Media Reformasi Indonesia (MRI)

10 September 2026

Polemik Tiga Guru PNS Bergulir, Kepsek SMK Muhammadiyah Bitung Soroti Pemberitaan dan Proposal Bantuan

     

 


REFORMASI-ID |  BITUNG — Kepala SMK Muhammadiyah Bitung, Arismiaty Soeri, meminta seluruh pihak melihat secara utuh polemik yang berkembang terkait pemberitaan mengenai tiga guru PNS di sekolah tersebut.

Arismiaty menegaskan, pihak sekolah tidak bermaksud menghalangi kerja jurnalistik maupun membatasi kebebasan pers. Namun, sekolah merasa perlu memberikan klarifikasi karena pemberitaan yang beredar dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Menurut Arismiaty, persoalan bermula dari pemberitaan yang menyebut tiga guru PNS meninggalkan sekolah sebelum jam pulang. Pihak sekolah memiliki penjelasan berbeda mengenai peristiwa tersebut.

Ketiga guru, kata dia, bukan meninggalkan tugas tanpa alasan. Mereka disebut telah menyelesaikan agenda tertentu, meminta izin untuk keperluan sementara dan masih memiliki rencana kembali ke sekolah karena terdapat kegiatan yang harus diikuti.

“Atas pemberitaan itu, kami meminta klarifikasi karena kami merasa ada informasi yang perlu diluruskan. Kami tidak bermaksud menghalangi wartawan menjalankan tugasnya,” kata Arismiaty.

Ia mengatakan, upaya klarifikasi kemudian dilakukan melalui komunikasi WhatsApp dengan pihak yang disebut berkaitan dengan pemberitaan tersebut.

Dalam komunikasi itu, menurut Arismiaty, muncul permintaan uang sebesar Rp3 juta yang disebut berkaitan dengan tiga pemberitaan. Masing-masing pemberitaan disebut bernilai Rp1 juta. Dalam komunikasi berikutnya, angka tersebut menurut pengakuannya sempat berubah menjadi Rp2 juta.

Arismiaty menegaskan bahwa keterangan mengenai permintaan uang tersebut merupakan apa yang dialami dan dipahami pihak sekolah. Karena itu, sekolah menyerahkan pembuktiannya kepada komunikasi yang ada, termasuk percakapan WhatsApp dan identitas pihak yang melakukan komunikasi.

Proposal Bantuan Juga Dipersoalkan

Selain persoalan pemberitaan, Arismiaty juga menjelaskan kedatangan sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan ke SMK Muhammadiyah Bitung.

Mereka datang membawa proposal permohonan dukungan dana untuk kegiatan Rapat Kerja Daerah Media Group Mabes TNI-Polri.

Dalam proposal tersebut tercantum sejumlah nama sekolah beserta nominal bantuan. Arismiaty mengatakan pihaknya hanya mampu memberikan bantuan sebesar Rp500 ribu.

Pemberian tersebut kemudian didokumentasikan bersama proposal sebagai bagian dari administrasi sekolah.

Namun, persoalan muncul setelah pihak sekolah lain yang namanya tercantum dalam proposal dikonfirmasi.

Kepala SMK Negeri 1 Bitung, Drs. Christo A. Lewan, membantah sekolahnya pernah memberikan bantuan sebagaimana nominal yang tercantum dalam proposal.

Bantahan serupa disampaikan Kepala SMK Negeri 3 Bitung, Yessie Pinontoan, S.Th., M.Si. Nama SMK Negeri 3 Bitung tercantum dalam daftar dengan nominal bantuan Rp1 juta

Ketika dikonfirmasi, Yessie membantah pencantuman tersebut.

“Itu tidak benar, dorang itu siapa?” tegas Yessie.

Bagi Arismiaty, bantahan tersebut menjadi alasan penting agar isi proposal tidak hanya dipercaya berdasarkan dokumen yang dibawa kepada sekolah, tetapi juga diverifikasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalamnya

Kepala Sekolah: Kami Tidak Ingin Menuduh

Arismiaty menegaskan, sekolah tidak ingin menarik kesimpulan sepihak mengenai siapa yang membuat proposal ataupun bagaimana data nama sekolah dan nominal bantuan tersebut dicantumkan.

Namun, jika benar terdapat sekolah yang namanya dicantumkan tanpa pernah memberikan bantuan, menurut dia, hal tersebut perlu dijelaskan.

PDM Bitung: Jangan Campuradukkan Persoalan

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bitung, Muhammad Rusdi Baso, S.E., bersama Wakil Ketua PDM Hasan Harun, S.Pd.I., meminta persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan fakta.

PDM, menurut mereka, tidak datang untuk membela sekolah secara membabi buta.

Jika benar terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan guru, proses pemeriksaan harus dilakukan sesuai ketentuan.

Namun, pada saat yang sama, pihak yang diberitakan juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan.

Kritik terhadap lembaga pendidikan, kata mereka, merupakan bagian dari kontrol publik. Tetapi kontrol publik harus tetap berjalan dengan prinsip akurasi, keberimbangan dan konfirmasi.

Dewan Pers Ingatkan Media Jangan Catut Nama Lembaga Negara

Polemik ini juga relevan dengan peringatan Dewan Pers pada 5 Agustus 2025 mengenai praktik media yang menggunakan atau mencatut nama lembaga negara secara tidak sah.

Dalam pernyataannya, Dewan Pers menegaskan akan menertibkan media yang menggunakan nama lembaga negara seperti KPK, Polri dan institusi resmi lainnya, apabila media tersebut tidak memiliki hubungan atau afiliasi struktural dengan lembaga yang namanya digunakan. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menegaskan bahwa penggunaan nama institusi negara dapat menimbulkan kesan seolah-olah media tersebut merupakan bagian dari institusi yang bersangkutan. 

Karena itu, menurut Arismiaty, sekolah maupun masyarakat perlu memiliki ruang untuk melakukan verifikasi terhadap identitas media, perusahaan pers, wartawan, serta lembaga yang mengatasnamakan dirinya ketika datang meminta informasi maupun dukungan.

Sekolah Minta Semua Dibuktikan

Arismiaty kembali menegaskan bahwa SMK Muhammadiyah Bitung terbuka terhadap kritik dan pemberitaan.

Namun, menurut dia, keterbukaan tersebut harus berjalan bersama hak untuk memperoleh klarifikasi.

“Kami tidak anti terhadap kritik. Silakan media menjalankan fungsi kontrol. Tetapi kami juga memiliki hak untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya. Kalau ada kesalahan dari pihak sekolah, kami siap diperiksa. Kalau ada informasi yang keliru, kami juga berharap diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi,” ujar Arismiaty.


09 September 2026

Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla Korem 044/Gapo Gelar Bimtek Pembuatan APAR PS 08

     

REFORMASI-ID | Palembang – TNI AD dalam hal ini Korem 044/Gapo terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan APAR Patigeni Suppressant 08 (PS 08), Rabu (9/9/2026). 

Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan personel sekaligus mendorong kemandirian satuan melalui pemanfaatan bahan lokal dan teknologi yang ramah lingkungan dalam penanggulangan kebakaran.

Dalam sambutannya, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menekankan agar Bimtek tidak hanya menghasilkan kemampuan membuat PS 08, tetapi juga pemahaman tentang penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penerapannya secara tepat dan aman di lapangan.

"Saya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Bimtek pembuatan Patigeni Suppressant 08 yang dinilai menjadi salah satu inovasi dalam mendukung upaya penanggulangan kebakaran," ujar Danrem.

Menurutnya, konsep “Cepat, Efektif dan Ramah Lingkungan” harus menjadi semangat bersama dalam mengembangkan kemampuan personel sekaligus menghadirkan solusi yang dapat memberikan manfaat bagi satuan dan masyarakat.

Danrem menekankan, kegiatan Bimtek tidak boleh berhenti pada kemampuan peserta dalam membuat PS 08. Para peserta juga diharapkan memahami tata cara penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penerapannya secara tepat dan aman di lapangan.

“Jangan hanya menjadi peserta yang mendengarkan, tetapi jadilah personel yang mampu memahami, mempraktikkan dan kemudian mentransfer pengetahuan tersebut kepada rekan-rekan di satuannya,” tegasnya

Sementara itu, kepada Serka Adi selaku narasumber, Danrem berharap materi yang diberikan dapat disampaikan secara komprehensif, baik mengenai proses pembuatan maupun penggunaan PS 08. Peserta juga didorong aktif bertanya, berdiskusi dan melaksanakan praktik secara langsung.

Kegiatan tersebut mengusung semangat “Padamkan Api, Lindungi Alam”, sebagai komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. (Mdn) 

Jalani Tes DNA, Orang Tua Jurnalis Pewartafoto ANTARA M. Bagus Khoirunas: Terimakasih kepada Semua Pihak yang Sudah Terjun dan Turun Tangan Berjibaku

     

REFORMASI-ID | Serang, Banten - Kedua orangtua dan keluarga dari pewarta foto ANTARA, bernama Muhammad Bagus Khoirunas, dan merupakan salah satu dari rombongan pewarta foto yang dilaporkan hilang kontak di Perairan Selat Sunda, saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di perairan Selat Sunda, sejak hari Senin (7/9/2026).

Diketahui, Mansur Suryana yang merupakan orang tua wartawan LKBN ANTARA di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, adalah ayah kandung dari fotografer dan jurnalis Muhammad Bagus Khoirunnas, Rabu (9/9/2026) siang, pukul 14.00 WIB, Mansur menyampaikan, bahwa ia bersama istri atau Ibu Kandung dari M Bagus, saat ini sudah berada di RS Bhayangkara Banten di Jl. Raya Serang - Pandeglang Km 2, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

"Saya bersama keluarga datang ke RS Bhayangkara, setelah dihubungi via telfon oleh anak kami (istri dari Muhammad Bagus Khoirunasl). Disampaikan ke saya, hari ini bersama keluarga agar datang ke RS Bhayangkara untuk dilakukan tes DNA," ungkap Mansur.

Pada kesempatan tersebut Mansur, tidak mau  menyampaikan hal-hal lain dari hari kedua operasi pencarian Tim SAR Gabungan yang saat ini masih melakukan pencarian terhadap speed boat yang dilaporkan hilang kontak di Perairan Selat Sunda, dimana speed boat itu ditumpangi oleh delapan orang, lima diantaranya adalah M Bagus dan 4 orang pewarta foto dari Jakarta.

"Untuk saat ini, saya hanya bisa menyampaikan ucapan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah terjun dan turun tangan berjibaku sejak hari Senin (7/9/2026) hingga hari ini Rabu (9/9/206)," ujar Mansur singkat dengan suara serak dan terbata-bata (kutipan Kabar6.com) 

Untuk diketahui, pada pencarian hari kedua, Rabu (9/9/2026), Tim SAR gabungan dari Basarnas dan TNI/Polri memperluas proses pencarian serta penyelamatan terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di perairan Selat Sunda, sejak hari Senin (7/9/2026).

Sejumlah unsur yang terlibat dalam operasi ini, di antaranya KN SAR Tetuka 247, Rescuer USS Pandeglang, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Polairud Polda Banten, Polairud Mabes Sanjaya, Dipolairud, Polsek Carita, Lanal, Satpol PP, Babinsa, pemerintah kecamatan dan desa, Balawista, nelayan, serta masyarakat.

Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Riski Dwiyanto mengatakan, bahwa dalam operasi kemanusiaan di hari kedua ini, Basarnas Banten mengerahkan kekuatan penuh dari tim gabungan.

"Area pencarian kita perluas, karena hasil dari SAR Map, mengarah ke barat daya dari Pulau Gunung Anak Krakatau. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, total luas area pencarian mencapai kurang lebih 271 nautical mile," katanya.

Riski mengungkapkan, saat ini pihaknya fokus melakukan perluasan pencarian berdasarkan analisis data digital, dimana dalam operasi ini dikerahkan total enam unit kapal yang dibagi ke dalam lima Search and Rescue Unit (SRU) dengan peran strategis masing-masing.

"Pada operasi pecarian SAR di hari pertama, Tim Rescue USS Pandeglang bergerak menuju lokasi kejadian sekitar pukul 14.15 WIB. Tim kemudian melanjutkan penyisiran hingga kawasan Krakatau. Sementara KN SAR Tetuka 247 bertolak dari Pelabuhan BBJ menuju lokasi kejadian sekitar pukul 17.26 WIB untuk memperkuat pencarian. Penyisiran juga dilakukan RIB 02 Banten di sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang," jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan, sejak menerima informasi tersebut, tim terpadu langsung melakukan upaya pencarian dan hingga hari ini operasi SAR masih terus dilanjutkan.

"Sejak mendapatkan informasi pada hari Selasa, tim sudah melakukan pencarian. Dari kemarin hingga hari ini dilanjutkan, baik Basarnas, Polda, Polairud, Lanal, TNI, BPBD dan unsur terkait lainnya bersama-sama melakukan pencarian," terang Kapolda Banten.

Hengki menegaskan, bahwa keselamatan personel yang terlibat dalam operasi pencarian menjadi perhatian utama. Pihaknya juga memastikan kesiapan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang dikerahkan dalam operasi tersebut.

"Kita akan bekerja keras untuk menemukan rekan-rekan kita yang sampai sekarang belum ditemukan. Namun, keselamatan seluruh tim terpadu yang melakukan pencarian juga harus menjadi perhatian," ujarnya.

Lebih lanjut, Hengki menjelaskan, bahwa pihaknya juga telah menyiapkan pos antemortem dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Banten sebagai bagian dari kesiapan apabila diperlukan dalam proses identifikasi.

"Kami telah menyiapkan posko antemortem sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mendukung proses identifikasi apabila diperlukan," jelasnya.

Terkait kemungkinan pemantauan melalui udara, Kapolda Banten menyampaikan, bahwa hingga saat ini pencarian masih difokuskan melalui jalur laut. 

Pemantauan udara akan dipertimbangkan dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau.

"Untuk sampai dengan sekarang, belum. Nanti melihat perkembangan hari ini, saya akan minta petunjuk. Kita bisa juga melakukan pemantauan, tetapi situasi erupsi juga harus menjadi pertimbangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, kembali mengingatkan masyarakat dan para pengguna transportasi laut untuk mematuhi imbauan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau. 

Masyarakat diminta tidak mendekati kawasan gunung dalam radius yang telah ditetapkan.

"Dari Vulkanologi sudah mengimbau semenjak meningkatnya erupsi ini, tidak boleh mendekati dalam radius tiga kilometer. Jadi harus lebih dari tiga kilometer dari Gunung Anak Krakatau," ingatnya.

Diakhir, Kapolda Banten mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, khususnya terkait isu tsunami maupun informasi lain yang beredar di media sosial.

"Yang paling penting masyarakat tetap tenang, jangan cepat percaya dengan berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya, khususnya terkait isu tsunami maupun informasi lain yang beredar di media sosial," tutupnya. (Daeng Yusvin/Nang)

UMI dan Unhas Perkuat Ekosistem Ilmu Kepolisian Hadapi Kompleksitas Zaman

     


REFORMASI-ID | Makassar, 9 September 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama perguruan tinggi terus membangun ekosistem ilmu kepolisian untuk merespons kompleksitas persoalan masyarakat dan perkembangan zaman. Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) menjadi bagian dari penguatan ekosistem tersebut melalui pengembangan Pusat Studi Kepolisian dan kerja sama akademik dengan Polri.

Peresmian Pusat Studi Kepolisian Unhas berlangsung di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu (9/9/2026). Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo memberikan sambutan secara virtual dari Jakarta.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan penghargaan kepada Unhas dan UMI yang telah membuka ruang kolaborasi antara kepolisian dan dunia akademik.

“Bagi Polri, perguruan tinggi merupakan mitra penting dalam memperkaya perspektif dan mengembangkan ilmu kepolisian. Kami sangat menghargai keterbukaan kampus untuk bersama-sama membangun pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.

Wakapolri menilai Pusat Studi Kepolisian perlu dikembangkan sesuai dengan karakter, kompetensi, dan keunggulan masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberagaman fokus kajian justru menjadi kekuatan dalam membangun jejaring keilmuan kepolisian secara nasional.

Unhas: Menghubungkan Ilmu dengan Persoalan Masyarakat

Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa menilai kolaborasi dengan Polri memiliki makna strategis bagi dunia akademik maupun kepolisian.

“Polisi membutuhkan ilmu untuk menghadapi kompleksitas zaman, dan ilmu membutuhkan polisi untuk memastikan bahwa pengetahuan benar-benar hadir di tengah persoalan masyarakat,” ujar Jamaluddin.

Menurutnya, Pusat Studi Kepolisian harus menjadi ruang yang mempertemukan teori, penelitian, dan persoalan nyata di masyarakat.

“Pusat studi ini jangan hanya menjadi lembaga yang dibentuk secara administratif. Kita ingin menjadi ruang yang hidup untuk berdiskusi, melakukan penelitian, dan menghasilkan kajian yang dapat menjawab persoalan nyata di masyarakat,” katanya.

Ia menilai persoalan seperti destructive fishing membutuhkan keterlibatan berbagai bidang ilmu agar dapat dilihat secara komprehensif.

Unhas pun membuka peluang kolaborasi lintas disiplin untuk menghasilkan kajian dan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan institusi penegak hukum.

UMI: Kolaborasi yang Saling Menumbuhkan

Sementara itu, Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib diwakili Wakil Rektor II Prof. Dr. Ir. H. Zakir Sabara HW., S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng.

Zakir menegaskan bahwa hubungan Polri dan UMI dibangun dengan semangat kemitraan dan saling memperkuat.

“Polri dan UMI saling menumbuhkan. Polri memiliki pengalaman dan pengetahuan dari berbagai persoalan nyata di lapangan, sedangkan UMI memiliki sumber daya manusia, kapasitas penelitian, teknologi, dan berbagai disiplin ilmu. Keduanya dapat dipertemukan untuk saling memperkuat,” ujar Zakir.

Ia menjelaskan, UMI memiliki kekuatan keilmuan yang beragam, termasuk hukum, teknologi, kecerdasan buatan, keamanan siber, ekonomi, energi, kesehatan, lingkungan, agama, dan ilmu sosial.

Keragaman tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk mengembangkan kajian kepolisian yang lebih komprehensif.

“Kita ingin Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang untuk menghasilkan kajian, inovasi, dan rekomendasi. Bukan hanya membicarakan persoalan setelah terjadi, tetapi juga membantu membaca risiko dan menyiapkan berbagai kemungkinan sejak dini,” katanya.

Memperkuat Evidence-Based Policing

Wakapolri menjelaskan bahwa pengembangan jejaring Pusat Studi Kepolisian juga menjadi bagian dari penguatan pendekatan evidence-based policing, yakni pengembangan praktik kepolisian yang didukung oleh data, penelitian, dan pengujian ilmiah.

Melalui pendekatan tersebut, pengalaman praktis kepolisian dapat dipertemukan dengan metodologi dan perspektif akademik untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan sekaligus dapat diterapkan.

“Kami berharap pusat studi ini dapat menjadi jembatan yang mempertemukan pengalaman praktis kepolisian dengan kekayaan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Dari sana kita dapat saling belajar dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik,” ungkap Wakapolri.

Menurutnya, mahasiswa juga memiliki posisi penting dalam ekosistem tersebut. Pemikiran kritis, kreativitas, dan perspektif generasi muda dapat menjadi bagian dari proses pengembangan ilmu kepolisian.

Jejaring Nasional Terus Diperluas

Hingga saat ini, Polri telah menjalin 79 MoU dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dengan 41 perguruan tinggi telah meresmikan dan mengoperasionalkan Pusat Studi Kepolisian.

Di lingkungan internal Polri juga telah dikembangkan 16 Pusat Studi Kepolisian dengan fokus keilmuan yang beragam, mulai dari Polmas, antikorupsi, terorisme, siber, SDM, teknologi kepolisian, forensik, keamanan nasional, keadilan restoratif dan transformasi konflik, hingga intelijen kepolisian.

Wakapolri berharap jejaring tersebut tidak sekadar menjadi jaringan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi jaringan pengetahuan yang saling terhubung.

“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata berapa banyak kerja sama yang dibuat atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar pengetahuan, penelitian, dan kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat serta menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Wakapolri Ajak Kampus dan Mahasiswa Bersama Wujudkan Polri yang Semakin Baik

     


REFORMASI-ID | Makassar, 9 September 2026 – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo mengajak perguruan tinggi, akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam mengembangkan ilmu kepolisian, memperkaya perspektif, serta menghadirkan gagasan dan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Wakapolri secara virtual dari Jakarta dalam peresmian Pusat Studi Kepolisian Universitas Hasanuddin (Unhas) yang berlangsung di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu (9/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Polri juga memperkuat kerja sama dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari pengembangan jejaring Pusat Studi Kepolisian di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia.

Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa beserta seluruh sivitas akademika Unhas dan Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib beserta seluruh sivitas akademika UMI atas keterbukaan dan komitmen dalam membangun ruang kolaborasi antara Polri dan dunia akademik.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika atas prakarsa dan komitmen dalam mewujudkan Pusat Studi Kepolisian ini. Keikutsertaan perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk memperluas jejaring kolaborasi akademis di bidang ilmu kepolisian, memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi, serta mendukung transformasi Polri,” ujar Wakapolri.

Menurut Wakapolri, kolaborasi tersebut merupakan hubungan yang saling melengkapi. Polri memiliki pengalaman dan pengetahuan praktis dari berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, sementara perguruan tinggi memiliki kekuatan akademik, metodologi penelitian, serta kekayaan perspektif keilmuan.

“Kami mengajak seluruh pengelola Pusat Studi Kepolisian, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan jajaran Polri untuk menjadikan pusat studi ini sebagai ruang kolaborasi yang hidup dan produktif. Jangan berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi mari hadirkan riset, gagasan, pemikiran kritis, dan rekomendasi yang dapat menjawab permasalahan nyata di lapangan,” katanya.

Wakapolri juga mengajak mahasiswa untuk mengambil bagian dalam ekosistem kolaborasi tersebut. Menurutnya, mahasiswa memiliki kreativitas, energi, dan perspektif generasi muda yang dapat memperkaya kajian mengenai kepolisian dan berbagai dinamika sosial.

“Kami sangat menghargai pemikiran, kritik, dan masukan dari lingkungan akademik. Melalui ruang dialog yang terbuka dan konstruktif, kita dapat saling belajar dan bersama-sama mencari pendekatan yang lebih baik untuk kepolisian dan masyarakat,” tutur Wakapolri.

Unhas: Ilmu dan Kepolisian Saling Membutuhkan

Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa menyampaikan apresiasi atas terbangunnya kolaborasi dengan Polri. Menurutnya, hubungan antara kepolisian dan perguruan tinggi memiliki arti penting dalam menghadapi kompleksitas persoalan masyarakat.

“Polisi membutuhkan ilmu untuk menghadapi kompleksitas zaman, dan ilmu membutuhkan polisi untuk memastikan bahwa pengetahuan benar-benar hadir di tengah persoalan masyarakat,” ujar Jamaluddin.

Ia berharap Pusat Studi Kepolisian Unhas menjadi ruang akademik yang hidup, tidak hanya dalam diskusi, tetapi juga melalui penelitian dan kajian yang memberikan manfaat nyata.

Salah satu persoalan yang dapat dikembangkan adalah destructive fishing atau praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Menurut Jamaluddin, persoalan tersebut memiliki dimensi hukum, lingkungan, keselamatan masyarakat, dan sosial sehingga membutuhkan pendekatan lintas disiplin.

“Kita perlu mempertemukan berbagai disiplin ilmu agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dilihat secara lebih utuh dan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar bermanfaat,” katanya.

Jamaluddin menegaskan Unhas terbuka menjadi ruang kolaborasi bagi Polri dan berbagai pihak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi bangsa.

UMI: Polri dan UMI Saling Menumbuhkan

Dalam kegiatan tersebut, Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib diwakili Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Pengembangan Ketenagaan UMI, Prof. Dr. Ir. H. Zakir Sabara HW., S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng.

Zakir menyampaikan bahwa kerja sama dengan Polri merupakan bentuk komitmen UMI untuk membuka kekuatan akademik dan sumber daya perguruan tinggi dalam membantu menjawab berbagai persoalan nyata di masyarakat.

“Prinsip kami sederhana, Polri dan UMI saling menumbuhkan. Polri memiliki pengalaman dan pengetahuan dari berbagai persoalan nyata di lapangan, sementara UMI memiliki sumber daya manusia, kapasitas akademik, teknologi, dan berbagai disiplin ilmu. Ketika kedua kekuatan ini dipertemukan, kita berharap lahir pengetahuan dan solusi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” ujar Zakir.

Menurutnya, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, keamanan siber, ekonomi, energi, kesehatan, lingkungan, dan dinamika sosial membutuhkan kajian yang tidak terbatas pada satu disiplin ilmu.

“UMI memiliki kekuatan keilmuan yang beragam. Kekuatan tersebut siap kita kolaborasikan bersama Polri, sehingga Pusat Studi Kepolisian tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi ruang untuk menghasilkan kajian, inovasi, dan rekomendasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

79 MoU dengan Perguruan Tinggi

Saat ini Polri telah menjalin 79 nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan 41 di antaranya telah meresmikan serta mengoperasionalkan Pusat Studi Kepolisian.

Selain jejaring eksternal tersebut, Polri juga telah mengembangkan 16 Pusat Studi Kepolisian internal dengan berbagai fokus keilmuan, antara lain Polmas, antikorupsi, terorisme, ilmu kepolisian, lalu lintas, siber, SDM, teknologi kepolisian, forensik, keamanan nasional, keadilan restoratif dan transformasi konflik, serta intelijen kepolisian.

Wakapolri berharap jejaring tersebut terus berkembang menjadi ekosistem keilmuan yang terbuka, produktif, dan saling menguatkan.

“Setiap perguruan tinggi memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing. Kami berharap kekuatan tersebut dapat berkembang melalui kolaborasi yang sesuai dengan karakter dan kompetensi masing-masing kampus. Dengan demikian, jejaring ini akan semakin kaya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan ilmu kepolisian,” ujarnya.

“Mari kita bangun jejaring keilmuan yang semakin kuat, terbuka, dan berkelanjutan, sehingga setiap pengetahuan yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik kepolisian yang semakin profesional, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Sejak 27 Agustus, 200 Perwira dan Bhabin Bergerak Cegah Karhutla, dari Edukasi hingga Shalat Istisqa

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 31 Agustus 2026 — Polri terus bergerak mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari hulu. Sejak 27 Agustus 2026, 200 peserta didik Polri bersama Bhabinkamtibmas telah diterjunkan ke empat Polda prioritas untuk menjangkau masyarakat secara langsung.

Mereka bergerak dari pintu ke pintu memberikan edukasi, membagikan masker, memberikan bantuan kemanusiaan, memetakan wilayah rawan, berkoordinasi dengan berbagai pihak, hingga membantu penanganan titik api. Di tengah kemarau, pendekatan spiritual juga dilakukan bersama masyarakat melalui Shalat Istisqa dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan.

Kegiatan ini tidak berhenti pada satu lokasi. Para peserta didik bersama Bhabinkamtibmas akan terus bergerak menjangkau warga di wilayah rawan karhutla sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.

Kalbar Jadi Salah Satu Contoh Paling Masif

Kalimantan Barat menjadi salah satu gambaran kuat pelaksanaan Satgas Edukasi Polri. Sebanyak 104 peserta didik diterjunkan ke 14 wilayah Polresta dan Polres jajaran.

Terdiri dari 68 mahasiswa S2 PTIK, 7 Serdik Sespimma dan 29 siswa Setukpa, mereka telah melaksanakan 91 kegiatan.

Sebanyak 55 kegiatan di antaranya berupa edukasi, penyuluhan dan sosialisasi dialogis. Kegiatan lainnya meliputi 16 koordinasi lintas sektoral dan pemetaan, 10 kegiatan kemanusiaan dan kesehatan, 7 bantuan fisik lapangan dan pemadaman, serta 3 kegiatan spiritual dan kultural.

Para peserta didik bersama Bhabinkamtibmas mendatangi warga secara door-to-door, memberikan edukasi bahaya pembakaran lahan, membagikan masker, mendistribusikan air bersih, melakukan pemeriksaan kesehatan, hingga membantu penanganan titik api.

Di Kabupaten Melawi, kegiatan tersebut turut mendorong deklarasi komitmen warga dan komponen masyarakat untuk menghentikan pembakaran hutan secara sengaja selama musim kemarau 2026.

Kalteng: Edukasi Berjalan Bersama Pemadaman

Di Kalimantan Tengah, 48 peserta didik diterjunkan ke 14 wilayah Polresta dan Polres jajaran.

Sebanyak 27 kegiatan telah dilakukan, terdiri dari 16 edukasi, penyuluhan dan imbauan, 7 pemetaan hotspot dan koordinasi lintas instansi, serta 4 kegiatan bantuan pemadaman.

Di lapangan, peserta didik bersama jajaran kewilayahan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla, dampak kesehatan dan konsekuensi hukum, sekaligus membantu ketika ditemukan titik api.

Sumsel: Menjangkau Kelompok Tani hingga Rumah Ibadah

Di Sumatera Selatan, 38 peserta didik bergerak di 9 wilayah Polres jajaran dan telah melaksanakan 41 kegiatan.

Sebanyak 19 kegiatan berupa edukasi, penyuluhan dan imbauan langsung. Edukasi dilakukan melalui door-to-door, kelompok tani, rumah ibadah hingga talkshow radio.

Satgas juga membagikan masker, bantuan sembako, memasang poster dan membagikan pamflet, melakukan pengecekan hotspot, mengecek kesiapan peralatan pemadaman serta berkoordinasi dengan BNPB dan TNI.

Kaltim: Edukasi hingga Shalat Istisqa

Di Kalimantan Timur, 10 peserta didik diterjunkan ke empat wilayah, yakni Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser dan Berau.

Sebanyak 16 kegiatan telah dilakukan, termasuk 7 edukasi dan penyuluhan, 3 kegiatan kemanusiaan dan kesehatan, 3 kegiatan spiritual dan doa bersama, serta 3 kegiatan sinergitas instansi dan peningkatan kapasitas personel.

Untuk pendekatan spiritual, Satgas bersama unsur pemerintah, TNI dan masyarakat melaksanakan Shalat Istisqa dan doa bersama di Halaman Kantor Bupati Kutai Timur, lingkungan Polres Kutai Kartanegara, dan wilayah Berau.

Selain itu, peserta didik memberikan penguatan kepada Bhabinkamtibmas dan fungsi Samapta mengenai pemetaan wilayah rawan dan langkah mitigasi karhutla.

175 Kegiatan, 97 di Antaranya Edukasi dan Penyuluhan

Secara keseluruhan, rekapitulasi empat Polda mencatat 175 kegiatan lapangan yang telah dilaksanakan.

Dari jumlah tersebut, 97 kegiatan merupakan edukasi, penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Rinciannya:

* Kalbar: 104 personel — 91 kegiatan — 55 edukasi/penyuluhan;
* Kalteng: 48 personel — 27 kegiatan — 16 edukasi/penyuluhan;
* Sumsel: 38 personel — 41 kegiatan — 19 edukasi/penyuluhan;
* Kaltim: 10 personel — 16 kegiatan — 7 edukasi/penyuluhan.

Karo Penmas: Terus Bergerak Menjangkau Warga

Karo Penmas Polri menegaskan bahwa pengerahan peserta didik merupakan bagian dari upaya Polri merespons ancaman karhutla secara cepat dan menyeluruh.

“Karhutla tidak bisa menunggu. Sejak 27 Agustus, para perwira peserta didik sudah bergerak bersama Bhabinkamtibmas dan masyarakat. Mereka tidak menunggu api membesar, tetapi hadir dari hulu untuk mencegahnya.”

Menurutnya, bentuk kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

“Ada yang bergerak dari pintu ke pintu memberikan edukasi, membagikan masker, membantu masyarakat, melakukan pemetaan, membantu penanganan titik api, sampai bersama masyarakat melaksanakan Shalat Istisqa di Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Berau. Semua dilakukan karena Polri ingin hadir secara nyata di tengah masyarakat.”

Karo Penmas menambahkan, kegiatan tersebut belum berhenti.

“Ini bukan kegiatan yang berhenti setelah satu atau dua kali penyuluhan. Para peserta didik bersama Bhabinkamtibmas akan terus bergerak menjangkau warga, khususnya di wilayah yang memiliki potensi karhutla. Semakin dekat kita dengan masyarakat, semakin cepat kita membangun kesadaran dan mendeteksi potensi kebakaran.”

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat.

“Masyarakat adalah bagian dari garda terdepan pencegahan. Satu warga yang memilih tidak membakar lahan, satu informasi yang cepat disampaikan dan satu titik api yang segera dilaporkan dapat mencegah kebakaran menjadi lebih besar.”

Polri memastikan edukasi dan pembinaan masyarakat berjalan beriringan dengan deteksi dini, pemetaan, koordinasi lintas sektoral, pemadaman dan penegakan hukum.

Polri mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah atau daun kering sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Dari pintu ke pintu hingga rumah ibadah, dari membagikan masker hingga membantu memadamkan api, Polri terus bergerak bersama masyarakat.

Bukan sekadar datang. Tetapi terus menjangkau, mencegah dan menjaga agar karhutla tidak meluas

Gunakan KRI Lepu-861, Lanal Lampung dan Forkopimda Pantau Aktivitas Gunung Anak Krakatau

     

REFORMASI-ID | Lampung - TNI AL, Jala Wira Saburai. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) menggunakan KRI Lepu-861, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah pemantauan dan kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, sekaligus memastikan kondisi perairan di sekitar kawasan tetap aman dan terkendali.

Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., M.Tr.Opsla., CRMP., menjelaskan. Dalam pelaksanaan pemantauan, unsur Lanal Lampung bersama unsur Forkopimda, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, BPBD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Basarnas Provinsi Lampung, Kabid Kesbangpol, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dan Lembaga Penjamin Mutu ITERA melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi Gunung Anak Krakatau dari wilayah perairan. 

"Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi potensi dampak erupsi, khususnya terhadap keselamatan masyarakat dan aktivitas pelayaran di perairan sekitar Selat Sunda," jelas Danlanal Lampung.

selain itu Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S.S., M.Tr.Opsla., CRMP. menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bersama Forkopimda akan terus meningkatkan kesiapsiagaan, pemantauan, serta koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung aspek keamanan dan keselamatan masyarakat maupun pengguna jasa pelayaran. 

"Dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pengguna perairan di wilayah Lampung dan sekitarnya," pungkas Danlanal Lampung. (Mdn) 

Keselamatan Anak Didik Jadi Prioritas, PJJ di Provinsi Lampung Berlanjut hingga 10 September

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk menerapkan kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring bagi seluruh satuan pendidikan pada 9–10 September 2026. Keputusan tersebut diambil menyusul peningkatan durasi erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) pada Selasa sore serta arah pergerakan angin yang membawa potensi sebaran abu vulkanik ke wilayah daratan Lampung.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela didampingi Sekdaprov Marindo Kurniawan dan jajaran saat menggelar konferensi pers di Ruang Command Center BPBD Provinsi Lampung, Selasa malam (8/9/2026).

Wagub Jihan memaparkan, berdasarkan data pemantauan hingga pukul 18.00 WIB, status Gunung Anak Krakatau tetap berada pada Level III (Siaga). Meski sejak pagi tercatat empat kali erupsi dengan durasi di bawah 20 detik, aktivitas vulkanik susulan kembali melonjak pada pukul 17.56 WIB dengan durasi mencapai 31 detik dan amplitudo seismogram 54 mm.

"Namun ini yang menjadi stressing point kami adalah adanya erupsi susulan yang kemudian durasinya lebih panjang, kemudian arah anginnya menuju wilayah Provinsi Lampung," ungkap Wagub Jihan.

Menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung membatalkan rencana penyesuaian pembelajaran tatap muka terbatas yang sempat diwacanakan siang harinya, guna melindungi keselamatan anak didik dari ancaman paparan abu vulkanik.

"Kami memutuskan untuk menyesuaikan kembali kebijakan tersebut di mana kegiatan belajar mengajar pada Rabu dan juga Kamis, yaitu 9 dan 10 September 2026, tetap dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh," jelasnya.

Selain sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat mengoptimalkan langkah penanganan darurat. Koordinasi intensif dilakukan bersama BNPB, BMKG, dan PVMBG, termasuk penyiapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang saat ini tengah dievaluasi bergantung pada pertumbuhan awan potensial di atas wilayah Lampung. Distribusi masker, penyiraman jalur transportasi darat untuk mereduksi debu, serta uji laboratorium sampel abu vulkanik juga terus berjalan.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa hilangnya satu unit speedboat yang membawa 5 orang jurnalis dan 3 awak kapal (ABK) di perairan perbatasan Selat Sunda saat bertugas meliput aktivitas vulkanik.

"Kami turut mendoakan dan berharap seluruh jurnalis dan juga awak kapal ditemukan secara selamat dengan keadaan sehat dan selamat, dan kami juga menyampaikan penghiburan kepada keluarga yang saat ini senantiasa menantikan kabar dari orang-orang yang mereka cintai tentunya. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau memiliki risiko yang harus benar-benar diperhitungkan. Keselamatan harus menjadi prioritas kita bersama, termasuk bagi rekan-rekan media sekalian menjalankan tugas jurnalistik di lapangan," tegas Wagub.

Masyarakat kembali diingatkan untuk mematuhi radius bahaya 3 kilometer dari kawah aktif GAK serta tidak mudah terpengaruh hoaks. Warga juga diimbau selalu menggunakan masker, menutup ventilasi rumah saat paparan abu turun, serta menyiapkan tas siaga bencana.

Menindaklanjuti taujihat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak seluruh elemen masyarakat menggelar doa bersama dan Salat Istisqa memohon hujan pada Kamis, 10 September 2026, pukul 09.00 WIB bertempat di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung.

"Tetap tenang masyarakat sekalian, tetap waspada, saling menjaga, dan pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber resmi," pungkas Wagub. (**)

Perkuat Kamtibmas Nasional, Baharkam Polri Gelar Monitoring dan Asistensi di Sumsel

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri memperkuat pemeliharaan keamanan di wilayah Sumatera Selatan melalui kegiatan monitoring dan asistensi optimalisasi tugas fungsi jajaran Baharkam Polri di wilayah rawan gangguan kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Lantai 7 Gedung Presisi Polda Sumsel, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya Baharkam Polri memastikan pelaksanaan fungsi Sabhara, Binmas dan Polairud di tingkat kewilayahan berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah yang menjadi perhatian.

Tim monitoring dan asistensi dari Mabes Polri dipimpin Karobinopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol. Dr. Erwin Kurniawan, S.I.K., M.Hum. selaku Ketua Tim, didampingi Kabagbinlat Robinopsnal Baharkam Polri Kombes Pol. Ferdinan Pirma Toho Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H. selaku koordinator tim.

Kehadiran tim Baharkam Polri di Polda Sumsel menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan di tingkat kewilayahan. Asistensi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kesamaan pola dan strategi dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas sesuai dengan karakteristik wilayah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Sambutan Karobinopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol. Dr. Erwin Kurniawan, S.I.K., M.Hum. kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kapolda Sumsel yang dibacakan oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.

Setelah sesi foto bersama, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari tiga narasumber Baharkam Polri. Materi masing-masing disampaikan Kombes Pol. Yully Kurniawan, S.I.K., M.H. mewakili Korps Sabhara, Kombes Pol. Dr. Pitoyo Agung Yuwono, S.I.K., M.Hum. mewakili Korps Polairud dan Kombes Pol. Daru Cahyono, S.I.K. mewakili Korps Binmas. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pembulatan oleh Kombes Pol. Ferdinan Pirma Toho Pasaribu.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Sumsel, di antaranya Dirsamapta Kombes Pol. Ridwan, S.I.K., Dirpamobvit Kombes Pol. Michael Ken Lingga, S.I.K., M.H., Dirbinmas Kombes Pol. Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H., M.Han. serta Dirpolairud Kombes Pol. Heru Agung Nugroho, S.I.K. Turut hadir para Kasat Samapta, Kasat Polairud dan Kasat Binmas jajaran Polres se-Sumatera Selatan.

Melalui kegiatan monitoring dan asistensi tersebut, jajaran Polda Sumsel mendapatkan penguatan dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan, khususnya pada fungsi Sabhara, Binmas dan Polairud. Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan personel sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan bahwa asistensi dari Baharkam Polri menjadi momentum penting bagi Polda Sumsel untuk terus menyempurnakan strategi pengamanan wilayah.

“Asistensi dari Baharkam Polri ini menjadi bekal penting bagi kami untuk mengoptimalkan fungsi Sabhara, Binmas, dan Polairud, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan gangguan kamtibmas,” katanya.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menambahkan bahwa kegiatan tersebut mencerminkan sinergi antara Mabes Polri dan kepolisian daerah dalam memperkuat stabilitas keamanan.

“Kami berkomitmen mendukung penuh arahan dan asistensi dari Baharkam Polri demi optimalisasi tugas pemeliharaan keamanan bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Nandang.

Kegiatan monitoring dan asistensi Baharkam Polri di Polda Sumsel berlangsung tertib dan lancar. Penguatan koordinasi dan standardisasi pelaksanaan tugas tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan pemeliharaan keamanan yang responsif, terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Polda Sumatera Selatan bersama jajaran akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh fungsi pemeliharaan keamanan serta Mabes Polri dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat rasa aman masyarakat dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Sumatera Selatan. (Mdn) 

Polda Lampung Perkuat Pencarian 5 Wartawan dan 3 Kru Kapal yang Hilang Kontak di Selat Sunda

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kepolisian memperkuat operasi pencarian terhadap delapan orang yang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK), Selat Sunda.

Delapan orang tersebut terdiri dari lima wartawan dan tiga kru kapal. Mereka sebelumnya berangkat menggunakan speedboat untuk mengambil dokumentasi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Memasuki hari kedua pencarian, Rabu (9/9/2026), personel Kepolisian dari KP.XXV-1001 dan KP.XXV-2009 Pelabuhan Panjang bersama dua personel KP HAYABUSA 3008 Ditpolairud Baharkam Polri serta Basarnas Lampung diterjunkan dalam operasi SAR gabungan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun mengatakan, kepolisian bersama unsur terkait terus melakukan pencarian dengan mengedepankan keselamatan personel dan efektivitas penyisiran wilayah perairan.

"Polri bersama Basarnas dan unsur terkait terus melakukan upaya pencarian. Personel dan sarana yang ada kami siagakan untuk mendukung operasi SAR ini," ujar Yuni, Rabu (9/9/2026).

Dirpolairud Polda Lampung Kombes Pol Erick Sartani Marbun menambahkan, pihaknya telah mengerahkan personel dan kapal patroli untuk memperluas penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi jalur pelayaran speedboat tersebut.

"Kami terus memperluas area pencarian dengan memperhatikan kondisi cuaca, arus, serta titik terakhir komunikasi. Seluruh personel di lapangan kami minta tetap mengutamakan keselamatan dan melaporkan setiap perkembangan secara berkala," kata Erick.

*Komunikasi Terputus Setelah Berangkat dari Carita*

Berdasarkan informasi awal, rombongan bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir sekitar pukul 14.42 WIB. Namun, komunikasi dengan rombongan kemudian terputus sekitar pukul 15.04 WIB.

Sejak saat itu, keberadaan mereka belum diketahui. Tim SAR kemudian melakukan pencarian berdasarkan titik komunikasi dan lokasi terakhir yang diketahui.

Lima wartawan yang telah teridentifikasi yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis freelance.

Selain kelima wartawan tersebut, terdapat tiga kru kapal yang juga berada dalam speedboat.

Yuni mengatakan, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur yang terlibat agar wilayah pencarian dapat disisir secara maksimal.

"Koordinasi dan sinergi terus dilakukan. Fokus kami saat ini adalah menemukan dan memberikan pertolongan kepada seluruh korban yang masih dalam pencarian," katanya.

Hari Kedua, Pencarian Diperluas

Pada Rabu pagi, operasi SAR memasuki hari kedua. Apel kesiapan penebalan operasi SAR gabungan dipimpin Kasi Operasi Basarnas Lampung Agus Mujiono.

Tim kemudian disiapkan untuk menyisir sejumlah wilayah perairan yang dinilai menjadi bagian dari jalur atau lokasi yang berkaitan dengan keberadaan rombongan.

Pencarian meliputi perairan Pulau Legundi, perairan Pulau Sebesi hingga kawasan perairan Gunung Anak Krakatau.

Dari unsur kepolisian, dua personel KP.XXV-1001 dan KP.XXV-2009 Pelabuhan Panjang serta dua personel KP HAYABUSA 3008 Ditpolairud Baharkam Polri turut dilibatkan.

Sementara Basarnas Lampung menurunkan empat personel dalam operasi tersebut.

"Kami berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan rombongan dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Seluruh unsur di lapangan akan terus bekerja sesuai tugas dan kewenangannya," tutur Yuni.

Yuni juga mengimbau masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai keberadaan rombongan untuk segera menyampaikannya kepada petugas.

"Kami mengajak semua pihak untuk membantu memberikan informasi sekecil apa pun yang dapat mendukung proses pencarian," ujarnya.

Operasi pencarian masih berlangsung dengan menyisir wilayah perairan menggunakan sarana yang telah disiapkan. 

Polisi bersama Basarnas dan unsur SAR lainnya akan terus melakukan pemantauan hingga keberadaan delapan orang tersebut berhasil ditemukan. (Mdn) 

Kebaikan yang Tak Berisik, Kepedulian Dua Personel Polres Bitung Berbuah Penghargaan”

     




REFORMASI-ID🇮🇩 | BITUNG — Pengabdian kepada masyarakat tidak selalu hadir dalam bentuk seragam, kewenangan, atau tugas penegakan hukum. Di Kota Bitung, dua anggota Polri memilih cara yang lebih sunyi: memberikan apa yang mereka miliki untuk orang lain.

Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., memberikan penghargaan kepada dua personelnya yang dinilai menunjukkan kepedulian kemanusiaan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Penghargaan diberikan kepada Iptu Iskandar Abdul, Kasi Hukum Polres Bitung, dan Aiptu Soeyadi Duhe, S.Sos., anggota Polsek Maesa, dalam apel di Lapangan Apel Polres Bitung, Senin (7/9/2026).

Keduanya melakukan aksi kemanusiaan dalam bentuk berbeda. Namun, ada satu hal yang mempertemukannya: keikhlasan berbagi tanpa menunggu balasan.

Iptu Iskandar Abdul mengikhlaskan sebidang tanah miliknya seluas kurang lebih 1.700 meter persegi di Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, untuk dimanfaatkan sebagai tanah pekuburan umum.

Tanah itu kini digunakan masyarakat sebagai lokasi pemakaman tanpa dipungut biaya. Hingga kini, sekitar 50 warga yang telah meninggal dunia dimakamkan di tempat tersebut. Salah seorang anggota Polri juga telah dimakamkan di lokasi itu.

Keputusan tersebut mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dan tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyediakan lahan pemakaman, keberadaan tanah itu berarti jauh lebih besar.

Ada ruang bagi mereka untuk mengantarkan orang terkasih ke tempat peristirahatan terakhir tanpa harus memikirkan biaya lahan.

Sementara Aiptu Soeyadi Duhe bersama istrinya memilih membantu dari sisi yang berbeda. Mereka menyisihkan dana pribadi untuk memberikan perlengkapan sekolah kepada seorang anak dari keluarga kurang mampu di Girian Bawah.

Bantuan itu bukan sekadar buku, seragam, atau perlengkapan belajar. Ada pesan yang lebih besar di baliknya: seorang anak yang berada dalam keterbatasan ekonomi tetap berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan menggantungkan cita-cita setinggi mungkin.

Bagi anak tersebut, bantuan itu mungkin kecil bagi sebagian orang. Tetapi perhatian yang diberikan pada saat yang tepat dapat menjadi alasan bagi seorang anak untuk tetap percaya bahwa masa depannya layak diperjuangkan.

Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pimpinan kepada personel yang telah melakukan tindakan positif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaan kepada anggota yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Iptu Iskandar Abdul dan Aiptu Soeyadi Duhe bukan hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga telah mengharumkan nama baik Polres Bitung dan institusi Polri,” ujar Arie.

Menurut dia, tugas seorang anggota Polri tidak berhenti pada menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Kehadiran polisi juga harus dirasakan melalui kepedulian terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan di tengah masyarakat.

“Tidak semua orang mampu melakukan apa yang telah mereka lakukan. Karena itu, kami berharap tindakan positif ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi seluruh personel Polres Bitung untuk terus menumbuhkan kepedulian, keikhlasan dan semangat membantu sesama,” katanya.

Penghargaan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa kebaikan tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar.

Ada orang yang berbagi tanah. Ada yang berbagi sebagian penghasilannya. Ada pula yang sekadar memberikan perhatian ketika orang lain sedang membutuhkan.

Nilainya bukan semata pada besar kecilnya pemberian, melainkan pada manfaat yang ditinggalkan bagi orang lain.

Apa yang dilakukan kedua personel Polres Bitung tersebut memperlihatkan sisi lain dari pengabdian seorang anggota kepolisian. Di tengah tuntutan profesionalitas dan penegakan hukum, masih ada ruang bagi kemanusiaan—ruang untuk melihat kesulitan orang lain dan memilih untuk membantu.

Kapolres menegaskan penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan atas perbuatan dua personel, tetapi juga diharapkan menjadi motivasi bagi anggota lainnya.

“Sekecil apa pun kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan memberikan arti bagi orang lain. Mari kita jadikan kepedulian sebagai bagian dari pengabdian dan terus berbuat baik untuk masyarakat,” tegasnya.

Pada akhirnya, penghargaan itu bukan hanya tentang dua anggota Polri yang menerima piagam atau apresiasi dari pimpinan. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi pesan tentang arti berbagi.

Bahwa menjadi berguna bagi orang lain tidak selalu menunggu kaya, memiliki jabatan tinggi, atau mempunyai banyak kelebihan.

Kadang, kebaikan dimulai dari kesediaan memberikan sebagian kecil dari apa yang kita punya.

Iptu Iskandar Abdul memberikan tanah agar orang lain memiliki tempat untuk beristirahat dengan layak. Aiptu Soeyadi Duhe dan istrinya memberikan perlengkapan sekolah agar seorang anak tetap memiliki kesempatan mengejar cita-cita.

Dua tindakan sederhana itu menyampaikan pesan yang sama: manusia akan selalu memiliki alasan untuk berbagi, dan kebaikan yang diberikan dengan tulus dapat hidup jauh lebih lama daripada pemberinya.

Polres Bitung berharap semangat tersebut tumbuh di kalangan personel dan masyarakat luas—bahwa pengabdian tidak hanya diukur dari seberapa besar pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari seberapa banyak manfaat yang dapat diberikan kepada sesama.

Karena pada akhirnya, keamanan membuat masyarakat merasa terlindungi. Tetapi kepedulian membuat mereka merasa tidak sendirian.

08 September 2026

Mantap Maju Menjadi Calon Wakil Bupati Waykanan Periode 2025/2030 Ini Biografi Soni Setiawan ST, MH

     

REFORMASI-ID | WAY KANAN — Sosok Soni Setiawan, S.T., M.H. dikenal sebagai salah satu putra daerah yang memiliki pengalaman panjang dalam organisasi politik, pemerintahan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang cukup luas, ia dipercaya maju sebagai calon Wakil Bupati Way Kanan untuk periode 2025–2030.

Soni Setiawan lahir di Cempaka pada 24 Februari 1980. Ia beragama Islam, telah menikah, dan berdomisili di wilayah Way Kanan, Provinsi Lampung. Dalam kiprahnya, ia dikenal memiliki perhatian terhadap persoalan masyarakat serta aktif membangun komunikasi dengan berbagai elemen pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan.

Riwayat pendidikan Soni Setiawan dimulai dari:
Lulus SD Cempaka pada 1994.
Lulus SLTP Kotabumi II pada 1997.
Lulus SMK Nasional Kotabumi pada 2000.
Menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Bandar Lampung pada 2007.
Menyelesaikan pendidikan S-2 di Universitas Bandar Lampung pada 2013.
Bekal pendidikan tersebut menjadi salah satu modal dalam memahami berbagai persoalan administrasi, hukum, pemerintahan, serta kebutuhan pembangunan daerah.

Pengalaman Organisasi
Soni Setiawan memiliki pengalaman organisasi yang cukup panjang. Pada 2001–2021, ia tercatat sebagai pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia juga pernah menjabat sebagai Mabinkom PMII Komisariat UBL pada 2022–2023.

Di tingkat organisasi politik dan kemasyarakatan, Soni Setiawan pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi, di antaranya:
Wakil Ketua KNPI Kabupaten Way Kanan pada 2019–2020.
Wakil Ketua Pemuda Ansor Kabupaten Way Kanan pada 2019–2020.
Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Way Kanan pada 2019–2020.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Way Kanan pada 2018–2020.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Way Kanan pada 2022–2023.
Ketua DPC PKB Kabupaten Way Kanan Utara pada 2018–2020.
Bendahara Garda Bangsa Provinsi Lampung pada 2019–2020.
Wakil Bendahara DPP PKB Provinsi Lampung pada 2019–2020.
Wakil Ketua Garda Bangsa PKB Provinsi Lampung pada 2026–2031.
Wakil Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung pada 2026–2031.

Rangkaian pengalaman tersebut memperlihatkan keterlibatan Soni Setiawan dalam penguatan kaderisasi, kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta kegiatan politik yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selain aktif dalam organisasi, Soni Setiawan juga memiliki pengalaman kerja di bidang pembangunan daerah. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan DCC Baradatu pada 2009–2018.
Ia juga tercatat sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB untuk periode 2019–2024.

Dalam kapasitas tersebut, ia berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan daerah, serta memperjuangkan kepentingan pembangunan di tingkat provinsi.
Pengalaman sebagai anggota legislatif menjadi bekal penting bagi Soni Setiawan dalam memahami proses penyusunan kebijakan, penganggaran, pengawasan, dan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Komitmen untuk Way Kanan
Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan rekam jejak di bidang politik serta pelayanan masyarakat, Soni Setiawan membawa semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Way Kanan.

Slogan hidup yang dipegangnya adalah “Jalani, Nikmati, Syukuri.” Prinsip tersebut mencerminkan sikap untuk menjalankan setiap amanah dengan penuh tanggung jawab, menikmati proses perjuangan bersama masyarakat, serta senantiasa mensyukuri setiap capaian yang diperoleh.

Sebagai calon Wakil Bupati Way Kanan periode 2025–2030, Soni Setiawan diharapkan dapat menjadi figur yang mampu memperkuat pemerintahan daerah, memperluas partisipasi masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (**)

Wakapolda Sumsel: Rakernis Reskrim Jadi Bukti Konsistensi Dukung Kebijakan Kapolri

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Di tengah tuntutan penegakan hukum yang semakin kompleks, Polda Sumatera Selatan memperkuat konsolidasi seluruh fungsi reserse kriminal melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Fungsi Reskrim Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang digelar di Ballroom Lantai 3 Hotel The Zuri Palembang, Selasa (8/9/2026), tersebut dibuka oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., mewakili Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Rakernis dimulai sekitar pukul 08.30 WIB dengan menghadirkan unsur fungsi reserse kriminal, meliputi Reskrimum, Reskrimnarkoba, Reskrimsus serta Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan, Anak dan Perlindungan Orang (PPA dan PPO).

Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi untuk menyamakan langkah kerja teknis, memperkuat koordinasi antarfungsi serta menyelaraskan pelaksanaan tugas penegakan hukum di lingkungan Polda Sumsel dan jajaran.

Penyatuan seluruh fungsi Reskrim dalam satu forum kerja teknis juga menjadi bagian dari upaya menerjemahkan kebijakan pimpinan Polri di tingkat kewilayahan. Melalui konsolidasi tersebut, setiap fungsi diharapkan memiliki pemahaman dan arah kerja yang selaras dalam memberikan pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa dan penayangan video selayang pandang. Sambutan Ketua Pelaksana yang dijabat Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel disampaikan oleh Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel Kombes Pol. Andes Purwanti, S.E., M.M. selaku perwakilan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta fungsi oleh Wakapolda Sumsel sebagai simbol dimulainya Rakernis Gabungan Fungsi Reskrim. Wakapolda selanjutnya menyampaikan sambutan Kapolda Sumsel sekaligus secara resmi membuka kegiatan.

Rakernis tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Sumsel, para Wadir dan Kasubdit dari fungsi Reskrimum, Reskrimnarkoba, Reskrimsus serta Res PPA dan PPO. Turut hadir para Kasat Reskrimum, Resnarkoba, Reskrimsus, Res PPA dan PPO serta Kasat Tahti jajaran Polda Sumsel beserta personel dari masing-masing satuan fungsi.

Konsolidasi lintas fungsi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penanganan perkara, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta mendukung kepastian hukum dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan pentingnya kekompakan seluruh fungsi Reskrim dalam mendukung kebijakan Kapolri.

“Rakernis ini menjadi momentum bagi seluruh fungsi Reskrim untuk menyamakan langkah kerja, memperkuat sinergi, dan mewujudkan penegakan hukum yang profesional serta berkeadilan bagi masyarakat,” katanya.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menambahkan bahwa penguatan sinergi antarfungsi Reskrim merupakan bagian dari komitmen Polda Sumsel dalam menghadirkan pelayanan penegakan hukum yang semakin baik.

“Kami berkomitmen mendukung penuh penguatan sinergi fungsi Reskrim demi pelayanan penegakan hukum yang lebih baik bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Nandang.

Rakernis Gabungan Fungsi Reskrim Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026 berlangsung tertib dan lancar serta ditutup dengan sesi foto bersama dan coffee break.

Melalui forum tersebut, Polda Sumatera Selatan terus memperkuat konsolidasi dan sinergi seluruh fungsi Reskrim sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan dan Presisi, sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. (Mdn) 

Gunung Anak Krakatau Masih Fluktuatif, Pemprov Lampung Belum Terapkan WFH bagi ASN

     

REFORMASI-ID | Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung belum memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) meski aktivitas Gunung Anak Krakatau masih fluktuatif dan abu vulkanik berdampak ke sejumlah wilayah. Kebijakan WFH baru akan dipertimbangkan apabila erupsi kembali terjadi dan kondisi kualitas udara serta lingkungan memburuk.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan ASN tetap bekerja sesuai jam kerja yang berlaku, dengan penyesuaian di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) apabila pekerjaan memungkinkan dilakukan dari rumah. "Tidak secara resmi kita deklarasikan kita WFH, karena kita masih menunggu status siaga dari BMKG, PVMBG, dan BNPB," kata Sekda Marindo.

Pernyataan itu disampaikan Sekda Marindo dalam konferensi pers mengenai perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Senin (7/9/2026). Pemprov Lampung memilih mempertahankan aktivitas pemerintahan sambil memantau perkembangan kondisi gunung dan kualitas udara.

Sekda Marindo memastikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan meskipun terjadi paparan abu vulkanik. Koordinasi antara Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota, kementerian, serta lembaga terkait juga terus dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Menurut Sekda, keputusan mengenai pola kerja ASN akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Apabila terjadi erupsi kembali yang menyebabkan kualitas udara dan lingkungan terdampak parah, Pemprov Lampung akan mempertimbangkan penerapan WFH dengan mengacu pada arahan pemerintah pusat.

"Kalau terjadi erupsi kembali dan ini berdampak parah terhadap kadar udara, kualitas lingkungan, nah ini akan kita pertimbangkan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan work from home," ujar Sekda.

Meski demikian, Marindo menekankan bahwa penerapan WFH nantinya tidak berarti pelayanan kepada masyarakat dihentikan. Mekanisme kerja akan diatur oleh masing-masing OPD teknis sesuai ketentuan agar fungsi pemerintahan tetap berjalan.

"Walaupun kebijakan work from home dilakukan, proses pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu, semua tetap berjalan," ucap Sekda. Menurut Sekdaprov, yang berubah hanya mekanisme pengaturan kerja ASN, bukan penghentian pelayanan pemerintahan.

Pertimbangan keselamatan ASN menjadi salah satu dasar Pemprov Lampung dalam menentukan pola kerja. Marindo mengatakan keselamatan dan kesehatan ASN tetap menjadi prioritas meskipun pelayanan publik harus terus dikedepankan.

Untuk mencegah munculnya informasi yang simpang siur, Pemprov Lampung menjadikan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan pemantauan. Posko tersebut disiagakan selama 24 jam untuk memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau dan menyampaikan informasi yang telah terverifikasi kepada masyarakat.

Sekda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan bersama BMKG, PVMBG, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait. Keputusan untuk menerapkan WFH akan diambil berdasarkan perkembangan kondisi dan arahan resmi, dengan tetap menempatkan keselamatan ASN serta keberlangsungan pelayanan publik sebagai pertimbangan utama. (**)

Pastikan Kesiapsiagaan Bencana, Lanal Lampung Bagikan Bantuan dan Edukasi Warga Pesisir Kalianda Lampung Selatan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - TNI AL, Jala Wira Saburai. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S., M.Tr.Opsla., CRMP melaksanakan pengecekan sirine tanda bahaya bencana tsunami sekaligus kegiatan sosial dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat di Pesisir Kalianda, Lampung Selatan, Selasa (8/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, B.Eng., M.S., M.Tr.Opsla., CRMP, menjelaskan Lanal Lampung bersama personel melaksanakan pengecekan fungsi sirine sebagai salah satu sarana peringatan dini bencana tsunami. 

"Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan sarana peringatan dini serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang berada di wilayah pesisir terhadap potensi bencana," jelasnya.

Selain pengecekan sirine, Danlanal Lanal Lampung juga melaksanakan pembagian swimfase, sembako dan masker kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut dalam membantu masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dan kedekatan antara TNI AL dengan warga di wilayah pesisir.

Pada kesempatan yang sama, Danlanal Lampung menyampaikan imbauan mengenai pentingnya menjaga keselamatan fisik dan kesehatan, khususnya dalam menghadapi potensi bahaya abu vulkanik. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mengikuti arahan dari instansi terkait apabila terjadi peningkatan aktivitas bencana.

"Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi pelatihan BHD (Bantuan Hidup Dasar) sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memberikan pertolongan awal pada kondisi darurat sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut," ungkap Danlanal Lampung.

Melalui kegiatan tersebut, Lanal Lampung menunjukkan komitmen untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana, meningkatkan kesadaran keselamatan serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat di wilayah pesisir. (Mdn) 

Kebakaran Lahan di Samping Tol Terpeka KM 233 Padam, Lalu Lintas Aman

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG — Kebakaran lahan di sisi Jalan Tol Terpeka KM 233.000 B berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan melakukan penanganan selama sekitar satu jam, Minggu (6/9/2026).

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan, api pertama kali diketahui sekitar pukul 09.45 WIB.

Setelah menerima informasi, personel Patroli Jalan Raya (PJR) Induk 5 Simpang Pematang langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal.

“Informasi kebakaran diterima sekitar pukul 09.45 WIB. Personel PJR kemudian menuju lokasi dan selanjutnya dilakukan pemadaman dengan mengerahkan tim water tank,” kata Yuni, Senin (7/9/2026).

Proses pemadaman dilakukan sekitar pukul 10.20 WIB oleh personel PJR Induk 5 Simpang Pematang bersama personel Bravo Ranting 1 Ruas Tol Terpeka dan Tim Water Tank Tol Terpeka.

Petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga mengamankan area sekitar lokasi untuk mencegah api meluas. Pada pukul 11.20 WIB, api dinyatakan berhasil dipadamkan.

“Setelah api padam, petugas melakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada sisa api maupun potensi kebakaran susulan,” ujarnya.

Yuni menambahkan, kebakaran lahan tersebut tidak berdampak terhadap arus lalu lintas di ruas tol.

Tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas selama proses penanganan berlangsung.

“Situasi di lokasi setelah pemadaman aman dan terkendali. Kebakaran juga tidak menyebabkan kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas,” katanya. (Mdn)

GM Davidt James Hukom Tegaskan K3 Harga Mati, Pelindo Bitung Kejar Zero Accident

     



REFORMASI-ID | BITUNG — Keselamatan kerja tidak boleh baru menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi. Di tengah aktivitas bongkar muat dan pergerakan alat berat yang terus berlangsung di Pelabuhan Bitung, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung kembali mempertegas budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Komitmen itu ditegaskan melalui Apel Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digelar di area Pelabuhan Bitung, Senin (7/9/2026). Apel diikuti insan pelabuhan dari berbagai unsur sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab seluruh pekerja.

General Manager Pelindo Regional 4 Bitung  James David Hukom menempatkan keselamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan operasional pelabuhan.

Pesan yang dibangun bukan sekadar penggunaan helm, rompi keselamatan, atau kelengkapan alat pelindung diri. Lebih jauh, budaya K3 menuntut setiap pekerja mampu mengenali potensi bahaya, mematuhi prosedur dan mengambil tindakan sebelum risiko berubah menjadi kecelakaan.

Pelabuhan merupakan lingkungan kerja dengan tingkat dinamika tinggi. Aktivitas bongkar muat, pergerakan kendaraan dan alat berat, pelayanan kapal serta mobilitas pekerja berlangsung dalam ruang yang sama. Kondisi tersebut membuat disiplin terhadap prosedur keselamatan menjadi kebutuhan mutlak.

Manajemen Pelindo Regional 4 Bitung karena itu menekankan sejumlah standar yang wajib dijalankan secara konsisten. Penggunaan APD secara lengkap, pemeriksaan berkala terhadap kondisi peralatan kerja, pelaporan segera terhadap potensi bahaya, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta kepedulian antarrekan kerja menjadi bagian penting dalam sistem pencegahan kecelakaan.

Keselamatan, dalam konteks ini, bukan perkara keberuntungan. Ia merupakan hasil dari disiplin yang dilakukan terus-menerus.

Target yang hendak dicapai adalah zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Namun, target tersebut tidak akan tercapai hanya melalui slogan atau apel keselamatan. Dibutuhkan kepatuhan setiap individu, pengawasan yang konsisten, peralatan yang laik digunakan, serta keberanian menghentikan atau melaporkan pekerjaan ketika ditemukan kondisi yang berpotensi membahayakan.

Penerapan K3 juga memiliki kaitan langsung dengan keandalan operasional pelabuhan. Lingkungan kerja yang aman akan mendukung produktivitas pekerja sekaligus menjaga kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa dan arus logistik.

Karena itu, pesan “Bekerja Aman, Pulang dengan Selamat” kembali ditegaskan sebagai prinsip yang harus melekat dalam setiap aktivitas di kawasan Pelabuhan Bitung.

Bagi Pelindo, keselamatan bukan sekadar urusan pekerja yang berada di lapangan. Keselamatan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan.

Sebab pelabuhan tidak hanya berbicara mengenai kapal yang datang dan pergi atau barang yang dibongkar dan dimuat. Di balik seluruh aktivitas tersebut terdapat manusia yang bekerja dengan risiko masing-masing.

Dan ukuran keberhasilan sebuah operasi pada akhirnya bukan hanya seberapa cepat pekerjaan diselesaikan, melainkan berapa banyak pekerja yang dapat menyelesaikan tugasnya dan kembali ke rumah dengan selamat.