Stockpile Batubara di Cakung Barat Memasuki Babak Baru Penanganan
REFORMASI-ID🇮🇩| JAKARTA – Demonstrasi sekitar 150 warga Kampung Sawah RT 06, RT 08, dan RT 09 RW 08 Kelurahan Cakung Barat di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026), bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Di balik aksi damai itu, terdapat rangkaian langkah yang telah dilakukan pemerintah kelurahan menyusul pengaduan masyarakat mengenai dugaan dampak lingkungan dari aktivitas stockpile batubara.
Sehari sebelum aksi berlangsung, Senin (3/8/2026), Lurah Cakung Barat Yasir Habib Putra bersama unsur kelurahan dan aparat kewilayahan mendatangi lokasi stockpile untuk melakukan pengecekan awal.
"Kami sudah cek ke lokasi bersama Babinsa, Kasi Ekbang, Kasi Pemerintahan, serta Kaunit PTSP Kelurahan. Kami meminta dokumen perizinan perusahaan, kemudian membuat laporan kepada pimpinan secara berjenjang dan menyampaikan tembusannya kepada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur," ujar Yasir.
Langkah tersebut menjadi pintu masuk penanganan yang kemudian berlanjut keesokan harinya.
Pada Selasa pagi, sebelum warga menyampaikan aspirasi di Graha Intirub, Pemerintah Kelurahan Cakung Barat kembali diminta mendampingi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan yang telah disampaikan kelurahan.
Dari pemeriksaan awal itu, dilakukan penyegelan terhadap sebagian area operasional sebagai bentuk tindakan awal atas dugaan pelanggaran yang ditemukan di lokasi.
Menurut Yasir, proses tersebut bukanlah akhir dari penanganan.
Ia menegaskan bahwa kajian teknis mengenai operasional maupun kelengkapan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur bersama instansi yang memiliki otoritas.
"Pendalaman kajian teknis operasional dan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Sudin Lingkungan Hidup yang akan berkoordinasi dengan pihak berwenang," katanya.
Sementara itu, dari aspek kewilayahan, pemerintah kelurahan memilih mengambil langkah yang berada dalam ruang kewenangannya.
Selain menyampaikan laporan secara berjenjang kepada pimpinan, pihak kelurahan juga meminta pengelola stockpile melakukan penyiraman secara berkala guna menekan penyebaran debu keluar kawasan operasional.
"Kami telah menghimbau pelaku usaha batubara agar melakukan penyiraman untuk meminimalisir pencemaran udara atau debu yang berdampak keluar area stockpile," ujar Yasir.
Penjelasan itu menjadi bagian penting dalam rangkaian peristiwa yang berkembang selama dua hari terakhir.
Di sisi lain, warga tetap membawa kegelisahan mereka ke depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sekitar 150 orang yang tergabung dalam Paguyuban Kampung Sawah RT 06, RT 08, dan RT 09 RW 08 datang bersama anak-anak mereka untuk meminta kepastian atas berbagai keluhan yang selama ini mereka rasakan.
Mereka menyampaikan tujuh tuntutan, mulai dari penutupan operasional stockpile, relokasi ke kawasan industri, evaluasi dokumen lingkungan, hingga pemulihan lingkungan apabila ditemukan pencemaran.
Dalam audiensi, pihak DLH Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup apabila dokumen lingkungan perusahaan memang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan persoalan lingkungan tidak hanya bergantung pada satu instansi. Kelurahan menjalankan fungsi deteksi dini dan pelaporan kewilayahan, Sudin Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan awal dan penindakan sesuai kewenangannya, sementara pendalaman terhadap aspek teknis dan legalitas perizinan akan ditentukan melalui proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Bagi warga, langkah-langkah itu memberi secercah harapan.
Mereka berharap laporan yang telah disampaikan, inspeksi lapangan yang telah dilakukan, dan penyegelan awal yang telah dipasang benar-benar menjadi awal penyelesaian, bukan sekadar respons sesaat.
Sebab, bagi masyarakat Kampung Sawah, persoalan ini bukan hanya tentang tumpukan batubara.
Yang mereka perjuangkan adalah keyakinan bahwa rumah tempat mereka membesarkan anak-anak tetap menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan layak untuk ditinggali.
Baca juga:
