Media Reformasi Indonesia 🇮🇩

27 Januari 2026

Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat, Patroli Berkuda Ditpolsatwa Sambangi Kawasan Margonda Depok

     


REFORMASI-ID | Depok - Detasemen Turangga Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri kembali menunjukkan eksistensinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. tim patroli berkuda melaksanakan giat Pengaturan Lalu Lintas (Gatur Lalin) dan patroli kewilayahan di sepanjang Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Pada Selasa pagi (27/01/2026),

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi warga yang memulai aktivitas di jam sibuk pagi hari.

Dalam giat kali ini, Ditpolsatwa menurunkan dua ekor kuda andalan, Wulinda dan Silke, yang didampingi oleh tujuh personel tangguh di bawah pimpinan Iptu Sugiono. Kehadiran satwa turangga di tengah pusat kota Depok ini menarik perhatian positif dari masyarakat.

Selain melakukan pemantauan keamanan, personel di lapangan juga aktif membantu warga, di antaranya:

Pengaturan Lalu Lintas: Memastikan arus kendaraan dari arah Mako Korsabhara menuju lampu merah Margonda Raya tetap tertib.

Pelayanan Publik: Membantu menyeberangkan pejalan kaki di titik-titik ramai untuk mencegah kecelakaan.

Melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Polres Metro Depok guna menjaga kondusifitas wilayah. Situasi Aman dan Terkendali, Iptu Sugiono melaporkan bahwa secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar didukung oleh cuaca yang cerah.

"Kami memastikan bahwa kehadiran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Patroli berkuda ini merupakan pendekatan humanis kami agar masyarakat merasa lebih dekat dan nyaman dengan kehadiran polisi," ujar Iptu Sugiono.

Hingga kegiatan berakhir, situasi di sepanjang Jalan Margonda Raya dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali (TKA). Seluruh personel maupun satwa Turangga kembali ke markas dalam keadaan sehat dan lengkap.

Hadirkan Pelayanan Publik yang Optimal, Jasa Raharja Perkuat Kolaborasi Untuk tingkatkan Kepatuhan itu Masyarakat

     


REFORMASI - ID 🇮🇩 | Jakarta,  - Pelayanan publik di sektor transportasi merupakan instrumen strategis pemerintah dalam memastikan keamanan dan keselamatan Berlalu lintas, tertib administrasi kendaraan bermotor, serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan.

Penguatan tata kelola transportasi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara POLRI, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja untuk menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Sebagai wujud kehadiran negara dalam perlindungan dasar bagi masyarakat korban
kecelakaan, sinergi dengan Korps Lalu Lintas POLRI, khususnya dalam peningkatan
keselamatan berlalu lintas dan pelayanan korban kecelakaan, menjadi elemen kunci
dalam memastikan penanganan korban yang cepat, profesional, dan berkeadilan.

Upaya tersebut juga sejalan dengan penguatan tertib administrasi dan kepatuhan masyarakat. Sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat, sinergi lintas sektor terus dikembangkan dalam membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi.

Penguatan kebijakan, integrasi data kendaraan bermotor, serta harmonisasi pengelolaan pajak daerah menjadi fondasi untuk mendorong kepatuhan masyarakat,
yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan perlindungan sosial,
peningkatan keselamatan transportasi, serta pembangunan dan peningkatan kualitas
layanan publik di daerah.

Sebagai wujud apresiasi atas sinergi lintas sektor yang terbangun, pada momentum
Puncak Peringatan HUT Jasa Raharja ke-65, Jasa Raharja memberikan apresiasi
kepada mitra kerja yang terbagi dalam beberapa kategori, yakni Kategori Regulator,
Kategori Mitra Strategis POLRI, serta Kategori Kolaborasi Peningkatan Tingkat
Kepatnnuhan Wajib Pajak.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata para mitra dalam memperkuat tata kelola transportasi nasional yang tertib dan aman, meningkatkan keamanan, keselamatan berkendara, serta mendorong kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor sebagai fondasi keberlanjutan perlindungan sosial
bagi masyarakat.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas sinergi lintas sektor yang telah terbangun secara konsisten.

"Kolaborasi dengan regulator, POLRI, serta mitra strategis lainnya menjadi fondasi
penting bagi Jasa Raharja dalam menjalankan mandat negara. Sinergi ini memastikan keselamatan berlalu lintas, kepatuhan wajib pajak, dan sistem perlindungan korban kecelakaan berjalan selaras sehingga negara hadir melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan," ujarnya. Selasa (27/1/ 2026) 

la menambahkan bahwa kolaborasi tersebut turut memperkuat peran Negara yang
diwakili oleh Jasa Raharja sebagai instrumen perlindungan sosial yang adaptif
terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan kebijakan, penegakan hukum, serta
peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi satu kesatuan dalam menghadirkan pelayanan prima yang berkelanjutan.

Pada Kategori Mitra Strategis POLRI, penghargaan diberikan kepada Kepala Korps
Lalu Lintas (Korlantas) POLRI lrjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.
atas sinergi strategis dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas dan pelayanan
korban kecelakaan. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Irjen Pol.(Purn) Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si. juga
mendapatkan penghargaan atas kinerjanya yang unggul dalam pelaksanaan,
kepatuhan, dan pengembangan regulasi, khususnya dalam mendukung tata kelola
sektor transportasi darat yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.


Apresiasi juga diberikan kepada Direktur Penegakan Hukum Korlantas POLRI Brigjen
Pol Faizal, S.I.K., M.H. atas sinergi dalam penegakan hukum dan penanganan korban
kecelakaan lalu lintas, serta Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas POLRI
Brigjen Pol Prianto, S.I.K., M.Si. atas dukungan aktif dalam revitalisasi Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) tingkat nasional.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa penghargaan
90ini menjadi penguat komitmen bersama dalam membangun budaya tertib berlalu
lintas.

"Keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab kolektif.Sinergi dengan Jasa Raharja, termasuk peran aktif petugas Jasa Raharja di lapangan, sangat penting untuk memastikan korban kecelakaan memperoleh penanganan yang cepat, profesional, dan manusiawi," ujarnya.

Dalam Kategori Kolaborasi Peningkatan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, apresiasi
diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri RI Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si atas dukungan dalam implementasi kebijakan
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Jasa Raharja memberikan apresiasi
kepada Direktur Registrasi dan ldentifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo, S.I.K.,M.Hum. terkait penegakan hukum dan validitas registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor.

Dengan semangat melayani sepenuh hati, Jasa Raharja akan terus memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor, meningkatkan keselamatan berkendara, serta
memastikan pelayanan publik dan pelayanan prima yang dirasakan langsung oleh
masyarakat.




26 Januari 2026

Wali Kota Bandar Lampung Serahkan Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD dan SMP

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyerahkan bantuan perlengkapan pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar (SD) kelas I dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII se-Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMP Negeri 31 Campang Raya, Jalan Alimudin Umar RT 07 LK 01, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Senin (26/01/2026) pukul 10.10 WIB.

Penyerahan bantuan pendidikan ini merupakan program Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang baru memasuki jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Program ini bertujuan mendukung kelancaran proses belajar mengajar serta pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah, S.Pd, Asisten I Pemerintah Kota Bandar Lampung Wilson Faisol, S.E., M.M, Asisten III Pemerintah Kota Bandar Lampung Hj. Eka Apriana, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Socrat Pringondanu, S.STP, serta Kepala Satuan Binmas Polresta Bandar Lampung AKP Resmawati. Kehadiran unsur pemerintah, legislatif, dan kepolisian mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan bidang pendidikan.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan bantuan pendidikan secara simbolis kepada perwakilan siswa SD dan SMP. Bantuan yang disalurkan berupa paket perlengkapan sekolah, meliputi buku tulis, alat tulis, tas sekolah, serta perlengkapan pendukung pembelajaran lainnya yang dibutuhkan siswa.

Program bantuan pendidikan ini dinilai sangat membantu meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah, serta diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyampaikan bahwa bantuan pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Bahwa bantuan pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas." ujar walikota 

Masyarakat dan pihak sekolah menyambut positif program tersebut serta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung atas perhatian dan dukungan berkelanjutan terhadap kemajuan dunia pendidikan. (*)

Bedah Sekolah, Kepsek: bersyukur Kepedulian Taruna Akpol

     


REFORMASI-ID | Aceh - Taruna Akademi Kepolisian kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan melalui kegiatan Peduli Kasih Natal dalam rangkaian Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Lasitardanus) Tahun 2026. Senin, (26/1/2026).

Taruna dan Taruni Akpol menyalurkan bantuan renovasi kepada TK Kemala Bhayangkari 12 Cabang Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang.

Kepala TK Kemala Bhayangkari 12 Cabang Aceh Tamiang, Rosmawati, S.Pd., mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. 

“Alhamdulillah, kami sangat senang dan bersyukur atas peduli kasih dari Taruna-Taruni Akademi Kepolisian yang sangat membantu proses perbaikan sekolah ini,” katanya. 

Ia berharap perbaikan dapat segera selesai sehingga sekolah kembali nyaman digunakan. 

“Semoga TK Kemala Bhayangkari kembali lebih baik dan lebih nyaman untuk anak-anak belajar,” tambahnya.

Sementara itu Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Mulyadi, S.H., M.H., mengatakan bahwa kondisi TK Bhayangkari pascabanjir memang membutuhkan perhatian khusus agar kembali layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 

“TK ini kita lihat bersama kondisinya sangat parah pascabanjir bandang, sehingga memerlukan perbaikan demi kenyamanan anak-anak kita untuk belajar,” ujarnya. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Taruna Akpol atas kepedulian yang diberikan. 

“Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman dari Akademi Kepolisian atas sumbangsihnya kepada TK Bhayangkari,” pungkasnya.

Korsabhara Baharkam Polri Hadir Amankan CFD Jakarta, Beri Rasa Aman kepada Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Hari Minggu yang Cerah, di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tetap menjadi titik magnet warga ibu kota dalam mengisi hari libur melalui kegiatan Car Free Day (CFD) pada Minggu pagi (25/01/2026). 

Korsabhara Baharkam Polri Terjunkan Personil nya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, jajaran anggota Detasemen Perintis (Den Perintis) Korsabhara Baharkam Polri turun langsung melakukan pengamanan (Pam) di sepanjang area tersebut.

Kegiatan pengamanan kali ini dipimpin langsung oleh IPTU Yudo. Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pengamanan, para personel yang mengenakan seragam kebanggaan dengan baret hitam dan rompi taktis tampak bersiaga sekaligus aktif berinteraksi dengan warga yang sedang berolahraga maupun sekadar berjalan santai.

"Kehadiran kami di sini adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tidak hanya sekadar menjaga keamanan fisik, kami juga mengedepankan pendekatan humanis kepada setiap pengunjung CFD," ujar IPTU Yudo di sela-sela kegiatannya.

Para anggota Polri tersebut tidak segan menyapa serta memberikan imbauan kamtibmas dengan senyum dan sikap yang ramah. Kehadiran personel Den Perintis ini mendapat apresiasi positif dari pengunjung CFD yang merasa lebih tenang saat beraktivitas di ruang publik. Hingga menjelang siang hari, situasi di sekitar Bundaran HI dilaporkan aman dan terkendali. Pengamanan rutin ini merupakan bagian dari komitmen Korsabhara Baharkam Polri untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, mewujudkan Polri yang Presisi dan dicintai rakyat melalui pelayanan yang prima di lapangan. SIAP, TERLIHAT, DAN BERMANFAAT.***ESP.

Korsabhara Baharkam Polri, Terjunkan K-9 Unit SAR Ditpolsatwa Cari Korban Bencana Longsor di Cisarua, Bogor

     


REFORMASI-ID | Depok - Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Drs. M. H. Ritonga Cepat tanggap merespon kondisi bencana longsor yang sedang di hadapi pada daerah cisarua Bogor, dengan mengirimkan Detasemen K-9 Unit SAR Direktorat Polisi Satwa Korps Sabhara Baharkam Polri dengan melaksanakan apel kesiapan dalam rangka perbantuan bencana alam di Cisarua Bogor wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Pengiriman K-9 Unit SAR Ditpolsatwa ini Merupakan Sebagai bentuk kehadiran negara dan respons cepat dalam misi kemanusiaan pascabencana tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Bogor Kabupaten Bandung Barat. Apel kesiapan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 25 Januari 2026, pukul 15.00 WIB, bertempat di Mako Ditpolsatwa, yang dihadiri oleh Kakorsabhara Baharkam Polri yang didampingi oleh Dirpolsatwa dan para kasubdit jajaran Polsatwa. Hal ini sebagai persiapan pelaksanaan tugas Bantuan Kendali Operasi (BKO) di bawah Polda Jawa Barat.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Drs. M. H. Ritonga Dalam Amanatnya Menyampaikan Bahwa Polri sebagai sosok penolong, polisi harus hadir ditengah masyarakat Apalagi di saat bencana ini. Detasemen K9 Unit SAR beserta Personil Ditpolsatwa diterjunkan Polri sebagai wujud hadirnya Korsabhara sebagai penolong dan bertugas untuk membantu pencarian korban bencana longsor bersama tim gabungan lainnya.

Dalam operasi kemanusiaan ini, Den K-9 SAR Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri mengerahkan sebanyak 20 personel yang dipimpin oleh IPTU Erasmus selaku Katim K9, didukung oleh tim veteriner, para handler, pelindung, serta pengemudi. Kekuatan ini diperkuat dengan enam ekor satwa pelacak K9, yakni Walet, Ari, Rubin, Dasa, Gyra, dan Sita, yang memiliki keahlian utama dalam pencarian korban meninggal dunia atau cadaver search. Untuk mendukung mobilitas dan efektivitas di medan bencana, tim K9 SAR juga dilengkapi dengan satu unit truk boks dan empat unit kendaraan ransus Navara K9, ujar M.H. Ritonga.

Ditempat yang sama, Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Tory Kristianto, S.IK menyampaikan bahwa pengerahan Den K-9 SAR merupakan langkah strategis Korsabhara Baharkam Polri untuk mempercepat proses pencarian korban di medan longsor yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. “Pengerahan Den K-9 SAR ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen Polri dalam misi kemanusiaan. Seluruh sumber daya kami kerahkan secara maksimal, cepat, dan terukur agar proses pencarian korban dapat berlangsung efektif, sekaligus memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Brigjen Pol. Tory.

Brigjen Pol Tory Kristianto menegaskan bahwa Polri akan terus bersinergi dengan TNI, Basarnas, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur relawan hingga seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. “Polri hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan berorientasi pada keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Tory juga memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar seluruh personel SAR, TNI-Polri, tenaga medis, relawan, serta keluarga korban diberikan kekuatan, keselamatan, dan ketabahan selama proses kemanusiaan ini berlangsung. Hingga saat ini, operasi pencarian dan evakuasi masih terus dilanjutkan dengan mengedepankan prinsip keselamatan personel dan ketelitian dalam setiap tahapan kegiatan.***ESP96.

Den K9 SAR Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Siap Perkuat Penanganan Bencana Longsor di Cisarua, Bandung Barat

     


REFORMASI-ID | Bandung - Polri melalui Detasemen K9 Unit SAR Direktorat Polisi Satwa Korps Sabhara Baharkam Polri melaksanakan apel kesiapan dalam rangka perbantuan bencana alam di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sebagai bentuk kehadiran negara dan respons cepat dalam misi kemanusiaan pascabencana tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Apel kesiapan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 25 Januari 2026, pukul 15.00 WIB, bertempat di Mako Ditpolsatwa, sebagai persiapan pelaksanaan tugas Bantuan Kendali Operasi (BKO) di bawah Polda Jawa Barat.

Dalam operasi kemanusiaan ini, Den K9 SAR Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri mengerahkan sebanyak 20 personel yang dipimpin oleh IPTU Erasmus selaku Katim K9, didukung oleh tim veteriner, para handler, pelindung, serta pengemudi. Kekuatan ini diperkuat dengan enam ekor satwa pelacak K9, yakni Walet, Ari, Rubin, Dasa, Gyra, dan Sita, yang memiliki keahlian utama dalam pencarian korban meninggal dunia atau cadaver search. Untuk mendukung mobilitas dan efektivitas di medan bencana, tim K9 SAR juga dilengkapi dengan satu unit truk boks dan empat unit kendaraan ransus Navara K9.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pengerahan Den K9 SAR merupakan langkah strategis Polri untuk mempercepat proses pencarian korban di medan longsor yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. “Pengerahan Den K9 SAR ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen Polri dalam misi kemanusiaan. Seluruh sumber daya kami kerahkan secara maksimal, cepat, dan terukur agar proses pencarian korban dapat berlangsung efektif, sekaligus memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kombes Pol. Hendra.

Berdasarkan data resmi Posko Utama dan Pos DVI hingga Minggu, 25 Januari 2026, pukul 16.35 WIB, dari total 105 laporan orang hilang, tim SAR gabungan telah mengevakuasi sebanyak 25 kantong jenazah, bertambah tiga jenazah utuh dari hasil pencarian terbaru. Dari jumlah tersebut, 11 korban telah berhasil diidentifikasi, terdiri dari 10 jenazah utuh dan satu potongan tubuh. Korban yang telah teridentifikasi masing-masing atas nama Suryana (57), Jajang Tarta (35), Dadang Apung (60), Nining (40), Nurhayati (42), Lina Lismayanti (43), M. Kori (30) yang teridentifikasi dari potongan tubuh berupa tangan, AI Sumarni (35), Koswara (40), Koswara (26), dan Ayu Yuniarti (31). Sementara itu, sepuluh jenazah dan satu bagian tubuh lainnya masih dalam proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri melalui pemeriksaan post mortem dan ante mortem.

Kombes Pol. Hendra Rochmawan menegaskan bahwa Polri akan terus bersinergi dengan TNI, Basarnas, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur relawan hingga seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. “Polri hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan berorientasi pada keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar seluruh personel SAR, TNI-Polri, tenaga medis, relawan, serta keluarga korban diberikan kekuatan, keselamatan, dan ketabahan selama proses kemanusiaan ini berlangsung. Hingga saat ini, operasi pencarian dan evakuasi masih terus dilanjutkan dengan mengedepankan prinsip keselamatan personel dan ketelitian dalam setiap tahapan kegiatan.

25 Januari 2026

Lawan Premanisme Berjubah Aktivisme, Pelaksana Proyek Nyatakan Perang Hukum Terhadap Oknum LPK di Lampung Timur

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG TIMUR  – Menanggapi tindakan intimidasi dan penghentian paksa pekerjaan oleh oknum Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), Pelaksana Proyek secara resmi menyatakan sikap tidak akan kompromi. Tindakan tersebut dinilai bukan lagi bentuk pengawasan publik, melainkan Sabotase Ekonomi dan Eksploitasi Wewenang yang mencederai iklim investasi di daerah. Minggu, 25/01/2026.

Berikut adalah 5 poin pernyataan tegas kami selaku pihak pelaksana:

1. Stop Delusi Kewenangan:
LPK Bukan Eksekutor Hukum!
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, mandat LPKSM terbatas pada edukasi dan pengawasan normatif. LPK tidak memiliki mandat eksekutorial untuk menyegel, apalagi memerintahkan penghentian proyek.
"Jika oknum LPK bertindak seolah memiliki kewenangan Polisi atau Jaksa, mereka sedang melakukan halusinasi hukum yang berbahaya," tegas Bu Dina, pelaksana proyek.

2. Somasi Bukan 'Surat Sakti' Penghenti Pekerjaan
Kami mengingatkan bahwa somasi hanyalah korespondensi perdata, bukan putusan pengadilan yang Inkracht. Menggunakan somasi untuk memaksa pekerja berhenti adalah bentuk penyesatan opini dan tindakan melawan hukum yang nyata.

3. Jerat Pidana Berat: Menggunakan KUHP Baru (UU No. 1/2023)
Kami tidak akan segan menyeret oknum tersebut ke ranah pidana. Dengan berlakunya KUHP Baru, tindakan ini dapat dijerat dengan:
Pasal 448 (Penyalahgunaan Kekuasaan/Wewenang): Bagi mereka yang memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 482 (Pemerasan):
Jika intimidasi ini disertai dengan permintaan materi atau keuntungan tertentu.

Pasal 410 (Gangguan terhadap Ketertiban Umum):
Terkait penghalangan pekerjaan pembangunan yang sah.

4. Pelanggaran Hak Atas Penghidupan Pekerja Lokal
Intervensi ilegal ini adalah serangan terhadap "piring nasi" rakyat kecil. Setiap menit proyek terhenti, ratusan pekerja lokal kehilangan upah hariannya. Ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas pekerjaan yang dijamin konstitusi.

5. Gugatan Ganti Rugi Materiil & Immateriil
Audit investigatif sedang berjalan. Kami tidak hanya melaporkan secara pidana, tetapi juga akan melayangkan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kami akan mengejar pertanggungjawaban hingga ke aset pribadi oknum yang terlibat demi menutup kerugian biaya operasional, sewa alat, dan pencemaran nama baik perusahaan.

PERNYATAAN SIKAP AKHIR:
Kami menolak keras bernegosiasi dengan praktik Premanisme Berkedok Perlindungan Konsumen. Seluruh bukti rekaman video dan saksi kunci telah diamankan. Indonesia adalah Negara Hukum, bukan wilayah kekuasaan oknum berseragam organisasi. (***)

ASDP Perkuat Kesiapsiagaan Cuaca Ekstrem Lintas Sumatera-Jawa-Bali

     

REFORMASI-ID | Jakarta - Cuaca memang tak dapat dikendalikan, namun kesiapsiagaan selalu bisa diperkuat. Menyikapi potensi cuaca ekstrem yang masih berlangsung, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan, khususnya di lintas utama Sumatera–Jawa–Bali, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap perjalanan. Minggu, 25 Januari 2026.

Imbauan ini disampaikan menyusul dinamika operasional yang terjadi di Pelabuhan Merak pada Jumat, 23 Januari 2026, seiring pengaruh kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Situasi tersebut menjadi pengingat penting bahwa faktor alam memiliki peran signifikan dalam operasional penyeberangan, terutama pada jalur-jalur vital yang menghubungkan pusat-pusat mobilitas nasional.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika periode 25 hingga 31 Januari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada puncak musim hujan yang dipengaruhi penguatan Monsun Asia serta aktivitas gangguan tropis di wilayah selatan Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan, kecepatan angin, serta tinggi gelombang di sejumlah perairan strategis.

BMKG memprakirakan kecepatan angin di perairan Selat Sunda, Laut Jawa, hingga Selat Bali berada pada kisaran 14–16 knot, dengan hembusan angin (gust) yang dapat mencapai 25–30 knot. Sementara itu, tinggi gelombang signifikan diperkirakan berada di rentang 1,2 hingga 1,6 meter, dengan potensi meningkat secara fluktuatif mengikuti dinamika atmosfer harian.

Dalam kondisi tersebut, sejumlah kapal penyeberangan yang beroperasi di Selat Sunda dilaporkan mengalami tantangan navigasi akibat gelombang dan angin kencang. Di antaranya KMP Rishel milik PT Surya Timur Lines dan KMP Dorothy milik Damai Lintas Bahari pada Jumat (23/1)Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa cuaca ekstrem dapat berdampak pada stabilitas pelayaran dan pengamanan muatan, sehingga kewaspadaan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan menjadi hal yang krusial bagi seluruh operator dan pengguna jasa.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa prakiraan BMKG menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan operasional penyeberangan. 

“Keselamatan adalah prioritas mutlak. ASDP tidak akan memaksakan operasional apabila kondisi cuaca berisiko. Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan bijak, memantau informasi cuaca terkini, serta tidak memaksakan diri menyeberang ketika kondisi tidak aman,” ujarnya.

Sebagai bagian dari langkah antisipatif, ASDP menyesuaikan pola operasional secara dinamis melalui koordinasi intensif dengan KSOP dan BPTD, termasuk penyesuaian jadwal hingga penundaan keberangkatan bila diperlukan. Di sisi darat, pengaturan arus lalu lintas di sekitar pelabuhan, optimalisasi kantong parkir, serta pengendalian kepadatan kendaraan terus diperkuat untuk menjaga keselamatan dan kelancaran layanan.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menambahkan bahwa perlindungan bagi pengguna jasa juga dilakukan melalui fleksibilitas layanan. 

“ASDP menerapkan kebijakan refund 25 persen dan reschedule 10 persen melalui Ferizy agar perjalanan dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca. Keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

ASDP mengajak masyarakat menjadikan informasi cuaca sebagai rujukan utama dalam merencanakan perjalanan. Informasi terkini mengenai jadwal dan kondisi operasional dapat diakses melalui Contact Center 021-191, www.ferizy.com, Instagram @asdp191, atau WhatsApp 0811-1021-191. Dengan kesiapsiagaan dan sinergi lintas pemangku kepentingan, ASDP berkomitmen menjaga layanan penyeberangan tetap aman, andal, dan berkelanjutan di tengah tantangan cuaca ekstrem. (Hms/Mdn)

24 Januari 2026

Bersatu Pulihkan Negeri: Latsitardus 2026 Hadirkan Aksi Nyata untuk Masyarakat Aceh Tamiang

     


REFORMASI-ID | Aceh - Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah, S.I.K., M.Si. menghadiri Upacara Pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Batalyon Infanteri Raider Khusus 111/Karma Bhakti. Upacara pembukaan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Aceh Tamiang selaku Inspektur Upacara.

Kegiatan Latsitardus 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan diikuti oleh Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Taruna TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara sebagai wujud integrasi dan sinergitas antar matra pertahanan dan keamanan negara.

Dalam pelaksanaan Latsitardus tahun ini, para taruna akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya melalui kegiatan kemanusiaan untuk mempercepat pembersihan dan pemulihan wilayah pascabanjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Aceh juga memberikan pengarahan khusus kepada Taruna Akademi Kepolisian. Kapolda menekankan agar para taruna senantiasa menjaga martabat dan nama baik institusi Polri, bersikap disiplin, serta tidak melakukan pelanggaran selama pelaksanaan kegiatan.

Kapolda Aceh juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki kekhususan melalui penerapan Qanun, sehingga seluruh taruna diminta untuk menghormati nilai-nilai kearifan lokal, norma adat, serta aturan yang berlaku, sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat dan daerah tempat mereka mengabdi.

Melalui pengarahan tersebut, diharapkan para taruna tidak hanya menjalankan tugas kemanusiaan secara profesional, tetapi juga mampu menunjukkan sikap yang santun, beretika, dan bertanggung jawab. Kehadiran Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah menjadi wujud dukungan penuh Polri dalam membentuk calon perwira yang berintegritas, berkarakter, serta memiliki kepekaan sosial dalam melayani masyarakat.

Danjen Akademi TNI Pimpin Upacara Pembukaan dan Pemberangkatan Satgastar Latsitardanus XLVI Tahun 2026

     


REFORMASI-ID| Semarang - Komandan Jenderal Akademi TNI, Letnan Jenderal TNI Sidharta Wisnu Graha, memimpin Upacara Pembukaan dan Pemberangkatan Satuan Tugas Taruna (Satgastar) Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLVI Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dermaga Samudera II, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jumat (17/1/2026).

Upacara ini menandai secara resmi dimulainya rangkaian kegiatan Latsitardanus XLVI Tahun 2026 sebagai wahana pembinaan dan penguatan integrasi antartaruna serta calon aparatur negara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Akademi Militer, Mayor Jenderal TNI Rano Tilaar, beserta para pejabat TNI dan instansi terkait.

Satgastar Latsitardanus XLVI Tahun 2026 terdiri atas taruna Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol), serta perwakilan dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN).

Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara XLVI Tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk jiwa kepemimpinan, memperkuat semangat kebangsaan, serta meningkatkan kepedulian sosial para taruna dan peserta didik melalui pengabdian langsung kepada masyarakat.

Melalui Latsitardanus, diharapkan para peserta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pendidikan, sekaligus menumbuhkan sinergi lintas matra dan lembaga sebagai bekal dalam pengabdian kepada bangsa dan negara di masa mendatang.

Dukung Mudik Aman, Jasa Raharja Survey Kesiapan Operasi Ketupat 2026 di DIY dan Jawa Tengah

     
REFORMASI-ID 🇮🇩| Yogyakarta, 23 Januari 2026 - Jasa Raharja ikut serta melakukan peninjauan pintu tol interchange purwomartani - sleman dan progres pembangunan Tol Yogyakarta-
Bawen Seksi 6 yang diproyeksikan sebagai tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Idulfitri 2026. Peninjauan jalur ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Ketupat 2026 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

 Kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Jasa Raharja sebagai BUMN di bawah ekosistem Danantara Indonesia dalam mendukung keselamatan transportasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain dihadiri oleh Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, peninjauan
diikuti oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus
Suryonugroho, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan lrjen Pol.(Purn) Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., serta Direktur Utama
PT Jasa Marga Rivan A. Purwantono. Rombongan meninjau kesiapan fisik ruas tol,
potensi pengoperasian fungsional, serta koordinasi pengaturan lalu lintas selama
periode mudik dan balik Lebaran 2026.

Kakorlantas Polri lrjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa
pengoperasian tol fungsional Yogyakarta-Bawen disambut positif sebagai bagian dari
strategi pengelolaan arus mudik dan balik. Tol ini berperan sebagai pemecah
bangkitan arus kendaraan dari arah Jakarta dan Semarang menuju Solo dan
Yogyakarta, sehingga arus lalu lintas dapat terbagi antara jalan tol dan jalan arteri.

"Korlantas Polri menyiapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas, mulai dari alih
arus, penerapan one way, hingga contraflow apabila diperlukan. Seluruh langkah
tersebut akan ditetapkan berdasarkan pemantauan arus lalu lintas secara real time
dengan evaluasi data jam per jam," ujar Agus.

Saat ini, progres pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 telah mencapai
sekitar 90 persen dan dipastikan siap difungsionalkan pada periode Idulfitri 2026,
dengan perhatian utama pada pengaturan lalu lintas di titik keluar Ambarawa yang
terhubung langsung dengan jalan arteri. 

Pengoperasian fungsional akan
memperhatikan pemenuhan standar keselamatan jalan, seperti ketersediaan
perambuan dan penerangan jalan. Apabila penerangan belum sepenuhnya memadai,
pengoperasian dapat diberlakukan pada waktu tertentu guna menjaga keselamatan
pengguna jalan.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyatakan dukungan penuh
terhadap pengoperasian tol fungsional dan penerapan rekayasa lalu lintas selama
Idulfitri 2026 sebagai bagian dari Operasi Ketupat.

"Sebagai penyelenggara perlindungan dasar bagi korban kecelakaan, Jasa Raharja
mendukung penuh langkah strategis lintas instansi ini untuk meningkatkan
keselamatan transportasi nasional. Kolaborasi yang solid diharapkan dapat
menurunkan angka kecelakaan serta menekan fatalitas korban selama periode
Idulfitri. Hal ini merupakan wujud negara hadir dalam memberikan pelayanan publik
yang melayani sepenuh hati dan berorientasi pada pelayanan prima," ujar Awaluddin.

Melalui sinergi dalam Operasi Ketupat 2026, Jasa Raharja berharap pengoperasian
Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat dalam mewujudkan arus mudik dan balik Idulfitri 2026 yang aman, lancar, dan berkeselamatan.





Korban Banjir Perum Natura Sukamekar Tuntut Developer Tanggung Jawab

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Warga Perum Grand Natura, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban banjir meminta pihak developer tanggung jawab. Sabtu, 24 Januari 2026.

Banjir yang terjadi sejak Jum'at, 23 Januari 2026 hingga kini belum juga surut, sampai saat ini ketinggian banjir mencapai 2 meter.

Warga menilai banjir terjadi akibat luapan air dari sungai kecil yang berada dibelakang perumahan tersebut.

I Nyoman salah satu warga mengatakan bahwa pihak developer dari awal pembangunan rumah tidak membuat drainase sesuai SOP dan tanggul untuk menahan luapan air.

"Kami menilai developer tidak bertanggungjawab atas pembangunan Perumahan Grand Natura, karena drainase tidak sesuai standart dan developer berjanji akan memperbaiki selesai proyek, tapi sampai saat ini semua itu diabaikan," ujarnya.

Bukan itu saja, sambungnya, banjir yang sudah terjadi sejak 7 tahun lalu tidak ada tindakan untuk mengantisipasi dari pihak developer.

"Seharusnya developer membuat tanggul penahan air, sesuai dengan permintaan warga, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan ataupun pencegahan," tegasnya.

"Developer tau dibelakang rumah kami ada aliran sungai kecil yang kapan waktu bisa meluap," jelasnya.

Sedangkan, paparnya, Dataran perumahan setara dengan elevasi sungai/kali bahkan dibawah jalan utama, ini yang menjadi penyebab utama Perumahan Grand Natura dihadang banjir terus menerus.

"Kami menginginkan adanya perhatian khusus dari developer maupun pihak Desa Sukamekar untuk sama-sama cari solusi. Karena bagaimanapun pihak Desa Sukamekar juga yang memberi izin developer untuk membangun perumahan didaerah rawan banjir," pungkasnya.

(Red)

Bersatu Pulihkan Sumatra, Taruna Akpol Dikerahkan ke Aceh Tamiang, Hadirkan Aksi Nyata Pascabencana

     


REFORMASI-ID| Aceh - Polri mengerahkan 169 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dalam Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) Tahun 2026 untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kehadiran para taruna menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, sekaligus penguatan peran Polri dalam misi kemanusiaan dalam operasi Aman Nusa 2.

Pembukaan Latsitardus 2026 dilaksanakan di Yonif Raider Khusus 111/Karma Bhakti, diterima langsung Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forkopimda, serta dibuka langsung oleh Bupati Aceh Tamiang selaku Inspektur Upacara.

Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI dan diikuti secara terpadu oleh Taruna Akpol, Taruna TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, sebagai bentuk integrasi, soliditas, dan sinergitas lintas matra pertahanan dan keamanan negara dalam melayani masyarakat.

Para taruna langsung diterjunkan ke wilayah terdampak bencana untuk melaksanakan misi kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat di empat kecamatan sasaran, yakni Karang Baru, Rantau, Kuala Simpang, dan Sekerak.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa kehadiran taruna bukan sekadar latihan, tetapi menjadi media pembentukan karakter pengabdian sejak dini.

“Latsitardus ini bukan hanya membangun keterampilan teknis, tetapi membentuk empati, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian. Taruna harus hadir sebagai solusi, bekerja tulus, disiplin, serta menjaga marwah Polri di tengah masyarakat. Inilah wujud nyata Polri Presisi yang humanis dan berorientasi pada pelayanan,” tegas Kapolda Aceh.

Kapolda juga menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan penerapan Qanun di Aceh, agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan harmonis, beretika, dan menjunjung tinggi norma adat serta budaya setempat.

Dalam misi kemanusiaan ini, 169 Taruna Akpol dibagi ke dalam empat sub-satgas dan melaksanakan program fisik dan nonfisik secara terpadu.

Sasaran Fisik
1. Normalisasi jalan, meliputi pembersihan material banjir dan longsor serta perbaikan badan jalan yang amblas.
2. Peningkatan akses desa, melalui perbaikan jalan lingkungan dan jembatan antar-kampung.
3. Pembersihan permukiman warga, dari sisa material kayu dan lumpur dengan dukungan alat berat.
4. Bantuan rekonstruksi, rumah warga, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum yang rusak.

Sasaran Nonfisik
1. Trauma healing dan dukungan psikososial bagi korban bencana.
2. Pengelolaan dapur umum, disertai edukasi gizi bagi masyarakat.
3. Pelayanan kesehatan dan penyuluhan sanitasi, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi air bersih sederhana, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
4. Edukasi bagi anak-anak, guna menjaga semangat belajar dan pemulihan psikologis pascabencana.

Seluruh rangkaian kegiatan ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap peran Polri sebagai institusi yang adaptif, responsif, dan humanis.

Kehadiran Polri melalui pengerahan Taruna Akpol dalam Latsitardus 2026 menjadi manifestasi semangat Polri dalam pengabdian bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir memulihkan, melayani, dan menguatkan harapan masyarakat di tengah bencana.

Yayasan Siger Buka-bukaan Soal Progres Izin Operasional dan Transparansi Dana Hibah

     

REFORMASI-ID  | LAMPUNG - Yayasan Siger Prakarsa Bunda akhirnya angkat bicara merespons berbagai spekulasi dan opini liar yang berkembang di publik belakangan ini. Dua isu krusial menjadi sorotan utama: legalitas operasional SMA Siger 1 dan 2, serta transparansi penggunaan dana hibah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Melalui keterangan resminya, Sabtu (24/1/2026), Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda, Dr. Khaidarmansyah, S.H., M.Pd., menegaskan bahwa pihaknya senantiasa taat prosedur dan akuntabel. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang simpang siur agar tidak menyesatkan masyarakat.

Menepis anggapan bahwa yayasan tidak proaktif atau "mangkrak" dalam mengurus perizinan, Khaidarmansyah membeberkan fakta kronologis. Ia memastikan berkas usulan izin operasional untuk kedua sekolah tersebut telah diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung pada Desember 2025 lalu.

"Tidak berhenti di situ, pada awal Januari 2026, kami juga telah menyampaikan usulan izin dengan kelengkapan berkas serupa kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung," tegasnya.

Langkah administratif ini menjadi bukti keseriusan yayasan memformalkan status sekolah agar terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan target penyelesaian sebelum pendaftaran ujian tahun pelajaran 2028-2029.

Terkait fasilitas belajar yang menggunakan gedung SMPN 38 dan SMPN 44 Bandar Lampung, Khaidarmansyah menegaskan legalitasnya. Penggunaan aset ini didasari Naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 104/NPP/HK/2025 dan 0002/08/YP-SIPRABU/VIII/2025 atas persetujuan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana.
Luruskan Isu Dana Hibah: Rp350 Juta, Bukan Rp700 Juta
Selain masalah perizinan, Yayasan Siger juga menyoroti gunjingan mengenai dana hibah Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 yang dinilai menyudutkan. Isu yang beredar menyebut yayasan menerima dana hingga Rp700 juta.

"Itu tidak benar. Yayasan hanya menerima dana hibah sebesar Rp350 juta yang disalurkan langsung melalui rekening bank atas nama yayasan. Penggunaannya transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan hingga realisasi," jelas Khaidarmansyah.

Dana tersebut, lanjut dia, dialokasikan secara ketat untuk dua pos utama: biaya operasional (ATK, ekstrakurikuler, buku pelajaran, pencetakan rapor) dan biaya personal (gaji kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan).

"Penggunaan dana hibah 2025 ini bahkan direalisasikan untuk membiayai operasional dan gaji guru hingga Juni 2026 (akhir tahun pelajaran 2025-2026). Hak-hak guru kami berikan secara proporsional dan lunas, meski kami yayasan non-profit," tambahnya.

Pernyataan ini sekaligus menjawab tudingan Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, yang sebelumnya disejumlah media menyebut Pemkot "main mata" terkait anggaran 2025 karena dianggap minim pengawasan. Yayasan memastikan laporan pertanggungjawaban disusun secara jelas sesuai regulasi.

Misi Penyelamatan "Anak Tidak Sekolah" (ATS)
Di balik polemik administrasi dan anggaran, Khaidarmansyah mengingatkan kembali tujuan utama pendirian sekolah ini. Yayasan bergerak berdasarkan data literasi pendidikan yang mengkhawatirkan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen.
Tercatat, ada 1.729 siswa di Kota Bandar Lampung yang masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS)—lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA.

"Latar belakang hadirnya SMA Siger adalah data tersebut. Kami hadir untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas, khususnya bagi keluarga tidak mampu agar angka putus sekolah ini bisa ditekan," ujarnya.

Analisa yayasan terbukti valid dengan antusiasme masyarakat. Saat ini, tercatat 100 siswa baru dari keluarga prasejahtera telah tertampung di dua SMA Siger.

"Dukungan pun sebenarnya sudah mengalir dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada Juli 2025 lalu. Beliau menegaskan infrastruktur pendidikan semacam ini sangat dibutuhkan. Jadi, ini adalah upaya bersama menyelamatkan pendidikan anak-anak kita," pungkasnya. (*)

Babinsa Koramil 04/Jati Asih Gelar Patroli Wilayah Gunakan Kendaraan Maung

     
REFORMASI-ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi 23/01/2026 Dalam rangka menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif, Babinsa Koramil 04/Jati Asih melaksanakan patroli wilayah menggunakan kendaraan taktis Maung. 

Patroli ini dilaksanakan dengan menyusuri wilayah binaan Koramil 04/Jati Asih bersama unsur Komponen Cadangan (Komduk) serta Patroli Siskamling. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas dan lingkungan permukiman warga di wilayah Kota Bekasi.

Pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan Maung bertujuan untuk meningkatkan mobilitas personel dalam menjangkau wilayah yang lebih luas serta memberikan efek cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan. Kehadiran aparat teritorial bersama unsur masyarakat ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi warga.

Danramil 04/Jati Asih Mayor Inf Sanusi Deski dalam keterangannya menyampaikan bahwa patroli wilayah ini merupakan bagian dari upaya preventif dan bentuk sinergitas antara TNI dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Melalui patroli bersama ini, kami ingin memastikan situasi wilayah tetap kondusif serta mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Dengan adanya patroli wilayah menggunakan kendaraan Maung ini, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis di wilayah Kota Bekasi, khususnya di wilayah binaan Koramil 04/Jati Asih. (Kodim) 

23 Januari 2026

Lewat Buku, Wakapolri Titipkan Pesan Penting Pemberantasan TPPA–PPO kepada 5 Calon Atase dan Staf Teknis Polri

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menyampaikan pesan strategis pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Perlindungan Perempuan dan Anak (TPPA–PPO) kepada lima calon Atase Kepolisian Republik Indonesia (Atpol RI) dan staf teknis Polri melalui penyerahan buku “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO: Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital”.

Pesan penting tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembekalan Bagi Calon Atase Kepolisian RI dan Staf Teknis Polri T.A. 2026 yang dilaksanakan pada Jumat, 23 Januari 2026, pukul 10.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Ruang Kerja Wakapolri, Lantai 2 Gedung Utama Mabes Polri.

Adapun lima personel Polri yang mengikuti pembekalan dan akan melaksanakan penugasan sebagai Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri di luar negeri adalah:
1. Kombes Pol Sofyan Arief, S.I.K. — Atase Kepolisian RI di Berlin, Jerman
2. Kombes Pol M. Sandhi Satyatama, S.H., S.I.K., M.S.C.S. — Atase Kepolisian RI di Ankara, Turki
3. Kombes Pol I Nengah Adi Putra, S.I.K. — Atase Kepolisian RI di Manila, Filipina
4. AKBP Taufik Noor Isya, S.I.K. — Staf Teknis Polri di Kuala Lumpur, Malaysia
5. AKP Louis Stefanus Gregory Kaunang, S.I.K., M.Si. — Staf Teknis Polri di Kuching, Malaysia

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa TPPA–PPO merupakan kejahatan kemanusiaan lintas negara yang terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi digital, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan menjadi korban. Oleh karena itu, para atase dan staf teknis diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pencegahan, penindakan, perlindungan korban, serta penguatan kerja sama internasional.

“Melalui buku ini, saya menitipkan pesan penting agar pemberantasan TPPA dan PPO menjadi prioritas utama dalam setiap penugasan. Ini adalah amanah kemanusiaan sekaligus tanggung jawab moral dan institusional Polri,” tegas Wakapolri.

Wakapolri juga menekankan bahwa para calon atase dan staf teknis merupakan representasi kehormatan Polri di kancah internasional, sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsi intelijen, diplomasi kepolisian, serta kehumasan, sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan diaspora Indonesia di negara penugasan.

Kegiatan pembekalan ini turut dihadiri oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H. dan Kabagwakinter Rokersin Divhubinter Polri Kombes Pol Andiko Wicaksono, S.I.K.

Buku “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO: Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital” ditulis bersama oleh:
• Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.
• Komjen Pol. (Purn.) Drs. I Ketut Suardana, M.Si.
• Direktur Tindak Pidana PPA–PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si.

Karya ini diharapkan menjadi rujukan akademis, praktis, dan kebijakan bagi aparat penegak hukum, akademisi, serta pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan TPPA–PPO di era digital.

Kemendikdasmen Paparkan Program Prioritas 2026, Fokuskan Anggaran Rp52,12 Triliun untuk Pendidikan Bermutu

     
REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta,  21 Januari 2026* — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan rencana program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp52,12 triliun. Pemaparan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1).
 
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi X DPR RI atas komitmen, dukungan, dan pengawalan yang telah diberikan, sehingga program-program prioritas Kemendikdasmen memperoleh keberpihakan penganggaran,” ujar Mendikdasmen.
 
Untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua pada TA 2026, Kemendikdasmen menetapkan sejumlah program prioritas. Di antaranya Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan target 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, Digitalisasi Pembelajaran akan menyasar 288.865 satuan pendidikan melalui pendampingan pemanfaatan perangkat pembelajaran yang telah disalurkan serta penyusunan konten digital.
 
Pada aspek pemerataan akses, Program Indonesia Pintar (PIP) diperluas hingga jenjang PAUD dengan sasaran 19,48 juta peserta didik dari keluarga kurang mampu, sementara penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menyasar 191.697 anak. Pada 2026, Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga akan dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP.
 
Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan juga menjadi fokus utama. Kemendikdasmen menargetkan pelatihan bagi 119.888 guru dan tenaga kependidikan, mencakup pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, STEM, Bahasa Inggris, literasi dan numerasi, serta kepemimpinan sekolah. Pendidikan Profesi Guru (PPG) menargetkan 41.692 guru agar dapat memperoleh sertifikat profesi, sementara Program Peningkatan Kualifikasi Guru S1/D4 secara berkelanjutan akan menyasar 150 ribu guru. Sebagai bentuk penghargaan dan peningkatan kesejahteraan, insentif guru non-ASN akan dinaikkan menjadi Rp400 ribu per orang per bulan dengan sasaran 798.905 guru.
 
Penguatan karakter peserta didik dilaksanakan melalui kampanye Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), layanan penguatan karakter budaya belajar aman dan nyaman, pelibatan murid melalui Gerakan Rukun Sama Teman, serta penguatan layanan inklusivitas di satuan pendidikan. Program ini melibatkan catur pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.
 
Di bidang kebahasaan dan literasi, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi bahasa daerah bagi 7.755 orang sebagai upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa daerah. Selain itu, pencetakan dan pengiriman buku bacaan bermutu akan menyasar 27.627 satuan pendidikan jenjang SD dan SMP.
 
Untuk tahun 2026, Kemendikdasmen juga akan melaksanakan sejumlah direktif baru dari Presiden Republik Indonesia. Di antaranya penambahan sasaran Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan sebanyak 60.000 satuan pendidikan yang pendanaannya akan diusulkan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Digitalisasi pembelajaran juga akan diperkuat melalui penambahan tiga papan interaktif digital (PID) per satuan pendidikan yang pendanaannya diusulkan melalui ABT.
 
Sejalan dengan arahan Presiden agar siswa memperkuat kemampuan menulis, pemerintah akan memberikan bantuan pembelian buku tulis dan alat tulis bagi peserta didik kelas awal sekolah dasar (kelas 1, 2, dan 3 SD). Selain itu, pengembangan sekolah terintegrasi direncanakan dibangun di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, dengan sistem pembelajaran berkelanjutan antarjenjang untuk mencetak lulusan yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing.
 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi Kemendikdasmen atas capaian Kemendikdasmen pada tahun anggaran 2025. “Ini menunjukkan upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana amanat undang-undang itu semakin meningkat di tahun 2025, dan semoga akan meningkat lagi di tahun 2026,” ucapnya.
 
Selain itu, ia juga menyatakan dukungan atas arahan direktif Presiden untuk TA 2026. “Ini menjadi tanggung jawab kita juga. Komisi X punya _concern_ terhadap ini, supaya kami juga bisa mendapatkan banyak informasi nanti bagaimana upaya dan langkah-langkah yang bisa dikolaborasikan,” tambahnya.
 
Melalui perencanaan program prioritas dan pengelolaan anggaran yang terarah, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses, meningkatkan mutu, serta memperkuat karakter peserta didik di seluruh Indonesia. Sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan pendidikan memberikan dampak nyata bagi seluruh anak Indonesia.
 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Babinsa Jajaran Kodim 0507/Bekasi Bergerak Bantu Evakuasi Warga Yang Terdampak Banjir

     

REFORMASI-ID 🇮🇩 | Kodam Jaya - Kota Bekasi – 23/01/2026 Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bekasi selama lebih dari satu hari mengakibatkan luapan kali dan menimbulkan genangan air di sejumlah wilayah permukiman. Menyikapi kondisi tersebut, Babinsa jajaran Kodim 0507/Bekasi turun langsung membantu warga serta melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak banjir.

Wilayah yang terdampak banjir di antaranya Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Bintara Jaya,Kelurahan Kalibaru serta Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Genangan air yang cukup tinggi menghambat aktivitas warga dan memaksa sebagian masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Babinsa bersama unsur Polri,BPBD serta unsur terkait lainya bergerak cepat mengevakuasi warga, terutama lansia, anak-anak, dan warga yang membutuhkan pertolongan khusus. Selain itu, Babinsa juga membantu mengamankan barang-barang berharga milik warga serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan debit air.

Komandan Kodim 0507/Bekasi Kolonel Arm Krisrantau Hermawan, S.H ., M.I.Pol menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata kehadiran TNI, khususnya personel Babinsa Kodim 0507/Bekasi, dalam membantu mengevakuasi warga yang terdampak banjir akibat hujan yang mengguyur Kota Bekasi lebih dari satu hari.

“Langkah ini adalah bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat. Kami hadir untuk membantu mengevakuasi warga yang terdampak banjir dan memastikan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Dandim juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanganan banjir serta membantu warga hingga kondisi kembali normal.

Diharapkan dengan adanya sinergi antara aparat dan masyarakat, penanganan banjir dapat berjalan lebih cepat dan situasi segera kembali normal. 
(Kodim 0507/Bekasi)




Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” Versi Bahasa Inggris Hadir di WEF Swiss 2026, Perkuat Diplomasi Presiden

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Buku Rasa Bhayangkara Nusantara karya bersama Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan resmi diperkenalkan di ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai bagian dari penguatan diplomasi Indonesia di panggung global.

Buku versi Bahasa Inggris ini memuat 80 menu pilihan khas Indonesia yang dikembangkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada komunitas internasional.

“Saya menyerahkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara versi Bahasa Inggris kepada Bapak Stefanus Ade Hadiwidjaja, Managing Director, Investment, Danantara Indonesia, untuk ditampilkan di Paviliun Indonesia pada WEF Davos 2026 sebagai bagian dari showcase diplomasi MBG dan khazanah rasa Nusantara,” ujar Dirgayuza Setiawan.

Sebelum diperkenalkan di Davos, buku yang dalam versi bahasa Inggris-nya berjudul “Taste Of Nusantara 80 Bhayangkara Menu For Indonesia’s Free Nutricious Meal’s Program” ini juga telah diserahkan kepada Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, pada Selasa (20/1/2026) di London, sebagai langkah awal diplomasi kuliner dan ketahanan pangan Indonesia.

“Alhamdulillah, Mas Dirgayuza di tengah kesibukan lawatan bersama Presiden terus berikhtiar memperkenalkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara di tempat-tempat yang istimewa. Setelah sebelumnya diperkenalkan di Kedutaan Besar Indonesia di Inggris, kini buku versi Bahasa Inggris tersebut dapat diakses di WEF Davos, forum bergengsi dunia. Semoga buku ini menjadi media diplomasi Indonesia, sekaligus semakin mengenalkan keanekaragaman kuliner Nusantara serta program Astacita Presiden kepada dunia,” kata Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).

Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar dokumentasi menu, melainkan catatan pengabdian Polri dalam mendukung MBG, mulai dari aktivitas dapur SPPG Polri sejak dini hari hingga distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat. Buku ini dipandang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai simbol pendekatan baru membangun bangsa melalui perhatian nyata terhadap kesehatan dan gizi generasi masa depan.

Kehadiran buku ini di WEF Davos 2026 menegaskan komitmen Polri dalam mendukung diplomasi Presiden, memperkuat citra positif Indonesia, serta memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara di tingkat global.

22 Januari 2026

Antisipasi Perkembangan Situasi Wilayah, Koramil 03/Teluk Pucung Laksanakan Patroli Malam Bersama Komduk dan Komcad

     

REFORMASI-ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi 22/01/2026 Dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi keamanan di wilayah binaan, Koramil 03/Teluk Pucung melaksanakan patroli malam bersama unsur Komponen Pendukung (Komduk) dan Komponen Cadangan (Komcad). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan wilayah yang aman serta kondusif dari potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Patroli malam tersebut menyasar sejumlah titik rawan di wilayah binaan Koramil 03/Teluk Pucung. Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga memberikan imbauan kepada warga agar senantiasa waspada dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Danramil 03/Teluk Pucung, Mayor Inf Fatwanul, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan patroli malam ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Patroli malam ini adalah bentuk tanggung jawab kita semua untuk menjaga lingkungan yang aman dan nyaman dari gangguan kejahatan serta tindakan lainnya yang dapat menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar,” ujar Mayor Inf Fatwanul.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara TNI, Komduk, Komcad, dan masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan situasi wilayah yang tetap kondusif. Dengan adanya patroli rutin, diharapkan dapat meminimalisir potensi gangguan kamtibmas serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat di wilayah binaan Koramil 03/Teluk Pucung.

Kegiatan patroli malam berlangsung aman, tertib, dan mendapat respon positif dari masyarakat setempat yang merasa lebih tenang dengan kehadiran aparat di lingkungan mereka. (Kodim) 

"Polisi Penolong" Detasemen Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Diterjunkan di Titik Rawan Banjir dan Bantu Urai Kemacetan di Wilayah Jakarta

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Personel Detasemen Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan pengamanan "Strong Point" yang meliputi pengaturan arus lalu lintas (Gatur Lalin) dan patroli dialogis di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (22/01/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Kakorsabhara Baharkam Polri Irjend Pol Drs. M. H. Ritonga melalui Dirsamapta Brigjen Pol M. Ngajib untuk memastikan situasi Kamtibmas di titik-titik strategis Ibu Kota tetap aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat yang beraktivitas sejak pagi hari.

Sebanyak 31 personel dikerahkan khusus di wilayah Monas di bawah pimpinan Penanggung Jawab AKBP Trie Sis Biantoro, S.Pd., S.I.K., M.H. Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB dengan apel pengecekan personel guna memastikan kesiapan sebelum bergeser ke lokasi masing-masing.

Tiba di lokasi sekitar pukul 05.50 WIB, personel langsung menempati titik-titik rawan kepadatan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Selain Gatur Lalin, personel juga melaksanakan patroli dialogis dengan menyapa masyarakat dan memberikan imbauan agar tetap mematuhi peraturan serta menjaga ketertiban umum.

Meskipun situasi di kawasan Monas terpantau aman dan tidak ditemukan kejadian menonjol (Nihil), pelaksanaan tugas hari ini menghadapi tantangan cuaca. Hujan yang turun di sekitar lokasi sedikit menghambat mobilitas masyarakat, namun hal tersebut tidak menyurutkan kesiapsiagaan personel dalam menjaga keamanan.

Melalui kegiatan Strong Point ini, Detasemen Perintis Ditsamapta Baharkam Polri  berhasil menciptakan rasa aman bagi warga DKI Jakarta. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan ketenangan serta meminimalisir potensi gangguan keamanan di ruang publik.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di kawasan Monas dan sekitarnya dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali. Personel tetap bersiaga di lapangan sebagai wujud nyata semboyan "Siap Terlihat dan Bermanfaat".

Deteksi Dini Banjir, Personel Den Perintis Korsabhara Lakukan Monitoring Debit dan Ketinggian Air di Kali Ancol Jakarta Utara

     


REFORMASI-ID | Jakarta - 11 Personel SAR Den Perintis Korsabhara Baharkam Polri yang dipimpin Bripka Ruslan Kusuma melaksanakan kegiatan Patroli monitoring debit dan ketinggian muka air di Kali Ancol, Jakarta Utara, Rabu 21 Januari 2025. 

Kegiatan Ini Sebagai langkah deteksi dini untuk mengantisipasi potensi banjir. Upaya ini dilakukan guna memastikan perkembangan kondisi perairan terpantau secara berkala, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat apabila terjadi peningkatan debit air.

Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pengecekan langsung pada titik-titik pantau di sekitar aliran Kali Ancol, sekaligus mengamati indikasi kenaikan muka air yang berpotensi menimbulkan genangan atau luapan. Hasil monitoring dicatat sebagai bahan evaluasi dan pemetaan wilayah yang terindikasi rawan, sehingga personel mengetahui langkah yang perlu diambil serta arah pergerakan yang harus dilakukan ketika situasi darurat berkembang.

Selain pemantauan teknis, personel juga memastikan kesiapsiagaan peralatan dan koordinasi lapangan tetap berjalan, sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Monitoring rutin ini menjadi bentuk kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi peningkatan curah hujan, khususnya di wilayah pesisir dan bantaran sungai.

Melalui kegiatan deteksi dini ini, Den Perintis berkomitmen mendukung upaya pencegahan dan penanganan banjir secara cepat, terukur, dan tepat sasaran, demi menjaga keselamatan masyarakat serta meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan.

Tingkatkan Kemampuan Personel: Kapolda Lampung Ikuti Latihan Menembak Di Satbrimobda Lampung

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto mengikuti kegiatan latihan menembak di Lapangan Tembak Adhi Pradana, Satuan Brimob Polda Lampung pada Kamis (22/1/2026). 

Latihan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme personel Polri dalam penggunaan senjata api. 

Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan kesiapsiagaan dan kedisiplinan, terutama bagi jajaran Polda Lampung khususnya Satbrimob, guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan secara optimal dan terukur.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan bahwa latihan ini adalah persiapan awal untuk menunjang pelaksanaan tugas dilapangan, Latihan menembak hari ini bukan sekadar rutinitas, tetapi komitmen nyata dalam menjaga kemampuan teknis dan profesionalisme personel Polri, khususnya jajaran Satbrimob Polda Lampung. Kemampuan menembak yang tepat, cepat, dan akurat merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus terus diasah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta latihan. Di tengah dinamika tantangan kamtibmas yang semakin kompleks, kemampuan teknis dan kesiapsiagaan personel menjadi kunci dalam menjalankan tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Ucap Kapolda

“Dalam kegiatan ini, kami juga ingin menegaskan bahwa Polri senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul, disiplin, dan profesional. Mari kita terus tingkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan sinergi agar kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin kuat.” Ungkapnya. 

Kegiatan diikuti seluruh Pejabat Utama Polda Lampung dan personel Satbrimobda Lampung. Latihan menembak ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari program pembinaan dan peningkatan kemampuan personel Polda Lampung. (Mdn)

Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan, Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Nasional

     

REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keputusan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 20 Januari 2026 di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Menteri Pras kepada awak media.

Menteri Pras menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. “Di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ungkap Menteri Pras.

Menteri Pras juga menjelaskan bahwa dua bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas tersebut bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban berbagai usaha berbasis sumber daya alam, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.

Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia.

“Termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektare berada di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau,” ungkap Menteri Pras.

Lebih lanjut, Menteri Pras menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Hasil percepatan audit itu kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026, melalui konferensi video.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. “28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman” ujar Menteri Pras.

“Serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pras turut menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran yang bekerja di lapangan, serta kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah. Menteri Pras menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus konsisten dan berkomitmen menertibkan seluruh usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

“Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

(BPMI Setpres)