Media Reformasi Indonesia (MRI)

22 Mei 2026

Polri Beri Penghargaan kepada Kementerian dan Lembaga Pendukung Operasi Ketupat 2026, Perkuat Sinergi untuk Keselamatan Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Polri memberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kolaborasi dalam keberhasilan pengamanan Operasi Lilin Nataru 2025 dan Operasi Ketupat 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Polri Tahun 2026 yang dibuka Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. di Auditorium STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik, menjaga keselamatan masyarakat, serta memastikan distribusi logistik dan mobilitas nasional berjalan aman selama operasi kemanusiaan berlangsung.

Wakapolri menegaskan keberhasilan pengelolaan lalu lintas nasional tidak dapat dilakukan Polri sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Keberhasilan Operasi Ketupat dan pengelolaan lalu lintas nasional merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait,” ujar Wakapolri.

Keberhasilan kolaborasi tersebut tercermin dalam capaian Operasi Ketupat 2026, di mana angka kecelakaan lalu lintas turun 5,31 persen atau berkurang 531 kasus, korban meninggal dunia menurun 30,41 persen atau setara dengan 104 jiwa terselamatkan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik mencapai 85,3 persen.

Adapun penghargaan diberikan kepada:

* Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
* Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
* Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
* PT Jasa Raharja
* PT Jasa Marga
* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Penghargaan tersebut diberikan atas partisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan Operasi Lilin Nataru 2025 dan Operasi Ketupat 2026.

Sejumlah pimpinan kementerian, lembaga dan mitra strategis hadir secara langsung maupun diwakili dalam penerimaan penghargaan, di antaranya Ketua Komisi III DPR RI, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, pimpinan BUMN sektor transportasi dan asuransi, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Selain pemberian penghargaan, Korlantas Polri turut memperkenalkan berbagai inovasi pelayanan lalu lintas berbasis digital sebagai bagian transformasi pelayanan publik dan implementasi reformasi Polri, di antaranya SIM Digital yang terintegrasi dengan layanan administrasi kendaraan, serta ETLE Drone Mobile yang dilengkapi teknologi Face Recognition.

Transformasi digital tersebut diperkuat melalui pengembangan SIGNAL (Samsat Digital Nasional), ETLE, SIM Digital, integrasi CCTV, hingga sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Wakapolri menegaskan transformasi pelayanan lalu lintas harus terus diperkuat seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat dan kompleksitas pengelolaan lalu lintas nasional.

“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat,” kata Wakapolri.

Menurutnya, keberhasilan teknologi tetap harus diiringi penguatan kualitas SDM dan integritas personel.

“Polantas adalah etalase Polri. Karena itu pelayanan harus semakin profesional, presisi, humanis, dan mampu memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Pemberian penghargaan sekaligus penguatan inovasi pelayanan publik tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi lintas sektor dan transformasi berkelanjutan, guna menghadirkan sistem lalu lintas yang semakin aman, modern, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Buka Rakernis Korlantas 2026, Wakapolri Tekankan Smart Policing dan Pelayanan Humanis

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo resmi membuka Rakernis Fungsi Korlantas Polri Tahun Anggaran 2026, Jumat (22/5/2026). Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya transformasi digital layanan lalu lintas guna menjawab tantangan mobilitas masyarakat dan perkembangan lalu lintas nasional yang semakin kompleks.

Menurut Dedi, fungsi lalu lintas kini memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi, distribusi logistik, hingga produktivitas nasional. Karena itu, digitalisasi pelayanan lalu lintas harus menjadi prioritas utama.

“Digitalisasi layanan lalu lintas bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat,” kata Dedi.

Dalam Rakernis tersebut, Wakapolri juga mengapresiasi keberhasilan Operasi Ketupat 2026. Tercatat angka kecelakaan turun 5,31 persen dan korban meninggal dunia menurun 30,41 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, survei Indikator Politik menunjukkan 85,3 persen masyarakat puas terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026, sementara tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 63,7 persen.

Meski demikian, Dedi mengingatkan jajaran Korlantas agar tidak cepat berpuas diri. Ia menyoroti masih tingginya angka black spot, trouble spot, kecelakaan di perlintasan sebidang, hingga kemacetan di sejumlah kota besar.

“Jajaran Korlantas adalah etalase Polri. Setiap perilaku anggota di lapangan akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi,” tegasnya.

Wakapolri juga memberi arahan kepada seluruh personel untuk memperkuat penerapan smart policing melalui ETLE, integrasi CCTV, pemanfaatan AI, hingga pengembangan sistem lalu lintas berbasis data real time.

Terakhir, Dedi menegaskan pentingnya pelayanan yang humanis, profesional, dan berintegritas sebagai fondasi membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.

“Lalu lintas merupakan refleksi tingkat peradaban bangsa. Karena itu, Polantas harus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas,” pungkasnya.

Wakapolri Tekankan Digitalisasi Layanan dan Inovasi Tilang Elektronik pada Rakernis Fungsi Lantas 2026

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan publik melalui transformasi digital dan inovasi teknologi pada kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Auditorium Mutiara PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Dalam arahannya, Wakapolri menyampaikan bahwa Rakernis Fungsi Lantas 2026 menjadi bagian dari implementasi arah kebijakan pimpinan Polri sekaligus tindak lanjut rekomendasi percepatan reformasi Polri, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Kakorlantas Polri Tahun Anggaran 2026, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Kakorlantas untuk menjelaskan apa yang menjadi arah kebijakan pimpinan Polri. Ini juga menjadi bagian daripada tindak lanjut rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujar Wakapolri.

Pada kesempatan tersebut, Korlantas Polri meluncurkan sejumlah layanan digital terbaru guna mempermudah akses pelayanan masyarakat secara cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah SIM Digital serta pelayanan perpanjangan STNK dan BPKB yang sudah disiapkan dengan baik oleh Korlantas.

“Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, akuntabel, dan tentunya juga mudah diakses oleh masyarakat dengan sistem digitalisasi ini,” ungkap Wakapolri.

Ia menjelaskan, sistem digital tersebut telah mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian lalu lintas mulai dari pelayanan SIM, perpanjangan STNK hingga BPKB dalam satu platform pelayanan terpadu.

Selain itu, Rakernis Fungsi Lantas 2026 juga menjadi momentum peluncuran Adelaide Drone Mobile yang memiliki kemampuan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara dinamis melalui teknologi pengawasan udara dan sistem face recognition.

“Adelaide Drone Mobile ini juga bisa meng-capture face recognition. Jadi, bisa dipadukan dari identifikasi kendaraan dan terintegrasi langsung dengan sistem data yang sudah ada. Kemudian juga untuk menghindari kesalahan dalam penindakan lalu lintas, bisa memverifikasi dengan menggunakan sistem pengenalan wajah. Ini sebuah langkah yang luar biasa,” jelas Wakapolri.

Dalam Rakernis tersebut, Polri juga memberikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta stakeholder terkait atas sinergi dan kolaborasi selama pelaksanaan Operasi Ketupat dan pengamanan arus mudik yang dinilai berjalan optimal.

Wakapolri menambahkan, Rakernis Fungsi Lantas 2026 juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan operasi lalu lintas sepanjang tahun 2026 sekaligus penyusunan desain operasi tahun 2027 agar pelayanan Polri kepada masyarakat semakin presisi dan humanis.

“Langkah-langkah progresif ini kita harapkan dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik di jalan maupun pelayanan-pelayanan kepolisian lainnya,” tutup Wakapolri.

Jawab Rekomendasi KPRP, Polri Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik Lewat Inovasi Korlantas

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Transformasi digital yang dikembangkan Korlantas Polri melalui ETLE Drone, ETLE Face Recognition, SIM Digital hingga integrasi layanan berbasis data real time, menjadi salah satu implementasi konkret jawaban Polri atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), khususnya pada aspek penguatan tata kelola, transparansi pelayanan publik, pengawasan, digitalisasi, serta pencegahan penyimpangan dalam layanan kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2026 di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Wakapolri, reformasi Polri harus diwujudkan dalam sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat, bukan hanya perubahan regulasi.

“Rekomendasi reformasi tidak boleh berhenti pada dokumen. Masyarakat harus merasakan perubahan nyata dalam pelayanan publik Polri,” tegas Wakapolri.

ETLE Drone: Pelanggaran Terdeteksi Otomatis, Konfirmasi Bisa Melalui WhatsApp

Salah satu inovasi yang dikembangkan yakni ETLE Drone Patroli Presisi, yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara real time, termasuk pelanggaran ganjil-genap dan pelanggaran kasat mata lainnya.

Kasi Binwas Subdit Dakgar Korlantas Polri AKBP M. Adiel Aristo, S.I.K., M.H. menjelaskan, mekanisme kerja ETLE Drone dilakukan secara terintegrasi:

1. Drone melakukan patroli udara dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis;
2. Data pelanggaran langsung masuk ke sistem Back Office ETLE Nasional;
3. Petugas validator melakukan verifikasi dan identifikasi kendaraan;
4. Konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan melalui:
    * Surat konfirmasi, atau
    * Notifikasi WhatsApp yang langsung diterima nomor pelanggar;
5. Pemilik kendaraan dapat melakukan klarifikasi dan penyelesaian pembayaran secara daring melalui BRIVA;
6. Jika konfirmasi diabaikan, kendaraan berpotensi diblokir sementara oleh petugas Back Office sesuai mekanisme yang berlaku.

Sistem ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung, memperkuat transparansi penindakan dan menekan potensi penyimpangan.

ETLE Face Recognition Terintegrasi Dukcapil

Korlantas juga mengembangkan ETLE Face Recognition yang telah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan digunakan pada sistem ETLE di berbagai wilayah Indonesia.

Teknologi ini berfungsi ketika:

  • * Nomor kendaraan tidak terbaca;
  • * Kendaraan belum terdaftar atau terindikasi tidak sesuai data registrasi;
  • * Dibutuhkan identifikasi tambahan terhadap pelanggaran.

Integrasi ini bertujuan meningkatkan akurasi identifikasi dan memperkuat sistem penegakan hukum berbasis data.

SIM Digital: Barcode Berubah Setiap 10 Detik dan Tidak Bisa Di-screenshot

Inovasi lainnya ialah SIM Digital, yang memungkinkan masyarakat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik.

AKBP Randy Asdar, S.Kom., S.I.K., M.Si. menjelaskan sejumlah fitur teknis SIM Digital:

* Memiliki kedudukan yang sama dengan SIM fisik sesuai Pasal 85 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009;
* Menggunakan barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan;
* Tidak dapat di-screenshot atau dipindahtangankan;
* Memiliki sertifikasi keamanan dari BSSN untuk perlindungan data;
* Petugas dapat memverifikasi keaslian SIM melalui aplikasi pemindai khusus;
* Data pemilik SIM akan muncul otomatis saat dilakukan verifikasi.

Selain itu, aplikasi Digital Korlantas memiliki fitur:

✓ Pengingat masa berlaku SIM sebelum habis;
✓ Perpanjangan SIM secara daring, tanpa perlu datang ke Satpas;
✓ Integrasi layanan administrasi lalu lintas dalam satu aplikasi.

“Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperpanjang SIM. Seluruh proses dapat dilakukan melalui aplikasi,” jelas AKBP Randy.

Digitalisasi Layanan Nasional Terus Diperluas

Selain ETLE dan SIM Digital, Korlantas juga telah memperkuat layanan berbasis digital melalui:

* SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang telah terintegrasi dengan 1.324 Samsat atau 93,7 persen nasional;
* SINAR (SIM Nasional Presisi) yang terhubung dengan 153 Satpas;
* 783.858 penerbitan E-BPKB;
* Penguatan 1 NTMC, 31 RTMC, dan 25 TMC untuk pengelolaan lalu lintas berbasis data real time;
* Pengembangan Body Worn Camera untuk meningkatkan akuntabilitas personel;
* Integrasi CCTV dan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan lalu lintas.

Menurut Wakapolri, inovasi tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola Polri yang menempatkan pelayanan publik sebagai pusat perubahan institusi.

“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat,” ujar Wakapolri.

Namun demikian, ia menegaskan keberhasilan transformasi tetap ditentukan kualitas SDM dan integritas personel.

“Sebaik apa pun sistem yang dibangun, faktor utama tetap manusia yang menjalankannya,” tutup Wakapolri.

Prajurit Korem 044/Gapo Asah Naluri Tempur Melalui Latihan Menembak

     

REFORMASI-ID | Sumsel, Banyuasin – Prajurit Makorem 044/Gapo melaksanakan kegiatan Latihan Menembak Senjata Ringan (Latbakjatri) dan menembak pistol Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung selama dua hari, pada tanggal 21 s.d 22 Mei 2026, bertempat di Lapangan Tembak Batalyon Arhanud 12/SBP, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan.

Kegiatan latihan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme prajurit dalam bidang menembak senjata ringan dan pistol sebagai kemampuan dasar keprajuritan yang harus terus diasah secara berkala.

Pada pelaksanaan latihan menembak senapan, para prajurit melaksanakan menembak dengan tiga sikap, yaitu sikap tiarap, duduk dan berdiri pada jarak 100 meter. Sementara itu, latihan menembak pistol dilaksanakan pada jarak 15 meter.

Bertindak selaku Komandan Latihan, Dandenma Korem 044/Gapo Mayor Inf Fariq Abduh. Dalam arahannya, menekankan kepada seluruh peserta agar melaksanakan latihan dengan penuh kesungguhan, mengutamakan faktor keamanan serta mematuhi seluruh prosedur dan arahan dari pelatih maupun pengawas lapangan.

“Latihan menembak ini merupakan program pembinaan latihan guna meningkatkan kemampuan prajurit, sehingga diharapkan setiap personel mampu menguasai teknik dan keterampilan menembak dengan baik serta tetap mengutamakan faktor keamanan selama kegiatan berlangsung,” ujarnya. (Mdn) 

Tim Kuasa Hukum Jaka Eryadi Gunawan Siap Laporkan Balik Terkait Dugaan Penyalahgunaan Legalitas Perusahaan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG — Tim kuasa hukum Jaka Eryadi Gunawan menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang mengatasnamakan manajemen baru Venos Karaoke and Lounge terkait dugaan penyalahgunaan legalitas perusahaan serta penggunaan kewenangan tanpa persetujuan direktur yang sah.

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum Jaka Eryadi Gunawan, Edi Samsuri, S.H., kepada awak media, Jumat (22/05/2026), sebagai respons atas laporan yang sebelumnya dilayangkan pihak yang mengaku sebagai manajemen baru Venos terhadap kliennya ke aparat kepolisian.

Edi menegaskan, pihaknya menilai laporan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan legalitas tim auditor yang disebut telah melakukan audit keuangan terhadap PT Faza Satria Gianny.

“Kami mempertanyakan keabsahan tim auditor yang melakukan audit terhadap keuangan PT Faza Satria Gianny. Audit seharusnya dilakukan auditor independen dan profesional serta mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama yang sah, yakni Jaka Eryadi Gunawan, yang hingga saat ini masih tercatat secara administratif negara. Karena itu, kami menduga proses audit tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Edi.

Tidak hanya itu, tim kuasa hukum juga memastikan akan segera melaporkan balik pihak yang mengaku sebagai manajemen baru Venos ke Polda Lampung. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan legalitas dan izin perusahaan tanpa persetujuan direktur utama yang sah.

Menurut Edi, legalitas perusahaan milik kliennya diduga masih digunakan oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan manajemen baru tanpa adanya persetujuan maupun kompensasi kepada pihak yang berhak.

“Kami tengah menyiapkan laporan resmi ke Polda Lampung terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan atas penggunaan legalitas perusahaan milik klien kami yang hingga saat ini masih digunakan oleh pihak yang mengaku sebagai manajemen baru Venos,” tegasnya.

Selain menempuh jalur pidana, tim kuasa hukum juga menyoroti pemberitaan salah satu media daring yang dinilai tidak berimbang dan diduga melanggar prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.

Edi menilai pemberitaan tersebut tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan cenderung menggiring opini publik terhadap kliennya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami menilai pemberitaan tersebut tendensius dan tidak berimbang. Oleh karena itu, kami juga mempertimbangkan untuk melaporkan media terkait ke Dewan Pers,” katanya.

Pihak kuasa hukum saat ini masih melakukan kajian lebih lanjut terkait kemungkinan adanya unsur pencemaran nama baik dalam pemberitaan dimaksud.

Dalam rencana laporannya, tim kuasa hukum mengacu pada sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 263 KUHP tentang dugaan pemalsuan surat, serta Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP terkait dugaan penggelapan dan penggelapan dalam jabatan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang mengaku sebagai manajemen baru Venos Karaoke and Lounge belum memberikan keterangan resmi maupun tanggapan atas pernyataan yang disampaikan tim kuasa hukum Jaka Eryadi Gunawan. (*)

Korsabhara Baharkam Polri Turunkan Personel Subden C Detasemen Perintis untuk Urai Kepadatan Lalu Lintas di Bogor

     


REFORMASI-ID | Bogor - Personel Subden C Detasemen Perintis Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (gatur) intensif di sejumlah titik rawan kemacetan pada Jumat pagi (22/5/2026). Langkah proaktif ini diambil guna memastikan kelancaran arus kendaraan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memulai aktivitas pagi.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB tersebut menyasar dua lokasi strategis yang kerap mengalami kepadatan volume kendaraan, yakni Simpang Gunung Putri dan Simpang Leuwinanggung.

Direktur Samapta (Dirsamapta) Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penempatan personel di plotingan tersebut merupakan bentuk pelayanan prima kepolisian kepada pengguna jalan.

"Personel Subden C Detasemen Perintis kami sebar di titik-titik krusial tersebut untuk mengurai sumbatan arus lalu lintas, mencegah kecelakaan, serta membantu menyeberangkan pejalan kaki," ujar Brigjen Pol. Mokhamad Ngajib dalam laporan tertulisnya kepada Kakorsabhara Baharkam Polri, Jumat (22/5/2026).

Di lapangan, kehadiran para personel berseragam lengkap ini terbukti efektif mencairkan antrean kendaraan yang sempat mengular. Petugas secara sigap mengarahkan laju kendaraan dan mengantisipasi adanya pengemudi yang melanggar marka jalan.

Melalui kegiatan gatur rutin ini, Korsabhara Baharkam Polri berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) yang kondusif.

Korsabhara Baharkam Polri Lakukan Patroli Dialogis, Jamin Keamanan dan Tertib di Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Jakarta -  Dalam rangka menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban Masyarakat, personel Detasemen Perintis Direktorat Samapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan Patroli Dialogis di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Jumat (22/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 05.00 WIB hingga 10.00 WIB ini menyasar sejumlah titik strategis dan pusat aktivitas masyarakat di Ibu Kota, di antaranya kawasan Bundaran HI, Monas, dan Kota Tua.

Sebanyak 70 personel diterjunkan dalam operasi preventif ini di bawah tanggung jawab langsung AKBP Trie Sis Biantoro, S.Pd., S.I.K., M.H., dengan Komandan Peleton (Danton) Ipda Hendrik Suryanto.

Direktur Samapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Mokhamad Ngajib, S.I.K., M.H., dalam laporannya kepada Kakorsabhara Baharkam Polri menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan utama untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas pagi hari.

"Personel Detasemen Perintis tidak hanya melakukan ploting dan pengaturan arus lalu lintas di titik rawan kepadatan, tetapi juga gencar melaksanakan Patroli Dialogis. Kami berinteraksi langsung, berdialog, dan memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat serta pengguna jalan agar selalu tertib dan mengutamakan keselamatan bersama," ujar Brigjen Pol. Mokhamad Ngajib 

Rangkaian kegiatan dimulai sejak subuh pukul 05.00 WIB dengan pengecekan personel, diikuti pergeseran pasukan ke ploting masing-masing. Pada pukul 05.45 WIB, petugas sudah bersiaga melakukan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) guna mengurai potensi kepadatan kendaraan. 

Selanjutnya, pada pukul 08.20 WIB, giat dilanjutkan dengan patroli dialogis guna mengantisipasi gangguan kamtibmas secara dini.

Dari monitoring di lapangan, meskipun petugas menghadapi tantangan berupa volume kendaraan yang meningkat pada jam sibuk serta kondisi cuaca yang berubah-ubah, secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.

Hasil yang dicapai dalam pengamanan ini menunjukkan dampak positif yang signifikan. Arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI, Monas, dan Kota Tua terpantau tertib tanpa adanya kecelakaan menonjol. 

Selain itu, komunikasi dua arah yang dibangun kepolisian lewat patroli dialogis membuat masyarakat semakin kooperatif dan patuh terhadap aturan hukum demi kenyamanan bersama.

Sesuai dengan motto pengabdian, Korsabhara Baharkam Polri berkomitmen untuk selalu "Siap Terlihat dan Bermanfaat" di tengah-tengah masyarakat.

Kamseltibcarlantas Kondusif, Dit Samapta Korsabhara Baharkam Polri Amankan Titik Strategis Jakarta

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktorat Samapta Korsabhara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri bergerak cepat dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di sejumlah titik vital Ibu Kota. Pada Jumat pagi (22/5/2026), di bawah komando Penanggung Jawab AKBP Trie Sis Biantoro, S.Pd., S.I.K., M.H., personel 

Detasemen Perintis melaksanakan kegiatan pengamanan Strong Point secara masif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Langkah preventif ini memfokuskan ploting keamanan pada tiga kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi, yakni Bundaran Hotel Indonesia (HI), Monumen Nasional (Monas), dan kawasan bersejarah Kota Tua.

Operasi pengamanan yang berlangsung sejak pukul 05.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB ini melibatkan kekuatan penuh sebanyak 70 personel yang terploting dengan presisi. Di bawah kendali Danton Penanggung Jawab IPDA Hendrik Suryanto, sebanyak 20 personel dikerahkan secara khusus di Bundaran HI, 20 personel mengamankan area Monas, serta 12 personel bersiaga ketat di kawasan Kota Tua. 

Pergerakan pasukan juga didukung penuh oleh tim Driver, Provost, serta tim Publikasi Informasi dan Dokumentasi (PID) guna memastikan seluruh rangkaian pengamanan berjalan terstruktur dan disiplin.

Sejiak tiba di lokasi ploting masing-masing pada pukul 05.45 WIB, seluruh personel langsung mengambil posisi untuk melaksanakan Pengamanan dan Pengaturan Arus Lalu Lintas (Gatur Lalin). Kehadiran petugas di lapangan efektif memitigasi potensi kemacetan di titik-titik rawan kepadatan, sehingga masyarakat yang memulai aktivitas pagi hari dapat berkendara dengan aman dan nyaman. 

Melalui implementasi posko pengamanan dinamis ini, Korps Sabhara berhasil mewujudkan situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif di tengah lonjakan volume kendaraan Ibu Kota.

Tingkatkan Kemampuan Operasional, Personel Detasemen Perintis Gelar Latihan Bela Diri Eskrima

     


REFORMASI-ID | Bogor - Guna meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme personel di lapangan, Detasemen Perintis menggelar latihan intensif bela diri Eskrima. Kegiatan rutin ini berlangsung di Markas Komando (Mako) Subden C Detasemen Perintis, Cikeas, Bogor, pada Jumat (22/5/2026) pagi.

Latihan yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB ini diikuti oleh seluruh personel Detasemen Perintis. Dalam pelaksanaannya, instruktur dari Korps Brimob Resimen III yang dipimpin oleh IPDA Frangki Raturomon hadir langsung untuk memberikan materi dan simulasi taktis.

Eskrima sendiri merupakan seni bela diri khas Filipina yang juga populer dengan nama Arnis atau Kali. Seni bela diri ini menitikberatkan pada teknik pertahanan serta penyerangan menggunakan senjata tongkat rotan maupun teknik tangan kosong. Karakteristik gerakannya yang praktis dinilai sangat efektif untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian.

Kepala Detasemen Perintis, KOMBES POL. Kade Budiyarta, S.I.K., menyampaikan bahwa latihan ini bertujuan membentuk personel yang tangguh dan responsif.

"Melalui latihan bela diri Eskrima ini, kami berharap seluruh personel Detasemen Perintis semakin terampil, sigap, dan profesional dalam menjalankan tugas. Penguasaan teknik ini penting agar anggota mampu melindungi diri sendiri serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat," ujar Kombes Pol. Kade Budiyarta dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Dengan mengusung semangat "Siap Terlihat dan Bermanfaat", Detasemen Perintis berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan individu setiap personel. Upaya ini dilakukan demi menghadapi dinamika tantangan tugas di lapangan yang semakin kompleks.

Tingkatkan Soliditas dan Nilai Dharma, Personel Hindu Mabes Polri Gelar Pembinaan Rohani di Pura Aditya Jaya

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang beragama Hindu menggelar kegiatan Pembinaan Rohani (Binroh) di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas spiritual, meningkatkan soliditas, serta menanamkan nilai-nilai Dharma dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Acara keagamaan ini dihadiri oleh sekitar 250 personel dari berbagai satuan kerja (Satker) di lingkungan Mabes Polri. Beberapa satker yang hadir di antaranya SSDM Polri, Baharkam Polri, Korsabhara, Korpolairud, Korbinmas, Yanma Polri, Sepolwan Lemdiklat Polri, hingga Slog Polri.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan ibadah persembahyangan bersama yang berlangsung khidmat. Prosesi ini menjadi momentum penting bagi para personel untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Ketua Banjar Pura Rawamangun Jakarta Timur, Ir. I Putu Maharta Adijadnja, menyambut hangat kehadiran ratusan abdi negara tersebut. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar personel Hindu Polri merupakan perantau, sehingga pura harus menjadi rumah kedua.

"Kami berharap rekan-rekan personel tidak sungkan untuk sering berkunjung dan bersembahyang di Pura Rawamangun. Tempat ini senantiasa terbuka untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan umat Hindu," ujar I Putu Maharta.

Sementara itu, Brigjen Pol. I Bagus Rai Elryanto, S.H., S.I.K., M.H., dalam arahan strategisnya menekankan pentingnya tradisi bersimakrama (bersilaturahmi) di antara sesama anggota Hindu Mabes Polri. Menurutnya, hubungan yang harmonis internal instansi akan berdampak langsung pada pelayanan publik.

"Dengan hubungan yang kuat dan harmonis, kita dapat mendukung terwujudnya Polri yang Presisi. Anggota harus mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran Dharma dalam tugas sehari-hari agar menjadi polisi yang humanis," tegas Brigjen Pol. I Bagus Rai.

Acara inti diisi dengan pemaparan Dharma Wacana (ceramah keagamaan) oleh Dewa Ketut Suratnaya, S.Ag., M.M.Pd. Ia mengangkat tema khusus, yaitu “Kepemimpinan Polri dalam Konsep Tri Murti serta Tri Kaya Parisudha Hindu”.

Dalam ceramahnya, Dewa Ketut menggarisbawahi pentingnya aspek moralitas kepolisian yang seimbang dan bijaksana. Ia berpesan agar seluruh personel menerapkan prinsip Tri Kaya Parisudha—yakni berpikir yang baik (Manacika), berkata yang baik (Wacika), dan berbuat yang baik (Kayika). Nilai ini dinilai menjadi pedoman moral krusial dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Rangkaian pembinaan rohani ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol soliditas, dilanjutkan dengan acara ramah tamah yang berlangsung hangat penuh rasa kekeluargaan.

Melalui agenda rutin ini, Mabes Polri berharap dapat terus mencetak karakter personel yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki mental spiritual yang kuat dalam mengayomi masyarakat.

Gabungan Awak Media Independen Desak Dewan Pers Bertindak Tegas terhadap Oknum Wartawan Penyebar Hoaks dan Pemerasan

     



REFORMASI-ID | BITUNG — Gelombang keprihatinan terhadap maraknya penyalahgunaan profesi jurnalistik kian menguat di Kota Bitung. Sejumlah awak media independen mendesak Dewan Pers agar lebih proaktif menerima dan menindaklanjuti aduan terkait pemberitaan yang dinilai tidak memenuhi kaidah jurnalistik, tidak melalui proses klarifikasi, hingga mengarah pada pembentukan opini sepihak dan dugaan penyebaran hoaks.

Desakan itu mencuat menyusul rangkaian pemberitaan dugaan isu SARA yang menyeret nama Komandan Satrol Kodaeral VIII, Marvill Marfel Frits. Awak media independen menilai pemberitaan tersebut telah berulang kali dimuat tanpa proses konfirmasi langsung kepada pihak yang diberitakan, padahal klarifikasi resmi sudah disampaikan secara terbuka.

Sorotan tajam diarahkan kepada tiga media online, yakni PeloporBerita.Id oleh saudari Nina Rumondor yang diketahui merupakan salah satu anggota Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara, kemudian Tipikor Investigasi News.Id oleh saudara Welly Mamonto, serta Starbucks.News.Id oleh saudara John Sela.

Gabungan awak media independen menilai ketiga oknum media online tersebut telah melakukan pemberitaan secara sepihak tanpa klarifikasi berimbang. Padahal, menurut mereka, Dansatrol Kodaeral VIII Marvill Marfel Frits telah berulang kali memberikan penjelasan terbuka terkait isu yang berkembang, termasuk di hadapan tokoh masyarakat, organisasi kerukunan Jawa, hingga sejumlah insan pers di Sulawesi Utara.

“Yang menjadi pertanyaan besar, apa sebenarnya motif di balik pemberitaan sepihak yang terus diulang ini, padahal klarifikasi sudah disampaikan secara terbuka? Kalau berita terus diproduksi tanpa konfirmasi dan tanpa verifikasi, maka patut dipertanyakan tujuan sebenarnya,” ujar salah satu jurnalis independen di Bitung.

Menurut mereka, tindakan semacam itu bukan hanya melanggar prinsip cover both sides, tetapi juga berpotensi memperkeruh situasi sosial di tengah upaya menjaga kerukunan masyarakat Kota Bitung yang selama ini dikenal sebagai daerah plural dan penuh toleransi.

Fenomena media online yang tumbuh tanpa disiplin verifikasi kini dinilai semakin mengkhawatirkan. Status wartawan dan kepemilikan kartu pers disebut kerap dijadikan tameng oleh sebagian oknum untuk menggiring opini, melakukan tekanan terhadap narasumber, bahkan diduga terlibat praktik backing bisnis ilegal dan pemerasan berkedok kontrol sosial.

“Kalau profesi wartawan dipakai untuk membangun framing tanpa fakta dan tanpa keberimbangan, maka itu bukan lagi kerja jurnalistik yang sehat. Ini justru mencederai independensi pers dan merusak kepercayaan publik terhadap media,” kata salah satu wartawan senior.

Gabungan awak media independen meminta Dewan Pers tidak tinggal diam terhadap praktik-praktik seperti itu. Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap media maupun oknum wartawan yang terbukti berulang kali melanggar kode etik jurnalistik.

Tidak hanya sebatas teguran, mereka juga meminta adanya rekomendasi pencabutan kartu tanda anggota (KTA) pers, peninjauan legalitas media, hingga pemberian sanksi tegas terhadap media yang dinilai menyalahgunakan fungsi pers.

“Pers diberikan kebebasan oleh undang-undang, tetapi kebebasan itu memiliki batas etik dan tanggung jawab hukum. Jangan sampai ada oknum yang berlindung di balik profesi wartawan untuk membentuk opini sepihak atau mencari kepentingan tertentu,” tegas mereka.

Kasus ini kini dinilai menjadi ujian serius bagi dunia pers lokal: apakah profesi jurnalistik tetap dijaga sebagai instrumen demokrasi yang bertanggung jawab, atau justru dibiarkan dipakai oleh oknum tertentu untuk memainkan narasi tanpa verifikasi dan tanpa keberimbangan fakta.

21 Mei 2026

Tim Audit Ditpamobvit Baharkam Polri Pastikan Sistem Pengamanan Kelistrikan di Lombok Berjalan Optimal

     


REFORMASI-ID | Mataram - Direktorat Pengamanan Obvit (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri melakukan audit resertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada objek vital nasional sektor kelistrikan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan keandalan sistem pengamanan pada infrastruktur kritikal penyuplai energi listrik masyarakat.

Kegiatan penting ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab penuh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Syahdudi S.IK. Sementara itu, rangkaian peninjauan dan jalannya audit di lapangan dipimpin langsung oleh Kasubdit Audit Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H., yang bertindak selaku Ketua Tim Audit.

Audit resertifikasi ini menyasar tiga fasilitas krusial, yaitu Regional Control Center (RCC), Distribution Control Center (DCC), dan Server Supervisory Control and Data Acquisition (Scada) Lombok.

Kombes Pol Hamam Wahyudi menjelaskan bahwa proses pemeriksaan hari kedua ini berfokus pada dua lokasi utama, yakni PT PLN (Persero) UPT Mataram (UP2B dan UP2D NTB) serta ruang pertemuan Hotel Golden Palace, Kota Mataram. Tim auditor bergerak melakukan observasi lapangan sejak pagi hari guna memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pengamanan fisik di area sensitif RCC, DCC, dan ruang server utama.

Setelah melakukan pengecekan fisik di lapangan, tim melanjutkan agenda dengan pemeriksaan dokumen dan wawancara mendalam bersama manajemen serta Tim SMP PLN Lombok. Fokus pendalaman materi pada audit kali ini bertumpu pada Elemen II mengenai Pola Pengamanan. Penguatan pola pengamanan dinilai menjadi kunci utama dalam mengantisipasi sekaligus memitigasi potensi gangguan keamanan yang dapat mengancam stabilitas pasokan listrik di wilayah Lombok.

Seluruh rangkaian kegiatan audit yang berlangsung dari pagi hingga malam hari tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hasil dari resertifikasi ini nantinya akan menjadi acuan penting bagi PT PLN dalam mempertahankan dan meningkatkan standar sistem manajemen pengamanan yang sesuai dengan regulasi kepolisian.

Tingkatkan Keamanan Objek Vital Nasional, Tim Baharkam Polri Gelar Pengawasan dan Pengendalian Implementasi SMP di PT Cikarang Listrindo Tbk

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Dalam rangka memperkuat sistem pengamanan pada sektor industri strategis, Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korsabhara Baharkam Polri) melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) I Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di PT Cikarang Listrindo Tbk. Kegiatan hari pertama ini berlangsung sukses di Ruang Rapat NAB Star Lantai 3, PT Cikarang Listrindo Tbk, Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (21/5/2026).

Rangkaian agenda penting ini diinisiasi oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri untuk memastikan standardisasi pengamanan di lingkungan PT Cikarang Listrindo Tbk selaku salah satu penyedia energi dan infrastruktur penting berjalan optimal sesuai regulasi yang berlaku.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB ini diawali dengan proses registrasi, pembukaan oleh pembawa acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta pembacaan doa demi kelancaran acara. Sebelum memasuki inti acara, seluruh peserta mengikuti safety induction dan menyaksikan penayangan profil perusahaan untuk memahami standar keselamatan dan operasional di area industri tersebut.

Dalam sesi sambutan, Station Manager PT Cikarang Listrindo Tbk, Bapak Duriman Effendi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim verifikasi dari Mabes Polri. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kisvan Simarmata selaku Management Representative (MR) PTCL Jababeka dan MM2100. Keduanya menegaskan komitmen penuh perusahaan dalam mendukung kepatuhan terhadap elemen-elemen Sistem Manajemen Pengamanan demi keberlanjutan bisnis yang aman dan kondusif.

Ketua Tim Wasdal I Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H., kemudian memberikan paparan strategis mengenai arah pengawasan dan pentingnya integrasi sistem pengamanan fisik, teknologi, serta informasi di lingkungan objek vital nasional. Setelah sesi foto bersama, agenda dilanjutkan dengan pemaparan hasil audit internal SMP oleh Tim Internal Audit PT Cikarang Listrindo Tbk.

Memasuki siang hari, Tim Baharkam Polri bersama manajemen perusahaan melakukan kunjungan lapangan (field check) secara menyeluruh ke beberapa area operasional strategis, meliputi Site Jababeka, MM2100, hingga Babelan. Peninjauan ini bertujuan untuk mencocokkan kondisi riil di lapangan dengan dokumen prosedur pengamanan yang dimiliki perusahaan. Rangkaian kegiatan hari pertama ini kemudian ditutup dengan sesi skoring dan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen elemen SMP hingga petang hari.

Secara keseluruhan, hari pertama pelaksanaan Wasdal I Implementasi SMP di PT Cikarang Listrindo Tbk berjalan dengan sangat aman, tertib, dan lancar. Seluruh agenda terlaksana secara presisi sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun bersama.

Hadir langsung dalam kegiatan ini tim internal dari Baharkam Polri, di antaranya Kombes Pol Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H. (Ketua Tim), Kombes Pol Petrus Aldo Meisto, S.I.K., M.T. (Observer), AKBP M. Helminingsih, S.E. (Sekretaris I), Pembina Andy Mulyadi, S.E. (Sekretaris II), serta para Auditor SMP Profesional yaitu Dr. Drs. Uden Kusumawijaya, S.H., M.H., Drs. Guntor Gaffar, M.Si., Dra. Henny J.A. Posumah, M.M., dan Drs. Karyadi.

Sementara itu, dari pihak eksternal turut mendampingi jajaran pimpinan PT Cikarang Listrindo Tbk, antara lain Bapak Jannes Sirait (Station Manager PTCL Jababeka & MM2100), Bapak Duriman Effendi, Bapak Kisvan Simarmata, Bapak Jauhari Eka Ronaldo (MR PTCL Plan Babelan), Bapak Faisal Baihaqi (Ketua SMP), serta para pimpinan departemen dan auditor internal perusahaan.

TMMD Ke-128 Tuntas, Danrem: TNI Manunggal Membangun Negeri dari Desa

     

REFORMASI-ID | Sumsel, OKI – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud didampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 044, Ibu Veranti Khabib Mahfud menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 Wilayah Kodim 0402/OKI yang dipusatkan di Desa Pematang Sukatani, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis (21/05/2026).

Program TMMD ke-128 secara resmi ditutup oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis yang didampingi Ketua Persit KCK Daerah II/Sriwijaya Ibu Susi Ujang Darwis.

Upacara penutupan berlangsung khidmat dan penuh antusiasme masyarakat sebagai bentuk keberhasilan sinergi lintas sektoral antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan.

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, program ini berfokus pada peningkatan konektivitas wilayah serta kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi warga.

Kehadiran Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran Pejabat Utama Kodam II/Sriwijaya disambut hangat oleh Forkopimda Kabupaten OKI, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya, termasuk Danrem 044/Gapo. Momentum tersebut menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemerintah daerah guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi di kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Keberhasilan TMMD ke-128 dibuktikan dengan tercapainya 100 persen sasaran fisik, salah satunya pembukaan jalan baru sepanjang 6 kilometer dengan lebar 8 meter yang diproyeksikan menjadi urat nadi perekonomian baru bagi masyarakat. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan akses transportasi warga.

Selain pembangunan jalan, program TMMD juga mengintegrasikan program ketahanan pangan guna memperkuat sektor agraris masyarakat di Kecamatan Mesuji Makmur. Di sektor kesehatan lingkungan dan pemukiman, TNI berhasil membangun 5 unit fasilitas MCK, menyediakan 5 titik sumur bor untuk akses air bersih, merehabilitasi mushola, serta melaksanakan program bedah Rumah Tidak Layak Huni bagi warga kurang mampu.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 0402/OKI.

“Program TMMD ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat. Melalui kolaborasi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat, kita berharap hasil pembangunan ini benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Mesuji Makmur,” ujar Brigjen TNI Khabib Mahfud.

Danrem juga menegaskan bahwa TNI akan terus hadir membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang membutuhkan perhatian pembangunan infrastruktur.

Penutupan TMMD ke-128 turut diisi dengan peninjauan hasil pembangunan, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, serta interaksi langsung antara jajaran TNI dengan warga setempat yang berlangsung penuh keakraban. (Mdn) 

Ayo, Manfaatkan Keringanan Pajak dan Balik Nama Kendaraan

     

REFORMASI-ID | Lampung - Pemprov Lampung Berlakukan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026. Pemerintah Provinsi Lampung kembali menghadirkan kebijakan pro-rakyat melalui Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026. Kamis, 21/05/2026.

Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/279/VI.03/HK/2026 dan diberlakukan sebagai upaya memberikan kemudahan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Bentuk Keringanan yang Diberikan

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah insentif berupa penghapusan denda keterlambatan, penghapusan pajak progresif, serta pemberian diskon Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan.

Bagi kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak selama 1 hingga 5 tahun, diberikan keringanan dengan ketentuan wajib pajak cukup membayar 50 persen dari pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tanpa dikenakan denda. Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun berjalan tetap dibayarkan secara penuh.

Insentif bagi Wajib Pajak Taat

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan insentif kepada wajib pajak yang selama ini tertib memenuhi kewajibannya. Insentif tersebut berupa diskon Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan dengan ketentuan:

Diskon 5 persen bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu;

Diskon 15 persen bagi kendaraan yang taat membayar pajak selama empat tahun berturut-turut;

Diskon 20 persen bagi kendaraan yang taat membayar pajak selama empat tahun berturut-turut dengan usia kendaraan di atas 10 tahun;

Diskon 25 persen bagi kendaraan yang taat membayar pajak selama empat tahun berturut-turut dengan usia kendaraan di atas 15 tahun.

Keringanan Balik Nama dan Mutasi Dalam Daerah

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan keringanan bagi kendaraan yang melakukan proses balik nama dan/atau mutasi dalam daerah. Keringanan tersebut berupa diskon Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan sebesar:

50 persen untuk kendaraan roda dua atau lebih;

25 persen untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Masa Berlaku Program

Program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ini berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Masa berlaku program dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi dan pertimbangan objektif lainnya.

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga dapat dilakukan mulai 90 hari sebelum tanggal jatuh tempo.

Sasaran dan Ketentuan

Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ini berlaku bagi kendaraan bermotor milik pribadi, kendaraan dinas, kendaraan angkutan umum orang dan barang, serta kendaraan bernomor polisi BE yang terdaftar di wilayah Provinsi Lampung.

Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor baru (penyerahan pertama), mutasi keluar Provinsi Lampung, perubahan bentuk kendaraan, penggantian mesin, serta kendaraan hasil ex dump atau lelang yang belum terdaftar.

Pelaksanaan Teknis

Adapun petunjuk teknis pelaksanaan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan ini secara optimal serta terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, untuk memanfaatkan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang saat ini sedang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak menunda pembayaran PKB serta segera melakukan mutasi kendaraan ke wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagi kendaraan yang masih terdaftar di luar daerah. Langkah ini dinilai penting guna mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah demi kemajuan Lampung Selatan.

Menurut Iwan, pajak yang dibayarkan masyarakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata partisipasi dan kepedulian terhadap pembangunan daerah. Dana pajak tersebut menjadi penopang utama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Dengan taat membayar pajak, kita bersama-sama mengambil peran dalam mempercepat pembangunan dan memperkuat kemandirian daerah. Ini adalah wujud kontribusi nyata untuk kemajuan Bumi Ragon Mufakat yang kita cintai,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*) 

Danrem 044/Gapo Apresiasi Semangat Kebersamaan di Hari Jadi Kabupaten Lahat

     

REFORMASI-ID | Sumsel, Lahat – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud bersama Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 044 PD II Sriwijaya Ibu Veranti Khabib Mahfud menghadiri Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kabupaten Lahat Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026 dalam rangka Peringatan Hari Jadi Ke-157 Kabupaten Lahat Tahun 2026, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Lahat, Jl. Lingkar Luar Lahat, Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Rabu (20/5/2026).

Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, yang dalam sambutannya disampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Lahat tahun ini mengusung tema “Berbasis SDM Unggul Menuju Lahat Maju dan Sejahtera.” Tema tersebut menjadi semangat bersama bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan potensi sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter, dan berdaya saing.

Selain itu, momentum hari jadi Kabupaten Lahat diharapkan menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat sinergi, menjaga persatuan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Lahat yang semakin maju, aman, dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lahat Bursah Zarnubi menyampaikan bahwa Hari Jadi Kabupaten Lahat merupakan momentum penting untuk mengenang perjalanan sejarah, perjuangan para pendahulu, serta capaian pembangunan yang telah diraih bersama selama 157 tahun. Kabupaten Lahat dinilai terus tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang memiliki potensi besar di berbagai sektor, baik pertanian, perkebunan, pariwisata, maupun sumber daya manusia.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lahat dan seluruh masyarakat atas semangat kebersamaan dan kerja nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Kabupaten Lahat dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan dengan potensi sumber daya alam, sektor pertanian, pariwisata, dan kekayaan budaya yang besar.

Usai kegiatan, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan apresiasinya atas semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Lahat.

“Kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-157 Kabupaten Lahat. Semoga Kabupaten Lahat semakin maju, aman, dan sejahtera. Momentum ini menjadi penguat sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas wilayah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Danrem 044/Gapo. (Mdn) 

Lanal Lampung dan Mahasiswa KKDN Unhan Tanam Mangrove di Kampung Bahari Nusantara

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - TNI AL, Jala Wira Saburai. Pangkalan TNI AL (Lanal) Lampung bersama mahasiswa Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Universitas Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan melaksanakan kegiatan penanaman pohon mangrove dan pembagian bahan kontak kepada masyarakat di Kampung Bahari Nusantara binaan Lanal Lampung yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (21/05/2026)

Selain mempererat sinergitas antara TNI AL, civitas akademika Unhan, dan pemerintah daerah setempat, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan pesisir melalui penghijauan mangrove yang memiliki manfaat besar bagi ekosistem laut dan kehidupan masyarakat sekitar.

Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., M.Tr.Opsla., CRMP. menyampaikan bahwa Kegiatan penanaman mangrove merupakan bentuk nyata kepedulian TNI AL khususnya Lanal Lampung terhadap masyarakat pesisir. 

"Sekaligus sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem pantai dari abrasi serta mendukung ketahanan lingkungan maritim," ujarnya. 

Keberadaan Kampung Bahari Nusantara tidak hanya menjadi program pembinaan wilayah pesisir, namun juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. (Mdn) 

Polres Cilegon Imbau Warga Tidak Sebar Hoax Penampakan Pocong yang Menimbulkan Keresahan

     

REFORMASI-ID | Cilegon, Banten - Kapolres Cilegon Polda Banten mengimbau masyarakat di daerahnya, agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau informasi palsu (Hoax), terkait isu kemunculan hantu pocong yang belakangan ini beredar melalui pesan WhatsApp dan media sosial di wilayah hukum Polres Cilegon Polda Banten. 

Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga melalui Wakapolres Cilegon KOMPOL M. Ridzky Salatun menyampaikan, bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengecekan di lapangan serta berkoordinasi dengan seluruh Polsek dan jajaran.

"Setelah kami melakukan cek langsung ke lapangan dan koordinasi dengan Polsek jajaran, tidak ditemukan adanya kejadian atau laporan resmi terkait penampakan hantu pocong. Informasi yang beredar tersebut, kami pastikan tidak benar atau hoax," tegas Wakapolres Cilegon.

Wakapolres Cilegon menjelaskan, bahwa penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat, dapat diproses hukum apabila memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Cek dulu kebenarannya. Apabila ada kejadian yang berpotensi mengganggu kamtibmas, segera laporkan ke layanan 110 atau Polsek terdekat atau kepada Babhinkamtibmas setempat," demikian pesan dan himbauan Waka Polres Cilegon, KOMPOL M. Ridzky Salatun, Kamis (21/5/2026).

Polres Cilegon juga meminta, kepada semua tokoh masyarakat, RT, RW, serta admin grup WhatsApp, untuk lebih bijak dalam memfilter informasi sebelum meneruskannya. 

"Isu hoax seperti ini, tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama anak-anak dan lansia," terang Ridzky Salatun.

Waka Polres Cilegon menambahkan, bahwa Polres Cilegon akan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong dan terbukti menimbulkan gangguan kamtibmas.

"Kami fokus menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Jangan mengganggu kondusivitas wilayah Cilegon dengan menyebarkan berita bohong," tegas Waka Polres.

Hingga saat ini, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Cilegon Polda Banten, terpantau aman dan kondusif. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak panik, dan tidak terpengaruh isu yang belum terverifikasi. (Daeng Yusvin/Mdn) 

Danpusterad Pimpin Upacara Penutupan TMMD ke-128 di Kota Bekasi

     


LUGAS | Kodam Jaya - Kota Bekasi - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-128 Tahun Anggaran 2026 resmi ditutup di Lapangan Bola Eraska, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (21/5/2026).

‎Upacara penutupan dipimpin oleh Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno, yang sekaligus membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

‎Turut hadir dalam upacara tersebut Gubernur Jawa Barat H. Dedy Mulyadi, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi , S.I.P., M.S.i , Danrem 051/Wkt Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M , Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Abdul Harris Bobihoe, Kapolres Metro Bekasi Kota,  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi. Hadir pula unsur pemerintah daerah seperti Camat beserta jajaran, Lurah dan para tamu undangan lainnya beserta  warga masyarakat setempat.

‎Dikesempatan itu, Dansatgas TMMD 128 Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Krisrantau Hermawan, S.H., M.I.Pol menyampaikan laporan tentang pelaksanaan TMMD Reg Ke 128 capaian 100% baik program Infrastruktur dan non fisik serta program unggulan Kasad. 

‎Program TMMD Ke-128 di Kota Bekasi berlangsung sejak 22 April hingga 21 Mei 2026 selama 30 hari penuh. Seluruh kegiatan dilaksanakan oleh Kodim Kota Bekasi dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp2,5 miliar.

‎Dalam amanat Kasad yang dibacakan Danpusterad, program ini dinyatakan berhasil mencapai seluruh target sasaran secara tepat waktu, baik fisik maupun nonfisik, sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

‎

Di bidang infrastruktur, TMMD Ke-128 Kota Bekasi mencatatkan realisasi fisik berupa pengecoran jalan sepanjang 823,3 meter serta pembangunan saluran drainase sepanjang 913 meter. Sasaran fisik tersebut disinergikan dengan program TNI lainnya, mencakup pembuatan titik air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan sarana sanitasi dan mandi cuci kakus (MCK), serta program percepatan penurunan angka stunting.

‎‎TMMD Ke-128 diselenggarakan dengan mengusung tema "Satukan Langkah Membangun Negeri Dari Desa." Tema ini mencerminkan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan.

‎‎Kasad dalam amanatnya menegaskan, program TMMD senantiasa dinantikan masyarakat karena menyentuh aspek fundamental kehidupan dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga di wilayah pedesaan maupun kelurahan.

‎Penyelenggaraan TMMD Ke-128 tidak hanya berlangsung di Kota Bekasi, melainkan juga dilaksanakan secara simultan di 46 kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan wujud nyata dukungan penuh TNI terhadap percepatan pembangunan nasional.

‎Kasad berpesan agar semangat gotong royong yang telah tumbuh selama pelaksanaan TMMD tidak berhenti setelah penutupan. Seluruh infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun diharapkan dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat secara berkelanjutan demi generasi mendatang.

‎Rangkaian upacara penutupan juga diisi dengan pelepasan tanda pita peserta TMMD, penandatanganan berita acara, serta penyerahan bantuan berupa paket sembako, bola, dan kaki palsu kepada warga yang membutuhkan. Keberhasilan program ini merupakan buah dari kemanunggalan dan sinergi antara prajurit TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. 

‎

‎(Kodim 0507/Bekasi)


BNPT dan Densus 88 Polri, Perkuat Kolaborasi Lindungi Generasi Muda di Era Digital

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 21 Mei 2026 - Kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Polri terus diperkuat melalui pendekatan perlindungan anak, literasi digital, dan penguatan ketahanan masyarakat, sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang adaptif menghadapi perkembangan ruang digital.

Penguatan sinergi tersebut mengemuka dalam bedah buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” yang diselenggarakan pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 15.00 WIB di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dan menghadirkan unsur pemerintah, aparat keamanan, akademisi, psikolog, serta pakar teknologi.

Kepala BNPT, Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa membangun ketahanan masyarakat di era digital memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

“Membangun ketahanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Keluarga, sekolah, pemerintah, komunitas, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda,” ujar Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono.

Menurut Kepala BNPT, upaya pencegahan yang berkelanjutan perlu diperkuat melalui pendidikan, penguatan literasi digital, dan deteksi dini berbasis komunitas, sehingga masyarakat memiliki kemampuan mengenali perubahan sosial dan meresponsnya secara tepat.

Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menempatkan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi sebagai bagian dari upaya bersama lintas sektor.

“Pencegahan yang efektif tumbuh dari lingkungan terdekat masyarakat. Karena itu, penguatan keluarga, sekolah, komunitas, dan ruang sosial menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan bersama,” jelas Kepala BNPT.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, BNPT terus mendorong keterlibatan berbagai unsur melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), program berbasis komunitas, serta penguatan sistem edukasi dan literasi di daerah.

Sementara itu, Kadensus 88 AT Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., menekankan pentingnya perlindungan anak, pendampingan, dan penguatan ketahanan psikologis di tengah perkembangan ruang digital yang terus berubah.

“Anak perlu dipahami sebagai pihak yang harus dilindungi dan diperkuat ketahanannya. Karena itu, penguatan literasi digital, lingkungan sosial yang sehat, dan keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan,” ujar Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Menurut Kadensus 88, pendekatan perlindungan akan semakin efektif melalui collaborative approach, yakni kolaborasi aktif antara keluarga, sekolah, pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Pandangan tersebut mendapat penguatan dari para akademisi yang hadir dalam diskusi.

Psikolog Forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai penguatan perlindungan psikologis dan deteksi dini menjadi penting di tengah perubahan pola interaksi generasi muda.

“Pendekatan perlindungan dan deteksi dini terhadap anak menjadi semakin penting agar mereka memiliki ketahanan menghadapi berbagai tantangan sosial maupun digital,” ujar Dr. Zora Arfina Sukabdi.

Sementara Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., mengingatkan bahwa penguatan kebijakan perlu tetap mengedepankan hak asasi manusia dan pendekatan berbasis bukti ilmiah, sehingga perlindungan berjalan secara proporsional dan inklusif.

Dari perspektif psikologi, Dra. Adityana Kasandra Putranto menekankan pentingnya ketahanan mental dan dukungan lingkungan sebagai faktor protektif bagi generasi muda.

Sedangkan Dr. Ismail Fahmi menyoroti perlunya literasi digital dan edukasi publik berbasis data, agar masyarakat semakin siap memahami dinamika ruang digital secara lebih bijak.

Diskusi ini mempertegas satu pesan bersama: perlindungan generasi muda di era digital membutuhkan kolaborasi yang kuat antara negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Kolaborasi yang kuat akan melahirkan ketahanan masyarakat yang kuat. Perlindungan generasi muda dimulai dari lingkungan terdekat mereka,” tutup Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono.

Sinergi BNPT dan Densus 88 menegaskan bahwa membangun masa depan yang aman dimulai dari pendidikan, perlindungan, literasi digital, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Kadensus 88: Perlindungan Anak dan Literasi Digital Jadi Kunci Hadapi Tantangan Era Digital

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 21 Mei 2026 - Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan anak, literasi digital, dan deteksi dini berbasis kolaborasi dalam menghadapi dinamika ruang digital yang terus berkembang.

Penegasan tersebut disampaikan dalam bedah buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” pada 20 Mei 2026, yang membahas pentingnya pendekatan pencegahan yang lebih adaptif, humanis, dan berbasis perlindungan masyarakat.

Dalam paparannya, Kadensus 88 menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru, terutama bagi anak dan remaja yang berada pada fase pencarian identitas dan rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial maupun ruang digital.

“Anak dan remaja berada pada fase pencarian identitas. Karena itu, penguatan literasi digital, ketahanan psikologis, dan lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting agar mereka mampu menghadapi berbagai pengaruh di ruang digital secara lebih kritis dan sehat,” ujar Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Menurutnya, pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital perlu mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan, bukan semata pendekatan penindakan.

Berdasarkan hasil asesmen dan pemetaan, Densus 88 menemukan bahwa kerentanan anak di ruang digital dipengaruhi banyak faktor, mulai dari krisis identitas, keterasingan sosial, perundungan, hingga kebutuhan akan penerimaan sosial.

Namun demikian, Kadensus menegaskan bahwa data tersebut harus menjadi dasar untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan, bukan membangun stigma terhadap anak.

“Data dan pola yang kami temukan harus menjadi dasar memperkuat perlindungan. Anak perlu dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi dan diperkuat ketahanannya,” jelasnya.

Untuk itu, Densus 88 mendorong collaborative approach, yakni penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, akademisi, komunitas, platform digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perlindungan bersama.

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan literasi digital, deteksi dini berbasis multi-stakeholder, serta ecological prevention yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial secara menyeluruh.

Selain itu, berbagai program pencegahan juga terus diperkuat melalui Pendidikan Kritis dan Ketahanan Digital, edukasi di sekolah, serta penguatan kapasitas guru dan orang tua sebagai garda terdepan dalam mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.

Pandangan tersebut mendapat penguatan dari para akademisi dan pakar lintas disiplin yang menjadi penanggap dalam bedah buku.

Psikolog forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai perlindungan anak perlu menjadi perhatian utama, terutama terhadap anak yang mengalami alienasi sosial, merasa tidak terlihat (invisible), hingga kehilangan makna, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan psikologis.

“Pendekatan perlindungan dan deteksi dini terhadap anak menjadi sangat penting, terutama di tengah perubahan pola interaksi sosial di era digital,” ujar Dr. Zora Arfina Sukabdi.

Sementara itu, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., mengingatkan bahwa pencegahan harus tetap berpijak pada hak asasi manusia dan kebijakan berbasis bukti ilmiah, sehingga tidak menimbulkan stigma atau generalisasi terhadap generasi muda.

Pandangan lain disampaikan psikolog forensik Dra. Adityana Kasandra Putranto, yang menekankan pentingnya penguatan kesehatan mental dan ketahanan psikologis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang lebih tangguh menghadapi tantangan ruang digital.

Sementara Dr. Ismail Fahmi menyoroti pentingnya edukasi publik dan sistem deteksi dini berbasis data agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan dinamika digital.

Menutup paparannya, Kadensus 88 menegaskan bahwa tujuan utama berbagai upaya tersebut adalah membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.

“Tujuan akhirnya bukan menciptakan rasa takut, tetapi membangun kesadaran bersama agar anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki ketahanan menghadapi tantangan era digital,” tutup Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Pesan tersebut menegaskan bahwa keamanan masa depan dibangun melalui perlindungan, pendidikan, kolaborasi, dan penguatan ketahanan generasi muda.

Kapolres Albert Zai Sandang Gelar Adat “Tonaas Tonsea Waraney Gumigiroth”

     

 


REFORMASI-ID | BITUNG — Kapolres Bitung Albert Zai resmi dikukuhkan sebagai tokoh adat Minahasa dengan gelar “Tonaas Tonsea Waraney Gumigiroth” dalam rangkaian kegiatan Parade Adat Nusantara memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Kota Bitung, Rabu, 20 Mei 2026.

Penganugerahan gelar adat tersebut diberikan oleh Majelis Adat Budaya Tonsea Minahasa bersama Angkatan Muda MABTM sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan kontribusi Kapolres dalam menjaga keamanan serta merawat hubungan sosial masyarakat di Kota Bitung.


Selain Kapolres Bitung, gelar adat juga diberikan kepada Wali Kota Hengky Honandar, Wakil Wali Kota Randito Maringka, Dansatrol Kodaeral VIII Bitung Kolonel (P) Marvill Marfel Frits, serta Dandim 1310 Bitung Letkol Infanteri Dewa Made D. J..

Usai menerima gelar adat, Albert Zai menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada masyarakat adat Tonsea Minahasa yang telah menerima dirinya sebagai bagian dari keluarga besar adat Minahasa.

“Saya dan keluarga tentu merasa bangga. Ini merupakan penghormatan sekaligus amanah yang harus saya jaga,” kata Albert.

Menurut dia, gelar “Tonaas Tonsea Waraney Gumigiroth” bukan sekadar simbol adat, melainkan tanggung jawab moral untuk terus menjaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Kota Bitung.

Perwira polisi asal Nias itu juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kebersamaan di tengah keberagaman suku, agama dan budaya yang hidup di Kota Bitung.

“Mari kita sama-sama menjaga Banua kita, tempat kita tinggal dan mencari kehidupan. Kalau daerah ini aman dan kondusif, maka masyarakat bisa hidup tenang, ekonomi berjalan baik, dan persaudaraan tetap terjaga,” ujarnya.

Pengukuhan tokoh-tokoh daerah dalam forum adat tersebut menjadi simbol kuat keterbukaan masyarakat adat Minahasa terhadap nilai persatuan lintas etnis. Momentum Hari Kebangkitan Nasional pun dimaknai tidak hanya sebagai peringatan sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat majemuk Kota Bitung.