Media Reformasi Indonesia (MRI)

12 Maret 2026

Koramil 02/Pondok Gede dan Polsek Pondok Gede Amankan Wilayah Demi Kamtibmas di Bulan Ramadhan

     


 

REFORMASI-ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi  - 12/03/2026. Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan suci Ramadhan, personel Koramil 02/Pondok Gede bersama Polsek Pondok Gede melaksanakan patroli sinergitas di sejumlah titik wilayah yang dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

Kegiatan patroli diawali dengan apel gabungan untuk mengecek kesiapan personel sebelum melaksanakan patroli dengan menggunakan kendaraan dinas serta patroli dialogis menyusuri wilayah pemukiman warga, tempat berkumpulnya masyarakat, hingga titik-titik yang dinilai rawan terhadap potensi gangguan keamanan.

Dalam patroli tersebut, personel TNI dan Polri juga memberikan himbauan secara humanis kepada masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti balap liar, perang sarung maupun aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan keributan selama bulan Ramadhan.

Danramil 02/Pondok Gede Mayor Inf Fajar Fitrianto menyampaikan bahwa kegiatan patroli sinergitas ini merupakan bentuk nyata kerja sama dan komitmen TNI-Polri dalam menjaga kondusifitas wilayah, terlebih di bulan suci Ramadhan yang identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat pada malam hari.

“Melalui patroli gabungan ini kami ingin memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang dan nyaman. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta menghindari kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum,” ujar Mayor Inf Fajar Fitrianto.

Ia juga menambahkan bahwa sinergitas antara TNI dan Polri akan terus diperkuat sebagai langkah preventif guna meminimalisir potensi gangguan keamanan di wilayah Pondok Gede.


Dengan adanya patroli rutin ini diharapkan situasi keamanan di wilayah Pondok Gede tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah di bulan Ramadhan dengan aman dan khusyuk.


(Sumber Kodim 0507/Bekasi)

Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri dan Elemen Bangsa Kunci Utama Jaga NKRI

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Ia menekankan pentingnya mempertahankan dan menjaga sinergisitas kedua lembaga bersama dengan seluruh elemen Bangsa Indonesia. 

Menurut Sigit, sinergisitas dan soliditas TNI, Polri bersama seluruh lapisan masyarakat adalah kunci utama untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam menghadapi segala tantangan serta dinamika yang berlangsung di dalam negeri. 

"Dan oleh karena itu untuk menjaga ke depan bagaimana kita terus menjaga soliditas menjaga sinergitas dan menjaga agar TNI-Polri bisa betul-betul melaksanakan amanah menghadapi dinamika global yang ada menghadapi dampak global yang ada dan ancamannya terhadap situasi dalam negeri," kata Sigit di hadapan jajaran TNI-Polri, Rabu (11/3/2026). 

Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar TNI dan Polri harus selalu bersinergi serta kompak untuk terus mempertahankan kedaulatan dan keamanan Indonesia. 

"Bapak Presiden berkali-kali selalu menyampaikan di dalam pidatonya, TNI dan Polri harus selalu bersatu, kompak dan bersinergi. Beliau menyampaikan bahwa TNI dan Polri sama-sama lahir dari kancah perjuangan dan ikut mempertahankan kemerdekaan," ujar Sigit. 

Apalagi, kata Sigit, dewasa ini terjadi konflik global khususnya di Timur Tengah. Yang dimana, hal itu berpotensi memberikan dampak maupun dinamika ke dalam negeri. Sebab itu, Sigit menekankan, pesan dari Presiden Prabowo harus betul-betul dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. 

"Oleh karena itu beliau selalu sampaikan maka TNI harus jadi TNI rakyat, Polri harus jadi polisinya rakyat. Itu berkali-kali beliau sampaikan dan itu tentunya menjadi amanah dari panglima tertinggi kita, dari pimpinan tertinggi kita untuk betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana sumpah kita pada saat kita menjadi TNI dan menjadi Polri," ucap Sigit. 

Sigit mengungkapkan, TNI-Polri pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan NKRI. Dengan begitu, maka akan terwujudnya situasi yang aman dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Ini yang tentunya harus terus kita jaga bahwa kebersamaan antara TNI-Polri dan rakyat itu menjadi satu kesatuan untuk bisa menjaga NKRI bumi kita tercinta. Dan ini menjadi modal dasar, modal utama bagi negara, bagi bangsa, bagi masyarakat untuk kemudian bisa membangun karena syarat utama pembangunan adalah stabilitas keamanan stabilitas Kamtibmas," tegas Sigit. 

Selain sinergisitas, Sigit menekankan pentingnya untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan serta kesatuan. Karena, Sigit meyakini dengan hal tersebut, Indonesia bisa menghadapi segala bentuk tantangan dan dinamika yang terjadi. 

"Artinya saat ini kalau kita juga melakukan hal yang sama semuanya solid seluruh elemen bangsa kompak maka apapun yang kita hadapi kita akan sanggup melewati," tutup Sigit.

Buka Puasa Bersama TNI-Polri, Kapolri Tegaskan Sukseskan Program Presiden

     



REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk ikut menyukseskan seluruh program Presiden Prabowo Subianto. 

Hal tersebut ditegaskan Sigit dalam kegiatan buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). 

"Dan tentunya TNI-Polri wajib untuk mengawal dan mengamankan program-program tersebut," kata Sigit. 

Sigit menyebut, Presiden Prabowo terus melakukan upaya kuat untuk menciptakan perdamaian dunia ketika terjadinya konflik global dewasa ini. 

"Maka kemudian mau tidak mau Bapak Presiden mencoba untuk masuk di BOP sehingga tetap masih ada kesempatan untuk bicara tentang perdamaian di Timur Tengah dan ini yang sedang beliau lakukan," ujar Sigit. 

Kemudian, kata Sigit, Presiden juga terus berusaha untuk menjaga agar pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap terjaga meskipun adanya gejolak global. "Sehingga di satu sisi ini tentunya memberikan ruang untuk industri yang ada di Indonesia untuk tetap terus bisa melakukan produksi," ucap Sigit. 

Segala upaya itu, menurut Sigit, bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga agar ekonomi di Indonesia tetap bisa berjalan. Kemudian, lapangan pekerjaan juga terbuka. 

"Beliau juga terus mendorong berbagai macam program, baik itu Asta Cita, program terbaik cepat maupun program-program prioritas nasional, yang diharapkan tentunya program-program ini bisa menggerakkan roda perekonomian, bisa membuka lapangan pekerjaan baru," papar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit memaparkan bahwa, Presiden juga terus mendorong berbagai macam program agar Indonesia bisa berdiri di bawah kaki sendiri. Di antara mulai dari ketahanan pangan dan energi. 

"Kita semua kerja keras, utamanya masyarakat dan TNI-Polri sebagai salah satu ujung tombak bagaimana kita terlibat langsung dalam hal menjaga ketahanan pangan, dalam hal menanam padi, dalam hal menanam jagung," ucap Sigit. 

Sementara, Sigit menuturkan bahwa, Presiden juga mendorong agar program hilirisasi, MBG yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM. "Dan ini bagian dari upaya untuk menumbuhkan ekonomi-ekonomi. Ini adalah program-program ke depan yang tentu terus didorong oleh pemerintah," tutup Sigit.

Buka Puasa Bersama PB SEMMI, Kapolri Serukan Berjuang Bersama Bangun Bangsa!

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk berjuang dan bergerak bersama membangun Bangsa Indonesia. Menurutnya, hal itu bisa terwujud jika seluruh elemen bersinergi dan menjaga nilai persatuan serta kesatuan. 

Hal tersebut digelorakan Sigit saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026). 

"Sehingga tentunya ini menjadi kegiatan yang terus mempererat silaturahmi yang ada dan terus bersama-sama kita berjuang bersama-sama mengisi dan membangun bangsa," kata Sigit. 

Sigit menjelaskan, Polri merupakan institusi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Hal itu merupakan amanat dari UUD hingga reformasi. 

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, Polri dan PB SEMMI memiliki kesamaan dalam sebagai anak kandung dari reformasi. "Dan oleh karena itu, tentunya kami akan terus menjalankan apa yang menjadi amanah tersebut," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit mengajak sekaligus menekankan bahwa Polri terus membuka ruang untuk seluruh elemen bangsa menyampaikan saran dan aspirasi untuk kebaikan institusi Korps Bhayangkara ke depannya. 

"Di satu sisi kami juga meminta kepada seluruh teman-teman aktivis dari SEMMI khususnya, dari SI untuk terus ikut menjaga institusi kami. Sehingga betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan dari suara-suara dan aspirasi masyarakat sipil, suara-suara demokrasi untuk bisa terus mewujudkan menjadi Polri yang bisa menjadi civilian police sesuai dengan harapan masyarakat," ucap Sigit. 

Selain itu, Sigit juga meminta agar terus mendukung dan mengawal segala upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan perdamaian dunia di tengah konflik global yang berlangsung belakangan ini. 

"Pemerintah juga melakukan berbagai macam diplomasi di bidang perdagangan dan juga bagaimana di dalam negeri kita harus bisa terus mendorong agar kita mampu berdiri di atas kaki sendiri," tutur Sigit. 

Demi mewujudkan kemandirian bangsa, Sigit menyatakan, Pemerintah terus mendorong terciptanya ketahanan pangan sampai dengan energi. "Dan tentunya seluruhnya ini bisa kita lakukan kalau kita solid, kita bersatu padu untuk kemudian bergerak bersama," tutur Sigit.

Di sisi lain, Sigit menyinggung terjadinya bonus demografi yang bakal dihadapi. Menurutnya, momentum itu harus dijadikan satu lompatan besar untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan disegani di mata dunia. 

"Dan itu tentunya menjadi harapan kita dan kita titipkan pada para generasi muda untuk terus bisa mempersiapkan diri mengisi pada saatnya nanti menjadi calon-calon pemimpin pada saat Indonesia menjadi Indonesia Emas di tahun 2045," tutup Sigit.

Polres Metro Jakarta Timur Lindungi Perempuan dan Anak: Fikri dan Noval Dipulangkan ke Pangkuan Ibunya

     



REFORMASI-ID | Jakarta, 12 Maret 2026 – Kepolisian melalui Polres Metro Jakarta Timur menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan merespons cepat informasi viral di media sosial mengenai seorang anak kecil yang memulung di kawasan industri Pulogadung.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol. Dr. Alfian Nurrizal, S.H., S.I.K., M.Hum. bersama Wakapolres AKBP Achmad Akbar, S.I.K., M.Si. turun langsung mengunjungi lokasi tempat tinggal seorang anak bernama Fikri (4 tahun) yang viral di media sosial saat memungut botol bekas di kawasan Jl. Rawa Sumur, Area Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Fikri diketahui tinggal bersama neneknya Tursini di sebuah lapak pemulung. Ia memulung untuk membantu sang nenek yang juga bekerja sebagai pemulung. Kondisi keluarga mereka cukup memprihatinkan, di mana ayah Fikri sedang menjalani proses hukum di Polres Bekasi, sementara ibunya Sri Sulistiyowati telah menikah kembali dan tinggal di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial, Kapolres Metro Jakarta Timur bersama jajaran segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Sosial untuk memastikan penanganan yang tepat bagi kedua anak tersebut.

“Kami hadir bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari negara yang berkewajiban memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan masa depan yang layak. Ketika melihat ada anak yang membutuhkan perhatian, Polri harus hadir memberikan solusi,” ujar Kombes Pol. Dr. Alfian Nurrizal di lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres bertemu langsung dengan Fikri, adiknya Noval (3 tahun), serta nenek mereka. Suasana penuh kehangatan terlihat saat Kapolres memberikan perhatian dan makanan ringan kepada kedua anak tersebut.

Kapolres kemudian melakukan komunikasi langsung dengan ibu kandung mereka melalui video call. Dalam percakapan tersebut, Sri Sulistiyowati menyatakan kesediaannya untuk kembali mengasuh kedua anaknya di Sumedang.

Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres Metro Jakarta Timur juga memberikan bantuan kepada keluarga yang diterima oleh sang nenek. Setelah dilakukan koordinasi bersama pihak keluarga dan Dinas Sosial, dilaksanakan penandatanganan berita acara penyerahan anak yang disaksikan oleh pihak keluarga, aparat kepolisian, serta Dinas Sosial.

Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Cakung, Dhona Susanti, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa negara hadir melalui sinergi berbagai pihak untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.

“Kami dari Dinas Sosial hadir sebagai perpanjangan tangan negara untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi. Seluruh proses penanganan dilakukan secara terkoordinasi agar masa depan mereka tetap terjamin,” ujarnya.

Pada sore hari, Polres Metro Jakarta Timur bersama Dinas Sosial DKI Jakarta kemudian mengantar langsung Fikri dan Noval ke rumah ibunya di Kabupaten Sumedang menggunakan kendaraan dinas kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Timur juga memastikan bahwa proses pemulangan tersebut tidak berhenti hanya pada pengantaran, tetapi akan terus dipantau melalui koordinasi lintas wilayah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres Sumedang serta Dinas Sosial setempat untuk memastikan kedua anak ini mendapatkan pendampingan setelah kembali ke lingkungan keluarganya. Negara harus hadir menjamin hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dengan baik,” tegas Kombes Pol. Alfian Nurrizal.

Kisah Fikri dan Noval menyentuh banyak hati. Di usia yang masih sangat belia, keduanya menunjukkan kepedulian yang luar biasa dengan membantu nenek mereka melalui aktivitas memulung. Namun melalui langkah cepat dan humanis Polri bersama pemerintah daerah, kedua anak tersebut kini diharapkan dapat kembali tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang lebih layak.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam melindungi perempuan dan anak, serta memastikan setiap laporan masyarakat—termasuk yang muncul di media sosial—ditindaklanjuti secara cepat, humanis, dan kolaboratif bersama berbagai pihak.

Polri mengajak seluruh masyarakat untuk terus peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian bersama.

Tanam Padi Bersama Petani, Danrem 044/Gapo Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan

     

REFORMASI-ID | Sumsel, Muara Enim – Bertempat di Lahan CSR Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dilaksanakan kegiatan Gerakan Tanam Padi Serempak yang dihadiri oleh Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi padi dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian.

Dalam sambutannya, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan bahwa kegiatan gerakan tanam padi serempak ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Kegiatan gerakan tanam serempak ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pencapaian swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Program cetak sawah rakyat merupakan langkah nyata dalam meningkatkan luas tambah tanam serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian guna memperkuat ketersediaan pangan nasional,” ujar Danrem.

Lebih lanjut, Danrem menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan program tersebut.Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, para penyuluh pertanian serta para petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. 

"Dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik, saya optimis program cetak sawah rakyat ini akan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produksi padi serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sumatera Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” lanjutnya.

Danrem juga berpesan kepada para petani dan kelompok tani agar dapat memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal dengan menerapkan pola tanam yang baik serta memanfaatkan pendampingan dari para penyuluh pertanian.

Selain menghadiri kegiatan gerakan tanam padi serempak, Danrem 044/Gapo juga melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat setempat serta mengunjungi kandang ayam milik Brigjen TNI Triwahyu Mutakin Akbar sebagai bagian dari rangkaian kunjungan di wilayah tersebut. (Mdn)

Operasi Ketupat Krakatau 2026 Dimulai, Kapolres Lamsel Tekankan Sinergi dan Pelayanan Prima

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN — Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, S.H., S.I.K., M.H. menekankan pentingnya pelayanan maksimal kepada masyarakat serta sinergi tanpa ego sektoral dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hal tersebut disampaikan Kapolres Lampung Selatan saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2026 yang digelar di Dermaga Pelabuhan PT SMA, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (12/3/2026).

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa seluruh personel pengamanan harus benar-benar menjalankan tugas secara maksimal demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran.

“Personel pengamanan agar benar-benar melaksanakan tugas secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada ego sektoral, karena kita semua bekerja bersama untuk satu tujuan yaitu melayani masyarakat,” tegas AKBP Toni Kasmiri.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, tetapi merupakan kerja bersama seluruh instansi terkait yang harus dilaksanakan secara terpadu dan penuh tanggung jawab.

“Kegiatan Operasi Ketupat ini adalah bentuk komitmen kita bersama dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sinergi seluruh stakeholder menjadi kunci agar pengamanan Idul Fitri dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar,” lanjutnya.

Apel gelar pasukan tersebut merupakan bagian dari persiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melakukan pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.


Apel gelar pasukan dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, S.T., M.Pd., Pasi Ops Kodim 0421/LS Lettu Inf. Edi Alfian, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Afni Carolina, S.H., M.H., Kasat Pol PP Kabupaten Lampung Selatan Maturidi Ismail, S.H., Plt. Kepala Dinas Perhubungan Harrizon, S.E., M.M., Kepala Dinas PUPR Dr. Hasbie Aska, S.T., Kepala Dinas Kesehatan Devi Arminanto, S.K.M., M.M., Kepala Dinas Damkar M. Sefri Masdian, S.Sos., serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kurnia Oktaviani, S.Sos., M.M.

Adapun peserta apel terdiri dari personel Polres Lampung Selatan, Kodim 0421/LS, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Basarnas, Damkar serta dari Kantor Kesehatan Pelabuhan yang tergabung dalam pasukan pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Lampung Selatan juga membacakan amanat Kapolri yang menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri dan berbagai instansi terkait.

Untuk mendukung pengamanan di wilayah Lampung Selatan, sebanyak 100 personel BKO dari Polda Lampung turut diperbantukan serta didirikan 14 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di sejumlah titik strategis.

Pengamanan juga difokuskan pada berbagai objek vital seperti masjid, lokasi salat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, bandara hingga objek wisata yang diprediksi mengalami peningkatan kunjungan selama masa libur Lebaran.

Melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026 ini, diharapkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama masa mudik hingga arus balik Lebaran di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. (Mdn)

Satu Tahun Bersama Danantara, ASDP Dukung Pendidikan Generasi Muda Melalui 2.000 Paket Sekolah

     

REFORMASI-ID | Jakarta -  Danantara Indonesia menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui kegiatan refleksi bersama yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Selasa (11/3). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet, serta pimpinan dan seluruh insan Danantara. 11 Maret 2026

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan kepada seluruh insan Danantara Indonesia mengenai pentingnya menjaga integritas, disiplin tata kelola, serta orientasi jangka panjang dalam pengelolaan aset negara guna memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional.

Presiden menegaskan bahwa Danantara Indonesia dibentuk untuk memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bersyukur Indonesia kini memiliki sebuah lembaga pengelola investasi negara yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund di tingkat global. Dalam satu tahun ini sudah terlihat bahwa dengan manajemen yang baik, tata kelola yang disiplin, serta komitmen yang kuat, kinerja pengelolaan asetnegara dapat meningkat secara signifikan. Namun capaian ini baru awal. Ke depan kita harus terus memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja agar pengelolaan aset negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia."

Syukuran satu tahun ini mengusung tema "Satu Danantara", yang mencerminkan semangat seluruh BUMN untuk bergerak dalam satu langkah bersama dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi generasi yang mendatang.

Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia, menyampaikan bahwa tahun pertama perjalanan Danantara difokuskan pada pembangunan fondasi kelembagaan dan tata kelola yang kuat, sekaligus memastikan bahwa arah pengelolaan investasi negara tetap berpijak pada penciptaan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Pengelolaan aset negara pada akhirnya harus memberikan dampak nyata bagi masa depan bangsa. Karena itu, komitmen terhadap pembangunan generasi masa depan juga menjadi bagian penting dari perjalanan Danantara Indonesia," ujarnya.

Komitmen tersebut tercermin tidak hanya dalam penguatan tata kelola dan struktur pengelolaan aset negara, tetapi juga dalam berbagai inisiatif yang menegaskan bahwa hasil pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi generasi muda Indonesia.

Sebagai simbol komitmen terhadap masa depan anak bangsa, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis 88.000 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan secara serentak oleh BUMN di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan dan persiapan Generasi Emas Indonesia.

Sebagai wujud kepedulian dan komitmen dalam mendukung pendidikan generasi muda Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) turut menyelenggarakan kegiatan penyerahan simbolis paket perlengkapan sekolah yang dipusatkan di Masjid BSI, kawasan Bakauheni Harbour City, Lampung Selatan. Dalam kegiatan tersebut, ASDP menyerahkan 2.000 paket perlengkapan sekolah kepada perwakilan anak-anak di Provinsi Lampung. Penyerahan bantuan dilakukan dalam suasana sederhana dan khidmat yang diawali dengan kegiatan keliling Menara Siger, dilanjutkan pengajian, kultum Ramadhan, serta buka puasa bersama.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung tumbuhnya generasi masa depan Indonesia.

"Melalui program ini, ASDP ingin menghadirkan dukungan nyata bagi anak-anak agar tetap memiliki semangat belajar, tumbuh percaya diri, dan memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita. Kami percaya bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah investasi pada pendidikan generasi mudanya," ujar Heru.

Melalui momentum satu tahun perjalanan ini, Danantara Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara, serta mendorong investasi strategis yang memberikan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang bagi Indonesia.

"Satu tahun pertama ini adalah fase membangun fondasi. Ke depan, fokus kami adalah memastikan fondasi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja yang nyata, melalui tata kelola yang kuat, pengelolaan aset negara yang profesional, serta investasi strategis yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masa depan generasi Indonesia." tutup Rosan. (Hms/Mdn)

Pemandangan Tak Biasa di Margonda: Patroli Berkuda Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri Curi Perhatian Warga Depok

     


REFORMASI-ID | Depok - Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Margonda Raya, Kota Depok, pada Kamis pagi (12/03/2026) tampak berbeda dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan, hadir sepasang satwa Turangga (kuda) gagah bernama Nobel dan Legro yang ditunggangi oleh personel Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri.

Kegiatan patroli berkuda ini dipimpin langsung oleh Ipda Sukoco bersama lima personel lainnya. Dimulai pukul 06.00 WIB, tim berangkat dari Mako Korsabhara menyusuri nadi utama Kota Depok untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) sekaligus patroli keamanan.

Tidak hanya sekadar berpatroli, kehadiran personel berkuda ini menjadi oase di tengah kepadatan pagi. Personel Bripda Salma dan Bripda Dinda bersama rekan lainnya terlihat aktif membantu masyarakat, mulai dari menyeberangkan pejalan kaki di lampu merah Margonda hingga memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

"Patroli berkuda ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat dengan pendekatan yang lebih humanis. Kami ingin memastikan aktivitas warga di pagi hari berjalan lancar dan aman," ujar Ipda Sukoco di sela kegiatan.

Dalam giat kali ini, tim Den Turangga juga melakukan koordinasi intensif dengan anggota Polres Metro Depok yang bertugas di lapangan. Kerja sama ini bertujuan untuk memetakan titik kerawanan dan memastikan arus kendaraan di area lampu merah Margonda Raya tetap terkendali.

Hingga kegiatan berakhir, situasi di sepanjang jalur patroli dilaporkan aman terkendali (TKA) dengan kondisi cuaca cerah yang mendukung kelancaran tugas. Baik personel maupun satwa Turangga kembali ke markas dalam keadaan sehat dan lengkap.

Kehadiran patroli berkuda ini diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memberikan warna baru dalam pelayanan prima kepolisian di wilayah perkotaan.

11 Maret 2026

Sambut Hari Jadi ke-74, Korsabhara Baharkam Polri Bagikan 500 Paket Takjil di Depan Mako

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Mengisi momentum bulan suci Ramadan sekaligus memperingati Hari Jadi ke-74, Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri menggelar aksi sosial dengan membagikan paket takjil kepada masyarakat pada Rabu sore (11/3/2026).

Kegiatan yang berpusat di depan Mako Korsabhara Baharkam Polri ini dipimpin langsung oleh personel Korsabhara bersama Ketua Bhayangkari Cabang 03 Korsabhara beserta jajaran pengurus. 

Aksi ini menyasar para pengendara motor, pengemudi angkutan umum, hingga pejalan kaki yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Wujud Kepedulian dan Kedekatan
Kabagrenmin Korsabhara Baharkam Polri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa di tengah rutinitas di jalan raya.

"Dalam rangka hari jadi Korsabhara ke-74, kami ingin berbagi kebahagiaan melalui pembagian 500 paket nasi dan snack box. Semoga hal kecil ini dapat membantu masyarakat yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba," ujarnya.

Sebanyak 500 paket takjil ludes dibagikan dalam waktu singkat. Meski melibatkan kerumunan kendaraan, kegiatan berlangsung dengan sangat tertib dan lancar. 

Masyarakat menyambut antusias inisiatif ini, yang dinilai mampu mempererat hubungan emosional antara kepolisian dan warga.

Selain sebagai perayaan hari jadi, kegiatan ini diharapkan dapat:
Menumbuhkan rasa kebersamaan dan jiwa sosial bagi personel Polri.

Meringankan beban masyarakat yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mewujudkan jargon Korsabhara yang "Siap Terlihat dan Bermanfaat" di tengah-tengah publik.

Melalui aksi ini, Korsabhara Baharkam Polri berkomitmen untuk terus hadir bukan hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam aksi-aksi kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat

Peringati Nuzulul Qur’an 1447 H, Kapolda Lampung: Jadikan Al-Qur’an Pedoman Transformasi Polri yang Profesional

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menggelar peringatan Nuzulul Qur’an sekaligus buka puasa bersama dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H / 2026 M. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini digelar di gsg Polda Lampung dengan menghadirkan penceramah kondang, Ustadz Dr. H. Das’ad Latif, Rabu (11/3/2026).

Yang dihadiri langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, didampingi Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Lampung, serta Pengurus Bhayangkari Daerah Lampung.

Mengusung tema "Ibadah Ramadhan, Nuzulul Qur'an dan Idul Fitri Meningkatkan Iman, Takwa dan Profesionalisme Guna Menguatkan Solidaritas dalam Mendukung Transformasi Polri untuk Masyarakat," Kapolda Lampung menekankan bahwa momen ini merupakan titik sentral bagi setiap anggota Polri untuk merefleksikan diri.

Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa Al-Qur’an bukan sekadar bacaan, melainkan sumber pedoman (hudan) utama, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Diharapkan melalui momentum ini, anggota Polri mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme di lapangan.

Kapolda menekankan pentingnya menginternalisasi nilai Al-Qur'an untuk memperkuat solidaritas internal demi mendukung transformasi Polri menuju institusi yang lebih dicintai masyarakat.

"Jadikan nilai-nilai luhur Al-Qur’an sebagai landasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan hati yang bersih dan berpegang pada tuntunan Ilahi, kita wujudkan Polri yang profesional dan humanis," ujar Kapolda.

Suasana semakin hangat dan penuh keberkahan dengan kehadiran anak-anak yatim piatu yang turut diundang untuk berbuka puasa bersama.  Kehadiran mereka menjadi bentuk nyata kepedulian sosial keluarga besar Polda Lampung terhadap sesama di bulan yang penuh ampunan ini. (Mdn)

Miris!! Korban Seksual Justru Dipecat Sepihak: Pelanggaran Berat Prosedur BGN dan UU TPKS

     

REFORMASI-ID | PASIR SAKTI, LAMPUNG TIMUR – Sebuah tindakan sewenang-wenang dan amoral diduga dilakukan oleh Raka, Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Mulyosari 2, Pasir Sakti. Bukannya memberikan perlindungan kepada relawan perempuan berinisial Mm yang menjadi korban pelecehan seksual, Raka justru menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Rabu, 11/03/2026

Kronologi Kejadian: Trauma yang Berujung Intimidasi. Pada tanggal 24 Februari 2026, sekitar pukul 10.20 WIB, Mm menghadap pimpinannya untuk melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh inisial D  (Satpam MBG Mulyosari 2). Korban mengaku didekap, dipeluk, dan dicium secara paksa oleh pelaku. Alih-alih mendapatkan empati, korban justru diinterogasi dengan nada menyudutkan oleh Raka:

"Kenapa hari kemarin sesudah kejadian tidak langsung melapor? Pintu/dinding terbuat dari triplek, kalau didorong sudah pasti terbuka," ujar Raka, seolah meragukan trauma korban.

Pasca pelaporan tersebut, Mm justru menerima surat pemecatan. Padahal, saksi di lokasi (Darmi dan Narto) membenarkan kejadian tersebut, dan pelaku (D) pun telah mengakui perbuatannya. Pelanggaran Hukum dan Sanksi Pidana Kuasa Hukum korban, Alicia, menegaskan bahwa tindakan Kepala SPPG Mulyosari 2 tidak hanya melanggar etika, tetapi juga menabrak berbagai instrumen hukum nasional:

Pelanggaran Aturan Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan petunjuk pelaksanaan MBG poin 4.9.2 Huruf m (Halaman 82), Kepala SPPG secara eksplisit dilarang memberhentikan relawan secara sepihak. R diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power).

Tuntutan Keluarga dan Kuasa Hukum

Suami korban menyatakan kekecewaan mendalam atas kebijakan yang dianggap "melindungi predator dan menghukum korban" ini. Pihak korban menuntut:

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencopot Raka dari jabatannya karena gagal menciptakan lingkungan kerja yang aman dan melanggar kode etik organisasi.

Kepolisian Resor Lampung Timur untuk segera memproses laporan pidana terhadap D (pelaku pelecehan) dan memeriksa Raka atas dugaan penghalangan keadilan (obstruction of justice). Rehabilitasi Nama Baik dan pengembalian hak-hak Mm sebagai relawan sesuai dengan asas kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

"Kami tidak akan diam. Negara ini negara hukum, bukan milik penguasa lokal yang bisa memecat orang karena mereka berani bicara jujur tentang kejahatan seksual." Tegas Alicia, Kuasa Hukum Korban. (*)

TMMD ke-127 Banyuasin Ditutup, Danrem 044/Gapo : Wujud Nyata Gotong Royong TNI dan Rakyat

     

REFORMASI-ID | Sumsel, Banyuasin – Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud menghadiri Upacara Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-127 TA. 2026 di Lapangan SMP Negeri 3 Desa Wonosari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis tersebut, dihadiri oleh unsur Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Pangdam II/Sriwijaya menyampaikan bahwa program TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah serta masyarakat guna mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini juga sejalan dengan tema TMMD ke-127 TA. 2026 yaitu “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa.” Pangdam juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat yang telah bersama-sama menyukseskan pelaksanaan TMMD di wilayah Kodim 0430/Banyuasin.

Sementara itu, Danrem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan bahwa keberhasilan TMMD tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak dan partisipasi aktif masyarakat.

“TMMD menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kegiatan ini kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun desa,” ujar Danrem.

Program TMMD diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. (Mdn)

Pastikan Arus Lalin Lancar, Korsabhara Baharkam Polri Terjunkan Personel di Simpang UI hingga Cikeas

     


REFORMASI-ID | Depok -  Guna memastikan kelancaran aktivitas masyarakat di pagi hari, Personel Detasemen Perintis Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (Gatur) dan patroli dialogis di sejumlah titik krusial di wilayah Depok dan sekitarnya, Rabu (11/03/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB ini menyasar beberapa lokasi yang dikenal memiliki intensitas kendaraan tinggi. Langkah antisipatif ini merupakan bentuk pelayanan prima Polri dalam memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan serta mencegah terjadinya kemacetan pada jam sibuk.

Berdasarkan laporan pelaksanaan tugas, sejumlah titik yang menjadi fokus pengaturan lalu lintas meliputi:
Simpang PAL
Simpang Perempatan Gunadarma
Simpang Universitas Indonesia (UI)
Simpang Leuwinanggung
Simpang Perempatan Cikeas

Area Depan Gerbang Korsabhara
Selain melakukan pengaturan arus kendaraan di persimpangan jalan, personel juga melaksanakan Patroli Dialogis Jalan Kaki di daerah Pengadegan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat, memantau situasi keamanan lingkungan secara mendalam, serta memberikan rasa aman bagi pejalan kaki maupun warga sekitar.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri dalam keterangannya menyampaikan bahwa penempatan personel di ploting yang telah ditentukan merupakan bagian dari komitmen rutin Korps Sabhara dalam menjaga ketertiban umum.

"Personel kami hadir di lapangan lebih awal untuk memastikan masyarakat dapat memulai aktivitasnya tanpa terkendala hambatan lalu lintas. Kehadiran fisik Polri di tengah masyarakat, baik melalui gatur maupun patroli dialogis, adalah kunci stabilitas Kamtibmas," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di titik-titik pengaturan terpantau aman, tertib, dan terkendali.

Operasi Ketupat 2026: Kolaborasi Lintas Kementerian Integrasikan Rekayasa Lalu Lintas dan Strategi Tol Fungsional

     



REFORMASI-ID | Jakarta - Pemerintah memprediksi arus mudik Lebaran 2026 akan melibatkan sedikitnya 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Menanggapi skala pergerakan massa yang masif tersebut, Polri secara resmi meluncurkan Operasi Ketupat 2026 yang melibatkan 161.243 personel gabungan dari berbagai instansi terkait.

Dalam pemaparannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa strategi rekayasa lalu lintas telah disusun secara matematis berdasarkan data traffic counting secara real-time. Melalui Kebijakan seperti one way, contra flow, dan ganjil-genap pada ruas jalan tol maupun ruas jalan non tol, kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi rasio volume kendaraan agar tetap di bawah ambang batas kemacetan. Sebagaimana penegasan Wakapolri dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Rabu (11/3)

"Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral yang sangat ketat. Kami akan menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur tol maupun arteri dengan indikator yang terukur. Setiap kebijakan akan kami sosialisasikan kepada publik paling lambat dua jam sebelum eksekusi agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan perjalanan mereka." 

Sisi teknis kepolisian diperkuat dengan dukungan masif dari sektor infrastruktur. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan pengamanan berupa jalur fungsional untuk mengurai titik-titik jenuh.

"Kami menyiagakan 10 ruas tol fungsional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk memecah arus. Selain itu, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon tarif tol hingga 30% dan diskon tiket transportasi umum untuk mendorong distribusi pemudik agar tidak menumpuk di waktu puncak," ungkap AHY.

Selain fokus pada kelancaran arus, Operasi Ketupat 2026 juga menitikberatkan pada aspek keselamatan jiwa. 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu serta akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan darurat dan bengkel siaga. Pemerintah mengimbau agar para pemudik memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman.

Dengan sinergi antar Kementerian Lembaga ini, Operasi Ketupat 2026 diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik tahun ini menjadi  aman dan nyaman.

Mudik Lebaran 2026: Polri Kerahkan 161 Ribu Personel, Layanan Darurat 110 Jadi Kunci Respons Cepat bagi Pemudik

     


REFORMASI-ID  | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat. Dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3), Polri mengumumkan pengerahan besar-besaran personel serta penguatan layanan darurat 110 sebagai garda terdepan respons cepat bagi masyarakat.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menyampaikan bahwa Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik di seluruh Indonesia. Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga perayaan Idul Fitri.

Selain kekuatan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan, yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang dan setelah Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti one way atau contraflow, tetapi juga mengedepankan transformasi layanan publik melalui digitalisasi respons darurat.

“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam Press Conference Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 dan Pengamanan Nasional di Kantor Staf Presiden, Rabu (11 Maret 2026).

Ia menjelaskan bahwa layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan. Dalam situasi darurat di jalur mudik—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda maupun Polres terdekat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi kedaruratan di tengah mobilitas tinggi saat mudik Lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, lanjutnya, juga menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan guna memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.

Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor tersebut menandai babak baru dalam manajemen mudik nasional yang mengedepankan ekosistem responsif. Sistem ini memungkinkan setiap kendala pemudik dapat terdeteksi lebih cepat, diproses secara real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.

Melalui pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.

Badai Kritik MBG Memuncak, Dugaan Mark-Up Dapur Miftahul Huda Mencuat — Diamnya Camat Labuhan Ratu Disorot

     

REFORMASI-ID | Lampung Timur — Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 2 Desa Raja Basa Lama kembali menguat. Menu yang diterima siswa pada Selasa, 10 Maret 2026 memicu pertanyaan serius dari para wali murid terkait kesesuaian antara kualitas makanan dan anggaran program. Rabu, 11/03/2026.

Sorotan tajam kembali mengarah pada dapur MBG Miftahul Huda di Dusun Setia Batin, Desa Raja Basa Lama. Kec.labuhan Ratu lampung timur, Menu yang dibagikan kepada siswa disebut hanya berupa chicken, puding, dan buah jeruk. Bagi sebagian orang tua, jenis dan porsi makanan tersebut dinilai jauh dari gambaran menu bergizi yang diharapkan dari program pemerintah.

“Kalau melihat menunya, kami sebagai orang tua menduga nilainya tidak sampai Rp10.000. Ini yang membuat kami mulai mempertanyakan apakah anggaran program benar-benar digunakan sebagaimana mestinya,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Di tengah perbincangan yang berkembang, bahkan mulai muncul dugaan di kalangan masyarakat adanya praktik mark-up dalam penyediaan menu MBG, meskipun hal tersebut tentu membutuhkan klarifikasi resmi dan pemeriksaan dari pihak berwenang.

Keluhan yang kembali muncul ini membuat sebagian wali murid menilai bahwa persoalan yang pernah disorot sebelumnya sepertinya akan terus terjadi,ketika pemerintah pemangku wilayah diam tanpa ada keperduliannya.

Tim jurnalis  telah berupaya menghubungi via whatshap pihak dapur melalui akuntan berinisial FAI untuk meminta penjelasan terkait keluhan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

Di tengah derasnya kritik publik, perhatian juga mengarah pada sikap Camat Labuhan Ratu yang hingga kini dinilai belum terlihat mengambil langkah terbuka seperti melakukan pengecekan langsung ataupun memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Bagi sebagian warga, diam yang berkepanjangan justru memantik pertanyaan baru. Terlebih ketika persoalan yang dipertanyakan berkaitan dengan program yang menggunakan anggaran publik serta menyangkut kebutuhan gizi anak-anak sekolah.

“Kalau di wilayah lain camatnya cepat turun ketika ada keluhan masyarakat, di sini justru belum terlihat langkah yang jelas. Wajar kalau publik mulai menagih peran pemimpin wilayah,” kata salah satu wali murid.

Situasi ini membuat masyarakat berharap pihak kecamatan bersama instansi terkait segera melaksanakan tugas dan fungsinya,melakukan inspeksi mendadak dan evaluasi terbuka terhadap dapur penyedia MBG.

Sebab bagi masyarakat, ketika program yang menggunakan anggaran publik menuai kritik sementara pengawasan tidak terlihat, Wajar jika ruang kecurigaan terhadap pemangku kebijakan meluas  di tengah masyarakat.

“Programnya bagus dan kami mendukung. Tapi kalau keluhan terus muncul sementara pejabat wilayah (camat labuhan ratu)masih terlihat diam, wajar jika publik mulai mempertanyakan dan menduga apa yang sebenarnya terjadi,atau mungkin ada transaksi gelap.? pungkas salah satu wali murid. (*)

Jaga Kekhusyukan Ramadan, Detasemen Perintis Baharkam Polri Tebar Personel di Titik Rawan Jakarta

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Guna memastikan ibadah puasa masyarakat berjalan aman dan nyaman, Detasemen Perintis Korsabhara Baharkam Polri menggelar patroli skala besar bertajuk Sahur On The Road (SOTR) di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Rabu (11/03/2026) dini hari.

Sebanyak 36 personel yang terbagi dalam tiga regu di bawah pimpinan Ipda Diky Kurniawan menyisir berbagai titik strategis di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Patroli yang dimulai pukul 03.00 WIB ini difokuskan pada pencegahan gangguan kamtibmas seperti tawuran warga dan balap liar yang kerap meresahkan saat waktu sahur.

Tak hanya sekadar memantau keamanan, personel di lapangan juga mengedepankan pendekatan humanis. Di wilayah Cilandak, personel Regu 1 sigap membantu seorang pengendara motor yang mengalami mogok di tengah jalan. Sambil memberikan bantuan teknis, petugas juga menyelipkan imbauan agar pengendara tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

"Kami hadir bukan hanya untuk mengawasi, tapi juga melayani. Memberikan rasa aman saat masyarakat beraktivitas sahur adalah prioritas kami," ujar Ipda Diky Kurniawan dalam laporannya.

Patroli intensif dilakukan di area-area krusial seperti Manggarai (Tebet), Tebet, hingga kawasan Menteng. Di Pos Pantau Taman Dakocan Manggarai, personel disiagakan penuh untuk mengantisipasi gesekan antar kelompok pemuda. Sementara itu, di wilayah Jakarta Selatan seperti TB Simatupang dan Lenteng Agung, petugas fokus membubarkan kerumunan yang berpotensi melakukan balap liar.

Pemeriksaan preventif juga dilakukan secara selektif. Di Jl. Letjen M.T. Haryono, petugas sempat memeriksa pengendara dengan barang bawaan mencurigakan guna memastikan tidak adanya senjata tajam atau barang terlarang lainnya yang masuk ke wilayah pemukiman.

Hingga fajar menyingsing, dilaporkan situasi di seluruh titik pantau dalam keadaan aman dan terkendali. Tidak ditemukan adanya aksi tawuran maupun balap liar yang mengganggu ketertiban umum.

Meski demikian, Polri tetap menyoroti tingginya mobilitas masyarakat dan adanya kelompok konvoi yang masih memerlukan pengawasan intensif. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas keamanan yang optimal selama bulan suci Ramadan.

Perkuat Keamanan Obvitnas, Dirpamobvit Baharkam Polri Dorong Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan di PT Timah Tbk

     


REFORMASI-ID | Pangkal Pinang - Dalam upaya mengamankan aset strategis negara dan memperbaiki tata kelola pertambangan, Korps Sabhara Baharkam Polri bersama PT Timah Tbk menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tata Kelola Pertambangan Timah” di Graha Timah, Pangkal Pinang, Selasa (10/3/2026).

Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri S.IK., M. PSDM, hadir sebagai narasumber utama untuk memaparkan strategi pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) berbasis risiko. Dalam arahannya, Polri menekankan bahwa pengamanan tambang di era modern tidak lagi hanya mengandalkan penjagaan fisik, melainkan integrasi antara teknologi, regulasi, dan pendekatan sosiologis.

“Kami mendorong PT Timah Tbk untuk sepenuhnya mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Ini adalah kunci untuk meminimalisir human error dan memastikan respon cepat terhadap gangguan kamtibmas,” ujar Dirpamobvit di hadapan jajaran direksi PT Timah Tbk dan pejabat utama Polda Kep. Babel.

Selain aspek manajemen, FGD ini juga menyoroti penegakan hukum di sektor pertambangan. Narasumber dari Bareskrim Polri menegaskan komitmen Polri dalam memberantas tambang ilegal yang menjadi akar permasalahan pidana di wilayah Bangka Belitung. Menariknya, Polri kini mengedepankan paradigma Restorative Justice dalam penegakan hukum ekonomi, yang lebih fokus pada pemulihan ketimbang sekadar pemidanaan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiantoro, serta pemangku kepentingan dari TNI (Danrem 045, Danlanal), BIN, dan jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung. Melalui sinergi lintas sektoral ini, diharapkan tata kelola pertambangan timah kedepan menjadi lebih transparan, aman, dan memberikan kontribusi maksimal bagi negara

Jelang Lebaran, Kapolri Salurkan Tali Asih dan Sembako kepada Personel Polri

     



REFORMASI-ID | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menyalurkan tali asih kepada personel Polri dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Polri kepada seluruh personel yang selama ini telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas negara.

Karo Watpers SSDM Polri, Budhi Herdi Susianto, mengatakan kegiatan penyerahan paket sembako tersebut merupakan bagian dari kepedulian Kapolri terhadap kesejahteraan anggota dan pegawai di lingkungan Mabes Polri menjelang hari raya.

“Pada hari ini dalam rangka kegiatan distribusi paket sembako yang diperuntukkan bagi anggota dan ASN Mabes Polri oleh Bapak Kapolri guna menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 M/1447 H. Sebagai wujud perhatian pimpinan atas dedikasi dan pengabdian rekan-rekan sekalian,” ujar Brigjen Pol Budhi.

Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri dalam menyambut Idul Fitri bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan.

Dalam kegiatan tersebut, total paket sembako yang didistribusikan mencapai 38.268 paket dengan rincian 29.960 paket untuk anggota Polri, 2.752 paket untuk PNS Polri, 107 paket untuk PPPK Polri, 1.189 paket untuk anggota BKO Polri, serta 4.260 paket untuk pegawai harian lepas (PHL) Polri.

Sementara sisanya akan disalurkan kepada para purnawirawan Polri, warakawuri, serta masyarakat sekitar di lingkungan Mabes Polri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi personel Polri beserta keluarga, meningkatkan rasa kebersamaan, serta memperkuat solidaritas dan semangat pengabdian anggota Polri dalam melaksanakan tugas.

Lompatan Besar Polri: Hidupkan Riset dan Kolaborasi Pentahelix dari Aceh hingga Papua

     


REFORMASI-ID  | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menorehkan catatan sejarah baru dalam transformasi institusinya. Tepat pada Selasa, 10 Maret 2026, Polri resmi meresmikan tahap ketiga operasionalisasi 7 dari 16 Pusat Studi Kepolisian yang berkedudukan di bawah naungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) antara lain:
1. Pusat Studi Teknologi Kepolisian, yang dikepalai oleh Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H.
2. Pusat Studi Forensik Kepolisian, yang dikepalai oleh Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Petrus R. Golose
3. Pusat Studi Internasional Kepolisian, yang dikepalai oleh Irjen Pol. Dr. dr. Asep Herdradiana, Sp.An-TI., Subsp.T.I.(K)., M. Kes.
4. Pusat Studi Keamanan Nasional, yang dikepalai oleh Prof. Muradi, M.Si., M.Sc., Ph.D.
5. Pusat Studi PPA, yang dikepalai oleh Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si.
6. Pusat Studi Keadilan Restoratif & Transformasi Konflik, yang dikepalai oleh Andrea H. Poeloengan, S.H., M.Hum., MTCP.
7. Pusat Studi Intelijen Kepolisian, yang dikepalai oleh Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko, S.I.K., M.H.

Kemudian untuk 9 pusat studi kepolisian lain yang sudah diresmikan pada tahun 2025, sebagai berikut:
1. Pusat Studi Polmas
2. Pusat Studi Anti Korupsi
3. Pusat Studi Terorisme
4. Pusat Studi Ilmu Kepolisian
5. Pusat Studi Kamsel Lantas
6. Pusat Studi Siber
7. Pusat Studi SDM
8. Pusat Studi Pasifik Oseania
9. Pusat Studi Kehumasan Polri

Peresmian ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Polri tidak lagi hanya mengandalkan tindakan taktis dan teknis di lapangan. Sebagaimana penyampaian Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dalam acara peresmian Pusat Studi Kepolisian (10/03/2026)

“Diharapkan dengan peresmian 16 Pusat Studi Kepolisian ini dengan bidang keilmuan masing-masing, pusat studi kepolisian ini menjadi wadah riset dan diskusi akademik terkait pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia”

Hal tersebut menjadi bukti bahwa Polri kini secara sadar bergerak menuju penguatan intelektual melalui paradigma berbasis bukti (Evidence Based Policy)  yakni sebuah pendekatan kepolisian yang mendasarkan setiap kebijakan dan tindakan pada bukti-bukti ilmiah serta riset yang mendalam.

Kolaborasi Pentahelix: Dari Aceh hingga Maluku. Strategi besar yang diusung Polri kali ini melibatkan kolaborasi Pentahelix, yang menempatkan dunia akademis sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan negara. Ekspansi intelektual ini tidak hanya berpusat di Jakarta, melainkan telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia demi menjaring perspektif lokal yang beragam. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 8 dari 77 Pusat Studi Kepolisian di PTN/PTS yang sudah meresmikan Pusat Studi Kepolisian, di antaranya:
1. Universitas Syiah Kuala 
2. Universitas Negeri Sebelas Maret 
3. Universitas Pattimura 
4. Universitas Muhammdiyah Karanganyar 
5. Universitas Islam Sultan Agung
6. Universitas Negeri Semarang
7. Universitas Bangka Belitung
8. Universitas Jenderal Soedirman
Keberadaan pusat-pusat studi di daerah ini diharapkan mampu membedah tantangan keamanan spesifik di tiap wilayah dengan pisau analisis akademis yang tajam. Selain itu, masih terdapat 69 PTN/PTS yang tengah memasuki tahap penandatanganan kerja sama (PKS)  yang membentang dari Aceh hingga Papua. Dengan diresmikannya pusat-pusat studi ini, Polri berharap budaya ilmiah dapat mendarah daging di tubuh institusi, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui uji publik dan kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wakapolri Resmikan Pusat Studi Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo di PTIK: Simbol Penghormatan dan Fondasi Kebijakan Berbasis Data

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Nama besar Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo kini resmi terpatri sebagai ruh intelektual di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) melalui peresmian Pusat Studi Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dalam rangkaian acara peluncuran pusat-pusat studi kepolisian di PTIK, Selasa (10/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penamaan gedung pusat studi tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengingat bagi seluruh insan Polri terhadap kontribusi besar Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo dalam sejarah bangsa.

“Melalui pemilihan nama Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo sebagai gedung pusat studi kepolisian, diharapkan dapat mengilhami seluruh personel Polri atas semangat dan jasa-jasa beliau sebagai founding father Indonesia dan sebagai salah satu pendiri PTIK Lemdiklat Polri,” ujar Wakapolri.

Bangunan ini merepresentasikan apresiasi mendalam terhadap jasa Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo sebagai pelopor pemikiran hukum Indonesia yang mengintegrasikan nilai hukum dengan kearifan lokal dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Warisan pemikiran tersebut menjadi inspirasi utama dalam pengembangan pusat studi kepolisian di lingkungan PTIK.

Penamaan gedung ini juga memiliki makna strategis yang melampaui aspek seremonial. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus mentransformasi pola pikir anggota agar semakin kritis, analitis, dan visioner dalam menjawab berbagai tantangan keamanan modern yang semakin kompleks.

Pada gedung ini telah diresmikan 16 Pusat Studi Kepolisian dengan spesialisasi keilmuan yang beragam, antara lain:
1. Pusat Studi Polmas
2. Pusat Studi Anti Korupsi
3. Pusat Studi Terorisme
4. Pusat Studi Ilmu Kepolisian
5. Pusat Studi Kamsel Lantas
6. Pusat Studi Siber
7. Pusat Studi SDM
8. Pusat Studi Pasifik Oseania
9. Pusat Studi Kehumasan Polri
10. Pusat Studi Teknologi Kepolisian
11. Pusat Studi Forensik Kepolisian
12. Pusat Studi Internasional Kepolisian
13. Pusat Studi Keamanan Nasional
14. Pusat Studi PPA
15. Pusat Studi Keadilan Restoratif dan Transformasi Konflik
16. Pusat Studi Intelijen Kepolisian

Melalui pendekatan interdisipliner, pusat-pusat studi ini diharapkan menjadi motor penggerak inovasi kepolisian sekaligus ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Spesialisasi bidang kajian tersebut akan memperkuat kapasitas Polri dalam menghadapi tantangan era digital serta dinamika sosial yang terus berkembang.

Ke depan, Gedung Pusat Studi Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo diproyeksikan menjadi think-tank strategis Polri dalam merumuskan kebijakan di bidang hukum dan keamanan. Melalui riset yang mendalam dan terukur, Polri berkomitmen memastikan setiap kebijakan yang diambil berpijak pada data, ilmu pengetahuan, dan nilai keadilan, sejalan dengan semangat transformasi institusi menuju Polri yang presisi, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Perkuat Kebijakan Berbasis Data, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo Rilis Dua Buku

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Di tengah tantangan era digital dan dinamika geopolitik yang kian kompleks, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan komitmennya dalam membangun Ilmu Kepolisian berbasis riset dan data melalui peluncuran dua karya literatur yakni buku ke-39 hasil karya beliau dengan judul "Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi". Selain itu, Wakapolri bersama tokoh-tokoh besar dan akademisi kepolisian seperti Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko, hingga Komjen Pol (P) Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel menulis buku berjudul "Prosiding Pusat Studi Kepolisian".

Sebagaimana penyampaian Wakapolri dalam acara peresmian Pusat Studi Kepolisian di PTIK Lemdiklat Polri Selasa, 10 Maret 2026

“Kedua buku ini membuktikan bahwa hasil penelitian akademik dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan kepolisian yang akurat dan berbasis data sehingga memastikan setiap langkah Polri dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah”

Buku "Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi" merupakan catatan perjalanan kedinasan yang menawarkan visi pengelolaan SDM yang maju berkaitan dengan membentuk personel Polri yang profesional dan berintegritas. Intisari buku ini menekankan pada penggunaan pendekatan saintifik dan alat modern sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu poin utamanya adalah optimalisasi ekosistem digital melalui "Satu Data SDM" guna memastikan layanan yang transparan dan accessible bagi seluruh personel.

Sementara itu, buku Prosiding Pusat Studi Kepolisian memiliki intisari sebagai sarana pengenalan Ilmu Kepolisian modern sehingga membawanya keluar dari eksklusivitas internal. Dengan begitu, Ilmu Kepolisian dapat berkembang menjad ilmu pengetahuan yang terbuka dan diakui secara nasional maupun internasional. Di dalam buku ini, terdapat penyampaian visi strategis pengembangan pusat studi kepolisian sebagai wadah pengembangan ilmu kepolisian dan evaluasi perkembangan pusat studi kepolisian

09 Maret 2026

Permudah Akses Warga dan Pelajar, Danrem 044/Gapo Ikuti Launching 200 Jembatan Garuda

     


REFORMASI-ID | SUMSEL, OKU – Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M. mengikuti kegiatan Launching 200 Jembatan Garuda yang dilaksanakan secara terpusat melalui video conference, bertempat di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kapok Sahli Kodam II/Sriwijaya Brigjen TNI Junaidi, Aster Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Nandar, Kasi Log Kasrem 044/Gapo Letkol Czi Rizal Desriansyah, Kasi Ter Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf T. Yopie Hutasoit, serta unsur Forkopimda Kabupaten OKU, di antaranya Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah, Dandim 0403/OKU Letkol Inf Yusuf Winarno, Kapolres OKU yang diwakili Kabag Log AKP Juli, Kajari OKU Rudhy Purhusip, dan Ketua Pengadilan Negeri OKU Elvin Adrian.

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa pembangunan jembatan, termasuk jembatan gantung, merupakan wujud kerja nyata pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat serta mempermudah akses pendidikan. Presiden juga menginstruksikan TNI dan Polri, khususnya satuan Batalyon Zeni dan Brimob, untuk turun langsung mempercepat pembangunan jembatan di wilayah pedesaan.

Menurut Presiden, pembangunan jembatan merupakan bagian penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah, mendukung sektor pariwisata, serta mempermudah akses masyarakat menuju berbagai daerah.

Sementara itu, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud mengungkapkan bahwa program pembangunan Jembatan Garuda bertujuan untuk membangun jembatan gantung yang fungsional di wilayah-wilayah terpencil guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Program ini bertujuan membuka akses masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu menghubungkan wilayah yang selama ini terpisah oleh Sungai Ogan. Selain itu, jembatan tersebut juga akan mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta memperlancar pengangkutan hasil pertanian para petani.

“Semoga jembatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjadi berkah bagi kita semua,” harap Danrem.

Usai mengikuti video conference, Danrem 044/Gapo bersama Forkopimda melaksanakan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya Jembatan Gantung Garuda sehingga secara resmi dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Danrem juga meninjau langsung kondisi jembatan gantung yang baru saja diresmikan tersebut.

Kegiatan launching Jembatan Garuda juga diisi dengan pemberian tali asih kepada masyarakat berupa paket sembako sebagai bentuk kepedulian kepada warga sekitar. (Mdn)

Pimpin Rakor Lintas Sektoral, Kapolda: Perkuat Sinergi Nasional Pengamanan Idul Fitri 1447 H.

     

REFORMASI-ID | Lampung – Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Senin (9/3/2026).

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara Polri, TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait dalam mengamankan mobilitas masyarakat selama momentum Lebaran.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri merupakan operasi kemanusiaan berskala nasional yang menuntut kesiapan menyeluruh, baik dari sisi pengamanan kamtibmas, pengaturan lalu lintas, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

“Pengamanan Idul Fitri bukan hanya tugas Polri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Lebaran dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Kapolda Lampung dalam arahannya.

Dalam rakor tersebut Kapolda paparkan berbagai langkah strategis pengamanan yang difokuskan pada pengendalian arus mudik dan balik, pengamanan pusat keramaian masyarakat, serta pengawasan terhadap objek vital nasional di wilayah Provinsi Lampung.

Tercatat sebanyak 4 pelabuhan, 3 bandara, 15 stasiun, 16 terminal, 209 objek wisata, 3.832 masjid, serta 2.276 lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri menjadi titik prioritas pengamanan selama periode operasi Lebaran.

"Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polda Lampung akan mendirikan sebanyak 93 pos pengamanan yang terdiri dari 57 Pos Pengamanan, 19 Pos Pelayanan, 1 Pos Terpadu, serta 16 Posko Bencana yang tersebar di berbagai titik strategis jalur mudik," sebut Kapolda.

Berdasarkan analisis dan pemetaan yang dilakukan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 13 hingga 17 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 24 hingga 28 Maret 2026.

Menurut Kapolda Lampung, sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, Pelabuhan Bakauheni menjadi salah satu fokus utama pengamanan. Berdasarkan data kesiapan dari KSOP dan ASDP, pelabuhan tersebut memiliki kapasitas parkir hingga 6.919 kendaraan kecil dengan daya angkut mencapai 31.986 kendaraan per hari yang didukung oleh puluhan armada kapal penyeberangan.

Selain itu jelasnya, disiapkan pula sejumlah pelabuhan alternatif seperti PT Bandar Bakau Jaya (BBJ), PT Wika Beton, serta PT Sumur Makmur Abadi (SMA) sebagai langkah kontinjensi untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus mudik maupun balik.

"Rakor juga membahas langkah mitigasi terhadap potensi bencana dan kecelakaan laut di wilayah Selat Sunda, termasuk kesiapan personel SAR, kapal patroli, ambulans, hingga dukungan helikopter untuk operasi evakuasi darurat," tutur Kapolda.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, akan diterapkan skema rekayasa lalu lintas serta pemanfaatan buffer zone atau kantong parkir di sejumlah titik strategis di jalur tol maupun jalur arteri menuju Pelabuhan Bakauheni.

"Melalui rakor lintas sektoral ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kesiapan operasional guna memastikan penyelenggaraan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H di wilayah Provinsi Lampung berjalan aman, lancar, dan kondusif," tutup Kapolda. (Mdn)