSDM Polri, Budhi Herdi Susianto, mengatakan kegiatan penyerahan paket sembako tersebut merupakan bagian dari kepedulian Kapolri terhadap kesejahteraan anggota dan pegawai di lingkungan Mabes Polri menjelang hari raya.

“Pada hari ini dalam rangka kegiatan distribusi paket sembako yang diperuntukkan bagi anggota dan ASN Mabes Polri oleh Bapak Kapolri guna menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 M/1447 H. Sebagai wujud perhatian pimpinan atas dedikasi dan pengabdian rekan-rekan sekalian,” ujar Brigjen Pol Budhi.

Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri dalam menyambut Idul Fitri bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan.

Dalam kegiatan tersebut, total paket sembako yang didistribusikan mencapai 38.268 paket dengan rincian 29.960 paket untuk anggota Polri, 2.752 paket untuk PNS Polri, 107 paket untuk PPPK Polri, 1.189 paket untuk anggota BKO Polri, serta 4.260 paket untuk pegawai harian lepas (PHL) Polri.

Sementara sisanya akan disalurkan kepada para purnawirawan Polri, warakawuri, serta masyarakat sekitar di lingkungan Mabes Polri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi personel Polri beserta keluarga, meningkatkan rasa kebersamaan, serta memperkuat solidaritas dan semangat pengabdian anggota Polri dalam melaksanakan tugas.

Lompatan Besar Polri: Hidupkan Riset dan Kolaborasi Pentahelix dari Aceh hingga Papua

     


REFORMASI-ID  | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menorehkan catatan sejarah baru dalam transformasi institusinya. Tepat pada Selasa, 10 Maret 2026, Polri resmi meresmikan tahap ketiga operasionalisasi 7 dari 16 Pusat Studi Kepolisian yang berkedudukan di bawah naungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) antara lain:
1. Pusat Studi Teknologi Kepolisian, yang dikepalai oleh Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H.
2. Pusat Studi Forensik Kepolisian, yang dikepalai oleh Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Petrus R. Golose
3. Pusat Studi Internasional Kepolisian, yang dikepalai oleh Irjen Pol. Dr. dr. Asep Herdradiana, Sp.An-TI., Subsp.T.I.(K)., M. Kes.
4. Pusat Studi Keamanan Nasional, yang dikepalai oleh Prof. Muradi, M.Si., M.Sc., Ph.D.
5. Pusat Studi PPA, yang dikepalai oleh Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si.
6. Pusat Studi Keadilan Restoratif & Transformasi Konflik, yang dikepalai oleh Andrea H. Poeloengan, S.H., M.Hum., MTCP.
7. Pusat Studi Intelijen Kepolisian, yang dikepalai oleh Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko, S.I.K., M.H.

Kemudian untuk 9 pusat studi kepolisian lain yang sudah diresmikan pada tahun 2025, sebagai berikut:
1. Pusat Studi Polmas
2. Pusat Studi Anti Korupsi
3. Pusat Studi Terorisme
4. Pusat Studi Ilmu Kepolisian
5. Pusat Studi Kamsel Lantas
6. Pusat Studi Siber
7. Pusat Studi SDM
8. Pusat Studi Pasifik Oseania
9. Pusat Studi Kehumasan Polri

Peresmian ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Polri tidak lagi hanya mengandalkan tindakan taktis dan teknis di lapangan. Sebagaimana penyampaian Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dalam acara peresmian Pusat Studi Kepolisian (10/03/2026)

“Diharapkan dengan peresmian 16 Pusat Studi Kepolisian ini dengan bidang keilmuan masing-masing, pusat studi kepolisian ini menjadi wadah riset dan diskusi akademik terkait pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia”

Hal tersebut menjadi bukti bahwa Polri kini secara sadar bergerak menuju penguatan intelektual melalui paradigma berbasis bukti (Evidence Based Policy)  yakni sebuah pendekatan kepolisian yang mendasarkan setiap kebijakan dan tindakan pada bukti-bukti ilmiah serta riset yang mendalam.

Kolaborasi Pentahelix: Dari Aceh hingga Maluku. Strategi besar yang diusung Polri kali ini melibatkan kolaborasi Pentahelix, yang menempatkan dunia akademis sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan negara. Ekspansi intelektual ini tidak hanya berpusat di Jakarta, melainkan telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia demi menjaring perspektif lokal yang beragam. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 8 dari 77 Pusat Studi Kepolisian di PTN/PTS yang sudah meresmikan Pusat Studi Kepolisian, di antaranya:
1. Universitas Syiah Kuala 
2. Universitas Negeri Sebelas Maret 
3. Universitas Pattimura 
4. Universitas Muhammdiyah Karanganyar 
5. Universitas Islam Sultan Agung
6. Universitas Negeri Semarang
7. Universitas Bangka Belitung
8. Universitas Jenderal Soedirman
Keberadaan pusat-pusat studi di daerah ini diharapkan mampu membedah tantangan keamanan spesifik di tiap wilayah dengan pisau analisis akademis yang tajam. Selain itu, masih terdapat 69 PTN/PTS yang tengah memasuki tahap penandatanganan kerja sama (PKS)  yang membentang dari Aceh hingga Papua. Dengan diresmikannya pusat-pusat studi ini, Polri berharap budaya ilmiah dapat mendarah daging di tubuh institusi, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui uji publik dan kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wakapolri Resmikan Pusat Studi Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo di PTIK: Simbol Penghormatan dan Fondasi Kebijakan Berbasis Data

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Nama besar Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo kini resmi terpatri sebagai ruh intelektual di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) melalui peresmian Pusat Studi Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dalam rangkaian acara peluncuran pusat-pusat studi kepolisian di PTIK, Selasa (10/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penamaan gedung pusat studi tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengingat bagi seluruh insan Polri terhadap kontribusi besar Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo dalam sejarah bangsa.

“Melalui pemilihan nama Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo sebagai gedung pusat studi kepolisian, diharapkan dapat mengilhami seluruh personel Polri atas semangat dan jasa-jasa beliau sebagai founding father Indonesia dan sebagai salah satu pendiri PTIK Lemdiklat Polri,” ujar Wakapolri.

Bangunan ini merepresentasikan apresiasi mendalam terhadap jasa Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo sebagai pelopor pemikiran hukum Indonesia yang mengintegrasikan nilai hukum dengan kearifan lokal dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Warisan pemikiran tersebut menjadi inspirasi utama dalam pengembangan pusat studi kepolisian di lingkungan PTIK.

Penamaan gedung ini juga memiliki makna strategis yang melampaui aspek seremonial. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus mentransformasi pola pikir anggota agar semakin kritis, analitis, dan visioner dalam menjawab berbagai tantangan keamanan modern yang semakin kompleks.

Pada gedung ini telah diresmikan 16 Pusat Studi Kepolisian dengan spesialisasi keilmuan yang beragam, antara lain:
1. Pusat Studi Polmas
2. Pusat Studi Anti Korupsi
3. Pusat Studi Terorisme
4. Pusat Studi Ilmu Kepolisian
5. Pusat Studi Kamsel Lantas
6. Pusat Studi Siber
7. Pusat Studi SDM
8. Pusat Studi Pasifik Oseania
9. Pusat Studi Kehumasan Polri
10. Pusat Studi Teknologi Kepolisian
11. Pusat Studi Forensik Kepolisian
12. Pusat Studi Internasional Kepolisian
13. Pusat Studi Keamanan Nasional
14. Pusat Studi PPA
15. Pusat Studi Keadilan Restoratif dan Transformasi Konflik
16. Pusat Studi Intelijen Kepolisian

Melalui pendekatan interdisipliner, pusat-pusat studi ini diharapkan menjadi motor penggerak inovasi kepolisian sekaligus ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Spesialisasi bidang kajian tersebut akan memperkuat kapasitas Polri dalam menghadapi tantangan era digital serta dinamika sosial yang terus berkembang.

Ke depan, Gedung Pusat Studi Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo diproyeksikan menjadi think-tank strategis Polri dalam merumuskan kebijakan di bidang hukum dan keamanan. Melalui riset yang mendalam dan terukur, Polri berkomitmen memastikan setiap kebijakan yang diambil berpijak pada data, ilmu pengetahuan, dan nilai keadilan, sejalan dengan semangat transformasi institusi menuju Polri yang presisi, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Perkuat Kebijakan Berbasis Data, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo Rilis Dua Buku

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Di tengah tantangan era digital dan dinamika geopolitik yang kian kompleks, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan komitmennya dalam membangun Ilmu Kepolisian berbasis riset dan data melalui peluncuran dua karya literatur yakni buku ke-39 hasil karya beliau dengan judul "Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi". Selain itu, Wakapolri bersama tokoh-tokoh besar dan akademisi kepolisian seperti Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko, hingga Komjen Pol (P) Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel menulis buku berjudul "Prosiding Pusat Studi Kepolisian".

Sebagaimana penyampaian Wakapolri dalam acara peresmian Pusat Studi Kepolisian di PTIK Lemdiklat Polri Selasa, 10 Maret 2026

“Kedua buku ini membuktikan bahwa hasil penelitian akademik dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan kepolisian yang akurat dan berbasis data sehingga memastikan setiap langkah Polri dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah”

Buku "Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi" merupakan catatan perjalanan kedinasan yang menawarkan visi pengelolaan SDM yang maju berkaitan dengan membentuk personel Polri yang profesional dan berintegritas. Intisari buku ini menekankan pada penggunaan pendekatan saintifik dan alat modern sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu poin utamanya adalah optimalisasi ekosistem digital melalui "Satu Data SDM" guna memastikan layanan yang transparan dan accessible bagi seluruh personel.

Sementara itu, buku Prosiding Pusat Studi Kepolisian memiliki intisari sebagai sarana pengenalan Ilmu Kepolisian modern sehingga membawanya keluar dari eksklusivitas internal. Dengan begitu, Ilmu Kepolisian dapat berkembang menjad ilmu pengetahuan yang terbuka dan diakui secara nasional maupun internasional. Di dalam buku ini, terdapat penyampaian visi strategis pengembangan pusat studi kepolisian sebagai wadah pengembangan ilmu kepolisian dan evaluasi perkembangan pusat studi kepolisian

09 Maret 2026

Permudah Akses Warga dan Pelajar, Danrem 044/Gapo Ikuti Launching 200 Jembatan Garuda

     


REFORMASI-ID | SUMSEL, OKU – Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M. mengikuti kegiatan Launching 200 Jembatan Garuda yang dilaksanakan secara terpusat melalui video conference, bertempat di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kapok Sahli Kodam II/Sriwijaya Brigjen TNI Junaidi, Aster Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Nandar, Kasi Log Kasrem 044/Gapo Letkol Czi Rizal Desriansyah, Kasi Ter Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf T. Yopie Hutasoit, serta unsur Forkopimda Kabupaten OKU, di antaranya Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah, Dandim 0403/OKU Letkol Inf Yusuf Winarno, Kapolres OKU yang diwakili Kabag Log AKP Juli, Kajari OKU Rudhy Purhusip, dan Ketua Pengadilan Negeri OKU Elvin Adrian.

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa pembangunan jembatan, termasuk jembatan gantung, merupakan wujud kerja nyata pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat serta mempermudah akses pendidikan. Presiden juga menginstruksikan TNI dan Polri, khususnya satuan Batalyon Zeni dan Brimob, untuk turun langsung mempercepat pembangunan jembatan di wilayah pedesaan.

Menurut Presiden, pembangunan jembatan merupakan bagian penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah, mendukung sektor pariwisata, serta mempermudah akses masyarakat menuju berbagai daerah.

Sementara itu, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud mengungkapkan bahwa program pembangunan Jembatan Garuda bertujuan untuk membangun jembatan gantung yang fungsional di wilayah-wilayah terpencil guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Program ini bertujuan membuka akses masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu menghubungkan wilayah yang selama ini terpisah oleh Sungai Ogan. Selain itu, jembatan tersebut juga akan mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta memperlancar pengangkutan hasil pertanian para petani.

“Semoga jembatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjadi berkah bagi kita semua,” harap Danrem.

Usai mengikuti video conference, Danrem 044/Gapo bersama Forkopimda melaksanakan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya Jembatan Gantung Garuda sehingga secara resmi dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Danrem juga meninjau langsung kondisi jembatan gantung yang baru saja diresmikan tersebut.

Kegiatan launching Jembatan Garuda juga diisi dengan pemberian tali asih kepada masyarakat berupa paket sembako sebagai bentuk kepedulian kepada warga sekitar. (Mdn)

Pimpin Rakor Lintas Sektoral, Kapolda: Perkuat Sinergi Nasional Pengamanan Idul Fitri 1447 H.

     

REFORMASI-ID | Lampung – Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Senin (9/3/2026).

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara Polri, TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait dalam mengamankan mobilitas masyarakat selama momentum Lebaran.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri merupakan operasi kemanusiaan berskala nasional yang menuntut kesiapan menyeluruh, baik dari sisi pengamanan kamtibmas, pengaturan lalu lintas, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

“Pengamanan Idul Fitri bukan hanya tugas Polri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Lebaran dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Kapolda Lampung dalam arahannya.

Dalam rakor tersebut Kapolda paparkan berbagai langkah strategis pengamanan yang difokuskan pada pengendalian arus mudik dan balik, pengamanan pusat keramaian masyarakat, serta pengawasan terhadap objek vital nasional di wilayah Provinsi Lampung.

Tercatat sebanyak 4 pelabuhan, 3 bandara, 15 stasiun, 16 terminal, 209 objek wisata, 3.832 masjid, serta 2.276 lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri menjadi titik prioritas pengamanan selama periode operasi Lebaran.

"Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polda Lampung akan mendirikan sebanyak 93 pos pengamanan yang terdiri dari 57 Pos Pengamanan, 19 Pos Pelayanan, 1 Pos Terpadu, serta 16 Posko Bencana yang tersebar di berbagai titik strategis jalur mudik," sebut Kapolda.

Berdasarkan analisis dan pemetaan yang dilakukan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 13 hingga 17 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 24 hingga 28 Maret 2026.

Menurut Kapolda Lampung, sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, Pelabuhan Bakauheni menjadi salah satu fokus utama pengamanan. Berdasarkan data kesiapan dari KSOP dan ASDP, pelabuhan tersebut memiliki kapasitas parkir hingga 6.919 kendaraan kecil dengan daya angkut mencapai 31.986 kendaraan per hari yang didukung oleh puluhan armada kapal penyeberangan.

Selain itu jelasnya, disiapkan pula sejumlah pelabuhan alternatif seperti PT Bandar Bakau Jaya (BBJ), PT Wika Beton, serta PT Sumur Makmur Abadi (SMA) sebagai langkah kontinjensi untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus mudik maupun balik.

"Rakor juga membahas langkah mitigasi terhadap potensi bencana dan kecelakaan laut di wilayah Selat Sunda, termasuk kesiapan personel SAR, kapal patroli, ambulans, hingga dukungan helikopter untuk operasi evakuasi darurat," tutur Kapolda.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, akan diterapkan skema rekayasa lalu lintas serta pemanfaatan buffer zone atau kantong parkir di sejumlah titik strategis di jalur tol maupun jalur arteri menuju Pelabuhan Bakauheni.

"Melalui rakor lintas sektoral ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kesiapan operasional guna memastikan penyelenggaraan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H di wilayah Provinsi Lampung berjalan aman, lancar, dan kondusif," tutup Kapolda. (Mdn)

Polri Perkuat Sinergi Lintas Lembaga, Kedepankan Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Konflik Agraria

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus menjamin hak asasi masyarakat, Polri menghadiri Launching dan Diskusi Publik Kajian Penanganan Konflik Agraria di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Auditor Sispamobvitnas Utama TK II Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. E. Zulpan, S.I.K., M.Si., menekankan bahwa penanganan sengketa lahan memerlukan instrumen yang tepat agar tidak menghambat pembangunan nasional.

Sebagai pejabat di lingkungan Baharkam Polri, Brigjen Pol. E. Zulpan menggarisbawahi pentingnya peran Sispamobvitnas (Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional) dalam memitigasi potensi konflik di area strategis. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga antara kementerian (ATR/BPN, ESDM, Kehutanan) dengan Polri adalah kunci utama.

"Polri berkomitmen penuh untuk hadir sebagai penengah yang adil. Melalui sistem pengamanan objek vital yang terintegrasi, kita ingin memastikan bahwa operasional investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat maupun legalitas kepemilikan tanah," ujar Brigjen Pol. Dr. E. Zulpan di sela-sela diskusi.

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan Polri saat ini jauh lebih mengedepankan sisi preventif. "Penanganan konflik agraria oleh Polri dilakukan melalui pendekatan pemeliharaan keamanan dan penyelesaian damai. Namun, jika ada pelanggaran hukum, Polri akan bertindak profesional dan berkeadilan," tegasnya.

Diskusi yang juga dihadiri oleh kementerian terkait, Kompolnas, KSP, hingga organisasi lingkungan seperti WALHI dan Greenpeace ini, membedah akar masalah mulai dari tumpang tindih izin hingga sengketa lahan adat.

Hasil kajian ini diharapkan menjadi kompas bagi personel Polri di lapangan dalam mengambil tindakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.

Dengan peluncuran kajian ini, Polri optimis dapat menurunkan tensi konflik agraria di berbagai daerah, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi aset-aset strategis negara yang masuk dalam kategori Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Bupati Lampung Salurkan Bantuan Korban Banjir di Perumahan Griya Anugrah 4 Desa Marga Agung

     


REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Perumahan Griya Anugrah 4, Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (09/03/2026).

Bantuan berupa beras tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak banjir yang terjadi pada Jumat (07/03/2026). Penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tersebut diwakili oleh Camat Jati Agung, Rizwan Efendi, bersama jajaran pemerintah kecamatan setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Jati Agung menyampaikan pesan dan rasa prihatin dari Bupati Lampung Selatan Bapak Egi di 8 desa di kecamatan Jati Agung yang terdampak banjir terdiri dari desa Margo lestari, Marga Agung, Way Hui, Jatimulyo, Karang Anyar, Karang Sari, Fajar Baru, Gedung Harapan atas musibah banjir yang menimpa warga khususnya Desa Marga Agung.

“Alhamdulillah, Bapak Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa duka dan keprihatinan atas musibah banjir yang dialami warga Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir,” ujar Rizwan Efendi kepada media

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus berupaya hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warganya.

Sementara itu, salah satu warga Perumahan Griya Anugrah 4 yang terdampak banjir, Eva, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas bantuan yang diberikan.

“Kami warga Perumahan Griya Anugrah 4 Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, serta Camat Jati Agung Rizwan Efendi beserta jajaran yang telah memberikan bantuan beras kepada warga yang terdampak banjir,” ujar Eva kepada media 

Menurut warga, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini masih berupaya memulihkan kondisi pascabanjir yang sempat merendam kawasan permukiman mereka.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan terus melakukan langkah-langkah penanganan serta upaya pencegahan agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang dengan cara menormalisasi kali yang ada.(*)

Ratusan Takjil Ludes dalam Hitungan Menit di Aksi Sosial AMMCI Bogor

     


Reformasi-ID, Bogor — Aksi berbagi takjil yang digelar Asep Motor Mobil Club Indonesia (AMMCI) PD Bogor bersama Paguyuban Asep Dunia (PAD) mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sebanyak 400 paket takjil yang dibagikan pada Minggu, 8 Maret 2026 di Jalan Raya Bubulak, Bogor, ludes dalam waktu kurang dari lima menit.

Kegiatan sosial ini menjadi aksi perdana AMMCI di bulan suci Ramadan tahun ini. Ratusan paket takjil dibagikan kepada para pengguna jalan serta warga sekitar yang melintas di lokasi kegiatan.

Pantauan di lapangan, tidak hanya pengendara yang menerima takjil gratis tersebut. Sejumlah warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia, juga ikut mendatangi lokasi pembagian untuk mendapatkan paket berbuka puasa.

Ketua panitia kegiatan, Asep Sopian yang dikenal dengan sapaan Asep Santri atau Asep Ikan, mengatakan bahwa total paket takjil yang disiapkan dalam kegiatan tersebut mencapai ratusan paket.

“Hari ini ada 400 paket takjil yang kami bagikan kepada masyarakat,” ujarnya. Asep Sopian juga diketahui menjabat sebagai Ketua O1 Bogor.

Kegiatan bakti sosial ini turut dihadiri Ketua Umum AMMCI, Asep Hidayat yang akrab disapa Asep Kaca. Selain itu, hadir pula perwakilan DPW Paguyuban Asep Dunia dari wilayah Depok, Bogor, Cianjur, dan Sukabumi yang ikut memeriahkan kegiatan.

Ketua PW PAD, Asep Zaenal Umami (Asep ZU), menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi.

“Ini merupakan ajang silaturahmi bagi kami semua,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Pembina Paguyuban Asep Dunia, Asep Saputra. Ia menuturkan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Di bulan Ramadan ini kami mengadakan berbagai kegiatan sosial, salah satunya berbagi takjil kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum AMMCI Asep Hidayat juga terlihat memberikan arahan kepada panitia untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan lancar. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua PAD Kabupaten Bogor Asep Saepulloh, Pembina PAD Kabupaten Bogor Asep Turmuji, serta para anggota beserta keluarga yang ikut memeriahkan kegiatan berbagi di bulan Ramadan tersebut.

Sidak Pasar Modern, Polda Lampung Cek Harga dan Stok Pangan

     


REFORMASI-ID | LAMPUNG - Tim Satgas Pangan Polda Lampung bersama sejumlah instansi melakukan inspeksi mendadak di pasar modern Bandar Lampung, Minggu (8/3/2026). Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas harga, serta keamanan pangan bagi masyarakat.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB tersebut menyasar dua lokasi utama, yakni Supermarket Superindo Sukabumi dan Gudang Bulog Campang Raya. Tim melakukan pengecekan langsung terhadap harga bahan pokok serta kondisi stok beras.

Sidak gabungan itu dipimpin Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dr. I Gusti Ketut Astawa. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Satgas Saber Pangan Lampung, Bulog, serta Tim Satgas Pangan Polda Lampung.

Di Supermarket Superindo Sukabumi, petugas melakukan pengawasan terhadap harga sejumlah komoditas utama. Di antaranya cabai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, gula hingga telur.

Sementara itu di Gudang Bulog Campang Raya, tim melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan stok beras. Langkah ini dilakukan guna memastikan cadangan pangan tetap aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Heri Rusyaman mengatakan kegiatan sidak ini merupakan bagian dari pengawasan terpadu untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan distribusi bahan pokok berjalan normal.

“Kami ingin memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar dan tidak ada pihak yang mencoba memainkan harga kebutuhan pokok di pasaran,” kata Heri Rusyaman.

Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan bersama instansi terkait guna mencegah potensi penimbunan maupun praktik spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat.

“Satgas Pangan bersama pemerintah daerah dan Bulog terus melakukan pemantauan di lapangan agar stok bahan pokok tetap tersedia dan harga tetap stabil,” ujarnya.

Heri menegaskan pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi atau perdagangan bahan pokok yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar.

“Jika ditemukan indikasi penimbunan atau permainan harga oleh oknum tertentu, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. (Hms/Mdn)

Hadirkan Rasa Aman di Tengah Malam, Personel Gabungan Polri Sambangi Warga Golf Residence Melalui Patroli Dialogis

     


REFORMASI-ID | Bogor - Dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah dan mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat, Subden C Detasemen Perintis Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan Patroli Dialogis Gabungan bersama Polsek Gunung Putri pada Minggu malam (08/03/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 21.00 WIB ini menyasar sejumlah titik strategis di wilayah Gunung Putri, di antaranya kawasan hunian Golf Residence Cibubur dan Asana Residence. Berbeda dengan patroli biasa, personel gabungan menggunakan kendaraan roda dua (KR2) yang dikombinasikan dengan jalan kaki masuk ke dalam area pemukiman warga.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri menyampaikan bahwa esensi dari patroli ini adalah metode "Dialogis". Petugas tidak hanya melintas, tetapi berhenti untuk berinteraksi langsung dengan warga maupun petugas keamanan lingkungan (Satpam).

“Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait gangguan Kamtibmas di lingkungan mereka. Kehadiran fisik Polri di tengah malam seperti ini bertujuan memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas,” ujar perwakilan Dirsamapta 

Dalam kesempatan tersebut, petugas menyampaikan beberapa poin penting kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi tindak kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) maupun pencurian rumah kosong.

Sinergi Pelaporan: Mengimbau warga agar tidak ragu segera melapor ke polsek terdekat atau melalui layanan pengaduan kepolisian jika menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari semboyan "Siap Terlihat dan Bermanfaat", di mana Polri berkomitmen hadir secara proaktif di tengah masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib. Hingga kegiatan berakhir, situasi di wilayah Golf Residence dan Asana Residence terpantau aman dan terkendali.

Ibu Rumah Tangga Gagalkan Pencurian Motor, Kapolsek Bekasi Barat Berikan Penghargaan

     


REFORMASI-ID  🇮🇩 | Kota Bekasi — Kapolsek Bekasi Barat AKP Dr. H. Wahyudi, SH., MH. memberikan piagam penghargaan, cenderamata, serta tali kasih kepada seorang ibu rumah tangga yang berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di lingkungan tempat tinggalnya.

Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan apel pagi anggota Polsek Bekasi Barat pada Senin (9/3/2026).

Aksi keberanian ibu rumah tangga tersebut terjadi pada Jumat (6/3/2026) di kawasan Kampung Setu RT 01 RW 02, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat. Saat itu, ia memergoki seorang pelaku yang diduga hendak melakukan pencurian sepeda motor di lingkungan rumahnya.

Dengan sigap, ibu tersebut berteriak meminta pertolongan warga sekitar sehingga pelaku gagal melancarkan aksinya dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Tindakan cepat tersebut dinilai mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan permukiman.

Kapolsek Bekasi Barat AKP Dr. H. Wahyudi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepolisian terhadap keberanian dan kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kami memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada warga yang berani dan peduli terhadap keamanan di lingkungannya. Kami berharap tindakan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk bersama-sama menjaga kamtibmas,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian atau aparat setempat guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas di lingkungan tempat tinggal.

Dengan adanya peran aktif masyarakat, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bekasi Barat dapat terus terjaga dengan baik.




Jaga Kamtibmas Ramadan, Detasemen Perintis Baharkam Polri Intensifkan Patroli SOTR di Jakarta

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, Detasemen Perintis Korsabhara Baharkam Polri menggelar patroli skala besar bertajuk Sahur On The Road (SOTR) di sejumlah titik rawan wilayah hukum Polda Metro Jaya, Senin (09/03/2026) dini hari.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 03.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Perwira Penanggung Jawab, Ipda Eko Hermanto, dengan mengerahkan 36 personel yang terbagi ke dalam tiga regu. Fokus utama patroli ini adalah melakukan langkah preventif terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Personel disebar ke titik-titik strategis yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya massa. Regu 1 menyisir kawasan Setiabudi hingga Pancoran, Regu 2 memantau wilayah Kebayoran dan Pesanggrahan, sementara Regu 3 fokus pada area Jagakarsa, Cilandak, hingga Mampang.

"Patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi tawuran antar kelompok, balap liar, serta tindakan kriminalitas seperti curanmor yang rawan terjadi di waktu dini hari," ujar Ipda Eko Hermanto dalam keterangannya.

Dalam pelaksanaannya, petugas di lapangan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga. Di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Tambak, petugas sempat memberhentikan pengendara yang melawan arus serta motor berboncengan tiga untuk diberikan imbauan tertib lalu lintas.

Bahkan di wilayah Cilandak, petugas mengamankan seorang pemuda yang tidak dapat menunjukkan surat kendaraan sebagai bentuk deteksi dini terhadap pelanggaran hukum. Selain penindakan, sisi humanis Polri juga terlihat saat personel membantu warga yang mengalami kendaraan mogok di tengah rute patroli.

Hingga fajar menyingsing, situasi di seluruh wilayah pantauan dilaporkan aman dan terkendali. "Hasil yang dicapai pagi ini adalah nihil tawuran dan nihil balap liar. Meski mobilitas masyarakat cukup tinggi dan masih ditemukan kelompok pemuda yang berkonvoi, tim di lapangan terus memberikan edukasi agar mereka segera kembali ke rumah masing-masing demi keselamatan," tambahnya.

Kegiatan rutin ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat Jakarta yang sedang melaksanakan sahur. Dengan kehadiran Polri di lapangan, diharapkan stabilitas keamanan tetap optimal sehingga masyarakat dapat beribadah dengan tenang.

Polri Fasilitasi Mediasi, Kasus Nabilah O'brien dan Zendhy Kusuma Berakhir Damai

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri memfasilitasi proses mediasi antara para pihak yang terlibat dalam perkara yang melibatkan N.O dan Z.K. Mediasi tersebut berlangsung di Kantor Bareskrim Polri pada Minggu (8/3/2026).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa langkah mediasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat dua proses peristiwa hukum yang saling berkaitan, yakni perkara yang ditangani di Polsek Mampang, Polres Jakarta Selatan, serta laporan yang berada di Bareskrim Polri. Oleh karena itu, Biro Wassidik Bareskrim Polri melakukan analisis mendalam guna menemukan penyelesaian terbaik.

“Berdasarkan pertemuan hari ini, seluruh pihak terkait telah hadir secara langsung, yakni Saudara Z beserta istrinya Saudari E, serta Saudari N.O dan Saudara K.D.H,” ujar Trunoyudo.

Dalam pertemuan tersebut, keempat pihak sepakat menempuh jalur damai yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, masing-masing pihak juga telah menandatangani pencabutan laporan polisi di unit penyidik yang menangani perkara mereka.

Selain penandatanganan berita acara mediasi dan pencabutan laporan, para pihak juga sepakat untuk menghapus konten di media sosial masing-masing sesuai dengan poin-poin kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Ia menuturkan bahwa langkah damai tersebut dilandasi semangat introspeksi diri, terlebih di bulan suci Ramadan yang identik dengan nilai silaturahmi dan saling memaafkan.

“Proyeksi ke depan dari hasil mediasi ini adalah untuk memberikan rasa keadilan yang seutuhnya bagi kedua belah pihak dan masyarakat luas,” jelasnya.

Dengan adanya kesepakatan damai serta pencabutan laporan dari seluruh pelapor, maka proses hukum dalam perkara tersebut dinyatakan selesai melalui mekanisme perdamaian.

Polri pun mengapresiasi sikap para pihak yang memilih menyelesaikan permasalahan secara musyawarah demi menjaga hubungan baik serta kondusivitas di masyarakat.

08 Maret 2026

Longsor TPST Bantargebang Menelan Korban Jiwa

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi longsor. Minggu, 08 Maret 2026.

Dalam peristiwa longsor tersebut petugas dan warga setempat berhasil mengevakuasi empat korban jiwa yang terdiri dari sopir truk sampah serta pemulung dan jumlah korban kemungkinan masih bisa bertambah.

Adapun empat korban yang sudah berhasil ditemukan diantaranya, Enda Widayanti (25) pemulung, Sumine (60) pemilik warung disekitar lokasi kejadian, Dedi Sutrisno (22) dan Irwan Suprihatin merupakan sopir truk sampah.

Sementara jenazah Enda dan Sumine dipulangkan ke kampung halamannya di Banten, sedangkan jenazah Dedi sudah dipulangkan ke Karawang dan jenazah Irwan yang baru ditemukan pada Minggu malam langsung dievakuasi.

Saat dikonfirmasi awak media, Ramli perwakilan  petugas SAR Jakarta menyampaikan proses pencarian korban masih terus berlanjut.

"Proses pencarian masih terus kami lanjutkan dengan menggunakan alat berat tambahan untuk percepat pencarian," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto saat dihubungi via telpon mengatakan ada sekitar tujuh truk sampah yang terdampak longsor.

"Ada sekitar tujuh truk yang terdampak longsor di TPST Bantargebang, dua truk masih tahap evakuasi," ucapnya.

"Seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) korban yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan bagi yang mengalami luka pengobatan akan ditanggung pemerintah," tambahnya.

Lanjutnya, untuk pemulung dan pemilik warung yang statusnya bukan PJLP akan diberikan santunan sosial.

Asep juga memaparkan akan menata ulang zona buangan sampah agar lebih aman dan stabil.

"Pemrov Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan dalam pengoperasian layanan di TPST Bantargebang," paparnya.

Setelah, sambungnya, area dinilai aman, kami akan melakukan stabilisasi dan penataan zona agar kondisi kembali terkendali.

Bukan itu saja, pungkasnya, Pemprov Jakarta akan menangani masalah ini dengan secepat mungkin.

(Red)

Sinergi Jaga Kamtibmas, Kasrem 044/Gapo Hadiri Apel Ojol dan Buruh Bersama Kapolri di Palembang

     

REFORMASI-ID | Palembang – Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri mewakili Danrem 044/Gapo menghadiri Apel Ojek Online dan Buruh Kamtibmas bertajuk “Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae” yang digelar di Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (8/3/2026).

Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut, menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan pengamanan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara aparat keamanan, pekerja ojek online, buruh, serta elemen masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri telah mempersiapkan berbagai langkah guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini. Ia juga melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan sarana dan prasarana serta personel Polri yang akan bertugas di lapangan.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan berjalan optimal, termasuk mengantisipasi potensi bencana alam yang dapat mengganggu perjalanan masyarakat selama periode mudik.

Dalam kesempatan itu pula, Kapolri secara langsung memeriksa berbagai kesiapan operasional guna meyakinkan seluruh jajaran mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman.

Kapolri yang didampingi Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, turut meninjau stand pameran milik Korem 044/Gapo yang menampilkan berbagai informasi serta kontribusi satuan dalam mengantisipasi bencana.

Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri menyampaikan bahwa kehadiran Korem 044/Gapo dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya bersama menjaga stabilitas keamanan menjelang momentum mudik Lebaran, terutama dalam mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi.

“Melalui kegiatan apel ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas ojek online dan buruh, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Selatan,” ujar Kolonel Inf Andi Gus Wulandri.

Ia juga menambahkan bahwa Korem 044/Gapo siap mendukung upaya pengamanan yang dilakukan bersama jajaran terkait guna memastikan masyarakat dapat menjalankan perjalanan mudik dengan aman, tertib, dan lancar. (Mdn)