Media Reformasi Indonesia (MRI)

09 Agustus 2026

Harlah ke-28, PKB Lampung Tegaskan Komitmen Tebar Kebermanfaatan bagi Masyarakat


REFORMASI-ID | LAMPUNG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 yang berlangsung selama dua hari, Sabtu (8/8/2026) hingga Minggu (9/8/2026).

Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim, mengatakan keberadaan partai politik tidak semestinya hanya berorientasi pada perolehan suara atau kepentingan politik elektoral, tetapi juga harus mampu hadir dan berkontribusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Politik pada akhirnya harus bicara kebermanfaatan. Bukan hanya bagaimana mendapatkan kepercayaan masyarakat, tetapi apa yang kemudian kita kerjakan setelah kepercayaan itu diberikan,” ujar Chusnunia, yang akrab disapa Nunik, dalam pernyataannya, Minggu (9/8/2026).

Menurutnya, semangat tersebut diwujudkan melalui sejumlah kegiatan Harlah PKB yang menyentuh berbagai bidang, mulai dari ekonomi kerakyatan, kebudayaan, kuliner, hingga kepedulian terhadap lingkungan.

Sejumlah agenda yang digelar antara lain festival kuliner seruit, sarasehan budaya, workshop jamu, lomba memasak nasi goreng, serta Festival Musik Kebangkitan.

Chusnunia menjelaskan, keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang lokal menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat diharapkan dapat turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

“Ketika ada kegiatan, orang datang, produk dibeli, dan kuliner dinikmati. Di situ ada roda ekonomi yang ikut bergerak. Kita ingin setiap kegiatan sebisa mungkin memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” katanya.

Memasuki hari kedua, Minggu (9/8/2026), rangkaian Harlah dilanjutkan dengan aksi bersih pantai dan penanaman mangrove. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan pesisir.

Chusnunia menilai pengembangan ekonomi masyarakat pesisir perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan. Menurutnya, kawasan pantai yang terawat dapat mendukung aktivitas pariwisata sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Kalau pantainya bersih dan terawat, orang akan nyaman berkunjung. Saat kunjungan meningkat, yang mendapatkan manfaat bukan hanya tempat wisatanya, melainkan juga pedagang, UMKM, dan masyarakat sekitar. Kita tidak bisa bicara ekonomi pesisir jika lingkungannya diabaikan. Alamnya tetap dijaga, masyarakat sekitar pun mendapatkan manfaat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chusnunia juga menyoroti potensi pariwisata di Lampung Timur. Ia berharap kawasan tersebut semakin ramah bagi wisatawan dan didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang, termasuk akomodasi.

“Di Lampung Timur masih cukup sulit mencari penginapan. Anggota dewan perlu berinvestasi di sini supaya perekonomian daerah semakin hidup,” tambahnya.

Ia menegaskan, peringatan Harlah PKB tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan persatuan internal, tetapi juga mendorong kader agar memberikan kontribusi positif sesuai bidang masing-masing.

“Semua kader dan warga PKB harus membawa manfaat di sektornya masing-masing. Ke depan, kita juga berencana menggelar festival band agar makin banyak lahir grup musik berbakat dari Lampung, serta berbagai program pembinaan di sektor lainnya,” pungkas Chusnunia.

Rangkaian kegiatan Harlah tersebut sekaligus menjadi momentum bagi DPW PKB Lampung untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, dengan menempatkan kebermanfaatan sebagai salah satu pesan utama peringatan Harlah ke-28 PKB. (**)

Patroli Udara Karhutla, Danrem 044/Gapo Pastikan Kondisi Wilayah Sumsel


REFORMASI-ID | Palembang – Danrem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud, melaksanakan patroli udara dalam rangka pemantauan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Helikopter Patroli AS365-N2 PK-RTY milik Satgas Udara BNPB, Minggu (9/8/2026).

Sebelum pelaksanaan patroli udara, Danrem 044/Gapo menerima paparan terkait situasi dan kondisi Karhutla di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan oleh Mayor Lek Edy Susanto. Dalam paparannya, dijelaskan perkembangan titik panas, kondisi cuaca, wilayah rawan Karhutla, serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan oleh Satgas Karhutla di lapangan.

Usai menerima paparan, Danrem 044/Gapo beserta rombongan melaksanakan patroli udara dengan titik keberangkatan dari Apron Alpha Lanud Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang. Adapun rute patroli meliputi Palembang – Talang Kelapa – Tulung Selapan – Tulung Selapan 2 – Tulung Selapan 3 – Pangkalan Lampam – Muara Kuang – Jejawi – Indralaya – Gelumbang – Rantau Bayur – kembali ke Palembang.

Patroli udara tersebut bertujuan untuk memantau secara langsung kondisi wilayah yang berpotensi terjadi Karhutla, mengidentifikasi titik-titik rawan, serta memastikan kesiapsiagaan personel dan sarana penanggulangan yang telah disiagakan di lapangan.

Dari hasil pemantauan udara, terpantau Satgas Darat Karhutla yang terdiri dari personel TNI, Babinsa, Manggala Agni, BPBD, Polri, serta instansi terkait lainnya terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga terus digencarkan guna mencegah terjadinya pembakaran lahan.

Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menegaskan bahwa pencegahan merupakan langkah utama dalam mengatasi Karhutla dan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Patroli udara ini kita laksanakan untuk memastikan kondisi wilayah secara langsung, memetakan daerah rawan, sekaligus melihat kesiapsiagaan Satgas Karhutla di lapangan. Saya mengapresiasi seluruh personel yang terus bekerja tanpa mengenal waktu dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan Karhutla di Sumatera Selatan,” ujar Danrem.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan api. Pencegahan Karhutla bukan hanya tugas pemerintah dan aparat, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama demi menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian alam,” tegas Brigjen Khabib.

Melalui sinergi seluruh unsur Satgas Karhutla, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan potensi terjadinya Karhutla di wilayah Sumatera Selatan dapat diminimalisir sehingga situasi tetap aman, kondusif, dan terkendali. (Mdn) 

Aksi Humanis Polantas Banyuasin, Bekali Pengendara Terjebak Macet Makanan dan Air Mineral Gratis


REFORMASI-ID | BANYUASIN – Polda Sumatera Selatan melalui jajaran Polres Banyuasin menunjukkan respons cepat dan humanis dalam meluruskan informasi yang beredar di ruang digital sekaligus menghadirkan pelayanan langsung bagi masyarakat pengguna jalan. Aksi anggota Satlantas Polres Banyuasin yang membawa kardus di tengah kemacetan Jalintim Palembang-Betung dipastikan merupakan kegiatan sosial berupa pembagian makanan dan air mineral secara gratis kepada pengendara.

Aksi tersebut menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial dan menimbulkan beragam persepsi. Untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat tidak keliru, jajaran Satlantas Polres Banyuasin memberikan klarifikasi bahwa kardus yang dibawa personel berisi makanan ringan dan air mineral yang diperuntukkan bagi para pengemudi dan pengguna jalan yang terjebak dalam kemacetan panjang.

Kegiatan berlangsung di kawasan Simpang Talang Buluh/Semuntul Km 18, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Selasa (4/8/2026), mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai.

Di tengah kondisi arus lalu lintas yang padat, personel Satlantas tidak hanya melakukan pengaturan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi para pengendara yang harus menunggu dalam waktu cukup lama.

Makanan dan air mineral tersebut dibagikan secara cuma-cuma sebagai bentuk kepedulian kepada para sopir angkutan barang maupun pengguna jalan lainnya. Kehadiran personel di tengah kemacetan sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana yang lebih aman, tertib dan humanis di jalur lintas yang menjadi salah satu akses penting pergerakan masyarakat dan distribusi barang.

Kasat Lantas Polres Banyuasin, AKP Sayyid Malik Ibrahim, S.Tr.K., S.I.K., M.I.K., mengatakan aksi tersebut murni merupakan bentuk kepedulian personel kepada masyarakat dan tidak berkaitan dengan pungutan dalam bentuk apa pun.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak salah paham terhadap video yang beredar di media sosial. Kardus yang dibawa anggota kami berisi makanan dan air mineral gratis untuk dibagikan kepada pengemudi yang kelelahan akibat macet panjang. Ini merupakan bentuk kepedulian tulus kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKP Sayyid Malik Ibrahim, S.Tr.K., S.I.K., M.I.K.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Banyuasin, AKP Sayyid Malik Ibrahim, S.Tr.K., S.I.K., M.I.K., didampingi KBO Satlantas Polres Banyuasin, Iptu Eko Susilo, S.H., M.M., beserta personel Satlantas Polres Banyuasin.

Kapolres Banyuasin, AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., mengapresiasi langkah cepat dan humanis personelnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di media sosial.

“Polres Banyuasin senantiasa berkomitmen untuk hadir secara aktif di tengah masyarakat. Kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian, empati dan upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan,” tegas AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si.

Menurutnya, pelayanan kepolisian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya dalam situasi lalu lintas yang membutuhkan kehadiran dan respons cepat personel di lapangan.

Aksi tersebut juga menjadi gambaran pendekatan pelayanan Polri yang mengedepankan sisi humanis. Di tengah kepadatan lalu lintas, personel tetap menjalankan tugas utama menjaga kamseltibcarlantas sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., memberikan apresiasi terhadap respons jajaran Polres Banyuasin serta mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi yang beredar di media sosial.

“Kami mendukung penuh setiap langkah jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apa yang dilakukan personel Satlantas Polres Banyuasin merupakan bentuk kehadiran Polri yang humanis di tengah masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi di media sosial sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap berbagai bentuk pelayanan positif yang dilakukan anggota di lapangan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Polda Sumatera Selatan menegaskan bahwa kehadiran Polri di ruang publik tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh kebutuhan kemanusiaan masyarakat. Respons cepat terhadap informasi viral dan pelayanan langsung di lapangan menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang transparan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap tugas kepolisian memberikan manfaat nyata.

Aksi sosial yang dilakukan jajaran polres Banyuasin tersebut mendapat sambutan positif dari para pengguna jalan yang menerima bantuan di tengah kondisi kemacetan. (Hms/Mdn) 

08 Agustus 2026

Sambut Hari Kemerdekaan Eva Dwiana Bagikan 10 Ribu Bendera Merah Putih ke Warga


REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG - Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bandar Lampung membagikan sebanyak 10 ribu bendera Merah Putih kepada masyarakat.

Kegiatan pembagian bendera tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung, di sejumlah titik, yakni Bundaran Tugu Adipura dan Jalan Yos Sudarso, tepatnya di pertigaan Kecamatan Bumi Waras.

Pantauan di lokasi, pengendara maupun masyarakat antusias menerima Bendera Merah Putih yang dibagikan Bunda Eva dan Kepala OPD.

Pembagian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, pembagian 10 ribu bendera tersebut merupakan bentuk ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa cinta terhadap Tanah Air.

Menurut Eva, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

“Ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat Bandar Lampung untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di rumah, lingkungan, maupun tempat usaha masing-masing,” ujar Eva.

Eva juga mengajak masyarakat untuk menyambut peringatan HUT RI dengan penuh semangat dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.

“Semoga semangat kemerdekaan ini bisa terus kita jaga. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, menjaga kerukunan, gotong royong, dan bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik,” katanya. (**)

Tampil Memukau, Band Three Sixty Awali Keseruan Harbour Fest Bakauheni


REFORMASI-ID | BAKAUHENI, LAMPUNG SELATAN — Bakauheni Harbour City kembali menghadirkan gelaran hiburan bertajuk Harbour Fest, dengan rangkaian acara yang memadukan musik, hiburan interaktif, serta penampilan sejumlah musisi dan band. Sabtu, 08/08/2026.

Dalam rangkaian kemeriahan acara tersebut tampil mengawali keseruan Band Three sixty. Dan terpantau awak media dilapangan hadir Dirut Teknik Asdp Nana Sutisna, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati Lampung Selatan Syaiful Anwar beserta jajarannya, Forkopimda, Forkopimcam dan Kepala Desa Bakauheni. 

Tak hanya itu ada salah satu yang menarik, para pengunjung disuguhi  dengan kuliner UMKM Bakauheni, hal tersebut disampaikan oleh pengunjung dari Sidomulyo Mbak Fani dan Mas Ajis, event seperti ini sangat menyenangkan dan bagus sekali untuk mendorong kemajuan pariwisata juga ekonomi masyarakat di Lampung Selatan. 

"Semoga kedepannya lebih sering diselenggarakan acara acara besar seperti ini," ujar mereka berdua. 

Selain itu. Panggung utama semakin semarak pada malam hari. Mulai pukul 19.00 WIB, Threesixty yang tampil memukau, kemudian dilanjutkan Gilga Sahid pada pukul 20.00 WIB. 

Masih ditempat yang sama  pengunjung Harbour Fest Hasan dari Bandar Lampung penggemar Band Kotak. Berharap agar Band Band yang tampil agar lebih banyak lagi agar lebih meriah dan seru. 

"Sudah sangat bagus dengan adanya event Harbour Fest, yang sudah memberikan hiburan dengan penampilan artis artis ibukota. Yang salah satu band favorit kami Band Kotak," ungkapnya. 

Tak berhenti di situ, penonton juga akan dihibur oleh Guyon Waton pada pukul 21.00 WIB dan ditutup dengan penampilan Kotak Band pada pukul 22.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.

Setelah seluruh rangkaian pertunjukan selesai, acara akan ditutup dengan sesi “Thanks To – Closing” pada pukul 23.00 WIB.

Dengan komposisi penampil yang beragam, Harbour Fest diharapkan menjadi salah satu pilihan hiburan masyarakat sekaligus menambah semarak aktivitas di kawasan Bakauheni Harbour City. (Tim) 

Ketua IESPA Ibnu Riza Apresiasi Kapolri Cup 2026: Wadah Luar Biasa, dari Polres hingga Panggung Nasional



REFORMASI-ID | Jakarta - Ketua Umum Indonesia Esports Association (IESPA) Ibnu Riza mengapresiasi penyelenggaraan E-Sports Kapolri Cup 2026 sebagai wadah kompetisi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di bidang e-sports.

Apresiasi tersebut disampaikan Ibnu Riza dalam Opening E-Sports Kapolri Cup 2026 di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Ibnu Riza, Kapolri Cup 2026 memiliki keunggulan karena membuka kompetisi secara berjenjang mulai dari tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri atau tingkat nasional.

“Ini adalah wadah yang luar biasa. Turnamen amatir yang terbesar untuk e-sport, khususnya Mobile Legends,” ujar Ibnu Riza.

Kapolri Cup 2026 merupakan kompetisi yang terbuka bagi masyarakat umum. Anak-anak muda dari berbagai daerah yang memiliki minat dan kemampuan di bidang e-sports mendaftarkan diri melalui jajaran Polda dan Polres di wilayah masing-masing.

Para peserta kemudian mengikuti rangkaian pertandingan secara berjenjang hingga tingkat nasional.

Sebanyak 35.936 peserta dari 34 Polda dan 403 Polres mengikuti rangkaian kompetisi E-Sports Kapolri Cup 2026.

Ibnu Riza menilai mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada talenta e-sports dari berbagai daerah untuk berkembang dan memperoleh pengalaman kompetisi.

“Harapannya kepada Polri, semoga acaranya berkelanjutan karena ini wadah yang luar biasa, dari jenjang Polres, provinsi, Polda sampai dengan Mabes Polri atau nasional,” katanya.

Polri Hadir di Ruang Digital Generasi Muda

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan perkembangan digital telah memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, mengasah kompetensi hingga mengukir prestasi.

Namun, perkembangan digital juga menghadirkan tantangan yang perlu diwaspadai.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2026, Indonesia berada di posisi keempat dunia dalam jumlah pengguna internet. Sebanyak 48 persen pengguna internet di Indonesia merupakan anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan tingginya keterlibatan generasi muda dalam ekosistem digital sekaligus pentingnya membangun ruang digital yang aman dan produktif.

“Peran Polri dalam transformasi digital tidak hanya sebagai penjaga aktivitas di ruang siber, namun juga sebagai pengawas agar setiap aktivitas tetap berjalan secara produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Komjen Dedi.

Menurutnya, kehadiran Polri di ruang digital juga dilakukan melalui edukasi digital citizenship, sehingga generasi muda memiliki kemampuan menggunakan teknologi secara cakap sekaligus memahami risiko di ruang siber.

Salah satu bentuk konkret pendekatan tersebut adalah penyelenggaraan E-Sports Kapolri Cup 2026.

“Aktivitas yang dahulu lebih banyak dipandang sebagai hobi kini telah tumbuh menjadi ruang ekspresi, kompetisi dan prestasi yang diakui secara luas,” katanya.

Kolaborasi Bangun Ekosistem E-Sports

Penyelenggaraan Kapolri Cup 2026 dilakukan melalui kolaborasi Polri bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), IESPA, serta kementerian dan lembaga terkait.

Opening kegiatan turut dihadiri perwakilan Kemenko PMK, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, TNI, Kejaksaan Agung dan BSSN.

Jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia juga mengikuti kegiatan secara daring.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong e-sports sebagai ruang pengembangan talenta, olahraga prestasi, kreativitas dan kegiatan positif bagi generasi muda.

Membangun Talenta dan Karakter

Kapolri Cup 2026 mengusung tagline “Dream to Become”. Melalui kompetisi tersebut, Polri mendorong generasi muda untuk mengembangkan minat dan kemampuan menjadi prestasi.

Wakapolri berharap kompetisi ini dapat melahirkan talenta digital Indonesia yang kreatif, berintegritas dan memiliki daya saing global.

“Semangat inilah yang ingin kita bangun, yaitu mengubah mimpi menjadi kemampuan, kemampuan menjadi prestasi, dan prestasi menjadi masa depan,” tutur Komjen Dedi.

Wakapolri juga menekankan pentingnya sportivitas, disiplin, kerja sama tim dan kepemimpinan dalam kompetisi.

“Jadikan ajang ini sebagai ruang untuk menumbuhkan sportivitas, disiplin, kerja sama tim dan jiwa kepemimpinan. Selain kemenangan yang tentunya patut dibanggakan, semangat fair play adalah kehormatan yang juga harus dirawat dalam diri,” pesan Wakapolri.

Selain mengembangkan kemampuan, peserta juga diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga ruang digital tetap aman.

“Jadikan diri kalian duta Kamtibmas siber dengan memanfaatkan ruang digital secara cerdas, aman dan bertanggung jawab,” ujar Komjen Dedi.

Menurutnya, keamanan ruang digital merupakan tanggung jawab bersama.

“Ruang digital yang sehat, aman dan produktif hanya dapat terwujud melalui kepedulian dan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Melalui Kapolri Cup 2026, Polri memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkompetisi dan mengembangkan talenta e-sports secara berjenjang.

Dengan 35.936 peserta dari 34 Polda dan 403 Polres, kompetisi ini menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat sekaligus potensi generasi muda di bidang e-sports.

Sejalan dengan apresiasi IESPA, Kapolri Cup diharapkan dapat terus berlanjut sebagai wadah kompetisi yang memberikan kesempatan kepada talenta muda dari berbagai daerah untuk berkembang dari tingkat Polres, Polda hingga panggung nasional.

Satu Rangkaian, Dua Laporan Pidana: Pakar Soroti Potensi Conflict of Interest di Polres Bogor

MRI, Bogor - Penanganan perkara di Polres Bogor menjadi sorotan setelah seorang warga yang mengaku sebagai korban dugaan penculikan justru menerima undangan klarifikasi sebagai saksi dalam perkara berbeda yang dilaporkan oleh pihak yang disebutnya berkaitan dengan perkara tersebut.

Surat undangan klarifikasi itu diterbitkan Satreskrim Polres Bogor dengan Nomor B/407/VII/RES.1.11./2026/Reskrim, tertanggal 22 Juli 2026. Dalam surat tersebut, Muhamad Riski diminta memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Penyelidikan itu disebut berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 10 Juni 2026.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai adanya laporan baru. Titik krusialnya adalah relasi antara laporan tersebut dengan perkara dugaan penculikan yang sebelumnya dilaporkan, serta bagaimana aparat memastikan kedua perkara yang diduga melibatkan pihak-pihak yang sama ditangani secara objektif.

Riski sebelumnya mengaku sebagai korban dalam perkara dugaan penculikan. Dalam perkembangan berikutnya, pihak yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut membuat laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang kemudian menempatkan Riski sebagai pihak yang dimintai klarifikasi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah dua perkara tersebut benar-benar berdiri sendiri, atau merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan?

Pertanyaan berikutnya menjadi lebih penting: bagaimana penyidik memastikan proses hukum terhadap masing-masing laporan tidak saling memengaruhi?


Bukan Sekadar Soal "Laporan Balik"

Secara hukum, setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Kepolisian juga memiliki kewajiban menerima laporan masyarakat dan melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum.

Namun, persoalan menjadi berbeda ketika sebuah laporan baru muncul dalam konteks perkara yang sebelumnya sedang dipersoalkan oleh para pihak yang sama.

Laporan yang dibuat kemudian tidak otomatis dapat disebut sebagai laporan palsu, laporan balik yang direkayasa, ataupun kriminalisasi. Sebaliknya, laporan tersebut juga tidak boleh dipandang sebagai fakta yang berdiri sendiri tanpa melihat rangkaian peristiwa secara utuh.

Di sinilah profesionalisme penyidik diuji.

Penyidik perlu menjawab secara objektif: apa peristiwa awalnya, siapa melakukan apa, kapan peristiwa terjadi, apa hubungan antara para pihak, serta apakah dugaan penipuan dan/atau penggelapan tersebut memiliki hubungan kausal dengan perkara dugaan penculikan?

Tanpa konstruksi perkara yang utuh, penanganan secara parsial berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya melihat satu sisi dari sebuah rangkaian peristiwa.

Dosen Universitas Pancasila, Dr. Andi Muhammad Anwar, S.H., M.H, 


Pakar: Integritas Penyidik Menjadi Kunci

Doktor Hukum Universitas Pancasila, Dr. Andi Muhammad Anwar, S.H., M.H, menilai persoalan penegakan hukum tidak hanya menyangkut keberadaan aturan, tetapi juga kualitas aparat yang menjalankannya.

Menurutnya, dalam teori pembentukan hukum dikenal konsep legal structure. Struktur hukum di Indonesia pada dasarnya telah tersedia. Persoalannya adalah bagaimana struktur tersebut dijalankan oleh aparat yang memiliki integritas, moralitas, dan kesadaran untuk menjaga fairness dalam setiap proses hukum.

"Apakah pelaksana hukum itu memiliki integritas, memiliki moralitas, dalam proses itu fairness atau tidak, terhindar dari conflict of interest, punya kesadaran yang tinggi terkait dengan perkara itu?"tanya dia.

Menurut Dosen Unas ini, pola saling melapor dalam satu rangkaian persoalan justru dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum.

Andi menilai perkara yang memiliki keterkaitan harus ditangani dengan kehati-hatian agar proses hukum tidak berkembang menjadi persoalan baru di tengah masyarakat.

"Ini kan lucu, saling melapor. Mestinya kasus itu singkat," ujarnya.

Ia mengingatkan, apabila masyarakat melihat proses hukum tidak berjalan secara fair, dampaknya bukan hanya terhadap para pihak yang sedang berperkara, tetapi juga terhadap institusi penegak hukum.

"Akibatnya masyarakat apriori kepada hukum dan penegak hukum. Ini berbahaya," katanya.


Perlukah Penanganan Dipisahkan?

Dalam konteks perkara Bogor ini, Andi menyoroti pentingnya mencegah potensi conflict of interest apabila dua laporan memiliki keterkaitan erat dan melibatkan pelapor maupun terlapor yang sama.

Menurut dia, secara ideal perlu dipertimbangkan mekanisme penanganan yang dapat menjaga independensi pemeriksaan.

"Harusnya setidaknya sebagai aparat penegak hukum, penyidik punya integritas dan moralitas. Dia menyadari bahwa laporan ini mestinya tidak boleh ditangani oleh penyidik yang sama," kata Andi.

Ia bahkan memberikan contoh, apabila satu laporan ditangani di Polres Bogor, laporan lain yang berkaitan setidaknya dapat dipertimbangkan untuk ditangani oleh satuan atau wilayah berbeda agar terdapat jarak pemeriksaan.

"Pelapornya sama, terlapornya sama, jangan di satu unit yang sama. Dipisah saja," ujarnya.

Menurutnya, pemisahan tersebut bukan berarti salah satu laporan harus dihentikan. Tujuannya adalah menjaga proses pemeriksaan tetap fair dan mengurangi potensi konflik kepentingan.

"Ini soal value seorang penegak hukum. Harus sadar betul. Itu yang dimaksud dengan integritas," tegasnya.

Pertanyaan yang Belum Terjawab


Dari dokumen undangan klarifikasi yang diterima Riski, setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari kepolisian.

Pertama, apa hubungan antara laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan dengan perkara dugaan penculikan yang sebelumnya dilaporkan?

Kedua, apakah penyidik telah memeriksa kronologi kedua perkara secara bersamaan untuk melihat kemungkinan adanya keterkaitan peristiwa?


Ketiga, apakah pihak-pihak yang terlibat dalam kedua laporan merupakan orang yang sama atau memiliki hubungan langsung dalam rangkaian peristiwa?


Keempat, bagaimana mekanisme Polres Bogor mencegah potensi conflict of interest apabila kedua perkara ditangani dalam lingkungan penyidikan yang sama?


Kelima, apakah telah dilakukan gelar perkara atau evaluasi internal untuk memastikan masing-masing laporan memiliki dasar peristiwa dan alat bukti yang berdiri sendiri?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab bukan untuk menghakimi salah satu pihak, melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


Polisi Belum Memberikan Penjelasan


Redaksi Inpopedia telah menghubungi pihak Polres Bogor untuk meminta penjelasan mengenai hubungan kedua perkara, mekanisme penanganannya, serta langkah kepolisian dalam memastikan proses pemeriksaan berlangsung objektif.


Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari Polres Bogor.


Kasus ini pada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang melapor dan siapa yang dilaporkan.


Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap laporan diperiksa secara objektif, setiap bukti diuji secara proporsional, dan setiap warga memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.


Sebab ketika satu perkara melahirkan perkara lain dan para pihak yang sama kembali berhadapan melalui laporan pidana, publik berhak memperoleh jawaban: apakah hukum sedang mencari kebenaran materiil, atau justru sedang terseret ke dalam rangkaian konflik para pihak?


Jawaban atas pertanyaan itu sepenuhnya harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional, transparan, dan dapat diawasi.***

Musisi Papan Atas dan Hiburan Meriahkan Harbour Fest Bakauheni, Ini Rundown Acaranya


REFORMASI-ID | BAKAUHENI, LAMPUNG SELATAN — Bakauheni Harbour City kembali menghadirkan gelaran hiburan bertajuk Harbour Fest, dengan rangkaian acara yang memadukan musik, hiburan interaktif, serta penampilan sejumlah musisi dan band. Sabtu, 08/08/2026.

Berdasarkan rundown yang dirilis panitia, acara akan dimulai pada pukul 14.00 WIB dengan pembukaan gerbang atau open gate.

Selanjutnya, pengunjung akan disuguhi penampilan Pascal Harmony dan Morning Joy, kemudian dilanjutkan dengan game interactive.

Memasuki sore hari, suasana semakin meriah dengan penampilan Koplo Dadakan Remaja pada pukul 16.00 WIB, disusul Hanaya Band pada pukul 17.00 WIB.

Acara kemudian memasuki waktu istirahat Magrib pada pukul 18.00 WIB. Setelah itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dan Opening Lighting Show.

Panggung utama semakin semarak pada malam hari. Mulai pukul 19.00 WIB, Threesixty dijadwalkan tampil, kemudian dilanjutkan Gilga Sahid pada pukul 20.00 WIB.

Tak berhenti di situ, penonton juga akan dihibur oleh Guyon Waton pada pukul 21.00 WIB dan ditutup dengan penampilan Kotak Band pada pukul 22.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.

Setelah seluruh rangkaian pertunjukan selesai, acara akan ditutup dengan sesi “Thanks To – Closing” pada pukul 23.00 WIB.

Dengan komposisi penampil yang beragam, Harbour Fest diharapkan menjadi salah satu pilihan hiburan masyarakat sekaligus menambah semarak aktivitas di kawasan Bakauheni Harbour City. (Tim) 

07 Agustus 2026

Hotnews, Harbour Fest 2026 Tampilkan Artis Ibu Kota di Menara Siger


REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Gelaran Harbour Fest 2026 tinggal menghitung jam. Festival musik yang dinantikan masyarakat Lampung ini akan digelar Sabtu, 8 Agustus 2026, di Amphitheatre Menara Siger, kawasan Bakauheni Harbour City (BHC), Lampung Selatan. Jumat, 07/08/2026.

Mengusung perpaduan musik dan wisata, Harbour Fest 2026 menawarkan pengalaman berbeda bagi para penonton. Selain menikmati penampilan sejumlah musisi papan atas, pengunjung juga dapat merasakan atmosfer kawasan Bakauheni Harbour City dengan latar ikon Menara Siger.

Sejumlah nama besar siap memeriahkan panggung Harbour Fest 2026. Mereka di antaranya KOTAK, Guyon Waton, Gilga Sahid, Threesixty, dan KOPDAR.

Penampilan para musisi tersebut diprediksi menjadi magnet utama bagi pencinta musik dari Lampung dan daerah sekitarnya.

Penyelenggaraan Harbour Fest 2026 dijadwalkan dimulai dengan open gate pada pukul 16.00 WIB. Penonton diimbau datang lebih awal agar dapat mengikuti rangkaian acara dengan nyaman.

Detail acara:

Hari/Tanggal: Sabtu, 8 Agustus 2026

Open Gate: 16.00 WIB

Lokasi: Amphitheatre Menara Siger, Bakauheni Harbour City, Lampung Selatan

H-1, Penonton Diimbau Segera Amankan Tiket

Memasuki H-1 pelaksanaan, antusiasme terhadap Harbour Fest 2026 terus meningkat. Calon penonton yang belum mendapatkan tiket diimbau segera melakukan pembelian melalui kanal resmi.

Tiket resmi Harbour Fest 2026 tersedia secara online melalui YesPlis. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap penjualan tiket dari sumber tidak resmi untuk menghindari penipuan.

Harbour Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga turut memperkuat daya tarik Bakauheni Harbour City sebagai salah satu destinasi wisata dan pusat kegiatan di Lampung Selatan.

Besok, panggung Amphitheatre Menara Siger akan menjadi titik berkumpulnya para pencinta musik untuk menikmati penampilan musisi favorit sekaligus merasakan kemeriahan festival musik di kawasan Bakauheni. Jangan sampai terlewat. Harbour Fest 2026, Sabtu (8/8/2026), di Amphitheatre Menara Siger. (Tim)

Perkuat Pengamanan Distribusi Energi, Tim Audit Korsabhara Baharkam Polri Rampungkan Bintek "SMP" di Pertamina Jabar



REFORMASI-ID | Bandung - Guna memastikan keamanan dan kelancaran distribusi energi sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korsabhara Baharkam Polri) melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) sukses merampungkan Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Rangkaian kegiatan hari kelima resmi ditutup di Hotel Cordela, Bandung, Jumat (7/8/2026).

Bintek yang difokuskan pada Fuel Terminal Bandung (Site Ujungberung) ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bintek, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. Kegiatan penutupan atau closing meeting tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara (BA) hasil audit serta penilaian instrumen pengamanan.

Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap 118 kriteria komprehensif, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat berhasil meraih capaian tinggi dengan skor penilaian akhir sebesar 88,44 persen.

Ketua Tim Bintek Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, mengungkapkan bahwa penilaian ini merupakan hasil audit ketat terhadap lima elemen utama pengamanan. Rincian capaian kriteria tersebut meliputi Elemen 1 (1 kriteria skor 1, 17 kriteria skor 2), Elemen 2 (11 kriteria skor 1, 38 kriteria skor 2), Elemen 3 (10 kriteria skor 1, 21 kriteria skor 2), Elemen 4 (2 kriteria skor 1, 8 kriteria skor 2), serta Elemen 5 (3 kriteria skor 1, 7 kriteria skor 2).

"Implementasi SMP Polri di lingkungan Pertamina Patra Niaga merupakan langkah strategis untuk memetakan sekaligus mengantisipasi potensi kerawanan kamtibmas. Hasil 88,44 persen ini menunjukkan komitmen kuat dari pihak manajemen dalam menjaga aspek keamanan," ujar Kombes Pol. Edy Sumardi dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Kendati meraih nilai tinggi, tim auditor tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi demi penyempurnaan sistem di masa depan. Tim menemukan 27 catatan perbaikan di lapangan serta 23 temuan kelengkapan dokumen administrasi yang disertai dengan rekomendasi taktis untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.

Merespons hasil tersebut, Pjs Fuel Terminal Bandung, Muhammad Fadlan, bersama Manager HSSE, Berno, menyatakan mengapresiasi seluruh masukan dari tim penguji. Pihak Pertamina berkomitmen untuk segera mengeksekusi seluruh rekomendasi perbaikan demi memperketat sistem keamanan berlapis di area operasional Jawa Barat.

Acara penutupan ini turut dihadiri oleh jajaran internal Polri dan Auditor SMP Profesional, di antaranya AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak. (Sekretaris Tim), Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti selaku Auditor SMP Profesional. Hadir pula mendampingi dari kewilayahan, Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar, AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Sementara dari pihak eksternal, hadir Sr Analyst Physical Security Henry Rasmelio, Sr Analyst II Physical Security Sugiarto, Officer I Geosecurity Wednyo Haryoto, serta seluruh Tim HSSE Fuel Terminal Bandung Site Ujungberung. Seluruh rangkaian rencana kegiatan Bintek selama lima hari ini dipastikan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Langkah Nyata Menuju Indonesia Hijau, Korem 044/Gapo Hadiri Peresmian Persemaian Sriwijaya Kemampo


REFORMASI-ID | Banyuasin – Kasrem 044/Garuda Dempo mewakili Danrem 044/Gapo menghadiri kegiatan Peresmian Persemaian Sriwijaya Kemampo yang berlangsung di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kemampo, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Jumat (7/8/2026).

Peresmian Persemaian Sriwijaya Kemampo menjadi tonggak penting rehabilitasi hutan dan lahan. Persemaian seluas 60.000 m² ini ditargetkan memproduksi 10 juta bibit pohon berkualitas per tahun untuk mendukung pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan peresmian dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, unsur pemerintah pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan yang berkomitmen dalam pelestarian lingkungan hidup.

Persemaian Sriwijaya Kemampo diharapkan menjadi pusat penyediaan bibit unggul untuk mendukung program penghijauan, restorasi hutan, reklamasi lahan kritis, dan peningkatan tutupan vegetasi. Persemaian ini akan memproduksi bibit tanaman hutan, tanaman endemik, tanaman estetika, serta Multi Purpose Tree Species (MPTS) yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Persemaian Sriwijaya Kemampo menjadi pusat penyediaan bibit unggul untuk mendukung penghijauan, restorasi hutan, dan reklamasi lahan kritis. Persemaian ini memproduksi bibit tanaman hutan, tanaman endemik, tanaman estetika, serta Multi Purpose Tree Species (MPTS) guna mendukung kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi pemerintah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat, Persemaian Sriwijaya Kemampo diharapkan menjadi pusat pembibitan modern yang berkontribusi dalam pelestarian hutan, peningkatan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. (Mdn) 

Ungkap Komplotan Curanmor dengan Delapan TKP, Polisi: Korban dan Pelaku Bertetangga


REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Polsek Candipuro membongkar komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di wilayah Lampung Selatan. Ironisnya, para pelaku diketahui masih satu desa dengan korbannya di Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candipuro. Dari pengembangan penyidikan, polisi juga mengungkap keterlibatan komplotan tersebut dalam delapan lokasi kejadian perkara (TKP).

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan mengatakan, salah satu fakta yang cukup mengejutkan dalam pengungkapan kasus ini adalah para pelaku ternyata tinggal di lingkungan yang sama dengan korban.

"Ketiga pelaku memiliki alamat yang sama dengan korban di desa batu liman, jadi memang masih bertetangga," ujar Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si. saat konferensi pers.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap Y.S. (21) di Bandar Sribhawono, Lampung Timur, yang kemudian mengarah pada penangkapan R.A. (22) dan K.S. (21) sebagai pelaku utama. Saat akan diamankan, K.S. berusaha melawan sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur.

"Berdasarkan pengembangan keterangan pelaku, mereka sudah melakukan pencurian di delapan TKP di wilayah Candipuro sendiri," tegas AKBP Deddy Kurniawan.

Dari hasil pemeriksaan, R.A. dan K.S. mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di delapan TKP di wilayah Kecamatan Candipuro dan sekitarnya, yakni dua kali di Desa Way Gelam, masing-masing di Desa Sidoasri, Desa KMS, Desa Banyumas, kawasan Bulog Kalianda, serta dua kali di Desa Batuliman, termasuk aksi pencurian pada 31 Juli 2026 yang menjadi dasar pengungkapan kasus ini.  

Pada kesempatan tersebut Kapolres Lampung Selatan juga menyerahkan kembali dua unit sepeda motor milik korban kepada Zainuri. Zainuri mengaku bersyukur karena kedua kendaraan miliknya telah kembali dan para pelaku berhasil ditangkap.

"Terima kasih pak polisi sudah menangkap pelakunya dan mengembalikan dua kendaraan saya. Sekarang sudah tenang istri saya bisa kembali berjualan ke pasar, dan anak saya juga bisa kembali berangkat ke sekolah menggunakan motor" ujar Zainuri.

"Para tersangka kami kenakan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun," kata AKBP Deddy Kurniawan.

Kapolres menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas pelaku kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat.

"Kami berkomitmen mengungkap seluruh kasus curat, curas, maupun tindak pidana konvensional lainnya. Apabila pelaku melawan petugas, kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur. Ini adalah komitmen saya sebagai Kapolres Lampung Selatan," tegasnya. (Hms/Mdn)

Lancarkan Aksi Pencurian Berkedok Polisi, Pelaku Digulung Jatanras Polda Sumsel


REFORMASI-ID | SUMSEL - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan menggunakan modus menyamar sebagai anggota kepolisian. 

Seorang pria berinisial JK (40) berhasil diamankan personel Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel setelah tepergok melakukan aksi pencurian di salah satu minimarket di Jalan Dekranas Jakabaring, Kota Palembang, Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius karena pelaku memanfaatkan atribut kepolisian untuk memperoleh kepercayaan masyarakat sekaligus mempermudah menjalankan aksi kejahatannya. Modus tersebut dinilai dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian apabila tidak segera ditindak secara tegas.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengenakan atribut menyerupai anggota Polri lengkap sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pegawai minimarket. Pelaku kemudian berpura-pura membeli satu botol minuman sebagai pengalih perhatian. Saat situasi dianggap aman, tersangka memasukkan sejumlah produk susu berbagai merek ke dalam tas gendong yang dibawanya.

Namun aksi tersebut berhasil diketahui oleh pegawai minimarket yang kemudian mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan kepada personel kepolisian. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, diketahui bahwa JK bukan pertama kali melakukan aksi pencurian. Pelaku mengaku telah menjalankan modus serupa di enam lokasi berbeda di Kota Palembang.

Enam lokasi tersebut meliputi minimarket di Jalan Inspektur Marzuki, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Dekranas Jakabaring, kawasan Bukit, serta dua toko atau warung yang berada di wilayah Kertapati dan Sekip. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku secara berulang menggunakan atribut kepolisian sebagai alat untuk mengelabui korban.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni lima box susu Bebelac, satu box susu Nutri Baby Royal, satu box susu SGM, satu buah pistol korek, satu tas gendong berwarna hijau, serta satu kartu tanda anggota (KTA) Polri palsu atas nama Indra Saputra yang digunakan pelaku untuk memperkuat penyamarannya.

Seluruh barang bukti kini telah diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan guna mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana lain maupun jaringan yang berkaitan dengan penggunaan atribut kepolisian secara ilegal.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan saat ini masih menjalani proses penyidikan di Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana dengan mencatut nama maupun atribut institusi Polri.

"Penggunaan atribut kepolisian secara ilegal untuk melakukan tindak pidana merupakan tindakan yang sangat meresahkan masyarakat sekaligus mencoreng nama baik institusi. Kami memastikan setiap pelaku akan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polda Sumsel berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap Polri," tegas Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan atribut maupun identitas aparat penegak hukum.

"Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap seseorang yang mengaku sebagai anggota Polri tanpa identitas yang jelas. Apabila menemukan tindakan mencurigakan atau dugaan penyalahgunaan atribut kepolisian, segera laporkan kepada kantor polisi terdekat atau melalui layanan kepolisian. Sinergi masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H.

Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Sumatera Selatan dalam memberantas seluruh bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, termasuk penyalahgunaan identitas institusi negara. Kepolisian memastikan setiap pelaku tindak pidana akan diproses secara tegas demi menjaga rasa aman, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (Hms/Mdn) 

Diduga Edarkan Narkoba, Empat Pria Dibekuk Polda Lampung


REFORMASI-ID | Lampung – Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Lampung mengamankan empat terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga narkotika di Kabupaten Lampung Tengah.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah gubuk yang berada di kawasan Jembatan Lama, Gang Mawar, Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Keempat terduga yang diamankan masing-masing berinisial H, AS, DBS, dan AZP. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Saat dilakukan  penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 47 plastik klip bening kecil berisi kristal yang diduga sabu, 15 butir tablet yang diduga ekstasi (inex).

Seluruh terduga beserta barang bukti kemudian diamankan ke Markas Subdit III Ditresnarkoba Polda Lampung guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari Yuyun mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Lampung dalam menekan peredaran gelap narkotika hingga ke tingkat jaringan.

"Setiap informasi dari masyarakat menjadi perhatian serius bagi kami. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di lingkungannya," ujar Kombes Pol. Yuni.

Saat ini jelas Kabidhumas, penyidik Ditresnarkoba Polda Lampung masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul barang bukti, kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, serta peran masing-masing terduga dalam perkara tersebut.

"Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penindakan terhadap peredaran narkotika sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan penyelamatan generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

Ketua Senkom Mitra Polri Sulut Buka Resmi Muskot IV Senkom Kotamobagu

 


REFORMASI-ID| KOTAMOBAGU, 7 Agustus 2026 — Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Sulawesi Utara, Muhammad Amin Muslim, S.Kom, secara resmi membuka Musyawarah Kota (Muskot) IV Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu, Jumat (7/8). Forum lima tahunan organisasi tersebut mengusung tema "Penguatan Sinergitas Senkom Mitra Polri dalam Mendukung Harkamtibmas dan Kepedulian Sosial Menuju Kota Kotamobagu yang Sejahtera dan Berdaya Saing."

Pembukaan Muskot dihadiri Dewan Pembina Senkom Mitra Polri Sulawesi Utara KH Sudirman Sulaiman, jajaran pengurus provinsi, pengurus kota dan kecamatan, serta para anggota dan tamu undangan.


Ketua Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu, Ahmad Guril Sulaiman, mengatakan Musyawarah Kota merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kota yang menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyusun arah kebijakan organisasi, sekaligus memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.

"Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah musyawarah yang demokratis, penuh rasa kekeluargaan, serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun golongan," kata Ahmad Guril Sulaiman dalam sambutannya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Muskot IV, khususnya pengurus provinsi, panitia pelaksana, serta seluruh peserta yang hadir. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kebersamaan dan komitmen seluruh anggota dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan.


"Kami berharap Musyawarah Kota ini menghasilkan keputusan-keputusan terbaik serta melahirkan kepengurusan yang amanah, profesional, solid, dan mampu membawa Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu semakin maju serta semakin bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Sulawesi Utara, Muhammad Amin Muslim, S. kom, mengapresiasi kinerja kepengurusan Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu selama lima tahun terakhir. Menurutnya, organisasi tersebut telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), kegiatan sosial, serta penanggulangan bencana melalui kolaborasi bersama Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia menegaskan kepengurusan yang akan terpilih harus mampu mempertahankan program-program yang telah berjalan baik sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Apa yang sudah baik agar dilanjutkan dan terus ditingkatkan. Perkuat kolaborasi dengan Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh elemen masyarakat sehingga Senkom semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Muhammad Amin Musl.

Menurutnya, Senkom Mitra Polri kini menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan ribu orang dan telah tersebar di hampir seluruh provinsi. Besarnya organisasi tersebut, katanya, harus diiringi dengan profesionalisme, disiplin, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Menutup sambutannya, Muhammad Amin Muslim mengajak seluruh peserta menjadikan Muskot IV sebagai forum yang menghasilkan gagasan dan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia secara resmi membuka Musyawarah Kota IV Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu Tahun 2026.

Muskot IV diharapkan menjadi tonggak penguatan organisasi dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Kota Kotamobagu yang sejahtera dan berdaya saing.

06 Agustus 2026

Hadir di Tengah Masyarakat, Polda Sumsel Perkuat Stabilitas Kamtibmas Melalui SAROMA


REFORMASI-ID | Oku Selatan – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Polres Ogan Komering Ulu Selatan terus memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) melalui pelaksanaan Program SAROMA (Sambang Ronda Malam) sebagai bagian dari penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Poskamling Lingkungan III, Kelurahan Kisau, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, Kamis (6/8/2026).

Program SAROMA dipimpin langsung oleh Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan AKBP I Made Redi Hartana, S.H., S.I.K., M.I.K., didampingi para Pejabat Utama Polres OKU Selatan, Kapolsek Muaradua AKP Fera Endeka, S.H., Lurah Kisau Sutami, S.E., para kepala lingkungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut menjadi implementasi nyata komitmen Polri Presisi dalam menghadirkan pelayanan yang humanis sekaligus memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui pengamanan swakarsa. Program SAROMA juga menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali budaya ronda malam sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan permukiman.

Rangkaian kegiatan meliputi pengecekan kesiapsiagaan Poskamling, dialog interaktif bersama masyarakat, penyampaian edukasi kamtibmas, serta penyerahan bantuan sarana kontak berupa senter dan jas hujan guna mendukung operasional ronda malam. Selain memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian edukasi terkait pencegahan perjudian online, peningkatan disiplin berlalu lintas, hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan AKBP I Made Redi Hartana, S.H., S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa Program SAROMA merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membangun keamanan bersama masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperkuat sinergi pengamanan swakarsa melalui optimalisasi Poskamling demi mewujudkan stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu Selatan," tegas AKBP I Made Redi Hartana.

Menurutnya, keamanan bukan semata menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, budaya ronda malam perlu terus dihidupkan sebagai benteng awal dalam mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa Program SAROMA merupakan salah satu implementasi strategi preemtif dan preventif Polda Sumsel dalam memperkuat keamanan berbasis masyarakat.

"Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan penguatan stabilitas keamanan nasional melalui langkah-langkah nyata di lapangan. Kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat diharapkan semakin memperkuat kemitraan, meningkatkan kesadaran kolektif menjaga keamanan lingkungan, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui Program SAROMA, Polda Sumatera Selatan berharap budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan terus tumbuh di tengah masyarakat. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi fondasi penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, serta mendukung kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. (Mdn) 

Tindaklanjuti Sorotan Grib Jaya, Pemdes Bakauheni dan Satpol PP Gelar Penertiban


REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Pemerintah Desa (Pemdes) Bakauheni bersama Pemerintah Kecamatan Bakauheni, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Selatan, dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Kecamatan Bakauheni melaksanakan penertiban terhadap sejumlah kios yang berdiri di atas trotoar di depan Pasar Tradisional Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (6/8/2026).

Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat mengenai keberadaan kios dan lapak dagangan yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Kondisi itu dinilai mengganggu hak pejalan kaki dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan karena masyarakat terpaksa berjalan di badan jalan saat melintas di kawasan pasar.

Dalam kegiatan tersebut, petugas meminta para pedagang memundurkan barang dagangan serta merapikan bangunan yang menutupi trotoar agar fasilitas umum itu dapat kembali difungsikan sesuai peruntukannya.

Ketua PAC GRIB Jaya Bakauheni, Raden Muhamad Syafe'i atau yang akrab disapa Bang Aang, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penataan kawasan pasar. Namun, ia berharap penertiban dilakukan secara konsisten hingga fungsi trotoar benar-benar kembali sebagai jalur pejalan kaki.

"Trotoar dibangun untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, bukan dijadikan tempat mendirikan kios atau bangunan usaha. Kami mengapresiasi pemerintah desa, kecamatan, dan Satpol PP yang sudah turun langsung, tetapi kami berharap penertiban dilakukan lebih maksimal, tidak hanya sebatas memberikan teguran. Harapan kami, trotoar benar-benar dikembalikan sesuai fungsinya sehingga masyarakat dapat melintas dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Meski demikian, Bang Aang menegaskan penataan harus dilakukan secara humanis dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang. Menurutnya, apabila diperlukan relokasi, pemerintah perlu menyiapkan lokasi yang layak agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Sementara itu, Camat Bakauheni, Sidik, melalui sambungan WhatsApp menjelaskan bahwa penertiban dilakukan secara terpadu oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, bersama PAC GRIB Jaya Kecamatan Bakauheni.


"Penertiban ini bertujuan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pedagang maupun pembeli. Sesuai dengan program Desa Helau, kawasan pasar harus ditata dan dirapikan agar Desa Bakauheni menjadi desa yang tertib, aman, nyaman, dan bersih," katanya.

Di lokasi penertiban, petugas Satpol PP juga memberikan tenggat waktu selama dua hari kepada para pemilik maupun penyewa kios untuk merapikan area usahanya agar tidak lagi menutupi trotoar.

"Kami memberikan waktu dua hari kepada para pemilik atau penyewa kios untuk merapikan tempat dagangannya agar trotoar dapat kembali difungsikan sebagai jalur pejalan kaki," ujar salah seorang petugas Satpol PP.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Bakauheni, Sukirno. Mengatakan penertiban ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengembalikan fungsi trotoar sesuai peruntukannya sebagai fasilitas bagi pejalan kaki.

"Trotoar dibangun untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, kami bersama Pemerintah Kecamatan Bakauheni, Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, dan PAC GRIB Jaya Bakauheni melakukan penataan agar hak pejalan kaki dapat kembali terpenuhi. Kami juga mengimbau para pedagang untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menempati lokasi berjualan yang telah disediakan," ujar Sukirno.

Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Desa Bakauheni, Pemerintah Kecamatan Bakauheni, Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, PAC GRIB Jaya, serta dukungan masyarakat, diharapkan penataan kawasan Pasar Tradisional Bakauheni dapat berjalan optimal sehingga trotoar kembali berfungsi sesuai peruntukannya. Penataan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, nyaman, serta ramah bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. (Tim)

Edukasi Inklusif, Ditpolsatwa Polri Bawa Satwa K-9 dan Turangga Hibur Siswa SLB Bogor



REFORMASI-ID | Bogor - Subditcakkal Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri menggelar kegiatan kunjungan belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan ini bertujuan mengenalkan profesi Polisi Satwa sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Acara yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ipda Sutarmo. Tim Ditpolsatwa juga menurunkan Staf Urmin Cakkal, personel Detasemen (Den) K-9, personel Den Turangga, serta tim PID Korsabhara.

Sebanyak 260 peserta mengikuti jalannya kegiatan dengan sangat antusias. Angka tersebut mencakup 230 siswa-siswi dari tingkat SDLB hingga SMALB, serta didampingi oleh 30 guru.

Dalam giat ini, Ditpolsatwa menghadirkan dua jenis satwa andalan mereka, yaitu Satwa Turangga (kuda) dan Satwa K-9 (anjing pelacak). Para siswa diberikan kesempatan untuk melihat lebih dekat, mengenal karakteristik, serta berinteraksi langsung dengan satwa-satwa terlatih milik Polri tersebut.

Ipda Sutarmo selaku pimpinan kegiatan menyampaikan bahwa pendekatan lewat satwa ini diharapkan bisa memberikan motivasi dan kebahagiaan tersendiri bagi para siswa SLB.

"Kami ingin hadir lebih dekat dengan anak-anak, memberikan edukasi yang inklusif, dan mengenalkan bahwa Polri memiliki satwa-satwa hebat yang bertugas menjaga keamanan. Melihat senyum dan antusiasme mereka hari ini menjadi kebahagiaan luar biasa bagi kami," ujar Ipda Sutarmo.

Suasana ceria dan penuh semangat memang terlihat jelas saat para siswa bergantian berinteraksi dengan satwa K-9 dan kuda. Pihak SLB Negeri Bogor pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepedulian Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Tidak hanya belajar mengenal profesi baru, tetapi interaksi dengan satwa ini juga menjadi terapi rekreatif yang sangat baik untuk melatih keberanian dan motorik mereka. Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini," ungkap perwakilan pihak sekolah.

Sebagai penutup jalinan silaturahmi, Ditpolsatwa menyerahkan sertifikat serta plakat kunjungan resmi kepada pihak SLB Negeri Bogor. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Universitas Palangka Raya Perkuat SDM Polri Lewat Pusat Studi Kepolisian



REFORMASI-ID  | Palangkaraya, 6 Agustus 2026 – Polri terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya yang telah dibentuk pada 10 Maret 2026. Memasuki fase operasionalisasi, pusat studi tersebut diarahkan menjadi ruang kolaborasi antara Polri dan perguruan tinggi untuk menghasilkan riset, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Penguatan tersebut dibahas dalam pertemuan strategis Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri yang terdiri atas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, M.Si., bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha, serta jajaran Universitas Palangka Raya yang dihadiri Prof. Bayu Rama selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Ir. Herry, M.P. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dr. Fransisco, S.H., LL.M. selaku Ketua Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya, dan Andika Wijaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum.

Forum tersebut menandai tahapan baru pengembangan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya. Fokus pembahasan bergeser dari pembentukan kelembagaan menuju implementasi program melalui penyusunan roadmap riset, pengembangan Police Science, penguatan pendidikan kepolisian, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing. Agenda riset juga diarahkan pada isu-isu strategis seperti transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian merupakan strategi Polri dalam membangun organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu menjawab tantangan keamanan masa depan.

“Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.

Menurut Wakapolri, tantangan kepolisian berkembang jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial menuntut Polri memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan analisis, dan mengembangkan inovasi.

“Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan,” tegas Wakapolri.

Penguatan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya merupakan bagian dari pengembangan jejaring nasional yang terus diperluas Polri. Hingga Agustus 2026, Polri telah menjalin 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 38 kerja sama telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menghasilkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri.

Jejaring tersebut dibangun sebagai ekosistem nasional Police Science yang menghubungkan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian. Setiap Pusat Studi Kepolisian didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah, kemudian saling berbagi hasil riset, inovasi, dan praktik terbaik agar dapat diterapkan secara lebih luas dalam mendukung tugas kepolisian.

Bagi Polri, penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian bukan sekadar memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, tetapi membangun ekosistem yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik kepolisian. Melalui jejaring ini, Polri ingin memastikan setiap hasil riset dapat diterjemahkan menjadi inovasi, model pemolisian, dan rekomendasi kebijakan yang menjawab tantangan nyata di lapangan.

Pusat Studi Kepolisian juga menjadi instrumen pengembangan Police Science yang mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan personel Polri dalam satu ruang kolaborasi. Dari ruang inilah diharapkan lahir gagasan baru untuk memperkuat transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia Polri.

Melalui penguatan jejaring yang kini telah mencakup 79 Nota Kesepahaman (MoU), 38 Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 54 Pusat Studi Kepolisian, Polri menegaskan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya dibangun melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga melalui budaya riset, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Tujuannya adalah menghadirkan personel Polri yang tidak hanya profesional dalam bertugas, tetapi juga mampu berpikir kritis, menghasilkan solusi, dan mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang semakin efektif kepada masyarakat


 Brigjen TNI Raden Yoga Raharja: Sinergi Bela Negara Jadi Pilar Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Modern


REFORMASI -ID | Jakarta – Di tengah dinamika geopolitik global, percepatan transformasi digital dan munculnya berbagai ancaman multidimensional, semangat Bela Negara dinilai harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa. Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Rapat koordinasi yang diikuti unsur kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan serta para pemangku kepentingan itu dibuka oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penguatan implementasi kebijakan Bela Negara harus dilakukan secara kolaboratif agar mampu menjawab dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

"Kebijakan Bela Negara harus dilaksanakan secara adaptif, kolaboratif dan berbasis kearifan lokal melalui penguatan sumber daya manusia, pembinaan Tenaga Ahli Bela Negara, sinergi lintas sektor serta pengukuran Indeks Bela Negara sebagai instrumen evaluasi yang berkelanjutan," tegas Laksamana Muda TNI Sri Yanto.

Semangat kolaborasi itulah yang kemudian menjadi benang merah dalam pemaparan Direktur Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan RI Brigjen TNI R. Yoga Raharja, S.E., M.M., M.I.Pol. sebagai narasumber utama. Di hadapan para peserta, Brigjen Yoga mengajak seluruh elemen bangsa memandang Bela Negara bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan dan meningkatkan daya tangkal nasional.

Menurut Brigjen Yoga, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini tidak lagi bersifat konvensional. Ancaman siber, disrupsi teknologi, krisis global, hingga perubahan geopolitik menuntut lahirnya kebijakan Bela Negara yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

"Bela Negara pada hakikatnya bukan hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi merupakan investasi strategis bangsa dalam membangun karakter, memperkuat persatuan serta meningkatkan daya tangkal nasional di tengah dinamika ancaman yang semakin kompleks. Karena itu, sinergi seluruh komponen bangsa menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan Bela Negara," ujar Brigjen TNI R. Yoga Raharja.

"Implementasi Bela Negara harus melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media, hingga masyarakat luas. Ketika seluruh komponen bangsa berjalan bersama, maka kita sedang membangun ekosistem pertahanan negara yang kuat, adaptif dan berkelanjutan," jelasnya.

"Pembinaan Tenaga Ahli Bela Negara merupakan investasi sumber daya manusia yang sangat penting. Kehadiran tenaga ahli yang profesional, berintegritas dan berbasis keilmuan akan menghasilkan kebijakan yang lebih terukur, akuntabel dan mampu menjawab tantangan strategis bangsa, baik saat ini maupun di masa depan," tambah Brigjen Yoga.

Rapat koordinasi juga menghadirkan Kepala Bagian Perancangan dan Harmonisasi I Biro Peraturan Perundang-Undangan Setjen Kemhan Kolonel CHK (K) S. Nanik Winalti, S.H., M.H. serta Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Kemhan Brigjen TNI Parluhutan Marpaung, S.IP., M.Han. Kedua narasumber memaparkan materi mengenai penguatan regulasi, implementasi kebijakan Bela Negara serta pembinaan Tenaga Ahli sebagai bagian dari pembangunan sistem pertahanan negara yang semakin modern.

Melalui forum ini, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa penguatan Bela Negara tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui kolaborasi yang berkesinambungan antarlembaga dan masyarakat. Gagasan yang disampaikan Brigjen TNI R. Yoga Raharja menjadi salah satu penegas bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya bertumpu pada alutsista, tetapi juga pada karakter, kompetensi dan semangat kebangsaan seluruh warga negara.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat harmonisasi kebijakan, memperluas jejaring kolaborasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertahanan sehingga Indonesia semakin siap menghadapi berbagai tantangan strategis pada masa depan. (TJ)






Harbour Fest 2026, Hadirkan Festival Musik Terbesar Siap Guncang Lampung


REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - Lampung kembali akan diramaikan dengan gelaran festival musik spektakuler Harbour Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 8 Agustus 2026 di Amphitheatre Menara Siger, Bakauheni Harbour City. Kamis, 06/08/2026.

Menghadirkan deretan musisi papan atas Indonesia seperti Guest Star, Kotak, Guyon Waton, Gilga Sahid, Threesixty, dan KOPDAR, Harbour Fest 2026 siap menjadi destinasi hiburan yang memadukan musik, pariwisata, dan keindahan alam Lampung dalam satu pengalaman yang berkesan.

Berlokasi di kawasan Bakauheni Harbour City, pengunjung tidak hanya akan menikmati penampilan para musisi favorit, tetapi juga dapat merasakan suasana konser dengan latar panorama Selat Sunda dan ikon Menara Siger yang menjadi kebanggaan Provinsi Lampung.

Harbour Fest 2026 juga menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata serta pemberdayaan pelaku UMKM lokal melalui kehadiran tenant kuliner dan berbagai produk kreatif selama acara berlangsung.

Masyarakat Lampung dan sekitarnya diundang untuk menjadi bagian dari kemeriahan Harbour Fest 2026. Tiket dapat diperoleh melalui platform resmi YesPlis maupun informasi terbaru melalui akun Instagram @harbourfest.id.

Informasi Acara:

Harbour Fest 2026

📅 Sabtu, 8 Agustus 2026

📍 Amphitheatre Menara Siger, Bakauheni Harbour City