Media Reformasi Indonesia (MRI)

14 Februari 2026

Polri Hadirkan Ekosistem Pangan hingga Pelosok, Presiden Prabowo: Kita Berada di Jalan yang Benar

     


REFORMASI-ID | Jakarta -Dialog hangat melalui konferensi video antara Presiden Prabowo Subianto dengan perwakilan dari beberapa Polisi Daerah (Polda) di Indonesia mewarnai peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta groundbreaking 107 SPPG Polri di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026. 

Dari Bekasi, jajaran Polda Metro Jaya melaporkan pengembangan ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong. Di atas lahan seluas 49 hektare, budidaya ikan nila dan bandeng, udang, ayam petelur, hingga ternak kambing dikembangkan secara terpadu. 

“Area ekosistem yang dirintis oleh Bapak Kapoda Metro Jaya sejak 15 September 2025 melalui kerja sama pinjam pakai lahan terdiri dari budidaya ikan, udang, ayam petelur, dan ternak kambing. Di lokasi seluas 49 hektare, hari ini dilaksanakan panen raya ikan nila dan bandeng 108 ribu ekor, 600 ribu ekor udang windu dan vaname, 1000 ayam telur, dan 100 ekor kambing yang akan kami distribusikan ke 57 SPPG Polda Metro Jaya,” ujar perwakilan dari Polda Metro Jaya.

Kepala Negara menyampaikan rasa bangga dan bahagianya melihat langsung ekosistem pangan yang terbangun. Menurut Presiden Prabowo, langkah ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membantu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. 

“Saya sangat bahagia hari ini, Saya sangat bangga. Tadi saya sudah sampaikan mungkin di sambutan saya tapi sekarang saya lihat langsung Ini luar biasa. Ini juga akan mengamankan kita semua, mengamankan ketahanan pangan kita, juga membantu rakyat kita, membantu gizi anak-anak kita. Ini sesuatu yang luar biasa Ini sesuatu yang sangat penting,” ujar Presiden Prabowo.

Semangat yang sama datang dari Indonesia timur. Wakil Kepala Polda Papua Barat melaporkan delapan SPPG yang tengah dibangun, termasuk enam di wilayah terpencil dan 3T. Di Kampung Wamesa, Kabupaten Kaimana, pembangunan dilakukan dengan perjuangan ekstra karena faktor geografis dan cuaca ekstrem. Distribusi material harus ditempuh melalui jalur darat dan laut dengan waktu 40 hingga 60 menit.

“Kami semua mempersiapkan operasionalisasi SPPG 3T ini dengan mengurai rantai pasok dari sumber lokal seperti sayur mayur, ikan, daging rusa, dan buah, dan sebagian dari luar wilayah seperti Surabaya Bapak Presiden, antara lain beras, ayam, telur, dan susu. Mudah-mudahan SPPG di sini dapat berjalan dengan baik melayani seluruh masyarakat,” ucap Wakapolda Papua Barat.

Calon penerima manfaat di Kampung Wamesa yang terdiri atas siswa TK dan SD, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menanti operasionalisasi dapur MBG. Anak-anak setempat menyampaikan terima kasih dan harapan agar MBG segera hadir di sekolah mereka.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah bangun dapur MBG di kampung kami. Kami tunggu ya MBG-nya di sekolah kami SD YPK Betlehem, Wamesa, Kabupaten Kaimana Terima kasih Bapak Presiden,” ujar para pelajar antusias.

Dari Kalimantan, Polda Kalimantan Selatan melaporkan pembangunan 35 SPPG, termasuk 10 di daerah terpencil dan pondok pesantren. Selain itu, pengelolaan keamanan pangan dilakukan secara komprehensif, mulai dari deteksi alergen, pengawasan kesehatan oleh dokter kepolisian, hingga pemanfaatan limbah menjadi eco-enzyme dan pakan ternak. 

Sementara itu, Polda Jawa Tengah mencatatkan diri sebagai polda dengan SPPG terbanyak. SPPG juga hadir di pondok pesantren dan di lokasi terdampak bencana banjir, menunjukkan fleksibilitas dan keberpihakan pada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jawa Timur, Kapolda melaporkan peresmian Gedung Ketahanan Pangan Polri di Mojokerto dan menjadi gudang khusus jagung pertama di provinsi tersebut. Fasilitas ini memperkuat stabilitas harga dan ketersediaan pangan dengan tata kelola profesional bersama Bulog. 

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada ketahanan pangan. Menutup dialog, Kepala Negara kembali menyampaikan kebanggaannya kepada seluruh jajaran Polri yang telah bekerja hingga ke pelosok dan wilayah sulit. 

“Ini suatu prestasi luar biasa juga. Ini sangat-sangat penting bagi stabilitas, bagi ketahanan pangan. Negara aman, kalau pangannya aman. Jadi, terima kasih atas prestasi saudara-saudara. Teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya. Jadikan Polri selalu di tengah-tengah rakyat. Penggerak pengaman, penjaga keselamatan bangsa. Terima kasih. Terima kasih,” imbuh Presiden Prabowo.


Jakarta, 13 Februari 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Program Makan Bergizi Gratis, Kini Jangkau Lebih dari 60 Juta Penerima Manfaat

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa program tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi mayoritas rakyat dan telah menjadi praktik umum di berbagai negara maju.

“Program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan, puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya,” ujar Presiden saat peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta _groundbreaking_107 SPPG Polri yang dipusatkan di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program tersebut mungkin tidak dirasakan urgensinya oleh kelompok masyarakat yang berkecukupan, namun sangat vital bagi rakyat yang rentan secara ekonomi. Kepala Negara juga mengakui bahwa sejak awal peluncurannya, program MBG menghadapi berbagai kritik dan penolakan. Namun demikian, Presiden menegaskan keyakinannya bahwa kebijakan tersebut berada di jalur yang benar.

“Tapi saya yakin, waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik," ungkap Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program ini dilatarbelakangi kondisi stunting yang pernah mencapai 25 persen dari total anak Indonesia. Menurut Presiden, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori atau wacana, melainkan melalui intervensi langsung pemerintah.

“Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah. Langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia,” ujarnya.

Terkait pembiayaan program, Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG dibiayai melalui efisiensi dan penghematan anggaran negara. Kepala Negara juga memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali.

"APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri. 3 persen defisit kita saudara-saudara sekalian, 3 persen dari PDB. Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ," ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun mengungkapkan capaian signifikan program MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Program ini ditopang oleh lebih dari 22 ribu SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jumlah ini kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan tiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura, tiap hari. Atau 2 kali Malaysia, tiap hari,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga merupakan strategi transformasi nasional untuk menciptakan generasi sehat, memperkuat produktivitas ekonomi, serta mempercepat langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.


Jakarta, 13 Februari 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo: Program Pemenuhan Gizi Perkuat Fondasi Kebangkitan Ekonomi Nasional

     


REFORMASI-ID | Jakarta -:Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya saat meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta _groundbreaking_ 107 SPPG Polri di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa program pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan merupakan bagian fundamental dari kelangsungan peradaban bangsa.

“Hari ini, saya harus mengatakan bahwa saya bangga dan puas. Saudara-saudara, menghasilkan pangan, menghasilkan makanan, itu adalah melanjutkan peradaban. Tidak ada peradaban, tidak ada bangsa Indonesia tanpa pangan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo turut mengapresiasi inisiatif Polri yang memanfaatkan teknologi modern namun tetap terjangkau. Ia menyoroti berbagai perangkat yang digunakan dalam operasional SPPG, mulai dari sistem filtrasi air hingga uji keamanan pangan produksi dalam negeri.

“Tadi saya lihat alat-alat yang digunakan, dirintis oleh kepolisian. Saya lihat ada filter air, ada ultraviolet untuk membunuh bakteri di tray makanan, ada food security test food safety test yang diproduksi di dalam negeri yang tidak kalah dengan kualitas dunia,” ungkapnya.

Presiden juga mengungkapkan capaian signifikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menghasilkan miliaran porsi makanan bagi masyarakat. Menurut Presiden, dampak program ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam menekan ketimpangan sosial dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Mereka lihat gini rasionya berkurang. Lapangan kerja dibentuk satu dapur, satu SPPG, 50 orang bekerja yang tadinya tidak punya penghasilan, mereka bekerja, mereka bisa bantu suami, mereka bisa membantu anaknya,” jelas Presiden.

Dari sisi ekonomi, Presiden Prabowo menyampaikan laporan dari kalangan dunia usaha yang melihat peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai dampak positif MBG. Selain itu, program ini juga dinilai menghidupkan petani kecil karena hasil panen mereka terserap secara pasti.

Presiden pun menegaskan bahwa Indonesia kini berada di jalur kebangkitan ekonomi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Kepala Negara juga menekankan pentingnya kemandirian nasional tanpa harus bersikap anti terhadap bangsa lain.

"Kita benar-benar akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia akan menjadi negara yang kuat, saudara-saudara sekalian. Kuat tapi tidak boleh jadi negara yang sombong, kita akan hormati semua negara,” ucap Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden Prabowo memberikan pesan tegas kepada seluruh pengelola kekayaan negara agar menjaga integritas dan kepentingan rakyat. “Saudara-saudara, jagalah kehormatan, jagalah kepentingan dan keselamatan rakyat Indonesia. Kalau kau meneruskan praktik-praktik yang merugikan bangsa dan rakyat, pemerintah akan menggunakan segala kekuatan yang ada pada pemerintah. Tanpa pandang bulu," tegasnya.

Momentum ini menegaskan bahwa penguatan program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan tidak hanya menjadi strategi kesehatan masyarakat, melainkan juga sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional serta investasi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045


Jakarta, 13 Februari 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Perkuat Program MBG, Presiden Prabowo Resmikan 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta Groundbreaking 107 SPPG Polri

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta _groundbreaking_ 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut digelar di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026.

Kehadiran Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan Polri, serta para undangan dari berbagai daerah yang mengikuti peresmian dan _groundbreaking_ secara _hybrid_. Agenda diawali dengan laporan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memaparkan progres dan komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah.

Dalam laporannya, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk turut mengambil peran aktif dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional dan penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwa penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri beserta dukungan infrastruktur ketahanan pangan dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui penguatan SPPG Polri dan dukungan infrastruktur ketahanan pangan, Polri berkomitmen menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, bermutu dan merata, sekaligus memperkuat ekosistem pangan dari hulu sampai hilir, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi emas penerus bangsa,” ujar Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perwakilan penerima tanda kehormatan negara, yakni Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satya Lencana Wira Karya. Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas inisiatif Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengambil peran aktif mendukung program pemenuhan gizi nasional. Kepala Negara menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran strategis terhadap isu krusial yang menyangkut masa depan bangsa.

“Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati, karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak merupakan tugas pokoknya. Tetapi pimpinan kepolisian negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai simbol peresmian, Presiden Prabowo menekan kubus LED dan menandatangani prasasti, menandai dimulainya operasional dan pembangunan 1.179 SPPG Polri serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di seluruh Indonesia. Rincian program tersebut meliputi operasional 411 SPPG Polri yang telah berjalan di berbagai daerah, peluncuran operasional 162 SPPG tambahan, pembangunan 499 SPPG, serta _groundbreaking_ 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia.

Momentum ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi sekaligus memperkuat stabilitas sistem pangan nasional. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan Polri diharapkan mampu menciptakan dampak berkelanjutan, meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, serta memperkokoh fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hassan, Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, serta Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga Ketua Karang Taruna Nasional Budisatrio Djiwandono.

Perkuat Program MBG, Presiden Prabowo Resmikan 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta Groundbreaking 107 SPPG Polri

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta _groundbreaking_ 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut digelar di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026.

Kehadiran Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan Polri, serta para undangan dari berbagai daerah yang mengikuti peresmian dan _groundbreaking_ secara _hybrid_. Agenda diawali dengan laporan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memaparkan progres dan komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah.

Dalam laporannya, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk turut mengambil peran aktif dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional dan penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwa penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri beserta dukungan infrastruktur ketahanan pangan dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui penguatan SPPG Polri dan dukungan infrastruktur ketahanan pangan, Polri berkomitmen menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, bermutu dan merata, sekaligus memperkuat ekosistem pangan dari hulu sampai hilir, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi emas penerus bangsa,” ujar Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perwakilan penerima tanda kehormatan negara, yakni Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satya Lencana Wira Karya. Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas inisiatif Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengambil peran aktif mendukung program pemenuhan gizi nasional. Kepala Negara menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran strategis terhadap isu krusial yang menyangkut masa depan bangsa.

“Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati, karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak merupakan tugas pokoknya. Tetapi pimpinan kepolisian negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai simbol peresmian, Presiden Prabowo menekan kubus LED dan menandatangani prasasti, menandai dimulainya operasional dan pembangunan 1.179 SPPG Polri serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di seluruh Indonesia. Rincian program tersebut meliputi operasional 411 SPPG Polri yang telah berjalan di berbagai daerah, peluncuran operasional 162 SPPG tambahan, pembangunan 499 SPPG, serta _groundbreaking_ 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia.

Momentum ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi sekaligus memperkuat stabilitas sistem pangan nasional. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan Polri diharapkan mampu menciptakan dampak berkelanjutan, meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, serta memperkokoh fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hassan, Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, serta Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga Ketua Karang Taruna Nasional Budisatrio Djiwandono.

Berikan Edukasi Penanganan Satwa Liar, Den Turangga Ditpolsatwa Sambangi Warga Lebak Bulus

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korshabara Baharkam Polri, melalui Detasemen Turangga, menggelar kegiatan edukasi penanganan satwa liar bagi masyarakat di Perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (14/02/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi yang melibatkan satwa liar di lingkungan pemukiman, guna menciptakan rasa aman serta mencegah konflik antara manusia dan hewan.

Dipimpin oleh IPTU Yunus, tim Ditpolsatwa menurunkan personel ahli yang terdiri dari Briptu Alfando, Bripda Rio, Bripda Salma, Bripda Indah, serta didukung oleh Bripda Bagas sebagai driver dan Aipda Bambang W sebagai tenaga grooming.

Dalam giat kali ini, Ditpolsatwa juga menghadirkan dua satwa kuda (Turangga) andalan, yakni Keywest dan Diamant. Kehadiran satwa Turangga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, sekaligus sarana pendekatan humanis Polri kepada masyarakat.

"Edukasi ini merupakan bentuk pelayanan kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar saat menemui satwa liar, sehingga keamanan lingkungan tetap terjaga," ujar IPTU Yunus

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat tampak antusias mengikuti arahan dan simulasi yang diberikan oleh para personel. Acara berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif tanpa kendala berarti.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta memastikan lingkungan perumahan di wilayah Ibu Kota tetap aman dari potensi gangguan yang melibatkan satwa liar.

Perkuat Sinergi Operasi Kemanusiaan, Polri Hadiri Pembukaan Jambore Potensi SAR Nasional di PIK 2

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi situasi darurat dan bencana, jajaran Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri menghadiri Upacara Pembukaan Jambore Potensi dan Pameran SAR 2026. Acara bergengsi ini digelar di Lapangan Green Belt, PIK 2, pada Sabtu pagi (14/2/26).

Mewakili Kakorsabhara Baharkam Polri, Direktur Samapta Korsabhara Baharkam Polri hadir langsung sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung penguatan kapasitas penyelamatan jiwa di Indonesia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Jambore ini menjadi ajang konsolidasi penting bagi berbagai instansi di Indonesia. Selain unsur Polri, kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan petinggi dari berbagai lembaga, di antaranya, Perwakilan dari Mabesad, TNI AU (Kopasgat), dan TNI AL. Perwakilan dari Korbrimob, Korpolairud, hingga Ditpolsatwa dan Ditpoludara, Lembaga Pemerintah, BNPB, Bakamla, BMKG, KNKT, serta BPBD DKI Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi menjadi wadah bagi para potensi SAR untuk saling berbagi teknologi, taktik, dan mempererat koordinasi di lapangan.
"Kehadiran kami di sini merupakan wujud sinergitas tanpa batas. Polri, khususnya unsur Samapta, siap mendukung penuh upaya pencarian dan pertolongan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat," ujar perwakilan Korsabhara di sela-sela kegiatan.

Acara dibuka secara resmi melalui prosesi upacara, dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh pimpinan lembaga sebagai simbol soliditas nasional. Pameran SAR yang menyertai jambore ini juga menampilkan berbagai alutsista dan teknologi penyelamatan terbaru yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Dengan semangat "Siap, Terlihat, dan Bermanfaat", Korsabhara Baharkam Polri terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia

Siap-Siap! Kepala Daerah Hingga Menteri PU Terancam 5 Tahun Penjara

     


REFORMASI-ID | Jakarta – Kabar menggembirakan untuk pengguna jalan, namun kabar buruk bagi para pemangku kebijakan yang abai terhadap infrastruktur. 

Selama ini, masyarakat cenderung pasrah. Padahal, secara legal-formal, rusaknya infrastruktur jalan bukan hanya masalah teknis, melainkan bentuk kelalaian negara yang memiliki konsekuensi pidana serius

Kini, jalan rusak bukan lagi sekadar masalah teknis untuk pengendara, melainkan pintu masuk menuju jeruji besi bagi para pejabat terkait.

Berdasarkan instrumen hukum nasional, mulai dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), Gubernur, hingga Bupati dan Wali Kota dapat dikenakan sanksi pidana jika membiarkan jalan rusak hingga memakan korban.

Kecelakaan di jalan raya sering dianggap sekadar musibah atau "takdir". Maut sering kali tidak datang dari arah yang terduga, bahkan mengintai dari balik genangan air di aspal yang terkelupas.

Padahal, secara hukum, rusaknya infrastruktur jalan, bukan hanya masalah teknis, melainkan bentuk kelalaian negara yang memiliki konsekuensi pidana. 

Jika pembiaran terhadap lubang jalan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun telah menanti. 

Hak atas nyawa jalan raya, adalah urat nadi logistik dan jalur penyelamat menuju fasilitas kesehatan. Namun, tingginya curah hujan di awal tahun 2026 ini kembali "menelanjangi" buruknya kualitas pemeliharaan infrastruktur di berbagai daerah. 

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menegaskan, bahwa kerangka hukum Indonesia, yakni UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, sama sekali tidak memberikan ruang bagi pembiaran.

Tahun 2026, hanya 1.503 kilometer jalan rusak yang akan diperbaiki "Pasal 24 UU LLAJ secara eksplisit memerintahkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki kerusakan demi mencegah kecelakaan. 

Jika perbaikan belum bisa dilakukan, mereka wajib memasang tanda atau rambu peringatan. Tidak ada alasan bagi absennya pengawasan," tegas Djoko kepada Media, Jumat (13/2/26).

Pejabat Lalai Bisa Dipidana

Abainya penyelenggara jalan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berat. Pasal 273 UU LLAJ menjadi instrumen "pemukul" bagi warga untuk menuntut keadilan.

Berikut adalah sanksi pidana dan denda yang membayangi para penyelenggara jalan:

-Korban Meninggal Dunia: Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp 120 juta. 

-Luka Berat: Pidana penjara hingga 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta. Luka Ringan atau 

-Kerusakan Kendaraan: Pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda Rp 12 juta. 

-Kelalaian Pemasangan Rambu: Meski belum terjadi kecelakaan, pejabat yang membiarkan jalan rusak tanpa rambu peringatan dapat dibui selama 6 bulan atau denda Rp 1,5 juta.

Hak atas Rasa Aman yang Sering Terlupakan

Keamanan jalan, bukan hanya soal aspal yang mulus, melainkan aspek inklusivitas. Pasal 25 UU LLAJ, mewajibkan adanya marka, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), serta fasilitas bagi pesepeda dan penyandang disabilitas.

Namun, instrumen yang paling sering dianaktirikan adalah Penerangan Jalan Umum (PJU). Menurut Djoko, PJU bukan sekadar hiasan kota.

"Jalan yang terang adalah musuh utama kejahatan. Selain membantu visibilitas pengendara, menghindari lubang di malam hari, PJU menekan risiko pembegalan dan menghidupkan ekonomi rakyat. Penerangan adalah hak atas rasa aman," terangnya.

Hukum pun berlaku adil dengan menyasar pelaku perusakan jalan dari pihak swasta maupun perorangan.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, siapapun yang sengaja merusak fungsi jalan, seperti galian ilegal atau mengangkut beban kendaraan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL), terancam pidana 18 bulan atau denda fantastis hingga Rp 1,5 miliar.

Pembangunan jalan yang menelan biaya triliunan rupiah, akan sia-sia jika pengawasan dan pemeliharaan berjalan di tempat.

Djoko mengimbau masyarakat untuk berhenti menjadi penonton pasif.

"Hadirnya lubang-lubang maut, adalah bukti kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan. Sudah saatnya warga negara menggunakan hak suaranya untuk melaporkan penyelenggara jalan yang abai. Keselamatan adalah tanggung jawab kolektif yang harus diperjuangkan," pungkasnya. (Daeng Yusvin/Mdn)

Wali Kota Bandar Lampung Hadiri Polresta Bandar Lampung Boxing Championship 2026

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG  – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menghadiri pembukaan ajang Polresta Bandar Lampung Boxing Championship 2026 yang digelar di Lapangan Mapolresta Bandar Lampung, Jumat (13/02/2026) malam. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Sumarto.

Kejuaraan tinju amatir tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Polresta Bandar Lampung dan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Perbati) Provinsi Lampung. Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 12 hingga 15 Februari 2026.

Sebanyak 236 atlet dari berbagai sasana tinju di dalam dan luar Provinsi Lampung turut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Di antaranya terdapat peserta dari luar daerah seperti Palembang sebanyak 10 atlet dan 2 atlet dari Martapura, Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kejuaraan ini menjadi wadah positif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga tinju.

“Kami berharap dari ajang ini akan lahir atlet-atlet Lampung yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Junjung tinggi sportivitas dan tunjukkan kemampuan terbaik di atas ring,” ujar Eva Dwiana.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, yang juga menjabat sebagai Ketua Perbati Lampung, menyampaikan apresiasi kepada Polresta Bandar Lampung atas terselenggaranya kejuaraan tersebut.

“Atas nama Perbati, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Kejuaraan ini menjadi ajang pencarian bakat dan kami berharap kolaborasi ini terus terjalin,” katanya.

Panitia pelaksana, Peter, menjelaskan bahwa seluruh peserta akan bertanding dalam tujuh kategori, yakni kelas Elite, Youth, Junior, School Boys, Semi Junior, Mini Junior, dan Pra Mini Junior, termasuk kelas hingga 90 kilogram.

“Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan dan penyerapan bibit atlet potensial. Kami berharap dari 236 atlet yang bertanding dapat lahir petinju yang mampu menembus tingkat nasional,” jelasnya.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai Jumat hingga Minggu, pukul 08.00 WIB hingga selesai. (*)

Brimob Raih Medali Emas dan Pecahkan Rekot Dunia di Ajang Asian Rifle/Pistol Championship 2026 India

     

REFORMASI-ID | Jakarta - 14 Februari 2026, Personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Briptu Muhamad Fawwaz Aditia Farrel, anggota Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya, berhasil meraih medali emas dalam ajang prestisius Asian Rifle/Pistol Championship 2026 yang diselenggarakan di New Delhi, India.

Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah baru dalam dunia menembak internasional. Berlaga pada nomor 25 Meter Rapid Fire Pistol Men kategori Individu, Briptu Fawwaz menunjukkan performa luar biasa dengan memadukan konsentrasi tinggi, kecepatan, dan ketepatan. Tidak hanya membawa pulang medali emas, ia juga berhasil mencatatkan diri sebagai pemegang Rekor Dunia (World Record) dan Rekor Asia (Asian Record) untuk nomor yang sama.

Kompetisi bergengsi ini berlangsung pada tanggal 2 hingga 14 Februari 2026. Capaian fenomenal Briptu Fawwaz membuktikan kualitas atlet tembak Indonesia yang mampu bersaing dan mengungguli lawan-lawannya dari berbagai negara di Asia.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi gemilang tersebut.

“Prestasi yang diraih Briptu Muhamad Fawwaz Aditia Farrel merupakan kebanggaan besar bagi Polri dan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya meraih medali emas, tetapi juga memecahkan Rekor Dunia dan Rekor Asia. Ini membuktikan bahwa personel Polri mampu bersaing dan unggul di tingkat internasional melalui disiplin, dedikasi, serta latihan yang konsisten,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Ia menambahkan, capaian ini menjadi energi positif bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam pelaksanaan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dalam pengembangan prestasi di bidang olahraga.

“Polri berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan dan pengembangan potensi personel secara berkelanjutan. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi dan motivasi bagi anggota lainnya untuk terus berprestasi serta memberikan yang terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara,” tutupnya.

Keberhasilan Briptu Muhamad Fawwaz Aditia Farrel ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan yang terarah dan berkesinambungan mampu melahirkan personel yang tidak hanya profesional dalam tugas, tetapi juga berprestasi di panggung dunia.

Tentang Asian Rifle/Pistol Championship: Kejuaraan ini merupakan ajang bergengsi tingkat Asia yang mempertemukan para atlet tembak terbaik dari seluruh negara di kawasan Asia untuk berlaga dalam berbagai nomor senapan dan pistol.

Pastikan Akhir Pekan Lancar, Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Terjunkan Personel di Titik Vital Depok

     


REFORMASI-ID | Depok - Guna menjamin kenyamanan masyarakat saat memulai aktivitas di akhir pekan, Jajaran Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan pengamanan jalur dan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) di sejumlah titik strategis wilayah Depok, Sabtu (14/02/2026). Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.15 WIB ini merupakan bentuk pelayanan prima Polri dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas).

Personel dari Subden C Detasemen Perintis dikerahkan sepenuhnya untuk melakukan plotting di lokasi rawan kepadatan, antara lain Simpang PAL, Perempatan Gunadarma, Simpang UI, Simpang Leuwinanggung, hingga Perempatan Cikeas. Selain pengaturan arus, petugas juga melakukan patroli kewilayahan untuk menghadirkan sosok polisi penolong di tengah masyarakat.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol M. Ngajib, S.I.K., menegaskan bahwa kehadiran personel di lapangan bertujuan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. "Pelayanan prima dan patroli di area publik adalah prioritas kami untuk memastikan situasi harkamtibmas tetap kondusif," ujarnya dalam laporan resmi kepada Kakorsabhara Baharkam Polri.

Dukung Program Presiden Prabowo, Ditsamapta Baharkam Polri Perkuat Budaya Bersih di Lingkungan Kerja

     


REFORMASI-ID | Depok - Sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rakornas 2026, Jajaran Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri mengintegrasikan kegiatan operasional dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan atau korve. Selain menjalankan tugas pengaturan lalu lintas pada Sabtu pagi (14/02/2026), personel juga diwajibkan menjaga keasrian lingkungan kerja sebagai bagian dari disiplin anggota.

Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan Presiden. Berdasarkan arahan pimpinan, setiap personel diharapkan memulai aktivitas kedinasan dengan memastikan kebersihan ruang lingkup terkecil, guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Brigjen Pol M. Ngajib, S.I.K., menyampaikan bahwa Gerakan ASRI bukan sekadar program simbolik, melainkan budaya kerja yang harus diterapkan sehari-hari. "Kami berkomitmen untuk hadir nyata, tidak hanya dalam menjaga kelancaran lalu lintas di titik-titik vital seperti Simpang UI dan Cikeas, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sesuai semangat Gerakan Indonesia ASRI," ungkapnya.

Program Gerakan Indonesia ASRI merupakan instruksi tegas Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, tertata, dan berkelanjutan

Optimalkan Pelayanan Masyarakat, Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Terjunkan Personel Amankan Jalur Lalu lintas

     


REFORMASI-ID | Depok - Guna menjamin kelancaran arus lalu lintas masyarakat dan kenyamanan lingkungan kerja, Jajaran Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan rangkaian kegiatan pelayanan masyarakat pada Sabtu pagi (14/02/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 06.15 WIB ini difokuskan pada dua aspek utama: pengaturan lalu lintas di titik rawan kepadatan serta melakukan patroli dengan menghadirkan sosok polisi penolong dan penjaga kehidupan yang selalu hadir di setiap aktivitas masyarakat. 

Personel dari Subden C Detasemen Perintis dikerahkan sepenuhnya untuk melakukan ploting di sejumlah titik strategis yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di wilayah Depok dan sekitarnya. Adapun titik pengamanan meliputi:

Simpang PAL

Simpang Perempatan Gunadarma

Simpang Universitas Indonesia (UI)

Simpang Leuwinanggung

Simpang Perempatan Cikeas

Langkah antisipatif ini diambil untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas, membantu kegiatan rutin masyarakat serta memberikan rasa aman bagi pengguna jalan yang memulai aktivitas di akhir pekan.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol M. Ngajib S.I.K, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. "Pelayanan prima di jalan raya dan melakukan patroli ke area publik adalah prioritas kami untuk memastikan harkamtibmas tetap kondusif," ungkapnya dalam laporan resmi kepada Kakorsabhara Baharkam Polri.

Jaga Kondusivitas Ibu Kota, Detasemen Perintis Korsabhara Gelar Patroli Malam di Titik Rawan Jakarta

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Guna memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta mengantisipasi tindak kriminalitas, Detasemen Perintis Korps Sabhara Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik strategis wilayah Jakarta pada Kamis malam (12/2/2026).

Patroli yang dipimpin langsung oleh Kaden Perintis, Kombes Pol. Kade Budiyarta, S.I.K., mengerahkan 12 personel terampil. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat serta melakukan pengamanan langsung pada pusat-pusat kegiatan warga mulai pukul 19.00 hingga tengah malam.

Kegiatan diawali dengan apel pemberangkatan di Mako Detasemen Perintis. Tim kemudian bergerak menuju kawasan Matraman pada pukul 20.30 WIB. Di lokasi ini, personel melakukan pengaturan arus lalu lintas dan memberikan imbauan waspada kepada masyarakat serta petugas keamanan setempat (Satpam) terkait penjagaan barang bawaan pribadi guna meminimalisir aksi pencurian.

Berlanjut ke kawasan Green Pramuka pada pukul 22.00 WIB, petugas fokus pada penertiban parkir liar. Masyarakat diingatkan untuk tidak memarkir kendaraan di bahu jalan karena dapat memicu kemacetan dan mengganggu pengguna jalan umum lainnya.

Memasuki pukul 23.00 WIB, patroli menyisir Jalan Cempaka Putih. Di lokasi ini, petugas mengambil tindakan preventif dengan menegur pengendara yang melawan arus serta berkoordinasi dengan pihak keamanan lingkungan untuk segera melaporkan setiap kejadian menonjol ke Polsek setempat.

Kombes Pol. Kade Budiyarta menyampaikan bahwa patroli ini merupakan bentuk kehadiran nyata Polri di tengah masyarakat.

"Kami menerima aspirasi langsung dari warga yang mengharapkan intensitas patroli malam hari ditingkatkan, terutama untuk mengantisipasi kehilangan barang di sekitar stasiun dan kerawanan lainnya. Ini menjadi komitmen kami untuk terus memberikan rasa nyaman," pungkasnya.

Hingga apel konsolidasi pada pukul 00.00 WIB, seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib dengan situasi wilayah (TKA) Terkendali Aman. Masyarakat merespons positif kehadiran petugas dan merasa lebih tenang saat beraktivitas di malam hari.

13 Februari 2026

Aksi Simpatik di Jalan Margonda: Personel Den Turangga dan Satwa Kuda Polri Sapa Warga Lewat Jumat Berkah

     


REFORMASI-ID | Depok - Menjalankan komitmen Polri yang presisi dan humanis, Detasemen (Den) Turangga Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan sosial bertajuk "Jumat Berkah" Kegiatan ini dipusatkan di kawasan strategis Jl. Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. pada Jumat pagi (13/02/2026).

Dipimpin langsung oleh Kompol Kadarman bersama jajaran perwira lainnya (Iptu Yunus, Ipda Sukoco, dan Ipda Yayuk), personel Den Turangga menyapa masyarakat sambil membagikan paket bantuan. Kehadiran para personel ini tidak hanya bertujuan untuk berbagi secara materi, tetapi juga untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dan warga sekitar.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin berbagi kebahagiaan di hari yang penuh berkah ini, sekaligus memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif melalui pendekatan yang humanis," ujar Kompol Kadarman.

Ada pemandangan menarik dalam giat kali ini. Den Turangga turut menghadirkan empat satwa Turangga (kuda) andalan, yakni Wulinda, Silke, Keywest, dan Nobel. Kehadiran kuda-kuda gagah yang dalam kondisi prima tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan pengguna jalan di sepanjang Jalan Margonda.

Sebanyak 16 personel dikerahkan untuk memastikan kelancaran acara, mulai dari tim pengamanan, pendamping satwa (grooming), hingga tim dokumentasi. Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

Diharapkan aksi rutin seperti ini dapat terus memupuk rasa kepedulian sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dukung Ketahanan Pangan, Biro SDM Polda Jabar Gelar Rakor Lintas Sektoral

     

REFORMASI-ID | JAWA BARAT, Bandung – Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jawa Barat, menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral ketahanan pangan di Aula Mapolda Jawa Barat, Jumat (13/2/2026). 

Kegiatan ini, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di wilayah Jawa Barat.

Rakor tersebut, dihadiri perwakilan Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar, PT Perkebunan Nusantara VIII, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Barat, serta pimpinan perbankan seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BTN.

Kabagbinkar Biro SDM Polda Jabar AKBP Condro Sasongko dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Polda Jabar memiliki empat strategi utama dalam mendukung ketahanan pangan. 

"Polda Jabar, memiliki empat strategi ketahanan pangan, yakni Keroyok Bareng Polri, CSR atau pemodal 0 persen, modal Primkoppol, serta implementasi KUR," ujarnya.

Ia menegaskan, strategi tersebut dirancang untuk memastikan para petani binaan mendapatkan akses permodalan, lahan, hingga jaminan penyerapan hasil panen. 

"Kami ingin memastikan, seluruh ekosistem berjalan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembiayaan, pengelolaan lahan, sampai distribusi hasil panen," katanya.

Condro juga menyampaikan pesan moral sebagai prinsip dasar dalam menjalankan program ketahanan pangan. 

"Jangan pelit, turunkan ego, mudah memaafkan. Ini menjadi prinsip dasar dalam melaksanakan tugas mendukung ketahanan pangan," tegasnya.

Pada skema pertama, lanjutnya, pembiayaan dilakukan melalui CSR dan pemodal tanpa bunga lewat program Keroyok Bareng dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan. 

"Program ini, kita kerjakan bersama-sama, saling mendukung, tanpa membebani petani dengan bunga," jelasnya.

Skema kedua, adalah pinjaman melalui Primkoppol dengan sistem bagi hasil atau bunga 1,5 persen. Bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan hingga alat dan mesin pertanian. 

"Kami tidak memberikan uang tunai, tetapi langsung dalam bentuk sarana produksi agar tepat sasaran," ujarnya.

Ketiga, Polda Jabar mendorong dan memfasilitasi agar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berjalan maksimal. Sementara skema keempat, dilakukan melalui pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani dengan sistem pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Barat Nurman Susilo menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan melalui ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga. 

"Peran Bulog, adalah memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga tetap terjaga," katanya.

Ia menjelaskan, Bulog menetapkan ketentuan pengadaan jagung pipil kering (JPK) berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP). 

"JPK di tingkat petani, kami beli Rp5.500 per kilogram dengan ketentuan kadar air 18–20 persen dan aflatoksin 50 PPB. Biaya angkut dan pengeringan, ditanggung Bulog," jelasnya.

Untuk JPK curah di gudang Bulog (silo), harga ditetapkan Rp6.250 per kilogram dengan standar kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 PPB. 

Sedangkan JPK dalam karung plastik polos baru, di gudang Bulog dihargai Rp6.400 per kilogram dengan standar yang sama. 

"Kami berkomitmen tidak akan mempersulit proses penyerapan jagung dari petani binaan Polda Jabar," tegas Nurman.

Perwakilan PTPN Jawa Barat Iwan Rohmat, menyampaikan progres kerja sama ketahanan pangan antara Polda Jabar dan PTPN I Regional 2. 

"Dari enam rencana kegiatan kerja sama, tiga sudah terlaksana dan tiga lainnya masih dalam proses," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan tahapan pengajuan kerja sama pinjam pakai lahan, mulai dari pengajuan permohonan, penelitian, penelaahan hasil penelitian, pemberian keputusan, hingga penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU). 

"Pinjam manfaat lahan PTPN dengan Polda Jabar, sejauh ini berjalan lancar," terangnya. (Daeng Yusvin/Mdn)

Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya Kepada Penggerak MBG dan Rantai Pasok SPPG Polri

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada para pejabat Polri serta tokoh masyarakat yang menjadi penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguat rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Penganugerahan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026). Penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya, yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

Tanda kehormatan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa besar, dedikasi, serta kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi MBG Polri, menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

Berikut daftar penerima dan jenis tanda kehormatannya sesuai urutan terbaru:

I. Bintang Jasa Utama
1. Dr. Ir. Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional.

II. Bintang Jasa Pratama
2. Komjen Pol. Dedi Prasetyo – Wakapolri.
3. Sony Sonjaya, S.I.K. – Irjen Pol (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
4. Nanik Sudaryati Deyang – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
5. Lodewyk Pusung – Letjen TNI (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

III. Bintang Jasa Nararya
6. Komjen Pol. Wahyu Widada – Irwasum Polri.
7. Nurworo Danang, S.I.K. – Irjen Pol, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri.
8. Iman Prijantoro, S.H. – Irjen Pol (Purn), Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas MBG Polri.
9. Abdul Karim, S.I.K., M.Si. – Irjen Pol, Kadivpropam Polri.
10. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

IV. Satyalancana Wira Karya
11. Irjen Pol. Asep Edi Suheri – Kapolda Metro Jaya.
12. Dr. Ribut Hari Wibowo – Kapolda Jawa Tengah.
13. Hengki – Kapolda Banten.
14. Irjen Pol. Whisnu Hermawan Febrianto – Kapolda Sumatera Utara.
15. Drs. Nanang Avianto – Kapolda Jawa Timur.
16. Asep Safrudin – Kapolda Kepulauan Riau.
17. Dr. Gatot Tri Suryanta – Kapolda Sumatera Barat.
18. Andi Rian R. Djajadi – Wakalemdiklat Polri.
19. Rosyanto Yudha Hermawan – Kapolda Kalimantan Selatan.
20. Dekananto Eko Purwono – Wakapolda Metro Jaya.
21. dr. A. Nyoman Eddy Purnama Wirawan – Karodokpol Pusdokkes Polri.
22. Hendra Kurniawan – Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri.
23. Ucu Kuspriyadi – Karorenmin Itwasum Polri.
24. Nanang Masbudi – Irwasda Polda Sumut.
25. Sri Satyatama – Irwasda Polda Metro Jaya.
26. Feri Handoko Soenarso – Irwasda Polda Sumsel.
27. Tato Pamungkas Suyono – Irwasda Polda Kepri.
28. Yayat Ruhiyat – Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Jatim.
29. Andi M. Indra Waspada A. – Kapolresta Tangerang Polda Banten.
30. Dr. Raden Muhammad Jauhari – Kapolres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya.
31. Ferry Mulyana Sunarya – Kapolres Nias Selatan Polda Sumut.
32. Wikha Ardilestanto – Kapolres Bogor Polda Jabar.
33. Pahala Martua Nababan – Kapolres Lingga Polda Kepri.
34. Hendro Sukmono – Kapolres Bangkalan Polda Jatim.
35. Dewiana Syamsu Indyasari – Kapolres Sragen Polda Jateng.
36. Angga Dewanto Basari – Kapolres Donggala Polda Sulteng.
37. Willian Harbensyah – Kapolres Sijunjung Polda Sumbar.
38. Budi Raharjo – Panit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jateng.
39. Direktur Bank Mandiri.
40. H. Zaini Sidi – Tokoh masyarakat sektor pangan.

Penganugerahan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan kerja nyata para penggerak MBG serta penguatan rantai pasok SPPG Polri dalam menjaga keberlanjutan program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.

Penghargaan ini sebagai wujud transparansi dan apresiasi atas sinergi lintas sektor demi kesejahteraan rakyat serta penguatan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

Polres Lampung Selatan Bersih-Bersih Eks Kantor Pos Lama Kalianda, Wujud Kepedulian pada Peninggalan Bersejarah

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kepedulian terhadap peninggalan bersejarah sekaligus kebersihan lingkungan ditunjukkan jajaran Polres Lampung Selatan melalui kegiatan kurve atau bakti sosial di kawasan eks Kantor Pos Lama Kalianda Bawah, Kecamatan Kalianda, Jumat (13/2/2025) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.30 WIB tersebut melibatkan sinergi lintas unsur, yakni personel kepolisian, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Lampung Selatan, petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, serta partisipasi masyarakat sekitar.

Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pembersihan fisik area bangunan lama, tetapi juga menjadi simbol kepedulian bersama terhadap pelestarian lingkungan dan nilai sejarah kawasan yang pernah menjadi pusat aktivitas pelayanan pos di wilayah Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Sejak pagi, tampak sejumlah personel Polri mengenakan kaos olahraga berwarna kuning turun langsung ke area sekitar bangunan lama. Mereka membersihkan rumput liar, mengumpulkan sampah organik dan anorganik, menyapu halaman, hingga mengangkut sampah ke tempat pembuangan. Aktivitas tersebut berlangsung penuh kebersamaan, menunjukkan kerja sama erat antara aparat kepolisian, mahasiswa, dan warga yang bergotong royong merapikan lingkungan bersejarah itu.

Setelah proses pembersihan selesai sekitar pukul 08.15 WIB, dilakukan pengecekan lokasi guna memastikan area telah tertata rapi, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Disela giat tersebut Kapolres Lampung Selatan Toni Kasmiri menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri bersama masyarakat terhadap peninggalan yang memiliki nilai sejarah sekaligus potensi kawasan publik.

“Kegiatan ini merupakan upaya bersama menjaga warisan yang ada agar tetap terawat, bersih, dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara positif. Kami ingin menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa lingkungan dan peninggalan sejarah adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kegiatan gotong royong seperti ini diharapkan terbangun hubungan yang semakin erat antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya kawasan yang aman, sehat, dan berpotensi menjadi destinasi wisata lokal yang nyaman.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 08.30 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif, menandai komitmen bersama menjaga kebersihan sekaligus merawat jejak sejarah di Kalianda. (*)

Prajurit Lanal Lampung Bersinergi Bersama Masyarakat Wujudkan Indonesia ASRI

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - TNI AL, Jala Wira Saburai. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) melalui kegiatan bersih-bersih pantai di wilayah Teluk Ratai, Pesawaran pada Jumat, 13 Februari 2026.

Komandan Lanal Lampung Kolonel Laut (P) Krido Satriyo U, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL terhadap kelestarian lingkungan pesisir sekaligus upaya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan alam. 

"Dengan semangat gotong royong, prajurit Lanal Lampung bersama masyarakat membersihkan sampah-sampah plastik serta material lain yang mencemari kawasan pantai," jelas Danlanal Lampung Kolonel Laut (P) Krido Satriyo U.

Tak hanya itu tegasnya. Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) ini merupakan instruksi langsung dari Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membangun kesadaran nasional.

"Pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di seluruh wilayah Tanah Air," tegas Kolonel Laut (P) Krido Satriyo U.

Dalam kesempatan itu Komandan Lanal Lampung Kolonel Laut (P) Krido Satriyo U, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI AL dan masyarakat. 

“Melalui sinergi ini, kami ingin menanamkan nilai kepedulian lingkungan serta membangun kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan pantai adalah tanggung jawab kita semua." pungkasnya. (Mdn)

Patroli Maung dan Jalan Kaki Koramil 04/Jati Asih Bersama Komduk Perkuat Keamanan Wilayah

     
REFORMASI - ID 🇮🇩 |℅Kodam Jaya - Kota Bekasi - 12/02/2026 Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, personil Koramil 04/Jati Asih bersama komponen pendukung (komduk) melaksanakan patroli kendaraan Maung dan patroli jalan kaki menyusuri wilayah binaan, khususnya di titik-titik yang dianggap rawan gangguan kamtibmas.

Kegiatan patroli ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak kejahatan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan kehadiran aparat di tengah-tengah warga, diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus meningkatkan kewaspadaan lingkungan.

Danramil 04/Jati Asih Mayor Inf Sanusi Deski menyampaikan bahwa patroli rutin ini merupakan bentuk komitmen Koramil dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Patroli Maung dan jalan kaki yang kami laksanakan bersama komduk adalah upaya nyata untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kami ingin memastikan wilayah Jati Asih tetap kondusif sehingga warga dapat beraktivitas dengan nyaman. Sinergi antara TNI dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujarnya.

Koramil 04/Jati Asih akan terus meningkatkan kegiatan patroli secara rutin dan berkesinambungan sebagai wujud tanggung jawab dalam menciptakan wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

12 Februari 2026

ASDP Hadirkan Pengalaman Mudik Lebaran Ramah Anak

     

REFORMASI-ID | Jakarta, 12 Februari 2026 — Menyambut periode Angkutan Lebaran 2026, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghadirkan inovasi layanan guna memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung lebih nyaman dan menyenangkan, khususnya bagi keluarga yang bepergian bersama anak-anak.

Bagi ASDP, mudik bukan sekadar perpindahan orang, tetapi perjalanan emosional untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Karena itu, selain memastikan operasional berjalan aman dan tertib, ASDP juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih humanis dan inklusif di pelabuhan maupun selama penyeberangan berlangsung.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program mudik ramah anak bertajuk Semarak Liburan 2026, hasil kolaborasi dengan Dongeng Academy yang berlangsung mulai H-7 hingga H+7 Lebaran di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Program ini menghadirkan kids corner sebagai ruang ramah keluarga selama masa tunggu perjalanan.

Berbagai aktivitas kreatif dan edukatif disiapkan, mulai dari mini playground, board games, ruang membaca dan kreativitas, hingga pembagian goodie bag, camilan ramah anak, serta activity book interaktif. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi kejenuhan anak selama perjalanan sekaligus membantu orang tua menjalani mudik dengan lebih tenang.

Untuk mendukung pelaksanaan program, ASDP juga membekali sekitar 20 karyawan melalui workshop “Memahami Dunia Anak dan Pendampingan Psychological First Aid”. Pelatihan ini memperkuat kemampuan petugas dalam berinteraksi hangat dengan anak sekaligus memberikan pendampingan psikologis sederhana bila diperlukan selama periode mudik berlangsung.

*Antusiasme Tinggi*

Selain menghadirkan pengalaman mudik ramah anak, ASDP turut mendukung program pemerintah melalui layanan Mudik Gratis bersama BUMN guna memperluas aksesibilitas transportasi penyeberangan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi masyarakat.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan layanan ini tersedia di sejumlah lintasan, termasuk Banda Aceh pada 18 Maret 2026 melalui rute Ulee Lheue–Balohan, Balohan–Ulee Lheue, serta Ulee Lheue–Lamteng. Program juga berlangsung di wilayah Singkil sepanjang Maret 2026 untuk rute Calang–Sinabang, Meulaboh–Sinabang, Labuhan Haji–Sinabang, Singkil–Sinabang, serta Singkil–Pulau Banyak, dengan kuota 50 peserta tiap keberangkatan.

Selain itu, integrasi perjalanan peserta dari Jakarta menuju Lampung turut difasilitasi melalui lintasan Merak–Bakauheni pada 17 Maret 2026, dengan keberangkatan dari GBK Senayan dan Kantor Pusat ASDP menuju Bandar Lampung.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini pun sangat tinggi. Kuota peserta Mudik Gratis rute Jakarta–Bandar Lampung bahkan telah terpenuhi hanya dalam waktu 28 menit sejak pendaftaran dibuka. ASDP menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan partisipasi luar biasa masyarakat dalam program mudik gratis tahun ini.

Sementara itu, pendaftaran untuk keberangkatan dari Banda Aceh dan Singkil masih terbuka hingga kuota terpenuhi. Panitia selanjutnya akan melakukan seleksi dan verifikasi data peserta dengan estimasi waktu maksimal tujuh hari setelah pendaftaran ditutup. Seluruh pendaftar akan dihubungi langsung oleh panitia melalui WhatsApp ke nomor yang didaftarkan untuk menginformasikan status verifikasi, baik yang lolos maupun yang belum lolos.

ASDP juga mengingatkan masyarakat bahwa program ini sepenuhnya gratis dan tidak memungut biaya apa pun, sehingga masyarakat diimbau waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia serta memastikan seluruh informasi diperoleh melalui kanal resmi ASDP.

ASDP turut mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal serta membeli tiket melalui Ferizy yang memungkinkan pemesanan sejak H-60 keberangkatan, pengiriman tiket melalui WhatsApp maupun email, serta dukungan berbagai metode pembayaran digital.

Melalui berbagai kesiapan ini, ASDP berkomitmen menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Hms/Mdn)

Polri Resmikan Laboratorium Sosial Dalam Pemolisian berbasis riset dan keilmuan

     


REFORMASI-ID | Semarang - Goldstein dalam bukunya Problem Oriented Policing (1979), mengkritik Polisi dalam menjalankan tugas Pokok nya sering terjebak pada tindakan reaktif. Dalam beberapa kajian tugas Polisi sebaiknya reflektif. Reflektif dari Masyarakat yang dilayaninya. kaonsep pelaksanaan tugas Polisi terkandung beberapa hal yang sangat demokratis bagi stake holdernya, karena di dalam sifat pelaksanaan tugas yang reflektif, terkandung rasa empati, adanya perasaan sebagai bagian dari lingkungannya, sehingga akan lebih bersifat humanis dan sesuai dengan keinginan masyarakat bagai mana seharusnya  menjalankan tugas dalam melindungi dan melayani masyarakat yang diejawantahkan dalam bentuk kegiatan melindungi, mengayomi, melayani dan penegakan hukum.

Di era kekinian, era dimana kebebasan masyarakat perlu dilindungi, kemajuan IT terus melesat, penggerusan kearifan lokal yang semakin ekstrim, dan berdampak pada perubahan budaya serta karakter bangsa, di butuhkan penjaminan kebebasan dan  kemanan yang reflektif serta prediktif.

Polisi dan pemolisiannya perlu mengembangkan dan menyesuaikan gaya Pemolisian agar adaptif dengan dinamika yang terjadi. Oleh karenanya Polisi perlu asupan dan suplay yang bersifat kekinian utamanya yg bersumber keilmuan, riset dan keakademian.
————
Polisi dan Laboratorium Sosial.

Laboratorium sosial adalah ruang, baik fisik maupun konseptual, yang dirancang untuk mengamati, meneliti, dan bereksperimen dengan dinamika sosial, perilaku masyarakat, serta solusi atas tantangan sistemik. Wadah ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, menciptakan inovasi sosial, dan menguji solusi dalam dunia nyata. 

Ilmu Kepolisian. 

Ilmu kepolisian adalah Ilmu Sosial yang bersifat  interdisipliner yang mempelajari fungsi, peran, dan lembaga kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan, dan penanggulangan serta penyelesaiannya, memelihara keamanan, ketertiban umum, serta penegakan hukum. Ilmu ini mengintegrasikan berbagai cabang ilmu seperti kriminologi, hukum, sosiologi,  antropologi, psikologi, dan forensik, dan sebagainya untuk memahami pemolisian, perilaku kepolisian, dan penanganan masalah sosial untuk mewujudkan keteraturan sosial. (Suparlan, 2001).
Karena ruangnya yang berada dilingkungan sosial, maka Polisi perlu didikung, Berbagai ilmu pengetahuan melalui riset, kajian dan dukungan keakademian untuk melaksanakan tugas pemolisian. Karenanya Polisi Perlu laboratorium
Sosial.

Polisi perlu laboratorium sosial karena tugas kepolisian saat ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum konvensional (penindakan), tetapi juga pada upaya preventif (pencegahan) dan preemtif yang berbasis sosiologis dan humanis, yang bersifat Reflektif bukan reaktif.
Laboratorium sosial berfungsi sebagai pusat analisis perilaku, dinamika, dan konflik sosial di masyarakat untuk menciptakan keamanan yang lebih efektif. 
Beberapa alasan utama mengapa polisi memerlukan laboratorium sosial. 

Deteksi dan mintigasi Konflik Sosial.

Laboratorium sosial memungkinkan polisi untuk memetakan wilayah rawan, mengidentifikasi potensi konflik, dan menganalisis akar permasalahan sebelum kekerasan fisik pecah.

Pemecahan masalah Sosial.

Polri dituntut menjadi problem solver(penyelesai masalah) dalam konflik sosial masyarakat, bukan sekadar penindak hukum. 
Permasalahan yang timbul dalam masyarakat, pada dasarnya kunci penyelesaian nya juga ada dalam masyarakat itu sendiri. namun perlu pihak yang dapat menjembatani, Polisi yang berada dalam ruang masyarakat sosial adalah “Ilmuwan Sosial” yang berada dalam laboratorium sosial. keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakat itu sendiri (Living laboratory). keberadaan di ruang sosial diharapkan dapat menumbuhkan kedekatan dg lingkungannya sehingga mampu  melakukan berbagai pendekatan saat terjadi permasalahan sosial. Pendekatan sosial membantu polisi menemukan solusi yang lebih humanis dan kolaboratif. 


Memahami Dinamika Komunitas.

Dengan metode laboratorium sosial, polisi dapat mempelajari perilaku masyarakat, budaya lokal, dan struktur sosial untuk mempermudah pendekatan kepada berbagai komunitas (community policing).

Rekomendasi berbasis Riset dan analisis Akademik

Hasil analisis dari laboratorium sosial memberikan data empiris yang akurat bagi kepolisian untuk merancang strategi operasional yang tepat sasaran, yang didasarkan pada karakteristik wilayah, bukan sekadar asumsi.
Hasil Riset , pengujian dan analisis dari laboratorium sosial dapat memberikan rekomendasi berdasarkan fenomena dan gejala empiris. sehingga pengambil kebijakan akan dapat mengambil keputusan dan langkah yang tepat

Meningkatkan Profesionalisme
Pendekatan sosiologis membantu anggota Polri meningkatkan profesionalisme, khususnya dalam menangani konflik yang kompleks, sehingga pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat menjadi lebih Humanis dan reflektif.

Menjawab tantangan Tugas Kepolisian.

Dalam rangka tindaklanjut transformasi Polri agar lebih Profesional dan humanis pelaksanaan tugas dan menyiapkan calon anggota Polisi dalam Proses pendidikan, keberadaan Laboratorium Sosial bagi Polisi dapat menjadi salah satu alternatif dan jawaban bagaimana menyiapkan yang Profesional dan Humanis.

Polri saat ini sedang merencanakan dan membangun Laboratorium Sosial Kepolisian dan Pusat Studi Kepolisian dengan bekerja sama dengan berbagai Perguruan tinggi di Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri Maupun Perguruan tinggi Swasta di Seluruh Indonesia. Saat ini telah ditandatangani  74 (tujuh puluh empat) Nota Kesepahaman antara Polri dengan PTN dan PTS.
keberadaan lembaga ini diharapkan dapat medorong percepatan terwujudnya Profesionalisme Polri dan model pemolisian berbasis Riset dan kajian Akademik.

Laboratorium Sosial sebaiknya jangan hanya dipahami dalam pengertian teknis semata, tetapi perlu dipahami sebagai ruang hidup atau “living Laboratory”. Tempat dimana Calon Polisi belajar memahami, mengalami, dan merefleksikan realitas kehidupan sosial, sehingga saat bertugas reflektif terhadap perkembangan dan permasalahan sosial sehingga lebih mengedepankan empati dan simpati saat bertugas dalam mewujudkan keteraturan sosial.

Keberadaan Laboratorium
sosial, merupakan salah satu implementasi dari Democratic Policing, dimana Polisi dalam melakukan pemolisiannya harus mengakomodir stake holdernya agar tidak kontraproduktif dalam melaksanakan tugas pokoknya.***Str’90

Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si. Dosen Utama STIK Lemdiklat Polri

Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri: Sistem Pengamanan Bukan Beban Biaya, Melainkan Aset Jangka Panjang Perusahaan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri, S.I.K., M.PSDM., menekankan bahwa investasi pada sistem keamanan merupakan strategi krusial bagi keberlangsungan bisnis. Hal tersebut disampaikan saat beliau menjadi narasumber utama dalam Rapat Koordinasi dan Tatap Muka National Security Downstream Indonesia 2026, Kamis (12/2/2026).

Bertempat di PT. SMART Tbk. Unit Marunda, Jakarta Utara, kegiatan yang mengusung konsep hybrid ini mempertemukan jajaran kepolisian dengan para pemangku kepentingan industri downstream dari seluruh Indonesia.

Dalam paparan strategisnya, Brigjen Pol Suhendri meluruskan paradigma lama mengenai biaya keamanan. 

"Membangun sistem pengamanan bukan merupakan beban biaya (cost center), melainkan aset jangka panjang bagi perusahaan. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas security, namun menjadi tugas kolektif seluruh komponen perusahaan," tegasnya.

Brigjen Pol Suhendri juga menggarisbawahi implementasi Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004, di mana pengelola Objek Vital Nasional (Obvitnas) memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pengamanan internal, sementara Polri berperan aktif memberikan bantuan melalui Jasa Pengamanan dan Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).

Ada tiga pilar utama yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakor tersebut:

1.Kepatuhan Regulasi: Penekanan pada dasar hukum tugas Baharkam Polri dalam memelihara Kamtibmas serta aturan khusus terkait kebebasan berpendapat di area Obvitnas sesuai UU No. 9 Tahun 2010.

2.Strategi Pengamanan Modern: Polri mendorong pengelola untuk mengombinasikan pengamanan fisik dengan pendekatan sosiologis serta pengamanan berbasis analisa risiko (Risk Assessment).

3.Standardisasi SMP: Penjelasan mendalam mengenai lima elemen Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sebagai standar wajib untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Kegiatan ini diikuti secara antusias oleh jajaran pimpinan PT. SMART Tbk, tim audit internal, serta pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) seperti PT SOS, PT ISS, dan PT GBN. Selain itu, perwakilan unit dari Surabaya, Tarjun, Lubuk Gaung, Lampung, Medan, hingga Bogor turut bergabung melalui sambungan daring.

Melalui sinergi ini, diharapkan penerapan SMP yang konsisten tidak hanya melindungi operasional perusahaan, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan citra positif Indonesia di kancah global.