Media Reformasi Indonesia (MRI)

30 Juli 2026

Perkuat Kamtibmas, Koramil 02/Pondok Gede dan Aparat Keamanan Laksanakan Patroli Bersama

     


REFORMASI - ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi, 30/07/2026 Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi bersama Polri serta unsur aparat keamanan lainnya melaksanakan patroli gabungan di sejumlah titik wilayah teritorial Koramil 02/Pondok Gede.

Patroli dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, mencegah tindak kriminalitas, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sinergitas antara TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di wilayah Pondok Gede.

Danramil 02/Pondok Gede, Mayor Inf Fajar Fitrianto, mengatakan bahwa kegiatan patroli bersama merupakan bentuk soliditas antarinstansi dalam menjaga keamanan wilayah.

“Patroli bersama ini merupakan upaya nyata TNI bersama Polri dan seluruh unsur keamanan dalam menjaga situasi wilayah agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran aparat di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa tenang sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas,” ujar Mayor Inf Fajar Fitrianto.

Melalui patroli rutin yang dilaksanakan secara terpadu, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat serta mampu menciptakan situasi wilayah Pondok Gede yang aman, damai, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.


(Kodim 0507/Bekasi)

Engkus Kustara Pensiunan PNS Kota Bekasi, Tegaskan Pengabdian Tidak Berhenti

     


REFORMASI-ID | Kota Bekasi -  Purna bakti adalah masa pensiun resmi bagi pejabat atau aparatur negara yang menandai akhir tugas formal, namun tetap membuka ruang luas untuk terus mengabdi kepada masyarakat melalui cara dan peran yang berbeda.

Bagi Engkus Kustara pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal baru untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat lewat cara yang berbeda, seperti menjadi relawan, aktif di lingkungan sekitar atau membagikan keahlian.sebagai bentuk pengabdian baru. 

Ditemui *Redaksi LUGAS*,  Engkus Kustara yang pernah  menjabat Sekretaris Kelurahan (Sekel)  Jatiwarna 4 tahun dan terakhir Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kasi Permasbang) Kelurahan Kayungin Jaya,  menceritakan pengalaman  sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi. 


Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi selama lebih dari tiga dekade untuk Kota Bekasi Kustara  mengatakan, purna tugas merupakan fase yang akan dilalui setiap ASN. Menurutnya, masa pensiun bukan akhir pengabdian, melainkan awal dari babak baru kehidupan setelah menuntaskan tugas kepada negara.

Engkus Kustara menilai warisan terbesar sebagai pejabat  bukan hanya karya fisik, tetapi juga nilai kepemimpinan yang ditanamkan kepada generasi penerus. 

"Setelah mengabdi sebagai PNS ini selesai, saya akan membantu penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, setelah koordinasi dengan dinsos dan tagana, mengingat perlunya pembinaan terkait dengan kampung siaga bencana yang telah terbentuk di beberapa kelurahan," papar Kustara, Kamis (30/7/2026). 



Kustara juga siap membantu penjajagan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

"Saya telah mempunyai pengalaman sebagai ketua taruna siaga bencana dan telah mengikuti platihan pelatihan baik di kementrian sosial RI dan di dinsos propinsi Jawa barat," jelasnya. 

Kustara menegaskan, pengabdian kepada bangsa tidak berhenti saat memasuki masa pensiun, melainkan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. 







Prof. Yusril dan Wakapolri Serukan Penguatan Kerangka Hukum Global untuk Lindungi Perempuan dan Anak dari TPPO

     


REFORMASI-ID | Semarang  - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. tampil sebagai Pembicara Utama (Keynote Speaker) pada Legal International Conference and Studies (LICS) ke-9 dan Call for Paper bertema “Strengthening the Legal Framework for Combating Human Trafficking and Enhancing the Protection of Women and Children” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Kamis (30/7/2026).

Konferensi internasional tersebut diikuti akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dari 18 negara, antara lain Hanoi Law University (Vietnam), Istanbul University (Turki), UNICAF University (Siprus), Al-Azhar University (Mesir), Nagoya University (Jepang), Ibn Zohr University (Maroko), Thammasat University (Thailand), Applied Science Private University (Yordania), Comillas Pontifical University (Spanyol), University of Sydney (Australia), bersama sivitas akademika UNISSULA.

Sebagai Pembicara Utama, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyampaikan materi “Melampaui Ancaman Pidana: Membangun Sistem Hukum yang Memutus Rantai Perdagangan Orang.” Ia menegaskan bahwa pemberantasan TPPO harus dibangun melalui sistem hukum yang terintegrasi, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan pencegahan, perlindungan korban, serta penguatan kerja sama lintas negara.

“Kita harus melampaui ancaman pidana. Yang harus dibangun adalah sistem hukum yang mampu memutus mata rantai perdagangan orang, mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga penindakan terhadap seluruh jaringan pelaku,” ujar Prof. Yusril.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri menyampaikan pidato keynote speaker melalui tayangan yang diperdengarkan kepada seluruh peserta konferensi. Dalam paparannya, Wakapolri menegaskan bahwa perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang memanfaatkan ekosistem digital sehingga membutuhkan transformasi penegakan hukum yang adaptif.

“Perkembangan teknologi telah memperluas modus operandi perdagangan orang. Karena itu, penguatan kerangka hukum harus diikuti transformasi cara kerja aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, dan perlindungan korban yang lebih komprehensif,” kata Wakapolri.

Wakapolri menjelaskan bahwa Polri mengimplementasikan penguatan pemberantasan TPPO melalui empat strategi utama, yakni menerapkan pendekatan victim-centric dalam penanganan perkara, memperkuat Direktorat dan Satuan PPA-PPO di seluruh tingkatan, meningkatkan kapasitas penyidik melalui digital forensic dan Scientific Crime Investigation, serta memperluas kerja sama internasional. Hingga saat ini, Polri telah menjalin 14 perjanjian kerja sama dengan kepolisian, kementerian, dan lembaga di dalam maupun luar negeri dalam penanganan TPPO.

Rektor UNISSULA Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. mengatakan konferensi ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan hukum internasional.

“Partisipasi akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara akan memperkaya pertukaran perspektif, memperkuat kerja sama internasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan,” ujar Prof. Gunarto.

Konferensi ini menegaskan komitmen bersama pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan komunitas internasional untuk memperkuat kerangka hukum global dalam pemberantasan perdagangan orang serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sinergi pemikiran yang disampaikan Prof. Yusril mengenai penguatan sistem hukum dan strategi implementatif yang dipaparkan Wakapolri menjadi bagian penting dalam memperkuat respons Indonesia terhadap kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara.

Curi Masuk Rumah Berujung Penusukan Brutal, Polisi Bekuk Pelaku Dalam Hitungan Jam

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Tim URC Satreskrim Polres Lampung Selatan dan  Polsek Kalianda berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang disertai aksi penusukan terhadap seorang perempuan di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum (ABH) berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh, S.Tr.K., S.I.K., M.Sc. membenarkan pengungkapan tersebut. Ia mengatakan, pelaku berinisial P.G. alias D. (15), warga Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, berhasil diamankan pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 16.30 WIB setelah tim gabungan melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan korban dan para saksi.

"Pelaku berhasil kami identifikasi dari ciri-ciri yang disampaikan saksi, kemudian tim bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Saat diperiksa, pelaku mengakui seluruh perbuatannya," ujar Stefanus.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 30 Juli 2026 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah LM, warga Way Muli, Kecamatan Rajabasa. Saat itu pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan cara memanjat tembok belakang. Namun aksinya dipergoki korban ketika hendak menuju kamar mandi.

"Korban yang menyadari keberadaan pelaku langsung berteriak meminta pertolongan. Panik karena aksinya diketahui, pelaku kemudian menyerang korban menggunakan sebilah pisau," sebutnya.

“Korban mengalami satu luka tusuk di dada kiri, satu luka tusuk di punggung kiri, tiga luka sayatan di tangan kanan, serta empat luka tusuk di bagian kepala sebelah kanan. Akibat luka-luka tersebut, korban harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kalianda.” kata Stefanus.

Dengan bantuan masyarakat, pelaku akhirnya berhasil diamankan di wilayah Kecamatan Rajabasa pada sore hari. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan disertai penusukan terhadap korban.

“Dalam perkara ini, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau bergagang kayu, satu potong daster warna hijau toska milik korban yang terdapat bercak darah, serta satu potong jaket warna putih kombinasi hijau milik korban yang juga terdapat bercak darah. ," tegas Stefanus.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Karena pelaku masih berstatus anak berhadapan dengan hukum (ABH), proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). (Hms/Mdn) 

Munir: PAD Bocor, Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Jangan Cuma Wacana, Cek PAP

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyoroti belum optimalnya penerimaan pajak air permukaan (PAP) yang masih menyisakan potensi kebocoran pendapatan daerah hingga belasan miliar rupiah. 

Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung, ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bergerak cepat membenahi tata kelola pajak di seluruh perusahaan pengguna air permukaan.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi sekadar berbicara mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan tanpa langkah nyata di lapangan.

"Dalam kondisi fiskal yang sulit seperti sekarang, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan jangan hanya menjadi slogan. Harus ada tindakan konkret, dilakukan pengecekan langsung, dan seluruh potensi penerimaan harus dioptimalkan," tegas Munir, Kamis (30/7/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, potensi penerimaan pajak air permukaan di Lampung mencapai sekitar Rp23,6 miliar. Ironisnya, realisasi penerimaan selama lima tahun terakhir bahkan belum pernah menembus separuh dari angka tersebut.

Data yang dipaparkan Munir menunjukkan penerimaan pajak air permukaan hanya mencapai Rp5,5 miliar pada 2021, Rp7,1 miliar pada 2022, Rp9,4 miliar pada 2023, Rp8,9 miliar pada 2024, dan sekitar Rp10 miliar pada 2025.

"Trennya memang naik, tetapi sangat lambat. Angka itu masih jauh dari potensi yang ditemukan BPK. Ini menunjukkan ada ruang besar yang belum tergarap dan harus segera dibenahi," ujarnya.

Munir menjelaskan, angka potensi Rp23,6 miliar tersebut bahkan hanya berasal dari laporan penggunaan air yang disampaikan perusahaan saat mengurus perizinan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Data itu masih menggunakan metode self assessment atau berdasarkan pengakuan perusahaan sendiri.

"Ini baru angka yang dilaporkan sendiri oleh perusahaan. Artinya, itu justru nilai paling minimal. Kalau yang mereka laporkan sendiri saja mencapai Rp23,6 miliar, kenapa penerimaan daerah hanya sekitar Rp10 miliar? Di sinilah letak persoalannya. Apakah wajib pajaknya belum membayar, atau sudah membayar tetapi tata kelolanya yang bermasalah? Ini harus dibuka secara terang," katanya.

Untuk mengakhiri polemik tersebut, Munir mendesak Bapenda segera menerapkan sistem pengukuran berbasis water meter pada seluruh perusahaan pengguna air permukaan, sebagai solusi. Menurutnya, penggunaan alat ukur menjadi satu-satunya cara memperoleh data riil konsumsi air sehingga besaran pajak tidak lagi bergantung pada laporan perusahaan.

"Kalau memakai water meter, berapa kubik air yang digunakan perusahaan akan terbaca secara akurat. Tidak lagi berdasarkan perkiraan atau pengakuan. Menurut saya, tidak ada pilihan lain. Bapenda harus mulai memasang water meter," tegasnya.

Ia memperkirakan terdapat lebih dari 100 perusahaan di Lampung yang memanfaatkan air permukaan. Sementara data potensi Rp23,6 miliar yang menjadi temuan BPK baru dihitung dari sekitar 10 hingga 11 perusahaan.

"Kalau baru belasan perusahaan saja potensinya sudah Rp23,6 miliar, bisa dibayangkan berapa potensi sesungguhnya jika seluruh perusahaan didata dan diawasi secara maksimal," ungkapnya.

Munir juga menyatakan Komisi III DPRD Lampung siap mengawal pembenahan tersebut. Dalam waktu dekat, ia akan mengusulkan pemanggilan seluruh perusahaan pengguna air permukaan untuk mengklarifikasi kepatuhan pembayaran pajak. DPRD juga membuka opsi turun langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada potensi pendapatan daerah yang hilang.

"Kami siap berkolaborasi dengan Bapenda. Kalau perlu kami panggil seluruh perusahaan, kami cek satu per satu, bahkan turun langsung ke lapangan. Jangan sampai di tengah kondisi fiskal yang berat, masih ada potensi PAD yang bocor dan tidak berhasil dipungut," pungkas Munir. (**)

Dukung Program Keamanan Nasional, Kapolda Sumsel Ajak Warga Jadi Benteng Kamtibmas

     

REFORMASI-ID | PAGAR ALAM — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh aparat kepolisian, melainkan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Komitmen tersebut disampaikan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., saat memimpin Apel Besar Sabuk Kamtibmas di Lapangan Mapolres Pagar Alam, Kamis (30/7/2026).

Apel Besar Sabuk Kamtibmas menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan implementasi program prioritas pemerintah.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah, S.T., Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si., para Pejabat Utama Polda Sumsel, unsur TNI, Forkopimda, serta ratusan peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan bakti sosial, bakti kesehatan, peresmian program sumur bor, bedah rumah, Jembatan Merah Putih, serta peluncuran Kampung Kamtibmas sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa tantangan menjaga keamanan semakin kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, stabilitas kamtibmas merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak membutuhkan seorang pahlawan tunggal Superman seperti yang ada di televisi, melainkan membutuhkan sebuah Super Team yang dibangun dari seluruh komponen yang ada di Kota Pagar Alam. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga hanya melalui kolaborasi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat kita mampu menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kapolda juga menginstruksikan seluruh personel Polri agar terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, profesional, humanis, dan berkeadilan. Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi strategi utama dalam mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah, S.T., menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kapolda Sumsel yang membangun semangat kolaborasi lintas sektor melalui konsep Super Team.

“Pemerintah Kota Pagar Alam siap bersinergi dalam Super Team yang digagas Bapak Kapolda. Kami meyakini bahwa keamanan yang kondusif merupakan fondasi utama bagi berkembangnya sektor pertanian, pariwisata, investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Pagar Alam,” ujar H. Ludi Oliansyah, S.T.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa konsep Super Team merupakan implementasi nyata Polri Presisi yang mengedepankan kolaborasi sebagai kekuatan utama dalam menjaga keamanan.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Semangat Super Team yang disampaikan Bapak Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan menjaga kamtibmas hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat sebagai benteng sosial yang kokoh,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Dalam pada itu lanjut Kabid Humas Polda Sumsel. Melalui Apel Besar Sabuk Kamtibmas di Kota Pagar Alam, Polda Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung program pembangunan nasional. 

"Semangat Super Team yang dibangun bersama seluruh komponen masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Kota Pagar Alam yang aman, damai, produktif, dan sejahtera, sejalan dengan semangat “Nyago Bumi Sriwijaya, Nyago Kota Pagar Alam, Aman Bae," tutupnya.” (Hms/Mdn) 

Danbrigif 4 Mar/BS Perkuat Kolaborasi Pertahanan Melalui Audiensi dengan Pangdam XXI/RI

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - TNI AL, Korps Marinir, Brigif 4 Marinir/BS (Lampung). Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS (Danbrigif 4 Mar/BS) Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr. Hanla., CHRMP., melaksanakan audiensi dengan Pangdam XXI/Radin Inten (RI) Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si., di Lobby Makodam XXI/RI, Jalan Teuku Umar, Penengahan, Kota Bandar Lampung, Kamis (30/07/2026).

Audiensi yang berlangsung penuh keakraban tersebut turut dihadiri Kasdam XXI/RI Brigjen TNI Andrian Susanto, S.I.P., M.Han., M.I.Pol., para pejabat utama Kodam XXI/RI, serta pejabat Brigif 4 Mar/BS. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar matra TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pelaksanaan tugas di wilayah.

Dalam sambutannya, Pangdam XXI/RI menyampaikan apresiasi atas kunjungan Danbrigif 4 Mar/BS beserta rombongan. Pangdam berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama yang erat, pertukaran informasi, peningkatan profesionalisme prajurit. 

"Serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan tugas demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Pangdam XXI/RI Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.,.

Pada kesempatan itu, Danbrigif 4 Mar/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr. Hanla., CHRMP., menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pangdam XXI/RI beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Danbrigif juga menyampaikan komitmen Brigif 4 Mar/BS untuk terus memperkuat sinergi dengan Kodam XXI/RI, baik dalam bidang operasi, latihan, pembinaan teritorial, maupun kegiatan kemanusiaan. 

Selain itu, Danbrigif turut menyampaikan rencana pelaksanaan event Motor Cross yang diperintahkan langsung oleh Komandan Korps Marinir dalam rangka menyambut HUT TNI ke-81 Tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Danbrigif 4 Mar/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr. Hanla., CHRMP., mengatakan, “Audiensi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antar matra TNI. Brigif 4 Marinir/BS siap mendukung setiap kebijakan pimpinan TNI serta terus berkolaborasi dengan Kodam XXI/RI.

"Dalam menjaga keamanan wilayah, mendukung pembangunan daerah dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara.“ pungkasnya. (Mdn) 

Personil Korsabhara Baharkam Polri, Perkuat Timnas Indonesia Mini Soccer Di ajang Interconintal Cup 2026 Di Italia

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh personel Korps Sabhara Baharkam Polri. Personil Den Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Briptu Waskita Surya Putra, S.H., dipercaya menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia Mini Soccer yang akan berlaga pada ajang Intercontinental Cup 2026 di Roma, Italia.

Briptu Waskita bersama skuad Timnas Indonesia Mini Soccer telah bertolak menuju Roma, Italia, untuk mengikuti rangkaian pertandingan internasional yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai negara. Keikutsertaan ini menjadi wujud dedikasi dan prestasi personel Polri yang mampu mengharumkan nama bangsa melalui bidang olahraga.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia Mini Soccer akan menghadapi tuan rumah Italia pada Jum’at, 31 Juli 2026, dalam laga pembuka yang akan digelar di Brilian Stadium. 
Pertandingan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik di panggung internasional. 

Keikutsertaan Briptu Waskita Surya Putra, S.H. juga mencatatkan sejarah tersendiri, karena menjadi personel pertama dari Korsabhara Baharkam Polri yang dipercaya memperkuat Tim Nasional Indonesia Mini Soccer pada tahun 2026. 

Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri untuk terus mengembangkan potensi, mengukir prestasi, serta mengharumkan nama institusi di tingkat nasional maupun internasional.

Seluruh keluarga besar Korsabhara Baharkam Polri turut memberikan dukungan dan doa agar Briptu Waskita bersama Timnas Indonesia Mini Soccer mampu menampilkan performa terbaik serta membawa pulang hasil yang membanggakan bagi Indonesia.

Dipimpin Kombes Pol Edy Sumardi, Tim Baharkam Polri Ikuti Kejuaraan Bulutangkis Kapolri Cup 2026

     


REFORMASI-ID | Jakarta -  Tim Korsabhara Baharkam Polri resmi ikut serta dalam Kejuaraan Bulutangkis Kapolri Cup 2026 yang digelar mulai tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Turnamen bergengsi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema besar "Membangun Prestasi Untuk Negeri".

Upacara pembukaan pertandingan telah berlangsung dengan khidmat pada Senin, 27 Juli 2026, pukul 14.00 WIB bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Serba Guna Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur.

Dalam ajang tahun ini, Tim Korsabhara Baharkam Polri dipimpin langsung oleh Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. (Auditor Madya TK III Sispamobvitnas Baharkam Polri). Beliau didampingi oleh Official Tim, Kombes Pol Kadek Budi (Kaden Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri), serta diperkuat oleh personel gabungan dari Korsabhara, Korpolairud, dan Korbinmas yang melebur ke dalam Tim Baharkam Polri.

Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata menyatakan bahwa keikutsertaan timnya merupakan wujud nyata komitmen Baharkam Polri dalam mendukung penguatan prestasi olahraga nasional sekaligus mempererat soliditas antar-personel dan masyarakat.uja

"Kami hadir membawa semangat 'Membangun Prestasi Untuk Negeri'. Ajang Kapolri Cup 2026 ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang pembinaan bakat dan penguatan sinergi antara Polri, atlet muda, dan kelompok difabel," ujar Kombes Pol Edy Sumardi.

Kejuaraan yang berlangsung selama 6 hari ini diikuti oleh total 1.219 peserta yang terbagi ke dalam tiga kategori utama:

1•Kategori Umum (U-15, U-17, U-19): 591 atlet
2•Kategori Polri: 558 atlet/personel
3•Kategori Para Badminton (Difabel): 70 atlet

Untuk mengakomodasi padatnya jadwal pertandingan yang bergulir setiap hari mulai pukul 13.00 WIB hingga 20.00 WIB, panitia menyelenggarakan pertandingan di tiga venue berbeda di wilayah Jakarta Timur dengan total memanfaatkan 13 lapangan operasional, yaitu:

1•GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) – Mengoperasikan 9 lapangan (court)
2•GOR Pondok Bambu – Mengoperasikan 4 lapangan (court)
3•GOR Duren Sawit

Melalui partisipasi aktif ini, Tim Baharkam Polri optimis dapat menorehkan hasil terbaik sekaligus menyukseskan rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-80 dengan semangat sportivitas yang tinggi.

Hadir untuk Masyarakat Pesisir, Lanal Lampung Gelar Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - TNI AL, Jala Wira Saburai. Dalam rangka mempererat Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat maritim sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kodaeral III, Pangkalan TNI AL (Lanal) Lampung melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan di Dermaga Bom, Kalianda, Lampung Selatan. Kamis, 30/07/2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Selatan beserta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tokoh agama serta tokoh masyrakat yang menunjukkan sinergi antara TNI AL dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan bakti sosial diwujudkan melalui penyerahan paket sembako kepada masyarakat pesisir sebagai bentuk kepedulian TNI AL terhadap kesejahteraan masyarakat.

Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., M.Tr.Opsla., CRMP., Menyampaikan kegiatan bakti kesehatan meliputi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi dan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) kepada masyarakat maritim, penjaga pantai, dan para siswa di wilayah Kalianda, Lampung Selatan. 

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat," jelas Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan.

Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., M.Tr.Opsla., CRMP. berharap dapat terus memperkuat kemanunggalan TNI AL dengan rakyat. 

"Sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir melalui aksi sosial dan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan," pungkasnya. (Mudian) 

Kombes Hamam Pimpin Bintek Sistem Manajemen pengamanan di PT. Asmin Bara Bronang Kalteng

     


REFORMASI-ID | Kalteng - Tim Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dari Korsabhara Baharkam Polri terus berakselerasi dalam memperkuat standar pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Objek Vital Tertentu (Obvitter), tim secara intensif melaksanakan agenda Bintek hari kedua yang dipusatkan di Ruang Aplus Meeting Center, PT Asmin Bara Bronang (ABB), Selasa (28/7/2026)

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 18.00 WIB tersebut berfokus pada pendalaman evaluasi, wawancara, serta pemeriksaan dokumen krusial terkait komitmen, kebijakan pengamanan, hingga pola pengamanan perusahaan.

Ketua Tim Bintek Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung proses pendampingan ini bersama jajaran auditor SMP profesional, antara lain Pembina Andy Mulyadi (Sekretaris), Budi Purwoto, S.E., Drs. Miyanto, M.Si., dan Drs. Rahardy. Turut mendampingi dari pihak kewilayahan yakni AKBP Meidianson, S.Hut. (Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Kalteng) beserta jajaran staf Ditpamobvit Polda Kalteng.

Sementara dari pihak manajemen perusahaan, hadir secara aktif Yulius Nico (CSR Department Head PT ABB), Bintang Adityawarman (External Partnership Department Head PT Tuah Turangga Agung), serta jajaran tim internal auditor dan staf PT ABB.

Kombes Pol Hamam Wahyudi saat di konfirmasi menjelaskan, bahwa 
Pelaksanaan Bintek hari kedua mencakup beberapa tahap audit dokumen dan wawancara teknis yang sistematis, Pemeriksaan Elemen I (Komitmen & Kebijakan), Tim auditor melakukan penelaahan komprehensif mulai dari Kriteria 1 hingga Kriteria 18 untuk memastikan fondasi kebijakan pengamanan PT ABB selaras dengan standar Perpol No. 7 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Pengamanan. Ungkapnya,
 
Pemeriksaan Elemen II (Pola Pengamanan), Pendalaman difokuskan pada Kriteria II.B.5 guna menguji keandalan penerapan taktis, prosedur operasional pengamanan, serta kesiapsiagaan di area operasional pertambangan.

Dalam laporannya kepada Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Ketua Tim menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Bintek hari kedua berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan Rencana Kegiatan (Rengiat) yang telah ditetapkan. Sinergi yang solid antara tim Mabes Polri, Polda Kalteng, dan manajemen PT ABB menjadi kunci utama suksesnya penjaminan standar pengamanan ini.

Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) secara komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan operasional PT Asmin Bara Bronang dalam memitigasi potensi gangguan keamanan serta mendukung kelancaran iklim investasi dan produksi industri pertambangan nasional.

29 Juli 2026

Bidik Kebocoran Pajak Air Permukaan, Munir: DPRD Lampung Dorong Pemasangan Watermeter

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - Pemasangan watermeter di perusahaan-perusahaan besar pengguna air permukaan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Lampung. DPRD Provinsi Lampung mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperluas pemasangan alat ukur tersebut agar pendataan penggunaan air dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan watermeter mampu mencatat volume penggunaan air permukaan secara riil, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan besaran pajak sehingga lebih mencerminkan penggunaan sebenarnya oleh masing-masing perusahaan.

"Kalau penggunaan air dapat diukur secara pasti melalui watermeter, maka penetapan Pajak Air Permukaan juga akan lebih objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Munir, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, pemasangan watermeter sudah saatnya diterapkan di seluruh perusahaan besar yang memanfaatkan air permukaan di Lampung. Langkah ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap metode self assessment yang selama ini masih digunakan dalam perhitungan pajak.

Ia menilai sistem berbasis alat ukur akan memperkuat pengawasan sekaligus meminimalkan potensi selisih data antara penggunaan air di lapangan dengan laporan yang disampaikan wajib pajak. Dorongan tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 yang mencatat potensi Pajak Air Permukaan dari 11 perusahaan mencapai sekitar Rp23,6 miliar. Namun hingga 2025, realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan baru berada di kisaran Rp10 miliar.

Munir menilai angka tersebut menunjukkan masih besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. Bahkan, potensi itu diyakini lebih besar karena belum seluruh perusahaan pengguna air permukaan masuk dalam pendataan secara optimal.

"Masih ada ruang yang sangat besar untuk meningkatkan PAD. Karena itu, sistem pendataan harus diperkuat agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal," katanya.

Persoalan pengelolaan Pajak Air Permukaan juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam agenda koordinasi dan supervisi, KPK menilai pengelolaan sektor tersebut masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah apabila tidak dibenahi melalui sistem yang lebih transparan.

Komisi III DPRD Provinsi Lampung, lanjut Munir, siap berkolaborasi dengan Bapenda untuk membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih akuntabel. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah percepatan pemasangan watermeter di seluruh perusahaan besar pengguna air permukaan.

"Dengan watermeter, pemerintah memiliki data yang valid, perusahaan memperoleh kepastian dalam perhitungan pajak, dan daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Ini menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pajak," pungkas Munir. (**)

Kapolsek Bekasi Barat Salurkan Bantuan Sembako kepada Warga Sakit dan Lansia di Kranji

     

 

REFORMASI-ID  | KOTA BEKASI – Wujud kepedulian dan empati terhadap masyarakat terus ditunjukkan Kapolsek Bekasi Barat, AKP Dr. H. Wahyudi, SH., MH., melalui program Jaga Jakarta On The Spot. Pada Rabu (29/7/2026), Kapolsek bersama Panit Binmas dan Bhabinkamtibmas Kranji mengunjungi warga yang sedang sakit serta lansia jompo di lingkungan RW 010, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek menyerahkan bantuan berupa paket sembako sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada warga yang membutuhkan. Selain memberikan bantuan, AKP Dr. H. Wahyudi juga menyampaikan doa agar warga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Jaga Jakarta On The Spot yang mengedepankan kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun kepedulian sosial serta mempererat hubungan dengan warga.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semakin terjalin kedekatan antara Polri dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kepedulian antar sesama.



Diseminasi Program Madrasah Piloting KBC dan Implementasi Magis Berbasis WEB SSO, Optimalisasi Pengawas Madrasah Kota Palembang

     

REFORMASI-ID | Palembang — Dalam upaya memperkuat transformasi pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah, telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi Program Madrasah Piloting Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dan Implementasi MAGIS Berbasis Web SSO (Single Sign-On) dengan tema “Optimalisasi Peran Pengawas Madrasah Melalui Layanan Digital Terintegrasi dan Pendampingan Berbasis Data.” Kegiatan ini diikuti oleh kepala madrasah, guru, dan pengawas madrasah dari berbagai satuan pendidikan di Kota Palembang. Rabu, 29/07/2026.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Palembang, H. M. Zaki Baridwan, S.Kom., MM. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan dan pengawasan madrasah agar mampu menjawab tantangan era teknologi informasi. Acara pembukaan turut didampingi oleh Kepala MTsN 2 Kota Palembang beserta Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MTsN 2 Palembang, serta dihadiri oleh Ketua Pokjawasmad Kota Palembang Imron, S. Pd.I., MM. dan seluruh pengawas madrasah Kota Palembang yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan diseminasi menghadirkan narasumber utama Ari Mawarni, S.Ag., M.Pd. yang menyampaikan materi tentang Implementasi MAGIS Berbasis Web SSO. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa MAGIS merupakan layanan digital terintegrasi yang dirancang untuk mendukung pengawas madrasah dalam melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan secara lebih efektif, efisien, dan berbasis data. 

"Melalui sistem Single Sign-On (SSO), pengguna dapat mengakses berbagai layanan hanya dengan satu akun sehingga memudahkan koordinasi dan pengelolaan data pendidikan madrasah," Paparnya.

Menurut Ari Mawarni, transformasi digital dalam pengawasan madrasah bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma kerja pengawas agar lebih responsif terhadap kebutuhan madrasah. 


"Dengan data yang terintegrasi, pengawas dapat melakukan pendampingan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, materi mengenai Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai dasar Madrasah Piloting KBC disampaikan oleh Hj. Maruyah, M.Pd.I dan Hj. Jamilah Asna, M.Pd. Kedua narasumber menegaskan bahwa KBC menempatkan nilai cinta sebagai fondasi pendidikan, meliputi cinta kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan ilmu pengetahuan. 

"Melalui pendekatan ini, Madrasah diharapkan mampu membentuk peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi," tegas kedua Narasumber.

Dalam sesi diskusi, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan berbagai pertanyaan terkait implementasi MAGIS dan strategi penerapan KBC di madrasah masing-masing. 

Kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik antar madrasah piloting sehingga diharapkan dapat mempercepat penyebarluasan inovasi pendidikan berbasis cinta dan digitalisasi layanan pengawasan. Melalui kegiatan diseminasi ini, diharapkan sinergi antara pengawas, kepala madrasah, dan guru semakin kuat dalam mewujudkan madrasah yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. 

Transformasi digital melalui MAGIS dan penguatan karakter melalui KBC diyakini menjadi langkah strategis menuju pengelolaan madrasah yang lebih profesional, efektif, dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan. (*) 

Wakapolri Lantik Pengurus Pusat KBPP Polri 2026–2031, Awali Konsolidasi Organisasi Nasional

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., selaku Pembina Harian Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, melantik Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional KBPP Polri yang diikuti jajaran 36 Polda serta pengurus hingga tingkat Polres secara daring. Momentum ini menandai dimulainya kepemimpinan baru untuk memperkuat soliditas organisasi, menyelaraskan program kerja, serta memperluas kontribusi KBPP Polri sebagai wadah pemersatu keluarga besar Polri dalam mendukung pembangunan nasional dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan amanah untuk membawa organisasi semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia mengajak seluruh pengurus menjadikan momentum ini sebagai awal memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga besar Polri dan masyarakat.

“Jadikan pelantikan ini sebagai awal kerja bersama untuk memperkuat organisasi dan memperbesar kontribusi kepada masyarakat. Bangun kolaborasi, jaga soliditas, dan hadirkan karya nyata yang memberi manfaat bagi bangsa,” tegas Wakapolri.

Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum sehingga memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut Bimo, kepengurusan baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah melalui penguatan tata kelola organisasi, pembaruan basis data keluarga besar Polri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, dan kemanusiaan.

Dengan kepengurusan baru yang didukung konsolidasi organisasi secara nasional, KBPP Polri diharapkan semakin solid sebagai organisasi keluarga besar Polri yang modern, inklusif, dan mampu menjadi mitra strategis Polri dalam memperluas pengabdian kepada masyarakat.

Polsek Babat Toman Bongkar Dua Lokasi Illegal Refinery di Musi Banyuasin

     

REFORMASI-ID | MUSI BANYUASIN — Kepolisian Sektor (Polsek) Babat Toman, Polres Musi Banyuasin, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas aktivitas usaha migas ilegal dengan mengungkap dua lokasi penyulingan minyak mentah tanpa izin (*illegal refinery*) di Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam penindakan tersebut, dua pekerja berhasil diamankan, sementara dua orang yang diduga sebagai pemilik lokasi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pengejaran petugas. Rabu, 29/07/2026.

Pengungkapan dilakukan pada Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 23.30 WIB saat personel Polsek Babat Toman melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Lawang Wetan. Kegiatan patroli tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan represif Polri dalam menindak aktivitas penyulingan minyak ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, serta merugikan negara.

Saat melaksanakan patroli, petugas menemukan dua lokasi penyulingan minyak ilegal yang masih beroperasi di Desa Ulak Paceh. Pada lokasi pertama yang diduga milik seorang pria berinisial PIR (47), petugas mendapati dua pekerja sedang mengoperasikan satu unit tungku penyulingan berkapasitas 55 drum. Kedua pekerja tersebut langsung diamankan beserta sejumlah barang bukti yang berada di lokasi.

Selanjutnya, petugas bergerak menuju lokasi kedua yang diduga milik seseorang berinisial HER. Di lokasi tersebut ditemukan aktivitas penyulingan minyak dengan peralatan yang masih lengkap. Namun, para pekerja berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Personel kemudian mengamankan seluruh barang bukti dan memasang garis polisi di kedua lokasi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Dua pekerja yang berhasil diamankan masing-masing berinisial JI (42) dan Y (41). Keduanya saat ini menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Babat Toman. Sementara itu, dua orang yang diduga sebagai pemilik lokasi, yakni PIR (47) dan HER, telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Dari kedua lokasi tersebut, petugas mengamankan berbagai barang bukti berupa mesin penyedot minyak, mesin blower, tungku penyulingan berkapasitas 55 drum yang masih berisi sisa minyak mentah, tedmon berisi minyak hasil penyulingan, selang, drum, serta peralatan lain yang digunakan dalam aktivitas *illegal refinery*.

Saat ini penyidik masih melakukan proses pendalaman terhadap perkara tersebut. Para pelaku diduga melanggar ketentuan pidana di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas Bumi. Proses penyidikan terhadap kedua pekerja yang telah diamankan serta pengejaran terhadap dua orang berstatus DPO masih terus dilakukan.

Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha migas ilegal yang membahayakan keselamatan masyarakat dan merugikan negara.

“Kami mengapresiasi kesigapan personel Polsek Babat Toman yang berhasil menindak dua lokasi *illegal refinery* sekaligus dalam satu kegiatan patroli. Terhadap pihak yang masih buron, kami akan terus melakukan pengejaran hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa Polda Sumsel berkomitmen mendukung penuh seluruh jajaran dalam memberantas praktik usaha migas ilegal yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan ketahanan energi nasional.

“Kami akan terus menindak setiap aktivitas usaha migas ilegal yang merugikan negara dan membahayakan lingkungan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat maupun memberikan tempat bagi praktik penyulingan minyak ilegal serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui aktivitas serupa maupun keberadaan pihak yang saat ini berstatus DPO,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Tak hanya itu imbuh Kombes Pol Nandang. Polda Sumatera Selatan menegaskan akan terus memperkuat patroli, penegakan hukum, dan sinergi dengan masyarakat dalam memberantas aktivitas illegal drilling maupun illegal refinery. 

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, melindungi keselamatan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang legal, aman, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

Pastikan Kendaraan Dinas Laik dan Siap Operasional, Korem 044/Gapo Gelar Pemeriksaan Menyeluruh

     

REFORMASI-ID | Palembang  – Korem 044/Garuda Dempo laksanakan kegiatan pengecekan kendaraan dinas roda dua dan roda empat milik satuan jajaran Korem 044/Gapo yang berlangsung di lingkungan Makorem 044/Gapo. Rabu, 29/07/2026.

Kegiatan pengecekan ini dilaksanakan oleh Staf Intelijen Korem 044/Gapo bersama personel Detasemen Polisi Militer II/4 Palembang, serta dipimpin langsung oleh Kasi Pers Kasrem 044/Gapo, Kolonel Kav Adri Nurcahyo.

Pengecekan dilakukan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan kendaraan dinas agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi kendaraan, kondisi fisik kendaraan, serta kesiapan operasional kendaraan dinas yang digunakan oleh personel Korem 044/Gapo.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan, kelengkapan kendaraan, kondisi mesin, lampu, ban, serta faktor lain yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan berkendara. Pemeriksaan juga mencakup pengecekan identitas pengemudi dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan kendaraan dinas.

Kasi Pers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo menyampaikan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dipelihara dan digunakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengecekan secara berkala perlu dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh kendaraan dinas yang digunakan oleh personel Korem 044/Gapo selalu dalam kondisi yang laik, aman, dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan,” ujarnya. (Mudian)

HARLAH DPW PKB Provinsi Lampung, Gelar Pengajian Bersama Santri dan Masyarakat Lampung Selatan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - DPW PKB Provinsi Lampung menggelar rangkaian acara dalam rangka Harlah PKB ke-28 yang dimulai sejak awal juli dengan melakukan berbagai kegiatan, mulai pasar murah yang dilakukan serentak oleh para anggota Fraksi PKB se-provinsi lampung, donor darah, sunatan massal, bedah rumah, santunan anak yatim, jalan sehat, lomba turnamen sepakbola, turnamen voli, senam bersama, yang dilakukan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Masih dalam rangkaian acara HARLAH PKB ke-28 kemarin DPW PKB Provinsi lampung menggelar do'a bersama & pengajian di pon-pes Istiqomah Al-Amin Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.Rabu (29/07/2026). 

Acara berjalan dengan penuh khidmat, dibuka dengan sholawat yang dibacakan oleh ribuan santri dan penampilan tari kreasi dari siswa-siswi SMK Queen Al-Amin, pemotongan tumpeng Harlah, do'a bersama, santunan anak yatim dan maudzoh hasanah dari Gus Rodhi Ahsan Ali Daroini (kapten Majlis Bahrusyisafa'at lampung) yang menjelaskan tentang tanggung jawab sejarah partai PKB terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara tentram, adil, makmur, penuh kerukunan, yakni mewujudkan negara yang baldatun, thoyyibatun, warabbun ghofur.

Hadir dalam acara tersebut, wakil ketua komisi VII DPR RI Hj. Chusnunia, P.hd (ketua DPW PKB Lampung), Wakil Ketua DPRD Provinsi lampung Maulida Zauroh,  Aliful Ma'rifah, S. Sos.I., Syaiful Anwar (wakil bupati lampung selatan), Ny. Hj. Insiyah Bukhori (sohibul ma'had), H. Bahauddin Naqsabandi (sekretatis PCNU Kab. Lampung selatan), KH. Mu'allim, Lc., (ketua JATMAN kab. Lampung selatan), Hj. Niswatin (ketua PC Muslimat NU Kab. Lampung selatan), Arif Rahman Hakim (ketua PC GP ANSOR Kab. Lampung selatan), Kyai imam son haji (ketua MWC NU Kec. Candipuro), H. Muhtar Fauzi (ketua JATMAN Candipuro), Ny. Arini Kamalia (ketua fatayat candipuro), serta anggota fraksi PKB DPRD Provinsi dan kabupaten lampung selatan, dan ribuan santri serta masyarakat umum.

Dalam sambutannya Hj. Chusnunia menyampaikan, diusia ke-28 PKB ini, kita sebagai pengurus PKB, sebagai kader partai, harus banyak bersyukur dengan cara melakukan hal yang memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing, utamanya kader yang mendapatkan amanah baik dilegislatif maupun eksekutif.


"Harus mampu memberikan tauladan untuk masyarakat, hadir ditengah-tengah masyarakat tidak hanya musim kampanye," ujar Hj. Chusnunia alias Mbak Nunik.

Lebih lanjut paparnya, berjuang bergerak bersama masyarakat, melakukan advokasi dari hal yang paling kecil yang dihadapi dan dibutuhkan masayarakat, yang duduk dalam jabatan harus mampu mempengaruhi kebijakan publik untuk kemaslahatan rakyat banyak, kader PKB harus berada digarda depan untuk mewujudkan ketentraman, kesejahteraan, keadilan untuk masyarakat banyak sesuai dengan amanah ketua umum di hadapan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dalam puncak Harlah kemarin dijakarta.

"Kita akan menjadi partai yang berada digaris depan untuk mengawal terwujudnya "arah baru ekonomi indonesia" yang bersandar pada pasal 33 UUD 1945.," tutur Mbak Nunik panggilan akrab Hj. Chusnunia ini. Disela acara yang berakhir pukul 16.15 WIB dilanjutkan ramah tamah dengan seluruh tamu VIP dan santap bersama sore. 

Acara Harlah PKB Provinsi lampung direncanakan puncak nya pada 8-9 agustus di pusatkan dipantai cemara kabupaten lampung timur. Diisi dengan berbagai perlombaan, camping konsolidasi kader, bazar umkm, penanaman mangrove, serta pentas seni. (**)

Pencurian Berulang di SD GMIM Bukit Kasih, Orang Tua Desak Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Siswa

     

REFORMASI-ID | BITUNG – Rentetan dugaan kehilangan barang di SD GMIM Bukit Kasih memicu sorotan terhadap sistem pengawasan sekolah dan pola pembinaan peserta didik. Bagi sebagian orang tua, peristiwa yang berulang itu bukan lagi sekadar kenakalan anak, melainkan alarm bagi dunia pendidikan dan keluarga.

Kasus terbaru menimpa seorang siswa yang kehilangan tas bermerek setelah tertinggal di ruang kelas. Orang tua korban mengaku telah melapor kepada kepala sekolah. Guru yang menangani persoalan itu menyatakan tas sempat berada di sekolah, namun kemudian dilaporkan hilang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tas tersebut diduga dibawa pulang oleh siswa lain. Meski sempat ada janji untuk mengganti kerugian, hingga kini belum terealisasi.

Menurut orang tua korban, peristiwa itu bukan yang pertama. Sebelumnya, seorang guru dilaporkan kehilangan uang Rp3 juta dan hanya menerima penggantian Rp1 juta setelah dimediasi. Selain itu, pernah pula terjadi kehilangan telepon genggam dan barang lainnya di lingkungan sekolah.

Orang tua korban mempertanyakan ketegasan pihak sekolah dalam menegakkan tata tertib. Mereka menilai sekolah memiliki kewajiban menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus membina karakter peserta didik. Tata tertib sekolah pada umumnya juga mewajibkan siswa menjaga kejujuran, menghormati hak milik orang lain, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

"Kami meminta pihak sekolah dan yayasan mengevaluasi siswa yang terbukti berulang kali melakukan pelanggaran berat. Jangan sampai perilaku seperti ini memengaruhi siswa lain," ujar salah seorang orang tua korban.

Mereka juga menilai pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi berawal dari keluarga. Lemahnya pengawasan dan pembinaan orang tua dinilai dapat berdampak pada perilaku anak di lingkungan pendidikan.

Orang tua berharap yayasan tidak memandang persoalan ini sebagai kasus biasa. Mereka meminta evaluasi terhadap sistem pengawasan sekolah, penegakan tata tertib secara konsisten, serta pembinaan yang tegas agar sekolah tetap menjadi tempat yang aman untuk belajar dan membentuk karakter peserta didik.

Hingga berita ini disusun, pihak SD GMIM Bukit Kasih belum memberikan keterangan resmi terkait rangkaian dugaan kehilangan tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab untuk memperoleh penjelasan dari pihak sekolah dan yayasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Polsek Bekasi Barat Intensifkan Razia Stasioner dan Patroli Cegah Kejahatan Jalanan serta Tawuran

     


 REFORMASI-ID | KOTA BEKASI – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Bekasi Barat kembali menggelar kegiatan Jaga Jakarta On The Spot melalui razia stasioner dan patroli kewilayahan pada Selasa dini hari, 28 Juli 2026. Kegiatan ini difokuskan untuk mengantisipasi aksi kejahatan jalanan, tawuran, serta gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polsek Bekasi Barat.

Kegiatan dipimpin oleh Perwira Pengendali (Padal) IPDA Anwar Wahyudi. Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personel mengikuti apel pemberian arahan (APP) yang dimulai pukul 00.00 WIB di halaman Mapolsek Bekasi Barat guna menyampaikan sasaran, pola bertindak, dan langkah antisipasi selama kegiatan berlangsung.

Usai apel, personel bergerak melaksanakan patroli mobile dengan menyisir sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas, di antaranya Jalan Patriot, Jalan KH. Noer Ali, Gerbang Tol Bintarajaya, Jalan Raya Bintara, serta kawasan Pasar Pagi Bintara.

Selain patroli, petugas juga menggelar razia stasioner di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan secara selektif terhadap kendaraan dan pengendara sebagai langkah preventif untuk mencegah peredaran senjata tajam, minuman keras, maupun barang-barang terlarang yang berpotensi digunakan dalam tindak kriminal.

Kapolsek Bekasi Barat AKP Dr. H. Wahyudi, SH., MH. menegaskan bahwa kegiatan patroli dan razia rutin ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan potensi terjadinya kejahatan jalanan dan aksi tawuran, terutama pada malam hingga dini hari.

Melalui kegiatan Jaga Jakarta On The Spot, Polsek Bekasi Barat berharap situasi kamtibmas tetap kondusif serta mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.



Jaga Jakarta On The Spot: Bhabinkamtibmas Polsek Bekasi Selatana Bangun Kepercayaan Warga Wujudkan Keamanan di Tengah Masyarakat

     


 REFORMASI - ID | KOTA BEKASI – Sebagai upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat, Bhabinkamtibmas Jakamulya Polsek Bekasi Selatan, Bripka Sudirman, melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta On The Spot sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Jalan Melon RT 003 RW 010, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (27/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah antara kepolisian dan warga. Selain mendengarkan berbagai aspirasi, saran, serta informasi yang berkembang di lingkungan, Bripka Sudirman juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas mengenai pencegahan tawuran, kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Warga juga diajak untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan dengan mengaktifkan semangat gotong royong, memperkuat komunikasi antarwarga, serta segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan kepada Bhabinkamtibmas maupun melalui layanan Kepolisian 110.

Bripka Sudirman mengatakan bahwa Program Jaga Jakarta On The Spot merupakan sarana untuk mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.

"Melalui Program Jaga Jakarta On The Spot, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan setiap aspirasi, sekaligus membangun kepercayaan dan kebersamaan dalam menjaga lingkungan. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat," ujar Bripka Sudirman.

Melalui kegiatan tersebut, terjalin komunikasi yang semakin harmonis antara Polri dan masyarakat. Berbagai aspirasi warga berhasil dihimpun sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan kepolisian. Dukungan masyarakat terhadap upaya menjaga keamanan lingkungan juga semakin kuat, sehingga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bekasi Selatan tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Polsek Bekasi Selatan dalam menghadirkan pelayanan yang humanis melalui pendekatan dialogis, sejalan dengan semangat Program Jaga Jakarta On The Spot.

Jaga Jakarta On The Spot, Polsek Bekasi Selatan Hadir Serap Aspirasi Masyarakat Pekayon Jaya

     


REFORMASI - ID | KOTA BEKASI – Komitmen Polsek Bekasi Selatan dalam membangun keamanan yang partisipatif terus diwujudkan melalui Program Jaga Jakarta On The Spot. Pada Senin (27/7/2026), Kanit Binmas Polsek Bekasi Selatan AKP Sadino bersama Bhabinkamtibmas Pekayon Jaya Aiptu Muhtar Yahya Gunawan melaksanakan kegiatan dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat di Kampung Pekayon RT 004 RW 022, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, serta berbagai informasi yang berkembang di lingkungan. Selain mendengarkan aspirasi warga, petugas juga memberikan edukasi kamtibmas mengenai pencegahan tawuran, kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Masyarakat juga diajak untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan mengaktifkan kembali budaya saling mengingatkan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan kepada Bhabinkamtibmas atau melalui layanan Kepolisian 110.

AKP Sadino mengatakan bahwa Program Jaga Jakarta On The Spot merupakan pendekatan humanis yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Keamanan yang kokoh tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi antara Polri dengan masyarakat. Program Jaga Jakarta On The Spot menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus menghadirkan solusi bersama dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif," ujar AKP Sadino.

Melalui kegiatan tersebut, terjalin komunikasi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat. Berbagai aspirasi warga berhasil dihimpun sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan pelayanan kepolisian. Kehadiran personel Polsek Bekasi Selatan di tengah masyarakat juga semakin memperkuat kepercayaan publik serta mempertegas komitmen Polri untuk selalu hadir, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan kondusif, sekaligus menjadi wujud nyata sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis.




Uji Materi Kuota Haji Khusus Bergulir, Bersathu Dorong Dialog dan Edukasi kepada Masyarakat

     



REFORMASI - ID | Jakarta - Permohonan uji materi terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Hermawanto yang mempersoalkan ketentuan kuota haji khusus sebesar delapan persen dari kuota haji nasional. 

Pemohon menilai ketentuan tersebut memberikan kesempatan lebih cepat menunaikan ibadah haji kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi sehingga dianggap bersifat diskriminatif.

Menyikapi permohonan uji materi tersebut, Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh seorang warga negara, namun Bersathu menegaskan kuota haji khusus tetap perlu dipertahankan karena memiliki dasar hukum yang jelas, dilindungi konstitusi serta menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional.

Bersathu Hormati Hak Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Dihubungi media, Ketua Harian Bersathu sekaligus Direktur Utama PT Tur Silaturrahmi Nabi (Tursina Tours), Farid Aljawi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami menghargai masyarakat yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena itu merupakan hak setiap warga negara. Namun perlu dipahami bahwa penyelenggara haji khusus merupakan kegiatan usaha yang memiliki dasar hukum yang jelas dan dilindungi konstitusi," ujar Farid Aljawi yang juga Ketua Dewan Penasihat DPP PJS di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Farid, penyelenggaraan haji khusus merupakan bagian dari kebebasan berusaha sekaligus memberikan alternatif layanan kepada masyarakat yang menginginkan fasilitas berbeda melalui pembiayaan mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.

"Haji khusus adalah pilihan layanan. Fasilitas yang diberikan berbeda dengan haji reguler karena seluruh pembiayaannya ditanggung jamaah. Menghilangkan pilihan layanan tersebut justru berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memilih layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan," katanya.

Penghapusan Kuota Haji Khusus Dinilai Bukan Solusi Antrean Haji


Farid menilai persoalan panjangnya antrean haji reguler tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghapus kuota haji khusus. Menurutnya, penyebab utama lamanya daftar tunggu adalah keterbatasan kuota haji yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia.

"Kalaupun kuota haji khusus dihapus, belum tentu antrean haji reguler berkurang secara signifikan. Persoalan utamanya adalah keterbatasan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi sehingga penyelesaiannya harus dilihat secara menyeluruh," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan haji memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan diplomasi kuota, penguatan tata kelola, serta perbaikan sistem pelayanan kepada seluruh calon jamaah.

Industri Haji Khusus Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Selain memberikan pilihan layanan kepada masyarakat, Farid menilai industri penyelenggaraan haji khusus juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor tersebut melibatkan ribuan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah serta menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

Karena itu, menurutnya, setiap perubahan kebijakan terkait kuota haji khusus perlu mempertimbangkan dampak ekonomi, keberlangsungan dunia usaha, serta perlindungan terhadap tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.

"Jika kebijakan ini berdampak terhadap penyelenggara haji khusus maka perlu dihitung pula dampaknya terhadap ribuan perusahaan travel dan puluhan ribu tenaga kerja yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini," ujarnya.

Bersathu Dorong Edukasi dan Dialog

Farid juga menilai masih diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelenggaraan haji khusus agar tidak muncul anggapan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk perlakuan istimewa. Menurutnya, haji khusus adalah layanan yang disediakan bagi masyarakat yang memilih fasilitas dan pembiayaan secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bersathu mendorong pemerintah, penyelenggara ibadah haji khusus, asosiasi, akademisi, dan masyarakat untuk membangun dialog yang konstruktif dalam menyikapi uji materi terhadap ketentuan kuota haji khusus.

"Sebaiknya semua pihak duduk bersama untuk saling memberikan pemahaman dan mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan dengan baik, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat," pungkas Farid. (TJ)


28 Juli 2026

Sinergi Aparat Keamanan, Koramil 05/Bantar Gebang Hadir Pastikan Lingkungan Tetap Aman dan Kondusif

     


REFORMASI-ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 28/07/2026 Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 05/Bantar Gebang terus memperkuat sinergi bersama aparat keamanan dan unsur terkait dengan melaksanakan berbagai langkah antisipatif guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas serta gangguan keamanan di wilayah teritorial Koramil 05/Bantar Gebang.

Kegiatan patroli dan pemantauan wilayah dilakukan secara berkala, khususnya pada jam-jam rawan, sebagai upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran aparat di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah potensi gangguan Kamtibmas sekaligus mempererat komunikasi dan kebersamaan dengan warga.

Danramil 05/Bantar Gebang Mayor Inf Taufik Ismail, S.H., menyampaikan bahwa sinergi dan kerja sama antara TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Melalui sinergi dan patroli bersama, kami terus berupaya mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan kriminalitas. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan,” ujar Mayor Inf Taufik Ismail, S.H.

Dengan adanya kegiatan tersebut, Koramil 05/Bantar Gebang berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan situasi wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif.


(Kodim 0507/Bekasi)

Cegah Gangguan Kamtibmas, Koramil 04/Jati Asih Perkuat Patroli Malam di Wilayah Binaan

     



REFORMASI-ID  | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 27/07/2026 Guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 04/Jati Asih secara rutin melaksanakan patroli malam di wilayah binaan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat serta memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif.

Dalam pelaksanaan patroli, personel menyusuri sejumlah titik yang dianggap rawan dan lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga memberikan imbauan kepada warga agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Danramil 04/Jati Asih Mayor Kav Su’ud Mulyadi mengatakan bahwa patroli malam merupakan bagian dari upaya Koramil dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“Kami terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan patroli dan pemantauan wilayah secara rutin. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sehingga tercipta situasi yang aman, nyaman, dan kondusif,” ujar Danramil 04/Jati Asih Mayor Kav Su’ud Mulyadi.


(Kodim 0507/Bekasi)

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana: Perjuangan PJS Baru Dimulai, Mari Wujudkan Organisasi Pers yang Bermartabat

     


REFORMASI-ID | JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Mahmud Marhaba bersama Sekretaris Jenderal DPP PJS Rikky Fermana, dan Bendahara Umum Sofyan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga besar PJS di Indonesia atas dukungan, dedikasi, serta kebersamaan yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS.

Hal tersebut disampaikan Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana dalam rilis resmi yang dikirimkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS se-Indonesia pada Senin (27/7/2026).

Dalam pernyataannya, keduanya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan Munas III PJS yang berlangsung lancar, demokratis, dan penuh semangat persaudaraan. Menurut mereka, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus dan anggota PJS dari Sabang hingga Merauke.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Ketua DPD, DPC, pengurus, dan anggota PJS yang telah hadir, memberikan dukungan, serta berpartisipasi aktif sehingga seluruh rangkaian Munas III dapat berjalan dengan baik dan sukses," tulis Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana.

Mereka juga menyampaikan bahwa amanah yang kembali diberikan untuk memimpin DPP PJS merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian demi kemajuan organisasi.

Selain suksesnya pelaksanaan Munas, Mahmud dan Rikky menegaskan bahwa PJS juga berhasil mencatat sejarah penting dengan resmi menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon Konstituen Dewan Pers.

Menurut mereka, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran organisasi di berbagai daerah yang selama ini telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan kelembagaan.

"Ini bukan hanya keberhasilan pengurus pusat, tetapi prestasi seluruh keluarga besar PJS. Kita patut bersyukur karena cita-cita besar organisasi mulai terwujud melalui kebersamaan dan semangat gotong royong," ungkapnya.

Namun demikian, keduanya mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Tahapan berikutnya adalah mempersiapkan organisasi menghadapi proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dari Dewan Pers.

Karena itu, seluruh DPD dan DPC diminta segera memperkuat administrasi organisasi, melengkapi legalitas, memastikan keberadaan sekretariat yang aktif, serta membangun kepengurusan yang solid dan profesional.

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana juga mengajak seluruh keluarga besar PJS untuk terus menjaga kekompakan, mempererat komunikasi, dan memperkuat persatuan sebagai modal utama mewujudkan PJS menjadi organisasi profesi wartawan siber yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, serta diakui sebagai konstituen Dewan Pers.

"Mari kita lanjutkan sejarah yang telah kita mulai ini dengan kerja nyata, semangat baru, dan keyakinan bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar PJS. Bersama, kita songsong masa depan organisasi yang lebih baik demi kemajuan pers Indonesia," tutup mereka. (DPP PJS)