Media Reformasi Indonesia (MRI)

26 September 2026

Aksi Cepat Unit Jatanras Polda Sumsel Ringkus Pelaku Curas di Jakabaring

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di kawasan Jakabaring, Kota Palembang. Unit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel mengamankan satu orang pelaku berinisial MZ dalam rangkaian Target Operasi (TO) Operasi Sikat I Musi 2026. Sabtu, 26/09/2026.

Kasus tersebut bermula dari laporan korban berinisial DA (36) ke Polrestabes Palembang pada 2 Oktober 2024. Peristiwa terjadi ketika korban sedang membersihkan tempat usahanya di kawasan Opi Raya, Jakabaring, pada dini hari. Dua orang pelaku diduga masuk secara paksa, kemudian melakukan kekerasan terhadap korban dan mengambil uang tunai.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi serta melacak keberadaan para pelaku.

Setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku, Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Muhammad Sofwan Rosyidi, S.I.K., M.H., memerintahkan Kanit III Jatanras AKP Iman Falucky, S.T.K., S.I.K., bersama Panit Opsnal Unit 3 IPTU I Gede Putu Surya Wibawa Putra dan personel untuk melakukan penangkapan.

Pada Sabtu, 26 September 2026, tim opsnal berhasil mengamankan MZ di kediamannya tanpa perlawanan. Sementara itu, satu pelaku lainnya berinisial D diketahui telah lebih dahulu diamankan dalam perkara berbeda.

Dalam penangkapan tersebut, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan untuk melukai korban, rekaman video kejadian serta pakaian korban yang berkaitan dengan perkara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Ditreskrimum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengungkap tindak pidana yang meresahkan.

“Kami tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan jalanan untuk merasa aman. Setiap laporan masyarakat akan kami tindaklanjuti hingga tuntas,” ujar Kombes Pol. Johannes Bangun.

Ia menambahkan bahwa proses hukum terhadap pelaku akan dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Ditreskrimum dalam mengungkap perkara tersebut.

“Kami memastikan seluruh proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor apabila menemukan indikasi tindak kejahatan di lingkungan sekitar,” ujar Kombes Pol. Nandang.

Tak hanya itu tuturnya. Polda Sumsel mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas pada waktu dini hari, serta segera melaporkan situasi mencurigakan kepada kepolisian.

"Penyidikan perkara masih berlanjut melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pendalaman alat bukti serta koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya," tandas Kabidhumas. (Hms/Mdn) 

Penyidikan Dugaan Pemalsuan Saham BBMP Dihentikan, Kuasa Hukum Pelapor Soroti Prosedur

     

REFORMASI-ID | SUKABUMI – Penyidikan perkara dugaan pemalsuan dokumen peralihan saham PT Boy Bahtera Mandiri Pelayaran (BBMP) yang ditangani Polres Sukabumi berlanjut ke proses banding setelah Pengadilan Negeri (PN) Cibadak menolak permohonan praperadilan yang diajukan pihak pelapor. Sabtu, 26/09/2026.

Perkara tersebut bermula dari laporan polisi Nomor LP/864/VII/2022/SPKT/Polres Sukabumi/Polda Jawa Barat tertanggal 25 Agustus 2022 yang dilaporkan oleh Kirana Kwee terkait dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan peralihan kepemilikan saham BBMP.

Dalam perkara tersebut, Budiman Damanik telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik sebelumnya juga melakukan penyitaan terhadap Akta Nomor 4 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat Notaris Kabupaten Sukabumi Josephine Hutagaol, SH., MKn.

Menurut pihak pelapor, perkara berkaitan dengan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) BBMP yang disebut mengakibatkan perubahan kepemilikan saham.

Pihak pelapor menyatakan dirinya merupakan Komisaris Utama sekaligus pemegang saham BBMP sejak perusahaan didirikan pada 2012.

Pelapor mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai rencana RUPS dan tidak pernah menandatangani dokumen jual beli saham kepada pihak lain.

Menurut keterangan pelapor, perubahan kepemilikan saham tersebut baru diketahui sekitar awal 2017 ketika dirinya menanyakan status pinjaman yang sebelumnya diajukan Budiman Damanik selaku Direktur Utama BBMP.

Setelah proses penyidikan berlangsung selama beberapa tahun, penyidikan perkara tersebut dihentikan pada 10 Juli 2026.

Pihak pelapor mempersoalkan proses penghentian tersebut. Menurut kuasa hukum pelapor, penghentian dilakukan setelah adanya permintaan dari kuasa hukum Budiman Damanik tertanggal 22 Juni 2026 yang meminta kepastian hukum kepada Kasat Reskrim Polres Sukabumi.

Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan gelar perkara di Polda Jawa Barat yang disebut dilaksanakan pada 3 Juli 2026.

Kuasa hukum pelapor menilai penghentian penyidikan tersebut perlu dipertanyakan karena pada saat proses penghentian, penyidik disebut masih melakukan pemeriksaan tambahan.

Di antaranya pemeriksaan saksi tambahan dari pihak pelapor pada 19 Juni 2026, pengiriman kembali SPDP kepada Kejaksaan pada 22 Juni 2026, serta pemeriksaan terhadap Notaris Josephine Hutagaol pada 2 Juli 2026.

Atas penghentian penyidikan tersebut, pihak pelapor kemudian mengajukan praperadilan ke PN Cibadak.

Dalam persidangan pembuktian pada 14 September 2026, pihak pemohon melalui kuasa hukumnya, Azikin, SH & Partners, menghadirkan empat saksi fakta dan satu ahli pidana, yakni Komjen Pol. (Purn.) Drs. Oegroseno, S.Ik.,

Sementara itu, pihak termohon, yakni Kapolres Sukabumi dan Kapolda Jawa Barat, disebut tidak menghadirkan saksi maupun ahli.

INFO

REKOMENDASI:

Hari Kedua Petisi 26

Salah satu kuasa hukum pemohon, Charles Mardani Panjaitan, SH, menyatakan pihaknya mempersoalkan prosedur penghentian penyidikan.

Menurut Charles, penyidik seharusnya mengarahkan pihak tersangka untuk menempuh mekanisme praperadilan apabila terdapat keberatan terhadap proses penyidikan, bukan melalui gelar perkara untuk menghentikan penyidikan.

Kuasa hukum juga berpendapat bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Karena itu, menurutnya, penghentian penyidikan melalui gelar perkara yang tidak melibatkan pihak kejaksaan perlu diuji secara hukum.

"Namun, PN Cibadak pada 16 September 2026 menolak permohonan praperadilan yang diajukan pihak pemohon," ujar Charles.

Pihak kuasa hukum kemudian menyatakan telah mengajukan permohonan banding beserta memori banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Dalam argumentasinya, pihak pemohon juga mempersoalkan penggunaan hasil koordinasi tanggal 21 April 2026 sebagai dasar dalam gelar perkara khusus pada 3 Juli 2026.

Menurut kuasa hukum, setelah koordinasi tersebut terdapat sejumlah perkembangan baru dalam penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi tambahan dan pemeriksaan Notaris Josephine Hutagaol.

Pihak pemohon berpendapat fakta-fakta baru tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi penyidik sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan perkara.

Selain itu, kuasa hukum menyebut terdapat keterangan yang dinilai saling bertentangan dalam proses penyidikan.

Menurut mereka, perbedaan keterangan tersebut semestinya didalami melalui tindakan penyidikan tambahan untuk memperoleh konstruksi fakta yang lebih lengkap.

Pernyataan tersebut merupakan argumentasi pihak pemohon dan kuasa hukumnya dalam proses hukum yang sedang berjalan dan masih menjadi materi yang dipersoalkan melalui upaya banding.

Melalui banding tersebut, pihak pemohon berharap Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan putusan PN Cibadak dan memerintahkan penyidik melanjutkan penyidikan perkara LP Nomor 864/VII/2022/SPKT/Polres Sukabumi/Polda Jawa Barat serta melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kuasa hukum menyatakan langkah tersebut ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum bagi kliennya terkait penghentian penyidikan yang mereka nilai masih menyisakan persoalan prosedural dan materiil. (*) 

Wadah Silaturahmi Akbar, Festival Kuda Kepang Kreasi Se-Lampung Resmi Digelar di Bakauheni Harbour City

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kawasan pariwisata terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC), Lampung Selatan, resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Kuda Kepang Kreasi Se-Lampung. Acara yang berlangsung mulai hari ini, 26 September, hingga 28 September 2026 tersebut hadir sebagai wadah silaturahmi akbar sekaligus ajang kompetisi seni bergengsi bagi komunitas pelestari budaya.Sabtu, 26/09/2026

Dalam sambutannya Project member operasional Bakauheni Harbour City (BHC) Ibnu Akbar menyampaikan, Mempertemukan 16 peserta grup Kuda Kepang dan menampilkan kesenian jaranan dan kuda kepang kreasi dari seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Lampung. Selain menjadi ruang unjuk kreatifitas dalam mengolah gerak tari tradisional menjadi aransemen kreasi yang dinamis juga mempererat tali silaturahmi. 

"Ajang ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-pekerja seni dalam menjaga kelestarian warisan budaya nusantara di tanah Lampung," ucapnya.

Menurutnya. Pilihan lokasi di Bakauheni Harbour City dinilai sangat strategis untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan berharap kepada seluruh panitia yang terlibat pada hari ini kedepannya berjalan lancar, mungkin beberapa hari lagi akan digelar kembali event event dilaksanakan di Bakauheni Harbour City. 


"Sekaligus menegaskan peran BHC sebagai pusat kegiatan kreatif dan destinasi wisata budaya unggulan di gerbang pulau Sumatera," ujar Ibnu Akbar. 

Sementara itu Ketua Umum Paguyuban Jaranan Lampung Joni Iswandi mengatakan kegiatan ini merupakan silaturahmi kelompok seni Jaranan Lampung dan untuk menghidupkan rasa cinta terhadap kesenian tradisional dan budaya lokal. 

"Kami berharap kepada Pemerintah Daerah mendukung dan peduli agar kesenian tradisional tetap hidup juga berkembang. Karena kebudayaan, kesenian tradisional adalah jati diri bangsa," tuturnya. 


Ditempat yang sama Ketua Grup Kuda Kepang Pelita Nusantara Purnomo menambahkan. Masyarakat dan pengunjung dapat menyaksikan langsung keindahan visual, kekompakan formasi, serta magisnya musik pengiring dari berbagai melodi kreasi khas masing-masing daerah selama tiga hari ke depan. 

"Jika bukan kita sendiri yang mencintai seni dan budaya kita. Siapa lagi," tegas Purnomo. 

Dilain pihak sebagai Penari seni dari grup Kuda Kepang Pelita Nusantara Nadya mengungkapkan. Melalui festival ini, diharapkan seni pertunjukan Kuda Kepang Kreasi dapat terus tumbuh menjadi motivasi bagi generasi muda, bisa terus dilestarikan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai luhurnya. 

"Alhamdulillah, saya sudah belajar selama 5 tahun tari dalam grup kuda kepang Pelita Nusantara. Saya juga berharap Festival Kuda Kepang ini mampu menggerakkan roda ekonomi kreatif berbasis budaya bagi masyarakat sekitar," pungkas Nadya. (Mdn) 

Diskusi di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dan Para Akademisi Bahas Pengelolaan Gambut hingga Pencegahan Karhutla

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi bersama sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam pengelolaan ekosistem gambut sekaligus langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara lebih komprehensif.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mendengarkan berbagai pandangan dan masukan dari para pakar yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Ya, tadi dibahas banyak hal ya sebenarnya. Tapi sebenarnya tadi intinya kita mendengarkan masukan-masukan dari para pakar dari berbagai universitas, kemudian ada juga dari BRIN,” ujar Faisal dalam keterangannya kepada awak media selepas pertemuan.

Menurut Faisal, diskusi berfokus pada tiga aspek utama, yakni langkah penanganan ketika kebakaran terjadi, pengelolaan sekaligus perlindungan ekosistem gambut, serta pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk dibudidayakan di kawasan gambut.

“Yang pertama itu untuk kalau sudah terbakar apa yang harus kita lakukan, bagaimana penanganan yang paling optimal. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemanfaatan dan juga menjaga ekosistem gambut. Dan juga yang ketiga, terakhir dengan budidaya apa, tanaman-tanaman, varietas apa yang cocok untuk daerah gambut,” jelasnya.

Selain itu, diskusi turut membahas langkah yang dapat segera diperkuat di lapangan, salah satunya melalui optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) Darat untuk menangani kebakaran secara langsung. Sejumlah teknik pemadaman juga menjadi pembahasan, termasuk pengeboran dangkal untuk memperoleh sumber air yang kemudian dipompa menggunakan pompa portabel.

“Kalau sekarang memang yang kita perkuat nanti adalah Satgas Darat yang bisa langsung menangani kebakaran hutan dan lahan di daerah yang terbakar. Jadi ada beberapa cara tadi, ada banyak teknik yang dibahas. Salah satunya adalah pengeboran dangkal, kemudian dipompa dengan pompa yang portable untuk dapat memadamkan kira-kira dengan radius 200 meter dari titik bor tersebut,” ungkap Faisal.

Kekuatan masyarakat di sekitar kawasan gambut juga dinilai memiliki peran penting. Dalam diskusi tersebut, turut dibahas penguatan kelompok masyarakat peduli api untuk membantu melakukan pemadaman sekaligus mencegah munculnya kebakaran di lingkungan tempat tinggal mereka.

Pada aspek pencegahan, para pakar memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga kelembapan gambut. Permukaan lahan gambut diupayakan tetap tertutup vegetasi sehingga tidak mengalami penguapan berlebihan yang dapat membuat gambut semakin kering dan mudah terbakar.

“Intinya nanti adalah kita coba menjaga permukaan air gambut, tadi disebutkan tidak boleh turun lebih dalam dari 40 cm dari permukaan tanahnya. Harapannya ketika dia lebih jenuh, lebih lembap, maka gambut ini tidak akan mudah terbakar,” ucap Faisal.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjaga ekosistem dan reservoir air di bawah lahan gambut. Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga tetap menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan ketika kondisi awan memungkinkan.

“Salah satunya caranya yaitu dengan menjaga ekosistem gambut dengan reservoir-reservoir air yang ada di bawahnya dan juga jika memungkinkan ada awan hujan kita juga bisa melakukan operasi modifikasi cuaca,” pungkas Faisal.

(BPMI Setpres)




Presiden Prabowo Dorong Pengelolaan Gambut Berbasis Sains, Libatkan Ilmuwan hingga Masyarakat Desa

     



REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama para sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026, pembahasan terkait dengan strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut.

Dalam keterangannya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pelibatan para ilmuwan merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan dan hasil penelitian. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah,” jelasnya.

Presiden Prabowo, kata Mendiktisaintek, turut mengarahkan agar badan tersebut diperkuat dengan dukungan para ilmuwan dan saintis. Pengelolaan gambut akan didukung pemetaan yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi lahan, termasuk menentukan kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya.

“Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal,” katanya.

Dalam penanganan kebakaran, Presiden turut mendorong penguatan kembali pendekatan berbasis desa dan masyarakat melalui masyarakat peduli api (MPA). Berdasarkan laporan hasil kajian yang disampaikan para ahli, masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian memiliki peran penting dalam melakukan respons awal secara cepat dan efektif.

“Tadi juga beberapa praktek baik disampaikan oleh para ilmuwan seperti membangun pompa yang cepat, bagaimana hitungan ketika penanganan dilakukan melalui udara dan sebagainya yang semuanya Bapak Presiden sangat menyambut baik agar hal-hal tadi bisa nantinya dijadikan sebagai referensi sekali lagi untuk badan yang akan segera dibentuk,” lanjut Brian.

Aspek edukasi turut menjadi perhatian, termasuk melalui sekolah dan pengembangan kurikulum mengenai pentingnya menjaga lahan gambut serta mencegah kebakaran. Lebih lanjut, menurut Brian, Presiden meminta agar riset, penelitian, dan kajian mengenai gambut terus dilanjutkan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut Indonesia secara optimal.

“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Beri Arahan Forkopimda, Wapres Tekankan Prioritas Tanggap Darurat dan Konsolidasi Penanganan Bencana Solok

     


REFORMASI-ID | Solok - Wapres Gibran mengarahkan jajaran Forkopimda dan pemerintah pusat untuk memprioritaskan penangangan tanggap darurat serta memperkuat koordinasi di lapangan dalam pemulihan pasca bencana, untuk mempercepat pencarian korban hilang, pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi dan pemulihan akses masyarakat.

Untuk memastikan seluruh langkah tersebut berjalan secara cepat, terpadu, dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok, Jumat (25/09/2026).

Pada posko yang menjadi pusat komando sekaligus pusat logistik tersebut, Wapres memberikan pengarahan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan pemerintah pusat yang berada di lapangan. Wapres meminta seluruh unsur terkait untuk terus memperkuat koordinasi dan konsolidasi agar penanganan di setiap wilayah terdampak berjalan optimal.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa penanganan bencana banjir tidak berhenti setelah air surut. Upaya pemulihan perlu segera dilanjutkan dengan pembersihan material yang terbawa banjir agar akses dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal.

“Penanganan tidak selesai saat air surut. Lumpur, pasir, batu, kayu, dan longsoran harus dibersihkan. Prioritas pembersihan material banjir di permukiman, jalan, jembatan, masjid, lahan pertanian, fasilitas umum,” tegasnya.

Seiring dengan penanganan dampak bencana, Wapres juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap perkembangan cuaca dan potensi bencana susulan. Informasi mengenai kondisi cuaca dan wilayah yang berisiko harus terus diperbarui dan menjadi bagian dari koordinasi penanganan di lapangan, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

“Tingkatkan kewaspadaan hujan dan longsor susulan. Perkuat koordinasi dengan BMKG dan pastikan warga di area rawan menerima informasi yang mudah dipahami,” pintanya.

Selain penanganan darurat, Wapres juga menekankan pentingnya pemulihan aktivitas masyarakat, khususnya di sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Menurutnya, pemulihan lahan pertanian perlu segera dilakukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas setelah kondisi memungkinkan.

“Solok merupakan salah satu lumbung pangan untuk Sumbar dan Nasional, pemulihan lahan pertanian harus menjadi prioritas agar warga bisa kembali bertani,” ungkap Wapres.

Dalam kesempatan tersebut pula, Wapres juga menaruh perhatian kepada warga terdampak banjir bandang yang memiliki kewajiban cicilan, baik pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar maupun bank-bank Himbara. Ia menegaskan, selama masa kebencanaan, warga terdampak perlu memperoleh keringanan agar tidak semakin terbebani.

“Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekaar atau yang lainnya. Jadi, warga yang memiliki cicilan di bank Himbara mana pun, selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan,” ujar Wapres.

Wapres pun meminta Bupati Solok segera mendata warga yang membutuhkan bantuan restrukturisasi pembiayaan agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Jadi warga tidak diberatkan. Ini nanti Pak Bupati, ya, mohon didata siapa saja warganya, sekiranya nanti membutuhkan bantuan restrukturisasi, nanti bisa kita penuhi,” tegas Wapres.

Berbagai kondisi dan kebutuhan yang ditemui di lapangan menjadi perhatian Wapres untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi di tingkat pusat. Ia memastikan bahwa setiap kendala yang masih dihadapi dalam penanganan bencana akan dihimpun dan dilaporkan kepada Presiden guna mendapatkan arahan lebih lanjut.

“Semua kendala dan persoalan di lapangan akan saya laporkan kepada Bapak Presiden,” pungkasnya.

Pada saat yang sama, Wapres menerima laporan bahwa satu warga, Agusra (59) yang sebelumnya masih dalam pencarian telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Atas perkembangan tersebut, Wapres meminta seluruh pihak terkait memastikan penanganan terhadap korban dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk memberikan pendampingan dan perhatian penuh kepada keluarga yang ditinggalkan.

Sebelum meninjau posko utama, Wapres terlebih dahulu mengunjungi Posko Pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro. Di lokasi tersebut, Wapres menemui warga, menanyakan kondisi dan kebutuhan mereka selama berada di pengungsian, serta mendengarkan langsung keluhan dan berbagai hal yang mereka hadapi. Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya Wapres memahami kondisi warga secara langsung dan memastikan kebutuhan pengungsi tetap menjadi perhatian selama masa tanggap darurat.


(BPMI Set Wapres) 

Wapres Minta Nakes RSUD Arosuka Solok Tangani Korban Bencana hingga Pulih dan Antisipasi Penyakit Pascabencana

     


 REFORMASI - ID | Solok | Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau penanganan korban banjir bandang di RSUD Arosuka, Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/09/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres meminta agar korban luka mendapatkan penanganan medis hingga pulih serta memastikan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Kehadiran Wapres menjadi bagian dari upaya mendorong penanganan banjir bandang di Solok berpusat pada keselamatan warga, pencarian korban yang masih hilang, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan akses masyarakat. Pada kesempatan ini, Wapres menekankan agar penanganan darurat di lapangan harus terkoordinasi, cepat, dan menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

“Saya ingin Bapak Ibu mendapat perawatan terbaik. Pemerintah memastikan kebutuhan medis terpenuhi, termasuk apabila ada pasien membutuhkan penanganan atau rujukan lanjut. Semoga Bapak Ibu segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga,” ungkapnya. 

Selain fokus pada penanganan korban luka, Wapres juga meminta tenaga kesehatan (nakes) mengantisipasi munculnya berbagai penyakit pascabanjir. Menurutnya, upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan ketersediaan obat-obatan, pemberian vitamin kepada warga, serta penguatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.

“Antisipasi penyakit pascabanjir, diare, penyakit kulit, DBD, infeksi luka, dan lain-lain. Saya harap pihak rumah sakit siapkan persediaan obat, berikan vitamin ke warga di posko pengungsian untuk perkuat imun,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menekankan agar pelayanan kesehatan tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang datang ke rumah sakit, tetapi secara aktif menjangkau warga yang masih berada di posko maupun lokasi pengungsian mandiri. Selain itu, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak yang membutuhkan pemantauan dan pendampingan lebih lanjut.

“Prioritas kelompok rentan, tidak hanya yang datang ke RS tapi juga yang berada di pengungsian. Pantau secara berkala, datang kunjungan ke posko dan pengungsian mandiri,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga berdialog dengan salah seorang pasien yang mengalami cedera pada pergelangan tangan akibat bencana. Berdasarkan penjelasan dokter, pasien tersebut mengalami patah pada pergelangan tangan dan telah menjalani tindakan reposisi. Wapres berharap akan kesembuhannya dan memastikan pelayanan medis yang diterimanya berjalan baik.

“Cepat sembuh, ya, Bu. Nanti ada keluhan apa, konsultasi ke rumah sakit, sini, ya. Semua terlayani dengan baik, kan, Bu?” ujar Wapres.


“Alhamdulillah,” jawab Pasien.


Melalui kunjungan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya memastikan layanan kesehatan tetap hadir sebagai bagian dari penanganan darurat bencana, termasuk dengan menjangkau secara aktif masyarakat yang terdampak. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan terus diperkuat agar kebutuhan medis warga dapat terpenuhi hingga tahap pemulihan.

(BPMI Wapres) 


Ulama Jadi Kompas, Polri Jaga Rasa Aman: Kapolri Teguhkan Kolaborasi untuk Bangun Negeri

     


REFORMASI ID | REMBANG – Pembangunan membutuhkan ruang yang aman, sementara keamanan membutuhkan persatuan yang terus dirawat. Dalam upaya tersebut, ulama dan umara memiliki peran berbeda tetapi saling menguatkan: ulama memberikan arah dan tuntunan, sedangkan Polri menjaga keamanan agar masyarakat dapat beraktivitas dan pembangunan terus berjalan.

Pesan itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam Ngaji Kebangsaan bersama K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an LP3IA, Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (26/9/2026).

Kapolri menyampaikan terima kasih kepada Gus Baha dan seluruh pengurus pesantren yang telah memberikan kesempatan kepada keluarga besar Polri untuk mengikuti Ngaji Kebangsaan. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kembali hubungan ulama dan umara yang telah tumbuh sejak perjalanan panjang perjuangan bangsa.

Menurut Kapolri, ulama dan umara memiliki sejarah kebersamaan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kini, semangat perjuangan tersebut diteruskan melalui tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa dan menjaga Indonesia tetap aman, rukun, serta bersatu.

Dalam peran tersebut, Kapolri menggambarkan ulama sebagai lentera dan kompas. Ulama memberikan arah, nasihat, dan doa yang dibutuhkan bangsa. Sementara Polri menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Keamanan yang terjaga menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan pembangunan dapat terus bergerak. Karena itu, Kapolri menempatkan tugas menjaga Kamtibmas bukan semata tugas kepolisian, tetapi bagian dari ikhtiar bersama untuk menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan bangsa.

Semangat tersebut semakin relevan di tengah berbagai tantangan global. Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan. Perbedaan harus dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Pesan kebersamaan dari Rembang itu menjangkau keluarga besar Polri secara luas. Sebanyak 700 peserta hadir langsung, terdiri atas 100 Polwan, 300 Polki, dan 300 santri. Sementara itu, 41.449 peserta mengikuti secara virtual dari berbagai wilayah Indonesia.

Kapolri juga menyadari tugas personel Polri di lapangan penuh risiko. Karena itu, ia memohon doa dan bimbingan para ulama agar anggota Polri senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Dari Rembang, Ngaji Kebangsaan meneguhkan satu semangat: ulama memberi arah, Polri menjaga rasa aman, dan keduanya bertemu dalam tujuan yang sama—merawat persatuan dan membuka jalan bagi Indonesia untuk terus membangun. Sebab, ketika negeri aman dan masyarakat bersatu, kemajuan dapat tumbuh lebih kuat.



Ngaji Gus Baha Satukan Santri dan Jajaran Polri Se-Indonesia, 42 Ribu Peserta Gaungkan Semangat Kebangsaan

     


 REFORMASI ID | REMBANG – Ratusan santri dan personel Polri duduk bersama di Rembang, sementara puluhan ribu jajaran kepolisian terhubung secara virtual dari berbagai wilayah Indonesia. Ngaji Kebangsaan bersama K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat persatuan, semangat kebangsaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an LP3IA, Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (26/9/2026), diikuti 700 peserta secara langsung, terdiri atas 100 Polwan, 300 Polki, dan 300 santri. Pada saat yang sama, 41.449 peserta mengikuti secara virtual, termasuk jajaran kepolisian dari berbagai daerah.

Kehadiran santri dan personel Polri dalam satu ruang, serta keterhubungan puluhan ribu peserta dari berbagai penjuru negeri, memberikan makna tersendiri. Mereka dipertemukan dalam pesan yang sama: menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan memperkuat kebersamaan ulama dan umara dalam menjaga Indonesia.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan terima kasih kepada Gus Baha dan seluruh pengurus pesantren yang telah memberikan kesempatan kepada keluarga besar Polri untuk mengikuti Ngaji Kebangsaan.

Di hadapan para peserta, Kapolri mengingatkan bahwa ulama dan umara memiliki sejarah panjang perjuangan bersama, mulai dari merebut hingga mempertahankan kemerdekaan. Semangat tersebut kini diteruskan melalui tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan sekaligus membangun bangsa.

Kapolri menggambarkan ulama sebagai lentera dan kompas yang memberikan arah, nasihat, serta doa bagi bangsa dan negara. Sementara itu, Polri menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat agar pembangunan dapat terus berjalan.

Di tengah berbagai tantangan global, Kapolri juga mengajak seluruh peserta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Perbedaan harus dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat dan negara.

Kapolri turut menyampaikan bahwa tugas anggota Polri penuh risiko. Karena itu, ia memohon doa dan bimbingan para ulama, khususnya bagi personel yang sedang menjalankan tugas, agar senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, dan kemudahan.

Ngaji Kebangsaan pun menjadi lebih dari sekadar pertemuan di Rembang. Ratusan santri dan personel Polri yang hadir langsung serta puluhan ribu jajaran yang terhubung secara virtual menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk membawa semangat persatuan ke berbagai penjuru Indonesia.

Dari pesantren di Rembang hingga jajaran Polri di seluruh Indonesia, lebih dari 42 ribu peserta dipersatukan oleh satu semangat: ulama memberi arah, Polri menjaga keamanan, dan bersama-sama merawat persatuan untuk Indonesia yang aman, kuat, dan terus maju.



Operasi Sikat I Musi 2026, Kompol I Putu Suryawan: Catat 32 Kasus 3C dan 32 Kasus Premanisme

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Kasatgas Humas Operasi Sikat I Musi 2026 Polda Sumatera Selatan Kompol I Putu Suryawan, S.I.K., S.H., merilis hasil pelaksanaan operasi hari kedua, Jumat (25/9/2026). Pada hari kedua, Polda Sumsel dan Polres jajaran mengungkap 32 kasus tindak pidana 3C, yakni curas, curat dan curanmor, dengan 35 tersangka. Sabtu, 26/09/2026.

Selain perkara 3C, petugas juga mengungkap 32 kasus premanisme dengan 32 tersangka. Hasil tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Sikat I Musi 2026 yang berlangsung 24 September hingga 9 Oktober 2026.

Dalam rilis hasil operasi, Kompol I Putu Suryawan menyampaikan data pengungkapan perkara yang dilakukan Satgas Gakkum Polda Sumsel dan Polres jajaran pada hari kedua. Operasi difokuskan pada penanggulangan kejahatan yang meresahkan masyarakat, khususnya curat, curas, curanmor dan premanisme.

"Pengungkapan kasus 3C tersebar di sejumlah wilayah. Muara Enim mencatat enam kasus dengan lima tersangka, Lubuk Linggau empat kasus dengan satu tersangka, sedangkan OKI, Musi Banyuasin dan PALI masing-masing mengungkap tiga kasus," ucapnya.

Tak hanya itu sambung Kompol Putu. Polda Sumsel, OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas dan Lahat masing-masing mengungkap dua kasus. Sementara Prabumulih, Banyuasin dan Muratara masing-masing mengungkap satu kasus.

"Untuk perkara premanisme, Musi Rawas mencatat 11 kasus dengan 11 tersangka. Polda Sumsel mengungkap delapan kasus dengan delapan tersangka, Lahat lima kasus dengan lima tersangka, serta Lubuk Linggau tiga kasus dengan tiga tersangka," pungkasnya. (Mdn) 

Bobol Rumah Saat Dini Hari, Polisi Tangkap Pencuri Empat Ponsel di Lampung Selatan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Seorang pria berinisial Nuri ditangkap polisi setelah diduga membobol rumah warga dan mencuri empat unit telepon seluler di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 13 juta.

Waka Polres Lampung Selatan Kompol Made Silpa Yudiawan, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Penengahan.

“Pengungkapan ini berawal dari laporan korban yang kehilangan empat unit telepon seluler. Setelah menerima laporan, personel melakukan penyelidikan hingga terduga pelaku berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti,” kata Made Silpa.

Lebih lanjut jelas Kompol Made Silpa. Pencurian itu terjadi pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela samping ruang tamu menggunakan sebuah pahat yang telah dipersiapkan.

"Setelah masuk, pelaku menuju tiga kamar dan mengambil empat ponsel, yakni iPhone 11 warna merah, iPhone 12 Pro warna emas, Realme C17 warna biru laut, serta Oppo A31 warna biru muda. Pelaku kemudian diduga keluar melalui jendela samping ruang keluarga," ungkapnya.

Sementara itu Kapolsek Penengahan Iptu Tedi Erik Susanto mengatakan, pihaknya menindaklanjuti laporan korban dengan melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan Nuri dalam pencurian tersebut.

“Dalam penggeledahan, polisi menemukan Realme C17 yang sedang diisi daya serta iPhone 12 Pro dan iPhone 11 yang disimpan di lemari pakaian. Saat pemeriksaan awal, terduga pelaku juga mengakui perbuatannya melakukan pencurian di Desa Legundi.” ujar Tedi.

Dalam pada itu sebut Kapolsek Penengahan. Nuri bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Penengahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 

"Atas dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut, tersangka dijerat Pasal 477 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun," pungkasnya. (Mdn) 

Jaga Jakarta On The Spot, Gelar Razia Stasioner dan Patroli Polsek Bekasi Barat cegah Kejahatan Jalanan

     


 REFORMASI-ID | BEKASI KOTA– Polsek Bekasi Barat kembali menggelar kegiatan Jaga Jakarta On The Spot melalui razia stasioner dan patroli wilayah sebagai langkah preventif mengantisipasi aksi kejahatan jalanan dan tawuran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 25 September 2026 dini hari tersebut dipimpin Waka Polsek Bekasi Barat AKP Parwoto, SH., didampingi Padal IPTU Samsul Ma’arif. Kegiatan diawali dengan apel dan arahan pimpinan (APP) pada pukul 24.00 WIB di halaman Mapolsek Bekasi Barat.

Usai APP, personel kemudian bergerak melaksanakan patroli dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai menjadi titik aktivitas dan keramaian warga, di antaranya Jalan Patriot, Jalan KH. Noer Ali, Gerbang Tol Bintarajaya, Jalan Raya Bintara hingga kawasan Pasar Pagi Bintara.

Selain patroli mobile, petugas juga melaksanakan razia stasioner di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Kegiatan tersebut difokuskan pada upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kamtibmas, khususnya kejahatan jalanan dan aksi tawuran.

Waka Polsek Bekasi Barat AKP Parwoto, SH., menjelaskan bahwa razia stasioner dan patroli merupakan langkah preventif kepolisian untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, terutama pada waktu rawan di malam hingga dini hari.

“Razia stasioner ini dilaksanakan sebagai langkah pencegahan terhadap aksi kejahatan jalanan dan tawuran, sekaligus untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” jelas AKP Parwoto.

Melalui kegiatan Jaga Jakarta On The Spot tersebut, Polsek Bekasi Barat terus meningkatkan kehadiran personel di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.



25 September 2026

Antisipasi Kejahatan, Koramil 04/Jati Asih Bersama Polri dan Satpol PP Pantau Kamtibmas Malam Hari

     


REFORMASI-ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 04/Jati Asih melaksanakan patroli malam secara rutin di wilayah binaan, Jumat malam (25/9/2026).

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan secara sinergis bersama jajaran Kepolisian dan Satpol PP. Patroli menyasar sejumlah titik yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, sekaligus memantau situasi dan kondisi wilayah guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun tindak kriminalitas pada malam hari.

Selain melakukan pemantauan, personel gabungan juga menyempatkan diri berdialog dengan warga. Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan imbauan Kamtibmas agar masyarakat turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Danramil 04/Jati Asih Mayor Kav Su’ud Mulyadi mengatakan bahwa patroli malam merupakan bentuk komitmen TNI dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Ia menambahkan, sinergi antara TNI, Polri, Satpol PP dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib dan kondusif.

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan komunikasi dan kepedulian yang baik, berbagai potensi gangguan keamanan dapat kita cegah sejak dini,” pungkasnya.

Melalui kegiatan patroli yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, Koramil 04/Jati Asih berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat serta memastikan situasi wilayah binaan tetap aman dan kondusif.


(Kodim 0507/Bekasi)



DPP LDII: Ditjen Pesantren Jadi Momentum Penguatan Pendidikan Keagamaan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menanggapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026 yang mengatur perubahan struktur Kementerian Agama, termasuk pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.

Dalam penjelasannya kepada awak media, Jumat (25/9/2026), DPP LDII menyampaikan apresiasi terhadap pembentukan Ditjen Pesantren. Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat perhatian dan tata kelola pemerintah terhadap keberadaan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan di Indonesia.

Sekretaris Umum DPP LDII, Dr. KH. Tri Gunawan Hadi, S.Sos., S.Pd.I., M.Si., M.H., mengatakan pembentukan Ditjen Pesantren merupakan perubahan penting dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama. Menurutnya, keberadaan direktorat jenderal yang secara khusus menangani urusan pesantren dapat memberikan ruang pengelolaan yang lebih fokus dan komprehensif.

“Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang meresmikan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren merupakan sebuah tonggak sejarah baru bagi dunia pendidikan keagamaan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, urusan pondok pesantren memiliki wadah birokrasi tersendiri dan tidak lagi menjadi bagian subordinat dari Ditjen Pendidikan Islam,” ujar Tri Gunawan.

Ia menjelaskan, pesantren memiliki cakupan peran yang luas, mulai dari pendidikan dan dakwah hingga pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu, menurut Tri, pengelolaan pesantren membutuhkan kebijakan yang mampu melihat seluruh aspek tersebut secara terpadu.

DPP LDII juga berharap keberadaan Ditjen Pesantren dapat mendorong pesantren berkembang sebagai center of excellence atau pusat keunggulan, dengan tetap mempertahankan karakter pendidikan keagamaan sekaligus meningkatkan kemampuan di bidang sains, teknologi dan kemandirian ekonomi.

“Kami berharap Ditjen Pesantren mampu mendorong pondok pesantren sebagai center of excellence yang dapat bertransformasi menjadi pusat keunggulan global, tidak hanya unggul dalam ilmu agama Islam atau tafakkuh fiddin, tetapi juga kompeten dalam sains, teknologi dan kemandirian ekonomi,” katanya.

Tri Gunawan menambahkan, penguatan peran pemerintah terhadap pesantren tetap perlu disertai dengan penghormatan terhadap karakteristik dan keragaman tradisi yang berkembang di masing-masing pesantren. Regulasi nasional, kata dia, diharapkan tidak menghilangkan independensi maupun kekhasan kultur pesantren.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pendidikan Keagamaan dan Dakwah DPP LDII, Dr. H. Dwi Pramono, Lc., M.S.I., menyampaikan apresiasi atas pembentukan Ditjen Pesantren. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan pesantren, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan.

Menurut Dwi Pramono, peningkatan status kelembagaan pengelola pesantren menjadi setingkat direktorat jenderal dapat memberikan ruang yang lebih fokus dalam menangani berbagai kebutuhan pesantren, termasuk aspek legalitas dan dukungan pengembangan kelembagaan.

“Peningkatan status kelembagaan pengelola pesantren menjadi setingkat Direktorat Jenderal merupakan bentuk pengakuan negara terhadap posisi pesantren. Struktur yang lebih mandiri ini diharapkan dapat membuat pemenuhan hak, legalitas dan afirmasi anggaran bagi pesantren berjalan lebih fokus dan proporsional,” ujar Dwi Pramono.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas guru, ustaz dan tata kelola santri. Kehadiran Ditjen Pesantren dinilai dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan generasi yang memiliki pemahaman agama, akhlak serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi.

Dwi juga menekankan pentingnya pendekatan pembinaan yang inklusif. Menurutnya, keberagaman karakter, tradisi, metode pendidikan dan dakwah yang dimiliki pesantren dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam merupakan bagian dari kekayaan pendidikan keagamaan di Indonesia.

“Kami memandang penting agar Ditjen Pesantren ke depan mengedepankan pendekatan pembinaan yang inklusif, bukan penyeragaman administratif. Karakteristik, independensi dan keberagaman metode dakwah pesantren dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam merupakan kekayaan yang perlu tetap dilindungi dan diayomi negara,” katanya.

Dalam penjelasan kepada awak media tersebut, Dwi Pramono juga menyatakan Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah DPP LDII siap membangun sinergi dengan Ditjen Pesantren. Sinergi tersebut diarahkan antara lain pada penguatan sumber daya manusia, digitalisasi pesantren dan pengembangan dakwah yang berwawasan kebangsaan.

Diketahui sebelumnya, pembentukan Ditjen Pesantren sendiri merupakan bagian dari perubahan struktur organisasi Kementerian Agama melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren menjadi wadah khusus untuk menangani urusan pesantren. Pernyataan tersebut disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Dengan hadirnya Ditjen Pesantren, DPP LDII berharap penguatan kelembagaan tersebut dapat diikuti dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pesantren secara proporsional, sekaligus tetap menjaga independensi, karakter dan keragaman tradisi pesantren di Indonesia. (TJ)




24 September 2026

Kemah Bhakti Satya Linmas dan Pengukuhan Organisasi ASLINMAS Serta ABPEDNAS Digelar Di Bandar Lampung

     

REFORMASI-ID | Bandar Lampung — Ribuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari 20 kecamatan se-Kota Bandar Lampung mengikuti Kemah Bhakti Satya Linmas yang dirangkai dengan pengukuhan DPC ASLINMAS Kota Bandar Lampung, DPC ASLINMAS se-Provinsi Lampung, serta DPC ABPEDNAS Kota Bandar Lampung. Kamis, 24/09/26.

Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat peran Satlinmas dan masyarakat sipil dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan dari tingkat bawah. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana juga dikukuhkan sebagai Ketua DPC ASLINMAS Kota Bandar Lampung oleh Gubernur Lampung selaku Ketua DPW ASLINMAS Provinsi Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan ASLINMAS dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengukuhan.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan kami kesempatan menjadi tuan rumah. Kami berharap semua yang hadir di sini bisa bekerja dengan baik," ujar Eva Dwiana.

Eva berharap keberadaan ASLINMAS dan organisasi masyarakat lainnya tidak hanya memperkuat peran di Kota Bandar Lampung, tetapi juga memberikan kontribusi bagi seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.

"Kita berharap semuanya bukan hanya di Bandar Lampung. Semua kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung bisa lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama bekerja dan memberikan yang terbaik," katanya.

Kegiatan Kemah Bhakti Satya Linmas turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Gubernur Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, Danrem, unsur Forkopimda, jajaran TNI dan Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Satlinmas, Hansip, serta unsur masyarakat sipil lainnya.

Dalam sambutannya, Raffi Ahmad menyampaikan bahwa Satlinmas memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia mengajak generasi muda untuk turut terlibat dalam berbagai kegiatan Satlinmas, mulai dari deteksi dan pencegahan dini, penyuluhan, patroli, pengamanan, hingga membantu penanganan bencana dan kegiatan sosial.

Raffi juga menyampaikan bahwa ASLINMAS diharapkan menjadi rumah besar untuk memperkuat kapasitas dan kesejahteraan anggota. Ia menyebut jaringan ASLINMAS secara nasional telah mencapai lebih dari 1,2 juta anggota.

Selain pengukuhan ASLINMAS, kegiatan tersebut juga menjadi momentum pengukuhan DPC ABPEDNAS Kota Bandar Lampung. Raffi mengajak pengurus ABPEDNAS untuk menjadi wadah dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengawal pembangunan desa, termasuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Raffi juga mengajak pekerja seni, influencer, dan komunitas kreatif untuk ikut menyampaikan berbagai pesan positif kepada masyarakat. Edukasi mengenai kesadaran hukum, kesiapsiagaan bencana, serta kegiatan sosial dapat dikemas melalui berbagai bentuk konten kreatif dan media digital.

Kemah Bhakti Satya Linmas secara resmi dibuka dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketenteraman serta mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. (*) 

Polda Sumsel Tindak Premanisme pada Hari Pertama Operasi Sikat Musi I

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Hari pertama Operasi Sikat Musi I 2026, Satgas Preventif Polda Sumatera Selatan bergerak cepat menindak aksi premanisme di kawasan Simpang Macan Lindungan, Palembang, Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Penindakan dipimpin Kasatgas Preventif Ops Sikat Musi I Kompol Amin Hanafi, S.H., M.H., dengan melibatkan 11 personel. Kegiatan berlangsung tertib, aman dan lancar.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan tiga orang beserta uang tunai yang diduga berkaitan dengan aktivitas premanisme jalanan. Ketiganya yakni A (28), pengamen asal Jalan Perintis 1 Palembang, dengan uang tunai Rp4.500; MRD (26), pengamen asal Jalan Macan Lindungan LR. Kopri, dengan uang tunai Rp15.000; serta RF (21), pegawai bangunan asal Macan Lindungan LR. Tunggal 5, dengan uang tunai Rp24.000.

Seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti telah didata dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasatgas Humas Ops Sikat Musi I Kompol I Putu Suryawan, S.H., S.I.K., membenarkan adanya penindakan tersebut. Menurutnya, langkah yang dilakukan Satgas Preventif merupakan bagian dari respons kepolisian terhadap keresahan masyarakat sekaligus upaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

“Benar bahwa Satgas Preventif Operasi Sikat Musi I telah melaksanakan giat penindakan terhadap aksi premanisme di kawasan Simpang Macan Lindungan Palembang," ujar Kompol I Putu Suryawan, S.H., S.I.K. 


Selain itu tuturnya. Langkah penertiban ini dilakukan secara terukur untuk merespons keresahan masyarakat serta memastikan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Sumsel tetap kondusif. 

"Kami mengimbau masyarakat untuk terus mendukung langkah kepolisian dan tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan premanisme yang mengganggu ketertiban umum,” ungkap Kompol I Putu Suryawan.

Dalam pada itu tambahnya. Polda Sumsel menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Sikat Musi I 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif dan pemeliharaan keamanan di ruang publik. Kehadiran personel di lokasi-lokasi yang dinilai rawan diharapkan dapat mencegah gangguan kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

"Kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang meresahkan atau berpotensi mengganggu keamanan lingkungan," pungkasnya. (Mdn) 

Pemprov Lampung Matangkan Persiapan PORNAS KORPRI XVIII 2027, Marindo: Target Sukses Prestasi hingga Dampak Ekonomi

     

REFORMASI-ID | Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Persiapan dan Pendataan Atlet Cabang Olahraga untuk Kegiatan Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (PORNAS KORPRI) ke- XVIII Tahun 2027 bertempat di Ruang Rapat Alimudin Umar Lt III, Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (23/09/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah awal Pemerintah Provinsi Lampung dalam mematangkan kesiapan penyelenggaraan PORNAS KORPRI XVIII Tahun 2027 yang akan digelar di Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam arahannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan PORNAS KORPRI XVIII harus dipersiapkan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan dan prestasi, tetapi juga administrasi serta dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Kesuksesan PORNAS ini ada empat, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya pertumbuhan ekonomi. Empat hal ini menjadi tantangan bagi kita," ujar Marindo.

Marindo menjelaskan, pada pelaksanaan PORNAS KORPRI sebelumnya di Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan tersebut diikuti sedikitnya ratusan kontingen. 

Menurutnya, dengan jumlah kontingen yang besar serta adanya kemungkinan keterlibatan kontingen dari perguruan tinggi negeri, jumlah peserta yang hadir di Provinsi Lampung pada PORNAS KORPRI 2027 diperkirakan akan mencapai lebih dari 15.000 orang.

Selain peserta, kegiatan tersebut juga berpotensi dihadiri pejabat kementerian/lembaga, termasuk pejabat pimpinan tinggi hingga menteri dan wakil menteri.

"Artinya, kita harus memastikan bahwa Lampung mampu menjadi tuan rumah yang baik dan menghadirkan citra positif Lampung," katanya.

Dalam aspek prestasi, Marindo menyampaikan bahwa kontingen Lampung pada PORNAS KORPRI XVII di Sumatera Selatan berhasil masuk delapan besar dengan perolehan dua medali emas, lima medali perak, dan tujuh medali perunggu.

Capaian tersebut menjadi modal untuk meningkatkan prestasi pada PORNAS KORPRI XVIII di Lampung.

Ia meminta perangkat daerah terkait, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku Sekretariat Korpri bersama pihak terkait, untuk memetakan potensi perolehan medali dari setiap cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

"Kita harus pertajam persiapan prestasi. Dari cabang olahraga yang akan dipertandingkan, kita harus memastikan potensi prestasi dan medali yang dapat kita raih," jelasnya.

Marindo juga menyebut penyelenggaraan PORNAS KORPRI dapat menjadi momentum pemanasan bagi Provinsi Lampung menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2032, saat Lampung dipercaya menjadi salah satu tuan rumah.

Dari sisi administrasi, Marindo menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi data atlet. Hal ini diperlukan untuk memastikan seluruh atlet yang didaftarkan memenuhi ketentuan sebagai peserta PORNAS KORPRI.

"Kita belajar dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Jangan sampai terjadi kendala pada saat registrasi atlet dan database atlet. Karena yang dapat menjadi atlet harus memenuhi ketentuan, termasuk memiliki NIP dan terdata dalam database ASN," terangnya.

Selain atlet dari Pemerintah Provinsi Lampung, pendataan juga akan melibatkan ASN dari 15 kabupaten/kota serta instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung penyelenggaraan, Marindo mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2027 yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Provinsi Lampung.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang secara langsung menerima pataka tuan rumah PORNAS KORPRI dari Provinsi Sumatera Selatan pada penutupan PORNAS sebelumnya.

Selain penyelenggaraan dan prestasi, Marindo menegaskan bahwa PORNAS KORPRI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung.

Menurutnya, kehadiran ribuan ASN dari berbagai daerah merupakan peluang untuk menggerakkan sektor UMKM, industri kecil dan menengah, perhotelan, kuliner, pariwisata, seni, dan budaya.

"Jangan sampai kegiatan ini hanya dirasakan oleh ASN yang mengikuti kegiatan. Masyarakat juga harus mendapatkan dampaknya. Karena ini menggunakan anggaran negara dan uang masyarakat, maka harus ada manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat," katanya.

Marindo menyebut sebagian besar kontingen diperkirakan akan berada di Kota Bandar Lampung. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi penting untuk memastikan sektor ekonomi masyarakat dapat menangkap peluang dari kegiatan tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan pemanfaatan kawasan PKOR Way Halim dengan 15 anjungan kabupaten/kota sebagai salah satu ruang untuk memperkenalkan seni, budaya, produk unggulan, dan potensi pariwisata Lampung kepada para peserta.

"Bagaimana nantinya kontingen yang datang ke Lampung dapat melihat seni dan budaya dari 15 kabupaten/kota dalam satu tempat. Ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Lampung secara lebih luas," ujarnya.

Marindo juga mendorong agar berbagai agenda pariwisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung dapat disinergikan dengan pelaksanaan PORNAS KORPRI yang direncanakan akan berlangsung pada November 2027.

Sejumlah kegiatan daerah diharapkan dapat dikemas dalam rangkaian agenda pada periode Oktober hingga November sehingga memberikan pengalaman yang lebih luas bagi para kontingen selama berada di Lampung.

"Event-event wisata dan budaya yang ada di kabupaten/kota dapat kita arahkan untuk berada dalam rentang Oktober sampai November. Dengan demikian, para kontingen tidak hanya datang untuk berolahraga, tetapi juga dapat mengenal pariwisata, seni, dan budaya Lampung," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Reswandi mengatakan bahwa PORNAS KORPRI XVIII akan menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi Lampung kepada para peserta dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, daya tarik wisata, kuliner, serta aksesibilitas Lampung menjadi faktor yang dapat mendorong semakin banyak peserta hadir dalam kegiatan tersebut.

"Yang harus kita pikirkan bukan hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga bagaimana prestasi kita dapat meningkat. Karena peserta akan lebih banyak, kita juga perlu melibatkan aparatur kabupaten/kota, baik dari sisi prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, maupun pariwisata," ujar Rendi.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung siap mendukung penyelenggaraan PORNAS KORPRI XVIII sebagai bagian dari tuan rumah.

Menurutnya, Kota Bandar Lampung akan berperan dalam mendukung aspek hospitality dan pelayanan bagi para kontingen yang hadir.

"Kota Bandar Lampung sebagai wajahnya Provinsi Lampung pasti akan mendukung untuk harumnya nama Provinsi Lampung," kata Sukarma.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga tengah menyiapkan berbagai langkah agar penyelenggaraan PORNAS KORPRI memberikan dampak terhadap sektor UMKM dan perekonomian masyarakat.

Salah satunya dengan memberikan ruang bagi produk UMKM untuk diperkenalkan kepada para peserta, termasuk melalui sektor perhotelan yang menjadi salah satu tempat menginap para kontingen.

"Kita akan mendorong dari sektor UMKM agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atas kunjungan selama PORNAS KORPRI. Termasuk melalui hotel-hotel, kita akan bicarakan agar produk UMKM dapat disediakan sehingga bisa menjadi oleh-oleh yang dibawa pulang peserta," jelasnya.

Sukarma berharap penyelenggaraan event nasional tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

"Pada prinsipnya, Kota Bandar Lampung akan mendukung sepenuhnya sebagai tuan rumah dengan memberikan layanan di bidang hospitality dalam penyelenggaraan PORNAS KORPRI XVIII," pungkasnya. (**)

Wujud Kepedulian Prajurit, Danyonif 9 Marinir Resmikan Bantuan Bedah Rumah Layak dan Sehat

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - Dispen Kormar TNI Angkatan Laut Lampung. Sebagai wujud kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, Danyonif 9 Marinir didampingi para Perwira Staf, prajurit, serta masyarakat meresmikan bantuan bedah rumah yang telah selesai dibangun dan diperbaiki menjadi hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman bagi masyarakat di Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (22/09/2026).

Kegiatan peresmian tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Yonif 9 Marinir terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah binaannya. Melalui semangat gotong royong dan kebersamaan, prajurit Yonif 9 Marinir turut berperan dalam proses pembangunan dan perbaikan rumah, sehingga bantuan tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat penerima. 

Kegiatan ini juga merupakan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, khususnya semangat untuk senantiasa hadir dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekelilingnya. Bagi Yonif 9 Marinir, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam menjaga pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Danyonif 9 Marinir Letkol Marinir Ricky Sandro, M.Tr.Opsla., menyampaikan bahwa kegiatan bedah rumah bukan sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga menjadi wujud perhatian dan kepedulian prajurit Marinir terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Semoga rumah yang telah diperbaiki ini dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan menjadi tempat berkumpul yang lebih layak bagi keluarga. Apa yang kami lakukan merupakan wujud pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. ujarnya. 

"Yonif 9 Marinir akan terus bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah desa, kecamatan, maupun kabupaten, dalam membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya. (Mdn) 

23 September 2026

Siswa SD di Lampung Tengah Diduga Meninggal Dunia Usai Tersedak Kelengkeng, Ini Kronologinya

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG TENGAH — Seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, meninggal dunia setelah mengalami tersedak saat mengonsumsi buah kelengkeng, Selasa (22/9/2026) pagi.

Korban diketahui berinisial RAP (9), warga Kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.40 WIB di ruang kelas 3 SDN 03 Poncowarno.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, saat kejadian korban sedang mengonsumsi buah kelengkeng yang menjadi bagian dari menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Korban mengalami tersedak saat mengonsumsi buah kelengkeng di ruang kelas. Saat itu korban sempat meminta pertolongan kepada teman dan pihak sekolah,” kata Yuni, Rabu (23/9/2026).

Dalam laporan kepolisian disebutkan, korban sempat meminta pertolongan kepada teman sekelasnya setelah mengalami tersedak.

Korban kemudian keluar kelas sambil memegang leher dan meminta bantuan kepada penjaga sekolah.

Pihak sekolah selanjutnya berupaya memberikan pertolongan. Korban sempat memuntahkan sisa makanan, namun buah kelengkeng yang diduga tertelan tidak berhasil dikeluarkan.

Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Poncowarno untuk mendapatkan pertolongan medis.

Selanjutnya korban dibawa ke RS Kartini. Setelah tiba di ruang IGD dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis, korban dinyatakan meninggal dunia.

“Korban telah mendapatkan upaya pertolongan dari pihak sekolah dan kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, berdasarkan pemeriksaan di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia,” ujar Yuni.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Polsek Kalirejo mendatangi lokasi, melakukan pengumpulan bahan keterangan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Polisi juga telah melaporkan perkembangan kejadian tersebut kepada pimpinan.

Pihak keluarga korban, menurut laporan kepolisian, menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah.

Kepolisian mengimbau pihak sekolah maupun orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya saat mengonsumsi makanan, guna mencegah kejadian serupa.

Polisi masih melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. (Hms/Mdn) 

Operasi Sikat I Musi 2026 Dimulai, Polda Sumsel Perkuat Penindakan Kejahatan Jalanan di Seluruh Wilayah

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan mematangkan kesiapan personel menjelang pelaksanaan Operasi Sikat I Musi 2026 untuk menanggulangi tindak kejahatan jalanan di seluruh wilayah hukum Sumatera Selatan. Kesiapan tersebut diawali melalui pembukaan Latihan Praoperasi (Latpraops) yang dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di Auditorium Lantai 7 Mapolda Sumsel, Palembang, Rabu, 23 September 2026.

Latpraops digelar untuk menyamakan persepsi, menyatukan pemahaman, serta memastikan keselarasan cara bertindak seluruh personel selama pelaksanaan operasi. Pembekalan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan jajaran kepolisian menghadapi potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Operasi kewilayahan bersandi Sikat I Musi 2026 melibatkan personel gabungan dari satuan fungsi Polda Sumsel hingga Polres jajaran, baik yang mengikuti kegiatan secara tatap muka maupun daring. Operasi akan berlangsung selama 16 hari, mulai 24 September hingga 9 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, Polda Sumsel memetakan titik-titik yang dinilai rawan kriminalitas di wilayah kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Sasaran penindakan meliputi berbagai bentuk kejahatan konvensional jalanan, antara lain pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta aksi premanisme.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H., bertindak sebagai Kepala Operasi Daerah (Kaopsda) dalam pelaksanaan Operasi Sikat I Musi 2026.

Pelaksanaan operasi mengedepankan penegakan hukum secara terukur, deteksi dini melalui fungsi intelijen, serta peningkatan patroli pada kawasan yang menjadi sasaran operasi.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, seluruh personel diminta melaksanakan operasi secara tepat sasaran dan tidak memberikan ruang terhadap aksi kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

“Pastikan operasi ini berjalan tepat sasaran serta zero tolerance bagi pelaku kejahatan dan premanisme. Keberhasilan operasi ini bukan hanya dilihat dari penyelesaian perkara, namun berkurangnya angka kejahatan serta terciptanya rasa aman bagi masyarakat,” tegas Sandi Nugroho.

Kapolda juga menekankan pentingnya sinergi antarfungsi, antarwilayah, pemangku kepentingan, jajaran TNI, serta aparat penegak hukum lainnya. Menurutnya, soliditas seluruh unsur menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan operasi agar berjalan efektif.

“Sebagai manusia biasa tentunya kita tidak bisa menjadi Superman, namun kita bisa membangun super team yang solid dalam mencapai tujuan operasi. Landasi pengabdian ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas demi menjaga kehormatan institusi dan menggelorakan semangat ‘Nyago Bumi Sriwijaya, Aman Bae!’” tambah Sandi Nugroho.

Penguatan pelaksanaan operasi juga disampaikan Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. Ia mengatakan seluruh jajaran kepolisian berkomitmen menjalankan instruksi pimpinan secara profesional dan humanis dalam menjaga situasi kamtibmas.

“Kami memastikan seluruh rangkaian operasi berjalan maksimal demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Personel dipersiapkan agar memahami sasaran dan cara bertindak yang tepat sehingga penanganan kejahatan jalanan maupun premanisme dapat berjalan terarah,” ujar Nandang.

Selain itu lanjut Kombes Pol Nandang. Polda Sumsel mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan potensi gangguan keamanan maupun tindakan yang diduga sebagai premanisme kepada kepolisian.

"Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung kepolisian menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Informasi dari masyarakat dapat membantu personel melakukan deteksi dini dan merespons gangguan keamanan secara cepat sesuai ketentuan hukum," imbuhnya.

Melalui Latpraops Sikat I Musi 2026, Polda Sumsel mempersiapkan personel dan seluruh unsur operasi agar memahami sasaran, target, serta cara bertindak selama pelaksanaan operasi. Operasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 16 hari dengan fokus pada penanggulangan kejahatan jalanan dan premanisme di wilayah hukum Polda Sumsel. (Mdn) 

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Bekasi dan Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

     


REFORMASI-ID  | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah sebagai saksi.

Dalam keterangannya, Budi Prasetyo menyampaikan pemanggilan tersebut sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan.

"Saksi dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).

Selain BN Holik, penyidik KPK memanggil mantan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdhan. Budi belum menjelaskan hal yang akan didalami oleh penyidik kepada para saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat," jelas Budi.

Adapun beberapa saksi yang ikut diperiksa yaitu, 

1. Imam Fathurohman selaku Kadis Pendidikan
2. Henri Lincoln selaku Kadis SDABMBK Kab Bekasi
3. Benny Sugiarto Prawiro selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bekasi
4. Sarjan selaku Swasta
5. Dani Ramdhan selaku Mantan Pj Bupati Bekasi

(Red/**)

22 September 2026

Peringati HUT KE-81 TNI, Brigif 4 MAR/BS Gelar Baksos dan Tanam Mangrove

     

REFORMASI-ID | Pesawaran — Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026, TNI AL Korps Marinir melalui Brigif 4 Mar/BS menggelar kegiatan Bakti Sosial, Bakti Kesehatan dan Penanaman Bibit Mangrove di kawasan Pantai Marine Eco Park (MEP), Pesawaran, Lampung, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Brigif 4 Mar/BS kepada masyarakat sekaligus perhatian terhadap kelestarian lingkungan pesisir. Dalam pelaksanaannya, Brigif 4 Mar/BS berkolaborasi bersama Golden Tulip, InJourney dan Program 100.000 Mangrove.

Kegiatan tersebut dihadiri Danbrigif 4 Mar/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr.Hanla., CHRMP, didampingi Perwira Staf Brigif 4 Mar/BS, Ka Akun Brigif 4 Mar/BS serta Dansatlak Wilayah Lampung.

Turut hadir Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pasops Lanal Lampung, Kasubdit Polairud Lampung, Owner Golden Tulip, Owner PT. Angkasa Pura Lampung, Manager UP PLN Sebalang, Manager UP PLN Tarahan, Integrated Terminal Manager Pertamina Patra Niaga, Danramil Padang Cermin, Kapolsek Padang Cermin, Camat Padang Cermin, serta para tamu undangan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan bazar  murah dan pembagian sembako sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus semakin mendekatkan prajurit TNI dengan masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah yang melibatkan personel dan masyarakat. Selain memberikan manfaat di bidang kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk berbagi dan membantu sesama.

Tidak hanya kegiatan sosial dan kesehatan, Brigif 4 Mar/BS bersama para mitra juga melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Pantai Marine Eco Park. Penanaman ini menjadi langkah bersama untuk menjaga lingkungan pesisir, mengurangi risiko abrasi serta mempertahankan ekosistem mangrove agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Danbrigif 4 Mar/BS menyampaikan bahwa menjaga kelestarian mangrove membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Menurutnya, keberadaan mangrove harus dirawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Kita tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya perlu berkolaborasi dengan TNI, Polri maupun instansi lain, termasuk Golden Tulip Springhill dan pemerintah daerah, untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove yang telah kita tanam,” ujar Danbrigif 4 Mar/BS.

Melalui kegiatan ini, Brigif 4 Mar/BS bersama Golden Tulip, InJourney dan Program 100.000 Mangrove mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga lingkungan pesisir. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, instansi terkait dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran TNI AL Korps Marinir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga melalui kepedulian sosial, kesehatan dan lingkungan. (Mdn)

Danrem 044/Gapo Hadiri Bazar TNI di Jasdam II/Sriwijaya

     

REFORMASI-ID | Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menghadiri kegiatan Bazar TNI yang dipimpin langsung oleh Pangdam II/Swj. Masih dalam rangkaian HUT ke 81 TNI, kegiatan tersebut digelar di Jasdam II/Sriwijaya, Palembang, Selasa (22/9/2026).

"Selain menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI Tahun 2026, kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana untuk menyuburkan UMKM, serta mempererat kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan keluarga besar TNI," ungkap Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud. 

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 044/Gapo bersama rombongan meninjau sejumlah stan bazar yang menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari bahan kebutuhan pokok, makanan dan minuman, hingga berbagai produk lainnya.

Kehadiran para pejabat TNI dalam kegiatan ini turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan bazar serta mendorong semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kepedulian di lingkungan keluarga besar TNI.

"Melalui kegiatan bazar, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi prajurit, PNS, keluarga besar TNI maupun masyarakat yang hadir, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara sederhana namun penuh makna," pungkasnya. (Mdn)