Media Reformasi Indonesia 🇮🇩

16 Desember 2025

Viral!!! Istri Kepala Desa Labuhan Ratu Aniaya Ibu Rumah Tangga, Dilaporkan ke Polisi

     

REFORMASI-ID | Lampung Timur – 16/12/2025.  Warga Desa Labuhan Ratu Lima, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, digemparkan oleh dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh istri seorang Kepala Desa (Kades) terhadap seorang ibu rumah tangga pada Minggu malam (14/12/2025). Korban berinisial BN (Ibu Rumah Tangga) disiram air cabai ke bagian wajah dan tubuhnya hingga mengalami luka bakar, iritasi, mata merah, dan trauma.

Kronologi Mencekam di Malam Hari
Peristiwa penganiayaan ini terjadi di rumah korban, Dusun Beringin RT/RW 001/001, Desa Labuhan Ratu Lima, sekitar pukul 21.00 WIB.

Menurut hasil investigasi di lapangan, insiden bermula saat korban, BN, keluar rumah untuk mengambil air guna membuat susu untuk anaknya. Di saat yang bersamaan, Kades Labuhan Ratu Lima, Toni, datang ke rumah korban untuk urusan dengan suami BN.
Tak berselang lama, istri Kades yang berinisial N tiba di lokasi bersama keluarganya. Tanpa mengucapkan salam atau basa-basi, N seketika langsung melakukan penyerangan.

"N seketika langsung menyiram muka Nova dengan air cabai berukuran botol Aqua 600 ml, mencambak rambut korban. Kulit panas rasa seperti terbakar, iritasi, mata merah dan pandangan kabur yang dirasakan BN,"  terang tim investigasi.

Korban BN mengungkapkan rasa terkejut dan ketakutannya. "Aku tidak mengetahui akar masalahnya, datang ke rumah tanpa berucap salam, langsung menyiram air cabai bagian muka dan badan, rasanya pandangan kabur, trauma dan penuh ketakutan," ungkap BN.

Kesaksian ini diperkuat oleh tetangga korban, Meli, yang menyatakan barang bukti botol air cabai masih berada di rumah BN. Laporan Polisi dan Desakan Penegakan Hukum atas tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh istri Kades tersebut, korban BN didampingi kuasa hukumnya langsung bergerak cepat. Pada Senin (15/12/2025), BN resmi membuat Laporan Polisi ke Polres Lampung Timur dengan nomor: LP/B/431/XII/2025/SPKT/Polres Lampung Timur/Polda Lampung.

Alicia, kuasa hukum korban, menyatakan keprihatinannya dan menyesalkan perbuatan istri pemimpin desa.

"Kami sangat menyayangkan dan prihatin atas tindakan N. Seharusnya Toni sebagai suami dan kepala desa mampu mencerminkan sikap pemimpin publik, memberikan contoh perilaku baik, dan mampu mendidik keluarganya sendiri. Kami memohon penegak hukum agar memberikan hukuman yang setimpal atas tindakannya. Jangan sampai kejadian semacam ini terulang kembali," tegas Alicia.

Tim investigasi TB Interpol turut meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini tanpa tebang pilih, demi menjamin keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. (*)

Wakapolri Dorong Perwira Polri Adaptif dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

     


REFORMASI-ID| Semarang - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia Polri sejalan dengan arah pembangunan nasional RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional.

Dalam konteks tersebut, tuntutan masyarakat Indonesia saat ini mengharuskan setiap perwira Polri hadir secara nyata, adaptif, dan responsif dalam menjawab berbagai persoalan di lapangan. Penegasan itu disampaikan pada Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Gelombang II T.A. 2025 Batalyon Pratistha Gunawisesa di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada 99 Perwira Remaja Polri lulusan SIPSS Tahun 2025, yang terdiri dari 73 Polisi Laki-laki (Polki) dan 26 Polisi Wanita (Polwan). Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras, disiplin, serta dedikasi para perwira dalam menjalani proses pendidikan, pelatihan, dan pembinaan.

“Hari ini saudara secara sah menyandang pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) dan siap mengemban tugas sebagai anggota Polri. Ini bukan sekadar kelulusan, tetapi awal dari tanggung jawab besar kepada masyarakat,” tegas Wakapolri.

Para perwira lulusan SIPSS selanjutnya akan ditempatkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta kebutuhan organisasi yang telah dipetakan sejak proses rekrutmen. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam menempatkan sumber daya manusia secara tepat agar mampu beradaptasi dengan dinamika dan tantangan tugas ke depan.

“Polri membutuhkan perwira yang adaptif, profesional, dan mampu hadir menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan proaktif,” ujarnya.

Penguatan kualitas SDM Polri menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap kinerja kepolisian. Perwira remaja SIPSS dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam dipandang sebagai modal strategis untuk menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan solutif.

Menutup kegiatan tersebut, Wakapolri menekankan pentingnya menjaga nama baik institusi, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, terus meningkatkan kompetensi diri, serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai bekal dalam menjalankan tugas kepolisian.

“Setiap perilaku anggota Polri adalah cerminan institusi dan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik. Jadilah Bhayangkara sejati yang mengabdi dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab demi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

15 Desember 2025

Gunakan Jembatan Sling Baja, Brimob Polda Aceh Bantu Salurkan Bantuan Logistik Untuk Masyarakat

     


REFORMASI-ID| Bireun - Personel SAR Satuan Brimob Polda Aceh membantu menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana di Desa Kubu, Bireuen, dengan menggunakan jembatan Sling Baja.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S. I. K, dalam keterangannya, Senin, 15 Desember 2025, menyebutkan, bantuan yang disalurkan melalui jembatan Sling Baja  berupa  bahan makanan dan selimut.

Bahan makan yang disalurkan antara lain 20 kantong pakaian, beras 50 kg sebanyak 30 karung, 10 papan telur dan 50 dus mie instan. Sedangkan bantuan selimut berjumlah 2 karung, ujar Kabid Humas 

Kabid Humas berharap dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat di daerah terdampak di Desa Kubu dapat terbantu dan dapat merasakan langsung manfaat dari bantuan tersebut tutup Kabid Humas.

Sinergitas TNI Polri dan Masyarakat Bangun Jembatan Darurat di Aceh Singkil

     


REFORMASI-ID| Aceh - Kepolisian Daerah Aceh melalui personel Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Aceh bersama personel Kodim Aceh Singkil, Polres Aceh Singkil, serta masyarakat setempat melaksanakan kegiatan pembuatan jembatan darurat di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Senin (15/12/2025).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K. menjelaskan bahwa pembangunan jembatan darurat tersebut dilakukan sebagai respons cepat terhadap kondisi infrastruktur yang rusak, guna memastikan kembali kelancaran akses transportasi dan aktivitas masyarakat setempat.

“Pembuatan jembatan darurat ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar mobilitas dan roda perekonomian dapat kembali berjalan, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara melalui sinergi TNI–Polri dan masyarakat dalam penanganan dampak bencana maupun kondisi darurat,” ujar Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin oleh Komandan Peleton V Kompi 2 Batalyon C Pelopor, Bripka Muzlian, dengan melibatkan berbagai unsur terkait serta partisipasi aktif warga setempat.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI–Polri dengan rakyat, khususnya dalam membantu masyarakat di wilayah yang terdampak keterbatasan sarana dan prasarana.

“Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kami mengapresiasi peran aktif seluruh pihak, terutama masyarakat yang turut bergotong royong dalam pembangunan jembatan darurat ini,” tambahnya.

Polda Aceh berkomitmen untuk terus hadir dan berperan aktif dalam setiap upaya kemanusiaan, serta mendukung percepatan pemulihan kondisi masyarakat melalui kerja sama dan sinergi dengan seluruh elemen."tutup Joko."

Polri Kembali Saluran 2,1 Ton Bantuan Logistik Ke Aceh Tengah

     


REFORMASI-ID| Aceh - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Baharkam Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam penanganan bencana alam di Aceh. Sebanyak 2,1 ton bantuan logistik bencana kembali diberangkatkan menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah, Senin (15/12/2025).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K. menjelaskan bahwa proses pencatatan, pengamanan, dan pendistribusian bantuan tersebut dilaksanakan oleh personel Liaison Officer (LO) Polda Aceh Posko Bencana Bandara Kualanamu, bekerja sama dengan Posko Sumatera Utara sebagai penanggung jawab pengamanan dan distribusi logistik di Bandara Kualanamu.

“Bantuan logistik dari Baharkam Polri ini diberangkatkan menggunakan pesawat Polri jenis Poker melalui Terminal Kargo Bandara Kualanamu dan ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Aceh Tengah,” ujar Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Bantuan dengan total berat 2.193 kilogram tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan darurat, meliputi bahan pangan, keperluan bayi, obat-obatan, perlengkapan mandi, pakaian, alat kebersihan, hingga dukungan kelistrikan berupa genset portable. Seluruh barang telah melalui proses pendataan dan pengecekan untuk memastikan kelayakan serta ketepatan sasaran distribusi.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Aceh menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam pendistribusian bantuan ini merupakan bagian dari tugas kemanusiaan Polri dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Kami memastikan seluruh proses pengantaran berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Sinergi antara Polda Aceh, Posko Sumut, dan seluruh unsur terkait menjadi kunci kelancaran distribusi bantuan ini,” tambahnya.

Kegiatan pengiriman bantuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Terminal Kargo Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara.

Di akhir keterangannya, Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi dampak bencana alam, serta mendoakan agar kondisi masyarakat Aceh yang terdampak segera pulih.

Bhabinkamtibmas Medan Satria Hadiri Kegiatan Takhtim Qur’an di Pondok Ungu

     

REFORMASI-ID | Bekasi Kota – Dalam rangka mempererat silaturahmi serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, Bhabinkamtibmas Kelurahan Medansatria Polsek Medan Satria menghadiri kegiatan Takhtim Qur’an yang berlangsung di kediaman H. A. Sunardi, Pondok Ungu RT 01/01, Kelurahan Medansatria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Senin malam (15/12/2025).

Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, di antaranya KH. Jama Sari, MM, Ustadz Umar Syarifudin, S.Pdi, Ustadz H. Mujahid, Ustadz Umarudin, Ketua RW 01 Samsurih, serta Ketua RT 01/01 Alim. Hadir pula Babinsa Kelurahan Medansatria Serka M. R. Syarif sebagai bentuk sinergitas TNI-Polri di wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Medansatria Aipda Madaris menyampaikan imbauan kamtibmas kepada warga yang hadir agar senantiasa waspada terhadap potensi gangguan keamanan seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), serta kenakalan remaja, termasuk tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ditemukan potensi gangguan kamtibmas.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan Takhtim Qur’an berjalan dengan lancar hingga selesai sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan antara aparat keamanan dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan religius.

Kapolri Hadiri Rakor Lintas Sektoral, Sinergisitas Stakeholder Kunci Pelayanan Nataru

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait dengan kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam rakor lintas sektoral tersebut, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh stakeholder. Menurutnya, hal tersebut adalah kunci untuk memberikan pelayanan dan pengamanan yang optimal terhadap masyarakat saat merayakan Nataru.

"Tentunya sinergisitas adalah kunci. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru ini adalah keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kita minta kita terus bekerja sama bersatu padu dari pusat dan daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik," kata Sigit saat memberikan sambutan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Lebih dalam, Sigit menegaskan bahwa, personel kepolisian akan dikerahkan di titik-titik yang memiliki kerawanan saat terjadinya potensi pergerakan masyarakat ketika Nataru. Anggota Polri bakal dipastikan siap memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik untuk warga.

Khususnya, kata Sigit di wilayah yang berpotensi maupun sudah terjadi bencana, seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Diperlukan kesiapan khusus untuk penanganan pelayanan dan pengamanan di wilayah tersebut.

"Harus dalam kondisi betul-betul siap dan bila perlu memang ada cadangan yang harus disiapkan karena memang kebutuhannya juga pasti akan meningkat dibandingkan dengan hari biasa dan khusus bagi wilayah-wilayah yang akan atau memiliki potensi terdampak bencana, tolong sekali lagi tolong belajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang ada di Sumatera. Rekan-rekan bisa mempersiapkan dengan jauh lebih baik," papar Sigit.

Untuk memastikan pengamanan dan pelayanan, Sigit menuturkan, Polri melaksanakan Operasi Lilin 2025 yang bersinergi dengan TNI, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan terpusat itu digelar selama 14 hari, mulai dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, 77.637 dari personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI dan 55.289 dari seluruh stakeholder terkait mulai dari Pol PP, Perhubungan, Linmas, Dinkes, Pramuka, Senkom, Pertamina, Ormas, Orari, Basarnas, Jasa Raharja, PLN, ASDP/APDEL dan Organda, Angkasa Pura, Pelindo, Damkar dan tentunya seluruh kementerian terkait lainnya," ujar Sigit.

Dalam operasi lilin ini, Polri membuat posko pengamanan, pelayanan dan terpadu. Pada tahun ini terdapat 44.436 objek pengamanan yang terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek perayaan.

"Pospam yang biasanya kita bangun kita siapkan di lokasi-lokasi ibadah, tempat wisata untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar mulai dari patroli, kemudian kunjungan ke lokasi wisata, dan sebagainya," ucap Sigit.

Lalu, terdapat 763 pos pelayanan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi pengendara. Lokasinya ada di wilayah-wilayah arteri khususnya bagi para pengguna jalan yang melaksanakan mudik atau balik.

"Termasuk juga ada layanan kesehatan, kemudian kegiatan tekayasa yang dibutuhkan apabila memang terjadi peristiwa-peristiwa yang membutuhkan rekayasa, kemudian yang paling penting adalah ada 333 pos terpadu yang tadi sepintas disampaikan oleh Bapak Menko PMK, ini adalah tempat pusat komando dan kendali operasi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait," tutur Sigit.

Sigit juga telah meminta kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk terus memantau ramalan cuaca dan imbauan dari BMKG ketika massa Nataru berlangsung. Apalagi saat musim libur panjang akhir tahun di lokasi wisata favorit masyarakat.

"Kemudian objek wisata ini juga menjadi atensi kita, sehingga kemudian rekan-rekan betul-betul harus terus bekerja sama memonitor BMKG dan kemudian menginformasikan dan bila perlu memberikan larangan kalau memang di tempat-tempat tersebut terjadi kerawanan, kerja sama dengan pemerintah daerah, kerja sama dengan stakeholder terkait," kata Sigit.

Rapat linta sektoral ini juga membahas soal kesiapan penerapan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik Nataru. Polri sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalin. (*)

Rayakan Natal Bersama Warga Terdampak Bencana, Polri Hadir di Dua Gereja HKBP Tapanuli Utara

     


REFORMASI-ID| Taput - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar kegiatan Natal Bersama Polri dan Keluarga Korban Bencana Alam di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai wujud kepedulian dan empati kepada masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gereja HKBP Lobu Pining dan Gereja HKBP Sibalanga, serta dihadiri oleh jajaran pejabat kepolisian dan masyarakat setempat.

Acara Natal bersama ini dihadiri oleh Personel Polda Sumatra Utara, personel Polres Tapanuli Utara, serta personel Polsek Adiankonting, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak bencana. Suasana ibadah Natal berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, menjadi momentum penguatan solidaritas antara Polri dan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polri juga menyalurkan bingkisan Natal kepada anak-anak yang terdampak bencana tanah longsor di Desa Dolok Nauli dan Desa Sibalanga. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan semangat dan sukacita Natal bagi anak-anak serta keluarga yang tengah menghadapi masa pemulihan pascabencana.

Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya pada saat-saat sulit.

“Pelaksanaan Natal bersama ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Kami ingin berbagi sukacita Natal sekaligus memberikan dukungan moril kepada keluarga dan anak-anak yang terdampak bencana alam di Tapanuli Utara,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan bahwa Polri tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.

“Melalui kegiatan ini, Polri berharap dapat meringankan beban masyarakat serta mempererat hubungan emosional antara Polri dan warga. Semangat kebersamaan dan gotong royong inilah yang terus kami jaga,” tambahnya.

Masyarakat setempat menyambut positif kegiatan Natal bersama dan pembagian bingkisan tersebut. Kehadiran Polri dinilai memberikan rasa aman, penguatan mental, serta harapan baru bagi warga, khususnya anak-anak, dalam menyambut perayaan Natal dan proses pemulihan pascabencana.

Dinobatkan sebagai Badan Publik Terbaik Nasional, Polri Sabet Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 2025

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen kuat Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat.

Dalam penilaian Monev KIP 2025, Polri memperoleh predikat Informatif dengan nilai 98,90, yang merupakan nilai hampir sempurna dan tertinggi pada kategori Lembaga Negara Non Kementerian (LNNK). Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai peringkat pertama, mengungguli berbagai lembaga negara lainnya.

Atas capaian tersebut, Polri berhak menerima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada badan publik terbaik secara nasional. Penghargaan ini diberikan setelah Polri dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari pengumuman dan penyediaan informasi publik, ketersediaan dokumen, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga pengembangan kelembagaan dan website.

Selain itu, Polri juga dinilai terbaik dalam aspek komitmen pimpinan, visi dan misi, kesesuaian dokumen, inovasi, serta kelembagaan, sehingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut memperoleh predikat pimpinan badan publik terbaik bersama enam kementerian dan lembaga lainnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menunjukkan bahwa Polri telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara sangat baik. Tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas, mudah diakses, serta didukung komitmen kuat dari pimpinan,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro.

Ia menambahkan, penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha merupakan bentuk apresiasi tertinggi Komisi Informasi kepada badan publik yang berhasil menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola organisasi.

“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi badan publik lainnya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha dalam Anugerah KIP 2025 ini menjadi tonggak penting bagi Polri, sekaligus menegaskan posisinya sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Rasa Kemanusiaan, IKM Cikande Bersama Afrizal SE DPRD Serang Pengalangan Dana Bencana Sumbar

     


REFORMASI-ID | ‎Banten, Serang - Rasa kemanusiaan, Ikatan Keluarga Minang di Cikande lakukan pergerakan dengan Pengalangan Dana untuk korban Bencana Banjir dan Longsor Sumatera Barat, Senin 15 Desember 2025.

‎Bencana yang melanda Sumbar, Sumut dan Aceh membuat luka hati bagi perantauan salah satunya perantau Sumbar yang melakukan Pengalangan dana selama 3 hari dengan berharap para penguna kendaraan dan masyarakat sekitar dapat sedikit mengurangi rasa derita mereka yang terdampak bencana.

‎IKM Cikande melakukan pengalangan dana dengan diiringi musik tradisional" Tambua" keliling wilayah cikande. 

‎Dalam kesempatan itu ketua IKM Cikande Awaluddin mengatakan, niat kita ini adalah kemanusiaan untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana banjir dan longsor di seluruh Indonesia dan kebetulan sekarang di 3 wilayah Sumatra.

‎Pengalangan dana ini kita lakukan bersama teman teman keluarga IKM Cikande dari jalan raya hingga ke gank gank di perumahan di cikande," ungkapnya.

"‎Kita berharap dengan cara seperti ini, kita bisa meringankan kepedihan yang dialami oleh saudara saudara kita yang kehilangan rumah, keluarga dan lainnya, imbuhnya.

‎Sedangkan Afrizal SE, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dari partai Golkar juga salah satu penggerak dalam pengalangan dana untuk bencana alam di Sumbar menyampaikan rasa duka untuk 3 wilayah di pulau Sumatera.

"‎Kita yang berada jauh dari perantauan merasakan derita yang dialami oleh saudara saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di pulau Sumatera, maka dari kejauhan ini kita bisa melakukan pengalangan dana untuk sedikit membantu mereka dengan cara seperti ini, ucapnya.

"‎Pengalangan dana ini sudah 3 hari dari Sabtu, Minggu dan Senin jadi apapun hasilnya kita akan satu dan kita salurkan ke tempat yang terdampak bencana alam,"  jelasnya. (*)

Polri Raih Predikat Informatif Tertinggi Monev KIP 2025, Ketua KIP: Bukti Komitmen Transparansi

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang keterbukaan informasi publik. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, Polri berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai 98,90, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).

Monev KIP merupakan agenda tahunan Komisi Informasi Pusat untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.

Proses penilaian Monev KIP dilakukan secara sistematis dan bertahap, mulai dari pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self-Assessment Questionnaire/SAQ), verifikasi faktual melalui uji akses dan uji petik, presentasi dan wawancara publik, hingga penetapan hasil akhir dan penganugerahan. Dalam tahapan tersebut, Komisi Informasi menilai berbagai aspek, di antaranya sarana dan prasarana layanan informasi, kualitas dan jenis informasi publik, komitmen organisasi, inovasi pelayanan, serta optimalisasi digitalisasi.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menempatkan Polri pada kategori tertinggi. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro, Senin (15/12).

Selain meraih predikat Informatif, Polri juga dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori LNNK, mengungguli sejumlah lembaga negara nonkementerian lainnya. Capaian ini menegaskan keunggulan Polri dalam aspek keterbukaan informasi dibandingkan lembaga-lembaga setara.

Pada puncak Anugerah KIP 2025, Polri turut menerima Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada Badan Publik Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Polri dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan informasi publik yang prima.

Dr. Donny menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya.

“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi role model bagi badan publik lain, baik di tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Hadapi Lonjakan Nataru, ASDP Perkuat Layanan di 15 Lintasan Pantauan Nasional

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 15 Desember 2025 — Menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan layanan penyeberangan nasional agar mobilitas masyarakat tetap berjalan aman, tertib, dan nyaman. Dengan meningkatnya intensitas perjalanan akhir tahun, ASDP memperkuat pengelolaan operasional di 15 Lintasan Pantauan Nasional yang menjadi urat nadi konektivitas antardaerah, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dinamika cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.

Sebanyak 15 lintasan prioritas yang berada di bawah koordinasi 15 cabang pada 33 pelabuhan dipastikan dalam kondisi siap layanan. Lintasan tersebut mencakup Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Jangkar–Lembar, Kayangan–Pototano, Tanjung Api-Api–Tanjung Kelian, Telaga Punggur–Tanjung Uban, Ajibata–Ambarita, Nias–Sibolga, Padangbai–Lembar, Kariangau–Penajam, Bajoe–Kolaka, Bira–Pamatata, Bitung–Ternate, Hunimua–Waipirit, serta Bolok–Rote. Jalur-jalur ini menjadi fokus utama karena perannya yang strategis dalam mendukung arus mudik lokal, pariwisata, dan distribusi logistik selama Nataru.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa kesiapan ini bukan hanya soal armada dan fasilitas, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam menjaga rasa aman masyarakat. “ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang andal dengan menempatkan keselamatan, empati, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama pelayanan, terutama di tengah meningkatnya mobilitas dan potensi cuaca ekstrem,” ujar Heru dalam Media Gathering ASDP, Senin (15/12).

Secara nasional, ASDP menyiapkan 222 kapal yang terdiri dari 135 kapal komersial dan 87 kapal perintis, untuk melayani 318 lintasan penyeberangan, termasuk 91 lintasan komersial dan 227 lintasan perintis. Berdasarkan proyeksi, pergerakan penumpang di 15 lintasan pantauan nasional diperkirakan mencapai sekitar 547 ribu orang, tumbuh 4,3 persen dibandingkan Nataru tahun lalu, sementara kendaraan diprediksi mencapai 868 ribu unit atau meningkat 8,9 persen. Puncak kepadatan diperkirakan terjadi pada 23–24 Desember 2025.

Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP mengoptimalkan sistem digital Ferizy yang memungkinkan masyarakat mengatur jadwal perjalanan secara lebih tertib. Tiket penyeberangan hanya dapat dibeli melalui aplikasi atau situs resmi Ferizy serta mitra resmi, dengan pembayaran yang dapat dilakukan melalui ATM, mobile dan internet banking, dompet digital, serta gerai ritel seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, AgenBRILink, Agen BNI 46, Yomart Group, Kantor Pos, dan Pegadaian. ASDP menegaskan tidak ada penjualan tiket di area pelabuhan, dan pengguna jasa wajib memiliki tiket paling lambat satu hari sebelum keberangkatan serta datang sesuai jadwal yang tertera.

Di sisi layanan, ASDP memperkuat dukungan fasilitas melalui customer service 24/7, pengoperasian layanan Express II di lintasan Merak–Bakauheni, penambahan toilet portable, serta optimalisasi penerangan dan kelistrikan pelabuhan. ASDP juga terus berkoordinasi dengan KSOP, BPTD, Polri/TNI, INFA, GAPASDAP, dan BMKG untuk memastikan kesiapan kapal, pengaturan lalu lintas kendaraan, serta respons cepat terhadap perubahan cuaca.

Seiring prakiraan BMKG yang menunjukkan potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah, ASDP mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca, mengikuti arahan petugas, dan memantau informasi resmi sebelum melakukan perjalanan. Dengan kesiapan menyeluruh ini, ASDP berkomitmen menjaga ritme libur akhir tahun agar tetap lancar, aman, dan mendukung aktivitas masyarakat serta perekonomian nasional. (Hms/Mdn)

Operasi Lilin 2025: Polri Jaga Kenyamanan Sosial dan Spiritual Natal dan Tahun Baru

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Polri menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan dan melayani masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin 2025. Operasi ini mengusung paradigma baru pelayanan, tidak semata berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat.

Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri Wakapolri, Wakil Menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat.

“Operasi Lilin bukan semata pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk dan merayakan Natal serta Tahun Baru dengan rasa aman dan damai,” ujar Wakapolri.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru 2025–2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.

Untuk itu, Polri bersama seluruh stakeholder akan melaksanakan Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu guna mengamankan 44.226 objek strategis, termasuk gereja, terminal, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan lokasi perayaan Tahun Baru.

Pemerintah turut menyiapkan berbagai stimulus kebijakan transportasi seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Polri juga menyiapkan rekayasa lalu lintas ganjil-genap, contraflow, dan one way yang akan diterapkan secara situasional dan terkoordinasi.

Selain itu, layanan hotline Polri 110 akan dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai sarana pengaduan dan pelaporan masyarakat. Wakapolri menegaskan pelayanan Nataru harus mengedepankan kecepatan respons, empati, dan kepastian tindak lanjut.

Pengamanan Nataru tahun ini juga menaruh perhatian khusus pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Seluruh jajaran diinstruksikan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kesiapsiagaan kontinjensi.

Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan wujud nyata kehadiran negara, melalui sinergi Polri dan seluruh unsur pemerintah, dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Sinergi Lintas Sektor, Negara Hadir Penuh Layani Natal dan Tahun Baru

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Polri bersama TNI, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam pengamanan dan pelayanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri perwakilan Panglima TNI, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan Direktur Utama.

Rakor tersebut membahas kesiapan Operasi Lilin 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan dan pengamanan terhadap 44.226 objek, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata.

Wakapolri menekankan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru tidak dapat dilakukan sendiri.

“Pengamanan Natal dan Tahun Baru adalah tanggung jawab bersama. Sinergi Polri, TNI, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pelayanan publik berjalan efektif, terkoordinasi, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga memberikan berbagai stimulus transportasi untuk mengurai kepadatan, seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api hingga 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen. Seluruh kebijakan akan disosialisasikan secara masif agar masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Polri bersama seluruh stakeholder memastikan kesiapan personel, peralatan, dan langkah kontinjensi untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Optimalisasi Layanan 110, Jaminan Kesiapsiagaan Polri di Tengah Masyarakat

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Polri mengoptimalkan layanan hotline 110 sebagai saluran utama pengaduan dan pelaporan masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Layanan ini dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri dalam merespons cepat setiap situasi kedaruratan.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa layanan 110 merupakan bagian penting dari Transformasi Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses dan responsif.

“Kami mengoptimalkan layanan 110 sebagai saluran cepat masyarakat menyampaikan laporan dan kebutuhan darurat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara responsif di lapangan. Ini adalah wujud kesiapsiagaan Polri dan komitmen menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan terpercaya,” jelas Wakapolri.

Dengan dukungan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di seluruh Indonesia, laporan masyarakat melalui 110 akan langsung terhubung dengan personel di lapangan. Langkah ini memastikan setiap informasi yang masuk dapat segera ditindaklanjuti secara terukur demi menjaga keamanan dan kenyamanan publik.

Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan 110 secara bijak dan berperan aktif menjaga keamanan bersama, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian.

Polri Serahkan Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas Tahun 2025

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan (Korsabhara Baharkam) Polri hari ini menggelar acara Penyerahan Sertifikat Audit dan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas), Objek Tertentu (Obter), serta Hotel Tahun 2025. 

Acara penting ini menegaskan komitmen Polri dalam menjamin pengamanan aset-aset strategis negara.

Kegiatan di gelar pada Senin, 15 Desember 2025, dimulai pukul 09.00 WIB, bertempat di lantai 3 Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta

Acara dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs. Karyoto, S.I.K., yang didampingi oleh Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM.

Dalam sambutannya, Kabaharkam Polri menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh Obvitnas, Obter, dan Hotel yang telah berhasil menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sesuai standar yang ditetapkan.

"Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan yang terstandardisasi adalah kunci utama untuk menjaga keberlangsungan operasional aset-aset vital negara dari berbagai potensi ancaman. Sertifikat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan," ujar Komjen Pol Karyoto.

Sebanyak 24 entitas menerima sertifikat SMP, yang terdiri dari Obvitnas, Obter, dan Hotel. Seluruh penerima berhasil meraih kategori Gold Reward, menunjukkan tingkat kepatuhan dan implementasi pengamanan yang sangat baik.

Daftar Penerima Sertifikat Kategori Gold Reward (24 Entitas) terdiri dari
14 entitas menerima sertifikat dengan nilai di atas 90%, diantaranya:

No. Entitas Penerima Nilai Audit (%)
1. HOTEL NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA HANDWITTEN COLLECTION 98,08%
2. HOTEL PULLMAN BALI LEGIAN BEACH 96,54%
3. NOVOTEL BALI BENOA 96,19%
4. PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT 95,99%
5. HOTEL TENTREM SEMARANG 94,60%
6. INSTALASI JARINGAN TRANSMISI GAS BUMI SOUTH SUMATERA WEST JAVA 94,41%
7. PT PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA (ONWJ) 94,37%
8. PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU III PLAJU 94,04%
9. PLTU & GI INDRAMAYU, PLN NP & UIT JBT-JAWA BARAT 92,83%
10. GITET NEW UJUNGBERUNG DAN GI NEW RANCAKASUMBA UIT JAWA BAGIAN TENGAH 92,79%
11. PT MENARA ASTRA 92,35%
12. PT ANTAM TBK–UNIT BISNIS PERTAMBANGAN EMAS PONGKOR 91,48%
13. GI & GISTET CAWANG -UPT CAWANG-UIT JBB-DKI JAKARTA 91,17%
14. REFINERY UNIT V BALIKPAPAN PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL 91,14%
15. DCC TENGAH & SERVER SCADA JATIM, UP2D JATIM-UID JAWA TIMUR 90,86%
16. PT PLN (PERSERO) UIT JBM – UPT PROBOLINGGO DAN UPT BALI – GI BANYUWANGI, GI GILIMANUK DAN SKLT (KABEL LAUT) JAWA – BALI 90,69%
17. DCC & SERVER SCADA BALI, UP2D BALI-UID BALI 90,61%
18. PT PERTAMINA EP REGIONAL 2 ZONA 7 - SUBANG FIELD 90,02%

(Lainnya): PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (89,55%), PT Kereta Api Indonesia Stasiun Gambir (89,48%), Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (89,46%), PT Medco E & P Malaka Aceh (88,57%), PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) (88,05%), dan PT Bhumi Jati Power (87,62%).

Acara ini juga menampilkan testimoni langsung dari beberapa perwakilan Obvitnas, Dispriansyah (EVP HSSE PT PLN (Persero), DR. Adi Candra, S.Pi., M.Si. (Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP, mewakili Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung), Jhon Freddy Batubara (Security & Intel Manager PT. Trimegah Bangun Persada), Herbert Hutagaol (Executive Assistant Manager Hotel Pullman)

Mereka sepakat bahwa penerapan SMP ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur, meningkatkan kesiapsiagaan, serta menumbuhkan budaya keamanan di lingkungan kerja.

Acara dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian Kelautan & Perikanan, dan Kementerian Pariwisata, serta jajaran pimpinan tinggi dan auditor Baharkam Polri. (***)

K3 SAR Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Temukan Titik Sumber Bau Korban Longsor di Tapanuli Tengah

     


REFORMASI-ID| Tapteng - Tim K-9 SAR Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri, melaksanakan kegiatan pelacakan terhadap Divan Simangungsong, laki-laki, usia 22 tahun, yang dilaporkan hilang selama kurang lebih 20 hari dan diduga tertimbun material longsor di wilayah Jl. Zaenal Basri, Kecamatan Pandan, Kelurahan Matauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Kegiatan pelacakan tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari orang tua korban, yang memohon bantuan Polri melalui unit K9 SAR guna membantu proses pencarian korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Minggu, 14/12/2025.

Pelacakan dipimpin langsung oleh Kompol Kadarman selaku perwira pengendali tim K-9 SAR Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri, dengan melibatkan dua personel pawang, yakni Aipda Hasan Musa bersama satwa K-9 Dasa, serta Briptu Jona bersama satwa K-9 Walet.

Dalam pelaksanaannya, tim K-9 SAR melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik tertimbunnya korban akibat longsor. Berkat kemampuan dan kepekaan satwa K9 yang telah terlatih, tim berhasil menemukan satu titik sumber bau yang diperkirakan kuat merupakan lokasi keberadaan korban yang tertimbun material longsor.

Kompol Kadarman menjelaskan bahwa penemuan titik sumber bau tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan langkah lanjutan proses evakuasi. “Dari hasil pelacakan K9 SAR, kami menemukan satu titik sumber bau yang diduga terdapat korban yang tertimbun material longsor. Selanjutnya, untuk proses penggalian akan dilakukan menggunakan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum,” ujar Kompol Kadarman. 

Lebih lanjut disampaikan, sebelum pelaksanaan penggalian, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya dengan Bapak Masinton Pasaribu selaku Bupati Tapanuli Tengah, guna memastikan dukungan sarana, prasarana yang menggunakan alat berat dalam proses evakuasi.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana dan pencarian korban melalui dukungan kemampuan teknis Unit K-9 SAR Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.

Polri berharap proses penggalian dan evakuasi dapat berjalan dengan lancar, aman, serta memberikan kepastian bagi pihak keluarga korban. Polri juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana longsor, terutama di wilayah rawan, serta mendukung upaya pencarian dengan memberikan informasi yang relevan kepada petugas di lapangan.(**)

Polsek Medan Satria Laksanakan Penyuluhan dan Sambang Sekolah di SMP Taman Harapan

     
REFORMASI-ID | Bekasi Kota – Polsek Medan Satria melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyuluhan dan Sambang Sekolah di wilayah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Senin (15/12/2025) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut bertempat di SMP Taman Harapan, Perumahan THB RW 026, Kelurahan Pejuang. Kegiatan dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Medan Satria, Iptu Endang Dahyudi, didampingi oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Pejuang Aiptu Slamet SA dan Bripka Dwi Feriyanto, S.H.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Medan Satria melaksanakan silaturahmi sekaligus memberikan penyuluhan kepada para siswa dan siswi SMP Taman Harapan. Materi penyuluhan yang disampaikan meliputi bahaya bullying, tawuran antar pelajar, serta berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masa depan generasi muda.

Kanit Binmas bersama Bhabinkamtibmas juga menghimbau kepada para siswa agar selalu menjaga disiplin, menaati peraturan sekolah, serta setelah kegiatan belajar mengajar selesai agar langsung pulang ke rumah masing-masing guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kegiatan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, sebagai upaya preventif dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Medan Satria.

Senkom Mitra Polri Ikuti Edukasi kamtibmas, Cegah Hoax dan Bullying oleh Satbinmas Polres Metro Bekasi Kota

     

REFORMASI-ID 🇮🇩 | Bekasi - Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Metro Bekasi Kota gencar melakukan edukasi Kamtibmas sebagai upaya pencegahan dini terhadap ancaman hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Kegiatan ini ditujukan kepada mitra kepolisian, salah satunya adalah anggota Senkom.

Kegiatan bertajuk "Himbauan Harkamtibmas dalam rangka antisipasi hasutan ujaran kebencian serta Berita hoax melalui media sosial” ini dilaksanakan pada Minggu (14/12/2025) pukul 09.00 WIB, bertempat di Al Mukmin Boarding School, Bekasi Timur.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakasat Binmas Polrestro Bekasi Kota, AKP Puji Astuti, S.H., didampingi jajaran personel Sat Binmas. Sebanyak 100 anggota  Senkom yang dipimpin oleh Ketuanya H. Suyono. 

Wakasat Binmas, AKP Puji Astuti, S.H., menyampaikan materi yang komprehensif, mencakup aspek hukum dan sosial dari potensi gangguan Kamtibmas di ranah digital.

Materi yang disampaikan meliputi:

Antisipasi Ujaran Kebencian dan Hoax :
Menjelaskan pengertian, contoh kasus, dampak buruk, serta upaya pencegahan dan cara mengatasi ujaran kebencian dan berita hoax sebagai mitra Polri.

Bullying dan Konsekuensi Hukum :
Memberikan pemahaman mengenai definisi bullying, macam-macam bentuk bullying, contoh kasus yang ditimbulkan, dan upaya kolektif untuk mengatasinya.

Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Syarifah Chaira Sukma, S.I.K., di tempat terpisah melalui laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman komunitas mitra Polri, sehingga mereka dapat menjadi agen informasi yang benar dan mencegah penyebaran konten negatif di lingkungan masing-masing.

"Edukasi ini penting agar anggota Senkom memiliki bekal yang cukup untuk mengidentifikasi dan melawan narasi negatif. Sinergi antara Polri dan mitra adalah kunci utama dalam menjaga ruang digital tetap aman dan kondusif," ujar Kompol Syarifah Chaira.

Acara edukasi ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama, menandakan komitmen bersama antara Polri dan Senkom dalam memelihara Harkamtibmas di Kota Bekasi. (Agus W/Humas)














PPMP Nusantara Gelar Sosialisasi Program Spritualitas dan Pembumian Pancasila

     

REFORMASI-ID | JAKARTA - Ketua dewan pembina Program Pembangunan Manusia Pancasila (PPMP) Nusantara dan Pejuang Pancasila mengadakan kegiatan seminar dan diskusi bersama dalam rangka "Sosialisasi Program, Memperkenalkan Spritualitas dan Pembumian Pancasila" yang bertempat di Jalan Nilam 1 Nomor 3, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat,  Minggu, 14/12/2025.

Pada kesempatan tersebut Ketua Dewan Pembina PPMP Nusantara M.S. Andreas memaparkan, PPMP Nusantara adalah sebuah lembaga kemasyarakatan non badan hukum yang bergerak di bidang spiritual. Tujuannya kegiatan ini untuk menumbuh, kembangkan inti kesadaran sebagai manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila. 

Lebih jauh jelas M.S. Andreas mengatakan, Agar implementasi terstimuluskan, merasuki hati, dan mental individu insan manusia masing-masing, dengan semangat spiritualitas Pancasila sebagai alat revitalisasi Pancasila. 

"Kami berharap kehadiran PPMP Nusantara kedepannya agar dapat menjadi salah satu solusi ditengah hiruk pikuk kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju negeri yang Toyibah Baldatun Warobbun Ghofur," tuturnya. 

Terpisah disisi lain Ketua Program Pembangunan Manusia Pancasila Nusantara (PPMP-Nusantara) Wilayah Lampung Edy Marjoni, S.A.P, menambahkan. Lembaga ini merupakan kumpulan dari berbagai latar belakang anak bangsa yang terpanggil untuk membumikan Pancasila yang Dinamis, sebab landasan Pancasila ada dua yakni Statis dan Dinamis. Kalau Statis bukan domain PPMP Nusantara namun ranahnya Pemerintah.


"Artinya berlandaskan Dinamis ini mempunyai dua tugas yakni manusia sosial dan spiritual. PPMP mencoba menawarkan memberikan edukasi pemahaman melalui spiritualnya yang memuliakan sifat sifat ketuhanan yang maha esa. Sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila," ungkap Edy Marjoni, S.A.P,. 

Dalam pada itu katanya. Dimana situasi saat ini rusak moral bangsa,  sudah waktunya Indonesia ini mencetuskan ikrar sumpah Pancasila mengingat perjalanan sejarah Nusantara dahulu kala yang sudah terbukti penyatuan Nusantara dengan Sumpah Palapa dan dizaman kemerdekaan tercipta persatuan dengan Sumpah Pemuda.

"Semoga pemerintah bisa mengadopsi program PPMP, menjadi suatu solusi memperbaiki moral bangsa," pungkasnya. (Mdn)

14 Desember 2025

Patroli Malam Humanis 3 Pilar Koramil 04/Jatiasih, Wujud Nyata TNI–Polri dan Warga Jaga Rasa Aman Lingkungan

     
REFORMASI-ID | Kodam Jaya, Kota Bekasi — Dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Koramil 04/Jatiasih Kodim 0507/Bekasi melaksanakan kegiatan patroli malam dan siskamling terpadu bersama Komponen Cadangan (Komcad), Komponen Pendukung (Komduk), serta unsur masyarakat, pada Minggu malam, 14 Desember 2025, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan patroli 3 pilar ini dipimpin oleh Serka Mursidi dengan melibatkan total 32 personel, terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Linmas, Mitra Jaya, dan masyarakat. 

Patroli dilaksanakan secara mobile dengan menyusuri sejumlah titik rawan di wilayah Jatiasih, dimulai dari Makoramil 04/Jatiasih dan berakhir kembali di Koramil, dengan rute meliputi Jalan Raya Jatiasih, Jalan Komsen, Jalan Ratna, Kodau, Bunderan Kecapi, Legok, Wibawa Mukti, hingga kawasan Pasar Rebo.

Sepanjang pelaksanaan patroli, situasi wilayah terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya indikasi gangguan Kamtibmas, termasuk potensi tawuran maupun kerawanan lainnya. Selain patroli, Babinsa bersama rombongan juga melakukan monitoring kegiatan siskamling di lingkungan warga. 

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa menyapa para petugas ronda malam dan warga, sekaligus melaksanakan komunikasi sosial secara humanis guna mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Babinsa Koramil 04/Jatiasih menyampaikan bahwa kehadiran aparat bersama warga di malam hari bukan semata menjaga keamanan, namun juga memberikan rasa tenang dan kepedulian. “Patroli dan siskamling ini kami lakukan dengan pendekatan humanis. Kami ingin masyarakat merasa aman, nyaman, dan tidak sendiri dalam menjaga lingkungannya,” ujarnya.

Sementara itu, Danramil 04/Jatiasih Mayor Inf Sanusi Desky F, menegaskan bahwa kegiatan patroli terpadu merupakan bentuk sinergi nyata antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Keamanan wilayah bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab bersama. Melalui patroli dan siskamling ini, kami ingin menumbuhkan kepedulian dan kebersamaan warga dalam menjaga Kamtibmas,” tegas Danramil.

Apresiasi juga datang dari warga yang tengah melaksanakan ronda malam. Salah seorang warga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Babinsa dan aparat lainnya. “Kami merasa lebih tenang dan semangat menjaga lingkungan. Kehadiran TNI dan aparat lainnya membuat kami yakin bahwa keamanan kampung ini benar-benar diperhatikan,” ungkapnya.

Dengan terlaksananya kegiatan patroli dan siskamling terpadu ini, Koramil 04/Jatiasih berharap situasi wilayah tetap aman, kondusif, serta terjalin hubungan yang semakin erat antara aparat kewilayahan dan masyarakat.

Sambut Isra Mi'raj TPA Sabilurrosyad, Gelar Festival Imtihan Diwarnai Tangis Bahagia dan Haru

     


REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Suasana haru dan bangga menyelimuti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh pengasuh Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Sabilurrosyad, Almukarom Ust Asmuni di Dusun Melati Indah, Desa Totoharjo, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Minggu, 14/12/2025.

Acara yang berlangsung khidmat dirangkai dengan penutupan tahun ajaran (Akhirussanah) serta Festival Imtihan dan Wisuda Hafidzoh Juz 30 ini berlangsung meriah namun khidmat. Sejumlah wali murid tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan putra-putri mereka tampil melantunkan ayat suci dan ungkapan kasih sayang di atas panggung.

Pada kesempatan itu Pengasuh TPA Sabilurrosyad, Ustadz Asmuni, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyongsong bulan Rajab sekaligus menjadi ajang pembuktian hasil belajar para santri. Dan melatih muridnya untuk berani tampil diatas panggung.

"Ini adalah kegiatan Imtihan, festival anak-anak di akhir tahun atau Akhirussanah. Ada anak yang khataman Juz 30, yang terdiri dari angkatan satu, dua, dan tiga. Ditambah dengan tampilan doa harian dan pidato," ujar Ustadz Asmuni di sela-sela acara.

Menurut Asmuni, saat ini TPA Sabilurrosyad membina sekitar 51 santri yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMK. Ia berharap acara ini dapat memacu semangat religiusitas anak-anak di tengah tantangan zaman.


"Harapan saya anak-anak termotivasi menghafal Al-Qur'an. Karena menghafalkan Juz 30 bagi dunia luar pesantren itu (tantangannya) agak berat. Alhamdulillah, dukungan wali murid dan pamong Desa sangat antusias," tambahnya.

Kegiatan positif ini mendapat apresiasi penuh dari pemerintah setempat. Kepala Dusun (Kadus) Melati Indah Abdul Malik yang mewakili Kepala Desa Toto Harjo Imam Bukhori, menegaskan pentingnya acara semacam ini untuk pembangunan karakter generasi muda dan ini merupakan aset berharga bagi Pemkab Lampung Selatan.

"Kami berharap acara seperti ini lebih ditingkatkan lagi. Pemerintah Desa hingga Kabupaten, mudah-mudahan bisa mensupport," ungkap Kadus Melati Indah Abdul Malik.

Ia menilai, pendidikan agama sejak dini adalah pondasi utama bagi kemajuan suatu daerah. 


"Ini untuk menumbuhkan akidah dan akhlak anak-anak. Supaya ke depannya lebih beradab dan bisa membangun Lampung Selatan lebih maju lagi," tegasnya.

Sementara itu, ustadz mastur Penceramah dalam acara menekankan bahwa momentum Isra Mi'raj bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat sejarah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha. Juga mengingatkan agar muhasabah diri tentang hakikat tujuan manusia diciptakan dan tidak terlena dengan kehidupan duniawi yang pada akhirnya akan kembali menghadap Sang Illahi Robbi.

"Harapan kami, santri-santri lebih termotivasi untuk giat belajar dan mendalami ilmu agama. Sehingga ilmunya bisa berguna bagi lingkungan sekitarnya," tutur sang penceramah.

hadir dalam acara ini antara lain Kepala Desa Toto Harjo Imam Bukhori yang diwakili oleh Kadus Dusun Melati Indah Abdul Malik beserta Tokoh Agama, Ketua Ranting GP Ansor Desa Toto Harjo Nurul Ararif, serta para orang tua murid TPA Sabilurrosyad, dan tamu undangan, kehadiran mereka menjadi dukungan besar bagi siswa-siswi dan pengelola TPA dalam melaksanakan kegiatan pendidikan agama.

Acara ditutup dengan doa bersama dan penampilan para santri yang menyetorkan hafalan mereka, membuat suasana festival tidak hanya menjadi ajang unjuk gigi, tetapi juga perekat silaturahmi antar warga Desa Totoharjo dan sekitarnya. (Mdn)

Usai Dibersihkan Personel Polri, Masjid Terdampak Bencana di Aceh Kini Bisa Dipakai Warga

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Personel Polri dan masyarakat turut bersama-sama bekerjasama membersihkan Masjid Syuhada di Aceh Tamiang. Tempat ibadah tersebut tidak bisa digunakan lantaran terendam lumpur. 

Personel kepolisian dan masyarakat secara terus menerus membersihkan masjid tersebut. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya Masjid Syuhada kini bisa kembali digunakan oleh masyarakat untuk menunaikan ibadah.  

"Setelah kami, personel kepolisian dan warga terus menerus melakukan pembersihan, akhirnya masjid sudah bisa dipakai lagi oleh masyarakat untuk menunaikan ibadah," kata Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, pembersihan ini adalah kontribusi nyata dari Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi masyarakat khususnya yang terdampak bencana alam. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga pernah meninjau langsung proses pembersihan Sekolah Dasar (SD) dan Masjid yang terdampak bencana alam di Aceh Tamiang, pada Kamis, 11 Desember 2025. 

Pembersihan ini dilakukan oleh personel kepolisian bersama dengan warga. Hal ini merupakan salah satu wujud kontribusi Polri dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya yang terdampak bencana. 

Peninjauan proses pembersihan itu sendiri berlangsung di tiga lokasi yang melibatkan 200 personel Polri, yaitu SDN 01 Karangbaru 25 personel, Masjid Syuhada 25 jajaran dan Mapolres Aceh Tamiang 150 personel.

Waket Komisi III DPR: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur institusi kepolisian.

Menurut Rano, Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan tersebut dilakukan secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi.

“Putusan MK itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan. Yang ditekankan justru kejelasan status, rantai komando, dan pertanggungjawaban,” ujar Rano kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

Rano menjelaskan, pertimbangan hukum MK berangkat dari kedudukan Polri sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang memberikan mandat kepada Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Karena itu, setiap norma yang membuka ruang penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian harus dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan ambiguitas kewenangan.

“MK ingin memastikan status kepegawaian anggota Polri tetap pasti, rantai komandonya tidak bercabang, dan fungsi penegakan hukumnya tidak bercampur dengan fungsi lain di luar mandat konstitusional,” jelas Rano.

Terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, Rano menilai regulasi tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK. Justru, Perpol itu dapat dipahami sebagai instrumen penataan administratif untuk menjawab pesan Mahkamah Konstitusi.

Ia menjelaskan, Perpol 10/2025 mengatur mekanisme penugasan secara lebih tertib, mulai dari adanya permintaan resmi dari instansi pengguna, pembatasan pada instansi yang relevan dengan fungsi kepolisian, hingga kewajiban seleksi dan uji kompetensi.

“Kalau dibaca secara utuh dan sistematis, Perpol ini justru sejalan dengan putusan MK. Intinya menutup celah-celah yang sebelumnya belum diatur secara rapi,” kata Rano.

Selain itu, anggota Polri yang ditugaskan juga diwajibkan melepaskan jabatan struktural di internal Polri serta tunduk pada mekanisme evaluasi dan pengakhiran penugasan.

“Supaya penugasan Polri itu transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rano menegaskan bahwa kebutuhan perbantuan Polri oleh lembaga negara bersifat kontekstual dan tidak dapat diseragamkan. Selama didasarkan pada kebutuhan institusional yang sah, memiliki dasar hukum yang jelas, serta berada dalam pengawasan ketat, perbantuan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusional.

“Negara hukum itu bukan berarti menutup diri dari pemanfaatan keahlian aparat negara. Yang dituntut adalah pembatasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rano juga menyinggung mekanisme pengangkatan Kapolri sebagai bagian dari agenda reformasi kepolisian. Ia menegaskan bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara tegas mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

“Persetujuan DPR itu bukan untuk mengurangi hak prerogatif Presiden. Justru merupakan mekanisme konstitusional agar kekuasaan dalam institusi penegak hukum tetap terjaga akuntabilitasnya,” tegas Rano.

Sebagai Ketua Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Rano menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk terus mengawal implementasi Putusan MK, Perpol 10/2025, serta tata kelola kepemimpinan Polri agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum.

“Reformasi kepolisian bukan soal memperluas atau meniadakan peran Polri secara ekstrem, tetapi menjaga batas kewenangan dan mengelola kekuasaan secara bertanggung jawab,” pungkasnya.

Ketua Komisi III DPR Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan tugas Polri untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Sepanjang penugasan itu dalam konteks melindungi, mengayomi, melayani masyarakat atau menegakkan hukum, maka jelas ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan parameter tersebut, penugasan anggota Polri di luar struktur Polri tidak bertentangan dengan konstitusi maupun putusan MK.

“Maka hal tersebut tentu saja tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan MK,” tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Aturan tersebut diteken pada 9 Desember 2025.

Dalam Perpol itu, terdapat 17 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif. Pasal 3 Perpol 10/2025 menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas anggota Polri dapat dilakukan pada kementerian, lembaga, badan, komisi, organisasi internasional, atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (3) Perpol 10/2025 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas anggota Polri dapat dilakukan pada jabatan manajerial maupun nonmanajerial.

Sementara itu, Pasal 3 ayat (4) menegaskan bahwa jabatan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian serta dilaksanakan berdasarkan permintaan dari kementerian, lembaga, badan, atau komisi terkait.

Habiburokhman menilai, jika Perpol 10/2025 dibaca secara utuh dan sistematis, maka aturan tersebut justru menjadi bentuk penataan agar penugasan anggota Polri lebih jelas secara hukum dan tidak menimbulkan multitafsir.

“Selama tugasnya masih berkaitan dengan fungsi kepolisian, maka penugasan tersebut sah dan konstitusional,” pungkas Habiburokhman.