Media Reformasi Indonesia 🇮🇩

09 Januari 2026

Patroli Jumat Berkah Pasukan Berkuda Ditpolsatwa Polri di Depok

     


REFORMASI-ID | Depok - Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan Patroli Jumat Berkah Pasukan Berkuda pada hari Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di area Jalan Raya Komjen Pol. M. Jasin, Kelapadua, Kota Depok.

Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya Ditpolsatwa Polri dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kehadiran pasukan berkuda di tengah aktivitas masyarakat menjadi daya tarik tersendiri serta sarana edukasi tentang peran Polisi Satwa dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Selain melaksanakan patroli preventif, personel Pasukan Berkuda Ditpolsatwa juga melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan menyapa dan berinteraksi langsung dengan warga sekitar serta para pengguna jalan. Dalam kegiatan tersebut, personel turut menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dan imbauan keselamatan berlalu lintas secara humanis.

Patroli berkuda ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di kawasan Kelapadua dan sekitarnya, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Polri. Kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan mendapat respons positif dari masyarakat yang antusias menyaksikan serta berinteraksi dengan pasukan berkuda Ditpolsatwa Polri.

Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan patroli dan pendekatan humanis melalui berbagai inovasi, salah satunya dengan pemanfaatan Polisi Satwa, guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mahasiswa Ungkap Proyek Batas Jalan Masalili Mangkrak, Kejari Muna Diminta Periksa Pj Kades, Sekretaris, Bendahara dan TPK

     

REFORMASI-ID | MUNA — Dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, kian menguat. Aliansi Mahasiswa Muna (AMM) mengungkapkan bahwa pekerjaan pembangunan batas jalan yang dianggarkan melalui APBDes Tahun Anggaran 2025 tidak diselesaikan sesuai perencanaan, meskipun anggaran telah dialokasikan dan pekerjaan sempat berjalan.

Koordinator AMM, Rolin, menyampaikan bahwa proyek pembangunan batas jalan penghubung Kecamatan Loghia–Kontunaga memang ditemukan secara fisik di lapangan. Namun, kondisi bangunan menunjukkan pekerjaan tersebut tidak rampung dan terkesan terbengkalai, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Kami turun langsung ke lapangan. Faktanya, memang ada struktur bangunan, tetapi pekerjaannya tidak selesai. Hanya tiang-tiang beton yang berdiri tanpa penyelesaian lanjutan, tidak sesuai dengan volume dan perencanaan dalam APBDes,” tegas Rolin melalui keterangannya, Jum’at, 9/1/2026.

AMM juga menyoroti papan informasi proyek yang mencantumkan kegiatan pembangunan batas desa dengan total anggaran sekitar Rp131 juta yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Namun hingga kini, hasil pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dialokasikan.

Lebih jauh, AMM menduga Dana Desa Masalili disinyalir digunakan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, serta kelompok tertentu, sementara kepentingan masyarakat desa justru diabaikan.

“Jika anggaran dicairkan tetapi kegiatan tidak diselesaikan dan manfaatnya tidak dirasakan warga, maka patut diduga dana tersebut mengalir ke kantong pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Ini merupakan indikasi serius praktik korupsi,” ujar Rolin.

Menurut AMM, kondisi tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai hak masyarakat desa atas pembangunan yang layak.

Atas dasar temuan tersebut, Aliansi Mahasiswa Muna mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa, yakni Penjabat (Pj) Kepala Desa Masalili, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

“Dana Desa adalah uang negara dan uang rakyat. Aparat penegak hukum harus mengusut persoalan ini secara tuntas. Kami meminta Kejari Muna bertindak tegas, profesional, dan transparan,” ucapnya Rolin.

Rolin menegaskan, AMM akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk melalui pelaporan resmi dan aksi massa apabila aparat penegak hukum tidak segera menindaklanjuti temuan tersebut.

“Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti temuan ini serta beberapa temuan lain yang diduga mengandung praktik korupsi dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa Masalili. Seluruh temuan tersebut akan kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Muna,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Masalili belum memberikan klarifikasi resmi terkait proyek pembangunan batas jalan yang tidak selesai dan dugaan penyimpangan Dana Desa tersebut. (*)

Sinergi Polri dan PPS Kalbar: Gerak Cepat Amankan Satwa Liar yang Resahkan Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Pontianak -  Ketegangan sempat menyelimuti kawasan Jalan Yam Sabran, Tanjung Hulu, Kota Pontianak, saat tim penyelamat harus berhadapan dengan predator air yang cukup besar di tengah pemukiman padat penduduk. Dalam sebuah aksi yang penuh keberanian, tim Yayasan Pemerhati Pelindung Satwa (PPS) Kalimantan Barat berhasil mengevakuasi seekor buaya sepanjang dua meter pada Selasa, 6 Januari 2026.

Buaya dengan bobot mencapai 60 kilogram tersebut dievakuasi setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa terancam dengan keberadaan satwa tersebut. Meski diketahui merupakan satwa peliharaan, ukuran dan insting liar buaya ini dikhawatirkan dapat memicu tragedi jika tidak segera ditangani secara profesional.

Dengan peralatan lengkap dan ketenangan yang teruji, tim rescue PPS Kalbar merangsek masuk ke lokasi untuk mengamankan sang predator. Proses evakuasi berlangsung dramatis namun terkendali, memastikan baik personel maupun satwa dalam kondisi aman. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata PPS Kalbar dalam menjaga keselamatan warga dari potensi konflik satwa liar di area urban.

Ketua PPS Kalimantan Barat, Bung Beny, menegaskan bahwa PPS hadir sebagai garda terdepan sekaligus mitra strategis Polri dalam menangani persoalan satwa di lingkungan masyarakat.

"PPS bukan sekadar yayasan, kami adalah Pemerhati Pelindung Satwa yang bergerak bersama Polri untuk mengedukasi masyarakat. Keberadaan kami harus dirasakan manfaatnya, terutama dalam menangani situasi darurat satwa liar di lokasi pemukiman warga," ujar Bung Beny.

Lebih lanjut, Bung Beny menyampaikan bahwa aksi heroik ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PPS Kalbar untuk terus bersinergi dengan Ditpolsatwa Korsabhara Polri. Sebagai lembaga binaan Direktorat Polisi Satwa, PPS Kalbar memastikan setiap penanganan satwa dilakukan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan aspek perlindungan satwa serta keamanan publik.

"Kami siap sedia 24 jam untuk terlibat dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat. Sinergitas bersama Ditpolsatwa Korsabhara Polri adalah kunci utama kami dalam menciptakan lingkungan urban yang aman dari gangguan satwa liar," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, buaya tersebut telah diamankan di tempat penampungan sementara sebelum nantinya diserahkan kepada pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut.

Yayasan Pemerhati Pelindung Satwa (PPS) Kalimantan Barat merupakan organisasi mitra binaan Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Polri yang fokus pada edukasi, perlindungan satwa, dan penanganan konflik satwa liar di wilayah urban atau pemukiman warga

Rano Alfath, Wakil Ketua Komisi III DPR RI: Polri Tetap di bawah Presiden

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengundang dua ahli. Kesimpulan rapat menyepakati posisi lembaga Polri tetap berada di bawah Presiden.

"Komisi III DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Peradilan menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. 

Serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI telah sejalan dengan amanat reformasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, membacakan kesimpulan rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Rano menegaskan kembali kesimpulan pertama rapat kepada anggota Komisi III DPR. Disepakati Polri tetap berada di bawah lembaga negara Presiden.

Setuju nggak ini?" tanya Rano.

"Setuju," jawab anggota Komisi III DPR.

Kesimpulan rapat selanjutnya adalah menyepakati reformasi budaya di Polri. Diharapkan reformasi kultural ini membuat Polri profesional, cekatan, dan terbuka.

"Komisi III DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Peradilan mendorong optimalisasi pelaksanaan reformasi kultural di tubuh Polri, khususnya terkait budaya kerja, organisasi, dan kelompok yang mendukung terciptanya Polri yang lebih responsif, profesional, dan akuntabel. Setuju?" ucap Rano.

"Setuju," imbuh peserta rapat ditutup ketukan palu oleh Rano.

Dalam rapat tersebut sebelumnya, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, menilai penempatan Polri di bawah Presiden merupakan desain final reformasi kelembagaan pascareformasi 1998.

Desain tersebut, kata dia, telah ditegaskan dalam Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

"Saya berkesimpulan, terhadap aspek struktural dan instrumental sebagai sebuah mahakarya Reformasi '98 kita, yang menginginkan satu paradigma baru terhadap Polri sudah dijawab dengan adanya desain final kelembagaan Polri di bawah Presiden. Itu sudah desain final yang tidak lagi bisa diperdebatkan," ungkapnya.

"Kalau kita mengatakan harus di bawah kementerian, saya berpendapat itu adalah kemunduran dalam reformasi kita, kemunduran dalam tuntutan demokrasi kita tahun '98," imbuh dia.

Water Cannon Disemprotkan di Jalan Lintas Aceh Selatan, Polri Minimalisir Debu Pasca Banjir

     


REFORMASI-ID | Aceh - Pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Selatan, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya kerusakan dan lumpur sisa genangan, tetapi juga debu tebal yang beterbangan di jalan raya. Lumpur yang mengering di badan jalan menimbulkan debu saat dilintasi kendaraan, sehingga mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan kesehatan warga.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Polri melalui Polres Aceh Selatan melakukan pembersihan dan penyiraman jalan menggunakan water cannon di sejumlah ruas jalan protokol dan jalan lintas, Kamis (8/1/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir debu pasca banjir agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Kasat Sabhara Polres Aceh Selatan menyampaikan bahwa penyemprotan jalan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat pasca bencana.

“Penyiraman dan pembersihan ini kami lakukan untuk mengurangi debu yang muncul akibat lumpur kering sisa banjir. Harapannya, masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari masukan petugas kesehatan Polri di Aceh Selatan. Debu pasca banjir dinilai berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan, khususnya penyakit saluran pernapasan.

“Debu yang terhirup terus-menerus bisa menimbulkan risiko penyakit, terutama yang berkaitan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA,” tambahnya.

Polri juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kesehatan pasca banjir. Warga diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi vitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh.

Kegiatan penyemprotan jalan menggunakan water cannon ini akan terus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi di lapangan. Polres Aceh Selatan memastikan kehadiran Polri tidak hanya dalam penanganan darurat bencana, tetapi juga dalam fase pemulihan untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Presiden RI Apresiasi Peran Polri Jabar dalam Keberhasilan Swasembada Jagung*

     


REFORMASI-ID  | Jabar - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto  memberikan apresiasi terhadap peran Polri, khususnya Polda Jawa Barat, dalam mendukung keberhasilan swasembada jagung nasional. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rangkaian Panen Raya dan Pemberian Penghargaan Swasembada Pangan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan bahwa dukungan Polri difokuskan pada pengamanan, pendampingan, serta penguatan sinergi antara petani dan pemangku kepentingan.

“Polri mendukung penuh program swasembada jagung dengan memastikan situasi keamanan kondusif, distribusi sarana produksi lancar, dan petani merasa terlindungi,” ujar Rudi Setiawan, Rabu (7/1/2026,)

Ia menambahkan bahwa keberhasilan swasembada jagung merupakan bagian dari strategi besar ketahanan nasional, sebagaimana ditekankan Presiden RI.

“Ketahanan pangan, termasuk jagung, adalah bagian dari ketahanan negara. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar Indonesia tidak bergantung pada impor,” tegasnya.

Dengan capaian produksi jagung nasional yang meningkat dan nihil impor jagung pakan, Rudi menyebut Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan berkelanjutan.

Mentan RI : Amran Apresiasi Peran Kapolri dan Titiek Soeharto dalam Percepatan Swasembada Pangan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan khusus atas kontribusi Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Apresiasi tersebut disampaikan Amran saat menghadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal IV yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, capaian swasembada pangan nasional berhasil direalisasikan jauh lebih cepat dibandingkan target awal.

"Ibu Ketua (Komisi IV DPR) yang saya hormati, saya banggakan, beliau men-support penuh sehingga swasembada kita tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu hanya satu tahun dari target Bapak Presiden 4 tahun. Ini tidak lepas dari support penuh oleh Ibu Ketua Komisi IV," ujar Amran.

Selain itu, Amran juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas kontribusi besar Polri di sektor pertanian. Ia menilai dukungan tersebut menjadi bagian penting dari keberhasilan program swasembada pangan nasional.

"Kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri telah berkontribusi besar sektor pertanian. Kami mewakili petani, mewakili pemerintah, kami mengucapkan terima kasih. Ini adalah kerja keras yang luar biasa dan Bapak Presiden mengapresiasi langsung kepada Ibu Ketua Komisi IV dan Bapak Kapolri," terangnya.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa upaya percepatan swasembada pangan juga memiliki dampak strategis dalam aspek sosial dan keamanan. Peningkatan produksi pertanian merupakan langkah preventif yang dinilai mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat serta menekan potensi terjadinya tindak kejahatan.

"Ini langkah yang paling baik untuk preventif, preventif kejahatan, kenapa? Karena dengan meningkatnya produksi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan petani, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan pada gilirannya mencegah kejahatan," jelasnya.

Amran menambahkan, peningkatan kesejahteraan petani menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di masyarakat. Ia pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI atas peran aktif yang telah diberikan.

"Karena kalau orang miskin biasanya itu mendekati kekufuran, bahkan kejahatan, biasanya terjadi kejahatan. Ini langkah luar biasa preventif untuk mencegah semua yang saya sampaikan tadi, kejahatan dan kriminalitas di lapangan. Terima kasih Pak Kapolri, atas nama petani seluruh Indonesia ada 160 juta petani Indonesia yang menyampaikan terima kasih, Ibu Ketua, terima kasih," sambung Amran.

08 Januari 2026

Kapolda Lampung Pimpin Panen Raya Jagung Kuartal IV, Produksi Tembus 86 Ribu Ton

     

REFORMASI-ID | Lampung – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan di Provinsi Lampung. Kepolisian Daerah Lampung menggelar Panen Raya Jagung serentak Kuartal IV Tahun 2025 dengan capaian produksi mencapai 86.604 ton hingga Januari 2026.

Panen raya tersebut dipusatkan di Dusun IV Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (8/1/2026), dan diikuti oleh jajaran Polda Lampung serta para pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah, khususnya dalam mendorong percepatan swasembada jagung di Lampung.

“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut mendorong produktivitas pertanian demi kesejahteraan masyarakat,” kata Helfi.

Ia menyampaikan, luas tanam jagung di Lampung hingga awal Januari 2026 telah mencapai 12.372,81 hektare dari potensi 15.086,81 hektare. Dari luasan tersebut, total hasil panen yang berhasil dikumpulkan mencapai 86.604 ton.

Di lahan binaan Polda Lampung, panen jagung telah dilakukan pada lahan seluas 57 hektare dengan hasil sekitar 285 ton. Secara keseluruhan, panen Kuartal IV di lahan binaan Polri mencapai 74,78 hektare dengan estimasi produksi 523,46 ton.

Berbagai varietas unggul seperti BISI 18, NK Sumo, NK 212, dan NK 306 digunakan dalam program ini. Varietas tersebut dinilai mampu beradaptasi dengan kondisi tanah Lampung dan menghasilkan panen rata-rata 6 hingga 7 ton per hektare.

Kapolda Lampung juga mengingatkan pentingnya pengelolaan pascapanen, mulai dari distribusi pupuk sesuai RDKK hingga teknik panen yang tepat agar kualitas jagung tetap terjaga dan memiliki nilai jual tinggi.
“Petani harus mendapatkan hasil maksimal dari jerih payahnya. Kualitas jagung menjadi kunci agar harga tetap baik dan tidak merugikan petani,” ujarnya.

Selain panen raya, kegiatan tersebut turut diisi dengan penyerahan bantuan sarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian, di antaranya traktor roda dua dan empat, hand sprayer, PH meter, serta bantuan bibit jagung kepada Gabungan Kelompok Tani.

Helfi menambahkan, hingga 8 Januari 2026 penyerapan jagung oleh Bulog Lampung telah mencapai 19.724,27 ton atau sekitar 23 persen dari target nasional 87.500 ton, menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar secara nasional.

“Ke depan, kami berharap dukungan lintas sektor terus diperkuat, termasuk penyediaan fasilitas pengering jagung agar hasil panen tetap berkualitas dan kesejahteraan petani semakin meningkat,” pungkasnya. (Hms/Mdn)

Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Peran Kapolri dalam Percepatan Swasembada Pangan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kontribusi nyata dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional, khususnya komoditas jagung.

Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto usai mengikuti panen raya jagung yang berlangsung di Kampung Tempong Gunung, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyebut Polri berkontribusi signifikan terhadap produksi jagung nasional tahun 2025.

"Selamat dan juga saya mengapresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia karena, dari produksi 16,11 juta ton, itu 3,5 juta ton adalah hasil dari teman-teman kita di produksi dari Kepolisian Republik Indonesia," kata Titiek Soeharto kepada wartawan seusai panen raya jagung di Sukamahi, Kampung Tempong Gunung, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, kontribusi Polri tersebut setara dengan sekitar 20 persen dari total produksi jagung nasional sepanjang 2025. Capaian ini dinilai sebagai prestasi yang patut diapresiasi.

"Artinya, 20 persen produksi nasional dihasilkan dari hasil kerja keras teman-teman kita di Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih, Pak Kapolri, yang sudah membantu mempercepat swasembada ini," kata dia.

Titiek juga menjelaskan bahwa Indonesia kini telah mencapai swasembada jagung. Berdasarkan data produksi dan konsumsi, hingga akhir 2025 masih tercatat adanya surplus.

"Dan untuk jagung sendiri, produksi sudah mencapai tahun 2025 kemarin, produksi 16,11 juta ton. Konsumsinya 15,60 juta ton, sehingga ada kelebihan, ada surplus hampir 1 juta ton. Dan dengan demikian, kita sudah bisa disebut kita sudah swasembada jagung," jelasnya.

Selain kepada Polri, Titiek turut memberikan apresiasi kepada pemerintah atas langkah percepatan swasembada pangan yang dinilai melampaui target awal. Ia menyebut target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto selama empat tahun berhasil dicapai jauh lebih cepat.

"Dan sekali lagi saya apresiasi karena target yang tadinya 4 tahun bisa dicapai dalam 1 tahun lebih dikit," ucapnya.

Percepat Agenda MUSCABLUB, Tim 7 Verifikasi Serahkan Surat Permohonan Audiensi Ke Bupati Lampung Selatan

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Pucuk Pimpinan Pramuka Kwartir Cabang (KWARCAB) Lampung Selatan alami kekosongan selama 1 tahun. Tim 7 Verifikasi layangkan surat audiensi kepada Bupati Lampung Selatan.

Permohonan Audiensi ini bertujuan untuk langkah menjalin komunikasi dan melaporkan aktivitas atau kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pramuka Kwartir Cabang Lampung Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta meminta restu untuk pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) yang masuk dalam agenda kegiatan Kwarcab.

Saat diwawancarai, Kak Syahri Sekertaris tim 7 verifikasi Calon Ketua Kwarcab Lampung Selatan mengungkapkan dirinya bersama tim telah melakukan verifikasi pencalonan untuk Ketua Kwarcab Lampung Selatan.

"Saya beserta tim telah melaksanakan verifikasi untuk pencalonan Ketua Kwarcab yang baru periode 2022-2027 dan berkasnya sudah dilampirkan bersama surat permohonan audiensi ke Bupati Lampung Selatan," Ungkapnya kepada awak media. Kamis (08/01/2026)

Ia juga melanjutkan, akan menunggu jadwal pak Bupati Radityo Egi Pratama yang kosong.

"Kami tinggal menunggu saja jadwal Pak Bupati Egi yang kosong. Karena pada tanggal 11 Desember 2025 kami juga sudah audiensi dengan Sekertaris Daerah serta mengutarakan maksud dari akan diselenggarakannya MUSCABLUB," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kak Tri iriyanto juga berharap MUSCABLUB agar cepat terlaksana.

"Saya berharap MUSCABLUB Kwarcab Lampung Selatan agar cepat terlaksana, kita tinggal menunggu arahan dari Pak Bupati Egi yang sekaligus Kak MABICAB Lampung Selatan," Pungkasnya. (Hpw/Mdn)

Kapolri-Ketua Komisi IV Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Wujud Nyata Dukung Ketahanan Pangan Nasional

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Panen Raya Jagung Serentak sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di perkebunan jagung Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Kamis, 8 Januari 2025.

Panen raya jagung ini merupakan bagian dari peran aktif Polri dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga ketersediaan pangan nasional serta mendukung program strategis pemerintah di bidang pertanian.

Kegiatan panen raya dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Siti Hediati Hariyadi serta dihadiri oleh Menteri Pertanian RI,  Direktur Utama Perum Bulog, Pejabat Utama Mabes Polri,  Irwasum Polri, Asisten SDM Kapolri, Asisten Logistik Kapolri, Kepala Divisi Humas Polri, dan Kapolda Metro Jaya.

Selain dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Bekasi, kegiatan panen raya jagung serentak ini juga diikuti secara daring oleh para Kapolda dan Kapolres jajaran dengan melibatkan (Forkopimda) setempat di lokasi panen jagung di wilayahnya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten SDM Kapolri dalam laporannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 Polri telah melakukan upaya serius dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan melalui program penanaman jagung secara nasional.

“Sepanjang tahun 2025, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan telah melaksanakan penanaman jagung dengan total luas mencapai 651.196,35 hektare di berbagai wilayah Indonesia,” ujar As SDM Kapolri.

Ia menjelaskan, upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata Polri dalam memperkuat sektor pertanian nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Melalui panen raya jagung serentak ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya sebagai institusi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari solusi strategis nasional dalam menghadapi tantangan pangan ke depan.

Polri berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna mewujudkan kemandirian pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Tiga Kabupaten Terdampak Hidrometeorologi, Polri Bergerak Cepat Lakukan Penyelamatan dan Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi

     


REFORMASI-ID | Ternate -  Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan bencana hidrometeorologi di wilayah Maluku Utara berupa 1 banjir bandang, 4 kejadian tanah longsor, dan 15 kejadian banjir. Tiga kabupaten terdampak, yakni Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Tidore Kepulauan. Sejak awal kejadian, jajaran Polri dikerahkan maksimal, berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi warga, menolong korban, dan memastikan masyarakat terdampak segera tertangani.

Berdasarkan data Polri per 7 Januari 2026, bencana ini mengakibatkan tiga korban meninggal dunia, dengan rincian dua orang di Kabupaten Halmahera Barat dan satu orang di Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu, ribuan warga terpaksa mengungsi demi keselamatan, masing-masing sekitar 5.000 jiwa di Halmahera Barat dan 1.311 jiwa di Halmahera Utara. Kerugian material sementara ditaksir mencapai Rp4.270.000.000, dan pendataan masih terus dilakukan di lapangan.

Selain permukiman warga, hujan deras dan banjir yang terjadi sejak Senin (5/1/2026) hingga Kamis (8/1/2026) dini hari juga menyebabkan Jembatan Ake Aru, penghubung Tobelo–Loloda di Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, terputus. Kondisi ini berdampak pada aktivitas masyarakat dan distribusi logistik, sehingga Polri melakukan pengamanan lokasi serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Selain upaya penyelamatan, Polri juga menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Di Kabupaten Halmahera Barat, Polres setempat bersama pemerintah desa telah menyalurkan 1.000 dus mi instan dan 1.000 sak beras ukuran 5 kilogram untuk memenuhi kebutuhan pangan warga di lokasi terdampak dan pengungsian. Penyaluran dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sejak menerima laporan awal, Polri jajaran Maluku Utara—dari Polsek hingga Polda—langsung diterjunkan ke lokasi. Fokus diarahkan pada penyelamatan warga di titik rawan, pemberian pertolongan pertama kepada korban luka, pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (SAR), serta pembukaan akses jalan yang tertutup banjir dan material longsor. Seluruh langkah dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi medan dan cuaca.

Kapolda Maluku Utara IrjenPol. Drs. Waris Agono, M.Si menegaskan bahwa kecepatan menjadi kunci dalam situasi darurat.

“Personel bergerak dari satuan terdekat dengan perlengkapan yang dibutuhkan dan bekerja bersama unsur terkait. Prioritas kami adalah keselamatan warga, penanganan korban, serta memastikan para pengungsi mendapatkan perhatian dan kebutuhan dasar yang layak,” ujarnya.

Untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak, Polri mengerahkan personel dan sarana secara terpadu. Di Halmahera Barat, dikerahkan dua unit truk R6, tiga unit kendaraan R4 double cabin, serta 60 personel Polres Halmahera Barat. Di Halmahera Utara, Polres setempat menurunkan tiga unit truk R6, empat unit kendaraan R4 double cabin, dan 90 personel untuk menjangkau wilayah terdampak hingga ke desa-desa. Bantuan juga datang dari Polres Ternate dengan satu unit truk R6 dan 12 personel Samapta, serta Polresta Tidore Kepulauan dengan satu unit truk R6 dan 12 personel Samapta. Unsur SAR diperkuat oleh Sat Brimob Polda Maluku Utara dengan dua unit truk R6, satu unit kendaraan R6 box, satu unit kendaraan R4 double cabin, 10 set peralatan SAR, serta 38 personel Brimob. Di wilayah perairan, Ditpolairud Polda Maluku Utara mengerahkan satu unit Kapal Patroli SBU dengan empat personel ABK untuk pemantauan dan evakuasi.

Dalam penanganan pengungsi, Polda Maluku Utara bekerja sama dengan Forkopimda dan instansi terkait mendirikan serta mengelola posko pengungsian. Kebutuhan dasar—makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan keamanan—terus diupayakan agar tetap terpenuhi. Polri juga menyiagakan Polres jajaran lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan.

Kapolda Maluku Utara menyampaikan duka cita dan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta empati kepada seluruh masyarakat terdampak. Polri mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing, mengikuti arahan petugas, serta menghindari area rawan bencana. Layanan darurat Polri 110 tersedia dan dapat diakses 24 jam untuk melaporkan kondisi darurat atau menghubungi kantor polisi terdekat.

Polda Maluku Utara memastikan seluruh jajaran tetap siaga 24 jam, memantau perkembangan situasi, dan bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat agar kondisi dapat segera pulih dan aktivitas warga kembali berjalan normal.

Polisi Sambangi Warga Dari rumah ke rumah, berikan layanan Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Aceh - Bersama-sama menyambangi warga terdampak bencana di Aceh Tengah, dari pintu ke pintu dan rumah ke rumah. "Jemput bola" adalah strategi penanganan paling cepat karena pasti ada korban terdampak yang membutuhkan sentuhan, namun tak memiliki daya dan tenaga. Kamis, 7/1/2026.

InsyaAllah kehadiran personel Polri dapat menjawab sisa-sisa asa warga. Pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, serta dukungan moril dilakukan demi menyalakan kembali semangat warga agar kehidupan segera dapat berjalan seperti sediakala.

#PolriPresisi #PolriuntukMasyarakat
#PolresAcehTengah
#BencanaAcehTengah #BencanaSumatera #BanjirSumatera #SumateraPulih #SumateraBangkit
#DokkesPolri
#AcehTengahTerkini

Kajati Papua Lantik Kajari Mimika, I Putu Eka Suyantha Resmi Gantikan Conny Novita

     


REFORMASI-ID| Papua - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua melaksanakan upacara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan (sertijab) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mimika di Aula Kejati Papua, Jayapura, Rabu (7/1).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian. Dalam kesempatan itu, mantan Koordinator Kejati Nusa Tenggara Barat, Dr. I Putu Eka Suyantha, SH., MH, resmi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, menggantikan Conny Novita Sahetapy Engel, yang selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kajari Kabupaten Pekalongan.

Pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, guna meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mimika.

Dalam sambutannya, Kajati Papua Dr. Jefferdian menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Conny Novita Sahetapy Engel atas dedikasi, pengabdian, serta capaian kinerja selama memimpin Kejari Mimika. Ia juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru.

“Kepada pejabat yang baru dilantik, saya berpesan agar menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta melanjutkan dan meningkatkan kinerja Kejari Mimika dalam rangka penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan,” tegas Jefferdian.

Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Mimika, dari ketua sebelumnya Ny. Komang Royal kepada ketua yang baru Ny. Mariani Eka. Pergantian kepengurusan ini diharapkan dapat memperkuat peran IAD dalam mendukung tugas kejaksaan serta meningkatkan peran sosial kemasyarakatan organisasi.

Kajati Papua berharap, di bawah kepemimpinan yang baru, Kejari Mimika dapat semakin solid, berintegritas, dan responsif dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Upacara pelantikan berlangsung khidmat dan lancar, dihadiri oleh para pejabat struktural Kejati Papua, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Papua, pengurus IAD, serta undangan lainnya.

Dugaan Monopoli Usaha, PT HEIN Global Utama Keluarkan Kabel Ratusan Ton Tanpa Proses Tender

     

REFORMASI-ID | Cilegon, Banten - Dugaan praktik monopoli usaha dan diskriminasi terhadap pengusaha lokal, mencuat dalam proyek konstruksi milik PT Lotte Chemical Indonesia atau LCI yang berlokasi di Kota Cilegon, Provinsi Banten. 

Hal tersebut disampaikan oleh Husen Saidan, selaku Direktur PT Insing Dwi Perkasa, yang mengaku perusahaannya dirugikan akibat penunjukan sepihak terkait lelang kabel eks proyek di PT HEIN Global Utama 

Menurut Husen,  PT CBN ditunjuk secara langsung oleh PT HEIN Global Utama selaku main contractor tanpa melalui mekanisme tender terbuka, sehingga menutup kesempatan perusahaan lokal cilegon di wilayah Banten yang dinilai memiliki kapasitas dan kualifikasi.

Proyek konstruksi PT LCI sejatinya telah rampung sebelum diresmikan Presiden RI. Namun, masih terdapat sisa material berupa kabel konstruksi di dalam area proyek, seperti kabel-kabel yang masih utuh dan memiliki nilai ekonomis.

"Itu bukan barang rongsok. Masih bisa diberdayakan dan bernilai. Kami siap ikut tender secara profesional. Kalau kalah harga secara fair, kami terima," ujar Husen.

Husen menegaskan, bahwa hingga saat ini, PT Insing maupun beberapa perusahaan lokal di Banten lainnya, tidak pernah diundang dalam proses tender, pertemuan, atau komunikasi resmi. Namun secara tiba-tiba, Surat Perintah Kerja (SPK) disebut terbit pada 31 Desember, di tengah masa libur, dan diberikan kepada PT CBN.

"Kami tidak pernah diberi ruang. Ini bukan soal kalah-menang, tapi soal kesempatan yang ditutup sejak awal," tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya dugaan pengaruh salah satu direksi PT CBN, yang sebelumnya pernah menjadi tersangka dan sempat ditahan Polda Banten terkait aksi premanisme yang disebut-sebut memiliki peran dominan dalam proses penunjukan tersebut, tanpa melibatkan pengusaha lokal lain yang memiliki kapasitas serupa di wilayah Banten.

Menurut Husen, praktik tersebut bertentangan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja serta arahan Presiden RI yang mendorong investor, khususnya penanaman modal asing, untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada pengusaha lokal dan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

Sementara itu, kuasa hukum PT Insing Dwi Perkasa, Firman Damanik, SH, menilai perkara ini berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Penunjukan langsung tanpa mekanisme kompetitif membuka indikasi pelanggaran Pasal 17 ayat (1) terkait praktik monopoli serta Pasal 19 huruf a dan d tentang penghambatan dan diskriminasi terhadap pelaku usaha lain," ujar Firman.

Firman menambahkan, apabila terbukti terdapat pengaturan pemenang atau persekongkolan antara pihak-pihak tertentu, maka perkara ini dapat merambah ke ranah pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 421 KUHP terkait penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan pihak tertentu, serta Pasal 378 dan/atau Pasal 263 KUHP apabila ditemukan rekayasa administrasi atau dokumen dalam proses penunjukan pekerjaan.

"Kalau ada kesepakatan tertutup dan pengondisian sejak awal, itu bukan lagi pelanggaran etik bisnis, tapi pelanggaran hukum," tegas Firman.

Ia meminta, PT HEIN melakukan evaluasi menyeluruh dalam proses tender ini, demi menjaga kepastian hukum dan kondusivitas wilayah Cilegon dan Banten secara umum, serta menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh jalur KPPU maupun pidana.

"Pengusaha lokal Banten tidak minta dikasihani. Kami hanya minta keadilan dan kepatuhan pada hukum," pungkasnya. (Mdn/Daeng Yusvin)

07 Januari 2026

Brimob Polda Sumut Bersama Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah ke Sekolah Darurat

     


REFORMASI-ID | Tapteng - Kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan kembali ditunjukkan melalui aksi kemanusiaan pascabencana alam. Personel SAR Satuan Brimob Polda Sumatra Utara Batalyon A bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada sejumlah sekolah darurat di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri dalam membantu pemulihan aktivitas belajar mengajar bagi para siswa yang terdampak bencana, khususnya di wilayah yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana pendidikan.

Bantuan yang disalurkan meliputi berbagai perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar, seperti tas sekolah, buku tulis, alat tulis, serta peralatan kebersihan sekolah. Bantuan tersebut diberikan kepada siswa dan pihak sekolah yang saat ini masih melaksanakan kegiatan belajar di sekolah darurat.

Lokasi pendistribusian bantuan dipusatkan di Sekolah Darurat SDN 155678 Hutanabolon 2, Kecamatan Tukka, serta UPTD SDN 158505 Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Proses pendistribusian berlangsung sejak pagi hari hingga seluruh bantuan tersalurkan dengan tertib dan terkoordinasi.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk terus hadir membantu masyarakat, terutama dalam situasi pascabencana.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan, termasuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak yang terdampak bencana. Bantuan ini diharapkan dapat memulihkan semangat belajar siswa serta meringankan beban orang tua dan pihak sekolah,” ujar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago.

Dalam pelaksanaannya, personel SAR Brimob Polda Sumatra Utara bersama jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pendataan penerima bantuan, penyerahan secara simbolis, hingga pendistribusian langsung ke masing-masing kelas dan siswa yang membutuhkan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah, para guru, serta siswa yang merasa terbantu dengan adanya perhatian dan dukungan dari Polri.

Melalui kegiatan ini, Brimob Polda Sumatra Utara kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra kemanusiaan yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, sekaligus mendukung masa depan generasi penerus bangsa melalui pemulihan sektor pendidikan.

Brimob Polda Sumut Bersihkan Lumpur di Aula SMP Swasta Santo Fransiskus Pandan Pasca bencana

     


REFORMASI-ID | Tapteng - Personel SAR Satuan Brimob Polda Sumatra Utara Batalyon A melaksanakan aksi kemanusiaan berupa pembersihan material lumpur di Aula SMP Swasta Santo Fransiskus Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mendukung pemulihan sarana pendidikan pascabencana alam sekaligus memastikan aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan lancar.

Pembersihan difokuskan pada area aula dan sekitarnya yang sebelumnya terdampak banjir dan aliran lumpur. Endapan lumpur serta sisa puing bencana menumpuk di area tersebut dan berpotensi menghambat kegiatan sekolah serta menimbulkan gangguan kesehatan apabila tidak segera ditangani.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, menyampaikan bahwa kehadiran Brimob dalam kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam membantu pemulihan fasilitas publik yang terdampak bencana, khususnya sarana pendidikan.

“Pascabencana, pemulihan sarana pendidikan menjadi prioritas agar anak-anak dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman. Polri hadir untuk membantu membersihkan fasilitas sekolah sekaligus memastikan lingkungan belajar kembali layak digunakan,” ujar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago.

Kegiatan pembersihan dilaksanakan sejak pagi hari hingga selesai di Aula SMP Swasta Santo Fransiskus Pandan yang berlokasi di Jalan MH Azairin, Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Personel SAR Brimob Polda Sumut Batalyon A melakukan pembersihan secara manual dengan menggunakan sekop, cangkul, serta mesin pompa air untuk mengangkat lumpur dan sisa material yang mengendap.

Material lumpur yang telah dikumpulkan kemudian dipindahkan ke titik pembuangan yang telah ditentukan, sehingga area aula dan lingkungan sekolah dapat kembali bersih, aman, dan siap dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Aksi kemanusiaan ini mendapat apresiasi dari pihak sekolah dan masyarakat sekitar yang merasa terbantu dengan kehadiran Brimob Polda Sumatra Utara. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dalam masa pemulihan pasca bencana alam.

Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Polri atas Dukungan Ketahanan Pangan Nasional

     


REFORMASI-ID | Karawang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden. 

Penganugerahan tersebut berlangsung dalam momentum Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, yang dihadiri ribuan petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia.

Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI–Polri.

Dalam penganugerahan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas, pengamanan, serta pendampingan program ketahanan pangan nasional.

Selain Wakapolri, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri yang dinilai konsisten mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui fungsi pembinaan, pengamanan wilayah, serta pendampingan program di lapangan.

Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:

1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;

2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri;

3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah;

4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat;

5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung;

6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat;

7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan;

8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri;

9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri;

10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau;

11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;

12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar;

13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan;

14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;

15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;

16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora;

17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone;

18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri;

19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi; dan

20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.

“Penghargaan ini dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar program yang dicanangkan Presiden berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Trunoyudo, Rabu (7/1).

Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat capaian strategis berupa peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, sehingga total produksi mencapai 16.501.555,66 ton. 

Akselerasi tertinggi terjadi pada kuartal IV, seiring optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare dengan hasil produksi sekitar 3.479.432 ton.

Penyerapan jagung oleh Bulog sebesar 101.713 ton atau 63,8 persen dari target turut berkontribusi menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah spekulasi pasar.

Melalui capaian dan penghargaan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bekerja secara profesional, serta mengawal ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dukung Ketahanan Pangan, Kapolda Lampung Raih Penghargaan Presiden Prabowo Subianto

     

REFORMASI-ID | Lampung – Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menerima Penghargaan Swasembada Pangan dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rabu, 07/01/2026.

Penghargaan "Satyalancana Wira Karya" tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Polda Lampung dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional, khususnya melalui pengamanan, pendampingan, serta sinergi lintas sektor di wilayah Provinsi Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Polda Lampung dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah di sektor pertanian.

“Penghargaan Swasembada Pangan ini menjadi bukti komitmen Bapak Kapolda Lampung beserta jajaran dalam mendukung program nasional ketahanan pangan, mulai dari pengamanan distribusi, pendampingan petani, hingga menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif bagi sektor pertanian,” ujar Yuni.

Lanjut Yuni, Provinsi Lampung selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam memastikan kelancaran produksi hingga distribusi hasil pertanian.

Menurutnya, Kapolda Lampung secara konsisten mendorong jajaran Polres hingga Polsek untuk aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan kelompok tani dalam menjaga stabilitas pangan.

“Bapak Kapolda Lampung selalu menekankan pentingnya peran Polri hadir di tengah masyarakat, khususnya petani, agar program swasembada pangan berjalan optimal dan berkelanjutan,” katanya.

Kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polri, para Kapolda, serta pimpinan kementerian terkait. Dalam acara tersebut, Presiden RI secara simbolis melakukan panen raya dan meluncurkan capaian swasembada pangan nasional.

“Polda Lampung berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat,” tandas mantan Kapolres Metro tersebut. (Mdn)

Polda NTT Konfirmasi Penemuan Satu Lagi Jenazah di Bangkai KM Putri Sakinah

     


REFORMASI-ID | NTT - Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban hilang tenggelamnya KM Putri Sakinah di Pantai Pede, Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (6/1/2026).

Jenazah ditemukan pada koordinat -8°38,87163’ 119°28,62259’ di kawasan perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo (TNK).

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H membenarkan penemuan tersebut.

“Benar, hari ini telah ditemukan satu jenazah yang diduga korban tenggelamnya KM Putri Sakinah. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi di RS Komodo Labuan Bajo,” jelas Kabidhumas Polda NTT.

Kabidhumas menjelaskan, penemuan jenazah bermula sekitar pukul 13.00 Wita, ketika dua nelayan Pulau Komodo bernama Saiful dan Hadi Kusuma menemukan bangkai kamar kapal yang diduga bagian dari KM Putri Sakinah, kapal yang dilaporkan tenggelam di Selat Padar Utara pada 26 Desember 2025.

Kedua nelayan tersebut kemudian mengajak nelayan lain di sekitar lokasi untuk menarik bangkai kamar kapal ke Pantai Pede menggunakan perahu. Setibanya di pantai, tercium bau menyengat sehingga bangkai kamar kapal dibongkar dan ditemukan satu jenazah di dalamnya.

“Setelah temuan tersebut, nelayan segera menghubungi tim SAR gabungan untuk dilakukan evakuasi,” tambahnya.

Sekitar pukul 14.00 Wita, tim SAR gabungan bertolak dari perairan Padar Utara menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB Syahbandar Labuan Bajo, RIB Basarnas Labuan Bajo, serta KN Puntadewa SAR Maumere. Tim tiba di lokasi pada pukul 14.30 Wita dan langsung mengevakuasi jenazah menggunakan kantong jenazah.

Jenazah kemudian diberangkatkan dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo pada pukul 16.40 Wita dan tiba sekitar pukul 18.10 Wita.Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Komodo Labuan Bajo untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Menurut Kabidhumas Polda NTT, proses identifikasi masih dilakukan oleh Tim DVI Polda NTT, dalam hal ini Kabiddokkes Polda NTT dan untuk kepastian identitas korban masih menunggu hasil DVI, termasuk pemeriksaan bukti primer seperti data gigi.

Ia juga menambahkan, Polda NTT menghormati permintaan pihak keluarga korban agar jenazah tidak ditampilkan ke publik, baik dalam dokumentasi maupun pemberitaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan nilai kemanusiaan.

“Sampai saat ini, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih hilang. Situasi di lapangan aman dan terkendali,” tutupnya.

06 Januari 2026

Jasa Raharja Pastikan Santunan Kecelakaan Disalurkan Cepat dan Tepat Selama Nataru 2025-2026

     
REFORMASI-ID | Jakarta  - Selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang berlangsung pada 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, JasabRaharja telah menyalurkan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik korban luka-luka maupun meninggal dunia, sebagai bagian dari pelayanan publik dan negara hadir bagi masyarakat.

Berdasarkan data Korlantas Polri, selama periode tersebut tercatat sebanyak 3.183 kejadian kecelakaan lalu lintas secara nasional dengan total 6.050 korban. Dari jumlah tersebut, 403 orang meninggal dunia dan 5.647 orang mengalami luka-luka. 

Jumlah kejadian kecelakaan turun 7 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu,
sementara jumlah total korban naik 9 persen.
Sejalan dengan data tersebut, Jasa Raharja menjalankan perannya sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan dengan memastikan seluruh korban kecelakaan memperoleh hak santunan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Data DASI Jasa Raharja menyebutkan bahwa total santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas adalah Rp39,18 miliar, tersalurkan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebanyak Rp24,77 miliar, sementara kepada korban luka-luka tercatat sebesar Rp14,41 juta. 

Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, dengan santunan korban meninggal dunia turun 8 persen dan santunan korban luka-luka turun 90 persen.

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Raharja Dodi Apriansyah menyampaikan bahwa kesiapan perusahaan dan sinergi dengan para pemangku kepentingan menjadi faktor
penting dalam menjaga kualitas layanan selama periode Nataru.

"Pada masa dengan pergerakan masyarakat yang tinggi seperti Nataru, kami memastikan seluruh proses pelayanan santunan berjalan cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran petugas Jasa Raharja di lapangan merupakan bentuk komitmen kami untuk melayani sepenuh hati bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan,"ujar Dodi. Senin (6/1/2026).

Selama periode Nataru 2025--2026, petugas Jasa Raharja secara aktif melakukan koordinasi dengan Korlantas Polri, rumah sakit, dan instansi terkait untuk mempercepat pendataan korban serta proses penyerahan santunan.

Langkah inidilakukan guna memastikan korban maupun ahli waris dapat segera menerima haknya tanpa prosedur yang berbelit, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Selain penyaluran santunan, Jasa Raharja juga mendukung upaya peningkatan keselamatan berkendara melalui kehadiran di pos-pos pelayanan terpadu serta pemantauan di titik-titik rawan kecelakaan. Sinergi lintas sektor ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendorong penanganan kecelakaan yang lebih menyeluruh, tidak hanya di hilir tetapi juga pada aspek pencegahan.

Dodi menegaskan bahwa pengalaman pelayanan selama periode Nataru 2025-2026 menjadi pijakan penting dalam penguatan layanan ke depan.

"Pelayanan pada masa Nataru menegaskan bahwa santunan harus hadir cepat di saat masyarakat paling membutuhkan. Ke depan, fokus kami adalah menjaga kualitas layanan agar tetap relevan dan benar-benar dirasakan, dengan memastikan kecepatan, ketepatan, dan empati menjadi standar pelayanan santunan Jasa Raharja,"ungkapnya.

Dengan dukungan sistem digital, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi yang solid dengan para stakeholder, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan santunan sebagai bagian dari pelayanan prima kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara melalui layanan yang profesional danpublik berorientasi pada kepentingan publik.

Sinergi TNI dan Komponen Masyarakat, Koramil 02/Pondok Gede Intensifkan Patroli dan Siskamling

     

REFORMASI-ID | Kodam Jaya, Kota Bekasi –
Guna mengantisipasi perkembangan situasi dan menjaga keamanan wilayah binaan, Personel Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi melaksanakan kegiatan Patroli dan Siskamling gabungan bersama Komponen Cadangan (Komcad), Komponen Pendukung (Komduk), dan Komponen Masyarakat (Komas), pada Senin malam, 06 Januari 2026, mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan patroli gabungan ini dipimpin oleh Babinsa Pelda Sri Supolo dengan melibatkan kekuatan personel gabungan sebanyak 20 orang, terdiri dari unsur TNI, Linmas Kelurahan Jatiwaringin, Karang Taruna, dan Mitra Jaya.

Patroli dilaksanakan menggunakan kendaraan dinas Maung, kendaraan roda dua, serta sepeda motor pribadi.

Sebelum pelaksanaan patroli, terlebih dahulu dilaksanakan apel pengecekan personel dan materiil serta briefing awal di Makoramil 02/Pondok Gede. Selanjutnya, pada pukul 21.00 WIB bertempat di halaman Kantor Kelurahan Jatiwaringin, dilaksanakan apel gabungan patroli keamanan.

Dalam arahannya, Babinsa Pelda Sri Supolo menyampaikan tujuan kegiatan patroli sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kepedulian terhadap situasi keamanan lingkungan, sekaligus memberikan penjelasan mekanisme, rute patroli, serta langkah yang harus diambil apabila ditemukan perkembangan situasi di lapangan.

Patroli kemudian bergerak menyusuri rute yang telah ditentukan, dimulai dari Makoramil 02/Pondok Gede dan melintasi sejumlah ruas jalan utama dan kawasan strategis di wilayah Jatiwaringin dan sekitarnya. Selama patroli, personel gabungan menyapa warga yang masih beraktivitas, pedagang kaki lima, pengguna jalan, tukang parkir, pengemudi ojek online, hingga para remaja yang sedang berkumpul.

Selain itu, tim patroli juga melakukan pengecekan terhadap objek-objek vital seperti kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, pasar, ruko, tempat keramaian, fasilitas umum, serta SPBU. Petugas turut memberikan imbauan secara humanis kepada para remaja yang masih berkumpul hingga larut malam agar segera kembali ke rumah masing-masing, serta melakukan pemantauan di titik-titik rawan guna mencegah aksi balap liar dan tawuran.

Selama kegiatan berlangsung, situasi wilayah terpantau aman dan kondusif.

Danramil 02/Pondok Gede, Mayor Inf Fajar, menyampaikan bahwa kegiatan patroli dan siskamling gabungan ini merupakan wujud sinergitas TNI dengan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab bersama. Melalui patroli gabungan ini, kami ingin membangun kepedulian dan kebersamaan demi terciptanya wilayah Pondok Gede yang aman dan kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Babinsa Pelda Sri Supolo menegaskan bahwa kegiatan patroli akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif.
“Kami hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, melakukan pencegahan dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen di wilayah,” ujarnya.

Salah satu warga Kelurahan Jatiwaringin, Bapak Anin, mengapresiasi kegiatan patroli gabungan tersebut.
“Kami merasa lebih aman dan nyaman dengan kehadiran TNI bersama warga dan unsur lainnya. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan karena sangat membantu menjaga lingkungan kami tetap kondusif,” ungkapnya.


Polda Lampung Ungkap Peredaran Ganja 13,8 Kg di Lampung Selatan, Satu Pengedar Diamankan

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis ganja dengan barang bukti seberat 13,8 kilogram. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan satu orang tersangka berinisial F.A.B (26), warga Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Senin, 29 Desember 2025, sekitar pukul 17.00 WIB, di wilayah Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Rumah tersangka diketahui kerap dijadikan tempat penyimpanan sekaligus lokasi transaksi narkotika.

Kabidhumas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, membenarkan pengungkapan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat.

“Subdit III Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan laporan adanya aktivitas transaksi narkotika di sebuah rumah di wilayah Way Urang. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan,” ujar Yuni, Selasa (6/1/2026).

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan tersangka F.A.B beserta barang bukti berupa 13 paket besar dan 9 paket kecil ganja yang ditemukan di dalam kamar rumah tersangka. Selain itu, polisi juga menyita satu unit telepon genggam merek Xiaomi dan satu buah dompet warna cokelat milik pelaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka F.A.B berperan sebagai pengedar narkotika untuk beberapa wilayah di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

“Dari hasil pendalaman, tersangka berperan sebagai pengedar yang menyuplai ganja ke sejumlah wilayah di Lampung,” jelas Yuni.

Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Lampung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 111 ayat (2) subsider Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati.

Dari jumlah barang bukti yang diamankan, nilai ekonomis ganja tersebut diperkirakan mencapai Rp96.600.000. Selain itu, pengungkapan ini dinilai mampu menyelamatkan sekitar 13.800 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba dan mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungannya. (Hms/Mdn)

Brimob Polda Sumbar Rampungkan Jembatan Darurat Penghubung Kataping–Sungai Buluah

     


REFORMASI-ID | Padang - Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Barat merampungkan pembangunan jembatan darurat yang menghubungkan Nagari Kataping dengan Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Jembatan ini dibangun sebagai upaya pemulihan akses transportasi masyarakat yang sempat terputus akibat kondisi darurat, Selasa (6/1/2026).

Pembangunan jembatan darurat tersebut dilaksanakan oleh 27 personel Sat Brimob Polda Sumbar di bawah pimpinan IPDA Arumzein, selaku Paurlat Subbag Lat Sat Brimobda Sumbar. Sejak awal pengerjaan, personel Brimob bekerja secara intensif agar jembatan dapat segera difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

  • Jembatan ini memiliki peran vital karena menjadi satu-satunya akses penghubung antar nagari yang digunakan oleh sekitar 3.000 jiwa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga akses menuju layanan kesehatan. 

Selain sebagai jalur transportasi, jembatan darurat tersebut juga difungsikan sebagai jalur evakuasi bagi warga sekitar.

IPDA Arumzein menyampaikan bahwa hingga saat ini progres pembangunan jembatan telah mencapai 100 persen dan siap digunakan oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, progres pembangunan jembatan darurat ini sudah mencapai 100 persen. Jembatan ini kami siapkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan lancar,” ujar IPDA Arumzein.

Ia menegaskan, pembangunan dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme serta semangat kemanusiaan, mengingat pentingnya akses tersebut bagi kehidupan warga.

“Personel Brimob bekerja dengan penuh dedikasi karena jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap keberadaan jembatan darurat ini dapat membantu memulihkan aktivitas warga dan memperlancar mobilitas antar nagari,” tambahnya.

Sat Brimob Polda Sumbar memastikan akan terus hadir dan bergerak cepat dalam setiap kondisi darurat sebagai wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan infrastruktur dan keselamatan warga.

Polri Percepat Pemulihan Aceh Tamiang, Target 389 Titik Sumur Bor Air Bersih, 208 Telah Terealisasi

     


REFORMASI-ID | Aceh - Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Polri terus hadir sejak awal hingga saat ini di tengah masyarakat terdampak. Kehadiran Polri difokuskan pada pemenuhan kebutuhan paling mendasar warga, khususnya ketersediaan air bersih yang sempat terganggu akibat bencana. Melalui langkah cepat dan terukur, Polri membangun serta mengaktifkan ratusan sarana sumur bor air bersih agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara layak dan aman. (Selasa, 6 Januari 2026)

Hingga saat ini, Polri telah membangun 177 titik sumur bor air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang yang tersebar di 12 kecamatan dan 66 desa, dan seluruhnya telah aktif serta dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan di berbagai lokasi strategis, mulai dari tempat ibadah, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, area publik, permukiman warga, hingga lokasi pengungsian, sehingga akses air bersih dapat menjangkau masyarakat secara luas dan merata.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa penyediaan air bersih menjadi prioritas utama Polri dalam fase pemulihan pascabencana. Menurutnya, Polri bergerak cepat memastikan masyarakat dapat segera mengakses air bersih melalui pembangunan sumur bor yang tersebar di berbagai fasilitas publik dan permukiman. Langkah ini dilakukan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman serta nyaman.

Ia menambahkan bahwa seluruh sumur bor air bersih yang telah dibangun tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat sebagai bentuk komitmen Polri untuk memastikan setiap bantuan dan informasi penting segera diketahui serta dirasakan langsung oleh warga terdampak bencana.

Secara keseluruhan di Provinsi Aceh, Polri menargetkan pembangunan 389 titik sumur bor air bersih, yang terdiri dari 300 titik di Kabupaten Aceh Tamiang dan 89 titik di kabupaten/kota lainnya. Hingga Senin, 5 Januari 2026 pukul 23.00 WIB, total 208 titik sumur bor telah terealisasi dan dibangun di wilayah hukum Polda Aceh, dengan sebagian besar telah aktif dan dimanfaatkan masyarakat.

Rincian progres pembangunan menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang telah terbangun 177 titik dan seluruhnya aktif. 

SEBARAN TITIK SUMUR BOR AIR BERSIH DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PER *5 JANUARI 2026,* SBB :

1. Sebaran Sumur *177 (SERATUS TUJUH PULUH TUJUH)* titik Sumur Bor Air Bersih di *12 (Dua Belas)* Kecamatan dan *66 (Enam Puluh Enam)* Desa;
2. Tempat ibadah *48 (Empat Puluh Delapan)* titik Sumur Bor Air Bersih.
3. Sarana Pendidikan *62 (Enam Puluh Dua)* titik Sumur Bor Air Bersih.
4. Rumah Kesehatan *18 (Delapan Belas)* titik Sumur Bor Air Bersih.
5. Kantor Dinas/Pemerintahan *14 (Empat Belas)* titik Sumur Bor Air Bersih.
6. Area Publik *2 (Dua)* titik Sumur Bor Air Bersih.
7. Pemukiman Masyarakat *31 (Tiga Puluh Satu)* titik Sumur Bor Air Bersih.
8. Tempat Pengungsian *2 (Dua)* titik Sumur Bor Air Bersih.

*Total 177 (SERATUS TUJUH PULUH TUJUH) TITIK SUMUR BOR AIR BERSIH*
Ket :
* 3 titik sumur dalam (60 s/d 100 meter
* ⁠160 titik sumur dangkal (20 s/d 40 meter)

Di Kabupaten Aceh Utara, Polri telah membangun 9 titik yang seluruhnya aktif. Kabupaten Pidie Jaya tercatat memiliki 5 titik, terdiri dari 1 titik aktif dan 4 titik masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, masing-masing 1 titik sumur bor aktif telah dibangun di Kabupaten Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat, dan Kabupaten Pidie. Di Kota Langsa, terdapat 7 titik yang seluruhnya aktif, sedangkan di Kabupaten Aceh Timur terdapat 9 titik aktif. Adapun di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Singkil, masing-masing telah dibangun 2 titik dan seluruhnya telah berfungsi.

Polri memastikan pembangunan sumur bor air bersih di Aceh akan terus dilanjutkan hingga seluruh target terpenuhi. Upaya ini menjadi wujud nyata kehadiran negara melalui Polri dalam melindungi dan melayani masyarakat, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga pascabencana banjir bandang di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

05 Januari 2026

Peringati HUT ke-65, Jasa Raharja Perkuat Pelayanan Publik yang Relevan dan Berkelanjutan

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 5 Januari 2026 - Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berempati kepada masyarakat dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 yang digelar pada Senin (5/1/.2025).

Upacara tersebut diselenggarakan hybrid dengan diikuti oleh seluruh Insan Jasa Raharja, di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Cabang Jasa Raharja seluruh Indonesia.

Selama 65 tahun perjalanan pengabdian, Jasa Raharja hadir melayani sepenuh hati pada berbagai momen krusial kehidupan masyarakat, khususnya ketika terjadi Kecelakaan dan korban serta keluarganya membutuhkan kepastian perlindungan.

Mandat tersebut menempatkan perusahaan sebagai penyelenggara jaminan perlindungan dasar korban kecelakaan Jasa Raharja sekaligus representasi negara hadir melalui pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Fokus pada pelayanan tercermin dari kinerja penyaluran santunan sepanjang 2025.

Penyaluran santunan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, didukung penguatan sistem layanan, serta keterlibatan aktif petugas Jasa Raharja di lapangan untuk memastikan hak korban terpenuhi sesuai ketentuan.

Dodi Apriansyah - Sekretaris Perusahaan PT Jasa Raharja menegaskan bahwa pelayanan santunan merupakan inti dari mandat perusahaan.

"Pelayanan santunan adalah inti mandat Jasa Raharja. Fokus kita bukan sekadar meningkatkan, tetapi menjaga kualitas layanan agar tetap relevan dan benar-benar dirasakan masyarakat. Kecepatan, ketepatan, dan empati bukan pilihan, melainkan standar minimum kehadiran negara melalui Jasa Raharja," ujar Dodi.

Momentum HUT ke-65 dimaknai sebagai titik refleksi atas kualitas dan relevansi
layanan yang diberikan. 

Inti refleksi tersebut adalah memastikan bahwa kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan masyarakat, layanan mampu menjawab kebutuhan zaman, dan amanat negara dikelola dengan integritas. Refleksi ini menjadi dasar penguatan arah pelayanan agar tetap dipercaya publik.

Dalam konteks pelayanan, tema tersebut dimaknai sebagai upaya menjaga kualitas
layanan agar tetap konsisten dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Pelayanan
tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga berkesinambungan, sehingga
perlindungan dasar dapat terus diberikan secara optimal di tengah dinamika
kebutuhan publik.

Sebagai bagian dari penguatan layanan, perusahaan terus mendorong digitalisasi
proses layanan end-to-end, integrasi data kecelakaan dengan stakeholder terkait,
serta penyempurnaan tata kelola internal. 

Langkah ini diarahkan untuk mempercepat
proses layanan, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas pengelolaan dana
santunan.

Selain berperan di hilir melalui penyaluran santunan, Jasa Raharja juga berkontribusi
di hulu melalui penguatan ekosistem keselamatan berkendara. 

Program pencegahan kecelakaan dijalankan secara terkoordinasi dan berbasis data, dengan
mempertimbangkan karakteristik wilayah, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif.

Sejalan dengan hal tersebut, Jasa Raharja berkomitmen memastikan seluruh nilai yang disampaikan dalam amanat tersebut diwujudkan dalam praktik pelayanan sehari-hari. 

Melalui penguatan sistem, peran aktif petugas di lapangan, serta budaya kerja melayani sepenuh hati, perusahaan terus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud amanat negara dan upaya menghadirkan layanan yang konsisten serta dapat diandalkan.