Longsor TPST Bantargebang Menelan Korban Jiwa

Longsor TPST Bantargebang Menelan Korban Jiwa

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi longsor. Minggu, 08 Maret 2026.

Dalam peristiwa longsor tersebut petugas dan warga setempat berhasil mengevakuasi empat korban jiwa yang terdiri dari sopir truk sampah serta pemulung dan jumlah korban kemungkinan masih bisa bertambah.

Adapun empat korban yang sudah berhasil ditemukan diantaranya, Enda Widayanti (25) pemulung, Sumine (60) pemilik warung disekitar lokasi kejadian, Dedi Sutrisno (22) dan Irwan Suprihatin merupakan sopir truk sampah.

Sementara jenazah Enda dan Sumine dipulangkan ke kampung halamannya di Banten, sedangkan jenazah Dedi sudah dipulangkan ke Karawang dan jenazah Irwan yang baru ditemukan pada Minggu malam langsung dievakuasi.

Saat dikonfirmasi awak media, Ramli perwakilan  petugas SAR Jakarta menyampaikan proses pencarian korban masih terus berlanjut.

"Proses pencarian masih terus kami lanjutkan dengan menggunakan alat berat tambahan untuk percepat pencarian," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto saat dihubungi via telpon mengatakan ada sekitar tujuh truk sampah yang terdampak longsor.

"Ada sekitar tujuh truk yang terdampak longsor di TPST Bantargebang, dua truk masih tahap evakuasi," ucapnya.

"Seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) korban yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan bagi yang mengalami luka pengobatan akan ditanggung pemerintah," tambahnya.

Lanjutnya, untuk pemulung dan pemilik warung yang statusnya bukan PJLP akan diberikan santunan sosial.

Asep juga memaparkan akan menata ulang zona buangan sampah agar lebih aman dan stabil.

"Pemrov Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan dalam pengoperasian layanan di TPST Bantargebang," paparnya.

Setelah, sambungnya, area dinilai aman, kami akan melakukan stabilisasi dan penataan zona agar kondisi kembali terkendali.

Bukan itu saja, pungkasnya, Pemprov Jakarta akan menangani masalah ini dengan secepat mungkin.

(Red)

Korban Banjir Perum Natura Sukamekar Tuntut Developer Tanggung Jawab

Korban Banjir Perum Natura Sukamekar Tuntut Developer Tanggung Jawab

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Warga Perum Grand Natura, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban banjir meminta pihak developer tanggung jawab. Sabtu, 24 Januari 2026.

Banjir yang terjadi sejak Jum'at, 23 Januari 2026 hingga kini belum juga surut, sampai saat ini ketinggian banjir mencapai 2 meter.

Warga menilai banjir terjadi akibat luapan air dari sungai kecil yang berada dibelakang perumahan tersebut.

I Nyoman salah satu warga mengatakan bahwa pihak developer dari awal pembangunan rumah tidak membuat drainase sesuai SOP dan tanggul untuk menahan luapan air.

"Kami menilai developer tidak bertanggungjawab atas pembangunan Perumahan Grand Natura, karena drainase tidak sesuai standart dan developer berjanji akan memperbaiki selesai proyek, tapi sampai saat ini semua itu diabaikan," ujarnya.

Bukan itu saja, sambungnya, banjir yang sudah terjadi sejak 7 tahun lalu tidak ada tindakan untuk mengantisipasi dari pihak developer.

"Seharusnya developer membuat tanggul penahan air, sesuai dengan permintaan warga, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan ataupun pencegahan," tegasnya.

"Developer tau dibelakang rumah kami ada aliran sungai kecil yang kapan waktu bisa meluap," jelasnya.

Sedangkan, paparnya, Dataran perumahan setara dengan elevasi sungai/kali bahkan dibawah jalan utama, ini yang menjadi penyebab utama Perumahan Grand Natura dihadang banjir terus menerus.

"Kami menginginkan adanya perhatian khusus dari developer maupun pihak Desa Sukamekar untuk sama-sama cari solusi. Karena bagaimanapun pihak Desa Sukamekar juga yang memberi izin developer untuk membangun perumahan didaerah rawan banjir," pungkasnya.

(Red)

Pasca Longsor, Gunungan Sampah Boleh Masuk, Wartawan Dilarang: Ada Apa di TPST Bantargebang

Pasca Longsor, Gunungan Sampah Boleh Masuk, Wartawan Dilarang: Ada Apa di TPST Bantargebang

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengkritik keras sikap manajemen Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Bantargebang, Kota Bekasi, yang menolak kehadiran wartawan ke lokasi pasca peristiwa longsor dengan alasan harus melalui prosedur administratif dan surat-menyurat.

Penolakan tersebut disampaikan oleh pihak keamanan yang berjaga di pos pintu masuk TPST Bantargebang.

“Maaf pak, menurut manajemen kunjungan harus melalui surat terlebih dahulu. Di sini kami hanya bertugas melaksanakan perintah atasan,” ujar Maulana, Wadanru I, kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam situasi darurat yang berdampak luas terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat Kota Bekasi.

“TPST milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Bantargebang bukan wilayah privat. Itu fasilitas publik yang dampaknya langsung dirasakan warga Kota Bekasi. Ketika terjadi longsor, publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menutup akses wartawan dengan alasan SOP adalah kekeliruan dalam memahami keterbukaan informasi,” tegas Ade.

Ia menilai pendekatan birokratis dalam kondisi krisis justru bertentangan dengan prinsip good governance dan transparansi. Dalam kondisi normal, prosedur administrasi memang penting, tetapi dalam peristiwa luar biasa yang mengancam keselamatan warga dan lingkungan, negara justru berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya.

“Dalam kondisi seperti ini, negara seharusnya membuka pintu, bukan menutupnya. Wartawan perlu melihat langsung kondisi lapangan agar informasi yang diterima publik tidak hanya versi pengelola,” ujarnya.

Ade menegaskan pembatasan akses terhadap insan pers berpotensi mengaburkan kebenaran dan menghilangkan ruang verifikasi. 

Akibatnya, masyarakat hanya menerima narasi sepihak tanpa bisa memastikan apakah pengelolaan TPST benar-benar dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.

“Kalau wartawan tidak boleh masuk, publik tidak akan tahu apakah longsor ini akibat kelalaian, bagaimana dampak air lindi, dan seberapa besar ancamannya bagi lingkungan Bekasi. 

Ini berbahaya bagi demokrasi dan hak masyarakat atas informasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa penolakan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi keterbukaan informasi publik.

“Jika hari ini TPST bisa ditutup dari wartawan, besok-besok setiap krisis bisa dikelola dengan cara yang sama: ditutup, dikunci, dan hanya diceritakan versi resmi. Itu bukan negara terbuka, itu manajemen krisis yang anti-transparansi,” tegasnya.

PWI Bekasi Raya, lanjut Ade, akan melakukan langkah komunikasi resmi kepada Pemprov DKI Jakarta dan pengelola TPST Bantargebang agar akses jurnalistik dihormati.

“Kami akan menyampaikan sikap resmi. Jika perlu, kami akan mendorong keterlibatan Dewan Pers dan Komisi Informasi agar prinsip keterbukaan informasi benar-benar dijalankan,” tambahnya.

Ade juga menegaskan masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya dari TPST Bantargebang, termasuk apakah lokasi tersebut masih aman dan apakah pengelolaannya sebanding dengan risiko lingkungan yang ditanggung warga Kota Bekasi.

“Ini bukan sekadar urusan teknis pengelolaan sampah. Ini menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keadilan bagi warga Kota Bekasi yang selama puluhan tahun menanggung beban TPST Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

Ia pun mengajak pemerintah untuk mengubah cara pandang terhadap pers.

“Wartawan bukan ancaman. Mereka mitra demokrasi. Pemerintah yang tidak takut dilihat publik adalah pemerintah yang percaya diri dengan kerjanya,” pungkas Ade. (Rls)

Warga Kaget, Gempa Magnitudo 4.9 Guncang Bekasi

Warga Kaget, Gempa Magnitudo 4.9 Guncang Bekasi

Redaksi      

REFORMASI-ID| Bekasi - Gempa memiliki Magnitudo 4,9 guncang Bekasi pada Rabu, 20 Agustus 2025 sekitar pukul 19.52 WIB yang berpusat sekitar 14 KM Tenggara Kabupaten Bekasi dikedalaman 10 KM.

Menurut informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terdeteksi pada titik koordinat 6.48LS, 107.2BT.

Gempa yang terjadi setelah hujan deras disertai angin dan diwaktu warga sedang beristirahat dirumah sempat membuat panik warga.

Maspupah warga Mustika Grande, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi mengatakan, saat gempa terjadi dirinya sempat kaget.

"Saya sempat kaget saat ada gempa," ujarnya.

Saat itu, sambungnya, saya sedang berbaring diatas tempat tidur, tiba-tiba saya merasakan ada guncangan.

"Saya pikir kepala saya pusing, pas saya tanya anak, anak saya juga merasakan hal yang sama, ternyata guncangan gempa," jelasnya.

"Saya hanya bisa tenang dan tetap waspada, Alhamdulillah gempa tidak berlangsung lama," pungkasnya.

Dari pantauan awak media di Kabupaten Bekasi, gempa yang terjadi tidak menimbulkan kerusakan.

Himbauan BMKG

BMKG terus memantau situasi dan perkembangan terkini, diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut oleh isu-isu yang tidak benar terkait gempa tersebut.

Kondisi SDN Burangkeng 04 Dibawah Retakan Tiang Beton Tol Sangat Membahayakan

Kondisi SDN Burangkeng 04 Dibawah Retakan Tiang Beton Tol Sangat Membahayakan

Redaksi      

REFORMASI-ID| Bekasi - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Burangkeng 04, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi sangat memperihatinkan, kondisinya dikelilingi pembangunan tol dan tepat dibawah 2 tiang beton yang mengalami keretakan dan berpotensi membahayakan murid.

Kondisi SDN Burangkeng 04 yang sudah tidak layak untuk kegiatan belajar-mengajar seharusnya menjadi perhatian khusus oleh dinas terkait.

Saat dikonfirmasi awak media, salah satu wali murid kelas 6 yang berinisial P mengatakan kekhawatiran dirinya terhadap kondisi sekolah yang sangat berbahaya.

"Saya sangat khawatir melihat kondisi sekolah bahkan ada rasa ketakutan ketika anak kembali masuk sekolah," ujarnya di lokasi SDN Burangkeng 04, Senin, 04 Juli 2025.

Bagaimana tidak, ucapnya, waktu pemasangan tiang, paku bumi yang sedang beroperasi membuat jendela bergetar, ehh sekarang sesudah tiang beton jadi, bagian tiang beton mengalami keretakan yang bisa menimpa sekolah.

"Saya dapat informasi dari sekitar 2 tahun yang lalu saat anak saya kelas 4 katanya sekolah mau dipindah, tapi sampai saat ini anak saya sudah kelas 6  sekolah belum juga dipindah," tambahnya.

"Saya berharap pemerintah memperhatikan kondisi SDN Burangkeng 04 yang sudah tidak layak untuk kegiatan belajar-mengajar," jelasnya.

Apalagi, pungkasnya, melihat kondisi saat ini yang membahayakan murid, jangan sampai setelah terjadi korban baru ada tindakan.

(Red)

Wakil Ketua DPRD Pastikan SDN Telajung 04 Menjadi Prioritas Untuk Bantuan Musibah Angin Puting Beliung

Wakil Ketua DPRD Pastikan SDN Telajung 04 Menjadi Prioritas Untuk Bantuan Musibah Angin Puting Beliung

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Budi Muhammad Mustafa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi kunjungi SDN Telajung 04 salah satu yang terdampak musibah angin puting beliung, di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Musibah angin puting beliung yang terjadi pada Senin, 17 Maret 2025, sekitar pukul 21.15 WIB, merusak beberapa rumah, bangunan sekolah, fasilitas umum dan bangunan tower.

Wakil Ketua DPRD, Budi Muhammad Mustafa yang mendengar adanya musibah tersebut langsung mendatangi lokasi.

"Pasti kita turut sedih akibat bencana alam ini, yang pasti Pemkab Bekasi sudah mencanangkan darurat bencana saat kita rapat beberapa waktu lalu," ujarnya, Selasa, 18 Maret 2025 dilokasi bencana.

Untuk kejadian hari ini, sambungnya, ada beberapa yang kita prioritaskan untuk SDN 04 Telajung, diantaranya kondisi bangunan, lalu peralatan belajar mengajar yang rusak.

"Kami juga mengapresiasi Dinas Pendidikan dan PUPR yang sudah datang ke lokasi tadi pagi," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, mudah-mudahan segera ada tindaklanjut dan kami dari DPRD sudah berkoordinasi dengan Baznas untuk membantu rumah-rumah warga yang berdampak, khususnya di RW. 012, Desa Telajung.

Sementara itu, Nasih Suarsih, Kepala SDN Telajung 04 menyampaikan bahwa untuk kegiatan belajar mengajar diliburkan.

"Hari ini kegiatan belajar mengajar diliburkan, karena memang anak-anak 2 hari lagi masuk sekolah menjelang libur lebaran, tapi tetap kami akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Korwil untuk kegiatan belajar mengajar," ucapnya.

Dilokasi berbeda, saat dikonfirmasi via WA, H. Mulyadi pemerhati pendidikan mengatakan pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti segala kerusakan yang terjadi di SDN Telajung.04.

"Saya sebagai pemerhati pendidikan turut sedih atas terjadinya musibah alam angin puting beliung yang menimpa SDN Telajung 04," tuturnya.

"Saya juga berharap pemerintah daerah untuk segera mungkin menindaklanjuti kerusakan di SDN Telajung 04 yang terjadi akibat musibah alam," jelasnya.

Karena, lanjutnya, sekolah ini adalah tempat mendidik putra-putri kita, jadi saya berharap SDN Telajung 04 diprioritaskan.

Disela-sela kunjungannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi memberikan bantuan langsung melalui Ketua RW. 012 untuk warga yang terdampak musibah alam angin puting beliung.

Dikesempatannya, Mujiono Ketua RW. 012 Grand Mutiara Gading, Desa Telajung, mengucapkan terimakasih kepada Wakil Ketua DPRD Kab. Bekasi yang sudah memberikan bantuan untuk warga.

"Alhandulillah, dengan adanya bantuan dari Wakil Ketua DPRD Kab. Bekasi sangat membantu kami, dan kami ucapkan banyak terimakasih atas bantuannya dan bantuan ini sangat bermanfaat untuk kami," pungkasnya.

(Red)

Gedung Kementerian ATR/BPN Dilalap si Jago Merah, Nusron: Masih Dalam Penyelidikan, Pasti Nanti Ketahuan

Gedung Kementerian ATR/BPN Dilalap si Jago Merah, Nusron: Masih Dalam Penyelidikan, Pasti Nanti Ketahuan

Redaksi      

REFORMASI-ID | Jakarta - Gedung Kementerian ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilalap si jaogo merah pada Sabtu, 08 Februari 2025, sekitar pukul 23.10 WIB.

Mengutip berbagai sumber, diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menerangkan  pemadaman dimulai pukul 23.18 WIB. Petugas melihat titik api berasal dari ruang humas gedung Kementerian ATR/BPN. 

Petugas sekuriti setempat yang menyadari adanya api awalnya mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau apar. Namun, api telanjur membesar dan membakar sejumlah kertas arsip di lokasi hingga menimbulkan asap tebal.

Kemudian, sambung Satriadi, kita terjunkan sekitar 20 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi dan 62 personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api di gedung Kementerian ATR/BPN. Imbaunya.

Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di lantai 1 dan api berhasil dipadamkan pada sekitar 00.00 WIB. Operasi pemadaman kebakaran gedung Kementerian ATR/BPN dinyatakan selesai pada pukul 00.35 WIB.

Satriadi mengatakan dari dugaan awal,

Kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN dugaan terjadi akibat korsleting pada perangkat pendingin udara atau air conditioner (AC), kata Satriadi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut menanggapi kejadian ini. Ia memastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut.

Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti dokumen atau arsip apa saja yang ikut terbakar. Nusron optimistis penyebab pasti kebakaran dapat segera diketahui setelah penyelidikan lebih lanjut dilakukan.

"Masih dalam penyelidikan, pasti nanti ketahuan," kata Nusron. Dikutip dari CNN.

(Josua)

DPP Gema Pancasila Distribusikan Bantuan Untuk Korban Banjir Perum BCR

DPP Gema Pancasila Distribusikan Bantuan Untuk Korban Banjir Perum BCR

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - DPP Gema Pancasila Distibusikan bantuan makanan untuk korban banjir Perum BCR, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Senin, 08 Januari 2024.

Intensitas hujan yang terus meningkat membuat beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya terendam banjir, salah satunya Perum BCR di Desa Sindang Mulya.

Gema Pancasila salah satu organisasi masyarakat yang peduli kemanusiaan mendatangi lokasi banjir di Perum BCR untuk mendistribusikan makanan untuk korban banjir.

Pendistribusian bantuan korban banjir Perum BCR dipimpin langsung Dewan Pembina DPP Gema Pancasila, H. Jumadi dan berlangsung dari tanggal 07-08 Januari 2024.

"Sesuai dengan komitmen kami, Gema Pancasila hadir untuk sosial kemanusiaan," ujar H. Jumadi kepada awak media.

Kali ini, sambungnya, kami datangi langsung lokasi banjir di Perum BCR, memberikan bantuan makanan untuk memperingan beban warga korban banjir.

"Bukan hanya bentuk makanan saja, kami juga stand by dilokasi banjir sejak kemarin untuk membantu pihak keamanan TNI-Polri dalam mengevakuasi warga," jelasnya.

"Selagi kami mampu dan bisa berbuat untuk masyarakat, kami akan selalu siap, karena sudah menjadi kewajiban sesama untuk saling tolong menolong dan hanya ini yang bisa kami perbuat untuk negara," pungkasnya.

(Red)

Polsek Setu Hadiri Silaturahmi Tokoh Lintas Agama

Polsek Setu Hadiri Silaturahmi Tokoh Lintas Agama

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Polsek Setu yang dipimpin AKP Abdul Rasyid menghadiri kegiatan silaturahmi tokoh lintas agama dan penguatan moderasi beragama Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, yang bertempat di Aula Ponpes Nuzur Azhar, Jl. K.H. Sabir Syamsu RT. 003, RW. 006, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kamis, 16 November 2023.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Setu AKP Abdul Rasyid, Danramil Setu Kapten Sobirin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, H. Sobirin, Kepala KUA Setu H. Agus, Kanit Intelkam Ipda Erry Sasongko, Bhabinkamtibmas Desa Lubang Buaya Aipda Andri Purwanto, Brigadir Teguh Setyawan, H. Sugiharto Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Setu, Kepala KUA se-Kabupaten Bekasi, serta perwakilan tokoh lintas agama.

Kegiatan Silaturahim Tokoh Lintas Agama dan Penguatan Moderasi Beragama Tingkat Kecamatan Setu Tahun 2023 dengan Tema Pulihkan Sikap Moderat dalam Beragama bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama dan memupuk sinergisitas dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Dalam pemaparannya, H. Sobirin menyampaikan ucapan terima kasih kepada  Danramil, Kapolsek beserta Tokoh Lintas Agama dan peserta yang datang.

"Saya berharap melalui kegiatan silaturahmi lintas Agama ini kita bisa semakin memupuk sinergisitas untuk bersama-sama menjadi garda terdepan memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, terkait kondusifitas Kecamatan Setu yang merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari TNI dan Polri namun ini juga merupakan tanggung jawab setiap masyarakat.

Dikesempatan yang sama H. Sugiharto yang mewakili Camat Setu mengatakan, sinergitas diwilayah Kecamatan Setu sampai saat ini terjaga dengan baik dan selalu diupayakan berdampingan dalam melaksanakan kegiatan diwilayah Setu.

"Untuk fungsi tugas dari Kecamatan Setu kami sangat terbantu dengan adanya backupan personil TNI-Polri, semoga keberagaman Agama, Suku dan Budaya diwilayah Kecamatan Setu selalu terjalin aman dan kondusif," pungkasnya.

Kegiatan diisi dengan penandatanganan komitmen bersama Tokoh Lintas Agama, pembacaan Do'a, lenutup dan ramah tamah.

(Red)