Media Reformasi Indonesia (MRI)

06 Agustus 2026

Universitas Palangka Raya Perkuat SDM Polri Lewat Pusat Studi Kepolisian

     


REFORMASI-ID  | Palangkaraya, 6 Agustus 2026 – Polri terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya yang telah dibentuk pada 10 Maret 2026. Memasuki fase operasionalisasi, pusat studi tersebut diarahkan menjadi ruang kolaborasi antara Polri dan perguruan tinggi untuk menghasilkan riset, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Penguatan tersebut dibahas dalam pertemuan strategis Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri yang terdiri atas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, M.Si., bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha, serta jajaran Universitas Palangka Raya yang dihadiri Prof. Bayu Rama selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Ir. Herry, M.P. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dr. Fransisco, S.H., LL.M. selaku Ketua Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya, dan Andika Wijaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum.

Forum tersebut menandai tahapan baru pengembangan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya. Fokus pembahasan bergeser dari pembentukan kelembagaan menuju implementasi program melalui penyusunan roadmap riset, pengembangan Police Science, penguatan pendidikan kepolisian, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing. Agenda riset juga diarahkan pada isu-isu strategis seperti transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian merupakan strategi Polri dalam membangun organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu menjawab tantangan keamanan masa depan.

“Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.

Menurut Wakapolri, tantangan kepolisian berkembang jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial menuntut Polri memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan analisis, dan mengembangkan inovasi.

“Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan,” tegas Wakapolri.

Penguatan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya merupakan bagian dari pengembangan jejaring nasional yang terus diperluas Polri. Hingga Agustus 2026, Polri telah menjalin 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 38 kerja sama telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menghasilkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri.

Jejaring tersebut dibangun sebagai ekosistem nasional Police Science yang menghubungkan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian. Setiap Pusat Studi Kepolisian didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah, kemudian saling berbagi hasil riset, inovasi, dan praktik terbaik agar dapat diterapkan secara lebih luas dalam mendukung tugas kepolisian.

Bagi Polri, penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian bukan sekadar memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, tetapi membangun ekosistem yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik kepolisian. Melalui jejaring ini, Polri ingin memastikan setiap hasil riset dapat diterjemahkan menjadi inovasi, model pemolisian, dan rekomendasi kebijakan yang menjawab tantangan nyata di lapangan.

Pusat Studi Kepolisian juga menjadi instrumen pengembangan Police Science yang mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan personel Polri dalam satu ruang kolaborasi. Dari ruang inilah diharapkan lahir gagasan baru untuk memperkuat transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia Polri.

Melalui penguatan jejaring yang kini telah mencakup 79 Nota Kesepahaman (MoU), 38 Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 54 Pusat Studi Kepolisian, Polri menegaskan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya dibangun melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga melalui budaya riset, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Tujuannya adalah menghadirkan personel Polri yang tidak hanya profesional dalam bertugas, tetapi juga mampu berpikir kritis, menghasilkan solusi, dan mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang semakin efektif kepada masyarakat
     


 Brigjen TNI Raden Yoga Raharja: Sinergi Bela Negara Jadi Pilar Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Modern


REFORMASI -ID | Jakarta – Di tengah dinamika geopolitik global, percepatan transformasi digital dan munculnya berbagai ancaman multidimensional, semangat Bela Negara dinilai harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa. Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Rapat koordinasi yang diikuti unsur kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan serta para pemangku kepentingan itu dibuka oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penguatan implementasi kebijakan Bela Negara harus dilakukan secara kolaboratif agar mampu menjawab dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

"Kebijakan Bela Negara harus dilaksanakan secara adaptif, kolaboratif dan berbasis kearifan lokal melalui penguatan sumber daya manusia, pembinaan Tenaga Ahli Bela Negara, sinergi lintas sektor serta pengukuran Indeks Bela Negara sebagai instrumen evaluasi yang berkelanjutan," tegas Laksamana Muda TNI Sri Yanto.

Semangat kolaborasi itulah yang kemudian menjadi benang merah dalam pemaparan Direktur Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan RI Brigjen TNI R. Yoga Raharja, S.E., M.M., M.I.Pol. sebagai narasumber utama. Di hadapan para peserta, Brigjen Yoga mengajak seluruh elemen bangsa memandang Bela Negara bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan dan meningkatkan daya tangkal nasional.

Menurut Brigjen Yoga, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini tidak lagi bersifat konvensional. Ancaman siber, disrupsi teknologi, krisis global, hingga perubahan geopolitik menuntut lahirnya kebijakan Bela Negara yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

"Bela Negara pada hakikatnya bukan hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi merupakan investasi strategis bangsa dalam membangun karakter, memperkuat persatuan serta meningkatkan daya tangkal nasional di tengah dinamika ancaman yang semakin kompleks. Karena itu, sinergi seluruh komponen bangsa menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan Bela Negara," ujar Brigjen TNI R. Yoga Raharja.

"Implementasi Bela Negara harus melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media, hingga masyarakat luas. Ketika seluruh komponen bangsa berjalan bersama, maka kita sedang membangun ekosistem pertahanan negara yang kuat, adaptif dan berkelanjutan," jelasnya.

"Pembinaan Tenaga Ahli Bela Negara merupakan investasi sumber daya manusia yang sangat penting. Kehadiran tenaga ahli yang profesional, berintegritas dan berbasis keilmuan akan menghasilkan kebijakan yang lebih terukur, akuntabel dan mampu menjawab tantangan strategis bangsa, baik saat ini maupun di masa depan," tambah Brigjen Yoga.

Rapat koordinasi juga menghadirkan Kepala Bagian Perancangan dan Harmonisasi I Biro Peraturan Perundang-Undangan Setjen Kemhan Kolonel CHK (K) S. Nanik Winalti, S.H., M.H. serta Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Kemhan Brigjen TNI Parluhutan Marpaung, S.IP., M.Han. Kedua narasumber memaparkan materi mengenai penguatan regulasi, implementasi kebijakan Bela Negara serta pembinaan Tenaga Ahli sebagai bagian dari pembangunan sistem pertahanan negara yang semakin modern.

Melalui forum ini, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa penguatan Bela Negara tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui kolaborasi yang berkesinambungan antarlembaga dan masyarakat. Gagasan yang disampaikan Brigjen TNI R. Yoga Raharja menjadi salah satu penegas bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya bertumpu pada alutsista, tetapi juga pada karakter, kompetensi dan semangat kebangsaan seluruh warga negara.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat harmonisasi kebijakan, memperluas jejaring kolaborasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertahanan sehingga Indonesia semakin siap menghadapi berbagai tantangan strategis pada masa depan. (TJ)






Harbour Fest 2026, Hadirkan Festival Musik Terbesar Siap Guncang Lampung

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - Lampung kembali akan diramaikan dengan gelaran festival musik spektakuler Harbour Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 8 Agustus 2026 di Amphitheatre Menara Siger, Bakauheni Harbour City. Kamis, 06/08/2026.

Menghadirkan deretan musisi papan atas Indonesia seperti Guest Star, Kotak, Guyon Waton, Gilga Sahid, Threesixty, dan KOPDAR, Harbour Fest 2026 siap menjadi destinasi hiburan yang memadukan musik, pariwisata, dan keindahan alam Lampung dalam satu pengalaman yang berkesan.

Berlokasi di kawasan Bakauheni Harbour City, pengunjung tidak hanya akan menikmati penampilan para musisi favorit, tetapi juga dapat merasakan suasana konser dengan latar panorama Selat Sunda dan ikon Menara Siger yang menjadi kebanggaan Provinsi Lampung.

Harbour Fest 2026 juga menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata serta pemberdayaan pelaku UMKM lokal melalui kehadiran tenant kuliner dan berbagai produk kreatif selama acara berlangsung.

Masyarakat Lampung dan sekitarnya diundang untuk menjadi bagian dari kemeriahan Harbour Fest 2026. Tiket dapat diperoleh melalui platform resmi YesPlis maupun informasi terbaru melalui akun Instagram @harbourfest.id.

Informasi Acara:

Harbour Fest 2026

📅 Sabtu, 8 Agustus 2026

📍 Amphitheatre Menara Siger, Bakauheni Harbour City

Terik Mentari Tak Surutkan Semangat Peserta Pengukuhan Gugus Depan Ponpes dan SMP IT Muhammad Al-Fatih

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kibasan angin pagi menyapu kain menari di sela gedung pendidikan. Hembusannya mengusap wajah ratusan peserta yang berdiri kokoh di bawah terik mentari. Kamis (6/8/2026) pukul 09.00 WIB.

Halaman Ponpes dan SMP IT Muhammad Al-Fatih berubah menjadi lautan seragam coklat pramuka.

Hari itu bukan hari biasa. Puluhan peserta penggalang resmi dikukuhkan sebagai anggota Gugus Depan 07.161 Pondok Pesantren dan SMP IT Muhammad Al-Fatih.

Gema ketertiban terasa sejak awal. Para peserta penggalang berbaris rapi menyatu dengan alam. Derap sepatu menghentak tanah. Tatapan pembina mengawasi, memastikan setiap barisan tetap lurus.

Di tengah lapangan, sang saka merah putih tertambat gagah di bilah bambu. Bendera itu tergenggam erat di lengan petugas pembawa.

"Hormat... Grak!"

Suara lantang Ulum, pemimpin upacara, menggelegar memecah keheningan. Serempak, ratusan tangan terangkat. Rasa hormat untuk sang pusaka mengalir bersama keringat yang jatuh di pelipis.

Alunan lagu Indonesia Raya menggema. Disusul pembacaan Teks Proklamasi dan Pancasila. Di bawah hangat mentari, kata-kata itu kembali menenangkan dan mengingatkan tentang kemerdekaan, tentang persatuan, tentang perdamaian yang harus dijaga.

"Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pertemuan dan gladian pimpinan regu se-Kwartir Ranting Sidomulyo saya nyatakan dibuka," ujar Sukadi, selaku Pembina upacara sekaligus Ketua Harian Kwartir Cabang Lampung Selatan.

Sukadi menjelaskan, bahwa kegiatan ini dapat bermanfaat buat peserta yang hadir di kemudian hari. Dan kepada Kakak-kakak maupun pembina yang hari ini mengirimkan pesertanya untuk bergabung di dalam kegiatan itu jangan lupa memiliki kewajiban setelah kegiatan ini berakhir.

"Tugasnya adalah membina dan menghantarkan adik-adik ini ke depan pintu gerbang cita-cita mereka, dengan kecakapan yang telah terpenuhi oleh adik-adik ini, saya berharap dalam singkat adik-adik dapat mencapai kecakapan umum dan khususnya," tegasnya.

Dalam prosesi itu juga dilakukan penyematan tanda jabatan Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabibus) yang diberikan kepada Ny. Dwi Marissa Saputri, A.Md.Keb., selaku Ketua Yayasan Al-Fatih Citra Bangsa.

Pengukuhan Gugus Depan 07.161 ini bukan sekadar seremoni. Bagi para pembina, ini adalah titik awal membentuk karakter. Disiplin, cinta tanah air, dan semangat gotong royong ditempa sejak dini di lingkungan pesantren.

"Anginnya kencang, panasnya juga. Tapi lihat adik-adik, tetap semangat. Itu pramuka," ujar salah satu pembina.

Dan benar. Walau mentari kian meninggi, tak ada wajah yang kendor. Justru sorot mata mereka menyala. Seperti mentari itu sendiri, yang hari ini ikut mengobarkan semangat.

Dengan dikukuhkannya Gugus Depan 07.161, Ponpes dan SMP IT Muhammad Al-Fatih resmi menambah barisan garda depan pembinaan karakter generasi muda. Harapannya, dari lapangan inilah lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh, berakhlak, dan cinta negeri. (Pra/Mdn)

Kombes Pol Edy Sumardi Apresiasi Sinergi Pengamanan Obvitnas di Pertamina Patra Niaga Jabar

     


REFORMASI-ID | Bandung - Tim Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dari Korsabhara Baharkam Polri sukses menuntaskan pemeriksaan Elemen 2 mengenai Pola Pengamanan pada hari ketiga pelaksanaan kegiatan. Bintek yang ditujukan bagi PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat ini berlangsung khidmat di Ruang Rapat Hotel Cordela, Bandung, pada Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung maraton sejak pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB ini berfokus pada wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen bersama manajemen perusahaan dan Tim SMP Pertamina. Pemeriksaan meliputi kriteria-kriteria krusial dalam Elemen 2, mulai dari kriteria B.6 hingga E.1.

Ketua Tim Bintek, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi atas transparansi dan kesiapan data yang ditunjukkan oleh pihak manajemen dalam pemenuhan standar pengamanan ini.

"Hari ini tim berhasil menyelesaikan pemeriksaan terhadap 49 kriteria pada Elemen 2 Pola Pengamanan. Dari hasil evaluasi objektif di lapangan, terdapat 11 kriteria yang mendapatkan skor 1 dan 38 kriteria mendapatkan skor 2. Dengan capaian ini, akumulasi total scoring implementasi SMP hingga hari ketiga telah mencapai 36,36 persen," ujar Kombes Pol Edy Sumardi dalam keterangannya, Rabu malam (5/8).

Lebih lanjut, Kombes Pol Edy Sumardi menegaskan pentingnya sinergi ini dalam menjaga keberlangsungan objek vital nasional.

"Kami melihat komitmen yang sangat kuat dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat dalam memperkuat sistem keamanan internalnya. Seluruh rangkaian agenda hari ketiga ini dapat terlaksana dengan sangat baik dan dinamis sesuai dengan rencana kegiatan (rengiat) yang sudah ditetapkan. Kami berharap hasil ini menjadi pondasi kuat untuk tahapan elemen berikutnya," tambahnya.

Proses bintek hari ketiga ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran internal Mabes Polri, antara lain AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak. (Sekretaris Tim), serta tiga Auditor SMP Profesional yaitu Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti. Turut mendampingi dari kewilayahan, Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar, AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Sementara dari pihak eksternal, hadir mengawal jalannya kegiatan Sr Analyst Physical Security PT Pertamina Patra Niaga, Henry Rasmelio, Sr Analyst II Physical Security, Sugiarto, Officer I Geosecurity, Wednyo Haryoto, serta Tim HSSE Fuel Terminal Bandung Site Ujung berung.

Rangkaian kegiatan hari ketiga ditutup secara resmi pada pukul 18.00 WIB setelah melewati beberapa sesi diskusi intensif dan jeda ISHOMA, untuk kemudian bersiap melanjutkan agenda bintek pada hari berikutnya.

05 Agustus 2026

Polda Sumsel Perkuat Stabilitas Kamtibmas Lewat Giat Subuh Keliling di Lawang Kidul

     

REFORMASI-ID | MUARA ENIM — Polda Sumatera Selatan terus mengintensifkan Program SULING (Subuh Keliling) sebagai salah satu strategi preventif dalam memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Melalui jajaran Polsek Lawang Kidul, Polres Muara Enim, kegiatan tersebut secara rutin dilaksanakan sebagai upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Program SULING kembali digelar pada Rabu, 5 Agustus 2026, mulai pukul 04.30 WIB di Masjid Al Mustaqim Sidomulyo I Talang Jawa, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan tersebut dipimpin jajaran Polsek Lawang Kidul dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat RT, serta para jemaah masjid sebagai bentuk implementasi Polri Presisi yang mengedepankan pelayanan humanis dan kemitraan bersama masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel Polri melaksanakan salat Subuh berjamaah sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan berbagai pesan kamtibmas. Edukasi yang diberikan meliputi pentingnya menghidupkan kembali semangat "Warga Jaga Warga", mengaktifkan sistem pengamanan swakarsa, memanfaatkan layanan Call Center Polri 110, serta mengedepankan penyelesaian berbagai persoalan melalui pendekatan problem solving bersama Bhabinkamtibmas.

Selain itu, kepolisian juga mengajak masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja melalui penerapan jam malam. Langkah tersebut bertujuan mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti aksi tawuran, balap liar, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kriminal lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran personel Polri pada waktu subuh dinilai mampu mempererat komunikasi, meningkatkan rasa aman, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa Program SULING merupakan salah satu langkah strategis Polres Muara Enim dalam mendukung kebijakan Polda Sumatera Selatan untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Program SULING menjadi media yang efektif untuk memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H. 

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumsel akan terus mengintensifkan Program SULING di seluruh wilayah sebagai bagian dari implementasi Polri Presisi yang mengedepankan langkah preventif melalui kemitraan dengan masyarakat.

"Program SULING merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Dengan membangun komunikasi yang intensif dan mengedepankan pendekatan humanis, Polda Sumatera Selatan terus memperkuat kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif sebagai fondasi mendukung pembangunan daerah maupun nasional," tegas Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui intensifikasi Program SULING yang dilaksanakan Polsek Lawang Kidul, Polres Muara Enim, Polda Sumatera Selatan berkomitmen terus memperkuat kehadiran Polri hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sinergi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kesadaran kolektif dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas, serta mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. (Mdn) 

Enam Pelabuhan ASDP Resmi Terapkan Standar Baru Keselamatan Nasional

     

REFORMASI-ID | Merak - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi mengimplementasikan secara penuh program Sterilisasi Pelabuhan secara serentak di enam pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar, pada Rabu (5/8). Momentum ini menandai babak baru transformasi layanan penyeberangan nasional menuju tata kelola pelabuhan yang semakin aman, tertib, modern, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jasa.

Implementasi serentak tersebut dilaksanakan di lima cabang operasional ASDP yang mencakup enam pelabuhan utama, yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar. Penerapan ini menjadi puncak dari rangkaian persiapan yang telah dimulai sejak soft launching pada 20 Juli 2026. Seremoni go live dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi dan turut dihadiri jajaran Direksi ASDP.

Selama masa transisi, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan melakukan penyempurnaan mekanisme operasional, sosialisasi kepada pengguna jasa dan pelaku usaha, hingga penguatan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal sejak hari pertama implementasi.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa sterilisasi pelabuhan bukan sekadar perubahan tata ruang kawasan, melainkan transformasi budaya operasional yang menempatkan keselamatan sebagai nilai utama dalam setiap proses pelayanan.

"Hari ini menjadi tonggak penting transformasi layanan penyeberangan nasional. Sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan, melainkan perubahan budaya operasional yang memastikan setiap aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai standar. Kami percaya pelabuhan yang aman akan melahirkan perjalanan yang nyaman, operasional yang semakin andal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan," ujar Heru.

Pada hari pertama implementasi, pengendalian kawasan pelabuhan berjalan sesuai rencana melalui pengaturan akses yang lebih tertib, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung operasional, penataan aktivitas di area pelabuhan, serta penguatan pengawasan melalui sinergi bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya operasional yang semakin disiplin, sekaligus memastikan seluruh aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung sesuai standar keselamatan dan keamanan.

Di Pelabuhan Merak, implementasi sterilisasi turut difokuskan pada penataan kawasan secara menyeluruh melalui penertiban aktivitas di area operasional, pendataan ulang seluruh pihak yang beraktivitas, penataan pedagang dengan identitas resmi, serta penguatan fasilitas pengawasan. Penerapan One Gate System (OGS) memperkuat pengendalian akses, sementara Automatic Gate System memangkas waktu layanan truk dari 10–15 menit menjadi 1–2 menit sehingga operasional pelabuhan menjadi lebih efisien. Sementara di Pelabuhan Bakauheni, implementasi diperkuat melalui penataan jalur lalu lintas kendaraan, pembangunan kantong parkir roda dua, penyempurnaan rambu dan media informasi, serta optimalisasi sistem pengendalian akses.

*Sosialisasi Intensif*

Pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, implementasi difokuskan pada penguatan kepatuhan operasional melalui sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder, pengawasan penggunaan APD, patroli gabungan secara rutin, serta penerapan pengaturan akses berbasis zonasi sehingga area operasional hanya dapat diakses oleh petugas sesuai tugas dan kewenangannya.

Adapun di Pelabuhan Kayangan dan Lembar, implementasi ditandai dengan penguatan pengendalian akses berbasis Face Recognition, penyematan APD secara simbolis kepada perwakilan stakeholder, serta peninjauan langsung kawasan steril sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan pelabuhan yang aman, tertib, dan profesional.

Sejalan dengan implementasi tersebut, Kepala BPTD Kelas II Banten, Eko Indrayanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan sterilisasi menjadi momentum penting setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan dan kini dapat dijalankan secara penuh.

"Setelah kurang lebih lima tahun sejak PM Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan, implementasi ini akhirnya dapat dilaksanakan. Kami mengapresiasi PT ASDP yang terus berinovasi dan melakukan perubahan yang sangat signifikan. Dengan adanya sterilisasi ini diharapkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan semakin terjamin," jelas Eko.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, mengatakan keberhasilan go live hari ini merupakan buah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung proses sosialisasi hingga implementasi penuh di lapangan.

"Sterilisasi merupakan langkah bersama dalam membangun budaya operasional yang lebih disiplin, profesional, dan berorientasi pada keselamatan. Ke depan, pelaksanaan ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh pengguna jasa serta seluruh ekosistem pelabuhan," ujar Windy.

*Standar Baru*

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai sterilisasi pelabuhan merupakan langkah strategis yang tidak lagi dapat ditunda sebagai bagian dari modernisasi transportasi penyeberangan nasional.

"Kebijakan ini akan memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas layanan, sekaligus meningkatkan kelancaran arus logistik maupun mobilitas masyarakat melalui operasional yang lebih tertib dan efisien. Selain itu, kesiapan infrastruktur serta sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar implementasi berjalan konsisten dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pelabuhan," ujarnya.

Melalui implementasi serentak di lima cabang operasional yang mencakup enam pelabuhan utama, ASDP optimistis sterilisasi akan menjadi standar baru pengelolaan pelabuhan penyeberangan nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada keselamatan, serta selaras dengan praktik pengelolaan pelabuhan berstandar internasional. Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi penyeberangan Indonesia sekaligus mendukung konektivitas nasional yang lebih andal dan berkelanjutan.  

Korem 044/Gapo Gelar Penguatan Karakter Kebangsaan dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

     

REFORMASI-ID | Palembang – Korem 044/Garuda Dempo menggelar kegiatan Penguatan Karakter Kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Keluarga Besar TNI Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kesadaran bela negara di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman, Rabu  (5/8/2026). 

Mewakili Danrem 044/Gapo, Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri hadir sekaligus memberikan sambutan kepada para peserta yang terdiri dari ASN dan Keluarga Besar TNI.

Kasrem 044/Gapo menegaskan bahwa penguatan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan global serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kasrem juga menekankan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan Keluarga Besar TNI, seluruh peserta memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, memperkuat semangat persatuan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesadaran bela negara tidak hanya diwujudkan melalui tugas kemiliteran semata, tetapi juga melalui sikap disiplin, integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap hukum, serta kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional.

"Bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air serta kesediaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana meningkatkan wawasan kebangsaan, memperkuat karakter, dan mempererat sinergi demi menjaga keutuhan bangsa," tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Korem 044/Gapo berharap dapat menumbuhkan pemahaman yang semakin kuat tentang pentingnya menjaga ideologi bangsa, meningkatkan semangat nasionalisme, serta membentuk peserta menjadi agen perubahan yang mampu menebarkan nilai-nilai positif, menjaga kerukunan, dan memperkokoh persatuan bangsa di lingkungan masing-masing. (Mudian) 

Resmikan Pengendalian Akses Terintegrasi, ASDP Perkuat Keamanan dan Keselamatan Pelabuhan

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni resmi mengimplementasikan Pengendalian Akses Terintegrasi (go live) di Pelabuhan Bakauheni, Rabu (5/8/2026). Sistem baru tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan untuk menciptakan kawasan pelabuhan yang lebih tertib, aman, modern, dan berstandar keselamatan.

Peresmian implementasi sistem ini dihadiri General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni Capt. Partogi Tamba, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Gapasdap, BPTD, KSKP Bakauheni, serta jajaran instansi maritim terkait.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni, Capt. Partogi Tamba mengatakan, Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang utama penghubung Pulau Sumatra dan Jawa memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas nasional, mobilitas masyarakat, dan distribusi logistik.

Menurutnya, seiring meningkatnya volume pengguna jasa, penguatan sistem keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelabuhan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

“Hari ini merupakan tonggak sejarah penting dalam transformasi pelayanan pelabuhan. Melalui go live implementasi sterilisasi kawasan ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni berkomitmen menghadirkan operasional pelabuhan yang lebih aman, tertib, modern, dan efisien,” ujar Partogi.

Dalam implementasi tersebut, ASDP telah membangun sejumlah fasilitas pendukung, di antaranya area parkir kendaraan roda dua yang terintegrasi, jalur khusus akses kawasan steril, registrasi ulang seluruh pemegang akses, serta pemasangan boom gate dan teknologi face recognition untuk memperkuat sistem pengawasan secara digital dan real time.

Partogi menjelaskan, seluruh pengembangan infrastruktur dan teknologi tersebut bertujuan menciptakan operasional pelabuhan yang lebih efektif, tertata, serta memenuhi standar pelayanan internasional.

Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, aparat keamanan, mitra usaha hingga pengguna jasa yang telah berkolaborasi menyukseskan implementasi sistem baru tersebut.

Penerapan Pengendalian Akses Terintegrasi ini menjadi bagian dari transformasi digital ASDP yang berfokus pada tiga aspek utama, yakni ketertiban, keamanan, dan keselamatan. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan menuju dermaga, memperketat proses verifikasi akses, serta memastikan seluruh kendaraan dan penumpang terdokumentasi secara akurat sesuai standar keselamatan pelayaran.

Dengan penerapan sistem tersebut, ASDP optimistis Pelabuhan Bakauheni akan semakin siap memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh pengguna jasa penyeberangan. (*) 

Dilantik Jadi Ketua Majelis Pembimbing Saka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan, Kepala BNNK Pramuka Garda P4GN

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan — Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, SE., MM, resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Satuan Karya (Saka) Pramuka Anti Narkoba Kwartir Cabang (Kwarcab) Lampung Selatan dalam kegiatan Pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan yang digelar pada Rabu, 5 Agustus 2026, di Aula Universitas Muhammadiyah Kalianda.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Harian Kwartir Cabang Lampung Selatan, Sukadi, yang sekaligus melantik jajaran Pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Gerakan Pramuka dan BNN dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Andalan dan Pengurus Kwarcab Lampung Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ka Kwarran Kalianda, Kamabigus SMA/SMK, serta Pramuka Penegak dan Pandega dari berbagai gugus depan di wilayah Lampung Selatan.

Ketua Harian Kwarcab Lampung Selatan, Sukadi, menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu mengembangkan kegiatan Saka Anti Narkoba secara lebih aktif dan berkelanjutan. 

"Peran Pramuka sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap bahaya narkoba," kata Sukadi.


Sementara itu, Kepala BNNK Lampung Selatan AKBP Rahmad Hidayat, SE., MM, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara BNNK Lampung Selatan dan Kwartir Cabang Lampung Selatan melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada anggota Pramuka. 

"Terimakasih atas amanah yang diberikan oleh Kwarcab Pramuka, semoga Pramuka menjadi garda terdepan dalam upaya P4GN dan semakin Jaya," ujar AKBP Rahmad Hidayat. SE. MM. 

Dalam kesempatan itu AKBP Rahmad Hidayat menegaskan bahwa Saka Anti Narkoba merupakan wadah yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai hidup sehat, kepemimpinan, serta semangat menjadi pelopor pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

"Dengan terbentuknya Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan, diharapkan gerakan pencegahan narkoba berbasis kepramukaan dapat semakin masif, terstruktur, dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Lampung Selatan," pungkasnya. (Mudian) 

BLT Dana Desa Tahap II Disalurkan, 27 Keluarga di Desa Maluli Terima Bantuan Enam Bulan Sekaligus

     



REFORMASI-ID🇮🇩| TALIABU — Pemerintah Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II Tahun Anggaran 2026 kepada 27 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rabu (5/8/2026).

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Maluli, Dionisius Rahayaan, mengatakan seluruh penerima bantuan telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk periode Juli hingga Desember 2026.

"BLT Dana Desa ini kami harapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga," kata Dionisius.

Ia menegaskan, proses penyaluran dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bantuan disalurkan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Menurut Dionisius, keterbukaan dalam pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah desa sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga," ujarnya.

Melalui penyaluran BLT Dana Desa Tahap II ini, Pemerintah Desa Maluli berharap bantuan tersebut mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun 2026. Program ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah desa dalam memastikan manfaat Dana Desa dapat dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan.




Laporan: Mu'min | Editor: Mahar Prastowo 

Akselerasi Pengamanan, Tim Auditor Baharkam Polri Rampungkan Dua Elemen Vital SMP di Bandung

     


REFORMASI-ID | Bandung - Tim Bimbingan Teknis (Bintek) Audit Sispamobvitnas Baharkam Polri berhasil menyelesaikan evaluasi belasan kriteria krusial pada hari kedua pelaksanaan Bintek Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Hotel Cordela, Bandung, pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Kegiatan intensif yang dimulai sejak pukul 08.00 hingga 18.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bintek "SMP" Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. Agenda utama hari kedua berfokus pada pendalaman materi melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen bersama manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat.

Dalam arahannya, Ketua Tim Bintek Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, menegaskan pentingnya konsistensi dalam mengukur kesiapan instrumen pengamanan pada objek vital nasional.

"Hari kedua ini kami fokuskan pada akselerasi pemeriksaan dokumen dan sinkronisasi data lapangan melalui wawancara mendalam. Evaluasi ketat pada Elemen Komitmen dan Kebijakan ini penting agar seluruh standar pengamanan terdokumentasi dengan baik, sekaligus menjadi fondasi kuat sebelum kita mematangkan implementasi pola pengamanan fisik di lapangan," ujar Kombes Pol Edy Sumardi di sela-sela kegiatan.

Bintek hari kedua ini menghasilkan capaian penting dalam standarisasi pengamanan perusahaan. Tim auditor berhasil menyelesaikan pemeriksaan terhadap 18 kriteria pada Elemen 1 terkait Komitmen dan Kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 1 kriteria yang mendapatkan skor 1 dan 17 kriteria lainnya berhasil meraih skor 2.

Setelah menyelesaikan Elemen 1, kegiatan langsung dilanjutkan secara maraton ke Elemen 2 yang membahas tentang Pola Pengamanan. Pemeriksaan dokumen dan interaksi mendalam dengan tim internal perusahaan berjalan lancar hingga mencapai Elemen 2 Kriteria B.5 sebelum kegiatan hari kedua resmi ditutup. 

Keberhasilan agenda ini didukung oleh kehadiran sejumlah pejabat dan ahli. Dari internal tim Mabes Polri, Kombes Pol Edy Sumardi didampingi oleh Sekretaris Tim AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak., serta tiga Auditor SMP Profesional yaitu Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti. Turut hadir memperkuat asistensi dari kewilayahan adalah Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar, AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Sementara dari pihak eksternal, manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat dihadiri oleh Sr Analyst Physical Security Henry Rasmelio, Sr Analyst II Physical Security Sugiarto, Officer I Geosecurity Wednyo Haryoto, serta seluruh jajaran Tim HSSE Fuel Terminal Bandung Site Ujungberung.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk memastikan sistem pengamanan di lingkungan Pertamina Patra Niaga berjalan optimal.

Perkuat Pengamanan Obvitnas, Tim Baharkam Polri Tinjau Implementasi SMP di Pertamina RU IV Cilacap

     


REFORMASI-ID | Cilacap - Tim Klarifikasi dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan peninjauan langsung terkait implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Selasa (4/8/2026).

Kegiatan hari pertama ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Pam VIP Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri sekaligus Ketua Tim Klarifikasi, Kombes Pol. Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh elemen pengamanan di salah satu Objek Vital Nasional (Obvitnas) strategis tersebut berjalan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Rapat Flamboyan dengan agenda opening meeting. Pjs. Group Head Operation dan Manufacturing (GHOM) RU Cilacap, Erdyanto Perkasa, bersama Pjs. Manager HSSE, Adi Firmansyah, menyambut langsung kedatangan tim Korps Bhayangkara tersebut. Acara pembukaan ini diisi dengan paparan hasil audit re-sertifikasi mandiri oleh Tim Auditor Internal SMP Pertamina RU IV.

Usai pembukaan, Tim Ditpamobvit Baharkam Polri langsung bergerak melakukan observasi lapangan secara intensif. Pemantauan fisik menyasar ke beberapa titik krusial kilang, mulai dari Demo Room, Security Command Center, Dermaga 68, hingga Area 41 dan Area 70 Scrap. Peninjauan ini bertujuan untuk memvalidasi langsung kesesuaian antara dokumen pengamanan dengan kondisi riil di lapangan.

Tidak hanya memeriksa fisik dan infrastruktur, tim penguji yang beranggotakan Penata Tk. I Darwin Siregar, S.M., Kompol Harry Sutadi, S.Sos., Drs. Karyadi, dan Ir. Mohammad Zari, M.M., juga melakukan pendalaman administratif. Pemeriksaan dokumen dan wawancara mendalam dilakukan secara maraton hingga pukul 18.00 WIB. Fokus pemeriksaan hari pertama mencakup Elemen I (Komitmen dan Kebijakan), Elemen II (Pola Pengamanan), Elemen III (Konfigurasi Pengamanan), serta Elemen IV (Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan).

Melalui klarifikasi berkala ini, diharapkan PT Pertamina Patra Niaga RU IV Cilacap dapat terus mempertahankan keandalan sistem pengamanannya guna menjamin keberlanjutan operasional penyediaan energi nasional dari segala bentuk potensi gangguan keamanan.

Lurah Turun ke Lapangan, Warga Menunggu Kepastian

     
 Stockpile Batubara di Cakung Barat Memasuki Babak Baru Penanganan




REFORMASI-ID🇮🇩| JAKARTA – Demonstrasi sekitar 150 warga Kampung Sawah RT 06, RT 08, dan RT 09 RW 08 Kelurahan Cakung Barat di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026), bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Di balik aksi damai itu, terdapat rangkaian langkah yang telah dilakukan pemerintah kelurahan menyusul pengaduan masyarakat mengenai dugaan dampak lingkungan dari aktivitas stockpile batubara.

Sehari sebelum aksi berlangsung, Senin (3/8/2026), Lurah Cakung Barat Yasir Habib Putra bersama unsur kelurahan dan aparat kewilayahan mendatangi lokasi stockpile untuk melakukan pengecekan awal.

"Kami sudah cek ke lokasi bersama Babinsa, Kasi Ekbang, Kasi Pemerintahan, serta Kaunit PTSP Kelurahan. Kami meminta dokumen perizinan perusahaan, kemudian membuat laporan kepada pimpinan secara berjenjang dan menyampaikan tembusannya kepada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur," ujar Yasir.

Langkah tersebut menjadi pintu masuk penanganan yang kemudian berlanjut keesokan harinya.

Pada Selasa pagi, sebelum warga menyampaikan aspirasi di Graha Intirub, Pemerintah Kelurahan Cakung Barat kembali diminta mendampingi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan yang telah disampaikan kelurahan.

Dari pemeriksaan awal itu, dilakukan penyegelan terhadap sebagian area operasional sebagai bentuk tindakan awal atas dugaan pelanggaran yang ditemukan di lokasi.

Menurut Yasir, proses tersebut bukanlah akhir dari penanganan.

Ia menegaskan bahwa kajian teknis mengenai operasional maupun kelengkapan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur bersama instansi yang memiliki otoritas.

"Pendalaman kajian teknis operasional dan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Sudin Lingkungan Hidup yang akan berkoordinasi dengan pihak berwenang," katanya.

Sementara itu, dari aspek kewilayahan, pemerintah kelurahan memilih mengambil langkah yang berada dalam ruang kewenangannya.

Selain menyampaikan laporan secara berjenjang kepada pimpinan, pihak kelurahan juga meminta pengelola stockpile melakukan penyiraman secara berkala guna menekan penyebaran debu keluar kawasan operasional.

"Kami telah menghimbau pelaku usaha batubara agar melakukan penyiraman untuk meminimalisir pencemaran udara atau debu yang berdampak keluar area stockpile," ujar Yasir.

Penjelasan itu menjadi bagian penting dalam rangkaian peristiwa yang berkembang selama dua hari terakhir.

Di sisi lain, warga tetap membawa kegelisahan mereka ke depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sekitar 150 orang yang tergabung dalam Paguyuban Kampung Sawah RT 06, RT 08, dan RT 09 RW 08 datang bersama anak-anak mereka untuk meminta kepastian atas berbagai keluhan yang selama ini mereka rasakan.

Mereka menyampaikan tujuh tuntutan, mulai dari penutupan operasional stockpile, relokasi ke kawasan industri, evaluasi dokumen lingkungan, hingga pemulihan lingkungan apabila ditemukan pencemaran.

Dalam audiensi, pihak DLH Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup apabila dokumen lingkungan perusahaan memang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan persoalan lingkungan tidak hanya bergantung pada satu instansi. Kelurahan menjalankan fungsi deteksi dini dan pelaporan kewilayahan, Sudin Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan awal dan penindakan sesuai kewenangannya, sementara pendalaman terhadap aspek teknis dan legalitas perizinan akan ditentukan melalui proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Bagi warga, langkah-langkah itu memberi secercah harapan.

Mereka berharap laporan yang telah disampaikan, inspeksi lapangan yang telah dilakukan, dan penyegelan awal yang telah dipasang benar-benar menjadi awal penyelesaian, bukan sekadar respons sesaat.

Sebab, bagi masyarakat Kampung Sawah, persoalan ini bukan hanya tentang tumpukan batubara.

Yang mereka perjuangkan adalah keyakinan bahwa rumah tempat mereka membesarkan anak-anak tetap menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan layak untuk ditinggali.


Baca juga:
Editorial: Anak-anak Itu Ikut Berdemo





04 Agustus 2026

Polri Kerahkan 372 Taruna Akpol Dampingi Siswa di 73 Sekolah Rakyat Bersama Taruna Akademi TNI

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 4 Agustus 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 372 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang bergabung bersama Taruna Akademi TNI untuk mendampingi siswa di 73 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui Program Taruna Bhakti Tahun 2026. Kehadiran para taruna merupakan wujud dukungan Polri terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan sejak dini.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan keterlibatan Taruna Akpol merupakan implementasi nyata arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang saat melepas Program Taruna Bhakti pada 1 Agustus 2026 di Base Ops Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, menegaskan bahwa para taruna harus menjadi role model bagi siswa Sekolah Rakyat.

“Polri mendukung penuh Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang unggul. Sebagaimana arahan Bapak Menteri Sosial, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI hadir bukan sekadar mendampingi kegiatan siswa, tetapi menjadi kakak asuh yang memberikan keteladanan dalam disiplin, kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, serta semangat pengabdian. Kami ingin anak-anak di Sekolah Rakyat memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh inspirasi untuk meraih cita-citanya,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Selasa (4/8).

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf sebelumnya menegaskan bahwa para taruna memahami kehidupan berasrama karena mereka sendiri telah menjalaninya. Pengalaman tersebut diharapkan dapat ditularkan kepada para siswa Sekolah Rakyat agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun kemandirian, serta membiasakan hidup disiplin. Menteri Sosial juga menekankan pentingnya menjadikan para taruna sebagai kakak pendamping yang penuh empati, sekaligus memastikan tidak ada praktik perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, maupun intoleransi selama proses pendampingan berlangsung.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Polri mengerahkan 372 Taruna Akpol yang ditempatkan di 73 Sekolah Rakyat pada 29 Subsatuan Taruna (Subsattar). Pelaksanaan kegiatan didukung oleh 110 personel pendamping (Paping) yang terdiri atas 23 Perwira Menengah (Pamen), 77 Perwira Pertama (Pama), dan 10 Bintara, sehingga total personel Polri yang terlibat mencapai 482 personel.

Program Taruna Bhakti dilaksanakan bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yaitu masa orientasi bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta kehidupan berasrama. Selama lima hari pendampingan, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI berperan sebagai mentor dan kakak asuh melalui berbagai kegiatan pembentukan karakter.

Kegiatan tersebut meliputi pengenalan tata tertib sekolah dan kehidupan asrama, pembiasaan bangun pagi dan manajemen waktu, penataan kamar, kerapian tempat tidur dan lemari, pembiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pelatihan baris-berbaris, pembinaan kepemimpinan, kerja sama dan gotong royong, penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, kegiatan kepramukaan, pembinaan karakter dan kepribadian, penguatan nilai-nilai keagamaan, hingga pemberian motivasi agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, humanis, inklusif, dan ramah anak, sesuai dengan semangat Program Sekolah Rakyat.

“Yang dibangun dalam Program Taruna Bhakti bukan hanya kedisiplinan, tetapi juga karakter. Para Taruna Akpol hadir untuk menginspirasi, membimbing, dan mendampingi adik-adik di Sekolah Rakyat melalui keteladanan. Mereka berbagi pengalaman hidup berasrama, mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kerja sama, kepedulian, serta menumbuhkan rasa percaya diri agar setiap anak memiliki keyakinan bahwa mereka mampu meraih masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Taruna Akpol dalam Program Taruna Bhakti juga menjadi bagian dari proses pembentukan calon perwira Polri yang semakin dekat dengan masyarakat sejak masa pendidikan.

“Melalui pengabdian ini, Taruna Akpol belajar memahami kehidupan masyarakat sekaligus mengasah kepemimpinan, empati, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan persoalan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi mereka sebagai calon pemimpin Polri yang Presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat,” tutup Brigjen Pol. Trunoyudo.

Program Taruna Bhakti merupakan kolaborasi Kementerian Sosial RI, Akademi TNI, Akademi Kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Polri berharap kehadiran Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI dapat memberikan manfaat nyata bagi para siswa sekaligus memperkuat pembentukan karakter generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

ASEAN University International Anugerahkan Gelar Profesor kepada Ketua Umum Senkom Mitra Polri

     


REFORMASI-ID | Kuala Lumpur – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Dr. K.P. H. Katno Hadi, S.E., M.M., M.H., yang resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) oleh ASEAN University International (AUI), Malaysia, dalam rangkaian Official Graduation Ceremony Tahun Akademik 2025/2026 yang digelar pada Selasa, 4 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Malaysia, di Grand Hyatt Kuala Lumpur.

Prosesi akademik tersebut tidak hanya menjadi momentum penganugerahan gelar Profesor, tetapi juga diisi dengan Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar yang disampaikan Prof. Dr. H. Katno Hadi dengan judul:

"Integrated Tourism Economic Resilience Framework (ITERF): Paradigma Baru Kepariwisataan untuk Membangun Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia."

Melalui orasi ilmiah tersebut, Prof. Katno Hadi memperkenalkan konsep Integrated Tourism Economic Resilience Framework (ITERF) sebagai sebuah paradigma pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, tata kelola serta pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Konsep tersebut menempatkan sektor pariwisata bukan sekadar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Diketahui sebelumnya, informasi mengenai pengukuhan Guru Besar tersebut tertuang dalam undangan resmi yang diterbitkan Presiden ASEAN University International, Prof. Dr. Suhendar, S.E., S.H., LL.M., tertanggal 17 Juli 2026.

Dalam surat undangan tersebut, pihak universitas menyampaikan apresiasi kepada Prof. Katno Hadi atas kesediaannya menghadiri prosesi wisuda internasional serta menyatakan bahwa pencapaian akademik tersebut merupakan tonggak penting yang mencerminkan keunggulan, dedikasi serta kontribusi nyata yang telah diberikan dalam bidang akademik, kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat.

Penganugerahan gelar Profesor tersebut menjadi pengakuan internasional atas kiprah Prof. Katno Hadi yang selama ini dikenal sebagai akademisi, praktisi bisnis dan tokoh organisasi kemasyarakatan yang aktif membangun sinergi antara dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat serta penguatan ketahanan nasional.

Saat ini, Prof. Katno Hadi menjabat sebagai Ketua Umum Senkom Mitra Polri, organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra strategis Polri dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Penanggulangan Bencana serta penguatan semangat Bela Negara.

Di bawah kepemimpinannya, Senkom Mitra Polri terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga negara, antara lain Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Basarnas dan BNPB. 

Berbagai program strategis juga terus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem komunikasi digital organisasi melalui Senkom Digital Communication (SDC) serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam bidang keamanan, kebencanaan dan pembangunan nasional.

Sebelum meraih gelar Profesor, Prof. Katno Hadi pada tahun 2025 telah menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur dengan predikat Sangat Memuaskan. Disertasinya membahas pengembangan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Solo Raya. 

Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi salah satu landasan konseptual dalam pengembangan gagasan Integrated Tourism Economic Resilience Framework (ITERF) yang dipaparkan pada orasi ilmiah pengukuhan Guru Besarnya.

Di lingkungan Senkom Mitra Polri, kepemimpinan Prof. Katno Hadi juga dikenal melalui penguatan tiga klaster utama pengabdian organisasi, yakni Kamtibmas, Kebencanaan dan Bela Negara. Ketiga bidang tersebut menjadi fondasi pengembangan organisasi dalam memperkuat partisipasi masyarakat mendukung stabilitas nasional.

Penganugerahan gelar Profesor dari ASEAN University International sekaligus penyampaian Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik Prof. Katno Hadi. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi inspirasi bahwa dedikasi dalam dunia organisasi, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi bangsa dan negara.

Prosesi pengukuhan Guru Besar berlangsung bersamaan dengan Official Graduation Ceremony ASEAN University International Tahun Akademik 2025/2026 yang dihadiri para lulusan, sivitas akademika serta tamu kehormatan dari berbagai negara, menandai semakin kuatnya jejaring akademik internasional dalam mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkontribusi bagi pembangunan global. (TJ)





Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Terima Kunjungan Perkenalan Kedutaan Besar Singapura, Bahas Pengamanan hingga Hari Nasional

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Syahduddi, S.IK., M.Si
menerima kunjungan perkenalan resmi dari delegasi Kedutaan Besar Republik Singapura untuk Indonesia. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Kerja Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Jakarta, pada Selasa (4/8/2026) siang.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Syahduddi, S.IK., M.Si dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Ditpamobvit, di antaranya Kasubdit Audit, Kasipam Kilas Subditpam VIP, serta Kaurmin Subdit Pam VIP. Sementara itu, delegasi Kedutaan Besar Singapura diwakili oleh Khairul Anwar Abdul Wahab (Administration and Consular) dan Mohamad Sofian Bin Salleh (Atase Polisi Singapura untuk Indonesia).

Dalam pertemuan tersebut, Brigjen Pol Dr. Syahduddi, S.IK., M.Si
menyambut hangat kehadiran delegasi dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi tersebut. Pihak Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hubungan baik dan bersinergi dalam memberikan pengamanan optimal bagi perwakilan negara sahabat.

Atase Polisi Singapura, Mohamad Sofian Bin Salleh, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan silaturahmi perdana mereka ke Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri. Dalam kesempatan tersebut, ia juga berkoordinasi terkait langkah antisipasi pengamanan. Pihak Singapura memohon dukungan Polri untuk kesiapsiagaan penjagaan dan pengamanan pada gedung Kedutaan Besar serta Konsulat Singapura di kawasan Kuningan, Jakarta, terutama jika terjadi situasi kontinjensi.

Senada dengan hal tersebut, Khairul Anwar Abdul Wahab turut menyampaikan terima kasih yang mendalam atas pengamanan ketat yang selama ini telah dilakukan oleh Polri di area Kantor Kedutaan Besar Singapura. Pihak kedutaan berharap agar unit mobil patroli Polri yang telah selesai menjalani perawatan (service) dapat disiagakan secara statis (standby) di depan gedung kedutaan guna memperkuat pengamanan wilayah.

Selain membahas pengamanan markas diplomatik, delegasi Singapura juga menyampaikan undangan resmi kepada Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri untuk menghadiri perayaan National Day (Hari Nasional) Singapura. Acara seremonial tersebut rencananya akan diselenggarakan pada 19 Agustus 2026 mendatang di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 11.00 WIB hingga 11.45 WIB ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Sinergi ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan diplomatik serta kolaborasi keamanan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Singapura di masa depan.

Mantapkan Keamanan Obvitnas, Kombes Pol Edy Sumardi Pimpin Bintek SMP di Pertamina FT Ujungberung

     


REFORMASI-ID | Bandung - Korsabhara Baharkam Polri secara resmi memulai rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di Objek Vital Nasional (Obvitnas) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat, bertempat di Ruang Rapat Pertamina Fuel Terminal (FT) Ujungberung, Bandung, pada Senin (3/8/2026).

Kegiatan Bintek hari pertama ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bintek Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., didampingi Sekretaris Tim AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak., serta Tim Auditor SMP Profesional yang terdiri dari Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti. Turut hadir mendampingi dari perwakilan Polda Jabar, Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Kehadiran tim Bintek diterima langsung oleh manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat, di antaranya Fuel Terminal Manager Bandung Site Ujungberung Ibu Afifah Rahmawati, Sr. Analyst Physical Security Bapak Henry Rasmelio, Sr. Analyst II Physical Security Bapak Sugiarto, Officer I Geosecurity Bapak Wednyo Haryoto, serta jajaran Tim HSSE FT Ujungberung.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan resmi, safety induction, pembacaan komitmen, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga penayangan company profile PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Fuel Terminal Manager Ujungberung Ibu Afifah Rahmawati menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Bintek SMP ini sebagai upaya memperkuat sistem keandalan dan keamanan aset penyaluran energi nasional. 

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Bintek Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata menekankan pentingnya standarisasi pengamanan berbasis Perpol di lingkungan Obvitnas guna memitigasi berbagai potensi kerawanan operasional.

Pada porsi tinjauan lapangan, tim melakukan observasi komprehensif yang terbagi dalam beberapa zona:
Zona Keamanan Utama & Zona Kuning: Pemeriksaan kesiapan Pos Keamanan pintu masuk dan tata kelola area pendukung operasional FT Ujungberung.

Zona Merah (High Security Area): Peninjauan mendalam pada alur Gate Out, Pump Product House, fasilitas Tangki Air, Ruang New Gantry System, hingga Ruang Server sebagai pusat kontrol data operasional.

Selain observasi fisik, tim Bintek juga melakukan pendalaman melalui sesi wawancara dan pemeriksaan dokumen bersama manajemen serta tim SMP perusahaan, mendalami Elemen 1 terkait Komitmen dan Kebijakan Pengamanan hingga kriteria nomor 4.

Seluruh rangkaian kegiatan Hari ke-1 yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan rencana kegiatan yang dirancang. Sinergi ini diharapkan semakin mengokohkan perlindungan terhadap objek vital nasional pasokan BBM di Jawa Barat

Soroti Bangunan Kios Diatas Trotoar, Grib Jaya Sambangi Pemdes Bakauheni

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Kecamatan Bakauheni menyoroti keberadaan sejumlah kios yang berdiri di atas trotoar di sepanjang ruas jalan depan Pasar Tradisional Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu hak pejalan kaki serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selasa, 04/08/2026.

Trotoar yang semestinya menjadi jalur khusus pejalan kaki kini sebagian tertutup bangunan kios dan barang dagangan. Akibatnya, masyarakat terpaksa berjalan di badan jalan saat melintas di kawasan pasar.

Ketua PAC GRIB Jaya Bakauheni, Raden Muhamad Syafe'i atau yang akrab disapa Bang Aang, mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah serta instansi terkait.

"Trotoar dibangun untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, bukan dijadikan tempat mendirikan kios atau bangunan usaha. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar fungsi trotoar dapat dikembalikan sebagaimana mestinya," ujar Bang Aang, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, selain menghambat mobilitas pejalan kaki, keberadaan kios di atas trotoar dan bahu jalan juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi ketertiban di kawasan Pasar Tradisional Bakauheni.


Meski demikian, Bang Aang menegaskan penataan harus dilakukan secara humanis dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang. Jika diperlukan relokasi, pemerintah diminta menyiapkan lokasi yang layak agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Bakauheni, Sukirno, mengatakan pemerintah desa sebelumnya telah berupaya melakukan penertiban melalui teguran lisan maupun surat peringatan kepada para pedagang yang mendirikan kios di atas trotoar.

"Persoalan ini akan kami tindak lanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan serta Satpol PP agar penataan dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku," kata Sukirno.

Ia menegaskan Pemerintah Desa Bakauheni berkomitmen mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki. Sukirno juga mengapresiasi kepedulian PAC GRIB Jaya Bakauheni yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, Satpol PP, serta dukungan masyarakat, penataan kawasan Pasar Tradisional Bakauheni diharapkan dapat segera terealisasi sehingga trotoar kembali berfungsi sesuai peruntukannya dan tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. (Tim)

Perkuat Ekonomi dan Investasi Daerah, Kadin Lampung Hadiri Forum Strategis Presiden Prabowo

     

REFORMASI-ID | JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung turut ambil bagian dalam pertemuan strategis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus Kadin dari 38 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026) kemarin.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, mengatakan seluruh pengurus Kadin provinsi hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. Selain Kadin daerah, pertemuan juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha nasional untuk membahas strategi menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, serta Direktur Utama Pindad yang juga CTO Danantara, Prof. Sigit Puji Santoso.

Kadin Lampung diwakili tiga pengurus, yakni Koordinator Wakil Ketua Umum Romi Junanto Utama, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Munir A. Haris, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan Irfan Gani.

Mewakili Ketua Kadin Lampung Muhammad Kadafi, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Munir A. Haris mengatakan kehadiran Kadin Lampung dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen dunia usaha Lampung untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional sekaligus memperjuangkan kepentingan dunia usaha di daerah.

"Pertemuan ini menjadi ruang yang sangat strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dengan dunia usaha di daerah. Arahan Presiden Prabowo memberikan optimisme baru bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus dimulai dari daerah yang kuat, berdaya saing, dan mampu menarik investasi," ujar Munir, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, Kadin Lampung siap mengawal berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan investasi, memperkuat sektor perdagangan, mengembangkan UMKM, serta membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan di Provinsi Lampung.

Munir menegaskan, Kadin Lampung di bawah kepemimpinan M. Khadafi akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pelaku usaha agar potensi ekonomi Lampung dapat berkembang lebih optimal.

"Kami membawa semangat kolaborasi. Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, energi, hingga logistik. Tugas kami adalah memastikan potensi tersebut mampu diterjemahkan menjadi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia berharap forum bersama Presiden Prabowo tersebut menjadi awal lahirnya berbagai kebijakan yang semakin berpihak kepada dunia usaha daerah sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.

"Pesan Ketua Kadin Lampung, Bapak M. Khadafi, sangat jelas. Kadin Lampung siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat dunia usaha, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Lampung," tutup Munir yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini. (**)

Pimpin Sertijab 12 Pejabat Strategis, Kapolda Lampung: Perkuat Organisasi dan Pelayanan Polri Presisi

     

REFORMASI-ID | Lampung – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) terhadap 12 pejabat strategis di lingkungan Polda Lampung yang berlangsung di Gedung Serbaguna Presisi Polda Lampung, Senin (3/8/2026). Pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi guna memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebanyak 12 jabatan yang diserahterimakan terdiri atas empat Pejabat Utama Polda Lampung dan delapan Kapolres jajaran. Jabatan tersebut meliputi Karo Log, Direktur Samapta, Direktur Polairud, Kepala SPKT, Kapolresta Bandar Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Kapolres Lampung Utara, Kapolres Lampung Timur, Kapolres Tulang Bawang, Kapolres Way Kanan, Kapolres Pringsewu, serta Kapolres Tulang Bawang Barat.

Prosesi Sertijab diawali dengan pembacaan keputusan Kapolri tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah dan pakta integritas, serta penyematan dan pelepasan tanda jabatan sebagai simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Lampung.

Pada jajaran Pejabat Utama, jabatan Karo Log diserahterimakan dari Kombes Pol Supriadi kepada Kombes Pol Atot Irawan. Jabatan Direktur Samapta kini diemban Kombes Pol Prayudha Widiatmoko menggantikan Kombes Pol Bramono Purnomo. Selanjutnya, jabatan Direktur Polairud diserahterimakan dari Kombes Pol Boby Pa'ludin Tambunan kepada Kombes Pol Erick Sartani Marbun, sedangkan jabatan Kepala SPKT kini dijabat AKBP Tri Hendro Prasetyo menggantikan AKBP Fenza.

Di jajaran kewilayahan, Kombes Pol Herbin Garbawiyata J. Sianipar dipercaya menjabat Kapolresta Bandar Lampung menggantikan Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay. Jabatan Kapolres Lampung Selatan diserahterimakan dari AKBP Toni Kasmiri kepada AKBP Deddy Kurniawan, sementara jabatan Kapolres Lampung Utara kini diemban AKBP Raswidiati Anggraini menggantikan AKBP Deddy Kurniawan.


Rotasi juga berlangsung pada jabatan Kapolres Lampung Timur dari AKBP Heti Patmawati kepada AKBP Yuliansyah, Kapolres Tulang Bawang dari AKBP Yuliansyah kepada AKBP Adri Bhirawasto, Kapolres Way Kanan dari AKBP Didik Kurnianto kepada AKBP Ramadhona, Kapolres Pringsewu dari AKBP Mochammad Yunnus Saputra kepada AKBP Dadi Perdana Putra, serta Kapolres Tulang Bawang Barat dari AKBP Sendi Antoni kepada AKBP Himmawan Setiawan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang rutin dilaksanakan untuk menjaga dinamika, regenerasi kepemimpinan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.

"Pergantian pejabat merupakan proses yang alamiah dalam organisasi Polri. Melalui penyegaran ini diharapkan setiap pejabat dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya, memperkuat sinergi internal maupun eksternal, serta terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun.

Ia menambahkan, dengan hadirnya kepemimpinan baru pada sejumlah fungsi dan kewilayahan, Polda Lampung optimistis pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal sejalan dengan implementasi Polri Presisi.

Pelaksanaan Sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri Wakapolda Lampung, Irwasda Polda Lampung, para Pejabat Utama Polda Lampung, para Kapolres jajaran, Ketua Bhayangkari Daerah Lampung beserta pengurus, serta tamu undangan lainnya. (Mdn)