Media Reformasi Indonesia (MRI)

25 Agustus 2026

Puluhan Wartawan, Aktivis, dan LSM Tempuh Jalur Hukum Terkait Unggahan Akun TikTok “Abah 80”

     

REFORMASI-ID | LEBAK, BANTEN — Puluhan wartawan, aktivis, dan pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari berbagai elemen dan daerah berkumpul di Aula Multatuli, Kabupaten Lebak, Selasa (25/8/2026), untuk membahas polemik yang muncul akibat sejumlah unggahan di media sosial TikTok dari akun bernama “Abah 80”.

Pertemuan tersebut membahas konten yang dinilai mendiskreditkan profesi wartawan, jurnalis, dan LSM. Dalam unggahannya, akun tersebut diduga mencibir profesi jurnalis dan LSM dengan menyebut adanya oknum yang hanya datang ke sekolah-sekolah untuk mencari-cari kesalahan serta melakukan tindakan yang dinilai merendahkan profesi.

Pernyataan dalam unggahan tersebut kemudian menuai keberatan dari sejumlah komunitas wartawan, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai kritik terhadap kinerja individu atau oknum merupakan hal yang sah dalam ruang publik. Namun, penyampaian kritik semestinya tidak digeneralisasi hingga berpotensi merendahkan profesi atau kelompok tertentu.

Sabrudi: Kritik Silakan, Tetapi Jangan Menggeneralisasi Profesi

Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Cendekiawan Banten (AMMCB), Sabrudi, mengatakan pihaknya menghormati kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan kritik di ruang publik.

Namun, menurutnya, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab, terlebih ketika pernyataan yang disampaikan menyangkut profesi dan kelompok masyarakat tertentu.

«“Kami tidak alergi terhadap kritik. Kalau memang ada wartawan atau LSM yang bekerja tidak sesuai aturan, silakan dikritik dan dilaporkan. Tetapi jangan kemudian perilaku oknum digeneralisasi seolah-olah seluruh wartawan dan LSM seperti itu,” ujar Sabrudi.»

Ia menilai profesi wartawan memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan melakukan kontrol sosial. Demikian pula keberadaan organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.

“Kalau ada persoalan dengan oknum, sebut oknumnya dan buktikan perbuatannya. Jangan sampai narasi yang dibangun justru mendiskreditkan profesi secara keseluruhan. Ini yang kami persoalkan,” tegasnya.

Sabrudi juga mengatakan bahwa pihaknya memilih menempuh jalur hukum agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

“Kami ingin semuanya terang. Karena itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melihat secara objektif, apakah dalam konten tersebut terdapat unsur pelanggaran atau tidak. Jangan masyarakat yang mengambil kesimpulan sendiri,” katanya.

Abdul Kabir: Jangan Jadikan Oknum sebagai Gambaran Seluruh Wartawan

Sementara itu, Ketua Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia (PWI), Abdul Kabir, menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara proporsional dan tidak emosional.

Menurutnya, jika memang terdapat wartawan yang melakukan tindakan tidak profesional, meminta sesuatu kepada pihak tertentu, atau menjalankan tugas di luar koridor jurnalistik, hal tersebut dapat disampaikan secara terbuka dan dilaporkan kepada organisasi profesi maupun pihak yang berwenang.

“Kalau ada oknum wartawan yang melakukan kesalahan, silakan tunjukkan siapa orangnya, apa perbuatannya, kapan dilakukan, dan apa buktinya. Jangan karena ada oknum, kemudian seluruh wartawan dicap buruk. Itu tidak fair,” kata Abdul Kabir.

Ia menegaskan bahwa wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik memiliki tanggung jawab untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta.

“Wartawan memang bekerja melakukan kontrol sosial. Ketika ada persoalan di sekolah, pemerintahan, perusahaan, atau lembaga lainnya, sepanjang memiliki kepentingan publik, wartawan berhak melakukan tugas jurnalistik sesuai aturan dan kode etik,” ujarnya.

Abdul Kabir juga menilai kritik terhadap pers merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus dibedakan dengan pernyataan yang berpotensi merendahkan atau menggeneralisasi profesi.

“Kami tidak meminta masyarakat untuk membela wartawan secara membabi buta. Kami justru meminta semua pihak menghormati proses hukum dan mekanisme yang ada. Kalau ada wartawan yang salah, proses. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, gunakan hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme hukum yang tersedia,” tuturnya.

Ia berharap persoalan unggahan akun TikTok “Abah 80” dapat segera mendapatkan kejelasan melalui pemeriksaan APH.

“Kami tidak ingin persoalan ini menjadi konflik antara wartawan dengan masyarakat. Karena itu, biarkan aparat memeriksa kontennya secara objektif. Kalau memang tidak ada pelanggaran, tentu semua pihak harus menghormati hasilnya. Tetapi kalau ada dugaan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan,” kata Abdul Kabir.

Sepakat Tempuh Jalur Hukum

Dalam forum yang dihadiri puluhan peserta tersebut, para wartawan, aktivis, dan perwakilan LSM mendiskusikan substansi unggahan, dampaknya terhadap profesi, serta langkah yang akan ditempuh secara hukum.

Hasil pertemuan akhirnya menyepakati untuk membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) melalui laporan atau pengaduan resmi.

Langkah tersebut dimaksudkan agar materi unggahan dan konteks pernyataan dalam video dapat diperiksa secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Para peserta juga menegaskan bahwa langkah hukum tersebut bukan dimaksudkan untuk membungkam kritik. Sebaliknya, mereka meminta agar persoalan tersebut ditempatkan dalam koridor hukum sehingga dapat diketahui apakah terdapat unsur pelanggaran dalam konten yang diunggah akun TikTok “Abah 80”.

Kritik Boleh, Tetapi Harus Berbasis Fakta

Sejumlah peserta dalam pertemuan menilai profesi wartawan dan LSM memiliki fungsi kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kritik terhadap kerja wartawan maupun LSM merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

Namun, kritik tersebut diharapkan disampaikan berdasarkan fakta, ditujukan kepada individu atau pihak yang memang melakukan kesalahan, dan tidak menggeneralisasi seluruh profesi.

Sabrudi menambahkan bahwa persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk membangun ruang publik yang sehat.

“Persoalannya bukan siapa yang paling benar atau siapa yang paling kuat. Kalau ada tuduhan, mari dibuktikan. Kalau ada kritik, mari disampaikan dengan data. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, biarkan APH yang memeriksa,” ujarnya.

Senada dengan itu, Abdul Kabir menegaskan bahwa pers dan masyarakat memiliki ruang masing-masing dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Jangan kita saling berhadap-hadapan. Wartawan punya tugas jurnalistik, masyarakat punya hak menyampaikan kritik, dan aparat punya kewenangan untuk menegakkan hukum. Semua harus berjalan sesuai koridor masing-masing,” katanya.

Menunggu Pemeriksaan APH

Dengan adanya kesepakatan tersebut, puluhan wartawan, aktivis, dan LSM yang hadir menyatakan akan menyerahkan persoalan tersebut kepada APH untuk ditelaah lebih lanjut.

Mereka berharap aparat dapat memeriksa secara menyeluruh materi unggahan, konteks pernyataan, serta pihak-pihak yang terkait sehingga persoalan tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok.

Para peserta menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap mekanisme hukum sekaligus upaya menjaga marwah profesi jurnalistik dan kerja-kerja masyarakat sipil.

Kini, publik menunggu bagaimana APH menilai dan memproses materi unggahan akun TikTok “Abah 80” tersebut berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. (Nang) 

Satbrimob Kalsel Hadir Dukung Tim siaga Karhutla

     


REFORMASI-ID | Senin, 24 Agustus 2026, Selain aktif menurunkan personel dalam penanganan Karhutla, Satbrimob Polda Kalsel juga menurunkan Kendaraan Dapur Lapangan (Randurlap) dan Mobile Water Treatment di Posko Guntung Damar Kota Banjarbaru.

Dukungan ini untuk menyediakan makanan siap saji dan air minum bagi personel serta para relawan yang terus bekerja tanpa kenal lelah dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan para pejuang Karhutla tetap mendapatkan dukungan dan kebutuhan selama bertugas.

Dansat Brimob Kalsel Pimpin Langsung Pemadaman Karhutla di Guntung Damar Banjarbaru

     


REFORMASI-ID | Banjarbaru - Keseriusan Satbrimob Polda Kalimantan Selatan dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali ditunjukkan secara langsung. 

Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol. Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K., M.H., bersama Plt. Wadansat dan para PJU kembali turun langsung bergabung dengan Tim Siaga Karhutla untuk berjibaku bersama TNI, instansi terkait, dan para relawan memadamkan kebakaran lahan di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Senin (24/8/2026).

Kehadiran langsung pucuk pimpinan Satbrimob Polda Kalsel di tengah upaya pemadaman menjadi bukti nyata komitmen dan keseriusan dalam menghadapi ancaman Karhutla, khususnya di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan.

Dengan semangat dan kerja sama seluruh personel, upaya pemadaman terus dilakukan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kebakaran meluas dan mengancam lingkungan maupun permukiman warga di sekitar lokasi. 

Dalam kegiatan tersebut, personel Brimob bersama tim gabungan menggunakan peralatan water cannon, pompa portable, dan peralatan manual untuk memadamkan titik api serta melakukan pendinginan di area yang rawan terbakar kembali.

Dansat Brimob Polda Kalsel menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengerahkan seluruh kemampuan dan personelnya dalam mendukung upaya penanggulangan Karhutla. 

“Kami tidak akan berhenti sampai api benar-benar padam. Brimob hadir untuk masyarakat. Sinergi dengan TNI, BPBD, dan relawan adalah kunci agar Karhutla tidak meluas,” tegas Kombes Pol. Boy.

Satbrimob Polda Kalsel juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor jika menemukan titik api di wilayahnya.

Hadirnya Kendaraan Watergen Brimob, Pelepas Dahaga Warga Pengungsian di Manggarai

     


REFORMASI-ID | Manggarai - Bagi warga yang masih bertahan di pengungsian pascagempa, sebotol air minum bukan sekadar pelepas dahaga. Di tengah keterbatasan, air bersih menjadi kebutuhan sederhana yang begitu berarti untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Suasana itulah yang terlihat di Posko Pengungsian Barangkolong, Desa Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Senin (24/8/2026) sore. Korps Brimob Polri melalui Satgas SAR BKO Polda NTT hadir membawa kendaraan khusus Watergen untuk membantu memenuhi kebutuhan air minum warga.

Sejak pukul 17.00 hingga 18.45 WITA, sebanyak 10 personel Satgas SAR Korbrimob yang dipimpin Komandan Kontingen Tugas (Dankigas) AKP Roy Ronaldo Dansu menyalurkan air minum kepada warga pengungsi.

Menggunakan kendaraan khusus (ransus) Watergen, personel berhasil menghasilkan dan mendistribusikan 200 liter air siap minum. Sebanyak 150 warga menerima manfaat dari layanan tersebut, dengan masing-masing memperoleh sekitar 1 hingga 1,5 liter air untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama berada di pengungsian.

AKP Roy Ronaldo Dansu mengatakan, penyaluran air minum tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respons cepat personel Brimob dalam memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

"Kami berupaya hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kebutuhan paling vital, khususnya air minum yang higienis dan layak konsumsi, senantiasa tersedia," ungkap AKP Roy di lokasi pengungsian.

Senada dengan itu, Komandan Satgas SAR Korbrimob Polri BKO Polda NTT Kombes Pol Hasripuddin menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu perhatian utama personel selama berada di wilayah terdampak gempa.

"Di tengah situasi seperti ini, kami tidak hanya fokus pada evakuasi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Air minum merupakan kebutuhan utama yang harus tersedia bagi warga selama berada di pengungsian," ujar Kombes Pol Hasripuddin.

Menurutnya, keberadaan kendaraan Watergen menjadi salah satu upaya Brimob untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat.

"Kami akan terus bergerak dan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga. Prinsipnya, selama masyarakat masih membutuhkan, personel akan terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik," tambahnya.

Kehadiran personel Brimob bersama kendaraan Watergen disambut antusias oleh warga. Senyum dan ucapan terima kasih menjadi bentuk apresiasi atas kepedulian yang diberikan di tengah kondisi pengungsian.

Lewat Slackline, Brimob Hadirkan Keceriaan bagi Anak-Anak Pengungsi Barangkolong

     


REFORMASI-ID | Manggarai, NTT - Di tengah kondisi warga yang masih menjalani masa pemulihan pascagempa, Korps Brimob Polri melalui Satgas SAR BKO Polda Nusa Tenggara Timur terus memberikan pendampingan kepada masyarakat, termasuk anak-anak yang berada di lokasi pengungsian.

Senin (24/8/2026) pukul 09.00 WITA, dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Hasripuddin melaksanakan kegiatan trauma healing bagi anak-anak pengungsi di Posko Pengungsian Barangkolong, Desa Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan dikemas secara interaktif melalui slackline, yakni aktivitas berjalan di atas tali karmantel yang direntangkan secara horizontal. Aktivitas tersebut melatih keseimbangan dan konsentrasi sekaligus menciptakan suasana bermain yang menyenangkan bagi anak-anak.

“Kegiatan trauma healing ini merupakan bentuk kepedulian Brimob kepada anak-anak terdampak gempa. Kami ingin memberikan ruang bagi mereka untuk bermain, kembali ceria, serta membangun semangat di tengah situasi yang masih dalam proses pemulihan,” ujar Kombes Pol. Hasripuddin.

Antusiasme terlihat dari anak-anak yang mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Mereka tampak menikmati aktivitas yang diberikan personel Brimob, sehingga suasana di lokasi pengungsian menjadi lebih ceria dan penuh kebersamaan.

Kegiatan tersebut juga mendapat tanggapan positif dari sejumlah orang tua. Kehadiran personel Brimob dinilai memberikan perhatian dan pendampingan yang berarti bagi anak-anak selama berada di pengungsian.

Kegiatan trauma healing ini, Korps Brimob Polri tidak hanya hadir dalam penanganan kedaruratan, tetapi juga berupaya memberikan ruang bagi anak-anak terdampak bencana untuk bermain, berinteraksi, dan membangun kembali semangat serta rasa percaya diri di tengah proses pemulihan.

Polda Sumsel Apresiasi Wisuda Akbar 10.000 Santri di Palembang

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menghadiri Tasyakuran 10.000 Santri Bebas Buta Aksara Al-Qur'an dan Wisuda Akbar 2026 di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Jalan Pom IX, Selasa, 25 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. 

 
Acara tersebut digelar untuk merayakan keberhasilan ribuan santri yang telah menyelesaikan pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., hadir mewakili institusi kepolisian dan mengikuti rangkaian kegiatan bersama tokoh agama serta masyarakat. 
 
Kegiatan turut dihadiri Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel, Firdaus, S.H., jajaran pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumsel, serta perwakilan dari kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. 
 
Kehadiran kepolisian dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi dengan elemen masyarakat, khususnya lembaga keagamaan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. 
 
"Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya wisuda akbar ini sebagai wujud pembinaan karakter generasi muda yang berakhlak mulia," ujar Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. 
 
Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya juga menegaskan bahwa Polri senantiasa membuka ruang sinergi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

"Sinergi yang kuat antara kepolisian dan para tokoh agama sangat penting dalam menjaga situasi kamtibmas yang tetap kondusif di Sumatera Selatan," tambahnya. 
 
Rangkaian kegiatan tasyakuran ditutup dengan prosesi wisuda dan doa bersama demi kemajuan serta kedamaian daerah. (Mdn)

Merawat Warisan Keteladanan Rasulullah SAW sebagai Kompas Moral Kehidupan Berbangsa

     

REFORMASI-ID | Lampung - Putaran waktu kembali mengantarkan kita pada bulan yang penuh rahmat, Rabiul Awal. Tepat pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 Masehi ini, umat Islam di seluruh belahan dunia, termasuk di Tanah Air, menundukkan hati sejenak untuk memperingati hari kelahiran sosok manusia paling paripurna, Nabi Muhammad SAW. Selasa, 25/08/2026.

Memperingati Maulid Nabi SAW sejatinya bukanlah sekadar perayaan seremonial tahunan yang berlalu tanpa jejak. Lebih dari itu, momentum ini adalah sebuah oase spiritual dan panggilan nurani untuk kembali menyelami samudra keteladanan beliau. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kompleksitas peradaban modern tahun 2026—di mana kita kerap dihadapkan pada tantangan dekadensi moral, krisis kepercayaan, hingga rentannya persatuan—ketauladanan Rasulullah SAW hadir sebagai jawaban sekaligus kompas penunjuk arah.

Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana seorang yatim piatu dari padang pasir Arabia mampu mengubah wajah peradaban dunia. Beliau tidak menaklukkan hati manusia dengan ketajaman pedang, melainkan dengan kelembutan akhlak dan keluhuran budi pekerti. Sebagaimana firman Allah SWT, kehadiran beliau adalah Rahmatan lil 'Alamin, rahmat bagi semesta alam.

Ada tiga pilar ketauladanan Rasulullah SAW yang sangat relevan untuk kita wujudkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini.

Pertama, Integritas dan Kejujuran yang Mengakar (Siddiq dan Amanah).

Jauh sebelum diangkat menjadi seorang utusan Allah, penduduk Mekkah telah menyematkan gelar Al-Amin (Yang Dapat Dipercaya) kepada beliau. Gelar ini adalah bukti sahih bahwa integritas adalah modal utama dalam membangun tatanan sosial yang sehat. Dalam dunia yang penuh dengan godaan hari ini, kejujuran bak barang langka. Keteladanan beliau mengajarkan kita bahwa pengabdian, baik sebagai pemimpin, tokoh masyarakat, maupun abdi negara, harus dilandasi oleh niat yang tulus dan kejujuran yang tak bisa ditawar. Kepercayaan masyarakat hanya bisa diraih jika ucapan selaras dengan perbuatan.

Kedua, Kepedulian Sosial dan Perlindungan Generasi.

Rasulullah SAW adalah sosok yang paling tidak tega melihat penderitaan umatnya. Beliau amat menyayangi anak yatim, menghargai dan menghormati yang tua, mengasihi dan menyayangi yang muda, dan mengangkat harkat martabat kaum yang lemah. Di era sekarang, wujud dari meneladani kasih sayang ini adalah kepedulian nyata kita terhadap lingkungan sekitar. Sebagai elemen masyarakat, kita dituntut untuk proaktif melindungi generasi penerus bangsa dari berbagai ancaman kehancuran masa depan, seperti penyalahgunaan narkotika dan pergaulan bebas. Membangun umat dan bangsa yang kuat harus dimulai dengan menyelamatkan dan membina anak-anak generasi mudanya.

Ketiga, Kebijaksanaan dalam Merawat Persatuan (Fathonah).

Nabi Muhammad SAW adalah seorang negarawan ulung. Melalui Piagam Madinah, beliau mencontohkan bagaimana merajut kerukunan di tengah kemajemukan suku, ras, dan agama. Beliau mengedepankan dialog, keadilan, dan kesetaraan. Di tengah masyarakat kita yang sangat majemuk, nilai-nilai toleransi dan gotong royong warisan Rasulullah SAW ini adalah perekat yang akan mencegah perpecahan. Perbedaan tidak boleh menjadi sumber konflik, melainkan menjadi harmoni yang memperkuat langkah kita membangun daerah.

Mencintai Rasulullah SAW tidak cukup hanya dengan senandung selawat di bibir, tetapi harus dibuktikan dengan manifestasi akhlak beliau dalam setiap tarikan napas dan langkah kehidupan kita. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang membawa manfaat (khairunnas anfa'uhum linnas), menghadirkan solusi, dan menebarkan kedamaian di mana pun kita berada.

Sebagai penutup, mengiringi langkah kita dalam momen yang sarat akan makna ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merenungi pesan spiritual ini.

Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 H. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat untuk terus meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, dan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kasih sayang selalu menyertai langkah kita semua, Aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita agar tetap istikamah berada di jalan yang diridai-Nya.

Shallallahu 'ala Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, Fastabiqul khairat.

Oleh: H. Tony Eka Candra. (Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung / Ketua PD VIII KB FKPPI Provinsi Lampung).

Dua Truk Diduga “Tab Solar” Diamankan Polres Bitung, Wakapolres: Tak Ada Ruang untuk Penyelewengan

     


REFORMASI-ID | BITUNG — Pengawasan terhadap distribusi solar bersubsidi di Kota Bitung, Sulawesi Utara, memasuki babak penindakan. Polisi menemukan dua truk yang diduga disiapkan untuk menyalahgunakan solar bersubsidi saat inspeksi mendadak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Senin, 24 Agustus 2026.

Inspeksi dipimpin Wakapolres Bitung Kompol J.H. Daniel Korompis, S.E., M.H., bersama personel Satuan Lalu Lintas, Intelkam, dan Satuan Reserse Kriminal. Sebanyak enam SPBU di wilayah Kota Bitung diperiksa. Polisi antara lain mengecek kendaraan yang hendak mengisi solar, mencocokkan nomor polisi dengan barcode, serta memeriksa dokumen kendaraan.

Temuan mencolok terjadi di SPBU Girian Permai. Petugas mendapati dua truk yang dicurigai berkaitan dengan praktik yang oleh polisi disebut sebagai “tab Solar”. Salah satu truk disebut memiliki dua tangki bahan bakar. Truk lainnya ditemukan dalam kondisi roda yang dinilai tidak laik jalan.

Kedua kendaraan tersebut kemudian dibawa ke Polres Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga melakukan penindakan lalu lintas berupa tilang terhadap kendaraan tersebut.

“Untuk dua kendaraan tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres serta dilakukan penilangan untuk selanjutnya diproses sesuai aturan yang berlaku. Kendaraan itu diduga akan menimbun Solar dengan cara tab,” kata Korompis.

Istilah “tab Solar” dalam konteks temuan polisi merujuk pada dugaan upaya memperoleh solar bersubsidi secara tidak semestinya, antara lain dengan memanfaatkan kapasitas tangki kendaraan untuk pengisian berulang. Namun, status kedua kendaraan tersebut masih sebatas dugaan dan proses pemeriksaan polisi menjadi penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran pidana maupun pelanggaran ketentuan distribusi BBM bersubsidi.

Di SPBU Madidir, situasinya berbeda. Distribusi solar bersubsidi disebut berjalan normal. Penanggung jawab SPBU, Wempi Tilaar, mengatakan pihaknya memperketat pemeriksaan kendaraan yang hendak mengisi BBM bersubsidi.

“Kami di sini sangat ketat. Jika ada kendaraan yang memiliki dua tangki, tidak akan kami layani,” ujar Wempi.

Pengawasan terhadap kendaraan dengan tangki tambahan menjadi salah satu titik krusial dalam distribusi solar bersubsidi. Sebab, celah pada mekanisme pengisian dapat membuka peluang pembelian dalam jumlah tidak wajar yang pada akhirnya berpotensi mengurangi akses masyarakat dan pelaku usaha yang memang berhak memperoleh BBM bersubsidi.

Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.H., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres, menegaskan pemeriksaan SPBU tidak semata-mata diarahkan pada penindakan. Polisi juga berupaya mencegah praktik penyalahgunaan sejak dari titik pengisian.

“Hari ini enam SPBU yang ada di Kota Bitung disidak. Kami tidak akan membiarkan penyalahgunaan solar subsidi terjadi di Kota Bitung. Semua yang bermain dengan solar subsidi akan kami tindaki sesuai aturan. Tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan,” kata Korompis.

Ia mengatakan pemeriksaan akan dilakukan secara berkala. Polisi akan memantau kesesuaian kendaraan, nomor polisi, barcode, dokumen kendaraan, serta kondisi fisik kendaraan yang melakukan pengisian solar bersubsidi.

“Saya akan turun langsung memantau dan memeriksa SPBU di Bitung. Prinsip kami jelas, distribusi solar subsidi harus aman, tertib dan tepat sasaran,” ujar Korompis.

Langkah tersebut menempatkan SPBU bukan sekadar titik pelayanan konsumen, tetapi juga salah satu simpul pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Karena itu, pengelola SPBU dituntut memastikan setiap transaksi memenuhi ketentuan, sementara aparat perlu memastikan pemeriksaan tidak berhenti pada penindakan administratif apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih serius.

Dalam kasus dua truk di SPBU Girian Permai, polisi masih memiliki pekerjaan untuk membuktikan dugaan penyalahgunaan tersebut. Pemeriksaan kendaraan, dokumen, pola pengisian, dan keterangan pihak terkait akan menjadi bagian penting untuk menentukan apakah perkara berhenti pada pelanggaran lalu lintas atau berkembang menjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Polres Bitung menyatakan pengawasan akan terus diperkuat. Polisi mengimbau pengelola SPBU, pengemudi, pelaku usaha, dan masyarakat tidak memanfaatkan celah distribusi solar bersubsidi untuk kepentingan yang bertentangan dengan aturan.

Bagi polisi, persoalannya bukan semata-mata berapa liter solar yang masuk ke tangki sebuah kendaraan. Yang lebih besar adalah memastikan subsidi negara tidak berubah menjadi komoditas yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Di titik itulah pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diuji: apakah mampu mencegah kebocoran sejak di SPBU, atau baru bergerak setelah penyimpangan ditemukan.

24 Agustus 2026

Dari Edukasi Masif hingga Penahanan, Langkah Tegas Polda Sumsel Tangani Karhutla 2026

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG – Menghadapi ancaman siklus tahunan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pemerintah pusat bersama aparat gabungan dan pemerintah daerah merapatkan barisan. Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI H. Prabowo Subianto, memimpin langsung Rapat Penanggulangan Karhutla di Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Senin (24/8/2026).

Rapat tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat teras negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel yang dipimpin oleh Gubernur H. Herman Deru.

Dalam forum strategis tersebut, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., memaparkan strategi holistik yang telah dan sedang dijalankan oleh Polda Sumsel. Penanganan Karhutla tahun ini tidak hanya bertumpu pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan dini, kolaborasi edukasi, hingga penegakan hukum yang tegas.

Kapolda Sumsel menjelaskan bahwa antisipasi telah dilakukan jauh hari. “Karena Karhutla ini merupakan siklus yang terjadi setiap tahunnya, kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun, Bapak Presiden. Pada bulan Februari yang lalu, Bapak Kapolri bahkan hadir mengecek langsung kesiapsiagaan Karhutla sekaligus apel Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan,” papar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Untuk upaya pencegahan (preemtif) dan edukasi, Polda Sumsel mengedepankan sinergi di tingkat akar rumput. Menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan para Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombak, aparat secara masif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang larangan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar.


Langkah ini, lanjut Kapolda, semakin kuat berkat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang menjadi landasan aparat di lapangan. Selain itu, kolaborasi aktif juga dilakukan saat terjadi kebakaran dan pasca-kebakaran (rehabilitasi) bersama TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat.

Namun, upaya persuasif tersebut dibarengi dengan tindakan represif bagi pihak-pihak yang membandel. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan angka Karhutla.

“Berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau, saat ini kami telah menangani kasus sebanyak 15 Laporan Polisi (LP). Selama kejadian di kewilayahan, kami juga sudah menahan 17 tersangka. Mudah-mudahan penindakan ini menjadi shock therapy (efek jera) sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pembakaran hutan di wilayah Sumsel,” tegas Kapolda.

Dikonfirmasi secara terpisah usai rapat, Kabid Humas Polda Sumsel menyampaikan imbauan tambahan agar strategi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas.

“Sesuai arahan Bapak Kapolda dalam rapat bersama Bapak Presiden hari ini, penanganan Karhutla yang komprehensif membutuhkan kesadaran kolektif. Penegakan hukum adalah langkah terakhir; yang paling utama adalah pencegahan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan alasan apa pun, dan segera melapor kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek setempat jika melihat titik api,” ujar Kabid Humas.

Rapat koordinasi bersama Presiden RI ini menjadi penegas bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan pada tahun 2026 dilakukan secara terpadu dan satu komando. Melalui keseimbangan antara deteksi dini, edukasi yang humanis, kolaborasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang memberi efek jera, Sumatera Selatan diharapkan mampu melewati musim kemarau tahun ini tanpa status darurat kabut asap, demi menjaga roda ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem lingkungan. (Hms/Mdn) 

Danrem 044/Gapo Pimpin Langsung Gelar Pasukan PAM Kunker Presiden RI

     

REFORMASI-ID | Palembang – Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud memimpin langsung Upacara Gelar Pasukan Pengamanan RI Satu yang dilaksanakan di Jasdam II/Sriwijaya, Palembang, Senin (24/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, para Asisten Kodam II/Sriwijaya, Danlanal dan Danlanud Palembang, para pejabat Polda Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang, Polres Banyuasin, para Komandan Satuan Pam RI Satu, serta para pejabat dan undangan lainnya.

Upacara gelar pasukan ini merupakan bagian dari kesiapan operasi pengamanan untuk memastikan seluruh personel, materiil, sarana dan prasarana pendukung berada dalam kondisi siap menghadapi rangkaian kunjungan Presiden RI di wilayah Sumatera Selatan.

Dalam arahannya, Danrem 044/Gapo menekankan pentingnya kesiapan, kedisiplinan, profesionalisme, serta sinergitas seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan. Setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu melaksanakan tugas secara optimal sesuai sektor yang telah ditentukan.

“Kepada seluruh personel, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jaga disiplin, kekompakan dan soliditas. Pastikan seluruh rangkaian kegiatan Presiden RI dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar,” tegas Danrem.

Danrem juga menekankan bahwa keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel, tetapi juga oleh kesiapan, komunikasi, koordinasi dan kemampuan setiap unsur dalam mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.

"Untuk itu, seluruh unsur pengamanan diminta membangun koordinasi yang erat, baik antara TNI, Polri, pemerintah daerah maupun seluruh stakeholder terkait. Kesamaan persepsi dan kecepatan dalam mengambil langkah di lapangan menjadi faktor penting untuk menjamin keamanan selama kegiatan Presiden RI berlangsung," ungkap Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud. 

Gelar pasukan tersebut imbuh Danrem, sekaligus menjadi momentum untuk memastikan kesiapan seluruh Satuan Pam RI 1 yang telah ditugaskan pada masing-masing sektor pengamanan. 

"Setiap personel diharapkan mampu melaksanakan tugas secara profesional dengan tetap mengedepankan sikap humanis serta kewaspadaan yang tinggi," pungkas Danrem 044/Gapo. (Mdn) 

Terapkan Paradigma Preventif-Prediktif, Polri Komitmen Kawal Keberlangsungan PT Timah Tbk

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Dalam rangka memperkuat ketahanan aset strategis negara, *Direktorat Pengamanan Obyek Vital / Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri* dan *PT Timah (Persero) Tbk* resmi menandatangani *Perjanjian Kerja Sama Teknis / PKT* tentang *Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan / SMP Obyek Vital Nasional*.

Penandatanganan berlangsung di Kantor Perwakilan Jakarta PT Timah Tbk, Jl. Medan Merdeka Timur No. 15, Jakarta Pusat, *Senin, 24 Agustus 2026*.

*Sinergi Polri dan BUMN Jaga Aset Negara*  
Hadir dalam kegiatan tersebut *Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. M. Syahduddi, S.I.K., http://M.Si.* dan *Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro*. Turut mendampingi *Kasubdit Audit Sispamobvitnas Kombes Pol Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H.*, serta jajaran Direksi PT Timah Tbk yakni *Direktur Operasional Handy Geniardi, Kadiv Mining Aset & Security Gugun Gunawan, Kadiv Legal I Wayan Riana, dan Kadiv Corsec Ruddy Nursalam*.

Dirut PT Timah Tbk Restu Widiyantoro mengapresiasi dukungan Polri yang selama ini mengawal operasional perusahaan di Bangka Belitung.  
“Kami sangat bersyukur atas dukungan pengamanan dari Polri. PKT ini mempertegas komitmen kami. Kami juga berharap Polri dapat menjadi mitra strategis yang mengingatkan manajemen jika ada potensi operasional yang melenceng dari ketentuan hukum,” ungkap Restu.

*SMP Adalah Investasi, Bukan Beban*  
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Dr. M. Syahduddi menegaskan PT Timah Tbk mengelola sumber daya alam strategis yang berdampak langsung pada perekonomian nasional dan penerimaan negara. Karena itu, pengamanannya harus dilakukan secara sistematis.

“Sistem Manajemen Pengamanan tidak boleh dipandang sebagai _cost_ atau beban biaya. Ini adalah investasi strategis demi keberlangsungan bisnis. Keamanan bukan hanya tanggung jawab Satpam, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen perusahaan dari pimpinan hingga staf,” tegas Brigjen Syahduddi.

Beliau juga mendorong pergeseran paradigma pengamanan dari *reaktif menjadi preventif dan prediktif*. Dengan pendekatan ini, potensi ancaman terhadap Obyek Vital Nasional dapat dideteksi dan dimitigasi lebih awal.

*Landasan Hukum dan Target Sertifikasi*  
PKT ini merupakan turunan teknis dari Nota Kesepahaman Kementerian BUMN-Polri Tahun 2020 dan Perjanjian Kerja Sama Group MIND ID tanggal 11 September 2025. Landasan hukumnya mengacu pada UU No. 5 Tahun 2026, Keppres No. 63 Tahun 2004, Perpol No. 7 Tahun 2019, serta SE Menteri ESDM No. T-542 Tahun 2024.

Saat ini dari 6 anak perusahaan MIND ID, baru 3 yang telah tersertifikasi SMP yaitu PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Inalum. Polri mendorong PT Timah Tbk bersama PT Vale Indonesia dan PT Freeport Indonesia segera menyusul guna memperkuat sistem manajemen risiko secara menyeluruh.

Dengan penandatanganan PKT ini, Ditpamobvit Polri dan PT Timah Tbk berkomitmen penuh untuk memastikan operasional perusahaan berjalan aman, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Aksi Cepat Tanggap Padamkan Karhutla, Tim Respon Bencana Batalyon A Pelopor Jinakkan Api di Hutan Kota Balikpapan

     


REFORMASI-ID | Balikpapan - Merespons laporan terjadinya kebakaran lahan dan hutan kota, Tim Respon Bencana Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Kaltim bergerak sigap terjun ke lokasi kejadian pada Senin (24/08/2026). Operasi penanganan darurat yang dipimpin oleh Bripka Zainal Arifin ini menyasar titik api di kawasan Kampung Pelayaran RT 14 Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Tim personel baret biru bahu-membahu melokalisir rambatan api di tengah kondisi vegetasi yang kering guna mencegah kebakaran meluas ke area permukiman warga di sekitarnya.

Peristiwa kebakaran lahan tersebut dilaporkan mulai terjadi pada pukul 12.45 WITA. Berkat kesiapsiagaan, koordinasi taktis, dan kecepatan respons personel di lapangan bersama unsur terkait, kobaran api berhasil dijinakkan dan dinyatakan padam sepenuhnya pada pukul 13.30 WITA, dilanjutkan dengan proses pendinginan area guna memastikan tidak ada bara api yang berpotensi menyala kembali.

Dansat Brimob Polda Kaltim, Kombes Pol. Ronny Suseno, S.I.K., M.H., memberikan apresiasi tinggi atas ketanggapan personel sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. "Kesiapsiagaan penuh dalam merespons bencana karhutla adalah bentuk pengabdian nyata Korps Brimob Polri untuk melindungi keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Kami mengimbau kepada seluruh warga agar tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah atau pembukaan lahan sembarangan, terutama saat cuaca terik dan angin kencang, demi menjaga kota Balikpapan tetap hijau, aman, dan bebas dari bencana asap," tutur Kombes Pol. Ronny Suseno.

Tangani 16 Kasus Karhutla, Polda Sumsel: Pastikan 20 Tersangka Diproses Hukum

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan (SUMSEL) memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Hingga Agustus 2026, Polda Sumsel dan Polres jajaran telah menangani 16 Laporan Polisi dengan luas areal terdampak sekitar 34,8 hektare serta menetapkan 20 orang sebagai tersangka yang seluruhnya berada dalam status penahanan.

Langkah penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya terpadu Polda Sumsel dalam mencegah Karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih luas, termasuk potensi kabut asap yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, aktivitas pendidikan, perekonomian, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari 16 perkara yang ditangani, sebanyak 11 perkara masih berada pada tahap penyidikan, empat perkara telah memasuki Tahap I, dan satu perkara telah mencapai P21 atau Tahap II. Proses tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara Karhutla dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pengungkapan kejadian hingga proses penegakan hukum.

Penanganan perkara tersebar di 10 wilayah hukum Polres jajaran. Polres Ogan Komering Ilir menangani tiga Laporan Polisi. Sementara Polres Ogan Komering Ulu Timur, Polres Musi Rawas, Polres Banyuasin, dan Polres Penukal Abab Lematang Ilir masing-masing menangani dua perkara.

Adapun Polres Ogan Ilir, Polres Musi Banyuasin, Polres Muara Enim, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, dan Polres Lahat masing-masing menangani satu perkara Karhutla.

Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan Karhutla yang dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan deteksi dini, patroli, respons terhadap titik panas, penggelaran personel, koordinasi lintas sektor, serta penyelidikan terhadap setiap kejadian kebakaran.

Karo Ops Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si., menjelaskan bahwa aspek penindakan hukum berjalan beriringan dengan langkah pencegahan dan mitigasi di lapangan.

“Kami mengoptimalkan deteksi titik panas atau hotspot, penggelaran personel secara masif, dan koordinasi terpadu di tingkat Polres jajaran. Akselerasi penanganan ini memastikan setiap kejadian Karhutla langsung direspons dan dilanjutkan ke proses hukum,” tegas Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Doni Satrya Sembiring, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pembuktian berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama penyelidikan.

“Penyidik menerapkan metode scientific crime investigation dengan melibatkan ahli kebakaran dan ahli lingkungan untuk menguji sampel dari lokasi kejadian. Kami menyusun pemberkasan secara cermat agar seluruh tersangka mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan maksimal,” ujar Kombes Pol. Doni Satrya Sembiring, S.H., S.I.K., M.Si.

Selain itu tegas Kombes Pol Doni Satrya. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Sumsel memastikan setiap perkara Karhutla ditangani secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

"Penegakan hukum juga diharapkan memberikan efek pencegahan agar masyarakat maupun pihak lainnya tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan dampak luas," tegasnya.

Terpisah Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan penanganan Karhutla membutuhkan keseimbangan antara langkah pencegahan, mitigasi, pemadaman, dan penegakan hukum.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum yang kami lakukan adalah bukti bahwa Polri hadir untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi ruang hidup masyarakat,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Menurutnya, keberhasilan penanganan Karhutla tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak mencegah kebakaran sejak dini sehingga masyarakat terlindungi dan dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

Tak hanya itu tuturnya. Polda Sumsel bersama seluruh jajaran akan terus memperkuat patroli, pemantauan titik panas, edukasi masyarakat, penyelidikan, serta koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait. Setiap informasi mengenai potensi maupun kejadian Karhutla akan ditindaklanjuti sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.

"Melalui strategi pencegahan dan penegakan hukum secara terpadu, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya menjaga masyarakat dan lingkungan dari ancaman Karhutla sekaligus memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Kabidhumas Polda Sumsel. (Mdn) 

Dr. Sucipto: Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda untuk Meningkatkan Kualitas Regulasi Daerah

     

REFORMASI-ID | Jakarta - Upaya memperkuat kualitas regulasi daerah dan layanan hukum membutuhkan keterlibatan unsur hukum secara lebih konsisten dalam proses pengambilan keputusan di daerah. Gagasan tersebut menjadi perhatian Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., Staf Ahli Menteri Hukum melalui Strategic Policy Brief tentang penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda).

Gagasan tersebut berangkat dari kondisi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah belum secara memadai mengakomodasi peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda provinsi maupun kabupaten/kota. Padahal persoalan pemerintahan daerah kini semakin bersinggungan dengan kualitas regulasi daerah kepastian hukum pembinaan hukum layanan administrasi hukum kekayaan intelektual serta layanan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam perspektif Sucipto penguatan tersebut bukan sekadar persoalan menempatkan unsur Kementerian Hukum dalam sebuah forum koordinasi. Lebih jauh keterlibatan tersebut diharapkan dapat memastikan perspektif hukum hadir sejak awal ketika pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan menyusun pilihan kebijakan hingga merumuskan rekomendasi.

“Penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda diperlukan agar dukungan hukum tidak hanya hadir ketika forum membutuhkan tetapi dapat masuk sejak tahap penyiapan bahan identifikasi masalah pembahasan opsi penyusunan rekomendasi hingga pemantauan tindak lanjut,” ujar Sucipto ditemui media di Jakarta pada Senin (24/8/2026),

Menurut Sucipto, mekanisme pelibatan melalui undangan belum cukup untuk menjamin keterlibatan Kementerian Hukum secara konsisten. Dukungan berupa legal analysis legal risk screening dan regulatory coherence dinilai penting sejak awal proses pembahasan agar keputusan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pandangan tersebut sejalan dengan persoalan yang diidentifikasi dalam policy brief. Ketika Kementerian Hukum hanya dilibatkan berdasarkan undangan dukungan hukum berpotensi terlambat masuk dalam proses pembahasan. Padahal analisis hukum penyaringan risiko hukum dan keselarasan regulasi dibutuhkan sejak penyiapan bahan identifikasi masalah pembahasan berbagai opsi penyusunan rekomendasi hingga pemantauan tindak lanjut.

“Forkopimda perlu diperkuat sehingga mampu melihat persoalan daerah secara lebih utuh bukan hanya dari perspektif stabilitas dan koordinasi pemerintahan tetapi juga dari sisi kualitas hukum regulasi dan kepastian hukum,” ungkap Sucipto.

Tiga Alternatif Kebijakan

Policy brief tersebut menawarkan tiga alternatif kebijakan untuk memperkuat posisi Kementerian Hukum dalam Forkopimda. Alternatif pertama adalah mempertahankan pengaturan yang ada. Alternatif kedua memperkuat pelibatan eksplisit Kementerian Hukum tanpa mengubah keanggotaan inti. Sementara alternatif ketiga mengusulkan perubahan komprehensif terhadap Pasal 3 dan Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2022.

Alternatif ketiga menjadi pilihan yang direkomendasikan karena dinilai paling kuat untuk memastikan kesinambungan dukungan hukum dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Pada tingkat provinsi kepala instansi vertikal Kementerian Hukum di daerah dapat diikutsertakan dalam Forkopimda sesuai kebutuhan karakteristik permasalahan dan kondisi objektif daerah. Sementara pada tingkat kabupaten/kota kepala instansi vertikal Kementerian Hukum sesuai wilayah kerjanya diusulkan menjadi anggota Forkopimda.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menambah unsur dalam Forkopimda melainkan memastikan perspektif hukum hadir dalam proses pengambilan keputusan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas memiliki kepastian hukum dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Sucipto.

Gagasan tersebut sekaligus menempatkan Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat legal governance di daerah. Dengan keterlibatan yang lebih sistematis persoalan regulasi dan layanan hukum dapat dibahas sejak awal sehingga potensi risiko hukum dalam pengambilan keputusan dapat diantisipasi.

Apresiasi atas Inovasi Penguatan Kebijakan

Gagasan penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda tersebut mendapat apresiasi dari Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE ., Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

“Selamat dan sukses Dr Sucipto peserta PKN 1 Angkatan 66 yang berhasil melakukan terobosan memperkuat peran Kemenkum dalam Forkopimda di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutur Akmal Malik.

Apresiasi terhadap gagasan tersebut juga datang dari Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Menurut Khofifah penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas kebijakan dan regulasi di daerah.

“Kita berharap inovasi ini dapat mendorong harmonisasi kebijakan dan regulasi yang semakin berkualitas memperkuat kepastian hukum serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Khofifah Indar Parawansa.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa gagasan penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan. Lebih jauh inovasi tersebut diarahkan untuk memberikan dampak terhadap kualitas kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui regulasi yang lebih harmonis kepastian hukum yang lebih kuat serta pelayanan hukum yang semakin efektif.

Dari Regulasi Menuju Tata Kelola

Policy brief tersebut tidak berhenti pada usulan perubahan norma. Perubahan Pasal 3 dan Pasal 10 juga diikuti dengan rekomendasi penyesuaian sejumlah ketentuan pendukung terkait tugas kegiatan sekretariat hubungan kerja pelaporan serta pembinaan nasional.

Sekretariat Forkopimda misalnya diharapkan memiliki ruang untuk mengelola data bahan telaah hukum rekomendasi serta pemantauan tindak lanjut. Sementara koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum perlu diperkuat dalam fasilitasi pembinaan dan pengawasan Forkopimda yang berkaitan dengan bidang hukum.

Langkah tindak lanjut yang diusulkan mencakup pembahasan awal antara Kementerian Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara. Setelah itu diperlukan penyusunan matriks pasal terdampak verifikasi nomenklatur dan kesiapan instansi vertikal Kementerian Hukum di daerah serta penyusunan policy paper dan naskah urgensi perubahan PP.

Pada akhirnya penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda diarahkan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kuat dari sisi hukum. Dampak yang diharapkan mencakup peningkatan kualitas regulasi daerah pembinaan hukum harmonisasi kebijakan layanan administrasi hukum kekayaan intelektual serta informasi hukum.

Dalam jangka pendek Forkopimda diharapkan memperoleh dukungan legal analysis legal risk screening serta masukan awal terhadap isu regulasi dan layanan hukum. Dalam jangka menengah kualitas peraturan daerah pembinaan hukum harmonisasi kebijakan layanan administrasi hukum kekayaan intelektual dan informasi hukum dapat diperkuat. Sementara dalam jangka panjang penguatan peran Kementerian Hukum di Forkopimda diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum kepercayaan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian Forkopimda tidak hanya menjadi ruang koordinasi antarpimpinan daerah tetapi juga dapat berkembang menjadi bagian dari ekosistem pengambilan keputusan yang lebih tertib secara hukum responsif terhadap persoalan daerah dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Gagasan yang dituangkan Dr. Sucipto melalui policy brief tersebut pada akhirnya menempatkan hukum bukan sekadar sebagai instrumen untuk mengoreksi kebijakan setelah keputusan dibuat. Hukum didorong hadir sejak awal sebagai fondasi untuk membangun kebijakan daerah yang berkualitas memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (TJ)










23 Agustus 2026

Tim Kesehatan Korbrimob Berikan Pertolongan Darurat kepada Warga di Posko Barangkolong

     


REFORMASI-ID | Manggarai, NTT - Tim Kesehatan Korbrimob Polri terus hadir memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Pada Minggu (23/8/2026) sekitar pukul 12.02 WITA, Tim Kesehatan Korbrimob yang dipimpin Iptu dr. David Yohan menerima seorang pasien bernama Siti Rahma, 43 tahun, di Posko Kesehatan Utama Barangkolong dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Mendapati kondisi tersebut, tim medis segera melakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) sebagai upaya pertolongan darurat. Tim kesehatan melakukan penanganan secara maksimal, namun pasien akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung.

Pasien diketahui merupakan warga Lingkungan Bari, RT 05/RW 03, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan informasi yang diterima tim medis, pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian bagi Tim Kesehatan Korbrimob untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis, tim juga akan meningkatkan edukasi kesehatan kepada warga, terutama mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala dan penanganan dini terhadap penyakit yang berisiko.

Kehadiran Tim Kesehatan Korbrimob diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses pelayanan medis secara cepat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga dan memantau kondisi kesehatan.

Tim Kesehatan Korbrimob Jemput Bola, Layani Warga Terdampak Gempa di Reo

     


REFORMASI-ID | NTT - Kepedulian Korps Brimob Polri terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terus diwujudkan melalui pelayanan kesehatan secara langsung di tengah permukiman warga. 

Pada Minggu (23/8/2026), Tim Kesehatan Korbrimob Polri yang dipimpin Iptu dr. David Yohan turun langsung memberikan pelayanan kesehatan lapangan di Kompleks Jembatan Besi dan Kompleks Gereja Siloam RT 24, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai.

Pelayanan kesehatan tersebut menyasar warga yang berada di 5 posko mandiri, khususnya masyarakat yang mengalami keterbatasan mobilitas dan kesulitan menjangkau posko kesehatan utama. 

Tim kesehatan Korbrimob memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis sekaligus membagikan vitamin untuk membantu menjaga kondisi kesehatan warga di tengah proses pemulihan pascagempa.

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Sebanyak 62 warga tercatat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan Tim Kesehatan Korbrimob pada kegiatan tersebut.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran Korbrimob Polri yang tidak hanya berfokus pada penanganan dan evakuasi, tetapi juga memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Dengan mendatangi langsung posko-posko mandiri, pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga yang berada jauh dari posko utama.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Korbrimob Polri untuk terus hadir bersama masyarakat dalam setiap tahapan penanganan bencana. Tim Kesehatan Korbrimob hadir dari posko ke posko, memastikan warga mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa harus menghadapi kendala jarak maupun keterbatasan mobilisasi.

Kehadiran Korps Brimob Polri di tengah warga diharapkan dapat memberikan rasa aman, membantu menjaga kondisi kesehatan masyarakat, serta memperkuat semangat warga Manggarai untuk bangkit dan pulih setelah bencana.

Lewat Salat Subuh dan Tausiah, Brimob Bangun Semangat Kebersamaan Bersama Warga Reo

     


REFORMASI-ID | Manggarai, NTT - Di tengah proses pemulihan masyarakat pascagempa bumi, Satuan Tugas (SAR) _Search And Rescue_ Korbrimob Polri terus membangun kedekatan dengan warga melalui pendekatan humanis. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan salat Subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan tausiah di halaman Masjid Nurul Huda, Reo, Kabupaten Manggarai.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Dansatgas SAR Korbrimob Polri, Kombes Pol. Hasripuddin bersama personel dan masyarakat setempat. Salat Subuh berjamaah menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kebersamaan antara personel Brimob dan warga.

Usai salat berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang menjadi ruang untuk menguatkan nilai keagamaan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang masih menjalani masa pemulihan pascagempa.

Dalam suasana yang sederhana dan penuh keakraban, personel Brimob berbaur bersama warga. Kehadiran mereka tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan, tetapi juga melalui interaksi sosial dan kegiatan keagamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Bagi warga yang masih menghadapi dampak gempa, kebersamaan seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun kembali semangat dan rasa percaya diri untuk melewati masa pemulihan.

Melalui pendekatan kemanusiaan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, Korbrimob terus hadir mendampingi masyarakat Reo, tidak hanya dalam penanganan bencana, tetapi juga dalam membangun semangat kebersamaan selama proses pemulihan berlangsung.

Pulihkan Semangat Pengungsi, Brimob Gelar Trauma Healing dan Pelayanan Kesehatan

     


REFORMASI-ID | Manggarai, NTT - Upaya pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan Korps Brimob Polri. Selain mendukung proses evakuasi, personel di lapangan memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak pengungsi serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada Minggu (23/8/2026), sebanyak 10 personel Korbrimob yang dipimpin AKP Roy Ronaldo Dansu melaksanakan trauma healing kepada anak-anak di Posko Pengungsian Barangkolong, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai.

Kegiatan tersebut dikemas melalui permainan dan interaksi bersama anak-anak. Suasana berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu menjaga kondisi psikologis sekaligus memulihkan semangat anak-anak setelah mengalami situasi akibat gempa bumi.

Antusiasme anak-anak terlihat sepanjang kegiatan. Sejumlah orang tua yang berada di lokasi turut memberikan tanggapan positif karena kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak-anak untuk kembali bermain dan berinteraksi secara positif di tengah suasana pengungsian.

Tidak hanya pendampingan psikologis, Brimob juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada pukul 08.22 WITA, Tim Kesehatan Korbrimob yang dipimpin Iptu dr. David Yohan membagikan vitamin secara gratis kepada warga di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan), Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai.

Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi kesehatan masyarakat selama masa pemulihan pascagempa, sekaligus memastikan warga tetap memperoleh perhatian dan dukungan di tengah aktivitas sehari-hari.

Di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, dukungan kemanusiaan juga diwujudkan melalui kegiatan evakuasi barang berharga. Sebanyak 15 personel Satgas SAR Korbrimob Polri BKO Polda NTT di bawah pimpinan Ipda Ahmad Hariri melaksanakan evakuasi barang berharga di Desa Satar Padut, Kampung Nanga Lirang, Kecamatan Lamba Leda Utara.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu warga mengamankan barang-barang penting dari wilayah terdampak serta mengantisipasi risiko yang dapat muncul akibat kondisi bangunan dan lingkungan pascagempa.

Melalui kehadiran personel di tengah warga, Korps Brimob Polri terus berupaya memberikan rasa aman sekaligus mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.

Kompak dan Gotong Royong Diterapkan Dalam Perayaan HUT ke - 81 RI Warga Kampung Penggilingan

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 81, para remaja Kampung Penggilingan Tengah RT 02/06 Kelurahan Kebalen menggelar Malam Puncak HUT Kemerdekaan RI ke 81 di lingkungan sekitar, Sabtu (22/8/26).

Malam puncak tersebut dimeriahkan oleh penampilan tarian dan seni kreasi anak-anak, remaja dan ibu-ibu membuat suasana semakin semarak.

Ketua RT 02/06, Kelurahan Kebalen, Musfiri mengapresiasi gelaran HUT Kemerdekaan RI ke 81 yang diselenggarakan oleh para remaja RT 02/06 Kampung Penggilingan Tengah.

"Alhamdulillah, saya mengapresiasi kegiatan remaja yang positif seperti ini. Apalagi mereka semakin kompak untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI ini," ujarnya.

Tampak hadir para tokoh masyarakat Kampung Penggilingan Tengah tersebut di antaranya H Sihabudin, Sudarlim, H Sumarman dan lainnya yang turut memberikan support kepada para remaja tersebut.

Ketua Panitia, M Faturachman didampingi Wakil Ketua Adam Aldrian Tri Budiarto mengatakan, kegiatan ini lahir dari semangat kebersamaan para remaja dan masyarakat yang ingin menjadikan peringatan HUT Kemerdekaan RI sebagai momentum untuk berkumpul dan mempererat hubungan antarwarga.

“Kami ingin kegiatan Agustusan ini bukan hanya sekadar meramaikan peringatan kemerdekaan saja, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan, khususnya para remaja di Kampung Penggilingan Tengah,” kata Faturachman, Sabtu (22/8/26) malam. 

Menurutnya, antusiasme masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut.

Para remaja mengambil peran sebagai penggerak, sementara warga dan tokoh masyarakat turut memberikan dukungan dan berpartisipasi sehingga suasana perayaan diisi dengan berbag ok omai lomba yang disiapkan para remaja semakin meriah.

“Alhamdulillah, Kekompakan ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Dari lingkungan kampung, semangat untuk menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan terus dirawat secara bersama-sama,” ujarnya. √

Cegah Karhutla, Polres Empat Lawang Dorong Sinergi Pers dan Masyarakat

     

REFORMASI-ID | EMPAT LAWANG – Polres Empat Lawang memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi langsung kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan jajaran Polsek Tebing Tinggi melalui kegiatan kemasyarakatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Minggu, 23/08/2026.

Polsek Tebing Tinggi menggelar lomba gaplek dan pertunjukan kesenian tradisional kuda kepang bersama masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang interaksi antara personel kepolisian dan warga sekaligus dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, khususnya larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Kapolsek Tebing Tinggi Kompol Herman Akhiri, S.I.P., M.M., mengatakan pendekatan melalui kegiatan bersama masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan dan lingkungan. Menurutnya, pencegahan Karhutla membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya Karhutla demi keamanan dan kenyamanan kita bersama,” ujar Kompol Herman Akhiri, S.I.P., M.M.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Tebing Tinggi bersama Bhabinkamtibmas menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak menggunakan api sebagai metode pembukaan maupun pembersihan lahan. Edukasi ini diarahkan untuk mencegah kebakaran yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Kegiatan yang dikemas melalui hiburan rakyat juga memperkuat kedekatan polisi dengan masyarakat. Lomba gaplek menciptakan suasana keakraban, sementara pertunjukan kuda kepang menjadi bagian dari pelestarian kesenian tradisional sekaligus memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi, S.H., S.I.K., M.H., mengapresiasi langkah jajaran Polsek Tebing Tinggi yang memanfaatkan kegiatan kemasyarakatan sebagai sarana memperkuat komunikasi dan menyampaikan pesan kamtibmas.

“Polri mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, serta berperan aktif dalam mencegah Karhutla. Pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan tidak membuka lahan melalui cara pembakaran,” ujar AKBP Abdul Aziz Septiadi, S.H., S.I.K., M.H.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung perlindungan lingkungan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Edukasi secara langsung di tingkat komunitas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga bahwa pencegahan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran Polda Sumsel terus mendorong penguatan komunikasi publik dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi potensi Karhutla.

“Polri berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak Karhutla. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, termasuk insan pers, menjadi penting untuk memperluas edukasi dan membangun kesadaran bersama,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Menurut Kombes Pol Nandang. Dengan pendekatan yang menggabungkan kegiatan sosial, komunikasi kamtibmas, dan edukasi lingkungan, Polres Empat Lawang terus memperkuat peran kepolisian di tengah masyarakat. Pesan pencegahan Karhutla diharapkan semakin luas diterima. 

"Sehingga masyarakat dapat berperan aktif menjaga lingkungan dan menciptakan situasi yang aman serta kondusif di wilayah Empat Lawang," pungkas Kombes Pol Nandang. (Hms/Mdn) 

Teriakan Korban Gagalkan Aksi Pencurian, Residivis Ditangkap Sehari Kemudian di Natar

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Aksi pencurian di sebuah rumah warga di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, berujung kegagalan setelah korban berteriak saat menyadari rumahnya dimasuki orang.

Terduga pelaku berinisial FA (36) warga Dusun Citerep, Desa Merak Batin  Natar, akhirnya ditangkap polisi sehari setelah kejadian. Pria yang disebut merupakan residivis kasus pencurian itu diamankan di sebuah SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu, terduga pelaku diduga merusak kunci gembok rumah korban sebelum masuk dan mengambil sejumlah barang.

Korban yang mengetahui keberadaan pelaku kemudian berteriak. Situasi tersebut membuat terduga pelaku panik dan memilih melarikan diri. Televisi yang sebelumnya sudah berhasil dibawa keluar rumah bahkan ditinggalkan di pinggir jalan.

Kapolsek Natar AKP Setyo Budi Howo, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari korban dan melakukan penyelidikan.

“Begitu menerima laporan, anggota langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri informasi yang berkaitan dengan keberadaan terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan tersebut, identitas pelaku berhasil kami ketahui,” kata Setyo.

Menurut dia, polisi kemudian bergerak melakukan penangkapan terhadap FA. Terduga pelaku diamankan di SPBU Sumber, Jalan Lintas Sumatera, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, pada Rabu sore.

“Terduga pelaku berhasil kami amankan sehari setelah kejadian. Saat dilakukan pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui perbuatannya,” ujarnya.

Dari penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu unit televisi LG 32 inci warna hitam, dua unit telepon seluler, satu kaos jersey warna biru, satu celana pendek bermotif cokelat, serta satu set kunci gembok.

Setyo Budi mengatakan, penyidik masih mendalami keterangan terduga pelaku, termasuk kemungkinan keterlibatannya dalam tindak pidana lain. Hal itu dilakukan karena FA diketahui pernah terlibat perkara pencurian sebelumnya.

“Yang bersangkutan merupakan residivis perkara pencurian. Karena itu, kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan apakah yang bersangkutan juga terlibat dalam perkara lain di wilayah Natar maupun di tempat lainnya,” kata Setyo Budi.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 2,8 juta. Laporan polisi kemudian dibuat di Polsek Natar untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, penyidik menyangkakan terduga pelaku dengan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ketentuan tersebut antara lain mengatur pencurian pada malam hari di dalam rumah serta pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau membongkar untuk masuk ke tempat tindak pidana. (Mdn) 

Kepala UPTD TPA Burangkeng Hadiri Malam Puncak HUT ke - 81 RI di RT. 017 Mustika Grande

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 81 Republik Indonesia (RI) Warga Mustika Grande RT. 017, RW. 013, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, terlihat meriah dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Dalam kemeriahan acara tersebut turut hadir Kepala UPTD TPA Burangkeng, Samsuro Mandiansah, S.IP dengan didampingi Binmas Pol Desa Burangkeng, Aipda Hadi dan Babinsa Burangkeng Sertu Komarudin.

Acara yang bertema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" diisi dengan rangkaian pentas seni anak-anak dan ibu-ibu serta pembagian hadiah.

Dalam sambutannya, Samsuro menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi sudah menyiapkan dua skema untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yaitu RDF dan PSEL.

"Alhamdulillah DLH Kabupaten Bekasi sudah menyiapkan dua skema untuk pengelolaan sampah di TPA Burangkeng," ujarnya. Sabtu, 22 Agustus 2026.

Ia juga mengatakan permohonan maaf jika selama ini TPA Burangkeng sudah banyak merugikan warga sekitar.

"Saya atas nama DLH Kabupaten Bekasi di hari yang bermakna ini memohon maaf kepada warga yang terdampak akan adanya TPA Burangkeng, jika selama ini TPA Burangkeng sudah banyak merugikan warga sekitar," paparnya.

Kami, lanjutnya, UPTD TPA Burangkeng akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya warga Mustika Grande, Desa Burangkeng.

"Semoga di momen bersejarah ini dengan semangat kemerdekaan silaturahmi tetap terjaga dan kita bersama-sama menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan," tambahnya.

"Saya sangat mengapresiasi kekompakan warga RT. 017, RW. 013 Mustika Grande, semoga kekompakan dan kekeluargaan ini tetap terjaga," imbuhnya.

Sementara, Suriyanto Ketua RT. 017, RW. 013 Mustika Grande menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran Kepala UPTD TPA Burangkeng.

"Saya Ketua RT. 017, RW. 013 Mustika Grande mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala UPTD TPA Burangkeng atas kehadirannya diacara perayaan malam puncak ditempat kami," ucapnya.

Selain itu Suriyanto juga mengimbau kepada warganya agar selalu menjaga kekompakan dan kerukunan antar warga.

"Saya mengimbau kepada seluruh warga RT. 017 untuk selalu kompak dan menjaga kerukunan antar warga," tuturnya.

"Slogan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan RT. 017," pungkasnya.

(Red)