Media Reformasi Indonesia (MRI)

04 Agustus 2026

Polri Kerahkan 372 Taruna Akpol Dampingi Siswa di 73 Sekolah Rakyat Bersama Taruna Akademi TNI

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 4 Agustus 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 372 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang bergabung bersama Taruna Akademi TNI untuk mendampingi siswa di 73 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui Program Taruna Bhakti Tahun 2026. Kehadiran para taruna merupakan wujud dukungan Polri terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan sejak dini.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan keterlibatan Taruna Akpol merupakan implementasi nyata arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang saat melepas Program Taruna Bhakti pada 1 Agustus 2026 di Base Ops Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, menegaskan bahwa para taruna harus menjadi role model bagi siswa Sekolah Rakyat.

“Polri mendukung penuh Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang unggul. Sebagaimana arahan Bapak Menteri Sosial, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI hadir bukan sekadar mendampingi kegiatan siswa, tetapi menjadi kakak asuh yang memberikan keteladanan dalam disiplin, kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, serta semangat pengabdian. Kami ingin anak-anak di Sekolah Rakyat memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh inspirasi untuk meraih cita-citanya,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Selasa (4/8).

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf sebelumnya menegaskan bahwa para taruna memahami kehidupan berasrama karena mereka sendiri telah menjalaninya. Pengalaman tersebut diharapkan dapat ditularkan kepada para siswa Sekolah Rakyat agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun kemandirian, serta membiasakan hidup disiplin. Menteri Sosial juga menekankan pentingnya menjadikan para taruna sebagai kakak pendamping yang penuh empati, sekaligus memastikan tidak ada praktik perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, maupun intoleransi selama proses pendampingan berlangsung.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Polri mengerahkan 372 Taruna Akpol yang ditempatkan di 73 Sekolah Rakyat pada 29 Subsatuan Taruna (Subsattar). Pelaksanaan kegiatan didukung oleh 110 personel pendamping (Paping) yang terdiri atas 23 Perwira Menengah (Pamen), 77 Perwira Pertama (Pama), dan 10 Bintara, sehingga total personel Polri yang terlibat mencapai 482 personel.

Program Taruna Bhakti dilaksanakan bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yaitu masa orientasi bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta kehidupan berasrama. Selama lima hari pendampingan, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI berperan sebagai mentor dan kakak asuh melalui berbagai kegiatan pembentukan karakter.

Kegiatan tersebut meliputi pengenalan tata tertib sekolah dan kehidupan asrama, pembiasaan bangun pagi dan manajemen waktu, penataan kamar, kerapian tempat tidur dan lemari, pembiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pelatihan baris-berbaris, pembinaan kepemimpinan, kerja sama dan gotong royong, penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, kegiatan kepramukaan, pembinaan karakter dan kepribadian, penguatan nilai-nilai keagamaan, hingga pemberian motivasi agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, humanis, inklusif, dan ramah anak, sesuai dengan semangat Program Sekolah Rakyat.

“Yang dibangun dalam Program Taruna Bhakti bukan hanya kedisiplinan, tetapi juga karakter. Para Taruna Akpol hadir untuk menginspirasi, membimbing, dan mendampingi adik-adik di Sekolah Rakyat melalui keteladanan. Mereka berbagi pengalaman hidup berasrama, mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kerja sama, kepedulian, serta menumbuhkan rasa percaya diri agar setiap anak memiliki keyakinan bahwa mereka mampu meraih masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Taruna Akpol dalam Program Taruna Bhakti juga menjadi bagian dari proses pembentukan calon perwira Polri yang semakin dekat dengan masyarakat sejak masa pendidikan.

“Melalui pengabdian ini, Taruna Akpol belajar memahami kehidupan masyarakat sekaligus mengasah kepemimpinan, empati, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan persoalan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi mereka sebagai calon pemimpin Polri yang Presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat,” tutup Brigjen Pol. Trunoyudo.

Program Taruna Bhakti merupakan kolaborasi Kementerian Sosial RI, Akademi TNI, Akademi Kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Polri berharap kehadiran Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI dapat memberikan manfaat nyata bagi para siswa sekaligus memperkuat pembentukan karakter generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

ASEAN University International Anugerahkan Gelar Profesor kepada Ketua Umum Senkom Mitra Polri

     


REFORMASI-ID | Kuala Lumpur – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Dr. K.P. H. Katno Hadi, S.E., M.M., M.H., yang resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) oleh ASEAN University International (AUI), Malaysia, dalam rangkaian Official Graduation Ceremony Tahun Akademik 2025/2026 yang digelar pada Selasa, 4 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Malaysia, di Grand Hyatt Kuala Lumpur.

Prosesi akademik tersebut tidak hanya menjadi momentum penganugerahan gelar Profesor, tetapi juga diisi dengan Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar yang disampaikan Prof. Dr. H. Katno Hadi dengan judul:

"Integrated Tourism Economic Resilience Framework (ITERF): Paradigma Baru Kepariwisataan untuk Membangun Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia."

Melalui orasi ilmiah tersebut, Prof. Katno Hadi memperkenalkan konsep Integrated Tourism Economic Resilience Framework (ITERF) sebagai sebuah paradigma pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, tata kelola serta pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Konsep tersebut menempatkan sektor pariwisata bukan sekadar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Diketahui sebelumnya, informasi mengenai pengukuhan Guru Besar tersebut tertuang dalam undangan resmi yang diterbitkan Presiden ASEAN University International, Prof. Dr. Suhendar, S.E., S.H., LL.M., tertanggal 17 Juli 2026.

Dalam surat undangan tersebut, pihak universitas menyampaikan apresiasi kepada Prof. Katno Hadi atas kesediaannya menghadiri prosesi wisuda internasional serta menyatakan bahwa pencapaian akademik tersebut merupakan tonggak penting yang mencerminkan keunggulan, dedikasi serta kontribusi nyata yang telah diberikan dalam bidang akademik, kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat.

Penganugerahan gelar Profesor tersebut menjadi pengakuan internasional atas kiprah Prof. Katno Hadi yang selama ini dikenal sebagai akademisi, praktisi bisnis dan tokoh organisasi kemasyarakatan yang aktif membangun sinergi antara dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat serta penguatan ketahanan nasional.

Saat ini, Prof. Katno Hadi menjabat sebagai Ketua Umum Senkom Mitra Polri, organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra strategis Polri dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Penanggulangan Bencana serta penguatan semangat Bela Negara.

Di bawah kepemimpinannya, Senkom Mitra Polri terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga negara, antara lain Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Basarnas dan BNPB. 

Berbagai program strategis juga terus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem komunikasi digital organisasi melalui Senkom Digital Communication (SDC) serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam bidang keamanan, kebencanaan dan pembangunan nasional.

Sebelum meraih gelar Profesor, Prof. Katno Hadi pada tahun 2025 telah menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur dengan predikat Sangat Memuaskan. Disertasinya membahas pengembangan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Solo Raya. 

Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi salah satu landasan konseptual dalam pengembangan gagasan Integrated Tourism Economic Resilience Framework (ITERF) yang dipaparkan pada orasi ilmiah pengukuhan Guru Besarnya.

Di lingkungan Senkom Mitra Polri, kepemimpinan Prof. Katno Hadi juga dikenal melalui penguatan tiga klaster utama pengabdian organisasi, yakni Kamtibmas, Kebencanaan dan Bela Negara. Ketiga bidang tersebut menjadi fondasi pengembangan organisasi dalam memperkuat partisipasi masyarakat mendukung stabilitas nasional.

Penganugerahan gelar Profesor dari ASEAN University International sekaligus penyampaian Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik Prof. Katno Hadi. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi inspirasi bahwa dedikasi dalam dunia organisasi, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi bangsa dan negara.

Prosesi pengukuhan Guru Besar berlangsung bersamaan dengan Official Graduation Ceremony ASEAN University International Tahun Akademik 2025/2026 yang dihadiri para lulusan, sivitas akademika serta tamu kehormatan dari berbagai negara, menandai semakin kuatnya jejaring akademik internasional dalam mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkontribusi bagi pembangunan global. (TJ)





Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Terima Kunjungan Perkenalan Kedutaan Besar Singapura, Bahas Pengamanan hingga Hari Nasional

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Syahduddi, S.IK., M.Si
menerima kunjungan perkenalan resmi dari delegasi Kedutaan Besar Republik Singapura untuk Indonesia. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Kerja Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Jakarta, pada Selasa (4/8/2026) siang.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Syahduddi, S.IK., M.Si dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Ditpamobvit, di antaranya Kasubdit Audit, Kasipam Kilas Subditpam VIP, serta Kaurmin Subdit Pam VIP. Sementara itu, delegasi Kedutaan Besar Singapura diwakili oleh Khairul Anwar Abdul Wahab (Administration and Consular) dan Mohamad Sofian Bin Salleh (Atase Polisi Singapura untuk Indonesia).

Dalam pertemuan tersebut, Brigjen Pol Dr. Syahduddi, S.IK., M.Si
menyambut hangat kehadiran delegasi dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi tersebut. Pihak Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hubungan baik dan bersinergi dalam memberikan pengamanan optimal bagi perwakilan negara sahabat.

Atase Polisi Singapura, Mohamad Sofian Bin Salleh, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan silaturahmi perdana mereka ke Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri. Dalam kesempatan tersebut, ia juga berkoordinasi terkait langkah antisipasi pengamanan. Pihak Singapura memohon dukungan Polri untuk kesiapsiagaan penjagaan dan pengamanan pada gedung Kedutaan Besar serta Konsulat Singapura di kawasan Kuningan, Jakarta, terutama jika terjadi situasi kontinjensi.

Senada dengan hal tersebut, Khairul Anwar Abdul Wahab turut menyampaikan terima kasih yang mendalam atas pengamanan ketat yang selama ini telah dilakukan oleh Polri di area Kantor Kedutaan Besar Singapura. Pihak kedutaan berharap agar unit mobil patroli Polri yang telah selesai menjalani perawatan (service) dapat disiagakan secara statis (standby) di depan gedung kedutaan guna memperkuat pengamanan wilayah.

Selain membahas pengamanan markas diplomatik, delegasi Singapura juga menyampaikan undangan resmi kepada Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri untuk menghadiri perayaan National Day (Hari Nasional) Singapura. Acara seremonial tersebut rencananya akan diselenggarakan pada 19 Agustus 2026 mendatang di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 11.00 WIB hingga 11.45 WIB ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Sinergi ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan diplomatik serta kolaborasi keamanan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Singapura di masa depan.

Mantapkan Keamanan Obvitnas, Kombes Pol Edy Sumardi Pimpin Bintek SMP di Pertamina FT Ujungberung

     


REFORMASI-ID | Bandung - Korsabhara Baharkam Polri secara resmi memulai rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di Objek Vital Nasional (Obvitnas) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat, bertempat di Ruang Rapat Pertamina Fuel Terminal (FT) Ujungberung, Bandung, pada Senin (3/8/2026).

Kegiatan Bintek hari pertama ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bintek Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., didampingi Sekretaris Tim AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak., serta Tim Auditor SMP Profesional yang terdiri dari Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti. Turut hadir mendampingi dari perwakilan Polda Jabar, Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Kehadiran tim Bintek diterima langsung oleh manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat, di antaranya Fuel Terminal Manager Bandung Site Ujungberung Ibu Afifah Rahmawati, Sr. Analyst Physical Security Bapak Henry Rasmelio, Sr. Analyst II Physical Security Bapak Sugiarto, Officer I Geosecurity Bapak Wednyo Haryoto, serta jajaran Tim HSSE FT Ujungberung.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan resmi, safety induction, pembacaan komitmen, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga penayangan company profile PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Fuel Terminal Manager Ujungberung Ibu Afifah Rahmawati menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Bintek SMP ini sebagai upaya memperkuat sistem keandalan dan keamanan aset penyaluran energi nasional. 

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Bintek Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata menekankan pentingnya standarisasi pengamanan berbasis Perpol di lingkungan Obvitnas guna memitigasi berbagai potensi kerawanan operasional.

Pada porsi tinjauan lapangan, tim melakukan observasi komprehensif yang terbagi dalam beberapa zona:
Zona Keamanan Utama & Zona Kuning: Pemeriksaan kesiapan Pos Keamanan pintu masuk dan tata kelola area pendukung operasional FT Ujungberung.

Zona Merah (High Security Area): Peninjauan mendalam pada alur Gate Out, Pump Product House, fasilitas Tangki Air, Ruang New Gantry System, hingga Ruang Server sebagai pusat kontrol data operasional.

Selain observasi fisik, tim Bintek juga melakukan pendalaman melalui sesi wawancara dan pemeriksaan dokumen bersama manajemen serta tim SMP perusahaan, mendalami Elemen 1 terkait Komitmen dan Kebijakan Pengamanan hingga kriteria nomor 4.

Seluruh rangkaian kegiatan Hari ke-1 yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan rencana kegiatan yang dirancang. Sinergi ini diharapkan semakin mengokohkan perlindungan terhadap objek vital nasional pasokan BBM di Jawa Barat

Soroti Bangunan Kios Diatas Trotoar, Grib Jaya Sambangi Pemdes Bakauheni

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Kecamatan Bakauheni menyoroti keberadaan sejumlah kios yang berdiri di atas trotoar di sepanjang ruas jalan depan Pasar Tradisional Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu hak pejalan kaki serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selasa, 04/08/2026.

Trotoar yang semestinya menjadi jalur khusus pejalan kaki kini sebagian tertutup bangunan kios dan barang dagangan. Akibatnya, masyarakat terpaksa berjalan di badan jalan saat melintas di kawasan pasar.

Ketua PAC GRIB Jaya Bakauheni, Raden Muhamad Syafe'i atau yang akrab disapa Bang Aang, mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah serta instansi terkait.

"Trotoar dibangun untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, bukan dijadikan tempat mendirikan kios atau bangunan usaha. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar fungsi trotoar dapat dikembalikan sebagaimana mestinya," ujar Bang Aang, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, selain menghambat mobilitas pejalan kaki, keberadaan kios di atas trotoar dan bahu jalan juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi ketertiban di kawasan Pasar Tradisional Bakauheni.


Meski demikian, Bang Aang menegaskan penataan harus dilakukan secara humanis dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang. Jika diperlukan relokasi, pemerintah diminta menyiapkan lokasi yang layak agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Bakauheni, Sukirno, mengatakan pemerintah desa sebelumnya telah berupaya melakukan penertiban melalui teguran lisan maupun surat peringatan kepada para pedagang yang mendirikan kios di atas trotoar.

"Persoalan ini akan kami tindak lanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan serta Satpol PP agar penataan dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku," kata Sukirno.

Ia menegaskan Pemerintah Desa Bakauheni berkomitmen mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki. Sukirno juga mengapresiasi kepedulian PAC GRIB Jaya Bakauheni yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, Satpol PP, serta dukungan masyarakat, penataan kawasan Pasar Tradisional Bakauheni diharapkan dapat segera terealisasi sehingga trotoar kembali berfungsi sesuai peruntukannya dan tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. (Tim)

Perkuat Ekonomi dan Investasi Daerah, Kadin Lampung Hadiri Forum Strategis Presiden Prabowo

     

REFORMASI-ID | JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung turut ambil bagian dalam pertemuan strategis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus Kadin dari 38 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026) kemarin.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, mengatakan seluruh pengurus Kadin provinsi hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. Selain Kadin daerah, pertemuan juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha nasional untuk membahas strategi menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, serta Direktur Utama Pindad yang juga CTO Danantara, Prof. Sigit Puji Santoso.

Kadin Lampung diwakili tiga pengurus, yakni Koordinator Wakil Ketua Umum Romi Junanto Utama, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Munir A. Haris, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan Irfan Gani.

Mewakili Ketua Kadin Lampung Muhammad Kadafi, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Munir A. Haris mengatakan kehadiran Kadin Lampung dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen dunia usaha Lampung untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional sekaligus memperjuangkan kepentingan dunia usaha di daerah.

"Pertemuan ini menjadi ruang yang sangat strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dengan dunia usaha di daerah. Arahan Presiden Prabowo memberikan optimisme baru bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus dimulai dari daerah yang kuat, berdaya saing, dan mampu menarik investasi," ujar Munir, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, Kadin Lampung siap mengawal berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan investasi, memperkuat sektor perdagangan, mengembangkan UMKM, serta membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan di Provinsi Lampung.

Munir menegaskan, Kadin Lampung di bawah kepemimpinan M. Khadafi akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pelaku usaha agar potensi ekonomi Lampung dapat berkembang lebih optimal.

"Kami membawa semangat kolaborasi. Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, energi, hingga logistik. Tugas kami adalah memastikan potensi tersebut mampu diterjemahkan menjadi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia berharap forum bersama Presiden Prabowo tersebut menjadi awal lahirnya berbagai kebijakan yang semakin berpihak kepada dunia usaha daerah sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.

"Pesan Ketua Kadin Lampung, Bapak M. Khadafi, sangat jelas. Kadin Lampung siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat dunia usaha, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Lampung," tutup Munir yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini. (**)

Pimpin Sertijab 12 Pejabat Strategis, Kapolda Lampung: Perkuat Organisasi dan Pelayanan Polri Presisi

     

REFORMASI-ID | Lampung – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) terhadap 12 pejabat strategis di lingkungan Polda Lampung yang berlangsung di Gedung Serbaguna Presisi Polda Lampung, Senin (3/8/2026). Pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi guna memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebanyak 12 jabatan yang diserahterimakan terdiri atas empat Pejabat Utama Polda Lampung dan delapan Kapolres jajaran. Jabatan tersebut meliputi Karo Log, Direktur Samapta, Direktur Polairud, Kepala SPKT, Kapolresta Bandar Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Kapolres Lampung Utara, Kapolres Lampung Timur, Kapolres Tulang Bawang, Kapolres Way Kanan, Kapolres Pringsewu, serta Kapolres Tulang Bawang Barat.

Prosesi Sertijab diawali dengan pembacaan keputusan Kapolri tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah dan pakta integritas, serta penyematan dan pelepasan tanda jabatan sebagai simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Lampung.

Pada jajaran Pejabat Utama, jabatan Karo Log diserahterimakan dari Kombes Pol Supriadi kepada Kombes Pol Atot Irawan. Jabatan Direktur Samapta kini diemban Kombes Pol Prayudha Widiatmoko menggantikan Kombes Pol Bramono Purnomo. Selanjutnya, jabatan Direktur Polairud diserahterimakan dari Kombes Pol Boby Pa'ludin Tambunan kepada Kombes Pol Erick Sartani Marbun, sedangkan jabatan Kepala SPKT kini dijabat AKBP Tri Hendro Prasetyo menggantikan AKBP Fenza.

Di jajaran kewilayahan, Kombes Pol Herbin Garbawiyata J. Sianipar dipercaya menjabat Kapolresta Bandar Lampung menggantikan Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay. Jabatan Kapolres Lampung Selatan diserahterimakan dari AKBP Toni Kasmiri kepada AKBP Deddy Kurniawan, sementara jabatan Kapolres Lampung Utara kini diemban AKBP Raswidiati Anggraini menggantikan AKBP Deddy Kurniawan.


Rotasi juga berlangsung pada jabatan Kapolres Lampung Timur dari AKBP Heti Patmawati kepada AKBP Yuliansyah, Kapolres Tulang Bawang dari AKBP Yuliansyah kepada AKBP Adri Bhirawasto, Kapolres Way Kanan dari AKBP Didik Kurnianto kepada AKBP Ramadhona, Kapolres Pringsewu dari AKBP Mochammad Yunnus Saputra kepada AKBP Dadi Perdana Putra, serta Kapolres Tulang Bawang Barat dari AKBP Sendi Antoni kepada AKBP Himmawan Setiawan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang rutin dilaksanakan untuk menjaga dinamika, regenerasi kepemimpinan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.

"Pergantian pejabat merupakan proses yang alamiah dalam organisasi Polri. Melalui penyegaran ini diharapkan setiap pejabat dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya, memperkuat sinergi internal maupun eksternal, serta terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun.

Ia menambahkan, dengan hadirnya kepemimpinan baru pada sejumlah fungsi dan kewilayahan, Polda Lampung optimistis pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal sejalan dengan implementasi Polri Presisi.

Pelaksanaan Sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri Wakapolda Lampung, Irwasda Polda Lampung, para Pejabat Utama Polda Lampung, para Kapolres jajaran, Ketua Bhayangkari Daerah Lampung beserta pengurus, serta tamu undangan lainnya. (Mdn)

Optimalisasi PAD Dinilai Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur Lampung

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG, – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi faktor utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah menjadi penopang utama keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah.

Menurut Munir, peningkatan PAD harus dilakukan melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu potensi yang dinilai masih dapat dioptimalkan adalah penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP), yang hingga kini belum tergarap secara maksimal. Senin (03/8/2026).

"Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, dari 11 perusahaan saja potensi Pajak Air Permukaan mencapai Rp23,6 miliar. Sementara dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bapak Saipul, menyampaikan terdapat 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Ini menunjukkan ruang peningkatan PAD masih sangat besar dan harus dioptimalkan," ujar Munir.

Sebagai mitra kerja Bapenda Provinsi Lampung, Komisi III DPRD Lampung, lanjut Munir, berkomitmen terus mengawal pembenahan tata kelola pendapatan daerah agar semakin akuntabel, transparan, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

"Siapa pun gubernurnya tidak akan mampu membangun Lampung secara maksimal apabila pendapatan daerah tidak optimal. Karena itu, peningkatan PAD adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan," tegasnya.

Munir juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang tetap mampu melaksanakan pembangunan sekitar 56 ruas jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2026 meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.

Ia mengingatkan bahwa luas wilayah Provinsi Lampung dan panjang jaringan jalan provinsi membutuhkan dukungan anggaran yang besar sehingga pemerataan pembangunan memerlukan proses yang bertahap.

"Kita harus jujur kepada masyarakat bahwa tantangan pembangunan jalan di Lampung sangat besar. Namun saya optimistis karena Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memiliki komitmen kuat menuntaskan jalan provinsi sebelum masa jabatan periode pertama mereka berakhir," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi HY, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan sekitar Rp1,234 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Rincian alokasi anggaran tersebut meliputi Kota Bandar Lampung sebesar Rp62 miliar, Kabupaten Pesawaran Rp57 miliar, Kabupaten Pringsewu Rp35 miliar, Kabupaten Tanggamus Rp81 miliar, Kabupaten Lampung Selatan Rp107 miliar, Kota Metro Rp11 miliar, Kabupaten Lampung Tengah Rp304 miliar, Kabupaten Lampung Utara Rp40 miliar, Kabupaten Lampung Barat Rp50 miliar, Kabupaten Way Kanan Rp172 miliar, Kabupaten Tulang Bawang Rp143 miliar, Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp25 miliar, dan Kabupaten Mesuji Rp100 miliar.

Menurut Budi, besarnya alokasi anggaran tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menambahkan, Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Lampung akan terus bersinergi mengawal optimalisasi PAD sekaligus memastikan setiap penerimaan daerah dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

"Ketika PAD meningkat, kemampuan pemerintah membangun infrastruktur juga akan semakin besar. Karena itu, kami berharap optimalisasi pendapatan daerah yang dipimpin Kepala Bapenda, Bapak Saipul, dapat berjalan maksimal sehingga pembangunan di Provinsi Lampung semakin cepat, merata, dan berkelanjutan," tutup Budi. (**)

03 Agustus 2026

Polda Sumsel Pastikan Ungkap Tuntas Kasus Penemuan Jenazah di Musi Banyuasin

     

REFORMASI-ID | MUBA — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui Kepolisian Resor Musi Banyuasin terus mengusut tuntas penemuan jenazah seorang pria berinisial C (32) di area perkebunan kelapa sawit PT Hindoli, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Minggu (2/8/2026).

Peristiwa tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima sekitar pukul 06.00 WIB mengenai adanya sesosok jenazah di parit aliran air Blok G.29/30 kawasan perkebunan kelapa sawit PT Hindoli. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Keluang bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Musi Banyuasin segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, serta memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan.

Berdasarkan hasil identifikasi awal Tim Inafis Polres Musi Banyuasin, korban diketahui merupakan warga Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, yang berprofesi sebagai buruh harian lepas. Setelah identitas korban berhasil diketahui, petugas segera menghubungi pihak keluarga.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar sementara oleh tim medis, ditemukan adanya dugaan bekas kekerasan akibat benturan benda tumpul pada bagian dada korban. Temuan tersebut masih didalami sebagai bagian dari proses penyelidikan. Penyidik juga mendalami dugaan bahwa jenazah korban dipindahkan atau dibuang ke lokasi ditemukannya korban berdasarkan hasil olah TKP dan alat bukti yang dikumpulkan.

Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat dengan melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara terang peristiwa tersebut.

"Seluruh petunjuk dan alat bukti yang diperoleh di lapangan sedang kami dalami. Kami berkomitmen mengungkap fakta secara menyeluruh dan mengejar pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kapolres.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumatera Selatan memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kami memastikan seluruh proses penyelidikan berjalan sesuai standar operasional dan prosedur hukum yang berlaku. Pengungkapan kasus ini menjadi prioritas jajaran Polres Musi Banyuasin bersama Polda Sumatera Selatan untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi keluarga korban," ujar Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya.

Selain itu tegas Kabid Humas, Polda Sumatera Selatan juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa tersebut agar segera menyampaikannya kepada petugas kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center Polri 110. 

"Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengungkapan perkara sekaligus mendukung terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap aman dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan," tutupnya. (Hms/Mdn) 

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tinjau Hasil Perbaikan Jalan Wala Kuba di Way Laga

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meninjau hasil perbaikan Jalan Wala Kuba, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, yang telah rampung dikerjakan, Senin (03/8/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan pemeliharaan jalan telah selesai dan dapat kembali dimanfaatkan masyarakat dengan lebih aman dan nyaman.

"Perbaikan yang dilakukan di ruas Jalan Wala Kuba difokuskan pada pemeliharaan melalui penambalan (patching) pada bagian jalan yang mengalami kerusakan," ujar Walikota Bandra Lampung.

Di lokasi pertama, yakni kawasan Sawit, Way Laga, tim melakukan perbaikan jalan beton sepanjang kurang lebih 300 meter dengan metode patching. 

Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ruas jalan beraspal secara parsial atau spot-spot menyesuaikan kondisi kerusakan di lapangan. Perbaikan aspal tersebut tersebar di dua titik utama, yakni kawasan Wala Suci dan Wala Jaya. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kerusakan pada titik-titik tertentu tanpa harus melakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan.

Tak hanya memperbaiki badan jalan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan pemeliharaan terhadap pagar pengaman (railing) jembatan yang berada di sepanjang ruas tersebut. Perbaikan ini bertujuan meningkatkan aspek keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas.

"Kini, setelah pekerjaan pemeliharaan selesai, kondisi jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, khususnya warga Kelurahan Way Laga dan sekitarnya," pungkasnya. (**)

Wakapolri: Bergabungnya Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo ke UBISA Perkuat Jejaring Nasional Pusat Studi Kepolisian

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 3 Agustus 2026 – Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., yang juga menjabat sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, resmi bergabung sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Bima Sakapenta (UBISA), Senin (3/8/2026).

Bergabungnya salah satu penggerak pengembangan Pusat Studi Kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Menurutnya, kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA bukan hanya bentuk kepedulian terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi Polri dengan perguruan tinggi.

“Saya mengucapkan selamat kepada Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo atas bergabungnya di Universitas Bima Sakapenta. Kehadiran beliau akan semakin memperkuat kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan tinggi serta memperluas jejaring Pusat Studi Kepolisian yang terus kita bangun bersama perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia,” ujar Wakapolri.

Wakapolri mengatakan, Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo melalui perannya sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah menjadi salah satu motor penggerak dalam membangun jejaring akademik Polri. Hingga saat ini, pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah didorong di 79 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di berbagai daerah di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 40 Pusat Studi Kepolisian telah beroperasi, 5 dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 34 lainnya dalam proses menuju pembentukan dan kerja sama.

“Ini bukan sekadar soal jumlah. Yang lebih penting adalah bagaimana Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang bertemunya pengalaman praktis kepolisian dengan kekuatan akademik kampus. Dari sana kita ingin lahir riset, inovasi dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat menjawab persoalan keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Wakapolri.

Menurut Wakapolri, jejaring tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Police Science yang semakin terbuka dan kolaboratif. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi mitra pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis Polri dalam mengembangkan evidence-based policing dan menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital.

Sementara itu, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo mengatakan keputusannya bergabung dengan UBISA dilandasi semangat untuk ikut mendukung perguruan tinggi yang sedang tumbuh dan berkembang.

“Mendukung perguruan tinggi yang sedang bertumbuh bukan sekadar membantu sebuah institusi, melainkan ikut menanam benih masa depan bangsa. Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun peradaban. Di dalamnya lahir sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, inovasi, dan berbagai solusi bagi persoalan bangsa,” ujar Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo.

Menurutnya, perguruan tinggi besar tidak lahir dalam waktu singkat. Dibutuhkan gotong royong, kepercayaan masyarakat, dedikasi para pendidik, dukungan pemerintah, serta kontribusi alumni dan mitra strategis agar sebuah kampus dapat tumbuh menjadi pusat keunggulan.

Kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA diterima langsung oleh Ketua Yayasan Khafdilah, S.Kom., S.H., M.H., Sekretaris Yayasan Maylane Boni Abdillah, Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T., Wakil Rektor II Dra. Surtiati, M.Pd., jajaran Program Studi Hukum, serta sivitas akademika UBISA.

Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T. menyambut kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo dan berharap pengalaman serta jejaring akademiknya dapat memberikan energi baru bagi perkembangan universitas.

“Selamat bergabung di Universitas Bima Sakapenta. Semoga kehadiran beliau menginspirasi sekaligus memperkuat langkah UBISA dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berbudi luhur, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Rektor UBISA.

Dengan semangat “Mlesat Mabur Duwur, Nggayuh Adab Luhur”, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem akademik UBISA, tetapi juga membuka ruang yang semakin luas bagi sinergi perguruan tinggi dengan Polri.

Bagi Polri, berkembangnya jejaring Pusat Studi Kepolisian di berbagai kampus menjadi investasi jangka panjang untuk membangun kepolisian yang semakin berbasis ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan kebutuhan masyarakat.

“Polri masa depan harus semakin dekat dengan ilmu pengetahuan. Kampus adalah mitra strategis kita. Semakin kuat kolaborasi Polri dan perguruan tinggi, semakin kuat pula fondasi transformasi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Peduli Sesama, Den Turangga Ditpolsatwa Korsabhara Polri Bagikan Sembako untuk Warga Kelapa Dua

     


REFORMASI-ID | Depok - Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korps Sabhara Baharkam Polri kembali menunjukkan aksi nyata kepedulian sosial kepada masyarakat. Melalui Detasemen Turangga (Den Turangga), jajaran kepolisian menggelar aksi kemanusiaan dengan membagikan bantuan sembako berupa beras kepada warga di sekitar kawasan Kelapa Dua, Depok, Senin (3/8/2026).

Kegiatan kemanusiaan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kompol Kadarman selaku Ketua Tim (Katim), didampingi Iptu Yunus dan Ipda Yayuk, serta melibatkan 10 personel aktif dari Den Turangga Korps Sabhara Baharkam Polri.

Secara terpisah, Komandan Detasemen (Kanden) Turangga menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan agenda penting untuk mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat, sekaligus sebagai bentuk syukur atas situasi kamtibmas yang terus kondusif.

"Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat yang siap membantu dalam segala situasi. Kegiatan berbagi sembako ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kami untuk terus hadir membawa manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan," ujar Komandan Den Turangga dalam keterangannya, Senin (3/8).

Beliau juga menambahkan bahwa jajaran Ditpolsatwa akan terus berkomitmen menyelenggarakan aksi kemanusiaan serupa secara berkala di berbagai wilayah penugasan.

Di lapangan, pembagian beras dipimpin oleh Kompol Kadarman. Ia menyebutkan bahwa antusiasme warga sangat tinggi namun proses penyaluran tetap berjalan dengan sangat tertib.

"Kami berharap bantuan beras ini dapat sedikit meringankan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari warga di sekitar Kelapa Dua. Alhamdulillah, berkat kerja sama tim dan kesadaran warga, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan kondusif," ungkap Kompol Kadarman.

Kehadiran personel Den Turangga di tengah pemukiman warga disambut hangat oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Baharkam Polri dalam membangun sinergitas yang kuat bersama masyarakat demi mewujudkan lingkungan yang aman dan sejahtera.

Hadapi Ancaman El Niño, Polda Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Nasional Antisipasi Karhutla

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Menghadapi ancaman musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño, Polda Lampung memperkuat kesiapsiagaan seluruh kekuatan lintas sektor guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto di Lapangan Apel Mapolda Lampung, Senin (3/8/2026), Polri menegaskan komitmennya mengedepankan pencegahan sebagai strategi utama untuk melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung ketahanan nasional.

Apel kesiapsiagaan tersebut menjadi momentum konsolidasi personel TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, BMKG, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem penanggulangan Karhutla yang terpadu, cepat, dan efektif menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026.

Dalam amanat Kapolda Lampung yang dibacakan Wakapolda, ditegaskan bahwa fenomena El Niño harus direspons dengan kesiapan maksimal melalui penguatan deteksi dini, patroli terpadu, respons cepat terhadap setiap titik panas, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar kebakaran dapat dicegah sebelum meluas.

Berdasarkan data Dashboard Lancang Kuning Polda Lampung, sejak 1 Januari hingga 30 Juli 2026 terpantau sebanyak 1.070 hotspot, terdiri atas 1.005 titik kategori medium dan 43 titik kategori high confidence. 

Data tersebut menjadi dasar penentuan prioritas pengamanan di sejumlah wilayah rawan, seperti Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Lampung Utara.

Selain menyiagakan personel, Polda Lampung memastikan kesiapan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla, mulai dari embung, kendaraan water cannon, mobil tangki air, mesin pompa, hingga perlengkapan pendukung lainnya. 

Pemanfaatan teknologi melalui Dashboard Lancang Kuning Polri, SIPONGI Kementerian Kehutanan, serta data hotspot BMKG terus dioptimalkan guna mempercepat deteksi dan penanganan awal di lapangan.

Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto menegaskan bahwa keberhasilan mencegah Karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh elemen bangsa.

"Kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Seluruh personel harus mampu bergerak cepat, memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder, serta mengedepankan pencegahan sebagai langkah utama agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini," tegasnya.

Ia menambahkan, Polda Lampung tidak hanya mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga akan melakukan penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berkeadilan terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari Y, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar. 

Menurutnya, upaya pencegahan akan lebih efektif apabila didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain berpotensi memicu kebakaran yang meluas, tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum. 

Mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan mengedepankan cara-cara yang aman dan ramah lingkungan demi melindungi hutan, lahan, serta keselamatan masyarakat," ujar Kabid humas.

Yuni juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak perubahan iklim akibat fenomena El Niño. 

Cuaca panas berkepanjangan berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan, sehingga masyarakat diimbau mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat suhu sedang tinggi, menggunakan masker apabila kualitas udara menurun akibat asap, serta segera melaporkan kepada aparat kepolisian atau pemerintah setempat apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran hutan dan lahan.

"Perubahan iklim merupakan tantangan bersama. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan dengan menjaga kesehatan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi Karhutla. Sinergi antara masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga Lampung tetap aman, sehat, dan bebas dari bencana kebakaran hutan dan lahan," tutup Yuni.

Melalui Apel Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, BMKG, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem mitigasi bencana yang terintegrasi. 

Langkah tersebut merupakan implementasi nyata Polri Presisi dalam mendukung agenda nasional pengendalian Karhutla, menjaga stabilitas keamanan, melindungi ketahanan pangan, serta memastikan masyarakat tetap aman di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. (Hms/Mdn) 

Korem 044/Gapo Gelar Upacara Bendera dan Acara Purna Tugas Prajurit

     

REFORMASI-ID | Palembang  – Korem 044/Gapo menggelar Upacara Bendera Hari Senin yang berlangsung di Lapangan Upacara Makorem 044/Gapo, Palembang, Senin (03/08/2026).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kasi Pers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo. Upacara diikuti oleh para Prajurit dan PNS jajaran Makorem 044/Gapo dengan penuh khidmat sebagai wujud penghormatan kepada Sang Merah Putih, sekaligus sarana memupuk disiplin, jiwa nasionalisme, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dan lancar, mulai dari pengibaran bendera Merah Putih, pengucapan Sapta Marga, hingga penghormatan kepada bendera kebangsaan Republik Indonesia.

Seusai pelaksanaan upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan acara tambahan berupa purna tugas Kapten Inf (Har) Mulkan Edi. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan seluruh keluarga besar Korem 044/Gapo memberikan apresiasi serta penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di lingkungan TNI AD, khususnya Korem 044/Gapo.

Acara berlangsung dengan penuh rasa kekeluargaan dan haru. Diharapkan masa purna tugas menjadi awal pengabdian dalam bentuk yang berbeda di tengah masyarakat, serta senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan bersama keluarga. (Mdn) 

Hamdani, SH.i Terpilih sebagai Ketua PC GP Ansor Lampung Selatan Periode 2026–2030, Siap Perkuat Kaderisasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Sahabat Hamdani, SH.I, yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi PKB, terpilih sebagai Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Lampung Selatan masa khidmat 2026–2030 dalam forum Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar pada Minggu, 2 Agustus 2026, di Kabupaten Lampung Selatan. Informasi mengenai hasil Konfercab tersebut beredar pada awal pekan ini.

Terpilihnya Hamdani menjadi tonggak baru bagi GP Ansor Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta memperluas peran organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama tersebut dalam kehidupan sosial, keagamaan, kebangsaan, dan pembangunan daerah.
Dalam forum Konfercab, peserta memberikan mandat kepada Hamdani untuk memimpin organisasi selama empat tahun ke depan.

Kepengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan program-program strategis organisasi sekaligus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan kader dan masyarakat.
Dalam keterangannya, Hamdani menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya.

"Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat kader GP Ansor yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lampung Selatan periode 2026–2030. Amanah ini bukan kemenangan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama untuk membesarkan organisasi serta memperkuat nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga persatuan, dan mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara." ujar Hamdani

Hamdani menegaskan bahwa kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan, kaderisasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi dengan seluruh elemen pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan kepemudaan.

"Ke depan, kami akan memperkuat kaderisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya kader, mempererat sinergi dengan pemerintah daerah, NU, Banser, serta seluruh elemen masyarakat. GP Ansor harus hadir sebagai organisasi yang adaptif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi umat serta pembangunan Kabupaten Lampung Selatan." Tegas Hamdani

Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi PKB, Hamdani juga menilai bahwa sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Terpilihnya Hamdani diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas internal GP Ansor Kabupaten Lampung Selatan sekaligus meningkatkan kontribusi organisasi dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, kebangsaan, pemberdayaan pemuda, dan pelayanan kepada masyarakat. (**)

02 Agustus 2026

Jambret Tas Mahasiswi di Jalinsum Katibung, Pelaku Dibekuk Tim URC

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Tim URC Opsnal Reskrim Polsek Katibung berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (jambret) yang menyasar seorang mahasiswi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pelaku dan berhasil mengamankan hampir seluruh barang milik korban.

Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah, S.H., M.H. membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Ia mengatakan, pelaku berinisial M.S. (33), warga  Cinta Maya, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, berhasil diamankan setelah Tim URC melakukan serangkaian penyelidikan pascakejadian.

"Pelaku berhasil kami identifikasi dari hasil penyelidikan dan langsung diamankan bersama barang bukti. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah melakukan aksi penjambretan terhadap korban di Jalan Lintas Sumatera, Desa Babatan," ujar Dita.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 20.30 WIB. Korban, VAH (23), menjadi sasaran penjambretan saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Babatan, Kecamatan Katibung.

Tas tersebut berisi dua unit telepon genggam, yakni iPhone XR dan Vivo Y30, serta uang tunai Rp2.500.000. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp8 juta dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Katibung.

"Modus yang digunakan pelaku adalah memepet kendaraan korban di jalan raya kemudian merampas tas yang sedang dibawa korban. Dari hasil pengembangan, sebagian besar barang milik korban berhasil kami amankan sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan," kata Dita.

Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan tas wanita warna putih, dua unit handphone milik korban, dompet warna merah muda berisi KTP korban, serta uang tunai Rp2.276.000 yang merupakan bagian dari hasil kejahatan.

"Atas perbuatannya, tersangka kami proses sesuai Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun," tegas Dita.

Selain barang milik korban, polisi turut menyita satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BE 3646 EK yang digunakan pelaku saat beraksi, satu potong jaket warna hitam, dan satu celana jeans biru dongker yang dikenakan ketika melakukan penjambretan.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polsek Katibung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polres Lampung Selatan mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap tindak pidana melalui layanan Kepolisian 110 atau kantor polisi terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. (Hms/Mdn)

01 Agustus 2026

Pengajian Ibu-Ibu Gabungan PAC LDII Kayuringin Jaya Dalam Rangka HUT ke-81 RI, Tekankan Muslimah Berakhlakul Karimah

     


 

REFORMASI-ID | Kota Bekasi -  Komitmen menjadi muslimah Berakhlakul Karimah terus digaungkan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Hal itu tampak dalam kegiatan pengajian ibu-ibu yang digelar oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kayuringin Jaya. 

Bertempat di Masjid Baitussalam, diikuti 11 (sebelas) Majelis Taklim dengan peserta 400 (empat ratus) jamaah ibu-ibu dari wilayah Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Pengajian ibu-ibu pada awal bulan Agustus memadukan kegiatan keagamaan dengan semangat nasionalisme kemerdekaan Republik Indonesia melalui penggunaan atribut warna merah dan putih.

Pengajian gabungan LDII Kayuringin Jaya dengan tema "Menjadi Muslimah Berakhlakul Karimah, Tangguh, Keluarga Bahagia, Indonesia Sejahtera." 

Pengajian rutin tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antarwarga. Selain memperoleh ilmu, peserta dapat saling bertemu dan menjalin silaturahmi dalam suasana yang penuh kekeluargaan.


Melalui kegiatan ini, Pembina LDII H. Ali Masro  berharap para ibu -ibu semakin memiliki bekal ilmu agama yang baik. Pemahaman tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal dalam membina keluarga.

“Harapannya, ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pengajian. Tetapi dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal untuk membentengi keluarga dengan pemahaman agama yang kuat. Melalui pengajian ini harapannya ibu-ibu menjadi muslimah berakhlakul karimah yang berfokus  penerapan 29 karakter luhur, pemahaman ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta peran aktif dalam membina keharmonisan keluarga," jelas H. Ali Masro. 

Dalam setiap pengajian, para peserta senantiasa diingatkan tentang besarnya peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang ibu, baik dalam lingkup rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Peran ibu dipandang strategis dalam membentuk karakter keluarga yang religius, harmonis, dan berakhlakul karimah.


Suasana kegembiraan, keceriaan dan kebersamaan terasa saat ibu-ibu melanjutkan acra di halaman Masjid Baitussalam. Dengan penuh antusias dan kebahagiaan ibu-ibu mengikuti aneka lomba  yang dikemas dalam konsep Fun Games  dipandu oleh tiga orang pembawa acara (Master of Ceremony / MC) yang berpengalaman, Dewi kartika Asih, Laila kusumawati dan Eva kumala Dewi.

Menurut ketua panitia, Hj. Anis Azizah, Kegiatan pengajian gabungan yang dipadukan dengan fun games dalam menyambut HUT ke-81 RI yang diadakan.Pimpinan Anak Cabang (PAC)  Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)  sebagai sarana membina keakraban, kerukunan, kekompakan dan penanaman karakter luhur. 

“Kegiatan ini bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi ajang membangun kebersamaan, memperkuat silaturahmi, sekaligus menanamkan semangat gotong royong, kerukunan dan kekompakan," ujarnya. 


Suasana semakin meriah saat Master of Ceremony (MC) membacakan nama pemenang lomba dan pembagian doorprize. Melalui semangat kebersamaan ibu-ibu LDII  PAC Kayuringin Jaya, berhasil menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momen penuh makna. Harapannya, semangat ini terus terjaga untuk menginspirasi persatuan serta merayakan kemerdekaan dengan rasa syukur. 




















Proyektor Aset Pemkot Bitung Senilai Rp332 Juta Diduga Dicuri, Polisi Tangkap Seorang Terduga Pelaku

     


REFORMASI-ID | BITUNG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bitung melalui Unit Jatanras mengungkap dugaan kasus pencurian aset milik Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JB yang diduga terlibat dalam pencurian satu unit LCD proyektor beserta layar proyektor milik pemerintah daerah.

Terduga pelaku diamankan di kawasan pusat Kota Bitung pada Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 17.30 Wita. Penangkapan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan polisi Nomor: LP/B/VII/2026/SPKT/POLRES BITUNG/POLDA SULUT tertanggal 28 Juli 2026.

Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Ahmad Anugra Ari Pratama mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, barang yang diduga dicuri merupakan satu unit LCD proyektor merek Epson warna putih beserta layar proyektor yang merupakan aset Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung. Peralatan tersebut sebelumnya digunakan dalam kegiatan nonton bareng di kawasan Taman Patung Dotulong.

Hasil penyidikan sementara menyebutkan, dugaan pencurian terjadi pada 12 Juli 2026. Terduga pelaku diduga mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang menguasainya. Setelah itu, proyektor dibawa ke rumah pelaku sebelum diserahkan kepada orang lain sebagai barang jaminan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena diduga terlilit utang.

Akibat kejadian tersebut, Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Koperasi dan UMKM diperkirakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp332.850.000.

Dalam perkara ini, penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa satu unit LCD proyektor merek Epson beserta layar proyektor. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, melengkapi administrasi penyidikan, melakukan gelar perkara, serta menyusun berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya.

Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Ahmad Anugra Ari Pratama menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Bitung dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami bergerak cepat menindaklanjuti laporan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku. Saat ini yang bersangkutan telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Bitung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ahmad.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian.

Polres Bitung menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana guna menciptakan rasa aman serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya tetap kondusif.


31 Juli 2026

Polres Musi Rawas Ungkap Kasus Narkoba di Muara Beliti, Satu Pelaku Diamankan

     

REFORMASI-ID | MUSI RAWAS — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Melalui respons cepat atas informasi masyarakat, Tim Elang Musi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Kamis (30/7/2026) malam.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumatera Selatan dalam mendukung program nasional pemberantasan narkotika sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dari ancaman peredaran gelap narkoba.

Kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika jenis sabu di Desa Tanah Periuk. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Iptu Jemmy Amin Gumayel, S.H., M.M., segera memerintahkan Tim Elang Musi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus mengidentifikasi pelaku.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemetaan lokasi, Tim Elang Musi bergerak menuju sasaran dan melakukan penindakan sekitar pukul 21.30 WIB. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial AF (20) di sebuah rumah di Desa Tanah Periuk tanpa perlawanan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa tujuh klip plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,98 gram, dua buah skop plastik, dua pyrex kaca, satu timbangan digital, serta satu alat hisap sabu yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Selanjutnya, pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke Satres Narkoba Polres Musi Rawas guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil tes urine terhadap pelaku juga menunjukkan positif mengandung metamfetamina, yang semakin menguatkan dugaan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Iptu Jemmy Amin Gumayel, S.H., M.M., menegaskan bahwa pengungkapan perkara ini merupakan hasil sinergi yang baik antara masyarakat dan kepolisian dalam memerangi peredaran narkotika.

“Begitu menerima informasi dari masyarakat, kami langsung menerjunkan Tim Elang Musi untuk melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti. Kami akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya sehingga pemberantasan narkoba di wilayah Musi Rawas dapat dilakukan secara menyeluruh,” tegas Iptu Jemmy Amin Gumayel, S.H., M.M.

Terpisah Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumatera Selatan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

“Kami berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan cepat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungannya, karena pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Dalam pada itu terangnya. Polda Sumatera Selatan memastikan proses hukum terhadap tersangka akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Sumatera Selatan dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Sebagai upaya mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkoba," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

HUT ke-14, IWO Pusat dan Daerah Tanam Ribuan Mangrove untuk Lindungi Pesisir di PIK 2

     


REFORMASI - ID | TANGERANG — Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan aksi nyata dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dengan menanam 1.400 pohon mangrove di Hutan Mangrove Tanjung Pasir, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (31/07/26). 

Aksi penghijauan bertajuk "Wartawan Peduli Lingkungan: Menanam Mangrove untuk Pesisir yang Tangguh" ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 IWO.

Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman krisis lingkungan di pesisir utara Pulau Jawa. Konversi lahan, penurunan muka tanah, hingga intrusi air laut terus memicu abrasi masif dan risiko banjir rob yang mengancam mata pencaharian warga pesisir.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, menegaskan bahwa peran wartawan saat ini tidak boleh hanya terbatas pada aktivitas peliputan di balik meja, tetapi juga harus ikut terjun langsung memberikan solusi fisik bagi lingkungan.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Sebagai wartawan, kita harus turun langsung memberikan kontribusi nyata sekaligus memberitakan isu lingkungan dengan akurat dan bertanggung jawab. Mangrove adalah benteng alam kita. Dengan menanam hari ini, kita juga menanam harapan untuk pesisir yang lebih tangguh," tegas Dwi Christianto di sela-sela acara penanaman.

Dalam pelaksanaannya, Pengurus Pusat IWO bersinergi dengan Pengurus Daerah (PD) IWO Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Ciamis. Gerakan ini juga terwujud berkat dukungan sejumlah korporasi, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Pelni (Persero), PT Garudafood Tbk, dan PT Pantai Indah Kapuk Tbk.

Aksi peduli lingkungan dari organisasi pers ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat setempat. Supriyanto, Ketua RW 05 Kelurahan Tanjung Pasir yang mewakili warga, mengaku terkejut dengan inisiatif tersebut.

"Baru kali ini ada organisasi wartawan tingkat nasional yang peduli dan turun langsung untuk melakukan penanaman mangrove di kawasan Tanjung Pasir, PIK 2 ini," ungkap Supriyanto.

Lebih lanjut, Dwi Christianto berharap sinergi antara komunitas media, masyarakat, dan dunia usaha tidak berhenti sampai di sini. Ia meyakini kolaborasi tersebut bisa menjadi kampanye literasi lingkungan yang efektif bagi publik.

"Melalui kolaborasi yang kuat, kedua belah pihak dapat secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi Indonesia," pungkas Dwi.

Sebagai informasi, puncak perayaan HUT ke-14 IWO yang jatuh pada 8 Agustus 2026 mendatang rencananya akan dipusatkan di Kota Bengkulu, dan bakal dihadiri oleh jajaran pengurus tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatra.





Kunker di Polres Lampung Selatan, Kapolda Lampung Tegaskan Ukuran Kinerja Polisi Ada pada Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Polri bukan semata-mata ditentukan oleh naik atau turunnya angka kriminalitas, melainkan dari seberapa besar rasa aman yang dirasakan masyarakat serta kecepatan dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan. 

Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Lampung Selatan dalam kunjungan kerja di Aula Radin Intan Polres Lampung Selatan, Jumat. 31/07/2026.

Kedatangannya disambut Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, S.H., S.I.K., M.H., bersama pejabat utama, para Kapolsek, serta seluruh personel Polres Lampung Selatan.

"Saya nilai Polres Lampung Selatan sangat produktif. Inovasinya sangat banyak. Tinggi rendahnya tren hanyalah angka. Kalau tren naik, bisa berarti polisi bekerja dengan baik mengungkap kasus. Kalau tren turun, berarti pemeliharaan kamtibmas berjalan efektif. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihatnya dari sisi yang positif," kata Irjen Pol. Helfi Assegaf.

Tren kejahatan (crime trend) tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan. Kapolda menjelaskan, fokus utama setiap personel harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi saat masyarakat membutuhkan bantuan, respons cepat terhadap setiap laporan, serta penyelesaian setiap persoalan secara profesional merupakan indikator keberhasilan yang sesungguhnya.


"Yang paling penting adalah masyarakat merasakan aman. Kehadiran Polri saat masyarakat membutuhkan, respons yang cepat terhadap setiap laporan, serta profesionalisme dalam menyelesaikan setiap permasalahan itulah yang menjadi ukuran utama. Itu jauh lebih penting daripada kita hanya sibuk melihat angka tren naik atau turun," tegasnya.

Selain itu, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar terus menjaga integritas, meningkatkan disiplin, menghindari segala bentuk pelanggaran, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri melalui pelayanan yang cepat, humanis, dan berkeadilan.

Di sela kunjungan kerja, Kapolda Lampung juga bertatap muka dengan perwakilan Sabuk Kamtibmas Polres Lampung Selatan. Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi peran aktif masyarakat sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendorong agar sinergi yang telah terbangun terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pada waktu yang sama, Ketua Bhayangkari Daerah Lampung Ny. Ida Helfi Assegaf melaksanakan pembinaan kepada Bhayangkari Cabang Lampung Selatan dengan meninjau berbagai kegiatan organisasi, mulai dari busana Bhayangkari, produk UMKM pendukung ketahanan pangan keluarga, TK Kemala Bhayangkari, hingga pelayanan Posyandu Kemala Bhayangkari.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas internal sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Melalui dialog bersama personel, Kapolda juga menyerap berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri yang Presisi. (Mudian)

Lambar 'Sarang Koruptor'? GEMAK Minta Kejati Turun Tangan Usut Pusaran Korupsi APBD Lambar 2025

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG BARAT — Di bawah terik matahari yang membakar, spanduk-spanduk berisi foto pejabat dipajang layaknya daftar buronan rakyat. Suara orator dari Gerakan Masyarakat (GEMAK) Lampung bergetar hebat, membelah udara dengan nada amarah yang tak lagi bisa ditahan. Jum'at, 31/07/2026.

Di hadapan publik, mereka membedah satu per satu lembar dokumen APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebuah berkas tebal yang mereka sebut bukan lagi sekadar rancangan pembangunan, melainkan kitab skenario "bancakan" uang rakyat.
Sorotan pertama menembus dinding Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Orator Fizai tanpa ragu menunjuk foto Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus Kepala Dinas PUPR Lampung Barat, Mia Miranda, beserta dua nama yang disebutnya sebagai pemeran kunci di lapangan: Hermanto (Kabid Bina Marga) dan Nyoman (Kabid Pengairan) 
Hasil investigasi GEMAK menyingkap tabir suram di balik proyek-proyek Peningkatan Jalan di lampung barat dengan sampel Jalan Suka Marga – Tugu Ratu bernilai Rp 4,9 Miliar.

Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian warga itu kini tak ubahnya hamparan debu dan remukan beton. Baru beberapa bulan dihantam roda kendaraan, lapisan aspalnya sudah mengelupas, bergelombang, dan meliuk retak.

“Jika merujuk pada umur jalan, usianya bahkan belum genap satu tahun. Namun fisiknya sudah hancur bagai proyek bertahun-tahun lalu. Mana presisi semennya? Mana ketebalan RAB-nya? Yang tersisa hanya pasir yang diperbanyak dan besi wiremesh yang dipangkas!” seru Fizai di tengah barisan massa.
Tragedi serupa menjalar ke Pembangunan Jalan Hujung – Pakhpahan (Rp 99 Juta).

Besi tie bar yang berfungsi sebagai pengikat antar-pelat beton diduga hanya dipasang separuh. Akibatnya, jalan retak terbelah, ambles, dan kehilangan keseimbangan struktur sebelum sempat dinikmati masyarakat secara utuh.

Namun, komedi lucu sesungguhnya terjadi di sektor pengairan: D.I. Way Palakia Rp 137 Juta. Sebuah talut penahan air berdiri megah namun bisu. Bangunan ini diklaim gagal konstruksi total karena sejak berdiri tak pernah mengalirkan air seliter pun. Untuk menutupi kecacatan fungsi tersebut, paralon-paralon plastik dipasang seadanya sebuah solusi ala kadarnya untuk proyek bernilai ratusan juta.

Begitu pula Irigasi Way Uluhan & Way Bangkenol:Di lokasi ini, ketidakjelasan teknis berpadu dengan keanehan. Dinding saluran beton retak dan mengelupas karena dikerjakan menabrak pohon kelapa yang dibiarkan berdiri melintang di tengah jalur irigasi. Batu dipaksa diselipkan di sela-sela batang pohon, membuat aliran air tersumbat dan struktur beton rapuh seketika. Jelasnya. 

Babak kedua dan Logika Ajaib juga ditunjukan oleh Dinas Perikanan Lampung Barat, Bibit Ikan Seharga Smartphone
Jika di Dinas PUPR publik disuguhi fisik bangunan yang rapuh, maka di Dinas Perikanan publik disajikan matematika yang menggelikan sekaligus menyayat hati. Orator Gemak Hanzon Harizal juga membongkar kejanggalan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Dalam APBD 2025, Dinas Perikanan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 96 Juta hingga Rp 98 Juta untuk pengadaan 400 hingga 800 ekor calon induk Ikan Nila Sultana berukuran 70–100 gram.
Matematika Sederhana GEMAK menguar: Rp 98.000.000 ÷ 800 Ekor = Rp 122.500 / Ekor (Ukuran 70 Gram)
Bandingkan dengan Pasar: 1 KG Ikan Nila Siap Konsumsi (Isi 4–5 Ekor) = Rp 35.000 / KG

“Logika hukum dan pasar mana yang dipakai?” cecar Hanzon.

"Bagaimana mungkin seekor bibit ikan berbobot 70 gram dibanderol seharga Rp 120 ribu, sementara ikan segar siap goreng seberat satu kilogram di pasar tradisional hanya dihargai Rp 35 ribu?
Modus mark-up fantastis ini ditengarai menyusup ke hampir seluruh paket bantuan rakyat: mulai dari bibit ikan mas, pengadaan jaring lempar (Rp 45 Juta), bibit ikan jelawat (Rp 31,7 Juta), hingga belanja coolbox dan freezer (Rp 28,4 Juta) yang disinyalir kuat telah dikondisikan sejak sebelum proses administrasi dimulai," Papar Hanzon

Secara Gamblang. 
GEMAK juga memaparkan mengenai Pesta Kertas dan pesta makan minum Bappeda Lampung Barat. Di saat masyarakat pekon harus melintasi jalan berdebu dan menyaksikan irigasi sia-sia, ruangan-ruangan ber-AC di Bappeda dan Bapenda Lampung Barat justru diselimuti pemborosan anggaran yang tak masuk akal.

GEMAK membeberkan angka-angka operasional kantor yang mencolok: Skandal Fotokopi Bappeda (Rp 219,4 Juta): Bappeda mengalokasikan ratusan juta rupiah hanya untuk urusan penggandaan berkas. Sebagai sampel, untuk satu kegiatan penyedia barang cetakan diserap anggaran Rp 29,4 Juta demi membiayai 60.874 lembar fotokopi. Nilai per lembar dan volume cetak diduga kuat telah digelembungkan sedemikian rupa.

Pesta Makan Minum Rapat (Rp 220,5 Juta): Terbagi dalam 38 paket rapat koordinasi, Bappeda diduga menaikkan harga porsi makanan (Standard Satuan Harga) jauh melampaui harga pasar, sembari memangkas kualitas menu riil yang disajikan kepada peserta demi menyerap selisih keuntungan.
Hujan Alat Tulis Kantor Bapenda: Bapenda tak kalah fantastis dengan menyerap Rp 745,4 Juta pada TA 2025 dan Rp 529,2 Juta pada TA 2026 hanya untuk paket belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebuah praktik yang dinilai kental indikasi pemecahan paket (split procurement) demi menghindari mekanisme tender terbuka. 

Langkah peserta aksi membentangkan foto Bupati Parosil Mabsus di hadapan publik bukan sekadar aksi teatrikal biasa. Ini adalah simbol penegasan politik dan hukum yang sengaja ditujukan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Rangkaian temuan ini membuktikan bahwa dugaan korupsi di Lampung Barat bukan lagi sekadar kekhilafan individu, melainkan tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

GEMAK menuding kepemimpinan daerah termasuk Bupati Parosil Mabsus seolah tutup mata dengan hasil-hasil pembangunan yang bobrok dan tidak menyentuh ke Masyarakat dan mengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Bobroknya kinerja para Kepala Dinas hingga Kabid adalah cerminan dari lemahnya kepemimpinan di pucuk pimpinan. Ketika rakyat harus menikmati fasilitas rusak, pejabatnya justru menikmati anggaran.

Jika Parosil Mabsus terus bungkam dan enggan menindak anak buahnya, wajar jika publik menyimpulkan: kebobrokan ini terjadi bukan karena Bupati kecolongan, melainkan sengaja dibiarkan.

Atas dasar peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara yang bersih (UU No. 28 Tahun 1999), GEMAK Lampung menyerahkan berkas laporan resmi ini secara langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Mereka menuntut aparat penegak hukum untuk tidak sekadar menerima berkas di atas meja, tetapi segera turun ke lapangan, membongkar konspirasi (Turut Serta), dan menyeret para dalang di balik rusaknya fasilitas publik Lampung Barat ke hadapan hukum. (*)