Media Reformasi Indonesia (MRI)

07 Agustus 2026

Ungkap Komplotan Curanmor dengan Delapan TKP, Polisi: Korban dan Pelaku Bertetangga

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Polsek Candipuro membongkar komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di wilayah Lampung Selatan. Ironisnya, para pelaku diketahui masih satu desa dengan korbannya di Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candipuro. Dari pengembangan penyidikan, polisi juga mengungkap keterlibatan komplotan tersebut dalam delapan lokasi kejadian perkara (TKP).

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan mengatakan, salah satu fakta yang cukup mengejutkan dalam pengungkapan kasus ini adalah para pelaku ternyata tinggal di lingkungan yang sama dengan korban.

"Ketiga pelaku memiliki alamat yang sama dengan korban di desa batu liman, jadi memang masih bertetangga," ujar Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si. saat konferensi pers.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap Y.S. (21) di Bandar Sribhawono, Lampung Timur, yang kemudian mengarah pada penangkapan R.A. (22) dan K.S. (21) sebagai pelaku utama. Saat akan diamankan, K.S. berusaha melawan sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur.

"Berdasarkan pengembangan keterangan pelaku, mereka sudah melakukan pencurian di delapan TKP di wilayah Candipuro sendiri," tegas AKBP Deddy Kurniawan.

Dari hasil pemeriksaan, R.A. dan K.S. mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di delapan TKP di wilayah Kecamatan Candipuro dan sekitarnya, yakni dua kali di Desa Way Gelam, masing-masing di Desa Sidoasri, Desa KMS, Desa Banyumas, kawasan Bulog Kalianda, serta dua kali di Desa Batuliman, termasuk aksi pencurian pada 31 Juli 2026 yang menjadi dasar pengungkapan kasus ini.  

Pada kesempatan tersebut Kapolres Lampung Selatan juga menyerahkan kembali dua unit sepeda motor milik korban kepada Zainuri. Zainuri mengaku bersyukur karena kedua kendaraan miliknya telah kembali dan para pelaku berhasil ditangkap.

"Terima kasih pak polisi sudah menangkap pelakunya dan mengembalikan dua kendaraan saya. Sekarang sudah tenang istri saya bisa kembali berjualan ke pasar, dan anak saya juga bisa kembali berangkat ke sekolah menggunakan motor" ujar Zainuri.

"Para tersangka kami kenakan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun," kata AKBP Deddy Kurniawan.

Kapolres menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas pelaku kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat.

"Kami berkomitmen mengungkap seluruh kasus curat, curas, maupun tindak pidana konvensional lainnya. Apabila pelaku melawan petugas, kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur. Ini adalah komitmen saya sebagai Kapolres Lampung Selatan," tegasnya. (Hms/Mdn)

Lancarkan Aksi Pencurian Berkedok Polisi, Pelaku Digulung Jatanras Polda Sumsel

     

REFORMASI-ID | SUMSEL - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan menggunakan modus menyamar sebagai anggota kepolisian. 

Seorang pria berinisial JK (40) berhasil diamankan personel Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel setelah tepergok melakukan aksi pencurian di salah satu minimarket di Jalan Dekranas Jakabaring, Kota Palembang, Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius karena pelaku memanfaatkan atribut kepolisian untuk memperoleh kepercayaan masyarakat sekaligus mempermudah menjalankan aksi kejahatannya. Modus tersebut dinilai dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian apabila tidak segera ditindak secara tegas.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengenakan atribut menyerupai anggota Polri lengkap sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pegawai minimarket. Pelaku kemudian berpura-pura membeli satu botol minuman sebagai pengalih perhatian. Saat situasi dianggap aman, tersangka memasukkan sejumlah produk susu berbagai merek ke dalam tas gendong yang dibawanya.

Namun aksi tersebut berhasil diketahui oleh pegawai minimarket yang kemudian mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan kepada personel kepolisian. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, diketahui bahwa JK bukan pertama kali melakukan aksi pencurian. Pelaku mengaku telah menjalankan modus serupa di enam lokasi berbeda di Kota Palembang.

Enam lokasi tersebut meliputi minimarket di Jalan Inspektur Marzuki, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Dekranas Jakabaring, kawasan Bukit, serta dua toko atau warung yang berada di wilayah Kertapati dan Sekip. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku secara berulang menggunakan atribut kepolisian sebagai alat untuk mengelabui korban.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni lima box susu Bebelac, satu box susu Nutri Baby Royal, satu box susu SGM, satu buah pistol korek, satu tas gendong berwarna hijau, serta satu kartu tanda anggota (KTA) Polri palsu atas nama Indra Saputra yang digunakan pelaku untuk memperkuat penyamarannya.

Seluruh barang bukti kini telah diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan guna mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana lain maupun jaringan yang berkaitan dengan penggunaan atribut kepolisian secara ilegal.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan saat ini masih menjalani proses penyidikan di Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana dengan mencatut nama maupun atribut institusi Polri.

"Penggunaan atribut kepolisian secara ilegal untuk melakukan tindak pidana merupakan tindakan yang sangat meresahkan masyarakat sekaligus mencoreng nama baik institusi. Kami memastikan setiap pelaku akan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polda Sumsel berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap Polri," tegas Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan atribut maupun identitas aparat penegak hukum.

"Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap seseorang yang mengaku sebagai anggota Polri tanpa identitas yang jelas. Apabila menemukan tindakan mencurigakan atau dugaan penyalahgunaan atribut kepolisian, segera laporkan kepada kantor polisi terdekat atau melalui layanan kepolisian. Sinergi masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H.

Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Sumatera Selatan dalam memberantas seluruh bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, termasuk penyalahgunaan identitas institusi negara. Kepolisian memastikan setiap pelaku tindak pidana akan diproses secara tegas demi menjaga rasa aman, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (Hms/Mdn) 

Diduga Edarkan Narkoba, Empat Pria Dibekuk Polda Lampung

     

REFORMASI-ID | Lampung – Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Lampung mengamankan empat terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga narkotika di Kabupaten Lampung Tengah.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah gubuk yang berada di kawasan Jembatan Lama, Gang Mawar, Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Keempat terduga yang diamankan masing-masing berinisial H, AS, DBS, dan AZP. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Saat dilakukan  penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 47 plastik klip bening kecil berisi kristal yang diduga sabu, 15 butir tablet yang diduga ekstasi (inex).

Seluruh terduga beserta barang bukti kemudian diamankan ke Markas Subdit III Ditresnarkoba Polda Lampung guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari Yuyun mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Lampung dalam menekan peredaran gelap narkotika hingga ke tingkat jaringan.

"Setiap informasi dari masyarakat menjadi perhatian serius bagi kami. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di lingkungannya," ujar Kombes Pol. Yuni.

Saat ini jelas Kabidhumas, penyidik Ditresnarkoba Polda Lampung masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul barang bukti, kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, serta peran masing-masing terduga dalam perkara tersebut.

"Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penindakan terhadap peredaran narkotika sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan penyelamatan generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

Ketua Senkom Mitra Polri Sulut Buka Resmi Muskot IV Senkom Kotamobagu

     

 


REFORMASI-ID| KOTAMOBAGU, 7 Agustus 2026 — Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Sulawesi Utara, Muhammad Amin Muslim, S.Kom, secara resmi membuka Musyawarah Kota (Muskot) IV Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu, Jumat (7/8). Forum lima tahunan organisasi tersebut mengusung tema "Penguatan Sinergitas Senkom Mitra Polri dalam Mendukung Harkamtibmas dan Kepedulian Sosial Menuju Kota Kotamobagu yang Sejahtera dan Berdaya Saing."

Pembukaan Muskot dihadiri Dewan Pembina Senkom Mitra Polri Sulawesi Utara KH Sudirman Sulaiman, jajaran pengurus provinsi, pengurus kota dan kecamatan, serta para anggota dan tamu undangan.


Ketua Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu, Ahmad Guril Sulaiman, mengatakan Musyawarah Kota merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kota yang menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyusun arah kebijakan organisasi, sekaligus memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.

"Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah musyawarah yang demokratis, penuh rasa kekeluargaan, serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun golongan," kata Ahmad Guril Sulaiman dalam sambutannya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Muskot IV, khususnya pengurus provinsi, panitia pelaksana, serta seluruh peserta yang hadir. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kebersamaan dan komitmen seluruh anggota dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan.


"Kami berharap Musyawarah Kota ini menghasilkan keputusan-keputusan terbaik serta melahirkan kepengurusan yang amanah, profesional, solid, dan mampu membawa Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu semakin maju serta semakin bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Sulawesi Utara, Muhammad Amin Muslim, S. kom, mengapresiasi kinerja kepengurusan Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu selama lima tahun terakhir. Menurutnya, organisasi tersebut telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), kegiatan sosial, serta penanggulangan bencana melalui kolaborasi bersama Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia menegaskan kepengurusan yang akan terpilih harus mampu mempertahankan program-program yang telah berjalan baik sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Apa yang sudah baik agar dilanjutkan dan terus ditingkatkan. Perkuat kolaborasi dengan Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh elemen masyarakat sehingga Senkom semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Muhammad Amin Musl.

Menurutnya, Senkom Mitra Polri kini menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan ribu orang dan telah tersebar di hampir seluruh provinsi. Besarnya organisasi tersebut, katanya, harus diiringi dengan profesionalisme, disiplin, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Menutup sambutannya, Muhammad Amin Muslim mengajak seluruh peserta menjadikan Muskot IV sebagai forum yang menghasilkan gagasan dan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia secara resmi membuka Musyawarah Kota IV Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu Tahun 2026.

Muskot IV diharapkan menjadi tonggak penguatan organisasi dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Kota Kotamobagu yang sejahtera dan berdaya saing.

06 Agustus 2026

Hadir di Tengah Masyarakat, Polda Sumsel Perkuat Stabilitas Kamtibmas Melalui SAROMA

     

REFORMASI-ID | Oku Selatan – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Polres Ogan Komering Ulu Selatan terus memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) melalui pelaksanaan Program SAROMA (Sambang Ronda Malam) sebagai bagian dari penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Poskamling Lingkungan III, Kelurahan Kisau, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, Kamis (6/8/2026).

Program SAROMA dipimpin langsung oleh Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan AKBP I Made Redi Hartana, S.H., S.I.K., M.I.K., didampingi para Pejabat Utama Polres OKU Selatan, Kapolsek Muaradua AKP Fera Endeka, S.H., Lurah Kisau Sutami, S.E., para kepala lingkungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut menjadi implementasi nyata komitmen Polri Presisi dalam menghadirkan pelayanan yang humanis sekaligus memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui pengamanan swakarsa. Program SAROMA juga menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali budaya ronda malam sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan permukiman.

Rangkaian kegiatan meliputi pengecekan kesiapsiagaan Poskamling, dialog interaktif bersama masyarakat, penyampaian edukasi kamtibmas, serta penyerahan bantuan sarana kontak berupa senter dan jas hujan guna mendukung operasional ronda malam. Selain memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian edukasi terkait pencegahan perjudian online, peningkatan disiplin berlalu lintas, hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan AKBP I Made Redi Hartana, S.H., S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa Program SAROMA merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membangun keamanan bersama masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperkuat sinergi pengamanan swakarsa melalui optimalisasi Poskamling demi mewujudkan stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu Selatan," tegas AKBP I Made Redi Hartana.

Menurutnya, keamanan bukan semata menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, budaya ronda malam perlu terus dihidupkan sebagai benteng awal dalam mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa Program SAROMA merupakan salah satu implementasi strategi preemtif dan preventif Polda Sumsel dalam memperkuat keamanan berbasis masyarakat.

"Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan penguatan stabilitas keamanan nasional melalui langkah-langkah nyata di lapangan. Kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat diharapkan semakin memperkuat kemitraan, meningkatkan kesadaran kolektif menjaga keamanan lingkungan, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui Program SAROMA, Polda Sumatera Selatan berharap budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan terus tumbuh di tengah masyarakat. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi fondasi penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, serta mendukung kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. (Mdn) 

Tindaklanjuti Sorotan Grib Jaya, Pemdes Bakauheni dan Satpol PP Gelar Penertiban

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Pemerintah Desa (Pemdes) Bakauheni bersama Pemerintah Kecamatan Bakauheni, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Selatan, dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Kecamatan Bakauheni melaksanakan penertiban terhadap sejumlah kios yang berdiri di atas trotoar di depan Pasar Tradisional Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (6/8/2026).

Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat mengenai keberadaan kios dan lapak dagangan yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Kondisi itu dinilai mengganggu hak pejalan kaki dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan karena masyarakat terpaksa berjalan di badan jalan saat melintas di kawasan pasar.

Dalam kegiatan tersebut, petugas meminta para pedagang memundurkan barang dagangan serta merapikan bangunan yang menutupi trotoar agar fasilitas umum itu dapat kembali difungsikan sesuai peruntukannya.

Ketua PAC GRIB Jaya Bakauheni, Raden Muhamad Syafe'i atau yang akrab disapa Bang Aang, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penataan kawasan pasar. Namun, ia berharap penertiban dilakukan secara konsisten hingga fungsi trotoar benar-benar kembali sebagai jalur pejalan kaki.

"Trotoar dibangun untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, bukan dijadikan tempat mendirikan kios atau bangunan usaha. Kami mengapresiasi pemerintah desa, kecamatan, dan Satpol PP yang sudah turun langsung, tetapi kami berharap penertiban dilakukan lebih maksimal, tidak hanya sebatas memberikan teguran. Harapan kami, trotoar benar-benar dikembalikan sesuai fungsinya sehingga masyarakat dapat melintas dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Meski demikian, Bang Aang menegaskan penataan harus dilakukan secara humanis dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang. Menurutnya, apabila diperlukan relokasi, pemerintah perlu menyiapkan lokasi yang layak agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Sementara itu, Camat Bakauheni, Sidik, melalui sambungan WhatsApp menjelaskan bahwa penertiban dilakukan secara terpadu oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, bersama PAC GRIB Jaya Kecamatan Bakauheni.


"Penertiban ini bertujuan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pedagang maupun pembeli. Sesuai dengan program Desa Helau, kawasan pasar harus ditata dan dirapikan agar Desa Bakauheni menjadi desa yang tertib, aman, nyaman, dan bersih," katanya.

Di lokasi penertiban, petugas Satpol PP juga memberikan tenggat waktu selama dua hari kepada para pemilik maupun penyewa kios untuk merapikan area usahanya agar tidak lagi menutupi trotoar.

"Kami memberikan waktu dua hari kepada para pemilik atau penyewa kios untuk merapikan tempat dagangannya agar trotoar dapat kembali difungsikan sebagai jalur pejalan kaki," ujar salah seorang petugas Satpol PP.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Bakauheni, Sukirno. Mengatakan penertiban ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengembalikan fungsi trotoar sesuai peruntukannya sebagai fasilitas bagi pejalan kaki.

"Trotoar dibangun untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, kami bersama Pemerintah Kecamatan Bakauheni, Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, dan PAC GRIB Jaya Bakauheni melakukan penataan agar hak pejalan kaki dapat kembali terpenuhi. Kami juga mengimbau para pedagang untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menempati lokasi berjualan yang telah disediakan," ujar Sukirno.

Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Desa Bakauheni, Pemerintah Kecamatan Bakauheni, Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, PAC GRIB Jaya, serta dukungan masyarakat, diharapkan penataan kawasan Pasar Tradisional Bakauheni dapat berjalan optimal sehingga trotoar kembali berfungsi sesuai peruntukannya. Penataan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, nyaman, serta ramah bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. (Tim)

Edukasi Inklusif, Ditpolsatwa Polri Bawa Satwa K-9 dan Turangga Hibur Siswa SLB Bogor

     


REFORMASI-ID | Bogor - Subditcakkal Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri menggelar kegiatan kunjungan belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan ini bertujuan mengenalkan profesi Polisi Satwa sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Acara yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ipda Sutarmo. Tim Ditpolsatwa juga menurunkan Staf Urmin Cakkal, personel Detasemen (Den) K-9, personel Den Turangga, serta tim PID Korsabhara.

Sebanyak 260 peserta mengikuti jalannya kegiatan dengan sangat antusias. Angka tersebut mencakup 230 siswa-siswi dari tingkat SDLB hingga SMALB, serta didampingi oleh 30 guru.

Dalam giat ini, Ditpolsatwa menghadirkan dua jenis satwa andalan mereka, yaitu Satwa Turangga (kuda) dan Satwa K-9 (anjing pelacak). Para siswa diberikan kesempatan untuk melihat lebih dekat, mengenal karakteristik, serta berinteraksi langsung dengan satwa-satwa terlatih milik Polri tersebut.

Ipda Sutarmo selaku pimpinan kegiatan menyampaikan bahwa pendekatan lewat satwa ini diharapkan bisa memberikan motivasi dan kebahagiaan tersendiri bagi para siswa SLB.

"Kami ingin hadir lebih dekat dengan anak-anak, memberikan edukasi yang inklusif, dan mengenalkan bahwa Polri memiliki satwa-satwa hebat yang bertugas menjaga keamanan. Melihat senyum dan antusiasme mereka hari ini menjadi kebahagiaan luar biasa bagi kami," ujar Ipda Sutarmo.

Suasana ceria dan penuh semangat memang terlihat jelas saat para siswa bergantian berinteraksi dengan satwa K-9 dan kuda. Pihak SLB Negeri Bogor pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepedulian Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Tidak hanya belajar mengenal profesi baru, tetapi interaksi dengan satwa ini juga menjadi terapi rekreatif yang sangat baik untuk melatih keberanian dan motorik mereka. Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini," ungkap perwakilan pihak sekolah.

Sebagai penutup jalinan silaturahmi, Ditpolsatwa menyerahkan sertifikat serta plakat kunjungan resmi kepada pihak SLB Negeri Bogor. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Universitas Palangka Raya Perkuat SDM Polri Lewat Pusat Studi Kepolisian

     


REFORMASI-ID  | Palangkaraya, 6 Agustus 2026 – Polri terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya yang telah dibentuk pada 10 Maret 2026. Memasuki fase operasionalisasi, pusat studi tersebut diarahkan menjadi ruang kolaborasi antara Polri dan perguruan tinggi untuk menghasilkan riset, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Penguatan tersebut dibahas dalam pertemuan strategis Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri yang terdiri atas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, M.Si., bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha, serta jajaran Universitas Palangka Raya yang dihadiri Prof. Bayu Rama selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Ir. Herry, M.P. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dr. Fransisco, S.H., LL.M. selaku Ketua Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya, dan Andika Wijaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum.

Forum tersebut menandai tahapan baru pengembangan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya. Fokus pembahasan bergeser dari pembentukan kelembagaan menuju implementasi program melalui penyusunan roadmap riset, pengembangan Police Science, penguatan pendidikan kepolisian, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing. Agenda riset juga diarahkan pada isu-isu strategis seperti transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian merupakan strategi Polri dalam membangun organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu menjawab tantangan keamanan masa depan.

“Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.

Menurut Wakapolri, tantangan kepolisian berkembang jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial menuntut Polri memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan analisis, dan mengembangkan inovasi.

“Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan,” tegas Wakapolri.

Penguatan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya merupakan bagian dari pengembangan jejaring nasional yang terus diperluas Polri. Hingga Agustus 2026, Polri telah menjalin 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 38 kerja sama telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menghasilkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri.

Jejaring tersebut dibangun sebagai ekosistem nasional Police Science yang menghubungkan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian. Setiap Pusat Studi Kepolisian didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah, kemudian saling berbagi hasil riset, inovasi, dan praktik terbaik agar dapat diterapkan secara lebih luas dalam mendukung tugas kepolisian.

Bagi Polri, penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian bukan sekadar memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, tetapi membangun ekosistem yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik kepolisian. Melalui jejaring ini, Polri ingin memastikan setiap hasil riset dapat diterjemahkan menjadi inovasi, model pemolisian, dan rekomendasi kebijakan yang menjawab tantangan nyata di lapangan.

Pusat Studi Kepolisian juga menjadi instrumen pengembangan Police Science yang mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan personel Polri dalam satu ruang kolaborasi. Dari ruang inilah diharapkan lahir gagasan baru untuk memperkuat transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia Polri.

Melalui penguatan jejaring yang kini telah mencakup 79 Nota Kesepahaman (MoU), 38 Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 54 Pusat Studi Kepolisian, Polri menegaskan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya dibangun melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga melalui budaya riset, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Tujuannya adalah menghadirkan personel Polri yang tidak hanya profesional dalam bertugas, tetapi juga mampu berpikir kritis, menghasilkan solusi, dan mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang semakin efektif kepada masyarakat
     


 Brigjen TNI Raden Yoga Raharja: Sinergi Bela Negara Jadi Pilar Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Modern


REFORMASI -ID | Jakarta – Di tengah dinamika geopolitik global, percepatan transformasi digital dan munculnya berbagai ancaman multidimensional, semangat Bela Negara dinilai harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa. Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Rapat koordinasi yang diikuti unsur kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan serta para pemangku kepentingan itu dibuka oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penguatan implementasi kebijakan Bela Negara harus dilakukan secara kolaboratif agar mampu menjawab dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

"Kebijakan Bela Negara harus dilaksanakan secara adaptif, kolaboratif dan berbasis kearifan lokal melalui penguatan sumber daya manusia, pembinaan Tenaga Ahli Bela Negara, sinergi lintas sektor serta pengukuran Indeks Bela Negara sebagai instrumen evaluasi yang berkelanjutan," tegas Laksamana Muda TNI Sri Yanto.

Semangat kolaborasi itulah yang kemudian menjadi benang merah dalam pemaparan Direktur Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan RI Brigjen TNI R. Yoga Raharja, S.E., M.M., M.I.Pol. sebagai narasumber utama. Di hadapan para peserta, Brigjen Yoga mengajak seluruh elemen bangsa memandang Bela Negara bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan dan meningkatkan daya tangkal nasional.

Menurut Brigjen Yoga, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini tidak lagi bersifat konvensional. Ancaman siber, disrupsi teknologi, krisis global, hingga perubahan geopolitik menuntut lahirnya kebijakan Bela Negara yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

"Bela Negara pada hakikatnya bukan hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi merupakan investasi strategis bangsa dalam membangun karakter, memperkuat persatuan serta meningkatkan daya tangkal nasional di tengah dinamika ancaman yang semakin kompleks. Karena itu, sinergi seluruh komponen bangsa menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan Bela Negara," ujar Brigjen TNI R. Yoga Raharja.

"Implementasi Bela Negara harus melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media, hingga masyarakat luas. Ketika seluruh komponen bangsa berjalan bersama, maka kita sedang membangun ekosistem pertahanan negara yang kuat, adaptif dan berkelanjutan," jelasnya.

"Pembinaan Tenaga Ahli Bela Negara merupakan investasi sumber daya manusia yang sangat penting. Kehadiran tenaga ahli yang profesional, berintegritas dan berbasis keilmuan akan menghasilkan kebijakan yang lebih terukur, akuntabel dan mampu menjawab tantangan strategis bangsa, baik saat ini maupun di masa depan," tambah Brigjen Yoga.

Rapat koordinasi juga menghadirkan Kepala Bagian Perancangan dan Harmonisasi I Biro Peraturan Perundang-Undangan Setjen Kemhan Kolonel CHK (K) S. Nanik Winalti, S.H., M.H. serta Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Kemhan Brigjen TNI Parluhutan Marpaung, S.IP., M.Han. Kedua narasumber memaparkan materi mengenai penguatan regulasi, implementasi kebijakan Bela Negara serta pembinaan Tenaga Ahli sebagai bagian dari pembangunan sistem pertahanan negara yang semakin modern.

Melalui forum ini, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa penguatan Bela Negara tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui kolaborasi yang berkesinambungan antarlembaga dan masyarakat. Gagasan yang disampaikan Brigjen TNI R. Yoga Raharja menjadi salah satu penegas bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya bertumpu pada alutsista, tetapi juga pada karakter, kompetensi dan semangat kebangsaan seluruh warga negara.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat harmonisasi kebijakan, memperluas jejaring kolaborasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertahanan sehingga Indonesia semakin siap menghadapi berbagai tantangan strategis pada masa depan. (TJ)






Harbour Fest 2026, Hadirkan Festival Musik Terbesar Siap Guncang Lampung

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - Lampung kembali akan diramaikan dengan gelaran festival musik spektakuler Harbour Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 8 Agustus 2026 di Amphitheatre Menara Siger, Bakauheni Harbour City. Kamis, 06/08/2026.

Menghadirkan deretan musisi papan atas Indonesia seperti Guest Star, Kotak, Guyon Waton, Gilga Sahid, Threesixty, dan KOPDAR, Harbour Fest 2026 siap menjadi destinasi hiburan yang memadukan musik, pariwisata, dan keindahan alam Lampung dalam satu pengalaman yang berkesan.

Berlokasi di kawasan Bakauheni Harbour City, pengunjung tidak hanya akan menikmati penampilan para musisi favorit, tetapi juga dapat merasakan suasana konser dengan latar panorama Selat Sunda dan ikon Menara Siger yang menjadi kebanggaan Provinsi Lampung.

Harbour Fest 2026 juga menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata serta pemberdayaan pelaku UMKM lokal melalui kehadiran tenant kuliner dan berbagai produk kreatif selama acara berlangsung.

Masyarakat Lampung dan sekitarnya diundang untuk menjadi bagian dari kemeriahan Harbour Fest 2026. Tiket dapat diperoleh melalui platform resmi YesPlis maupun informasi terbaru melalui akun Instagram @harbourfest.id.

Informasi Acara:

Harbour Fest 2026

📅 Sabtu, 8 Agustus 2026

📍 Amphitheatre Menara Siger, Bakauheni Harbour City

Terik Mentari Tak Surutkan Semangat Peserta Pengukuhan Gugus Depan Ponpes dan SMP IT Muhammad Al-Fatih

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kibasan angin pagi menyapu kain menari di sela gedung pendidikan. Hembusannya mengusap wajah ratusan peserta yang berdiri kokoh di bawah terik mentari. Kamis (6/8/2026) pukul 09.00 WIB.

Halaman Ponpes dan SMP IT Muhammad Al-Fatih berubah menjadi lautan seragam coklat pramuka.

Hari itu bukan hari biasa. Puluhan peserta penggalang resmi dikukuhkan sebagai anggota Gugus Depan 07.161 Pondok Pesantren dan SMP IT Muhammad Al-Fatih.

Gema ketertiban terasa sejak awal. Para peserta penggalang berbaris rapi menyatu dengan alam. Derap sepatu menghentak tanah. Tatapan pembina mengawasi, memastikan setiap barisan tetap lurus.

Di tengah lapangan, sang saka merah putih tertambat gagah di bilah bambu. Bendera itu tergenggam erat di lengan petugas pembawa.

"Hormat... Grak!"

Suara lantang Ulum, pemimpin upacara, menggelegar memecah keheningan. Serempak, ratusan tangan terangkat. Rasa hormat untuk sang pusaka mengalir bersama keringat yang jatuh di pelipis.

Alunan lagu Indonesia Raya menggema. Disusul pembacaan Teks Proklamasi dan Pancasila. Di bawah hangat mentari, kata-kata itu kembali menenangkan dan mengingatkan tentang kemerdekaan, tentang persatuan, tentang perdamaian yang harus dijaga.

"Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pertemuan dan gladian pimpinan regu se-Kwartir Ranting Sidomulyo saya nyatakan dibuka," ujar Sukadi, selaku Pembina upacara sekaligus Ketua Harian Kwartir Cabang Lampung Selatan.

Sukadi menjelaskan, bahwa kegiatan ini dapat bermanfaat buat peserta yang hadir di kemudian hari. Dan kepada Kakak-kakak maupun pembina yang hari ini mengirimkan pesertanya untuk bergabung di dalam kegiatan itu jangan lupa memiliki kewajiban setelah kegiatan ini berakhir.

"Tugasnya adalah membina dan menghantarkan adik-adik ini ke depan pintu gerbang cita-cita mereka, dengan kecakapan yang telah terpenuhi oleh adik-adik ini, saya berharap dalam singkat adik-adik dapat mencapai kecakapan umum dan khususnya," tegasnya.

Dalam prosesi itu juga dilakukan penyematan tanda jabatan Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabibus) yang diberikan kepada Ny. Dwi Marissa Saputri, A.Md.Keb., selaku Ketua Yayasan Al-Fatih Citra Bangsa.

Pengukuhan Gugus Depan 07.161 ini bukan sekadar seremoni. Bagi para pembina, ini adalah titik awal membentuk karakter. Disiplin, cinta tanah air, dan semangat gotong royong ditempa sejak dini di lingkungan pesantren.

"Anginnya kencang, panasnya juga. Tapi lihat adik-adik, tetap semangat. Itu pramuka," ujar salah satu pembina.

Dan benar. Walau mentari kian meninggi, tak ada wajah yang kendor. Justru sorot mata mereka menyala. Seperti mentari itu sendiri, yang hari ini ikut mengobarkan semangat.

Dengan dikukuhkannya Gugus Depan 07.161, Ponpes dan SMP IT Muhammad Al-Fatih resmi menambah barisan garda depan pembinaan karakter generasi muda. Harapannya, dari lapangan inilah lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh, berakhlak, dan cinta negeri. (Pra/Mdn)

Kombes Pol Edy Sumardi Apresiasi Sinergi Pengamanan Obvitnas di Pertamina Patra Niaga Jabar

     


REFORMASI-ID | Bandung - Tim Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dari Korsabhara Baharkam Polri sukses menuntaskan pemeriksaan Elemen 2 mengenai Pola Pengamanan pada hari ketiga pelaksanaan kegiatan. Bintek yang ditujukan bagi PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat ini berlangsung khidmat di Ruang Rapat Hotel Cordela, Bandung, pada Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung maraton sejak pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB ini berfokus pada wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen bersama manajemen perusahaan dan Tim SMP Pertamina. Pemeriksaan meliputi kriteria-kriteria krusial dalam Elemen 2, mulai dari kriteria B.6 hingga E.1.

Ketua Tim Bintek, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi atas transparansi dan kesiapan data yang ditunjukkan oleh pihak manajemen dalam pemenuhan standar pengamanan ini.

"Hari ini tim berhasil menyelesaikan pemeriksaan terhadap 49 kriteria pada Elemen 2 Pola Pengamanan. Dari hasil evaluasi objektif di lapangan, terdapat 11 kriteria yang mendapatkan skor 1 dan 38 kriteria mendapatkan skor 2. Dengan capaian ini, akumulasi total scoring implementasi SMP hingga hari ketiga telah mencapai 36,36 persen," ujar Kombes Pol Edy Sumardi dalam keterangannya, Rabu malam (5/8).

Lebih lanjut, Kombes Pol Edy Sumardi menegaskan pentingnya sinergi ini dalam menjaga keberlangsungan objek vital nasional.

"Kami melihat komitmen yang sangat kuat dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat dalam memperkuat sistem keamanan internalnya. Seluruh rangkaian agenda hari ketiga ini dapat terlaksana dengan sangat baik dan dinamis sesuai dengan rencana kegiatan (rengiat) yang sudah ditetapkan. Kami berharap hasil ini menjadi pondasi kuat untuk tahapan elemen berikutnya," tambahnya.

Proses bintek hari ketiga ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran internal Mabes Polri, antara lain AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak. (Sekretaris Tim), serta tiga Auditor SMP Profesional yaitu Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti. Turut mendampingi dari kewilayahan, Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar, AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Sementara dari pihak eksternal, hadir mengawal jalannya kegiatan Sr Analyst Physical Security PT Pertamina Patra Niaga, Henry Rasmelio, Sr Analyst II Physical Security, Sugiarto, Officer I Geosecurity, Wednyo Haryoto, serta Tim HSSE Fuel Terminal Bandung Site Ujung berung.

Rangkaian kegiatan hari ketiga ditutup secara resmi pada pukul 18.00 WIB setelah melewati beberapa sesi diskusi intensif dan jeda ISHOMA, untuk kemudian bersiap melanjutkan agenda bintek pada hari berikutnya.

05 Agustus 2026

Polda Sumsel Perkuat Stabilitas Kamtibmas Lewat Giat Subuh Keliling di Lawang Kidul

     

REFORMASI-ID | MUARA ENIM — Polda Sumatera Selatan terus mengintensifkan Program SULING (Subuh Keliling) sebagai salah satu strategi preventif dalam memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Melalui jajaran Polsek Lawang Kidul, Polres Muara Enim, kegiatan tersebut secara rutin dilaksanakan sebagai upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Program SULING kembali digelar pada Rabu, 5 Agustus 2026, mulai pukul 04.30 WIB di Masjid Al Mustaqim Sidomulyo I Talang Jawa, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan tersebut dipimpin jajaran Polsek Lawang Kidul dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat RT, serta para jemaah masjid sebagai bentuk implementasi Polri Presisi yang mengedepankan pelayanan humanis dan kemitraan bersama masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel Polri melaksanakan salat Subuh berjamaah sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan berbagai pesan kamtibmas. Edukasi yang diberikan meliputi pentingnya menghidupkan kembali semangat "Warga Jaga Warga", mengaktifkan sistem pengamanan swakarsa, memanfaatkan layanan Call Center Polri 110, serta mengedepankan penyelesaian berbagai persoalan melalui pendekatan problem solving bersama Bhabinkamtibmas.

Selain itu, kepolisian juga mengajak masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja melalui penerapan jam malam. Langkah tersebut bertujuan mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti aksi tawuran, balap liar, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kriminal lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran personel Polri pada waktu subuh dinilai mampu mempererat komunikasi, meningkatkan rasa aman, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa Program SULING merupakan salah satu langkah strategis Polres Muara Enim dalam mendukung kebijakan Polda Sumatera Selatan untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Program SULING menjadi media yang efektif untuk memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H. 

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumsel akan terus mengintensifkan Program SULING di seluruh wilayah sebagai bagian dari implementasi Polri Presisi yang mengedepankan langkah preventif melalui kemitraan dengan masyarakat.

"Program SULING merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Dengan membangun komunikasi yang intensif dan mengedepankan pendekatan humanis, Polda Sumatera Selatan terus memperkuat kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif sebagai fondasi mendukung pembangunan daerah maupun nasional," tegas Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui intensifikasi Program SULING yang dilaksanakan Polsek Lawang Kidul, Polres Muara Enim, Polda Sumatera Selatan berkomitmen terus memperkuat kehadiran Polri hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sinergi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kesadaran kolektif dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas, serta mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. (Mdn) 

Enam Pelabuhan ASDP Resmi Terapkan Standar Baru Keselamatan Nasional

     

REFORMASI-ID | Merak - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi mengimplementasikan secara penuh program Sterilisasi Pelabuhan secara serentak di enam pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar, pada Rabu (5/8). Momentum ini menandai babak baru transformasi layanan penyeberangan nasional menuju tata kelola pelabuhan yang semakin aman, tertib, modern, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jasa.

Implementasi serentak tersebut dilaksanakan di lima cabang operasional ASDP yang mencakup enam pelabuhan utama, yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar. Penerapan ini menjadi puncak dari rangkaian persiapan yang telah dimulai sejak soft launching pada 20 Juli 2026. Seremoni go live dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi dan turut dihadiri jajaran Direksi ASDP.

Selama masa transisi, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan melakukan penyempurnaan mekanisme operasional, sosialisasi kepada pengguna jasa dan pelaku usaha, hingga penguatan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal sejak hari pertama implementasi.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa sterilisasi pelabuhan bukan sekadar perubahan tata ruang kawasan, melainkan transformasi budaya operasional yang menempatkan keselamatan sebagai nilai utama dalam setiap proses pelayanan.

"Hari ini menjadi tonggak penting transformasi layanan penyeberangan nasional. Sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan, melainkan perubahan budaya operasional yang memastikan setiap aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai standar. Kami percaya pelabuhan yang aman akan melahirkan perjalanan yang nyaman, operasional yang semakin andal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan," ujar Heru.

Pada hari pertama implementasi, pengendalian kawasan pelabuhan berjalan sesuai rencana melalui pengaturan akses yang lebih tertib, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung operasional, penataan aktivitas di area pelabuhan, serta penguatan pengawasan melalui sinergi bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya operasional yang semakin disiplin, sekaligus memastikan seluruh aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung sesuai standar keselamatan dan keamanan.

Di Pelabuhan Merak, implementasi sterilisasi turut difokuskan pada penataan kawasan secara menyeluruh melalui penertiban aktivitas di area operasional, pendataan ulang seluruh pihak yang beraktivitas, penataan pedagang dengan identitas resmi, serta penguatan fasilitas pengawasan. Penerapan One Gate System (OGS) memperkuat pengendalian akses, sementara Automatic Gate System memangkas waktu layanan truk dari 10–15 menit menjadi 1–2 menit sehingga operasional pelabuhan menjadi lebih efisien. Sementara di Pelabuhan Bakauheni, implementasi diperkuat melalui penataan jalur lalu lintas kendaraan, pembangunan kantong parkir roda dua, penyempurnaan rambu dan media informasi, serta optimalisasi sistem pengendalian akses.

*Sosialisasi Intensif*

Pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, implementasi difokuskan pada penguatan kepatuhan operasional melalui sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder, pengawasan penggunaan APD, patroli gabungan secara rutin, serta penerapan pengaturan akses berbasis zonasi sehingga area operasional hanya dapat diakses oleh petugas sesuai tugas dan kewenangannya.

Adapun di Pelabuhan Kayangan dan Lembar, implementasi ditandai dengan penguatan pengendalian akses berbasis Face Recognition, penyematan APD secara simbolis kepada perwakilan stakeholder, serta peninjauan langsung kawasan steril sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan pelabuhan yang aman, tertib, dan profesional.

Sejalan dengan implementasi tersebut, Kepala BPTD Kelas II Banten, Eko Indrayanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan sterilisasi menjadi momentum penting setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan dan kini dapat dijalankan secara penuh.

"Setelah kurang lebih lima tahun sejak PM Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan, implementasi ini akhirnya dapat dilaksanakan. Kami mengapresiasi PT ASDP yang terus berinovasi dan melakukan perubahan yang sangat signifikan. Dengan adanya sterilisasi ini diharapkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan semakin terjamin," jelas Eko.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, mengatakan keberhasilan go live hari ini merupakan buah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung proses sosialisasi hingga implementasi penuh di lapangan.

"Sterilisasi merupakan langkah bersama dalam membangun budaya operasional yang lebih disiplin, profesional, dan berorientasi pada keselamatan. Ke depan, pelaksanaan ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh pengguna jasa serta seluruh ekosistem pelabuhan," ujar Windy.

*Standar Baru*

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai sterilisasi pelabuhan merupakan langkah strategis yang tidak lagi dapat ditunda sebagai bagian dari modernisasi transportasi penyeberangan nasional.

"Kebijakan ini akan memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas layanan, sekaligus meningkatkan kelancaran arus logistik maupun mobilitas masyarakat melalui operasional yang lebih tertib dan efisien. Selain itu, kesiapan infrastruktur serta sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar implementasi berjalan konsisten dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pelabuhan," ujarnya.

Melalui implementasi serentak di lima cabang operasional yang mencakup enam pelabuhan utama, ASDP optimistis sterilisasi akan menjadi standar baru pengelolaan pelabuhan penyeberangan nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada keselamatan, serta selaras dengan praktik pengelolaan pelabuhan berstandar internasional. Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi penyeberangan Indonesia sekaligus mendukung konektivitas nasional yang lebih andal dan berkelanjutan.  

Korem 044/Gapo Gelar Penguatan Karakter Kebangsaan dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

     

REFORMASI-ID | Palembang – Korem 044/Garuda Dempo menggelar kegiatan Penguatan Karakter Kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Keluarga Besar TNI Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kesadaran bela negara di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman, Rabu  (5/8/2026). 

Mewakili Danrem 044/Gapo, Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri hadir sekaligus memberikan sambutan kepada para peserta yang terdiri dari ASN dan Keluarga Besar TNI.

Kasrem 044/Gapo menegaskan bahwa penguatan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan global serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kasrem juga menekankan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan Keluarga Besar TNI, seluruh peserta memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, memperkuat semangat persatuan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesadaran bela negara tidak hanya diwujudkan melalui tugas kemiliteran semata, tetapi juga melalui sikap disiplin, integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap hukum, serta kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional.

"Bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air serta kesediaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana meningkatkan wawasan kebangsaan, memperkuat karakter, dan mempererat sinergi demi menjaga keutuhan bangsa," tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Korem 044/Gapo berharap dapat menumbuhkan pemahaman yang semakin kuat tentang pentingnya menjaga ideologi bangsa, meningkatkan semangat nasionalisme, serta membentuk peserta menjadi agen perubahan yang mampu menebarkan nilai-nilai positif, menjaga kerukunan, dan memperkokoh persatuan bangsa di lingkungan masing-masing. (Mudian) 

Resmikan Pengendalian Akses Terintegrasi, ASDP Perkuat Keamanan dan Keselamatan Pelabuhan

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni resmi mengimplementasikan Pengendalian Akses Terintegrasi (go live) di Pelabuhan Bakauheni, Rabu (5/8/2026). Sistem baru tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan untuk menciptakan kawasan pelabuhan yang lebih tertib, aman, modern, dan berstandar keselamatan.

Peresmian implementasi sistem ini dihadiri General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni Capt. Partogi Tamba, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Gapasdap, BPTD, KSKP Bakauheni, serta jajaran instansi maritim terkait.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni, Capt. Partogi Tamba mengatakan, Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang utama penghubung Pulau Sumatra dan Jawa memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas nasional, mobilitas masyarakat, dan distribusi logistik.

Menurutnya, seiring meningkatnya volume pengguna jasa, penguatan sistem keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelabuhan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

“Hari ini merupakan tonggak sejarah penting dalam transformasi pelayanan pelabuhan. Melalui go live implementasi sterilisasi kawasan ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni berkomitmen menghadirkan operasional pelabuhan yang lebih aman, tertib, modern, dan efisien,” ujar Partogi.

Dalam implementasi tersebut, ASDP telah membangun sejumlah fasilitas pendukung, di antaranya area parkir kendaraan roda dua yang terintegrasi, jalur khusus akses kawasan steril, registrasi ulang seluruh pemegang akses, serta pemasangan boom gate dan teknologi face recognition untuk memperkuat sistem pengawasan secara digital dan real time.

Partogi menjelaskan, seluruh pengembangan infrastruktur dan teknologi tersebut bertujuan menciptakan operasional pelabuhan yang lebih efektif, tertata, serta memenuhi standar pelayanan internasional.

Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, aparat keamanan, mitra usaha hingga pengguna jasa yang telah berkolaborasi menyukseskan implementasi sistem baru tersebut.

Penerapan Pengendalian Akses Terintegrasi ini menjadi bagian dari transformasi digital ASDP yang berfokus pada tiga aspek utama, yakni ketertiban, keamanan, dan keselamatan. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan menuju dermaga, memperketat proses verifikasi akses, serta memastikan seluruh kendaraan dan penumpang terdokumentasi secara akurat sesuai standar keselamatan pelayaran.

Dengan penerapan sistem tersebut, ASDP optimistis Pelabuhan Bakauheni akan semakin siap memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh pengguna jasa penyeberangan. (*) 

Dilantik Jadi Ketua Majelis Pembimbing Saka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan, Kepala BNNK Pramuka Garda P4GN

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan — Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, SE., MM, resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Satuan Karya (Saka) Pramuka Anti Narkoba Kwartir Cabang (Kwarcab) Lampung Selatan dalam kegiatan Pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan yang digelar pada Rabu, 5 Agustus 2026, di Aula Universitas Muhammadiyah Kalianda.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Harian Kwartir Cabang Lampung Selatan, Sukadi, yang sekaligus melantik jajaran Pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Gerakan Pramuka dan BNN dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Andalan dan Pengurus Kwarcab Lampung Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ka Kwarran Kalianda, Kamabigus SMA/SMK, serta Pramuka Penegak dan Pandega dari berbagai gugus depan di wilayah Lampung Selatan.

Ketua Harian Kwarcab Lampung Selatan, Sukadi, menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu mengembangkan kegiatan Saka Anti Narkoba secara lebih aktif dan berkelanjutan. 

"Peran Pramuka sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap bahaya narkoba," kata Sukadi.


Sementara itu, Kepala BNNK Lampung Selatan AKBP Rahmad Hidayat, SE., MM, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara BNNK Lampung Selatan dan Kwartir Cabang Lampung Selatan melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada anggota Pramuka. 

"Terimakasih atas amanah yang diberikan oleh Kwarcab Pramuka, semoga Pramuka menjadi garda terdepan dalam upaya P4GN dan semakin Jaya," ujar AKBP Rahmad Hidayat. SE. MM. 

Dalam kesempatan itu AKBP Rahmad Hidayat menegaskan bahwa Saka Anti Narkoba merupakan wadah yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai hidup sehat, kepemimpinan, serta semangat menjadi pelopor pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

"Dengan terbentuknya Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan, diharapkan gerakan pencegahan narkoba berbasis kepramukaan dapat semakin masif, terstruktur, dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Lampung Selatan," pungkasnya. (Mudian) 

BLT Dana Desa Tahap II Disalurkan, 27 Keluarga di Desa Maluli Terima Bantuan Enam Bulan Sekaligus

     



REFORMASI-ID🇮🇩| TALIABU — Pemerintah Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II Tahun Anggaran 2026 kepada 27 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rabu (5/8/2026).

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Maluli, Dionisius Rahayaan, mengatakan seluruh penerima bantuan telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk periode Juli hingga Desember 2026.

"BLT Dana Desa ini kami harapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga," kata Dionisius.

Ia menegaskan, proses penyaluran dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bantuan disalurkan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Menurut Dionisius, keterbukaan dalam pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah desa sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga," ujarnya.

Melalui penyaluran BLT Dana Desa Tahap II ini, Pemerintah Desa Maluli berharap bantuan tersebut mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun 2026. Program ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah desa dalam memastikan manfaat Dana Desa dapat dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan.




Laporan: Mu'min | Editor: Mahar Prastowo 

Akselerasi Pengamanan, Tim Auditor Baharkam Polri Rampungkan Dua Elemen Vital SMP di Bandung

     


REFORMASI-ID | Bandung - Tim Bimbingan Teknis (Bintek) Audit Sispamobvitnas Baharkam Polri berhasil menyelesaikan evaluasi belasan kriteria krusial pada hari kedua pelaksanaan Bintek Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Hotel Cordela, Bandung, pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Kegiatan intensif yang dimulai sejak pukul 08.00 hingga 18.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bintek "SMP" Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. Agenda utama hari kedua berfokus pada pendalaman materi melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen bersama manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat.

Dalam arahannya, Ketua Tim Bintek Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, menegaskan pentingnya konsistensi dalam mengukur kesiapan instrumen pengamanan pada objek vital nasional.

"Hari kedua ini kami fokuskan pada akselerasi pemeriksaan dokumen dan sinkronisasi data lapangan melalui wawancara mendalam. Evaluasi ketat pada Elemen Komitmen dan Kebijakan ini penting agar seluruh standar pengamanan terdokumentasi dengan baik, sekaligus menjadi fondasi kuat sebelum kita mematangkan implementasi pola pengamanan fisik di lapangan," ujar Kombes Pol Edy Sumardi di sela-sela kegiatan.

Bintek hari kedua ini menghasilkan capaian penting dalam standarisasi pengamanan perusahaan. Tim auditor berhasil menyelesaikan pemeriksaan terhadap 18 kriteria pada Elemen 1 terkait Komitmen dan Kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 1 kriteria yang mendapatkan skor 1 dan 17 kriteria lainnya berhasil meraih skor 2.

Setelah menyelesaikan Elemen 1, kegiatan langsung dilanjutkan secara maraton ke Elemen 2 yang membahas tentang Pola Pengamanan. Pemeriksaan dokumen dan interaksi mendalam dengan tim internal perusahaan berjalan lancar hingga mencapai Elemen 2 Kriteria B.5 sebelum kegiatan hari kedua resmi ditutup. 

Keberhasilan agenda ini didukung oleh kehadiran sejumlah pejabat dan ahli. Dari internal tim Mabes Polri, Kombes Pol Edy Sumardi didampingi oleh Sekretaris Tim AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak., serta tiga Auditor SMP Profesional yaitu Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti. Turut hadir memperkuat asistensi dari kewilayahan adalah Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar, AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Sementara dari pihak eksternal, manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat dihadiri oleh Sr Analyst Physical Security Henry Rasmelio, Sr Analyst II Physical Security Sugiarto, Officer I Geosecurity Wednyo Haryoto, serta seluruh jajaran Tim HSSE Fuel Terminal Bandung Site Ujungberung.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk memastikan sistem pengamanan di lingkungan Pertamina Patra Niaga berjalan optimal.

Perkuat Pengamanan Obvitnas, Tim Baharkam Polri Tinjau Implementasi SMP di Pertamina RU IV Cilacap

     


REFORMASI-ID | Cilacap - Tim Klarifikasi dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan peninjauan langsung terkait implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Selasa (4/8/2026).

Kegiatan hari pertama ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Pam VIP Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri sekaligus Ketua Tim Klarifikasi, Kombes Pol. Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh elemen pengamanan di salah satu Objek Vital Nasional (Obvitnas) strategis tersebut berjalan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Rapat Flamboyan dengan agenda opening meeting. Pjs. Group Head Operation dan Manufacturing (GHOM) RU Cilacap, Erdyanto Perkasa, bersama Pjs. Manager HSSE, Adi Firmansyah, menyambut langsung kedatangan tim Korps Bhayangkara tersebut. Acara pembukaan ini diisi dengan paparan hasil audit re-sertifikasi mandiri oleh Tim Auditor Internal SMP Pertamina RU IV.

Usai pembukaan, Tim Ditpamobvit Baharkam Polri langsung bergerak melakukan observasi lapangan secara intensif. Pemantauan fisik menyasar ke beberapa titik krusial kilang, mulai dari Demo Room, Security Command Center, Dermaga 68, hingga Area 41 dan Area 70 Scrap. Peninjauan ini bertujuan untuk memvalidasi langsung kesesuaian antara dokumen pengamanan dengan kondisi riil di lapangan.

Tidak hanya memeriksa fisik dan infrastruktur, tim penguji yang beranggotakan Penata Tk. I Darwin Siregar, S.M., Kompol Harry Sutadi, S.Sos., Drs. Karyadi, dan Ir. Mohammad Zari, M.M., juga melakukan pendalaman administratif. Pemeriksaan dokumen dan wawancara mendalam dilakukan secara maraton hingga pukul 18.00 WIB. Fokus pemeriksaan hari pertama mencakup Elemen I (Komitmen dan Kebijakan), Elemen II (Pola Pengamanan), Elemen III (Konfigurasi Pengamanan), serta Elemen IV (Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan).

Melalui klarifikasi berkala ini, diharapkan PT Pertamina Patra Niaga RU IV Cilacap dapat terus mempertahankan keandalan sistem pengamanannya guna menjamin keberlanjutan operasional penyediaan energi nasional dari segala bentuk potensi gangguan keamanan.

Lurah Turun ke Lapangan, Warga Menunggu Kepastian

     
 Stockpile Batubara di Cakung Barat Memasuki Babak Baru Penanganan




REFORMASI-ID🇮🇩| JAKARTA – Demonstrasi sekitar 150 warga Kampung Sawah RT 06, RT 08, dan RT 09 RW 08 Kelurahan Cakung Barat di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026), bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Di balik aksi damai itu, terdapat rangkaian langkah yang telah dilakukan pemerintah kelurahan menyusul pengaduan masyarakat mengenai dugaan dampak lingkungan dari aktivitas stockpile batubara.

Sehari sebelum aksi berlangsung, Senin (3/8/2026), Lurah Cakung Barat Yasir Habib Putra bersama unsur kelurahan dan aparat kewilayahan mendatangi lokasi stockpile untuk melakukan pengecekan awal.

"Kami sudah cek ke lokasi bersama Babinsa, Kasi Ekbang, Kasi Pemerintahan, serta Kaunit PTSP Kelurahan. Kami meminta dokumen perizinan perusahaan, kemudian membuat laporan kepada pimpinan secara berjenjang dan menyampaikan tembusannya kepada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur," ujar Yasir.

Langkah tersebut menjadi pintu masuk penanganan yang kemudian berlanjut keesokan harinya.

Pada Selasa pagi, sebelum warga menyampaikan aspirasi di Graha Intirub, Pemerintah Kelurahan Cakung Barat kembali diminta mendampingi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan yang telah disampaikan kelurahan.

Dari pemeriksaan awal itu, dilakukan penyegelan terhadap sebagian area operasional sebagai bentuk tindakan awal atas dugaan pelanggaran yang ditemukan di lokasi.

Menurut Yasir, proses tersebut bukanlah akhir dari penanganan.

Ia menegaskan bahwa kajian teknis mengenai operasional maupun kelengkapan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur bersama instansi yang memiliki otoritas.

"Pendalaman kajian teknis operasional dan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Sudin Lingkungan Hidup yang akan berkoordinasi dengan pihak berwenang," katanya.

Sementara itu, dari aspek kewilayahan, pemerintah kelurahan memilih mengambil langkah yang berada dalam ruang kewenangannya.

Selain menyampaikan laporan secara berjenjang kepada pimpinan, pihak kelurahan juga meminta pengelola stockpile melakukan penyiraman secara berkala guna menekan penyebaran debu keluar kawasan operasional.

"Kami telah menghimbau pelaku usaha batubara agar melakukan penyiraman untuk meminimalisir pencemaran udara atau debu yang berdampak keluar area stockpile," ujar Yasir.

Penjelasan itu menjadi bagian penting dalam rangkaian peristiwa yang berkembang selama dua hari terakhir.

Di sisi lain, warga tetap membawa kegelisahan mereka ke depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sekitar 150 orang yang tergabung dalam Paguyuban Kampung Sawah RT 06, RT 08, dan RT 09 RW 08 datang bersama anak-anak mereka untuk meminta kepastian atas berbagai keluhan yang selama ini mereka rasakan.

Mereka menyampaikan tujuh tuntutan, mulai dari penutupan operasional stockpile, relokasi ke kawasan industri, evaluasi dokumen lingkungan, hingga pemulihan lingkungan apabila ditemukan pencemaran.

Dalam audiensi, pihak DLH Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup apabila dokumen lingkungan perusahaan memang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan persoalan lingkungan tidak hanya bergantung pada satu instansi. Kelurahan menjalankan fungsi deteksi dini dan pelaporan kewilayahan, Sudin Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan awal dan penindakan sesuai kewenangannya, sementara pendalaman terhadap aspek teknis dan legalitas perizinan akan ditentukan melalui proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Bagi warga, langkah-langkah itu memberi secercah harapan.

Mereka berharap laporan yang telah disampaikan, inspeksi lapangan yang telah dilakukan, dan penyegelan awal yang telah dipasang benar-benar menjadi awal penyelesaian, bukan sekadar respons sesaat.

Sebab, bagi masyarakat Kampung Sawah, persoalan ini bukan hanya tentang tumpukan batubara.

Yang mereka perjuangkan adalah keyakinan bahwa rumah tempat mereka membesarkan anak-anak tetap menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan layak untuk ditinggali.


Baca juga:
Editorial: Anak-anak Itu Ikut Berdemo