Media Reformasi Indonesia (MRI)

22 November 2026

Beri Motivasi Atlet Karate Lampung Utara, Wabup Romli Hadiri Porprov X Lampung


REFORMASI-ID | LAMPUNG –  Memberikan dukungan dan motivasi kepada para atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung, Wakil Bupati (Wabup) Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., menghadiri langsung pertandingan cabang olahraga (cabor) Karate di GOR UIN Raden Intan Lampung, Minggu (22/11/2026).

Kehadiran Wakil Bupati Romli disambut langsung oleh Ketua FORKI Lampung Utara, Rio Septriadi, bersama jajaran pengurus, pelatih, serta official tim Karate Lampung Utara.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap perjuangan para atlet yang tengah membawa nama Kabupaten Lampung Utara dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Lampung Utara itu juga menambah semangat dan motivasi para atlet untuk tampil maksimal dalam setiap pertandingan demi meraih prestasi terbaik.

Ketua FORKI Lampung Utara, Rio Septriadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan target tinggi dalam keikutsertaan pada Porprov X Lampung tahun 2026.

"FORKI Lampung Utara menargetkan perolehan tujuh medali emas sekaligus berupaya meraih gelar juara umum pada cabang olahraga Karate," ungkap Rio.

Ia menjelaskan, dalam Porprov X Lampung kali ini, tim Karate Lampung Utara mengikuti sebanyak 17 kategori pertandingan, baik nomor perorangan maupun beregu.

Menurutnya, seluruh atlet telah dipersiapkan untuk memberikan kemampuan terbaik dan berjuang secara maksimal dalam setiap pertandingan.

"Dengan dukungan pemerintah daerah, pengurus, pelatih, serta official, FORKI Lampung Utara berharap para atlet dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan mengharumkan nama Kabupaten Lampung Utara di ajang Porprov X Lampung," pungkasnya. (*) 

Moment HUT Ke-81, PGRI Tanjung Perkuat Solidaritas dan Perjuangkan Kesejahteraan


REFORMASI-ID | Lombok Utara  - Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi momentum bagi para pendidik di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), untuk mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pendidikan.

Mengusung tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat: Mempererat Silaturahmi, Memperkokoh Solidaritas, dan Meningkatkan Profesionalisme Guru", PGRI Kecamatan Tanjung menggelar sejumlah rangkaian kegiatan yang melibatkan para guru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP, pada Minggu (22/11/2026).

Wakil Ketua Panitia, Syafruddin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja PGRI Kecamatan Tanjung tahun 2026 sekaligus bentuk penghargaan terhadap jasa dan pengabdian guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan juga dilatarbelakangi keinginan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antaranggota PGRI serta membangun rasa persatuan dan kesatuan di kalangan tenaga pendidik.

"Kegiatan ini tidak hanya untuk memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-81, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi, meningkatkan solidaritas, serta memperkokoh kebersamaan seluruh guru di Kecamatan Tanjung," ungkap Syafruddin.

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut melibatkan guru PAUD, SD, dan SMP dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk hadir bersama keluarga. Meski partisipasi belum sepenuhnya sesuai harapan, pihak panitia menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih meriah dan melibatkan lebih banyak peserta.

Syafruddin juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

"Kami ucapkan terimakasih kepada para donatur dan pihak pendukung, di antaranya Bank Dinar, Gramedia dan SPPG Kecamatan Tanjung yang telah memberikan bantuan, baik materi maupun nonmateri," ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua II PGRI Lombok Utara, Sumadip menegaskan bahwa organisasi PGRI terus berkomitmen memperjuangkan aspirasi seluruh anggota, mulai dari tingkat ranting hingga pengurus besar.

"Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kepastian status tenaga pendidik, khususnya perjuangan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta nasib guru yang hingga kini masih berstatus honorer," ulasnya menjelaskan. 

Sumadip menyampaikan, perjuangan tersebut terus dikawal oleh pengurus PGRI melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Komisi X DPR RI. Pihaknya berharap berbagai aspirasi guru dapat diperjuangkan sehingga memberikan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.

Selain itu, PGRI KLU juga akan melakukan validasi keanggotaan secara menyeluruh pada 2027, termasuk pembaruan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi anggota yang masih menggunakan kartu lama maupun yang belum memilikinya.

"Langkah tersebut bertujuan menyelaraskan data anggota di tingkat daerah dengan pengurus pusat, sekaligus memastikan kewajiban keanggotaan, termasuk pembayaran iuran organisasi, berjalan sesuai ketentuan," ungkapnya.

Lebih lanjut Sumadip menerangkan, PGRI Lombok Utara berhasil mempertahankan penghargaan lunas iuran selama lima tahun berturut-turut hingga 2025. Di tingkat Provinsi NTB, penghargaan tersebut diterima oleh dua daerah, yakni Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa.

"Tidak hanya itu, PGRI Provinsi NTB juga telah menunjuk Kabupaten Lombok Utara sebagai tuan rumah Konferensi Kerja Provinsi PGRI ketiga tahun 2027 yang direncanakan berlangsung sekitar Oktober mendatang," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sumadip turut memberikan apresiasi kepada para guru yang memasuki masa purna tugas atas dedikasi dan pengabdian mereka selama ini. Dia juga menyampaikan selamat kepada guru-guru yang mendapatkan amanah baru sebagai kepala sekolah.

Dia mengajak seluruh anggota PGRI agar tetap bangga menjalani profesi sebagai guru, menjaga kekompakan, dan memperluas kontribusi bagi masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Dikbudpora KLU, M. Najib turut menyampaikan sejumlah kabar terkait perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru.

"Salah satunya mengenai penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13 dan ke-14 sebesar 50 persen. Kebijakan tersebut tetap diupayakan meskipun kondisi fiskal daerah tengah menghadapi keterbatasan akibat pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat," timpalnya.

Najib juga memastikan pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu sebesar Rp1 juta per bulan untuk periode Januari hingga Oktober 2026 telah diproses. Dengan demikian, setiap guru akan menerima rapel sebesar Rp10 juta.

"Proses pencairan dilakukan secara bertahap karena adanya keterbatasan limit transfer harian bendahara yang mencapai Rp. 1 miliar. Pemerintah daerah menargetkan seluruh pembayaran dapat diselesaikan pada Senin," tukasnya.

Sementara bagi tenaga pendidik yang masih berstatus honorer dan menunggu pembayaran Bosda, Najib menyebut proses pencairan sedang berjalan. Ia meminta para guru segera memperbarui dan melengkapi data secara daring agar proses pembayaran tidak terkendala.

Najib juga mengapresiasi prestasi tenaga pendidik KLU. Salah satunya Asriana yang berhasil meraih juara pertama tingkat Provinsi NTB dalam kategori Guru Transformatif dan akan mewakili Lombok Utara pada tingkat nasional.

"Sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan inovasi guru, Dikbudpora KLU juga menjadwalkan Malam Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk memberikan apresiasi kepada para pendidik berprestasi," pungkasnya. (*)

Ini Daftar Mutasi Polri di Polda Lampung


REFORMASI-ID | Lampung - Polri merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polda Lampung. Dalam mutasi terbaru ini, empat Kapolres berganti jabatan. Rotasi juga menyasar posisi Dansat Brimob, Ka SPN, hingga sejumlah pejabat utama. Minggu, 22/11/2026.

Mutasi tersebut tertuang dalam tiga surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026, yakni ST/2598/XI/KEP./2026, ST/2599/XI/KEP./2026, dan ST/2601/XI/KEP./2026. Total ada 19 personel yang masuk dalam daftar mutasi.

Empat Kapolres yang berganti yakni Kapolres Lampung Timur, Kapolres Metro, Kapolres Lampung Selatan, dan Kapolres Lampung Barat.

AKBP Yuliansyah yang sebelumnya menjabat Kapolres Lampung Timur dimutasi menjadi Wakapolres Metro Jakarta Barat. Posisinya digantikan AKBP Hangga Utama Darmawan yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro.

Jabatan Kapolres Metro selanjutnya diisi AKBP Deni Triana. Sebelumnya, Deni bertugas sebagai Kanit 4 Subdit I Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri.

Pergantian juga terjadi di Polres Lampung Selatan. AKBP Deddy Kurniawan dimutasi menjadi Wadirpamobvit Polda Lampung. Posisinya digantikan AKBP Samsu Wirman yang sebelumnya menjabat Kapolres Lampung Barat.

Sementara jabatan Kapolres Lampung Barat kini diisi AKBP Andhiek Budy Kurniawan. Sebelumnya, Andhiek menjabat Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung.

Selain Kapolres, jabatan Dansat Brimob Polda Lampung juga berganti. Kombes Pol Yustanto Mujiharso dimutasi menjadi Teknisi KBR Madya Tingkat II Korbrimob Polri.

Posisi tersebut kini dijabat Kombes Pol Sarly Sollu yang sebelumnya bertugas di Korbrimob Polri.

Rotasi turut menyasar jabatan Ka SPN Polda Lampung. Kombes Pol Edi Purnomo dimutasi menjadi Asesor SDM Kepolisian Madya Tingkat III SSDM Polri.

Jabatan Ka SPN selanjutnya diisi AKBP Benny Prasetya yang sebelumnya menjabat Wadirlantas Polda Lampung.

Dalam mutasi tersebut, AKBP Rio Cahyowidi yang sebelumnya menjabat Kabagdalpers Ro SDM Polda Lampung mendapat tugas baru sebagai Dirbinmas Polda Banten.

Posisi Kabagdalpers kini diisi AKBP Andik Purnomo Sigit yang sebelumnya menjabat Kabagbinkar Ro SDM Polda Lampung. Jabatan Kabagbinkar kemudian dipercayakan kepada AKBP Hendra Gunawan, mantan Kapolres Halmahera Selatan Polda Maluku Utara.

Di bidang pengawasan, Kombes Pol Erma Wijayanti Yusriana dimutasi ke Itwasda Polda DIY. Sebelumnya, dia menjabat Auditor Madya Tingkat III Itwasda Polda Lampung.

AKBP Jibrael Bata Awy yang sebelumnya merupakan Pamen Polda Lampung kini bertugas sebagai Auditor Madya Tingkat III Itwasda Polda Papua.

Sementara Kombes Pol Rachmat Tri Haryadi dimutasi ke Itwasda Polda Sumatera Selatan. Posisinya sebagai auditor di Itwasda Polda Lampung digantikan Kombes Pol Slamet Wahyudi yang sebelumnya menjabat Kabidhumas Polda Kalimantan Utara.

Mutasi lainnya yakni AKBP Sastra Budy yang mendapat tugas sebagai Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Jawa Barat. Sebelumnya, dia menjabat Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Lampung.

Adapun AKBP Andiyano yang sebelumnya menjabat Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Selatan kini dipercaya sebagai Wadansatbrimob Polda Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier anggota Polri.

"Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," kata Yuni.

Dia berharap seluruh personel yang mendapat jabatan baru segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. (Mdn) 

Hari Pertama Porprov X Lampung, Karate Lampung Utara Raih 4 Emas, 2 Perak dan 2 Perunggu


REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG – Kontingen cabang olahraga (Cabor) Karate Kabupaten Lampung Utara berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada hari pertama pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung 2026.

Dalam pertandingan yang berlangsung di GOR UIN Lampung, Sabtu (21/11/2026), para atlet karate Lampung Utara sukses mengoleksi 4 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu.

"Perolehan medali tersebut menjadi hasil positif bagi kontingen Lampung Utara dalam mengawali perjuangan pada ajang olahraga tingkat Provinsi Lampung tersebut," ujar Anggi Septriandi.

Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Lampung Utara, Anggi Septriandi, hadir langsung di lokasi pertandingan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada para atlet yang sedang berlaga.

Disela kegiatan tersebut Anggi menyampaikan. Ini menjadi bentuk perhatian dan dukungan organisasi terhadap perjuangan para karateka Lampung Utara dalam membawa nama daerah di ajang Porprov X Lampung.

"Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri para atlet untuk terus memberikan penampilan terbaik pada pertandingan berikutnya," kata Anggi.

Selain itu ungkapnya. Dengan raihan delapan medali pada hari pertama, kontingen karate Lampung Utara diharapkan mampu mempertahankan semangat bertanding dan menambah perolehan medali pada hari-hari selanjutnya.

"Prestasi ini sekaligus menjadi bukti perjuangan dan kerja keras para atlet serta tim dalam mempersiapkan diri menghadapi Porprov X Lampung 2026," pungkasnya. (*) 

21 November 2026

Gerakan 212 Adakan Rapat, Matangkan Aksi Demo Tuntut Janji Bupati Copot Kadis LH



REFORMASI-ID | Bekasi - Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari Aktivis, Praktisi Hukum dan Pegiat Sosial serta Tokoh Masyarakat adakan konsolidasi membentuk forum dengan nama Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia.

Forum ini terbentuk atas kesadaran para pihak yang menyatakan bahwa Aksi Demo Solidaritas Wartawan pada tanggal 15 Oktober dianggap 'gagal'. 

Seperti diketahui, tuntutan Aksi Demo saat itu meminta Plt Bupati, Asep Surya Atmaja melakukan tindakan tegas terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Syafri Donny Sirait yang dinilai oleh banyak elemen masyarakat, tidak miliki etika dan telah menyakiti perasaan Insan Pers. 

Beberapa hari setelah Asep menjadi Bupati Definitif, sempat dimintai ketegasan nya untuk segera mencopot Donny Sirait. 

"Saya akan mencopot OPD, Kepala Dinas dan pejabat lainnya yang tidak memiliki Etika," ucap Asep berjanji dalam rekaman Video VIRAL di ruang kerjanya.

Namun hingga sebulan berjalan, Donny Sirait tetap bertengger pada jabatannya. 

"Aksi Jilid 2 akan memecah kebuntuan di Aksi Jilid 1, kami menuntut janji dan ketegas Bupati dalam menyingkapi permasaalahan ini, Saya tegaskan dalam aksi nanti Uang dan Back Up tidak berlaku," kata Frits Saikat yang terpilih sebagai Koordinator Aksi Gerakan 212, usai rapat di Gedung Juang, Sabtu (21/11/2026) sore.

Senada dengan Frits, Ketua Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia, Herman P.S, S.Pd menyatakan kekecewaannya terhadap Bupati Asep. 

"Pejabat berstatus tersangka tidak pantas memimpin Dinas LH. Apabila kini tengah disoal karena merendahkan wartawan. Untuk apa dipertahankan? Apa yang ditakutkan Bupati?," ujar Herman yang juga menjabat Ketua Nasional Coruption Watch (NCW) Bekasi Raya.

Lanjut Herman, kami junjung praduga tak bersalah, tetapi jabatan publik menuntut etika dan kepastian. 

"Copot Kadis LH sekarang, atau kami Gerakan Lintas Elemen akan turun ke jalan 2 Desember 2026," tegasnya. 

Dari hasil rapat, notulen menyebut rapat tentang mematangkan 'Aksi Demo Tuntut Janji Bupati Copot Kadis LH'. Segala kesiapan buat Aksi dan pembagian tugas pun telah disepakati bersama. 

Tinggal menunggu hari 'H', pada Rabu tanggal 2 Desember 2026, Demo Aksi Jilid 2 berlangsung. Bersambung.. (Tim Redaksi)

Berantas Narkotika hingga Desa, Polres Muba Sita Tujuh Paket Diduga Sabu


REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polres Musi Banyuasin (Muba) melalui Unit Reskrim Polsek Tungkal Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika di Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam penindakan pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 19.30 WIB, petugas mengamankan seorang pria berinisial D (39) beserta tujuh paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,90 gram.

Pengungkapan tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan anggota Unit Reskrim Polsek Tungkal Jaya yang kemudian melakukan penggerebekan di pinggir jalan Desa Pangkalan Tungkal. Proses penggerebekan disaksikan oleh perangkat desa setempat.

Setelah mengamankan pria tersebut, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan satu plastik klip bening berisi lima paket serta satu plastik klip bening lainnya berisi dua paket yang diduga sabu. Petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp50.000 di saku celana yang dikenakan terduga pelaku.

Dalam pemeriksaan awal, pria tersebut mengakui kepemilikan barang yang ditemukan petugas. Selanjutnya, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Muba untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Selain tujuh paket yang diduga sabu dengan berat bruto 1,90 gram, penyidik turut mengamankan dua plastik klip bening, satu helai celana pendek, uang tunai Rp50.000, dan satu unit telepon seluler merek Infinix.

Penyidik selanjutnya menyiapkan pemeriksaan barang bukti dan tes urine melalui Laboratorium Forensik Cabang Palembang. Proses penyidikan juga akan mendalami perkara tersebut guna mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Atas perkara tersebut, terduga pelaku disangkakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Proses hukum terhadap terduga pelaku masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres Musi Banyuasin AKBP Adik Listiyono menegaskan bahwa jajarannya akan terus melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Muba.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Muba. Pengungkapan ini menunjukkan kerja sama yang baik antara jajaran kepolisian dan perangkat desa, dan kami akan terus mengembangkan perkara ini,” ujar Adik.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam membantu kepolisian mencegah peredaran narkotika.

“Kami akan menindak tegas setiap bentuk kejahatan narkotika, sekecil apa pun barang buktinya. Kami mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap indikasi peredaran narkoba di lingkungannya demi menjaga kamtibmas bersama,” ujar Nandang.

Selain itu tegas Nandang. Polda Sumsel mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. 

"Sinergi antara kepolisian, perangkat desa, dan masyarakat diharapkan terus terjalin untuk menjaga lingkungan tetap aman dari bahaya narkoba," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

#Polisi Bersama Masyarakat.

DMI Kayuringin Jaya Targetkan Seluruh Masjid Gelar Santunan Anak Yatim

 

Ketua BAZNAS Kota Bekasi Sudarsono, S.H., saat menghadiri kegiatan santunan 213 anak yatim di Masjid Al Hikmah, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Media Reformasi, BEKASI – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Ranting Kayuringin Jaya menargetkan seluruh masjid di wilayah Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dapat menggelar kegiatan santunan anak yatim sebagai gerakan kepedulian sosial berbasis masjid.

Target tersebut disampaikan Ketua DMI Ranting Kayuringin Jaya H. Arifin Harahap, S.H., saat menghadiri kegiatan santunan 213 anak yatim piatu yang diselenggarakan DKM Al Hikmah di Masjid Al Hikmah, Jalan Gabus IX, RT 05/RW 07, Perumnas 2, Sabtu (21/11/2026).

Arifin menjelaskan, kegiatan santunan anak yatim selama ini telah rutin dilaksanakan di wilayah Kayuringin Jaya. Namun, kegiatan di Masjid Al Hikmah menjadi pelaksanaan perdana yang diharapkan dapat menginspirasi masjid-masjid lainnya.

“Kegiatan santunan ini rutin di Kelurahan Kayuringin. Masjid Al Hikmah ini baru pertama kali. Target kami ingin secara keseluruhan masjid di Kelurahan Kayuringin dapat melaksanakan kegiatan santunan,” ujarnya.

Ia menilai keterlibatan pengurus masjid, kaum ibu, pengurus RT dan RW, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan kegiatan sosial tersebut.

Arifin pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan semangat gotong royong sehingga kegiatan santunan berlangsung dengan baik.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Camat Bekasi Selatan Karya Sukma Jaya, S.A.P., M.Si. Ia mengajak seluruh DKM dan DMI di wilayah Kayuringin Jaya untuk terus meningkatkan kepedulian dan kontribusi terhadap anak yatim.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kota Bekasi Sudarsono, S.H., turut menyampaikan program-program pelayanan sosial BAZNAS yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, advokasi, kemanusiaan, dan sosial.

Kegiatan santunan ini menjadi salah satu upaya memperkuat fungsi masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap masyarakat.***




Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Polda Lampung Siagakan K-9 Deteksi Narkoba



REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Polda Lampung memperketat pengawasan di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) gabungan untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan personel lintas instansi dengan kekuatan lebih besar dari kegiatan pengamanan biasa. Pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan yang melintas, pengemudi, penumpang, hingga barang bawaan untuk mengantisipasi penyelundupan narkotika melalui jalur penyeberangan Sumatera-Jawa.

Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum. sebelumnya menjelaskan langkah pengetatan tersebut saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama tokoh dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kapolda menyebut pengawasan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, dan Pelindo selaku pengelola pelabuhan. (jumat,21/11/2026)

"Saya melibatkan beberapa instansi, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, Pelindo pelabuhan. Kami sekarang bersama Mabes Polri melakukan pengetatan dengan melibatkan jumlah personel yang tidak seperti biasa. Dari Bea Cukai juga sudah mendatangkan K-9, anjing pelacak, untuk melacak narkotika," ujar Kapolda Lampung.

Di lapangan, petugas menghentikan kendaraan yang melintas untuk diperiksa satu per satu. Pemeriksaan meliputi identitas pengemudi dan penumpang, bagian kendaraan, serta barang bawaan yang dibawa selama perjalanan.

Petugas juga mengantisipasi berbagai modus penyembunyian narkotika di dalam kendaraan maupun barang bawaan. Dengan dukungan K-9 atau anjing pelacak dari Bea Cukai, pemeriksaan diharapkan dapat mendeteksi keberadaan narkotika yang mungkin tidak terlihat melalui pemeriksaan biasa.

Sementara itu Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan  menjelaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, termasuk mengidentifikasi pengguna, kurir, hingga pengedar yang memanfaatkan jalur penyeberangan.

"Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditsamapta, Ditpamobvit, Ditintelkam, Bid Propam, dan Ditresnarkoba Polda Lampung. Kegiatan ini juga melibatkan unsur TNI dari Pomad dan Pomal, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), KSKP, serta personel Polres Lampung Selatan" ujar Deddy.

Melalui KRYD gabungan ini, Polda Lampung bersama Mabes Polri dan instansi terkait berupaya mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta menjadikan Pelabuhan Bakauheni sebagai kawasan yang semakin ketat dalam pengawasan terhadap penyelundupan narkoba. (Mdn)

DPP LIRA Audiensi ke Wantimpres Bamsoet Bahas Persoalan Negara



REFORMASI-ID | Jakarta - Jabatan adalah amanah, bukan mahkota untuk merendahkan sesama. Etika adalah kehormatan, bukan sekadar slogan birokrasi. Pesan tersebut mengemuka dalam silaturahmi DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) bersama Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A., di Jakarta Selatan, pada Jum'at, 20 November 2026 siang. Pertemuan membahas persoalan kebangsaan, pemberantasan korupsi, ketahanan nasional, hingga pentingnya pembenahan moral dan etika penyelenggara negara.
 
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen menjadi kekuatan masyarakat sipil yang objektif, konstruktif, sekaligus kritis dalam mengawal pemerintahan.

"Kita selalu merekomendasikan ketika ada tokoh yang memiliki kinerja bagus. Namun, kita juga akan bersikap kritis jika terdapat pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu fokus Pemuda LIRA, termasuk pengawasan yang terus kita dorong hingga ke daerah. Menurutnya, kritik bukan permusuhan, melainkan bagian dari tanggung jawab menjaga pemerintahan tetap bersih dan berpihak kepada rakyat," ujar Habibie. 

Sorotan tajam disampaikan Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi alias Den Cupank, terkait kemerosotan etika sebagian oknum ASN. Ia menyinggung dugaan tindakan pengusiran, penghinaan, dan perendahan martabat wartawan oleh seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi saat menjalankan tugas jurnalistik pada awal Oktober 2026 lalu.

"Mohon izin, Kanda, saya ingin menyampaikan kegelisahan tentang praktik koruptif yang semakin mengkhawatirkan di sejumlah daerah. Jangan sampai korupsi menjadi budaya baru di negeri ini. Tidak kalah krusial, ada perilaku tidak terpuji seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi yang diduga mengusir, menghina, dan merendahkan wartawan. Ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers," cetusnya dalam pertemuan tersebut, Jum'at (20/11/2026).
 
Den Cupank menegaskan, perilaku pejabat harus tunduk pada hukum dan etika, bukan berlindung di balik kekuasaan. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi, sementara UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara memberikan pelayanan berkualitas dan tidak diskriminatif.

"Pejabat boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh kehilangan kesantunan. Wartawan bukan musuh birokrasi, kritik bukan ancaman, dan pertanyaan bukan penghinaan terhadap jabatan. Jika pejabat alergi terhadap kritik, sesungguhnya yang sedang diuji bukan kewibawaan pers, melainkan kedewasaan dalam memegang amanah," tegasnya.
 
Ia juga mengingatkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 4 mengenai nilai dasar BerAKHLAK, Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku, serta Pasal 24 mengenai kewajiban ASN. Menurut Den Cupank, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi harus tercermin dalam tindakan, bukan berhenti sebagai slogan.

"Kita membutuhkan birokrasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan bersih dalam bertindak. Ketika arogansi dibiarkan, penghinaan dianggap biasa, dan kritik diperlakukan sebagai permusuhan, kepercayaan publik perlahan akan runtuh. Sebab, kebudayaan bangsa bukan hanya tercermin dari seni dan tradisi, tetapi juga dari adab para pemegang kekuasaan," ungkapnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Den Cupank melalui komunikasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait.

"Saya akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Den Cupank. Perbaikan dalam hal etika, moral, dan adab ASN akan lebih kita cermati. Kita akan memberi sinyalemen kepada Mendagri, MenPANRB, dan stakeholder terkait lainnya. Namun, untuk keputusan dan sebagainya itu ranah Bupati, Sekda, dan BKPSDM setempat," tutur Bamsoet.

Ia turut menyoroti korupsi dan kolusi sebagai persoalan serius yang kerap tumbuh melalui celah sistem dan penyalahgunaan kewenangan, "Korupsi dan kolusi itu juga menjadi problem. Karena yang tadinya melaporkan atau menggugat, bisa saja kemudian justru mendamaikan. Semua ada celah. Saya juga mengingatkan pentingnya kreativitas dan kemandirian generasi muda dalam menghadapi dinamika ekonomi Jakarta dan wilayah penyangganya, termasuk Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor." Pungkas Bambang Soesatyo. 
 
Silaturahmi berlangsung hangat dan menjadi momentum memperkuat komunikasi kebangsaan. Bamsoet berpesan agar Pemuda LIRA menjaga marwah organisasi serta tidak menyalahgunakan kekuatan kelembagaan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Ia menutup pertemuan dengan pepatah Jawa: "Cepat boleh, tapi jangan mendahului. Lambat boleh, tapi jangan ketinggalan."

Bagi Pemuda LIRA, pesan tersebut menjadi pengingat untuk terus bergerak kritis, progresif, dan konstruktif. Sebab, negara tidak hanya membutuhkan pejabat yang berkuasa, tetapi juga pemimpin yang beradab; pers tidak membutuhkan belas kasihan kekuasaan, melainkan penghormatan terhadap kemerdekaannya; dan rakyat berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta bertanggung jawab.
(CP/red)

20 November 2026

Polda Sumsel Ungkap Kasus TPPO hingga Pengiriman PMI Nonprosedural ke Arab Saudi


REFORMASI-ID | PALEMBANG — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan mengungkap empat perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam pengungkapan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026) tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dan menangani empat korban perempuan dewasa.

Pengungkapan tersebut berdasarkan empat laporan polisi yang diterbitkan sejak 23 Oktober hingga 15 November 2026. Keempat tersangka masing-masing berinisial S yang diduga berperan sebagai mucikari, RH sebagai perekrut, W sebagai mucikari, dan E sebagai perekrut.

Perkara pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/4/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026, berkaitan dengan dugaan eksploitasi terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh suaminya. Dalam bahan perkara disebutkan, tindakan tersebut diduga berkaitan dengan kondisi pelaku yang terjerat judi daring.

Selanjutnya, penyidik menangani perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 dan LP/B/1933/XI/2026 tanggal 1 November 2026. Kedua perkara tersebut berkaitan dengan dugaan praktik mucikari dan eksploitasi terhadap perempuan.

Sementara itu, perkara keempat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/XI/2026 tanggal 15 November 2026 mengungkap dugaan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi. Praktik tersebut disebut telah berlangsung sejak 2016.

Dalam perkara ini, korban berinisial ISA dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar sebagai asisten rumah tangga. Namun, setibanya di negara tujuan, korban justru dipekerjakan sebagai petugas kebersihan perkantoran. Korban juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dan kendala bahasa selama berada di luar negeri.

Dalam proses penyidikan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara, antara lain telepon genggam, uang tunai, pakaian, serta kartu ATM milik pihak-pihak terkait.

Penyidik juga telah melakukan proses pemberkasan terhadap keempat perkara tersebut. Berdasarkan data penanganan perkara, tiga berkas telah memasuki tahap pelimpahan ke kejaksaan, baik Tahap I maupun Tahap II pada pertengahan November 2026. Sementara itu, satu berkas lainnya masih dipersiapkan untuk pelimpahan Tahap I.

Selain penegakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel juga melaksanakan langkah pencegahan melalui sekitar 100 kegiatan edukasi dan sosialisasi selama periode 15 Oktober hingga 19 November 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui kampanye Rise and Speak serta pemeriksaan dan pemantauan sejumlah titik yang dinilai rawan, antara lain Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Pelabuhan Tanjung Api-Api, terminal bus, sekolah, hingga lokasi penampungan calon pekerja migran.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti, S.E., M.M., menegaskan bahwa pengungkapan perkara dan kegiatan pencegahan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sumsel dalam mendukung Program Prioritas Kapolri, khususnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan pekerja migran dari berbagai bentuk eksploitasi.

“Pengungkapan empat kasus ini adalah komitmen kuat Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel dalam mendukung penuh Program Prioritas Kapolri untuk melindungi perempuan, anak, serta pekerja migran dari segala bentuk eksploitasi,” ujar Andes Purwanti.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui kepedulian dan keberanian melaporkan indikasi perdagangan orang di lingkungan sekitar. Informasi dari masyarakat dinilai penting untuk membantu kepolisian melakukan deteksi dini dan mencegah praktik perekrutan ilegal maupun eksploitasi manusia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengajak masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas prosedur dan legalitasnya, khususnya tawaran bekerja ke luar negeri.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi bersama Polri dengan mengenali modus penipuan lowongan kerja dan segera melapor apabila menemukan indikasi perdagangan orang di wilayah Sumatera Selatan,” kata Nandang.

Polda Sumsel mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan dan prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran bekerja, terutama ke luar negeri. Melalui penegakan hukum dan edukasi berkelanjutan, kepolisian berupaya memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman perdagangan orang dan eksploitasi. #Polisi Bersama Masyarakat. (Hms/Mdn)

Ajak Masyarakat Lindungi Penyu, Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua


REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian lingkungan dengan melepasliarkan 150 ekor anak Penyu atau Tukik serta menanam pohon di kawasan Pantai Minang Rua, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif dalam melindungi lingkungan dan habitat satwa laut.

Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani mengatakan, pelepasliaran tukik dan penanaman pohon diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menggugah seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melestarikan alam dan menjaga lingkungan hidup agar tetap hijau. Bukan hanya kepolisian, tetapi seluruh elemen masyarakat harus ikut menjaga pantai-pantai di Provinsi Lampung agar tetap bersih dan lestari," ujar Yustan.

Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan lingkungan pesisir yang terjaga tidak hanya penting bagi keberlangsungan ekosistem, tetapi juga dapat mendukung pengembangan pariwisata daerah. Pantai yang bersih, hijau, dan lestari diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Lampung.

Tak hanya itu Brigjen Pol Yustan mengatakan, Pantai Minang Rua dipilih sebagai lokasi pelepasliaran tukik karena kawasan ujung pantai tersebut diketahui menjadi salah satu lokasi alami penyu bertelur.

"Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat dan wisatawan tidak mengambil, mengganggu, ataupun merusak telur penyu apabila menemukannya di sekitar pantai," ungkapnya.

Dalam pada itu Kapolda Lampung berpesan. Telur-telur tersebut harus dijaga hingga menetas agar anak penyu dapat kembali dilepasliarkan ke habitat alaminya.

"Kami berharap apabila masyarakat menemukan telur penyu di pantai, jangan diganggu. Kita harus menjaganya sampai benar-benar menetas, kemudian tukik tersebut dikembalikan ke habitatnya untuk dilepas ke laut. Harapannya, penyu-penyu ini tidak sampai punah dan dapat kembali bertelur di kawasan ini," kata Yustan.

Selain itu orang nomor satu di Polda Lampung, juga mengingatkan bahwa kelestarian habitat merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup penyu. Kerusakan lingkungan pesisir dapat mengganggu proses penyu kembali ke pantai untuk bertelur.

"Saya mengajak masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kawasan wisata pantai. Menurutnya, menikmati keindahan alam harus diimbangi dengan kepedulian untuk merawat dan melestarikannya," pungkas Brigjen Pol Yustan. (Mdn) 

Pemuda LIRA Soroti Etika Pejabat dan Kemerdekaan Pers, Bamsoet Janji Tindak Lanjuti

  


REFORMASI-ID 🇲🇨| JAKARTA — Persoalan etika penyelenggara negara dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo di Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pemuda LIRA menyampaikan sejumlah persoalan kebangsaan, mulai dari pemberantasan korupsi, pengawasan terhadap aparatur pemerintah, hingga dugaan tindakan tidak patut seorang pejabat daerah terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah mengatakan, organisasinya berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan konstruktif. Menurut dia, pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik dengan memberikan apresiasi kepada pejabat yang berkinerja baik maupun menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara yang diduga melakukan penyimpangan.

"Kita selalu merekomendasikan ketika ada tokoh yang memiliki kinerja bagus. Namun, kita juga akan bersikap kritis jika terdapat pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya," ujar Habibie.

Ia mengatakan, pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap pemerintah pusat, tetapi juga diperluas hingga ke daerah. Kritik, menurut Habibie, merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat.


Dugaan pelecehan terhadap wartawan

Persoalan etika pejabat daerah menjadi perhatian khusus Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi, yang dikenal dengan nama Den Cupank. Ia menyinggung dugaan tindakan pengusiran, penghinaan, dan perendahan martabat wartawan oleh seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi ketika wartawan tersebut menjalankan tugas jurnalistik pada awal Oktober 2026.

Menurut Cahyadi, peristiwa tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan hubungan personal antara pejabat dan wartawan. Persoalan itu, kata dia, berkaitan dengan penghormatan terhadap kemerdekaan pers dan kewajiban pejabat publik memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Jangan sampai korupsi menjadi budaya baru di negeri ini. Tidak kalah krusial, ada perilaku tidak terpuji seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi yang diduga mengusir, menghina, dan merendahkan wartawan. Ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers," kata Cahyadi.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan pers telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) undang-undang tersebut menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif.

"Pejabat boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh kehilangan kesantunan. Wartawan bukan musuh birokrasi, kritik bukan ancaman, dan pertanyaan bukan penghinaan terhadap jabatan," ujarnya.

Cahyadi juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia menyoroti pentingnya penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, kode etik, dan kode perilaku dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Menurut dia, nilai akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi harus tercermin dalam perilaku aparatur, bukan sekadar menjadi jargon birokrasi.

"Kita membutuhkan birokrasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan bersih dalam bertindak. Ketika arogansi dibiarkan dan kritik diperlakukan sebagai permusuhan, kepercayaan publik perlahan akan runtuh," katanya.


Bamsoet akan berkomunikasi dengan kementerian

Menanggapi aspirasi tersebut, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan akan menindaklanjuti persoalan etika dan perilaku aparatur sipil negara melalui komunikasi dengan kementerian serta pemangku kepentingan terkait.

Ia menyebut akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pihak-pihak lain yang berkaitan.

"Saya akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Den Cupank. Perbaikan dalam hal etika, moral, dan adab ASN akan lebih kita cermati. Kita akan memberi sinyalemen kepada Mendagri, MenPANRB, dan stakeholder terkait lainnya," ujar Bamsoet.

Namun, ia menjelaskan bahwa keputusan terkait pembinaan maupun tindakan administratif terhadap aparatur di daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk keputusan dan sebagainya, itu ranah Bupati, Sekda, dan BKPSDM setempat," katanya.

Selain persoalan etika birokrasi, Bamsoet menyoroti praktik korupsi dan kolusi yang menurut dia dapat berkembang melalui berbagai celah dalam sistem pemerintahan maupun penyalahgunaan kewenangan.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kreativitas dan kemandirian generasi muda dalam menghadapi dinamika ekonomi, khususnya di Jakarta dan wilayah penyangganya seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.


Menjaga marwah organisasi

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana silaturahmi tersebut juga membahas peran organisasi kepemudaan dalam menjaga kehidupan demokrasi dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

Bamsoet berpesan agar Pemuda LIRA menjaga marwah organisasi dan tidak menggunakan kekuatan kelembagaan untuk kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.

Ia menutup pertemuan dengan menyampaikan pepatah Jawa, "Cepat boleh, tapi jangan mendahului. Lambat boleh, tapi jangan ketinggalan."

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi Pemuda LIRA untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan konstruktif.

Dalam negara demokratis, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari kehidupan publik. Penghormatan terhadap kemerdekaan pers, kepatuhan terhadap hukum, serta keteladanan etika pejabat menjadi unsur yang turut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

(*)

HUT Ke-81 Korps Brimob Polri, Kapolda Lampung: Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis


REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah Korps Brimob serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Singgamata,Plt. Kepala BNNP Lampung Maximillian Sahese, A.P., Kasatgas Densus 88 AT Kombes Pol Setialanri K. Setinggar, S.I.K., Danmen 1 Pasbrimob 1 Kombes Pol Kahirun Nasrudin, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Lampung beserta para pejabat utama Polda Lampung, serta para Kapolres jajaran Polda Lampung.

Hadir pula Ketua Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) AKBP (Purn) Winarno, para purnawirawan dan warakawuri Brimob, serta para perwira, bintara, tamtama, ASN Satbrimob Polda Lampung dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolda Lampung menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh personel Sat Brimob Polda Lampung atas dedikasi, keberanian, serta pengabdian yang telah diberikan selama ini.

Kapolda mengatakan, selama 81 tahun pengabdiannya dengan semboyan “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”, Korps Brimob Polri telah menunjukkan peran penting sebagai pasukan khusus kebanggaan Polri yang selalu siap menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, Brimob memiliki peran strategis dalam menghadapi ancaman dan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi, penanganan terorisme, konflik sosial, hingga memberikan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam.

Kapolda Lampung juga memberikan apresiasi kepada personel Sat Brimob Polda Lampung yang telah melaksanakan berbagai tugas, baik di wilayah hukum Polda Lampung maupun di luar daerah.

Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan tugas pelayanan pengamanan unjuk rasa melalui penugasan BKO Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui BKO Polda Sumatera Selatan, serta membantu pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung.

Ia menyadari bahwa tugas tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Personel harus meninggalkan keluarga, menghadapi risiko tinggi di lapangan, bahkan mempertaruhkan jiwa dan raga demi keselamatan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Dedikasi, keberanian, dan keikhlasan rekan-rekan semua adalah wujud nyata dari pengabdian sejati seorang Bhayangkara,” tegas Kapolda.

Mengusung tema “Brimob untuk Masyarakat”, Kapolda berharap Sat Brimob Polda Lampung senantiasa menjadi garda terdepan yang modern, profesional, dan berintegritas tinggi. Setiap pelaksanaan tugas harus mengedepankan ketepatan, kecepatan, serta pendekatan humanis dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kapolda juga menekankan empat arahan sebagai pedoman bagi seluruh personel Sat Brimob Polda Lampung. Pertama, menjaga kehormatan dan marwah Korps Brimob. Kedua, memedomani arahan Kapolri dengan menjauhi narkoba dan perjudian online serta melaksanakan tugas secara tegas, humanis, profesional, proporsional, dan bertanggung jawab.

Ketiga, memegang teguh nilai Satya Haprabu sebagai wujud kesetiaan kepada negara melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Keempat, menjadikan semboyan Korps Brimob sebagai pedoman pengabdian, yakni “Sekali Melangkah, Pantang Menyerah! Sekali Tampil, Harus Berhasil!”

"Saya berharap momentum peringatan HUT ke-81 ini semakin memperkuat semangat pengabdian seluruh personel Brimob untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkap Kapolda Lampung.

Menutup sambutannya, Kapolda mengajak seluruh personel Brimob untuk senantiasa menjaga semangat dan komitmen pengabdian dengan berpegang teguh pada semboyan “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan.” (mdn) 

19 November 2026

Cegah Banjir dan Penyakit Saat Pancaroba, Abdul Aziz Edukasi Warga Ajak Bersihkan Saluran Air


REFORMASI-ID | LAMPUNG — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Aziz, S.E., bersama jajaran Panji Bangsa dan warga melakukan aksi gotong royong membersihkan saluran air/siring di lingkungan permukiman, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga kelancaran aliran air sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi genangan maupun banjir lokal pada masa peralihan musim atau pancaroba.

Dalam kegiatan itu, Abdul Aziz bersama warga dan Panji Bangsa turun langsung membersihkan berbagai material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti sampah, sedimen, dan gulma yang menumpuk di saluran.

Menurut Abdul Aziz, kondisi saluran air yang tidak terawat dapat menghambat aliran air ketika curah hujan meningkat. Karena itu, kebersihan saluran perlu menjadi perhatian bersama, terutama menjelang periode pancaroba.

“Gotong royong membersihkan saluran air ini merupakan upaya preventif agar aliran air tetap lancar. Dengan menjaga saluran tetap bersih, kita berharap risiko genangan saat hujan dapat ditekan,” ujar Abdul Aziz.

Dorong Kesadaran Warga

Selain persoalan saluran air, Abdul Aziz mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan selama masa pancaroba.

Ia mengajak warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

"Saya mendorong agar edukasi mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan terus dilakukan hingga tingkat kelurahan dan lingkungan," ujarnya lagi. 

Ia menilai pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), memiliki peran penting dalam memberikan edukasi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Perlunya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Abdul Aziz mengatakan upaya menjaga lingkungan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepemudaan, dan masyarakat dinilai diperlukan untuk membangun kesadaran bersama.

Menurut dia, langkah sederhana seperti membersihkan saluran air secara rutin dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi berbasis masyarakat.

Ia juga mendorong pemantauan terhadap sejumlah titik yang berpotensi mengalami penyumbatan, terutama di kawasan permukiman yang memiliki saluran air dengan tingkat sedimentasi atau penumpukan sampah yang cukup tinggi.

“Kita ingin budaya gotong royong ini terus tumbuh. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya dilakukan ketika musim hujan atau saat terjadi bencana, tetapi harus menjadi kebiasaan bersama,” katanya.

Bangun Lingkungan Bersih dan Tangguh

Melalui kegiatan tersebut, Abdul Aziz bersama Panji Bangsa berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan semakin meningkat.

Ia menegaskan bahwa menjaga saluran air, mengelola sampah dengan baik, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan tangguh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Kegiatan gotong royong tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat agar tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan, tetapi turut mengambil peran melalui tindakan nyata di lingkungan masing-masing. (*)

Mission Service Learning di TPA Burangkeng, Cara Sekolah Dian Harapan Cikarang Edukasi Murid Peduli Lingkungan



REFORMASI-ID | Bekasi - Sekolah Dian Harapan Cikarang yang berlokasi di Jl. Palem Kuning, Taman Beverli, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, menggelar kegiatan Mission Service Learning di TPA Burangkeng. Kamis, 19 November 2026.

Kegiatan Mission Service Learning adalah kegiatan yang mengajarkan anak-anak belajar tentang sampah waste dan cara mengaplikasikannya.

Martina Sitorus selaku pembimbing murid Sekolah Dian Harapan Cikarang mengungkapkan bahwa kegiatan Mission Service Learning mengenalkan anak-anak tentang sampah waste dan cara mengaplikasikannya.

"Hari ini kami melakukan kegiatan Mission Service Learning yang dimana, Sekolah Dian Harapan Cikarang mengenalkan anak-anak tentang sampah waste dan cara mengaplikasikannya," ujar Martina.

"Tapi memang kita ada keterbatasan untuk memisahkan atau memilah sampah yang sudah menggunung, makanya kita memilih salah satu solusi untuk menjaga polusi itu tetap seimbang dengan menanam pohon," paparnya.

Oleh karena itu, action anak-anak yang dapat berguna untuk lingkungan dalam Mission Service Learning ini dengan menanam sekitar 35 pohon diarea TPA Burangkeng agar ada buffer zone.

"Dari sini anak-anak bisa memahami betapa pentingnya pengelolaan sampah untuk keberlangsungan lingkungan," tegasnya.

"Saya juga berharap pegawai TPA Burangkeng yang bertugas bisa memaksimalkan anggaran yang diberikan pemerintah supaya bisa dikelola dengan baik, serta para pegawai diberikan kesehatan karena kita semua tahu setiap hari mereka bersentuhan langsung dengan polusi yang ada di TPA Burangkeng," tambahnya.

Sementara, Samsuro Mandiansah, Kepala UPTD TPA Burangkeng berikan apresiasi atas kepedulian Sekolah Dian Harapan Cikarang terhadap pengelolaan lingkungan.

"Saya mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi apresiasi dengan kegiatan Mission Service Learning yang dilakukan oleh Sekolah Dian Harapan Cikarang," ucapnya.

"Dimana Sekolah Dian Harapan Cikarang sudah memberikan edukasi terhadap anak-anak tentang pengelolaan sampah dan solusinya," ungkapnya.

Bukan itu saja, pungkasnya, Sekolah Dian Harapan Cikarang melalui murid-muridnya sudah melakukan aksi nyata untuk lingkungan dengan menanam pohon diarea TPA Burangkeng.

(Red)

Tingkatkan Akurasi Data Wilayah, Korem 044/Gapo Sosialisasi RRWP Darat Statis


REFORMASI-ID | Palembang – Korem 044/Garuda Dempo mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Data Rencana Rinci Wilayah Pertahanan Darat Statis (RRWP Darat Statis) sebagai upaya memperkuat perencanaan pertahanan wilayah yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Kasiter Korem 044/Gapo Kolonel Arm Arif Budiman yang hadir mewakili Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, bersama para pejabat dan peserta terkait, Kamis (19/11/2026).

Mewakili Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud,. Kasiter Korem 044/Gapo Kolonel Arm Arif Budiman menyampaikan. Perencanaan wilayah pertahanan merupakan aspek penting dalam sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, penyusunan data RRWP Darat Statis harus dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan kondisi geografis, demografis, sumber daya alam, serta berbagai potensi wilayah yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara.

"Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik wilayah dan potensi sumber daya yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, perairan, perkebunan, pertambangan hingga kawasan strategis lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan perencanaan wilayah pertahanan yang komprehensif dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap program pembangunan daerah," ujarnya.

Menurutnya. Danrem juga menekankan kepada seluruh peserta agar melaksanakan sosialisasi dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan data secara teliti, akurat, objektif, dan faktual sesuai kondisi di lapangan.

"Serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait," jelasnya.

Selain itu tegasnya, jajaran komando kewilayahan diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses pengumpulan dan validasi data melalui pemanfaatan pengetahuan teritorial serta pemahaman terhadap kondisi nyata wilayah binaan. Aspek ketepatan administrasi dan pengamanan informasi juga harus menjadi perhatian sesuai ketentuan dan klasifikasi yang berlaku.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud kesamaan pemahaman serta tersedianya data wilayah pertahanan yang lengkap, valid, dan terintegrasi sebagai dasar dalam mendukung perencanaan pertahanan negara," pungkasnya. (Mdn) 

Menakar Kemungkinan Alas Purwo Jadi Rumah Kedua Badak Jawa

Misi Penyelamatan yang Tersisa sebelum Terlambat





Oleh: Mahar Prastowo*


Ada yang lebih mengkhawatirkan daripada melihat seekor badak Jawa berjalan sendirian di tengah hutan. Yakni membayangkan suatu hari hutan itu masih berdiri, pepohonannya tetap rindang, burung-burung masih berkicau, tetapi tidak ada lagi badak yang berjalan di bawah naungannya.

Itulah kecemasan yang membayangi konservasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Satwa yang pernah menjelajahi sebagian besar daratan Asia Tenggara itu kini menghadapi kenyataan pahit: populasinya di alam liar hanya bertahan di satu tempat, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Satu rumah. Satu populasi liar. Satu titik ketergantungan.

Di atas kertas, kondisi itu mungkin terlihat sebagai keberhasilan konservasi. Badak Jawa masih bertahan. Tetapi dari sudut pandang mitigasi risiko kepunahan, ketergantungan pada satu kawasan justru menyimpan persoalan besar.

Bagaimana jika bencana datang?

Pertanyaan itulah yang membuat nama Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, tiba-tiba masuk dalam percakapan tentang masa depan badak Jawa.

Gagasan membangun habitat kedua bagi badak Jawa kembali mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Alas Purwo dalam forum COP31 di Antalya, Turki, November 2026.

Alasannya cukup masuk akal. Ujung Kulon berada di kawasan yang memiliki risiko aktivitas geologi dan kebencanaan, termasuk potensi tsunami yang berkaitan dengan dinamika Gunung Anak Krakatau dan Selat Sunda.

Jika seluruh populasi badak terkonsentrasi di satu wilayah, satu bencana besar berpotensi menghapus seluruh populasi liar spesies tersebut.

Maka muncul gagasan memindahkan sebagian badak Jawa ke ujung timur Pulau Jawa.

Ke Alas Purwo.

Namun, apakah hutan di ujung timur Jawa itu benar-benar siap menerima tamu yang begitu istimewa?



Hutan yang Menyimpan Kemungkinan


Alas Purwo bukan hutan biasa.

Di kawasan seluas sekitar 44 ribu hektare itu, bentang alam memperlihatkan wajah yang beragam. Ada hutan tropis dataran rendah, hutan pantai, mangrove, savana, kawasan karst, gua, hingga pesisir yang berhadapan dengan Samudra Hindia.

Di Savana Sadengan, banteng Jawa masih dapat dijumpai. Merak hijau, rusa, berbagai jenis burung, dan satwa liar lainnya juga menjadi bagian dari kekayaan ekologis kawasan tersebut.

Di tempat lain, ombak Plengkung atau G-Land telah lama dikenal peselancar dunia. Sementara pantai-pantai dan kawasan hutan menyimpan daya tarik wisata alam yang tidak kecil.

Tetapi untuk urusan badak, keindahan bukan ukuran utama.

Badak tidak membutuhkan hutan yang fotogenik. Ia membutuhkan rumah yang benar-benar bisa menopang kehidupannya.

Ada perbedaan antara hutan yang terlihat hijau dan hutan yang secara ekologis mampu menghidupi badak.

Badak Jawa membutuhkan ketersediaan pakan alami yang sesuai, sumber air, tempat berkubang, ruang jelajah, serta kondisi lingkungan yang aman. Ketersediaan seluruh kebutuhan itu harus terjamin sepanjang tahun, bukan hanya ketika musim hujan atau saat vegetasi sedang tumbuh subur.

Alas Purwo memang memiliki sejumlah karakteristik yang menjanjikan. Namun, kesesuaian habitatnya untuk badak Jawa belum dapat dipastikan.

Di sinilah ilmu pengetahuan harus mengambil alih peran dari optimisme.



Banteng Jawa, Tetangga yang Harus Diperhitungkan


Ada satu persoalan ekologis yang tidak boleh dilewatkan: banteng Jawa.

Alas Purwo merupakan salah satu habitat penting banteng Jawa (Bos javanicus). Satwa ini juga membutuhkan vegetasi, air, dan ruang hidup.

Kehadiran badak Jawa di kawasan yang sama bukan sesuatu yang otomatis mustahil. Dua spesies besar itu memiliki pola makan dan pemanfaatan habitat yang tidak sepenuhnya sama.

Namun, apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk keduanya?

Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penelitian.

Para peneliti perlu mengidentifikasi jenis tumbuhan pakan badak Jawa, mengukur ketersediaannya, memetakan ruang jelajah banteng, serta menghitung potensi tumpang tindih penggunaan sumber daya.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang lebih dulu tinggal di sana. Hutan tidak mengenal konsep tamu kehormatan. Semua satwa hidup berdasarkan ketersediaan sumber daya dan keseimbangan ekosistem.

Memasukkan spesies baru tanpa menghitung daya dukung dapat menciptakan persoalan baru.

Jangan sampai niat menyelamatkan satu satwa justru menimbulkan tekanan terhadap satwa lain.



Memindahkan Badak Bukan Memindahkan Barang


Ada hal lain yang jauh lebih rumit: proses translokasi.

Memindahkan badak bukan seperti memindahkan ternak dari satu kandang ke kandang lain. Badak Jawa merupakan satwa liar yang sangat langka, memiliki kebutuhan biologis khusus, dan memerlukan penanganan dengan standar kesejahteraan satwa yang ketat.

Setiap individu memiliki kondisi kesehatan, usia, jenis kelamin, karakter, dan potensi reproduksi yang berbeda.

Aspek genetik juga penting. Populasi yang terlalu kecil berisiko menghadapi persoalan keragaman genetik dan perkawinan sekerabat.

Karena itu, pemilihan individu yang akan dipindahkan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan ketersediaan satwa.

Harus ada pemeriksaan kesehatan menyeluruh, kajian genetik, penilaian reproduksi, dan analisis risiko selama pengangkutan maupun setelah pelepasan.

Pengalaman translokasi sebelumnya juga memberikan pelajaran. Pada November 2025, badak Jawa bernama Musofa dipindahkan ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Ujung Kulon. Ia kemudian mati beberapa hari setelah pemindahan. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah persoalan kesehatan kronis dan infeksi parasit.

Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa bahkan pemindahan dalam satu kawasan konservasi pun bukan pekerjaan sederhana.

Apalagi jika harus memindahkan badak melintasi pulau, dengan perjalanan panjang dan perubahan lingkungan yang berbeda.

Keselamatan setiap individu harus menjadi pertimbangan utama.



Pemerintah Tidak Boleh Tergesa-gesa


Kementerian Kehutanan telah memberikan penegasan bahwa Alas Purwo belum ditetapkan sebagai habitat kedua badak Jawa.

Dalam siaran pers 16 November 2026, Kementerian Kehutanan menyatakan gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh.

Kajian itu mencakup kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan, serta kesiapan pengelolaan jangka panjang.

Aspek sosial dan keterlibatan masyarakat sekitar juga harus diperhitungkan.

Artinya, belum ada keputusan teknis mengenai lokasi pelepasan, jumlah badak, metode pemindahan, maupun waktu pelaksanaan.

Sikap tersebut patut diapresiasi.

Dalam konservasi, keputusan yang tergesa-gesa bisa berakibat permanen. Apalagi ketika yang dipertaruhkan adalah spesies dengan populasi liar yang sangat terbatas.

Namun, kehati-hatian tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan gagasan habitat kedua berhenti sebagai wacana.

Pemerintah perlu menerjemahkan gagasan itu menjadi agenda penelitian yang terukur, terbuka, dan melibatkan para ahli lintas disiplin.

Jika Alas Purwo tidak memenuhi syarat, harus ada lokasi alternatif yang juga diuji. Tujuannya bukan memaksakan satu nama tempat, melainkan menemukan rumah kedua yang benar-benar aman bagi badak Jawa.



Masyarakat Jangan Hanya Menjadi Penonton


Satu hal yang sering terlupakan dalam proyek konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.

Mereka bukan sekadar kelompok yang perlu diberi sosialisasi setelah keputusan dibuat.

Mereka adalah bagian dari ekosistem sosial yang akan menentukan keberhasilan perlindungan habitat.

Jika Alas Purwo kelak dipilih, masyarakat sekitar harus mendapatkan ruang keterlibatan yang nyata. Mulai dari pengawasan kawasan, pengembangan ekonomi berbasis konservasi, pendidikan lingkungan, hingga peluang kerja dalam kegiatan penelitian dan perlindungan satwa.

Konservasi tidak boleh menciptakan jarak antara hutan dan manusia.

Sebaliknya, masyarakat harus memiliki alasan yang kuat untuk ikut menjaga hutan.

Ketika masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari keberadaan kawasan konservasi, perlindungan alam memiliki fondasi sosial yang lebih kuat.

Alas Purwo juga tidak perlu mengejar jumlah wisatawan demi meningkatkan pendapatan. Jika kelak menjadi habitat badak, kepentingan konservasi harus ditempatkan di atas kepentingan komersial.

Tidak semua tempat harus menjadi objek wisata. Ada kawasan yang justru harus dijaga agar tetap sunyi.



Membangun Benteng Kedua


Gagasan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua badak Jawa sesungguhnya membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar pemindahan satwa.

Indonesia sedang dihadapkan pada kebutuhan membangun strategi penyelamatan spesies yang tidak bertumpu pada satu lokasi.

Dalam konservasi, keberadaan populasi kedua dapat menjadi penyangga apabila populasi utama menghadapi bencana, wabah penyakit, atau tekanan lingkungan yang serius.

Tetapi habitat kedua bukan sekadar tempat penampungan.

Ia harus mampu menopang populasi yang sehat, memiliki peluang berkembang biak, mempertahankan perilaku alaminya, dan bertahan dalam jangka panjang.

Ujung Kulon tetap harus diperkuat. Perlindungan habitat utama, pengawasan terhadap perburuan, pemantauan kesehatan, serta pengelolaan populasi harus terus berjalan.

Dua agenda itu tidak boleh dipertentangkan. Menjaga rumah lama dan menyiapkan rumah kedua merupakan bagian dari satu strategi penyelamatan.

Jika Alas Purwo memenuhi seluruh persyaratan ilmiah, kawasan ini berpotensi menjadi benteng kedua bagi badak Jawa.

Namun, jika hasil penelitian menyatakan tidak layak, keberanian pemerintah untuk tidak memaksakan rencana justru menjadi bentuk tanggung jawab konservasi.

Sebab, yang sedang kita selamatkan bukan proyek pemerintah, bukan nama sebuah taman nasional, dan bukan pula prestise sebuah program.

Yang sedang kita selamatkan adalah kehidupan.



Sebelum Badak Itu Hanya Tinggal Nama


Bayangkan suatu pagi di masa depan.

Di tengah hutan Alas Purwo, seekor badak Jawa berjalan perlahan. Ia berhenti di dekat kubangan, mencari tumbuhan muda, lalu menghilang di antara pepohonan.

Pemandangan itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi bagi Indonesia, kehadiran badak di sana akan menjadi penanda sebuah keberhasilan besar: bahwa manusia pernah menyadari ancaman kepunahan sebelum semuanya terlambat.

Kita tidak boleh menunggu sampai badak Jawa hanya menjadi gambar di buku pelajaran, foto di museum, atau nama dalam daftar spesies yang telah hilang.

Alas Purwo mungkin menjadi rumah keduanya. Mungkin juga bukan.

Tetapi gagasan itu sudah membuka pertanyaan penting: berapa lama lagi kita akan membiarkan masa depan badak Jawa bergantung pada satu kawasan?

Hutan bisa tumbuh kembali. Infrastruktur bisa dibangun. Destinasi wisata bisa diciptakan.

Tetapi spesies yang sudah punah tidak bisa dipanggil pulang.

Menyelamatkan badak Jawa bukan soal memindahkannya ke hutan lain. Ini soal memastikan bahwa generasi setelah kita masih memiliki kesempatan untuk melihatnya hidup di alam liar.



*Penulis adalah Anggota Dewan Redaksi MRI

Artikel ini telah terbit di SINI