Media Reformasi Indonesia (MRI)

12 Agustus 2026

Sukseskan Program 3 juta rumah, Pemkot Bandar Lampung Kembali Raih Penghargaan

     

REFORMASI-ID | Batam - Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan  Kali ini, Pemkot Bandar Lampung berhasil meraih Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch 2 Regional Sumatera, atas keberhasilan dalam kategori Program 3 Juta Rumah.

Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menghadirkan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Penghargaan diserahkan oleh Muhammad Qodari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia kepada Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Atas capain tersebut, Pemerintah kota bandar lampung mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah sebanyak 300 unit.

"Terimakasih kepada kementerian dalam negeri yang telah memberikan apresiasi kepada pemkot bandar lampung. Penghargaan ini menjadi motivasi kami, untuk terus bekerja untuk masyarakat," jelas Eva Dwiana rabu 12 agustus 2026.

Melalui berbagai program dan dukungan terhadap penyediaan rumah layak huni, Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian ini juga menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak dalam mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat.

Adapun untuk kategori program 3 juta rumah, pemda dinilai berdasarkan kemudahan regulasi, pemberian insentif BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta kolaborasi pembiayaan APBD dan APBN. (*) 

Danrem turut sambut kedatangan Kepala Staf Kepresidenan

     

REFORMASI-ID | Palembang – Danrem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M., mendampingi Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., menyambut kedatangan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., beserta rombongan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Rabu (12/8/2026).

Kedatangan KSP RI disambut unsur Forkopimda Sumatera Selatan, pejabat TNI-Polri, serta pimpinan instansi terkait di VIP Room Bandara SMB II. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi berbagai program prioritas nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Pangdam II/Sriwijaya dan Danrem 044/Gapo turut menyambut langsung sebagai wujud sinergi TNI dalam mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah di daerah. Setelah prosesi penyambutan, Kepala Staf Kepresidenan RI beserta rombongan melanjutkan rangkaian kegiatan sesuai agenda kunjungan kerja di Sumatera Selatan.

Kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan RI ke Sumatera Selatan merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah dalam melakukan koordinasi, monitoring, serta evaluasi berbagai program prioritas nasional yang sedang berjalan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. (Mdn) 

Kuasa Hukum: Lonceng Keadilan Telah Mati di PN Tanjungkarang, Praperadilan Dirut PT San Xiong Steel Ditolak Hakim

     

Ket/foto:Kuasa Hukum Dirut PT San Xiong Steel, Aristoteles M.J. Siahaan, S.H., M.H


REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG — Pihak kuasa hukum Direktur Utama PT San Xiong Steel Indonesia menyuarakan kekecewaan mendalam atas putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Selasa (11/8/2026). Tim penasihat hukum menilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan.

"Lonceng keadilan telah mati di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Dan hakim yang memutuskan, kami duga mendapat tekanan atau intervensi dari pihak luar melalui Ketua Pengadilan Negeri (KPN)," tegas Kuasa Hukum Dirut PT San Xiong Steel, Aristoteles M.J. Siahaan, S.H., M.H., usai persidangan.

Aristoteles menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pertimbangan hukum hakim. Pertama, terkait keabsahan pelapor yang dinilai bukan direktur sah, namun laporan polisinya tetap diterima dan dibenarkan.

"Kalau kita bukan direktur, mengaku-ngaku direktur saja sudah salah. Itu merupakan martabat palsu, tetapi dibolehkan dan dibenarkan," kritiknya.

Kedua, tim kuasa hukum menyayangkan sikap hakim yang enggan menguji kualitas alat bukti, terutama mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan. Padahal, keterangan ahli baik dari pihak Pemohon maupun Termohon telah menegaskan keharusan uji laboratorium forensik (labfor).

"Ahli Efendi Saragih dan Bambang Hartono menyatakan apabila pasalnya mengenai pemalsuan tanda tangan, wajib diuji secara labkrim atau forensik. Namun, hakim tidak berani masuk ke dalam dalil yang kami sampaikan," lanjut Aristoteles.

Tak hanya itu, pihak kuasa hukum juga mempertanyakan pernyataan hakim di akhir sidang yang meminta penyidik mempercepat pelimpahan berkas perkara dengan alasan usia kliennya yang sudah lanjut. Kondisi kesehatan dan usia lanjut kliennya ini seharusnya menjadi pertimbangan kemanusiaan, mengingat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan jauh sebelum sidang praperadilan justru belum ditindaklanjuti oleh penyidik.

"Kami sudah memasukkan surat permohonan penangguhan penahanan jauh sebelum praperadilan ini dimulai, tetapi sampai detik ini penyidik belum mengambil sikap," tambahnya.

Kritik tajam dari kuasa hukum tersebut menyusul keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Tanjung karang, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., yang menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pihak Dirut PT San Xiong Steel.

Dalam amarnya, hakim menyatakan penetapan tersangka serta seluruh rangkaian proses penyidikan dan penyitaan aset termasuk aset milik PT San Xiong Steel Indonesia dan aset pribadi adalah sah menurut hukum dan tidak memiliki cacat hukum secara mendasar (ab initio). Hakim menilai Termohon telah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.

Selain menyatakan penyidikan sah, hakim menolak petitum penghentian penyidikan (SP3) dan penghentian penuntutan (SKP2) karena dianggap sebagai akibat lanjutan dari penetapan tersangka yang sudah dinyatakan sah. Permohonan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) juga ditolak dengan alasan putusan praperadilan pada dasarnya bersifat final and binding (final dan mengikat) sejak dijatuhkan.

Menanggapi putusan yang dinilai tidak berpihak pada keadilan ini, tim kuasa hukum menegaskan akan mempertimbangkan langkah dan upaya hukum lanjutan demi membela hak-hak kliennya. (**) 

Lima Calon Advokat Resmi Ikuti Sumpah/ Janji Advokat di Pengadilan Tinggi Jakarta

     

REFORMASI-ID | JAKARTA — Sebanyak lima calon advokat dijadwalkan mengikuti proses pengambilan sumpah/janji advokat di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Kelima peserta tersebut yakni Winarso, S.H., Oloan Simangunsong, S.H., Iqbal Nur Aditya, S.H., Riyanti Kumala Dewi, S.H., dan Rina Septiani, S.H.I., MA.Hk.

Prosesi pengambilan sumpah/janji advokat tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi para calon advokat sebelum menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan berlangsung di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510. Alamat tersebut tercantum pada situs resmi Pengadilan Tinggi Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, pihak Pengadilan Tinggi Jakarta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nugroho Setiadji, S.H. Nama Nugroho Setiadji, S.H. juga tercantum dalam pemberitaan mengenai kegiatan Pengadilan Tinggi Jakarta sebelumnya dalam kapasitas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.

Lima Peserta Sumpah Advokat
Adapun lima peserta yang disebut mengikuti proses pengambilan sumpah/janji advokat tersebut adalah:
Winarso, S.H.
Oloan Simangunsong, S.H.
Iqbal Nur Aditya, S.H.
Riyanti Kumala Dewi, S.H.
Rina Septiani, S.H.I., MA.Hk.
Pengambilan sumpah/janji tersebut memiliki arti penting karena profesi advokat tidak hanya menuntut kemampuan dalam memahami dan menerapkan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi, independensi, integritas serta kepentingan keadilan.

Salah satu peserta, Rina Septiani, S.H.I., MA.Hk., diketahui memiliki latar belakang akademik di bidang hukum keluarga dan tercatat sebagai Kepala Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Salah satu advokat dari PERADI Raya yang telah menyelesaikan proses sumpah advokat menyampaikan bahwa pengambilan sumpah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum penting untuk meneguhkan tanggung jawab moral dan profesional seorang advokat.

“Setelah mengucapkan sumpah advokat, tanggung jawab kita semakin besar. Advokat tidak hanya dituntut memahami hukum, tetapi juga harus menjaga integritas, independensi, menjunjung tinggi kode etik profesi dan memberikan bantuan serta pembelaan hukum secara profesional kepada masyarakat.”

Menurutnya, seorang advokat harus mampu menjadi bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum maupun etika.

“Kami berharap para advokat yang baru diambil sumpah dapat menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik organisasi dan profesi advokat, serta selalu mengedepankan hukum, keadilan dan kepentingan pencari keadilan.”

Momentum Memulai Pengabdian Profesi
Pengambilan sumpah/janji advokat menjadi momentum bagi para peserta untuk memasuki tahapan baru dalam perjalanan profesional mereka sebagai advokat.

Dengan telah melalui proses tersebut, para advokat diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, independen dan berintegritas, sekaligus memahami bahwa profesi advokat merupakan bagian dari penegakan hukum dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat pencari keadilan. (**)

Perkuat Sistem Pengamanan Kilang, Tim Mabes Polri Lakukan Audit Dokumen di Pertamina Patra Niaga Balongan

     


REFORMASI-ID | Balongan - Tim Klarifikasi Mabes Polri melanjutkan agenda evaluasi keamanan di wilayah objek vital nasional (Obvitnas). Memasuki hari kedua, Tim Klarifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan pendalaman materi pengamanan di PT Pertamina Patra Niaga RU VI Balongan pada Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB ini dipusatkan di RR 2 Gedung Amanah RU Balongan. Agenda utama hari kedua berfokus pada wawancara intensif dan pemeriksaan dokumen komprehensif bersama pihak manajemen serta Tim Auditor Internal PT Pertamina Patra Niaga RU VI Balongan.

Ketua Tim Klarifikasi, Kombes Pol Ananta Giarinto, S.H., menjelaskan bahwa pemeriksaan hari ini menitikberatkan pada dua poin krusial, yaitu Elemen II mengenai Pola Pengamanan dan Elemen III terkait Konfigurasi Pengamanan.

"Kami melakukan bedah dokumen dan wawancara mendalam sejak pagi hingga sore hari. Fokusnya adalah memastikan kriteria pada Elemen II dan Elemen III terpenuhi, serta melakukan penambahan evidence (bukti pendukung) langsung ke dalam matriks penilaian scoring excel," ujar Kombes Pol Ananta Giarinto dalam keterangannya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Ditpamobvit Baharkam Polri, perwakilan kewilayahan dari Polda Jawa Barat yang dipimpin oleh Kasubdit Audit AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H., serta manajemen inti PT Pertamina Patra Niaga. Di antaranya hadir Senior Analyst III Security Physical PT PPN Dedi Sugiri, HSSE Sec PT PPN Jakarta Arum Nirbaya, Section Head Security Aswidi, SPV Legal & Facility Harry Septiandry, serta staf HSSE terkait.

Seluruh rangkaian kegiatan hari kedua ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan rencana kegiatan (rengiat) yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi berkala ini diharapkan mampu memperkuat sistem proteksi fisik dan prosedural di lingkungan RU VI Balongan sebagai salah satu pilar energi nasional.

Komitmen Jaga Ketahanan Energi Nasional, Baharkam Polri Gelar Wasdal I "SMP" di Kantor Pusat PLN Jakarta

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Korsabhara Baharkam Polri melalui Subdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit, secara resmi membuka kegiatan *Pengawasan dan Pengendalian I Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional* di PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta, pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Acara pembukaan dihadiri oleh jajaran Direksi PT. PLN (Persero) dan Tim Wasdal I Baharkam Polri. Turut hadir EVP HSSE Bapak Dispriansyah, VP Keamanan Ibu Detty Elviany, serta para Manager Keamanan Regional.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Wasdal I, *Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H.*, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Wasdal I merupakan langkah strategis Polri dalam memastikan implementasi Sistem Manajemen Pengamanan berjalan efektif di lingkungan Objek Vital Nasional.

“Obvitnas memiliki peran sangat krusial dalam menopang sendi kehidupan bangsa, termasuk kelistrikan yang dikelola PT. PLN. Wasdal SMP ini penting untuk memastikan seluruh aspek pengamanan, mulai dari kebijakan, SDM, sarana, hingga prosedur, berjalan sesuai standar dan mampu mengantisipasi berbagai potensi ancaman,” tegas Kombes Edy.

Sementara itu, *VP Keamanan Korporat PT. PLN (Persero) Ibu Detty Elviany* dalam sambutannya menyampaikan komitmen penuh PLN dalam mendukung penuh pelaksanaan Wasdal I ini. PLN menyadari bahwa menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional adalah bagian dari menjaga ketahanan energi dan keamanan negara.

“PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pengamanan di seluruh unit kerja. Kami berharap kegiatan Wasdal ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif demi terwujudnya sistem pengamanan yang lebih tangguh,” ujar Ibu Detty.

*Mengapa Wasdal SMP Penting bagi Obvitnas?*  
Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas adalah instrumen wajib untuk melindungi aset-aset vital negara dari ancaman gangguan keamanan, terorisme, sabotase, maupun bencana. Melalui Wasdal, Polri melakukan penilaian, pembinaan, dan pengendalian untuk memastikan 5 elemen SMP berjalan: Kebijakan, Perencanaan, Implementasi, Pemantauan, dan Monitoring serta evaluasi. 

Dengan terjaganya Obvitnas, maka terjaga pula pelayanan publik, stabilitas ekonomi, dan ketahanan nasional.

Kegiatan Wasdal I di PT. PLN (Persero) Kantor Pusat ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan agenda review dokumen, pengecekan lapangan, dan pemberian rekomendasi perbaikan.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan penandatanganan berita acara pembukaan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Tingkatkan Standar Keamanan, PT. Pertamina Patra Niaga RU VI Balongan Gandeng Baharkam Polri

     


REFORMASI-ID | Indramayu - Tim Klarifikasi Baharkam Polri resmi memulai rangkaian kegiatan verifikasi dan klarifikasi implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas) di PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) VI Balongan, Jawa Barat, pada Selasa (11/8/2026).

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung intensif ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Klarifikasi, Kombes Pol Ananta Giarinto, S.H., dengan didampingi oleh Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H., dan tim Auditor Tenaga Profesional lainnya.

Rangkaian hari pertama diawali dengan acara pembukaan resmi yang digelar di Ruang Rapat Puskodal Gedung Amanah RU VI Balongan. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, penyampaian HSSE Induction & Plan Visitor, serta sambutan hangat dari Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga RU VI Balongan, Yulianto Triwibowo, yang didampingi oleh GHOM RU Balongan, Eko Nurcahyono, beserta jajaran manajemen dan staf HSSE.

Dalam sambutannya, Executive GM RU VI Balongan memaparkan gambaran umum (Overview Company Profile) kilang Balongan sebagai salah satu tulang punggung energi nasional yang wajib dijaga ketat keamanannya. Sementara itu, Kombes Pol Ananta Giarinto selaku Ketua Tim memberikan paparan mengenai parameter krusial dalam penilaian SMP Obvitnas guna memastikan seluruh sistem pengamanan di area kilang berjalan optimal dan sesuai regulasi.

"Kilang Pertamina Balongan merupakan aset strategis nasional yang memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan energi negara. Melalui klarifikasi implementasi SMP ini, kami dari Baharkam Polri ingin memastikan bahwa sistem proteksi yang diterapkan di sini tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi benar-benar adaptif dan tangguh dalam menghadapi segala bentuk potensi gangguan keamanan di lapangan," ujar Ketua Tim Klarifikasi, Kombes Pol Ananta Giarinto, S.H.

Usai seremoni pembukaan dan foto bersama, Tim Baharkam Polri langsung bergerak melakukan observasi lapangan dan peninjauan fisik ke sejumlah titik perimeter krusial. Beberapa area vital yang diperiksa secara ketat antara lain Pos 3 area zona merah kilang, Area Kilang, Control Center Oil Movement, Area Command Center, Pos 1 Utama, hingga area Pos Jetty.

Memasuki sesi sore, tim beralih ke agenda interogatif berupa wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen SMP Elemen I yang berfokus pada Komitmen dan Kebijakan Manajemen terhadap aspek pengamanan perusahaan.

Berdasarkan hasil evaluasi hari pertama, proses wawancara dan pemeriksaan dokumen berjalan lancar. Tim penilai telah merumuskan sejumlah catatan strategis serta rekomendasi yang langsung dimasukkan ke dalam matriks penilaian skoring formal.

Secara keseluruhan, seluruh rangkaian kegiatan hari pertama yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB ini berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah diagendakan. Kegiatan klarifikasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem proteksi berlapis kilang Balongan dari berbagai potensi ancaman fisik maupun non-fisik.

Peresmian Ponpes dan SMP IT Muhammad Al-Fatih Berbarengan Walimatul Khitan Putra Pendiri

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Sebuah langkah besar untuk pendidikan Islam di Lampung Selatan resmi dimulai. Yayasan Al Fatih Citra Bangsa akan meresmikan Pondok Pesantren dan SMP IT Muhammad Al Fatih pada Minggu (16/8/2026) mendatang.

Peresmian ini menjadi kado istimewa di bulan kemerdekaan. Momennya dibuat semakin khusyuk karena bertepatan dengan Walimatul Khitan Muhammad Ammar Al Fatih, putra kedua dari pendiri yayasan Al-Fatih Citra Bangsa, Aipda Alex Budi Santoso dan Ny. Marissa Dwi Saputri, A.Md.Keb.

Acara sakral ini akan dipusatkan di halaman Ponpes Muhammad Al Fatih, Jl. Raya Suak, Gang Pelopor, Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Lembaga Pendidikan dengan Visi mencetak generasi Qur’ani, Berkarakter dan Berprestasi. Ponpes dan SMP IT Muhammad Al Fatih adalah lembaga pendidikan yang menargetkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat iman, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

"Kami ingin menghadirkan pendidikan yang utuh. Anak-anak tidak hanya pandai di kelas, tapi juga punya adab, hafalan Al-Qur’an, dan siap menghadapi tantangan zaman," ujar Ny. Marissa Dwi Saputri, A.Md.Keb, selaku Ketua Yayasan Al Fatih Citra Bangsa. Rabu (12/8/2026).

Yang membuat acara ini istimewa adalah digabungnya dua agenda mulia sekaligus. Selain peresmian lembaga, keluarga besar Yayasan Al Fatih Citra Bangsa juga menggelar Walimatul Khitan Muhammad Ammar Al Fatih.

Syukuran khitan ini menjadi simbol doa dan harapan orang tua agar putranya tumbuh menjadi anak sholeh, penghafal Qur’an, dan penerus perjuangan pendidikan Islam.

“Semoga dengan momentum ini, Ponpes - SMP IT Muhammad Al Fatih bisa langsung diselimuti keberkahan dan menjadi tempat menimba ilmu yang diridhoi Allah SWT,” tambah Ny. Marissa.

Berdiri di Desa Budidaya, Sidomulyo, Ponpes dan SMP IT Muhammad Al Fatih diharapkan menjadi pusat peradaban baru. Menjadi tempat lahirnya para santri penghafal Qur’an, ilmuwan, dan pemimpin masa depan dari "Beranda Sumatra".

Dengan semangat kemerdekaan ke-81 RI, Yayasan al-Fatih Citra Bangsa berharap lembaga ini bisa ikut mencerdaskan anak bangsa, menguatkan iman, dan turut serta dapat mengharumkan nama Lampung Selatan.

Warga Desa Budidaya dan sekitarnya pun diundang untuk dapat menghadiri, mendoakan, dan menyaksikan bersama lahirnya lembaga pendidikan Islam terpadu ini. (*)

Polda Sumsel Harumkan Sumatera Selatan di Awarding Day 2026, Kapolda: Ini Prestasi Rakyat, Bukan Sekadar Polri

     

REFORMASI-ID | JAKARTA — Polda Sumatera Selatan mengharumkan nama Bumi Sriwijaya di panggung nasional setelah meraih tiga penghargaan dalam Awarding Day 2026 Apresiasi Polri untuk Masyarakat, rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Gedung The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Tiga penghargaan tersebut masing-masing Juara 3 kategori Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polda Terbaik, Juara 2 kategori Satkamling Teladan, serta Juara 3 kategori Inovasi Ketahanan Pangan Tingkat Polres yang diraih Polres Ogan Komering Ulu Timur.

Capaian tersebut menjadi pengakuan tingkat nasional terhadap kerja nyata Polda Sumsel bersama jajaran, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya ketahanan pangan, pemenuhan gizi masyarakat, serta penguatan keamanan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Kegiatan Awarding Day 2026 yang dimulai pukul 19.30 WIB tersebut dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., Irwasum Polri, jajaran Pejabat Utama Mabes Polri, para Kapolda peraih penghargaan, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kapuspen TNI, Wakil Jaksa Agung, Ketua KPAI, serta tamu undangan lainnya.

Awarding Day 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap berbagai karya dan inovasi terbaik Polri sekaligus ruang untuk menampilkan kontribusi kepolisian dalam mendukung pembangunan nasional. Puluhan kategori diperlombakan, mulai dari karya kreatif, komunikasi publik, dan multimedia hingga kategori kelembagaan strategis seperti Satkamling Teladan, inovasi ketahanan pangan, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Bagi Polda Sumsel, tiga penghargaan yang diraih memiliki makna lebih dari sekadar capaian kompetisi. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa program yang dibangun dari tingkat daerah bersama masyarakat mampu memberikan dampak dan memperoleh apresiasi di tingkat nasional.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama dan tidak boleh dipandang sebagai prestasi institusi semata.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa program ketahanan pangan dan penguatan Siskamling yang kita jalankan bersama masyarakat memberikan dampak hingga tingkat nasional. Ini bukan prestasi Polri semata, tetapi prestasi seluruh elemen masyarakat yang telah bahu-membahu mendukung program pemerintah di Bumi Sriwijaya,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Menurut Kapolda, capaian tersebut harus menjadi energi baru bagi seluruh jajaran untuk mempertahankan konsistensi pengabdian sekaligus memperluas program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Prestasi ini jangan berhenti pada penghargaan. Jadikan sebagai motivasi untuk terus berbuat, berinovasi, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” lanjut Kapolda Sumsel.

Penghargaan Juara 3 Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polda Terbaik menjadi representasi keterlibatan Polda Sumsel dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat. Sementara Juara 2 Satkamling Teladan menunjukkan kuatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Adapun Juara 3 Inovasi Ketahanan Pangan Tingkat Polres yang diraih Polres Ogan Komering Ulu Timur memperlihatkan kontribusi satuan kewilayahan Polda Sumsel dalam mengembangkan program ketahanan pangan hingga tingkat daerah.

Ketiga capaian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pendekatan Polri Presisi tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian konvensional, tetapi juga melalui kolaborasi dengan masyarakat dalam menjawab persoalan sosial dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Kegiatan Awarding Day 2026 turut diisi dengan pemutaran video testimoni juri dan kepala satuan kerja, pembacaan para pemenang, sesi foto bersama, serta hiburan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar hingga selesai.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih jajaran Polda Sumsel sekaligus menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi tanggung jawab untuk mempertahankan kualitas pengabdian.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran bersama masyarakat. Penghargaan di tingkat nasional ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, pemenuhan gizi, dan keamanan lingkungan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut sejalan dengan semangat yang terus digelorakan Kapolda Sumsel kepada seluruh personel melalui tagline, “Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?”.

“Semangat tersebut mengingatkan seluruh personel bahwa ukuran keberhasilan pengabdian bukan hanya penghargaan, tetapi seberapa besar keberadaan Polri mampu memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Tiga penghargaan nasional dalam Awarding Day 2026 menjadi momentum bagi Polda Sumatera Selatan untuk terus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari ketahanan pangan, pemenuhan gizi hingga keamanan lingkungan, capaian tersebut menegaskan bahwa Presisi Polri dapat diwujudkan melalui kerja kolaboratif yang berdampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Prestasi Polda Sumsel di tingkat nasional tersebut sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan serta motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus memperluas inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menghadirkan pengabdian yang semakin nyata bagi bangsa. (Mdn) 

Gerak-gerik Mencurigakan Berujung Penangkapan, Polisi Bongkar Curanmor di Candipuro

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Gerak-gerik seorang pria yang mencurigakan di wilayah Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, berujung pada pengungkapan kasus pencurian sepeda motor. Polisi mengamankan S (21), warga Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur. Rabu, 12/08/2026.

Kapolsek Candipuro IPTU Ali Humaini, S.H., M.M., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., membenarkan penangkapan tersebut. S diamankan pada Sabtu, 8 Agustus 2026, setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai keberadaan seorang pria yang mencurigakan di sekitar Dusun Trimulyo, Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro.

"Benar, kami telah mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor di wilayah Desa Karya Mulya Sari di kawasan Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin." ujar Ali.

Saat pertama kali diamankan, pelaku belum mengakui telah melakukan tindak pidana. Untuk menghindari konsentrasi massa yang semakin banyak, petugas kemudian membawa pelaku ke Mapolsek Candipuro untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, pelaku akhirnya mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada Minggu, 28 Juni 2026 sekitar pukul 19.45 WIB di depan Musholla Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro.

"Sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 nomor polisi BE 2032 DBC milik korban saat itu diparkir di depan musholla diambil dengan cara menjebol kunci kontak. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp15 juta." kata Ali.

"Polisi menggeledah ke rumah S dan menemukan kunci letter T yang diduga digunakan saat beraksi serta lemari etalase yang dibeli dari uang hasil penjualan motor curian.dan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana lain, di antaranya enam pasang bekas dudukan pelat sepeda motor dan 13 pasang kaca spion sepeda motor." jelas Ali.

Selain itu, polisi mengamankan satu unit Honda Beat warna hitam kombinasi putih tahun 2025 nomor polisi BE 2072 NFE yang digunakan pelaku menuju lokasi kejadian, satu bilah pisau jenis badik berikut sarung kayu, serta satu set kunci kontak sepeda motor dalam kondisi rusak.

"Atas perbuatannya, Pelaku S  diproses dalam perkara dugaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

Polda Lampung Tangkap 41 Pelaku C3 dalam Sehari, Ada Buronan hingga Napi

     

REFORMASI-ID | Lampung - Polda Lampung bersama jajaran polres menangkap 41 pelaku kejahatan dalam pengungkapan 40 perkara pidana selama sehari. Mayoritas kasus yang diungkap berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Pengungkapan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polda Lampung pada Minggu (9/8/2026) hingga Senin (10/8/2026). Puluhan pelaku yang ditangkap terdiri dari berbagai kasus kejahatan, termasuk pelaku yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian polisi.

Kabidhumas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan Polda Lampung dan jajaran terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Lampung.

"Pengungkapan ini dilakukan oleh Polda Lampung dan Polres jajaran terhadap para pelaku tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Lampung," kata Yuni, Selasa (11/8/2026).

Dari 40 perkara yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan menjadi perkara yang paling banyak ditangani. Selain curat, polisi juga mengungkap sejumlah kasus curas dan curanmor yang terjadi di sejumlah daerah.

"Sebanyak 41 pelaku diamankan dalam rangkaian pengungkapan tersebut. Polisi juga mencatat 86 lokasi kejadian perkara yang berhasil diungkap," ujar Kombes Yuni.

Tak hanya menangkap pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti dari rangkaian pengungkapan kasus tersebut. Barang bukti itu berkaitan dengan berbagai perkara kejahatan yang ditangani Polda Lampung dan polres jajaran.

Yuni menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian yang meresahkan masyarakat.

"Polisi masih melakukan proses penyidikan terhadap para pelaku yang telah diamankan. Pengungkapan kasus juga terus dilakukan untuk mengejar pelaku kejahatan lainnya yang masih berkeliaran di wilayah Lampung," tutupnya. (Hms/Mdn) 

Wali Kota Bekasi Gandeng IROPIN Gelar Bakti Sosial Mata untuk Siswa SMPN 54

     


REFORMASI ID | Kota Bekasi -  Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN) aktif mengadakan berbagai kegiatan bakti sosial (baksos) penyuluhan kesehatan mata, pemeriksaan kesehatan mata dan penyaluran kacamata gratis.

Seperti halnya Kegiatan bakti sosial IROPIN yang disinergikan dengan menyambut peringatan hari Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di SMP Negeri 54 Kota Bekasi, Selasa (11/8/2026).

Dengan mengambil tema"Melihat Lebih Jelas, Berpikir Lebih Luas Menuju Bekasi Lebih Cerdas" 

Acra Bakti Sosial IROPIN  Kota Bekasi  dihadiri, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM Wali Kota Bekasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi  Chondro Wibowo, S.E., M.M., Camat Bekasi Barat Andi Kristanto Puryandaru, S.STP., M.M., Muhammad Wildan Nuky Fahmi, S.S.T., Lurah Jakasampurna, Dra. Setyastuti Kepala Sekolah SMP Negeri 54 Kota Bekasi beserta jajaran guru, Sari Manurung, MM Kepala Puskesmas Rawa Tembaga, Ketua RW 07 Yahya Yohatma, Komite M. Nasier dan para tokoh .

Tampak hadir Ketua IROPIN Cabang Kota Bekasi Daeng Karna A. Md. RO. Beserta para pengurus, dan Junaedi, A.Md. R.O. Ketua Gapopin Pengurus Cabang (Pengcab) Bekasi. 



Iya Julaeha A.Md. Kes., Ketua Panitia Bakti Sosial Iropin Cabang Kota Bekasi, menyampaikan bahwa Iropin sebagai wadah organisasi bagi refraksionis optisi yang merupakan salah satu nakes di bidang kesehatan mata.

"Kami aktif dalam dalam kegiatan sosial, selain pemberian kacamata gratis, juga memberikan mutu pelayanan kesehatan mata, khususnya di optical dan klinik mata, jadi kami lakukan pelayanan kesehatan mata," jelasnya. 

Menurut Iya Julaeha, Iropin memberikan penyuluhan dan membagikan kacamata gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. 

“Hari ini kami lakukan pemeriksaan mata kepada 821 siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nantinya Kacamata yang kita bagikan ini tentunya disesuaikan untuk penderita kelainan refraksi setelah kita  melakukan pemeriksaan dulu, biasanya perkiraan yang mengalami kelainan  refraksi itu 30 persen," ucap Iya Julaeha.



Kartono, A.Md.RO tenaga ahli Madya Refraksionis Optisien (Optometris) yang menjabat sebagai anggota Divisi Humas Iropin  Kota Bekasi, menjelaskan bahwa proses pemberian kacamata diawali dengan screening kesehatan mata pelajar, kemudian hasilnya dikirim ke laboratorium  untuk diproduksi lensa sesuai ukuran. “Setelah lensa selesai, dikirim kembali untuk dirakit menjadi kacamata yang dibagikan kepada pelajar,” terangnya.

Dijelaskan Kartono tentang refraksi mata dihadapan pelajar dan guru SMP Negeri 54 Kota Bekasi. Kelainan refraksi adalah gangguan pada mata untuk beradaptasi dengan objek dan cahaya. Akibatnya, penglihatan pun menjadi buram, baik dalam jarak dekat maupun jauh. 

"Kelainan refraksi merupakan gangguan penglihatan yang sangat umum terjadi dan tidak boleh diremehkan. Jika dibiarkan sampai parah, kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya kesulitan untuk melihat sehingga tidak bisa beraktivitas," kata Kartono.



Bakti sosial yang dilakukan IROPIN Cabang Kota Bekasi mendapat apresiasi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, yang  menuturkan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi tentang kesehatan dan perawatan mata serta siswa siswi mendapat kaca mata yang tepat sehingga dapat belajar lebih nyaman dan efektif 

"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan edukasi tentang kesehatan mata. Program ini sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang kesulitan melihat jelas di kelas. Dengan adanya bantuan kacamata, mereka bisa belajar lebih fokus. Tentunya kami sangat apresiasi kepada Iropin Cabang Kota Bekasi Pengda Jawa Barat di bawah pimpinan Daeng Karna. Semoga kegiatan ini berkelanjutan,” kata Tri Adhianto.

Tri Adhianto mengapresiasi kolaborasi bersama IROPIN yang secara langsung memberikan manfaat kepada para pelajar. Menurutnya, kesehatan mata tidak boleh dianggap sebagai persoalan sederhana karena kemampuan melihat dengan baik sangat berkaitan dengan aktivitas belajar anak di sekolah.

“Kita ingin memastikan anak-anak kita dapat belajar dengan nyaman dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ketika penglihatannya jelas, mereka akan lebih mudah menerima pelajaran, membaca, menulis, dan mengikuti berbagai aktivitas di sekolah,” ujar Tri.

Ia menambahkan, kegiatan sosial seperti ini menjadi contoh bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga melalui perhatian terhadap kebutuhan kesehatan peserta didik.

“Kolaborasi seperti ini harus terus kita dorong. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dengan keterlibatan organisasi profesi dan masyarakat, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih dekat dan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi,” katanya.


Ketua IROPIN Cabang Kota Bekasi, Daeng Karna A.Md.RO., menegaskan bahwa pembagian kacamata merupakan bagian dari pengabdian profesi sekaligus tanggung jawab sosial untuk mendukung dunia pendidikan.

“Masih banyak siswa yang kesulitan membaca buku atau melihat papan tulis. Melalui program ini, kami ingin meringankan beban orang tua sekaligus mendukung pendidikan di Kota Bekasi,” tutur Daeng.

Abah Daeng berharap masyarakat semakin mengenal peran optometris sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten dalam pemeriksaan kelainan refraksi mata. Ia juga menekankan pentingnya memilih optik berizin agar hasil pemeriksaan lebih akurat dan nyaman.

“Kami juga siap bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk melakukan skrining mata di sekolah maupun masyarakat, agar masalah serius bisa terdeteksi sejak dini,” jelasnya.



Dra. Setyastuti Kepala SMP Negeri 54 Kota Bekasi, menyampaikan apresiasi dan harapannya atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan mata anak-anak usia sekolah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya membantu secara langsung anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan. 

"Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi program ini. Kepada IROPIN yang Bapak Daeng pimpin  kami sangat berterima kasih. Harapan kami, melalui pemeriksaan kesehatan mata dan pembagian kacamata gratis ini, anak-anak yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam melihat tulisan di papan atau membaca buku kini bisa belajar dengan lebih nyaman dan maksimal," ujarnya.

Kepala Sekolah menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mata, khususnya bagi peserta didik. Dengan adanya bantuan kacamata gratis ini ia berharap siswa yang mengalami gangguan penglihatan bisa lebih fokus menerima pelajaran di sekolah.

"Aksi ini sangat membantu. Semoga program serupa dapat terus berlanjut, dan sukses selalu untuk Iropin,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, rasa syukur juga disampaikan para siswa penerima manfaat. Salah satunya, Maudi Airi Rizky, kelas 7.1

“Terima kasih atas pemeriksaan mata gratis dan bantuan kacamata gratis yang dilakukan IROPIN, Saya sangat bersyukur, semoga IROPIN dapat terus membantu lebih banyak orang,” ujarnya.

Program sosial ini mendapat sambutan hangat dari siswa, guru, dan orang tua. Selain membantu kesehatan mata, kegiatan tersebut menjadi bukti sinergi antara dunia pendidikan, profesi kesehatan, dan pemerintah dalam mewujudkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas.









11 Agustus 2026

Danbrigif 4 Mar/BS Perkuat Pembinaan Teritorial Maritim di Lima Kecamatan Pesisir Pesawaran

     

REFORMASI-ID | TNI AL, Korps Marinir, Brigif 4 Mar/BS (Lampung) -  Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr. Hanla., menggelar Sosialisasi Pembinaan Teritorial Maritim kepada para Kepala Desa di lima kecamatan pesisir Kabupaten Pesawaran, bertempat di Mako Brigif 4 Mar/BS, Piabung, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Selasa (11/8/2026). Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Pesawaran Bpk. Antonius Muhammad Ali.

Lima kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan meliputi Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh, Punduh Pidada dan Teluk Pandan. Kegiatan tersebut menjadi upaya Brigif 4 Mar/BS memperkuat silaturahmi dan sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat dalam mendukung pertahanan sekaligus pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Danbrigif 4 Mar/BS menegaskan, keberadaan Marinir tidak hanya berorientasi pada tugas pertahanan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberadaan Brigif 4 Marinir/BS di wilayah Pesawaran tidak hanya sebagai satuan pertahanan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

"Kami ingin membangun sinergi melalui berbagai program yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan Kabupaten Pesawaran,” ujarnya.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai program, antara lain pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, pengembangan budidaya melon berbasis green house, serta rencana TMMD Mandiri untuk membantu pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Sementara itu, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali mengapresiasi kegiatan tersebut dan menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat penting untuk mengoptimalkan potensi wilayah pesisir. 

“Pesawaran memiliki potensi pesisir dan laut yang luar biasa. Potensi tersebut harus kita maksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi seluruh pihak, termasuk Brigif 4 Marinir/BS,” ujarnya. (Mdn) 

HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Danbrigif 4 Marinir Siap Bersinergi dengan PWI

     

REFORMASI-ID | Pesawaran - Persiapan Provinsi Lampung menyambut Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 terus mendapat dukungan dari berbagai elemen. Salah satunya datang dari Brigade Infanteri 4 Marinir/BS (Brigif 4 Mar/BS) Lampung yang menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut.

Komandan Brigif 4 Marinir/BS Lampung, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr.Hanla, menyampaikan dukungan tersebut saat menerima audiensi jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung di Markas Brigif 4 Marinir/BS, Selasa (11/8/2026).

Rombongan PWI Lampung dipimpin langsung Ketua PWI Lampung H. Wirahadikusumah bersama jajaran pengurus. Mereka diterima Komandan Brigif 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Kanang menyambut positif rencana pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 di Provinsi Lampung. Ia bahkan membuka ruang kolaborasi untuk menyukseskan agenda kick off yang dijadwalkan berlangsung pada 29 November 2026.

Menurut Kanang, momentum kick off tersebut dapat dikemas secara menarik dengan melibatkan berbagai kegiatan yang mampu menggerakkan masyarakat sekaligus memperkenalkan Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Porwanas 2027.

Ia menyebut, waktu pelaksanaan kick off berdekatan dengan sejumlah agenda lainnya di Lampung, termasuk Jambore Nasional Komunitas Pajero. Sementara pada 15 November 2026, Korps Marinir juga akan memperingati hari ulang tahunnya.

"Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa kita sinkronisasi dan kolaborasikan. Insyaallah saya akan back up dalam kepanitiaan kick off HPN," ujar Kanang.

Kanang menegaskan, Brigif 4 Marinir/BS siap memberikan dukungan sesuai kapasitasnya agar rangkaian kegiatan berlangsung meriah, tertib, dan mampu menarik perhatian masyarakat.

Ia bahkan membuka peluang adanya berbagai kegiatan pendukung, termasuk hiburan dan kegiatan olahraga yang dapat menjadi bagian dari rangkaian kick off.

"Pada intinya saya akan support dan ikut meramaikan kegiatan ini. Saya berharap konsepnya nanti benar-benar dipersiapkan dengan baik sehingga pelaksanaannya bisa maksimal," katanya.

Bagi Kanang, dukungan terhadap insan pers bukan sesuatu yang asing. Sebelum bertugas sebagai Komandan Brigif 4 Marinir/BS, dirinya pernah berkecimpung di bidang hubungan masyarakat sehingga memahami eratnya hubungan antara institusi dengan media.

"Wartawan merupakan mitra. Kita saling terikat dan saling membutuhkan, bukan musuh," tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi PWI Lampung yang tengah mempersiapkan berbagai agenda menuju pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027.

Ketua PWI Lampung H. Wirahadikusumah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta keterbukaan Brigif 4 Marinir/BS untuk berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Menurut Wirahadikusumah, menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027 merupakan kehormatan sekaligus tantangan besar bagi Provinsi Lampung.

"Ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar. Karena itu, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen, baik pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat maupun organisasi lainnya," ujar Wirahadikusumah.

Ia mengatakan keberhasilan HPN dan Porwanas 2027 bukan semata-mata menjadi tanggung jawab PWI. Kesuksesan agenda tersebut juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkenalkan potensi Lampung sekaligus mengangkat nama dan citra daerah di tingkat nasional.

Menurutnya, kedatangan ribuan insan pers dari berbagai daerah nantinya dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kuliner, budaya, hingga berbagai destinasi unggulan yang dimiliki Lampung.

"Karena itu, PWI Lampung membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai institusi. Kami ingin seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, sukses, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah," pungkasnya.

Dengan dukungan berbagai elemen, termasuk Brigif 4 Marinir/BS, PWI Lampung berharap persiapan menuju kick off HPN dan Porwanas 2027 dapat semakin matang. Kolaborasi lintas institusi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat untuk menjadikan Lampung sebagai tuan rumah yang tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta dari berbagai penjuru Indonesia. (*)

Juara 1 Youth Movement Piala Kapolri, SMAN 1 Setu Jadi Inspirasi Pelajar Berprestasi

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah, SH, MH, menghadiri kegiatan Police Go To School di SMAN 1 Setu, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula SMAN 1 Setu tersebut menjadi momentum bagi jajaran Polsek Setu untuk memberikan apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah dengan meraih Juara 1 Youth Movement Piala Kapolri 2026.

Dalam kesempatan tersebut, AKP Usep Aramsyah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh siswa SMAN 1 Setu atas semangat, kerja keras, kekompakan, serta partisipasi mereka dalam mengikuti ajang Youth Movement.

“Prestasi ini merupakan hasil dari semangat, kerja keras dan kekompakan seluruh siswa. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan meraih prestasi positif lainnya,” pesan Kapolsek Setu.

Selain memberikan apresiasi, Kapolsek Setu juga mengajak para pelajar untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di momentum Bulan Kemerdekaan Agustus 2026.

Para siswa diimbau tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang dapat mengarah pada tindakan anarkis atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

AKP Usep juga mengajak generasi muda mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif serta menyalurkan semangat dan kreativitas melalui berbagai prestasi.

“Apabila menemukan ajakan atau informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, jangan ikut menyebarkan. Segera koordinasikan dengan pihak sekolah maupun kepolisian,” imbaunya.

Kegiatan Police Go To School tersebut turut dihadiri Wakasek SMAN 1 Setu H. Kusnedi, S.Pd., Kanit Binmas Polsek Setu Iptu Budi Setiawan, Bhabinkamtibmas Aipda Andri Purwanto, dewan guru serta para siswa baru SMAN 1 Setu.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif. 

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Setu berharap komunikasi antara kepolisian, pihak sekolah dan pelajar semakin erat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sekaligus mendorong lahirnya generasi berprestasi.

Kakorsabhara Baharkam Polri Pimpin Apel Serentak Se-Indonesia, 107 Ribu Hektare Lahan Terbakar Jadi Kesiapsiagaan Mutlak

     


REFORMASI-ID | Depok - Menghadapi ancaman nyata kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mulai mengepung berbagai wilayah Indonesia, Korps Sabhara Baharkam Polri mengambil langkah taktis dan respons cepat. Di bawah terik matahari yang membakar semangat, Korps Sabhara Polri menggelar Apel Gelar Pasukan Penanganan Karhutla Tahun Anggaran 2026 secara serentak di seluruh Polda jajaran se-Indonesia, pada Selasa (11/8/2026).

Berpusat di Lapangan Apel Mako Korps Sabhara Baharkam Polri, Depok, Jawa Barat, upacara krusial ini dipimpin langsung oleh Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Dr. M. Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. Apel ini menjadi bukti nyata kesiapsiagaan absolut dan komitmen tanpa batas Korps Bhayangkara dalam melindungi paru-paru bangsa dan ruang hidup masyarakat dari petaka asap, dengan Motto Siap, Solid dan Berhasil.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang Januari hingga Juni 2026, amukan api telah melahap lebih dari 107 ribu hektare lahan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan wilayah lainnya. Kondisi cuaca panas ekstrem, kekeringan, angin kencang, serta kelalaian manusia dalam membuka lahan dengan cara membakar menjadi pemicu utama melonjaknya titik api dalam beberapa pekan terakhir.

Merespons kedaruratan nasional ini, Irjen Pol M. Nazly Harahap menegaskan bahwa Polri tidak akan membiarkan bencana ini melumpuhkan aktivitas masyarakat.

"Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Ini adalah perang bersama melawan perusak lingkungan. Kita butuh sinergi yang kokoh antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dinas pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Deteksi dini harus tajam, dan respons harus secepat kilat di lapangan," tegas Irjen Nazly Harahap dalam arahannya di depan ratusan personel.

Dalam apel terpusat di Mako Korsabhara Depok, kekuatan penuh lintas instansi dikerahkan. Sebanyak 360 personel elite Polri berdiri bahu-membahu dalam satu barisan bersama 20 personel Basarnas, 20 petugas Damkar Kota Depok, dan 20 personel BPBD. Mereka menjadi representasi dari ribuan personel gabungan di seluruh penjuru negeri yang siap diterjunkan ke titik-titik api paling ekstrem.

Bukan sekadar seremonial, apel gelar pasukan serentak ini bertujuan menyatukan persepsi, menguji kesiapan operasional Alutsista modern, dan memompa semangat pengabdian tertinggi. Seluruh personel yang terlibat telah membulatkan tekad untuk memberikan perlindungan total kepada masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman Karhutla.

Melalui momentum ini, Polri juga mengetuk kesadaran seluruh elemen masyarakat dan korporasi untuk menghentikan praktik membuka lahan dengan cara membakar. Korps Sabhara Baharkam Polri bersama seluruh instansi terkait kini telah merapatkan barisan, bersiaga penuh di garda terdepan untuk menghalau bencana.

Korsabhara Baharkam Polri Bedah Aturan Hukum dan Tahapan Risk Assessment Pengamanan Sepak Bola

     


REFORMASI | Tangerang - Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri mengambil langkah strategis dalam mengawal kesiapan kompetisi sepak bola Championship 2026/2027. Melalui Subdit Audit Sispamobvitnas, Polri memberikan pembekalan mendalam mengenai Risk Assessment (penilaian risiko) pengamanan pertandingan dalam agenda Club Match Organizing Committee Workshop yang digelar di Vega Hotel Gading Serpong, Tangerang, Selasa (11/8/2026).

Hadir sebagai narasumber utama, Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol. Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H., membedah regulasi dan teknis pengamanan dalam dua sesi komprehensif. Sesi pertama ditujukan khusus bagi para Security Officer, sementara sesi kedua menyasar para Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Kompetisi Sepak Bola Indonesia.

Dalam pemaparannya, Kombes Pol. Hamam Wahyudi menekankan bahwa penilaian risiko pengamanan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif antara jajaran Pamobvit Polri dan pihak pengelola atau panitia pelaksana.

"Penilaian risiko yang matang wajib mempertimbangkan kondisi sosial di lapangan, karakter sosiologis para suporter, pemetaan potensi gangguan, hingga kalkulasi mendalam terkait kemungkinan dan dampak risiko yang dapat terjadi selama pertandingan berlangsung," ujar Kombes Pol. Hamam Wahyudi di Tangerang.

Workshop ini juga menjadi wadah penguatan regulasi di mana para peserta dibekali pemahaman ketat mengenai ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan event olahraga nasional maupun internasional. Materi yang diulas mencakup implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022, serta sinkronisasi dengan aturan statuta FIFA dan PSSI.

Selain aspek hukum, para Ketua Panpel dan Security Officer juga diberikan pemahaman berbasis koridor operasional pra-pertandingan. Tahapan krusial pra-event dijabarkan secara runut, mulai dari mekanisme surat pemberitahuan, pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengamanan (Rakor Pam), proses Risk Assessment (RA), prosedur perizinan, pengajuan bantuan pengamanan, hingga penilaian akhir kesiapan pengamanan di stadion.

Kegiatan workshop ini turut dihadiri oleh Ipda Taruli Napitupulu, S.H., beserta seluruh perwakilan Panpel dan Security Officer klub sepak bola Indonesia. Melalui pembekalan intensif ini, Baharkam Polri berharap kompetisi Championship musim 2026/2027 dapat bergulir dengan standar keamanan yang tinggi, aman, tertib, dan humanis serta kenyamanan maksimal bagi para pencinta sepak bola tanah air.

PWI Bekasi Raya Gelar Dialog Interaktif, Bedah Sinergi Pengawasan Orang Asing di Bekasi

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali membuka ruang dialog publik dengan mengangkat isu strategis terkait pelayanan dan pengawasan orang asing di wilayah Bekasi.

Melalui Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya yang digelar Selasa, 11 Agustus 2026, di Ruang Aula PWI Bekasi Raya, forum tersebut mengusung tema “Harmonisasi Pelayanan dan Pengawasan Orang Asing: Peran Imigrasi, Pengawas Tenaga Kerja, dan Disdukcapil.”

Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., dalam pembukaan acara menegaskan bahwa isu keberadaan orang asing perlu dibahas secara objektif, komprehensif, dan tidak hanya dilihat dari satu sisi.

Menurutnya, perkembangan investasi, dunia usaha, industri, serta mobilitas masyarakat membuat keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah Bekasi menjadi bagian dari dinamika pembangunan yang harus dikelola secara baik.

“Kita tidak ingin melihat persoalan orang asing hanya dari satu perspektif. Ada aspek pelayanan, ada aspek pengawasan, ada ketenagakerjaan, keimigrasian, dan administrasi kependudukan. Karena itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar semuanya berjalan dalam koridor aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ade dalam pembukaan dialog.

Ade mengatakan, PWI sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang diskusi yang dapat mempertemukan pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan insan pers.

“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga dapat menjadi jembatan dialog. Kami ingin forum ini menghasilkan pemahaman yang lebih utuh sekaligus mendorong kolaborasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan,” katanya.

Tiga Perspektif dalam Satu Forum
Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kewenangan dan perspektif berbeda namun saling berkaitan.

Helmy H Halim, SE, SH, Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya, membahas persoalan legalitas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban alih teknologi, serta perlindungan tenaga kerja lokal.

Sementara Anggi Wicaksono, A.Md.Im., S.H., M.A.P., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, mengupas prosedur izin tinggal KITAS/KITAP, pemantauan keberadaan WNA, hingga pengawasan dan penindakan keimigrasian melalui TIMPORA.

Dari perspektif pemerintah daerah, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, AP., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Fredi, memberikan penjelasan mengenai administrasi kependudukan WNA serta pentingnya integrasi data kependudukan daerah.

Kehadiran tiga perspektif tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana keberadaan orang asing dikelola, mulai dari legalitas bekerja, izin tinggal, pendataan, hingga pengawasan di lapangan.


*Pelayanan Harus Berjalan, Pengawasan Tetap Diperkuat*

PWI Bekasi Raya menilai harmonisasi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem pelayanan dan pengawasan orang asing yang efektif.

Keberadaan WNA maupun TKA di Bekasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan investasi, industri, perdagangan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Namun, pada saat yang sama, pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan seluruh aktivitas tersebut berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pelayanan dan pengawasan harus berjalan beriringan.
Pelayanan kepada dunia usaha dan WNA harus dilakukan secara transparan dan profesional. Sementara pengawasan harus memastikan aspek legalitas, kepatuhan, perlindungan tenaga kerja lokal, administrasi kependudukan, serta izin tinggal benar-benar terpenuhi.

Dalam konteks tersebut, integrasi data dan koordinasi lintas instansi menjadi hal penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Terlebih Bekasi merupakan salah satu kawasan strategis dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.

PWI Dorong Diskusi Berujung Kolaborasi
Melalui dialog interaktif ini, PWI Bekasi Raya tidak ingin isu orang asing hanya menjadi konsumsi pemberitaan ketika muncul persoalan.
Sebaliknya, forum ini diharapkan menjadi ruang untuk membangun pemahaman, edukasi, transparansi, sekaligus kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Ade Muksin menambahkan, PWI Bekasi Raya akan terus mendorong kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik.

“Harapan kami, dialog ini tidak berhenti sebagai forum diskusi. Ada pemahaman yang bisa dibawa pulang, ada koordinasi yang semakin kuat, dan kalau memungkinkan ada rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi peningkatan pelayanan serta pengawasan di wilayah Bekasi,” tegasnya.

Dengan demikian, Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun Bekasi yang terbuka terhadap investasi dan mobilitas global, namun tetap kuat dalam penegakan aturan, perlindungan tenaga kerja, tertib administrasi, dan pengawasan orang asing.

PWI Bekasi Raya terus mengambil peran sebagai ruang bertemunya informasi, gagasan, dan kepentingan publik—karena pers bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga ikut membuka jalan bagi terciptanya solusi.()

Bukan Sekadar Jaga Kamtibmas, Sumur Bor Kapolda Sumsel Jadi Sumber Air bagi 250 KK di Palembang

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga dengan merespons kebutuhan dasar warga.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan sumur bor atas inisiatif Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., yang berada di lingkungan Masjid Baiturakhim, RT 42 Soak Permai, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang.

Fasilitas tersebut kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau. Diperkirakan sekitar 250 kepala keluarga di wilayah tersebut terdampak keterbatasan pasokan air, sehingga keberadaan sumur bor menjadi solusi yang sangat berarti bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kapolsek Sukarame Kompol Alex Andriyan mengatakan, pembangunan sumur bor tersebut merupakan bentuk kepedulian Kapolda Sumsel terhadap kondisi masyarakat sekaligus tindak lanjut untuk membantu warga menghadapi keterbatasan air pada musim kemarau.

“Sumur bor ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kurang lebih 250 kepala keluarga di sekitar sini mengalami kesulitan air pada musim kemarau. Dengan adanya sumur bor ini, kebutuhan air warga dapat terbantu untuk keperluan sehari-hari,” ujar Kompol Alex Andriyan.

Manfaat fasilitas tersebut terlihat dari antusiasme warga yang datang membawa jeriken maupun berbagai wadah untuk mengambil air dari sumur bor yang berada di lingkungan Masjid Baiturakhim. Air yang tersedia kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Menurut Kapolsek Sukarame, keberadaan sumur bor tersebut menunjukkan bahwa fasilitas air memang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di kawasan Soak Permai dan sekitarnya. Selain dapat dimanfaatkan oleh jamaah masjid, sumber air tersebut juga terbuka untuk membantu warga yang membutuhkan, khususnya ketika ketersediaan air mulai terbatas akibat musim kemarau.

Kehadiran fasilitas tersebut pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Sumsel dan jajaran kepolisian karena telah menghadirkan sarana yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, terutama di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan keterbatasan sumber air.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan, pembangunan sumur bor tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Sumsel untuk terus menghadirkan Polri yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Bapak Kapolda Sumsel terus mendorong jajaran agar kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui langkah nyata yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Sumur bor ini diharapkan dapat membantu warga memperoleh akses air untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya pada musim kemarau,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H.

Ia menambahkan, semangat kepedulian tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan Polri dengan masyarakat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung.

“Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas ini agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat terus dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” tambahnya.

Kehadiran sumur bor di Sukajaya menjadi gambaran bahwa pelayanan Polri kepada masyarakat memiliki dimensi yang luas. Di tengah tantangan musim kemarau dan keterbatasan air yang dialami ratusan keluarga, Polda Sumsel berupaya hadir dengan solusi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat semangat Polri untuk terus membangun hubungan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui kepedulian, pelayanan, dan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. (Mdn) 

Danrem 044/Gapo Panen Hasil Urban Farming Gapo Farm, Wujud Nyata Ketahanan Pangan Berkelanjutan

     

REFORMASI-ID | Palembang — Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M., didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 044 PD II/Sriwijaya Ibu Vera Khabib Mahfud, bersama para Pejabat Utama (PJU) Korem 044/Gapo melaksanakan kegiatan panen hasil urban farming di kawasan Gapo Farm, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan panen ini merupakan wujud dukungan Korem 044/Gapo terhadap program ketahanan pangan, dengan memanfaatkan lahan yang ada di lingkungan Makorem 044/Gapo.

Pada panen kali ini, berhasil dipanen sayur caisim dan pakcoy sebanyak 20 kilogram serta 30 kilogram kangkung yang dipasarkan di Diamond Social Market. 

Selain sektor pertanian, Gapo Farm juga mengembangkan peternakan ayam petelur dengan produksi rata-rata 20 butir telur per hari serta budidaya ayam kampung untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber pangan yang beragam dan bernilai ekonomis.

Sementara itu, sektor perikanan di Gapo Farm turut menunjukkan perkembangan yang positif melalui budidaya ikan gurami dan ikan nila yang menjadi salah satu komoditas unggulan dalam mendukung ketahanan pangan terpadu.

Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan bahwa keberadaan Gapo Farm merupakan langkah konkret Korem 044/Gapo dalam mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk menghasilkan manfaat nyata bagi satuan maupun masyarakat.

"Program urban farming ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan inspirasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan secara produktif. Dengan pengelolaan yang baik, lahan terbatas pun dapat menghasilkan nilai ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Danrem berharap pengembangan Gapo Farm dapat terus ditingkatkan dengan mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga menjadi contoh pertanian perkotaan yang modern, mandiri, dan berkelanjutan.

"Gapo Farm diharapkan mampu menjadi model urban farming yang tidak hanya menghasilkan produk pangan berkualitas, tetapi juga mendukung program strategis pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Mdn) 

Pastikan Kesiapan Opersional, Kombes Hamam Kasubdit Audit Ditpamobvit Polri Cek Kendaraan Dinas dan Almatsus

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan pengecekan rutin terhadap kendaraan dinas dan alat material khusus (almatsus). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Subdirektorat Audit Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Kombes Pol Hamam Wahyudi, S.IK, pada Selasa, 11 Agustus 2026 pagi.

Pemeriksaan yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset kelengkapan dinas dalam kondisi prima. Hal ini krusial guna mendukung kelancaran tugas-tugas pengamanan objek vital nasional di lapangan.

Kombes Hamam Selaku Kasubdit Audit Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri,  menyampaikan bahwa pemeliharaan aset negara merupakan prioritas utama demi mendukung mobilitas personel.

"Pengecekan ini kami lakukan secara berkala atas petunjuk dan arahan Dirpamobvit. Kami harus memastikan bahwa seluruh sarana prasarana, khususnya kendaraan dinas dan almatsus, selalu dalam performa terbaik dan siap pakai tanpa ada kendala teknis saat bertugas," ujarnya setelah kegiatan.

Dari hasil pengecekan berkala tersebut, sebanyak 4 unit kendaraan almatsus diperiksa secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh unit kendaraan berada dalam kondisi yang sangat baik, terawat, dan bersih, serta siap diturunkan kapan pun dibutuhkan dalam tugas operasional.

"Alhamdulillah, dari 4 unit kendaraan almatsus yang kami periksa hari ini, semuanya dalam kondisi yang sangat baik dan bersih. Personel di lapangan merawatnya dengan sangat bertanggung jawab," tambahnya.

Kegiatan pengecekan ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Seluruh rangkaian dokumentasi pemeriksaan juga telah diarsipkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja kesatuan kepada pimpinan.

Polri: Sertifikat Prestasi Nasional Hingga Internasional Tetap Ikuti Tahapan Seleksi Rekrutmen Polri

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Polri menyampaikan proses penerimaan anggota Polri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepemilikan sertifikat atau piagam prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk Sertifikat Pramuka Garuda, dapat menjadi dokumen pendukung dalam proses seleksi, namun tidak serta-merta membuat pemiliknya diterima sebagai anggota Polri tanpa mengikuti tahapan seleksi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, proses rekrutmen anggota Polri dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Polri.

“Rekrutmen Polri dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Polri,” kata Isir di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Isir menjelaskan, dalam proses penerimaan anggota Polri, peserta tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditetapkan. Kepemilikan sertifikat atau piagam prestasi tidak menggantikan tahapan seleksi tersebut.

“Prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, baik nasional maupun internasional, termasuk Sertifikat Pramuka Garuda, merupakan dokumen prestasi pendukung yang dapat dilampirkan oleh peserta. Namun, kepemilikan dokumen tersebut tidak serta-merta membuat peserta diterima tanpa mengikuti proses seleksi,” ujarnya.

Menurutnya, setiap peserta tetap diproses berdasarkan ketentuan penerimaan anggota Polri yang berlaku. Seluruh persyaratan dan tahapan seleksi harus dipenuhi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Jadi, siapa pun pesertanya, tetap harus mengikuti ketentuan dan tahapan seleksi yang berlaku. Sertifikat atau piagam prestasi merupakan bagian dari dokumen pendukung dan tidak menjadi pengganti proses seleksi,” tutur Isir.

Polri, lanjutnya, berkomitmen menjaga proses penerimaan anggota Polri agar berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, serta berdasarkan kemampuan dan kompetensi peserta sesuai ketentuan. Prinsip tersebut sejalan dengan filosofi BETAH yang menjadi prinsip dalam proses rekrutmen Polri, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.

Penerapan prinsip transparansi juga diwujudkan melalui pelibatan pihak eksternal dalam mengawasi proses dan tahapan seleksi. Dalam pelaksanaannya, Polri bersama Kompolnas menggandeng sejumlah pihak, antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perhimpunan psikologi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Pendidikan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan setiap tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengawasan internal dan eksternal, proses penerimaan diharapkan semakin terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.

Dengan demikian, kepemilikan sertifikat prestasi nasional maupun internasional, termasuk Sertifikat Pramuka Garuda, tidak menjadi jaminan seseorang dapat langsung diterima sebagai anggota Polri. Peserta tetap wajib memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai aturan yang berlaku, dengan proses yang mengedepankan prinsip BETAH serta pengawasan yang transparan dan akuntabel.