Media Reformasi Indonesia (MRI)

05 Mei 2026

Bongkar Mafia BBM dan LPG Subsidi, Kapolda: 8 Pelaku Diamankan

     


REFORMASI-ID | Serang Banten - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten bersama jajaran Polres Serang, berhasil membongkar dan meringkus praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.

Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki kepada sejumlah wartawan saat konferensi pers, Selasa (5/5/2016) menjelaskan, polisi menggandeng Pertamina Patra Niaga dalam pengusutan kasus ini dan sudah menetapkan enam kasus dengan total delapan tersangka

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor PUPR Banten, Kota Serang, Selasa (5/5/2026), kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, didampingi Kabidpropam Polda Banten Kombes Pol Murwoto, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria, serta Sales Area Manager Retail Banten Bapak Agung.

Hengki menjelaskan, para pelaku menjalankan berbagai modus untuk mengelabui petugas. Mereka memanipulasi barcode dan memakai pelat nomor kendaraan palsu demi mengakses BBM subsidi.

"Pelaku mengambil solar dan pertalite secara ilegal, lalu mengumpulkannya dalam jumlah besar untuk dijual kembali," ujarnya.

Pelaku juga memodifikasi kendaraan, seperti mobil boks dengan tangki tambahan atau kempu, untuk menampung BBM sebelum dijual dengan harga lebih tinggi.

Selain BBM, polisi juga mengungkap penyalahgunaan LPG subsidi. Pelaku memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram untuk meraup keuntungan.

"Motifnya jelas, mencari untung dari barang subsidi," terang Hengki.

Dalam periode Maret hingga April 2026, polisi juga menindak kasus pertambangan ilegal. Polisi mengungkap dua kasus tambang emas tanpa izin dengan dua tersangka, empat kasus tambang batu bara dengan empat tersangka, serta satu kasus galian C dengan satu tersangka.

Sepanjang 2025, Polda Banten menangani 25 kasus pertambangan ilegal dan seluruhnya sudah masuk tahap II atau dilimpahkan ke kejaksaan.

Pengungkapan ini, dikatakan Kapolda Banten  merupakan bagian dari komitmen Polda Banten dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait subsidi energi.

Sebagaimana diketahui, dalam APBN Tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, dengan porsi untuk BBM tertentu dan LPG 3 kg mencapai Rp105,4 triliun.

Besarnya anggaran tersebut, berpotensi mengalami pembengkakan apabila tidak diawasi secara ketat, terutama akibat penyalahgunaan dan distribusi

Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta pertambangan, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

"Kami tindak tegas semua pelanggaran, terutama penyalahgunaan BBM, LPG, dan tambang ilegal," tegasnya.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam memastikan subsidi energi tepat sasaran serta mencegah kelangkaan di tengah masyarakat.

“Subsidi energi adalah hak masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, Polda Banten akan terus hadir mengawal distribusi agar tepat sasaran dan menindak tegas setiap bentuk penyimpangan yang merugikan negara," tegas Kapolda Banten.

Adapun 6 kasus yang berhasil diungkap tersebar di beberapa wilayah hukum Polda Banten, meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Dari total kasus tersebut terdiri atas:
* 4 (empat) kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar
* 1 (satu) kasus penyalahgunaan BBM jenis Pertalite
* 1 (satu) kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi 3 kg

Seluruh kasus saat ini dalam proses penyidikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Banten dan Polres jajaran.

Modus Operandi Terorganisir Dalam praktiknya, para pelaku menggunakan modus operandi yang cukup terorganisir dan sistematis, di antaranya:

1. Penyalahgunaan BBM Bio Solar
Para pelaku membeli BBM subsidi jenis Bio Solar di sejumlah SPBU di wilayah Banten dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis truk box yang telah dimodifikasi. Pada bagian dalam kendaraan dipasang tangki atau kempu berkapasitas antara 1.000 hingga 5.000 liter.

Untuk menghindari kecurigaan, pelaku menggunakan berbagai barcode dan nomor polisi kendaraan yang berbeda-beda. Pembelian dilakukan secara bertahap di beberapa SPBU dengan jumlah yang terlihat normal, kemudian dikumpulkan dalam jumlah besar dan dijual kembali ke pihak industri dengan harga non-subsidi.

2. Penyalahgunaan BBM Pertalite
Pelaku membeli BBM jenis Pertalite secara berulang di beberapa SPBU di wilayah Kota Serang. Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan dari tangki kendaraan ke jerigen dan galon menggunakan selang. BBM yang telah dikumpulkan kemudian dijual kembali ke pengecer (pertamini) dengan harga sekitar Rp12.000 per liter.

3. Penyalahgunaan LPG 3 Kg
Pelaku melakukan praktik ilegal dengan memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung LPG 12 kg menggunakan alat suntik (regulator dan selang). Gas hasil suntikan tersebut kemudian dijual kembali dengan harga non-subsidi. Diketahui salah satu pelaku merupakan pemilik pangkalan LPG, sehingga memiliki akses terhadap distribusi LPG subsidi.

Para pelaku diketahui telah menjalankan aksinya selama rentang waktu 1 hingga 6 bulan.
Delapan tersangka yang berhasil diamankan yaitu:
-AR (36) – pemilik pangkalan LPG sekaligus pelaku penyuntikan gas
-KR (25) dan AZ (24) – sopir/kenek distribusi LPG
-NN alias AK (45), ED (61), AT (50), NM (21) – sopir pembeli BBM Bio Solar
-RD (41) – pelaku pembelian dan penjualan Pertalite

Motif para pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM/LPG subsidi dan non-subsidi.

Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:

BARANG BUKTI :
• 9 (sembilan) Unit kendaraan R4;
• 8 set alat suntik regulator
• 3 set alat suntik jenis tombak
• 1 timbangan manual
• 1 batang kayu ganjal tabung
• 260 tabung LPG 3 kg
• 140 tabung LPG 12 kg
• 1 kantong segel tabung gas warna kuning
• Tangki / kempu di dalam Box;
• Mesin sedot solar (alkon) beserta selang;
• BBM bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak ± 3.791 liter
• 91 (sembilan puluh satu) buah jerigen ukuran 35 liter;
• 3 (tiga) buah Kartu Barcode pembelian BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar
• 26 (dua puluh enam) plat nomor yang berbeda;
• 1 lembar struk pembelian BBM biosolar
• 5 (empat) buah selang;
• 2 Unit Handphone yang berisi ratusan kode barcode BBM jenis solar
• Uang tunai sisa pembelian BBM jenis Bio Solar sebesar Rp 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Akibat praktik penyalahgunaan tersebut, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp910.217.400 (sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)

Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, dengan ancaman hukuman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun Denda paling tinggi Rp60 miliar.

Kapolda Banten, Hengki menegaskan, bahwa pengungkapan ini tidak berhenti sampai di sini. Polda Banten akan terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.

"Kami akan terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri jaringan yang lebih besar. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan subsidi negara demi keuntungan pribadi," tegasnya.

Selain itu, Polda Banten, juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi apabila menemukan adanya praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

"Dengan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan distribusi energi bersubsidi dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," Pungkasnya. (Daeng Yusvin/Mdn)

Pengurus Dekopinda Kota Bekasi Resmi Dilantik dan Dikukuhkan, Perkuat Kolaborasi Majukan Koperasi

     


REFORMASI-ID Kota Bekasi - Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bekasi masa bakti tahun 2025 - 2030 dibawah komando H. Ade Ardiansyah, S.H.,M.Kn., dikukuhkan dan dilantik secara langsung oleh Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono Wali Kota Bekasi di Plaza Pemrintah Kota Bekasi, pada Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa  Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam bidang koperasi difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini merupakan perwujudan Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. 


Wali Kota berharap dengan kepengurusan Dekopinda yang baru ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Sebagai pengurus Dekopinda Kota Bekasi untuk menjadi fasilitator kesetaraan sosial di bidang koperasi dan UMKM. 

"Tentunya ini menjadi tugas baru kepengurusan Dekopinda Kota Bekasi yang menjadi wadah para pelaku usaha dan pelaku koperasi di Kota Bekasi, menjadi penghubung kemitraan dan jembatan untuk akselerasi dengan Pemerintah Kota Bekasi," ujar Tri. 

Menurut Tri Adhianto, kepemimpinan yang baru ini bisa menjadi peran aktif dan selalu bersinergitas dengan Pemerintah Kota Bekasi di bidang Koperasi dan UMKM dan menjadi wadah yang mengayomi pelaku usaha dari usaha kecil, menegah hingga usaha besar dan tentunya harapan besar untuk Dekopinda Kota Bekasi bisa menjadikan wadah yang besar dan bermanfaat bagi warga Kota Bekasi.


Masih menurut Wali Kota, guna meningkatkan kapasitasnya perlu diadakan pelatihan, bukan hanya untuk pengurus, namun  wajib diadakan untuk pengurus, anggota, dan pengawas koperasi guna meningkatkan kapasitas SDM, profesionalisme dan pemahaman teknis. Program ini krusial untuk manajemen keuangan, pemasaran, dan kepatuhan hukum, yang sering dilakukan melalui bimtek, webinar, maupun pembinaan intensif. Ini sejalan dengan prinsip koperasi untuk memajukan usaha bersama dan meningkatkan daya saing.

Usai dilantik, Ketua Dekopinda Kota Bekasi terpilih, H. Ade Ardiansyah, menegaskan bahwa pengukuhan dan pelantikan merupakan amanat organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin, sekaligus momentum strategis untuk memperkuat posisi koperasi. 

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah mengukuhkan dan melantik kami, tentunya kami berterima kasih juga semua pengurus maupun anggota Dekopinda Kota Bekasi  sehingga acara ini bisa berjalan lancar dan sukses," ucap H. Ade. 


Dijelaskan H. Ade, bahwa  pasca pelantikan Dekopinda melakukan  penguatan internal. Dekopinda Kota Bekasi juga terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Bekasi serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong koperasi berperan lebih besar dalam ekosistem ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung UMKM.

“Karena kunci ke depan adalah konsolidasi dan kolaborasi. Koperasi tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus terhubung dengan kebijakan pemerintah daerah, dunia usaha, dan akses pembiayaan yang inklusif. Selain itu kami juga akan mengadakan rapat kerja daerah yang akan kami laksanaka di Bogor," pungkas H. Ade.

Selain meramaikan acara pengukuhan dan pelantikan,  keterlibatan puluhan UMKM menunjukkan langkah nyata koperasi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.






Jaga Stamina dan Soliditas, Personel Subden C Detasemen Perintis Gelar Olahraga Pagi di Cikeas

     


REFORMASI-ID | Bogor - Dalam rangka menjaga kebugaran fisik dan mempererat soliditas antarpersonel, Subden C Detasemen Perintis Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri melaksanakan kegiatan olahraga pagi bersama pada Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Cikeas ini dimulai pada pukul 07.30 WIB. Menariknya, agenda rutin ini dipimpin langsung oleh Kasubden C Detasemen Perintis, AKBP Endy Desianto, S.E., S.I.K., M.Pd.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib, S.I.K., M.H., melalui laporannya kepada Kakorsabhara Baharkam Polri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kesatuan untuk memastikan seluruh personel selalu dalam kondisi prima.

"Olahraga bersama ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya kita untuk memastikan personel siap menjalankan tugas-tugas preventif di lapangan dengan stamina yang maksimal," ujar Brigjen Pol. Mokhamad Ngajib dalam keterangan tertulisnya.

Selain untuk kesehatan, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi langsung antara pimpinan dan anggota di lapangan, sejalan dengan semboyan Korsabhara: “Siap Terlihat dan Bermanfaat”. Dengan fisik yang kuat dan mental yang sehat, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Acara berlangsung dengan penuh semangat dan keceriaan, mencerminkan kekompakan personel Subden C Detasemen Perintis dalam menjalankan tugas negara.

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, LANAL Lampung Gelar Panen Raya Padi

     


REFORMASI-ID - LAMPUNG - TNI AL, Jala Wira Saburai Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung melaksanakan Panen Raya Padi di lahan ketahanan pangan Lanal Lampung yang berlokasi di Dusun Margodadi Desa Dantar, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada Selasa (05/05).

Sebelum kegiatan dimulai, dilaksanakan safety briefing terlebih dahulu untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman dan lancar, serta menjamin keselamatan seluruh personel maupun masyarakat yang terlibat di lapangan.

Danlanal Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., MTr.Opsla., CRMP. Menyampaikan, kegiatan panen raya ini dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 50 hektar. Adapun varietas padi yang dipanen meliputi jenis Ciherang, Kongga, dan Inpari 32. Pemilihan jenis padi Ciherang, Kongga, dan Inpari 32 dilakukan karena dinilai memiliki daya tahan yang baik serta hasil bulir yang berkualitas. 

"Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani binaan dan menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Kabupaten Pesawaran dan sekitarnya," ujar Danlanal.

Menurutnya, keberhasilan program ini tidak terlepas dari model kolaborasi dan pemberdayaan kelompok tani yang beranggotakan masyarakat sekitar. Melalui sinergi ini, Lanal Lampung berperan aktif sebagai motor penggerak ekonomi desa, memastikan masyarakat terlibat langsung dalam proses produksi hingga mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata. 

"Hal ini selaras dengan tujuan pemberdayaan kelompok tani untuk mengurangi kendala teknis pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemajuan sektor pertanian," ungkapnya.

Komandan Lanal Lampung, Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., MTr.Opsla., CRMP. menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional. 

"Kami tidak hanya menyediakan lahan dan dukungan teknis, tetapi juga mengedepankan kemanunggalan TNI dengan rakyat untuk memperkuat kemandirian pangan berbasis lokal serta membantu perekonomian warga di sekitar wilayah kerja Lanal Lampung," jelasnya. (Mdn) 

Milad ke-14 FKKS Jakarta Timur Jadi Poros Konsolidasi Pendidikan

     

Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Pendidikan untuk Keadilan Sosial



REFORMASI-ID | Jakarta Timur — Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Kota Administrasi Jakarta Timur menegaskan peran strategisnya sebagai penggerak kolaborasi pendidikan melalui peringatan Milad ke-14 yang dirangkaikan dengan May Day dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Selasa (5/5/2026), di Aula Gedung C Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Mengusung tema “Silaturahim dan Sinkronisasi Pendidikan: Sinergi Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan Pemerintah”, FKKS tampil sebagai poros konsolidasi yang mempertemukan sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam satu barisan menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo beserta Staf Khusus Gubernur Yustinus Prastowo, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin beserta para Askot dan jajaran suku dinas dan camat, serta Ketua FKKS Jakarta Timur Syamsul Bahri beserta jajaran.

Turut hadir jajaran pendidikan daerah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana sebagai pemateri utama, serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah II Horale yang terlihat mengikuti rangkaian acara.





FKKS: Jembatan yang Menjangkau Persoalan di Luar Sekolah

Dalam forum ini, FKKS kembali ditegaskan sebagai simpul penting yang menjangkau persoalan pendidikan di luar kewenangan sekolah—mulai dari perundungan, tawuran, hingga fenomena sosial seperti keterlibatan pelajar dalam pinjaman online.

Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menekankan pentingnya sinergi konkret antara kepala sekolah dan komite sekolah.

“Bagi sekolah yang masih ada bullying, tawuran, dan muridnya mungkin terlibat pinjol, saya mohon segera merapatkan barisan antara kepala sekolah dan komite sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, FKKS memiliki keunggulan dalam menjangkau ranah sosial yang tidak bisa disentuh langsung oleh institusi sekolah.

“Ada hal-hal di luar kemampuan kepala sekolah untuk mengintervensi. Di situlah FKKS bisa mengambil peran,” tegasnya.

Ia juga mendukung penuh rencana roadshow FKKS hingga tingkat kecamatan, sebagai upaya memperkuat sinkronisasi program pendidikan secara menyeluruh.






Sinkronisasi Pendidikan: Tawuran Tertinggi dan Ruang Kosong Pembinaan

Dalam sesi sinkronisasi yang dipaparkan oleh Nahdiana, terungkap bahwa Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan angka tawuran pelajar tertinggi, yang kerap terjadi di luar jam sekolah.

“Kadang terjadinya bukan di sekolah, bukan di jam sekolah. Ini menunjukkan ada ruang kosong dalam pembinaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan seperti perundungan, pelecehan, hingga konflik sosial pelajar tidak bisa ditangani sendiri oleh sekolah.

“Kita tidak bisa kerja sendiri. Kepala sekolah memang memegang kendali, tapi perlu dukungan semua pihak, termasuk FKKS,” katanya.




Gubernur: FKKS Perkuat Jakarta sebagai Kota Global Berbasis Pendidikan

Pada penutupan acara, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun FKKS menjadi kekuatan penting dalam memperkuat Jakarta sebagai kota global.



“Memadukan FKKS, May Day, dan Hari Pendidikan ini sesuatu yang istimewa. Silaturahmi seperti ini yang membuat Pemerintah DKI Jakarta menjadi jauh lebih kuat,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Jakarta kini telah bertransformasi menjadi kota global yang bersaing di tingkat internasional, baik dari sisi keamanan, infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia mengingatkan bahwa kesenjangan sosial masih menjadi tantangan utama.

“Yang masih tinggi adalah ketimpangan antara kaya dan miskin. Di sinilah pendidikan harus hadir sebagai solusi,” tegasnya.




Komitmen Pendidikan: Dari KJP hingga Beasiswa Global



Dalam sambutannya, Pramono juga menegaskan berbagai program pendidikan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), program pemutihan ijazah, hingga kebijakan sekolah swasta gratis.

Ia juga menyoroti pengiriman lulusan SMK ke luar negeri serta rencana menghadirkan beasiswa setara LPDP daerah.

“Pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat,” ujarnya.



FKKS sebagai Kekuatan Kolektif Masa Depan Pendidikan

Menutup acara, Pramono secara resmi menutup kegiatan Milad ke-14 FKKS Jakarta Timur.

“Dengan mengucapkan hamdalah, acara Forum Komunikasi Komite Sekolah ini secara resmi saya nyatakan ditutup.”

Milad ke-14 ini menandai penguatan posisi FKKS dari sekadar forum komunikasi menjadi kekuatan kolektif dalam membangun masa depan pendidikan.

Di tengah kompleksitas tantangan sosial dan globalisasi, FKKS hadir sebagai pengikat sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah.

Dari Jakarta Timur, FKKS menegaskan satu hal: pendidikan tidak bisa berjalan sendiri—ia harus digerakkan bersama.


(MP)


Galeri:






















Patroli Malam Intensif, Koramil 05/Bantar Gebang Bersama Polri dan Satpol PP Antisipasi Kriminalitas.

     


REFORMASI-ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 04/05/2026 Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Koramil 05/Bantar Gebang bersama unsur Polri dan Satpol PP melaksanakan patroli malam intensif dengan menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Bantar Gebang.

Kegiatan patroli ini dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk mencegah potensi terjadinya tindakan kejahatan dan kriminalitas, khususnya pada malam hari. Personel gabungan tampak berkeliling menggunakan kendaraan dinas serta melakukan pemantauan langsung di lingkungan permukiman warga, pusat keramaian, dan area yang dianggap rawan gangguan kamtibmas.

Selain melakukan patroli, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar.

Danramil 05/Bantar Gebang, Mayor Inf Suranto, S.A.P., menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini merupakan bentuk sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif.

“Kami terus berupaya meningkatkan intensitas patroli malam sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas. Sinergi antara TNI, Polri, dan Satpol PP sangat penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami juga mengajak seluruh warga untuk ikut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” ujar Mayor Inf Suranto, S.A.P.

Dengan adanya patroli gabungan ini, diharapkan situasi keamanan di wilayah Bantar Gebang tetap terjaga serta masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman.


(Kodim 0507/Bekasi)




Arif Martha Radhian Bersama prof.Dr.Drs.I Nyoman Sunarta.Msi. Merumuskan Strategi Pariwisata Berbasis Keberlanjutan dan Budaya

     


REFORMASI-ID Jakarta - Upaya penguatan arah pembangunan pariwisata nasional berbasis keberlanjutan dan kearifan lokal terus mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi dan praktisi. Hal ini tercermin dalam kunjungan Guru Besar Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si. ke kediaman Arief Martha Rahadyan di Jakarta, dalam rangka silaturahmi sekaligus diskusi strategis mengenai masa depan pariwisata Indonesia.

Kunjungan tersebut tidak dilakukan sendiri. Prof. Nyoman hadir bersama tim yang terdiri dari para doktor dan pakar pariwisata, yang turut memperkaya substansi diskusi melalui berbagai perspektif akademik, riset empiris, serta pengalaman praktis di lapangan. Kehadiran tim ahli ini mencerminkan keseriusan dalam mendorong formulasi kebijakan pariwisata yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, Prof. Nyoman Sunarta memaparkan berbagai gagasan visioner terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan, termasuk pendekatan “Nature as Stakeholder” yang menempatkan alam bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan sebagai entitas yang harus dihormati, dijaga, dan dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan pariwisata.

Pariwisata masa depan harus berpijak pada harmoni antara manusia, budaya, dan lingkungan. Kita tidak bisa lagi hanya mengejar kuantitas kunjungan, tetapi harus mengedepankan kualitas pengalaman serta keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.

Salah satu poin penting yang turut dibahas adalah penguatan identitas kuliner lokal sebagai daya tarik utama pariwisata Indonesia. Prof. Nyoman menekankan bahwa kekayaan gastronomi Nusantara merupakan aset strategis yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Ia mendorong pengembangan standar kuliner khas daerah yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan keaslian rasa dan nilai budaya.

Masakan Indonesia bukan sekadar makanan, tetapi representasi sejarah, tradisi, dan filosofi hidup masyarakat. Ini harus dikemas secara profesional agar mampu memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan mancanegara,” tambahnya.

Diskusi juga menyinggung pentingnya pelestarian kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai bagian dari narasi besar pariwisata sejarah dan budaya. Menurut Prof. Nyoman, revitalisasi situs-situs bersejarah serta penguatan storytelling berbasis sejarah lokal dapat menjadi daya tarik unggulan yang membedakan Indonesia dari destinasi lain di dunia.

Arief Martha Rahadyan.B.Sc,.M.Sc menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan dan wawasan yang diberikan. Ia menilai bahwa pemikiran akademis yang berbasis riset dan pengalaman lapangan sangat penting dalam merumuskan kebijakan pariwisata yang adaptif dan berdaya saing.

Saya sangat berterima kasih atas ilmu, perspektif, dan pengalaman yang telah dibagikan. Ini menjadi bekal berharga dalam memahami bagaimana pariwisata Indonesia dapat dikembangkan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berkelas dunia,” ungkapnya.

Arief juga menegaskan bahwa sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan merupakan kunci dalam membangun ekosistem pariwisata modern yang inklusif, termasuk melalui digitalisasi, penguatan branding destinasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Arief Martha Rahadyan dikenal memiliki pengalaman panjang di sektor pariwisata internasional, khususnya dalam hubungan Indonesia–Rusia. Ia menjabat sebagai Direktur Bali Russia Language Institute (BRLI) sejak 2022 dan General Manager Balitourus Russian Tours & Travel sejak 2009.

Arief sebelum nya juga memimpin Russian Study Centre Denpasar serta berperan sebagai pengajar dan koordinator akademik bahasa Rusia.

Pengalaman lebih dari dua dekade tersebut memberikan keunggulan dalam memahami karakteristik wisatawan mancanegara, khususnya pasar Eropa Timur, sekaligus memperkuat jaringan diplomasi pariwisata berbasis budaya dan bahasa. Selain itu, keterlibatannya dalam proyek strategis nasional, termasuk pengembangan North Bali International Airport (NBIA) yang memasuki tahap awal pembangunan pada 2026.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari kolaborasi yang lebih luas dalam merumuskan strategi pariwisata Indonesia yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai lokal, keberlanjutan lingkungan, serta identitas budaya bangsa.




WPO WELCOMES GLOBAL CONFERENCE ON WORLD PRESS FREEDOM DAY 2026 IN LUSAKA “Peace is Action: Journalism Builds Bridges, Not Walls”

     


REFORMASI-ID | LUSAKA, ZAMBIA – The World Peace Organization today expressed its warm support for the opening of the _Global Conference on World Press Freedom Day 2026_, convened by UNESCO and the Government of Zambia on May 4-5, 2026 in Lusaka.

Under the theme _“Shaping a Future at Peace”_, the conference unites governments, journalists, technologists, and civil society to strengthen a healthy information ecosystem for our shared future.

Dr. Bambang Herry Purnomo, S.H., M.H., President of the World Peace Organization*, stated:  

_“In the age of AI and rapid information flow, journalism remains humanity’s compass. May 4 is a day for all of us to renew our commitment to information integrity. A free and responsible press is a partner in peace, helping societies make wise decisions together.”_

President Bambang Herry Purnomo* further emphasized:  

_“Peace is Action means we choose collaboration over division. Truth, delivered with responsibility and courage, is the short path to peace. When governments, media, and citizens work hand-in-hand, trust grows and peace becomes sustainable. Peace is a Must.”_

As a concrete step at the national level, WPO collaborated with the Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) to commemorate World Press Freedom Day on May 2-3, 2026 in Muncar Visarua, Bogor, West Java.* The gathering focused on journalist capacity-building, digital literacy, and solidarity among media professionals, in harmony with the spirit of the Lusaka conference.

WPO highlights three shared priorities at the 2026 Lusaka conference:  

1. *Safety through Partnership*: Journalist safety is a shared responsibility. WPO encourages dialogue and practical protocols so journalists can work with confidence and dignity.

2. *Sustainability through Innovation*: In facing AI-driven challenges, WPO supports collaboration between media and technology to strengthen fact-checking and public trust.

3. *Solidarity through Investment*: Strong local journalism serves the public good. WPO invites all stakeholders to support public-interest media as an investment in social cohesion.

On May 4, WPO also honors *International Firefighters' Day*. _“Firefighters and journalists both serve the public with courage. One protects lives from fire, the other protects societies with verified facts. Both are essential to community resilience,”_ *President Bambang Herry Purnomo* added.

*The World Peace Organization* remains committed to working with UNESCO, governments, and the global media community to nurture an information ecosystem that supports understanding, dialogue, and planetary peace.

Happy World Press Freedom Day 2026. To all journalists: WPO walks with you. (**) 

Para Pejuang Tak Kenal Menyerah di Garis Depan Perang Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

     


REFORMASI-ID | LAMPUNG - Ditengah gemuruh ancaman yang menggerogoti generasi bangsa, ada sekelompok manusia yang berdiri tegar di garis depan. Mereka bukan tentara berseragam, bukan pula pejabat berjas dan berpakaian rapih. Mereka adalah para Konselor dan Penyuluh GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) di seluruh penjuru Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yang setiap hari berjuang dengan hati, keteguhan, dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Selasa, 05/05/2026.

Mereka tidak kenal menyerah. Ketika banyak orang memilih diam atau berpaling karena lelah melihat realita pahit penyalahgunaan narkoba yang terus merajalela, para pejuang GRANAT ini justru semakin teguh melangkah. Mereka bahu membahu mendukung dan membantu seluruh upaya Pemerintah dalam program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Bukan karena tugas, tetapi karena panggilan jiwa dan panggilan hati untuk menyelamatkan anak-anak bangsa dari jurang kehancuran yang dalam akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Setiap hari, mereka turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, ke kampung-kampung, ke komunitas masyarakat, bahkan ke tempat-tempat yang sering dihindari orang lain. Dengan sabar mereka melakukan sosialisasi, menyuluh, mengedukasi, dan membuka mata hati masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang menyamar sebagai “kesenangan sesaat” namun meninggalkan kehancuran dan merusak masa depan, serta luka yang dalam seumur hidup. 

Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengar. Tidak hanya mengecam, tetapi juga merangkul.

Lebih dari itu, para Konselor dan Penyuluh GRANAT tidak pernah lelah melindungi masyarakat. Mereka menjadi benteng pertahanan pertama bagi keluarga-keluarga agar terhindar dari jerat narkoba, melalui sosialisasi, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat luas. Dengan penuh empati, mereka juga mengajak para pecandu dan penyalahguna narkoba untuk keluar dari jerat adiksi. Mereka mendampingi proses rehabilitasi, memberi harapan ketika jiwa sedang gelap, dan menuntun tangan demi tangan agar yang bersangkutan bisa pulih, sehat kembali, dan akhirnya pulang ke pangkuan keluarga, dan kembali ketengah masyarakat.

Ada seorang pemuda yang semula terpuruk, kehilangan masa depan, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Berkat keteguhan seorang konselor GRANAT, hari ini ia berdiri tegak, tersenyum, dan kembali memiliki mimpi dan masa depan. Itulah keajaiban yang diciptakan oleh kerja keras tanpa pamrih ini.

Para Konselor dan Penyuluh GRANAT mengajarkan kita satu pelajaran berharga bahwa perang melawan narkoba bukan hanya soal razia, penangkapan dan penegakan hukum, tetapi juga soal kasih sayang, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap jiwa masih bisa diselamatkan. 

Mereka membuktikan bahwa rehabilitasi bukan sekadar program, melainkan harapan hidup baru.

Kepada seluruh para Konselor dan Penyuluh GRANAT Se-Provinsi Lampung, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Di saat banyak orang menyerah, kalian terus melangkah. Di saat banyak yang ragu, kalian tetap punya keyakinan. Di saat banyak yang memilih nyaman, kalian memilih berjuang.

Mari kita dukung mereka dengan sepenuh hati. Mari kita ikut serta dalam gerakan ini, mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Karena masa depan Lampung yang bersih narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, BNN, Kepolisian, atau GRANAT semata, melainkan tanggung jawab kita bersama, segenap komponen bangsa.

Selama masih ada satu anak bangsa yang terancam narkoba, para pejuang GRANAT akan terus berdiri. Tak kenal lelah, tak kenal menyerah. Karena menyelamatkan satu jiwa adalah menyelamatkan masa depan bangsa. (H. Toni Eka Candra)

04 Mei 2026

Denda Gantikan Pidana, JATAM: Tambang Ilegal Dilegalkan Lewat Uang

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Pergeseran penanganan kasus tambang ilegal dari sanksi pidana ke denda administratif oleh pemerintah menuai sorotan. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai kebijakan itu justru melemahkan penegakan hukum dan membuka jalan bagi pemutihan pelanggaran lingkungan.

Dilansir dari Mongabay, pemerintah kini lebih memilih penyelesaian administratif untuk perusahaan tambang yang beroperasi di luar wilayah izin atau masuk kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Alih-alih diproses pidana, korporasi cukup membayar denda untuk kembali beroperasi.

*JATAM: Bayar Denda, Lalu Nambang Lagi*  
Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar, menyebut denda administratif tidak akan pernah memberantas tambang ilegal. Menurutnya, skema ini hanya membuat pelanggaran lingkungan selesai di meja kasir.

“Setelah bayar denda, perusahaan bisa langsung balik nambang di lokasi yang sama. Ini bukan penegakan hukum, tapi pemutihan kesalahan. Keadilan ekologis dan hak warga yang terdampak diabaikan,” tegas Melky, Senin (4/5/2026).

Melky menilai penertiban yang berjalan sekarang hanya fokus pada kelengkapan dokumen. Dampak kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang ditimbulkan justru tidak disentuh. Alhasil, aktivitas ilegal berpeluang dilegalkan tanpa proses pengadilan.

*Nilai Denda Triliunan, Rumusnya Tak Transparan*  
JATAM mencatat, puluhan izin tambang bermasalah masih aktif di Kalimantan dan Sumatera. Ironisnya, besaran denda yang disebut mencapai triliunan rupiah tidak memiliki rumus perhitungan yang jelas dan terbuka untuk publik.

“Standar untuk menghitung kerugian lingkungan dan sosialnya apa? Belum lagi tiap instansi penegak hukum beda tafsir aturannya. Ini celah besar penyalahgunaan wewenang,” kata Melky.

JATAM juga menyoroti pemulihan lingkungan yang terabaikan. Di Kalimantan Barat, lubang bekas galian bauksit dibiarkan menganga. Debu tambang mencemari udara dan mengganggu kesehatan warga, tapi belum ada perbaikan berarti.

“Pemerintah harus pastikan lingkungan dipulihkan dulu sampai tuntas. Jangan kasih izin operasi lagi sebelum lubang ditutup dan warga aman,” tegasnya.

*Tambang Penyumbang Konflik Lahan Terbesar*  
Persoalan tambang juga menyangkut penguasaan lahan. Ratusan ribu hektar wilayah dikuasai korporasi, memicu konflik dengan masyarakat adat dan petani.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan, sepanjang 2024 sektor pertambangan jadi penyebab utama konflik lahan di Indonesia.

“Aturan lunak ke korporasi pelanggar, tapi warga yang nanggung dampaknya. Lingkungan rusak, sosial berantakan,” tulis laporan itu.

Karena itu, JATAM mendesak Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk kembali ke jalur pidana. Bagi JATAM, hanya sanksi pidana yang bisa memberi efek jera dan menjamin keadilan bagi lingkungan dan masyarakat.

*(Red)*

Keren!!! Pemulung Dapat Bantuan APD dari KP3B

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Komunitas Pemulung & Pelapak Pilah Burangkeng (KP3B) menggelar kegiatan pembagian alat pelindung diri (APD) kepada para pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin (4/5/2026). 

Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Burangkeng dan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Setu.

Ketua KP3B, Narta Nurhata, mengatakan bahwa pihaknya membagikan APD berupa puluhan pasang sepatu boot kepada para pemulung.

"Karena keterbatasan kami, hari ini kami baru bisa memberikan sepatu boot. Ke depannya, selain sepatu boot, kami juga akan membagikan topi dan peralatan kerja bagi para pemulung," kata Konang, sapaan akrabnya.

Konang menegaskan, program pembagian APD akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Tak hanya itu, KP3B juga telah merancang program pengobatan gratis setiap bulan dengan menggandeng pihak puskesmas setempat.

"Rencananya, dalam pengobatan gratis itu kami juga akan membagikan susu, roti, ataupun snack sehat untuk para pemulung," ujar Konang.

Dia berharap seluruh program tersebut dapat mendorong penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara nyata di lapangan, serta meningkatkan taraf kesehatan para pemulung yang selama ini bekerja di lingkungan berisiko tinggi.

Sementara itu, Kepala UPTD TPA Burangkeng, Samsuro Mandiansyah, turut memberikan pengarahan kepada para pemulung dalam kegiatan tersebut. Dia menegaskan bahwa pemulung merupakan ujung tombak dalam upaya pengurangan volume sampah di TPA.

"Pemulung adalah garda terdepan dalam mengurangi sampah. Namun, ketika melakukan aktivitas di sini, harus selalu berhati-hati. Gunakan alat pelindung diri yang telah diberikan dan segera melapor jika menemukan kondisi berbahaya di lapangan," kata dia.

Samsuro juga mengingatkan pentingnya kesadaran diri dalam menjaga keselamatan kerja, mengingat kondisi TPA yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan bahaya bagi para pekerja di dalamnya.

Adapun Ketua Pokja Wartawan Setu, Andi Saddam, mengapresiasi langkah KP3B tersebut. Dia menilai, kegiatan seperti ini penting karena pemulung merupakan kelompok yang kerap terlupakan dalam program kesehatan dan keselamatan kerja.

"Kami dari Pokja Wartawan Setu siap bersinergi dengan KP3B dalam mendukung program-program sosial yang bermanfaat bagi para pemulung di TPA Burangkeng ini," pungkas Saddam.

Atasi Permasalahan Sampah, Pemkab Bekasi Siapkan Dua Skema Besar

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sudah siapkan langkah-langkah kongkret atasi permasalahan sampah di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Burangkeng. Senin, 04 Mei 2026.

Perlu kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini TPA Burangkeng sudah dinyatakan overload dan perlu perhatian khusus agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut Pemkab Bekasi mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi.

Saat dikonfirmasi awak media di kantor UPTD TPA Burangkeng, H. Samsuro Mandiansah, SIP,  Kepala UPTD TPA Burangkeng menyampaikan bahwa ditahun 2026 Pemkab Bekasi sudah menyiapkan dua skema untuk pengelolaan sampah di TPA Burangkeng.

"Alhamdulillah di tahun 2026 Pemkab Bekasi sudah menyiapkan dua skema untuk pengelolaan sampah di TPA Burangkeng," ujarnya.

Skema pertama, sambungnya, mengelola sampah yang lama menjadi bahan RDF ataupun turunannya yang nanti akan dikelola oleh PT. Asiana.

Lanjutnya, skema kedua program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dilaksanakan oleh Danantara.

"Hari ini dari tim Danantara yang diwakili oleh Sucofindo sudah cek lokasi untuk melakukan sondir tanah yang akan dibangun Danantara dan dari informasi dari tim Danantara, Kabupaten Bekasi salah satu yang prioritas untuk pembangunan PSEL," paparnya.

"Agar terlaksananya program tersebut, Pemkab Bekasi sendiri menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk Danantara dan sudah dibebaskan sejak bulan Januari kemarin," tegasnya.

Sedangkan, untuk pihak swasta PT. Asiana, Pemkab Bekasi sudah menyiapkan lahan 5000 meter untuk lokasi pengelolaan sampah lama yang nantinya akan mereka olah  dengan kapasitas 1000 ton sampah/perhari.

"Saya mewakili Pemkab Bekasi mohon doanya agar program ini segera terlaksana supaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi bisa lebih baik lagi," pungkasnya.

(Red)

Sambut Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Lampung Selatan Gelar MHQ

     


REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Polres Lampung Selatan menggelar kegiatan Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka di Lapangan Mapolres Lampung Selatan, Senin (4/5/2026), dan diikuti sebanyak 657 peserta dari kalangan santri dan pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri mengatakan, kegiatan MHQ merupakan bagian dari upaya Polri untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan yang bersifat religius dan edukatif.

“Melalui kegiatan Musabaqah Hifdzil Qur’an ini, kami ingin menghadirkan ruang positif bagi generasi muda untuk mencintai Al-Qur’an sekaligus memperkuat karakter spiritual mereka. Ini bukan sekadar lomba, tetapi juga bagian dari pembinaan moral dan akhlak,” ujar Toni saat membuka acara.

Ia menambahkan, MHQ diharapkan dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi antarpeserta sekaligus menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat di kalangan generasi muda.

“Kami berharap kegiatan ini mampu mencetak generasi Qur’ani yang tidak hanya unggul dalam hafalan, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar  dalam sambutannya menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik, tetapi juga harus diiringi dengan penanaman nilai-nilai spiritual.

“Dalam konteks pembangunan daerah, kita membutuhkan keseimbangan. Kita membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus menanamkan nilai,” ujar Wakil Bupati.

Kegiatan MHQ ini mempertandingkan sejumlah kategori, mulai dari hafalan Juz 30 hingga 30 juz, serta kategori khusus bagi anggota Polri dan Bhayangkari. Panitia pelaksana menyebutkan, kegiatan tersebut akan berlangsung selama empat hari dan ditutup dengan pengumuman pemenang serta penyerahan hadiah kepada peserta terbaik.

Melalui kegiatan ini, Polres Lampung Selatan berharap dapat terus berkontribusi dalam pembinaan generasi muda yang berakhlak mulia sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat. (Mdn) 

Siap Terlihat dan Bermanfaat: Patroli Presisi Polri Hadir di Akses Tol Cimanggis

     


REFORMASI-ID| Cikeas - Dalam upaya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan Patroli Dialogis pada Senin (04/05/2026).

Kegiatan yang dimulai pada pukul 14.00 WIB ini melibatkan personel dari Subden C Detasemen Perintis. Para petugas melakukan penyisiran menggunakan kendaraan roda dua (KR2) serta patroli jalan kaki di sepanjang Jl. SHI Cikeas Udik hingga area strategis di Jl. Akses Tol Cimanggis.

Berbeda dengan patroli biasa, Patroli Dialogis ini mengedepankan interaksi langsung dengan warga. Petugas aktif menyambangi masyarakat untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, maupun informasi terkait potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

Selain menyerap informasi, personel Polri di lapangan juga memberikan imbauan Kamtibmas agar warga tetap waspada terhadap tindak kriminalitas. Masyarakat diminta tidak ragu untuk segera melapor ke pihak Kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan. 

Di sela-sela kegiatan, petugas juga tampak sigap memberikan bantuan kepada pengguna jalan yang mengalami kendala teknis.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari semangat "Siap Terlihat dan Bermanfaat", sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman.

Hadir di Tengah Masyarakat, Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Intensifkan Patroli Dialogis di Titik Keramaian

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri menggelar aksi Patroli Dialogis di sejumlah titik strategis pada Senin (4/5/2026). Dengan mengombinasikan kendaraan roda dua (KR2) dan patroli jalan kaki, petugas terjun langsung menyapa warga mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Personel Subden C Detasemen Perintis ini menyasar tiga lokasi utama yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, yakni Pasar Wanaherang, Pangkalan Ojek Transyogi Cibubur, serta wilayah Pangadegan. Langkah ini diambil untuk menjalin kedekatan antara Polri dan masyarakat sekaligus memantau dinamika keamanan di lapangan secara real-time.

Dalam pelaksanaannya, petugas mengedepankan sisi humanis melalui interaksi dua arah. Tidak hanya sekadar memantau, personel Polri aktif mendengarkan keluhan serta menyerap informasi dari warga terkait potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

"Kami hadir untuk memastikan masyarakat merasa aman dalam beraktivitas. Petugas di lapangan juga memberikan imbauan Kamtibmas agar warga tetap waspada terhadap tindak kriminalitas dan tidak ragu untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat jika menemukan hal yang mencurigakan," ujar perwakilan Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri dalam laporannya.

Selain fokus pada pengawasan keamanan, aksi heroik kecil juga ditunjukkan petugas dengan membantu warga yang mengalami kendala teknis saat berada di jalan raya. Hal ini selaras dengan semangat Polri yang ingin selalu "Terlihat dan Bermanfaat" bagi khalayak luas.

Melalui patroli rutin ini, diharapkan ruang gerak bagi pelaku tindak kejahatan semakin sempit, sehingga stabilitas keamanan di wilayah hukum tetap terjaga dengan baik.

Hasil Hearing Komisi I DPRD : Venos Karaoke Belum Kantongi Izin dan Ilegal

     


REFORMASI-ID | LAMPUNG — Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait operasional Venos Karaoke yang menjadi sorotan publik lataran mengunakan izin lama dalam operasional usaha.

Dalam hering tersebut di pimpin langsung oleh ketua Komisi I DPRD Misgustini Wakil ketua komisi Romi Husin, Sekertaris Endang Asnawi dan Anggota Hendra Mukri serta Yuni Karnelis, Juga di hadiri oleh Pihak PTSP, kuasa hukum Jaka Eryadi Gunawan yakni Beny HN Mansyur, Edi Samsuri dan Rekan serta hadir juga wakil management Venos Wahyu dan Desri.

Dari hasil hearing tersebut, terungkap bahwa pihak Venos Karaoke saat ini  masih menggunakan izin lama dibawah naungan PT. Faza Satria Gianny selaku Direktur Utama Jaka Eryadi Gunawan.

Menurut wakil ketua Komisi I Romi Husin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan manajemen Venos Karaoke dan instansi teknis, ditemukan adanya pelanggaran perizinan yang seharusnya ditaati oleh pihak Venos Karoke saat ini.

“Dari hasil hearing, kami menemukan bahwa perizinan Venos Karaoke menyalahi aturan. Ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,”kata Romi Husin dalam hearing yang di gelar di ruang Komisi 1 DPRD Bandar Lampung pada Senin (04/05/2026).

Romi Husin menjelaskan keberadaan tempat hiburan malam yang ada di Bilangan Jalan Yos sudarso ini kuat menjalankan usahanya dengan menggunakan izin manajemen lama meski telah terjadi perubahan pengelolaan.

"Kita tau ada konflik internal antara manajemen lama dan baru ini jadi kita sarankan untuk segera di selesaikan sebelum kami rekomendasi penutupan kegiatan sementara tersebut ,"tegas Romi Husin.

Ditambahkan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Endang Asnawi, menegaskan bahwa manajemen baru Venos Karaoke dalam pelaksanaannya telah menyalahi aturan yang berlaku.

“Manajemen Venos Karaoke yang baru ini memang dalam pelaksanaannya sudah menyalahi aturan. Saya katakan ini ilegal,” tegasnya.

Lebih lanjut ketua fraksi PDIP juga memberikan analogi sederhana untuk menggambarkan kondisi tersebut. Menurutnya, pengelolaan usaha tanpa dasar izin yang sah sama halnya seperti pihak lain yang mengelola properti tanpa persetujuan pemilik.

“Kita contohkan, kita punya rumah, lalu ada orang lain yang mau mengelola rumah kita. Itu tentunya tidak benar,” ujarnya.

Sementara Wahyu dan Desri selaku wakil management Venos karoke baru mengakui bahwa selama ini memang terjadi konflik internal dalam tubuh manajemen. Namun demikian, ia membantah jika operasional yang berjalan sepenuhnya tanpa dasar, dengan menyebut adanya kesepakatan dari pihak perusahaan.

Wahyu  juga  menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari Direktur PT Faza Satria Gianny, Jaka Eryadi Gunawan, terkait kelanjutan pengelolaan usaha dengan menggunakan izin yang lama.

“Memang ada konflik internal, tapi kami berdalih sudah ada kesepakatan dari direktur untuk melanjutkan pengelolaan izin yang lama,”ujar Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti atas kesepakatan tersebut dan siap menunjukkannya dalam proses hukum apabila diperlukan.

“Saya akan tunjukkan buktinya nanti setelah ada di persidangan,” tantang Wahyu.

Menanggapi pernyataan pihak manajemen Venos Karaoke, kuasa hukum Direktur PT Faza Satria Gianny, Jaka Eryadi Gunawan, yakni Benny HN Mansyur, SH dan Edi Samsuri, S.H & Rekan, memberikan tanggapan tegas.

Pihak kuasa hukum menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Humas Wakil management Venos Karaoke, Wahyu dan desri merupakan bentuk alibi semata dalam menghadapi persoalan yang sedang berlangsung.

“Apa yang disampaikan itu merupakan alibi Alibi itu sah-sah saja dilakukan,” ujar Edi Samsuri usai hearing tersebut.

Meski demikian, pihaknya memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh dan menyerahkan sepenuhnya proses ini pada langkah hukum yang akan ditempuh masing-masing pihak.

“Intinya kita lihat saja nanti seperti apa langkah mereka ke depan,” tambahnya. (**)

Simpan Sabu Dalam Baju, Warga Kagungan Serang Digelandang Polisi

     


REFORMASI-ID | Serang, Banten - Satresnarkoba Polres Serang Polda Banten, berhasil ungkap kasus peredaran narkotika. Sebanyak 112 paket sabu, berhasil diamankan dari sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

Dalam operasi itu, petugas juga berhasil mengamankan seorang pria, berinisial AP (22), yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut.

Kapolres Serang Andri Kurniawan menjelaskan, bahwa pengungkapan kasus ini, merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di lokasi tersebut.

"Penangkapan atau penggerebekan dilakukan, pada Rabu (29/4/2026) sore, sekira pukul 15.30 WIB. Berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan tersebut. Kami langsung menindaklanjuti dengan penyelidikan," ujar Kapolres didampingi Kasatresnarkoba AKP Bondan Rahadiansyah, Senin (4/5/2026).

Berbekal informasi itu, Tim Satresnarkoba yang dipimpin Iptu Wawan Setiawan, langsung bergerak cepat melakukan pendalaman dan observasi di lokasi yang dimaksud.

Setelah memastikan target, petugas kemudian melakukan penggerebekan di rumah kontrakan yang ditempati tersangka pada sore hari. Saat digerebek, tersangka AP diketahui sedang berada di dalam kamar dan tengah bermain game online menggunakan handphone.

“Ktika dilakukan penggerebekan, tersangka tidak melakukan perlawanan. Ia diamankan saat berada di dalam kamar kontrakan,” ungkap Kapolres.

Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, ditemukan ratusan paket sabu yang disembunyikan secara rapi. 

"Sebanyak 112 paket sabu ditemukan disimpan dalam lempitan baju yang berada di dalam lemari pakaian milik tersangka, tepatnya di sela-sela pakaian. Ini merupakan modus untuk mengelabui petugas," jelas Kapolres.

Selain sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, berupa timbangan digital, dua pack plastik klip bening, serta satu unit handphone yang diduga digunakan untuk transaksi.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial MO yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Transaksi dilakukan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tersangka mengaku sudah lima kali menerima suplai dari bandar tersebut,” terang Kapolres.

Kapolres menambahkan, motif tersangka terlibat dalam peredaran narkoba, diduga karena tekanan ekonomi, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus menghidupi keluarga.

“Alasan tersangka karena faktor ekonomi. Ia memiliki seorang anak yang masih bayi dan tidak memiliki pekerjaan tetap,” katanya.

Atas perbuatannya, tersangka AP dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara.

Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Serang dan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas serupa. (Daeng Yusvin/Mdn)