Media Reformasi Indonesia 🇮🇩

12 Januari 2026

H. Hernan Deru Melepas Jamaah Haul Kiyai Marogan 125 Di Pusatkan di Masjid Lawang Kidul

     

REFORMASI-ID | SUMSEL - Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru secara resmi melepas ratusan jemaah dalam rangka Haul Kiai Marogan ke-125 yang dipusatkan di Masjid Lawang Kidul, Palembang, Minggu (11/1/2026).

Kegiatan haul tahun ini dirangkaikan dengan napak tilas perjalanan dakwah Kiai Marogan menyusuri Sungai Musi menuju Masjid Kiai Marogan di kawasan Kertapati, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan sang ulama besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa haul Kiai Marogan memiliki nilai historis dan spiritual yang sangat kuat. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan refleksi atas perjuangan ulama dalam membangun peradaban Islam yang damai, santun, dan penuh keteladanan.

“Napak tilas ini bukan hanya mengenang sejarah, tetapi menghidupkan kembali semangat dakwah Kiai Marogan yang penuh keteladanan. Ini akan kita jadikan agenda wisata religi tahunan,” ujar Herman Deru.

Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menjadikan haul Kiai Marogan sebagai agenda wisata religi tahunan, sehingga nilai-nilai perjuangan dan dakwah sang ulama dapat diwariskan lintas generasi.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pengingat bahwa kedamaian dan kerukunan umat tidak hadir secara instan, melainkan melalui perjuangan panjang para ulama yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang menyejukkan.

“Kiai Marogan mengajarkan persatuan, toleransi, dan kedamaian. Nilai-nilai inilah yang harus terus kita jaga dan rawat dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, khususnya di Sumatera Selatan,” tegasnya.

Selain aspek spiritual, Herman Deru juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian Sungai Musi yang menjadi jalur dakwah Kiai Marogan di masa lalu. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mencemari sungai dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan nilai-nilai Islam.

“Kebersihan Sungai Musi adalah tanggung jawab kita bersama. Sungai ini memiliki nilai ibadah dan sejarah yang tidak terpisahkan dari perjalanan dakwah Islam,” katanya.

Gubernur juga meminta keterlibatan aktif para zuriat (keturunan) Kiai Marogan dalam setiap pelaksanaan haul dan pengembangan wisata religi, agar substansi kegiatan tetap terjaga sesuai dengan nilai dakwah sang ulama.

“Kami membutuhkan bimbingan para zuriat agar apa yang kita lakukan benar-benar mendekati jejak dakwah Kiai Marogan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Haul sekaligus Kepala Pelaksana Masjid Kiai Marogan, Ismail, mengatakan antusiasme jemaah pada haul tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Ribuan jemaah hadir, tidak hanya dari Palembang, tetapi juga dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Ini diharapkan menjadi agenda wisata religi tahunan Sumsel,” ujarnya.

Ismail menjelaskan, puncak Haul Kiai Marogan ke-125 diisi dengan pembacaan Arba’in, sejumlah surah Al-Qur’an seperti Surah Al-Fatihah dan Yasin, serta tahlil. Rangkaian kegiatan diawali di Masjid Lawang Kidul, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan kapal tongkang, ketek, dan perahu menuju Masjid Kiai Marogan sebagai simbol tapak tilas dakwah di atas perairan Sungai Musi.

Menurutnya, penggunaan perahu pada haul tahun ini menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terinspirasi dari metode dakwah Kiai Marogan yang dahulu menggunakan sampan kayu saat menyusuri Sungai Musi.

“Ini menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, sekaligus daya tarik wisata religi yang dapat mengundang wisatawan datang ke Palembang,” jelasnya.

Ia menambahkan, keteladanan Kiai Marogan juga tercermin dalam nilai sedekah dan kepedulian sosial, seperti menyantuni anak yatim dan mengutamakan kemaslahatan umat, yang patut terus dicontoh oleh generasi penerus.

Ismail menyebutkan, ke depan pihaknya merencanakan penggunaan hingga 1.000 perahu atau ketek untuk mengiringi jemaah pada haul tahun berikutnya.

“Alhamdulillah, program ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang. Kami berharap ke depan pelaksanaannya semakin baik dan jemaahnya semakin banyak,” pungkasnya.

Rangkaian kegiatan haul ditutup dengan dzikir bersama yang diikuti Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa, para ulama, serta ribuan jemaah, sambil menyeberangi Sungai Musi menggunakan kapal tongkang menuju Masjid Kiai Marogan. (Yuli/Mdn )

Rubi Handojo Soroti Transformasi SDM sebagai Penggerak Daya Saing Perusahaan di Acara HR Networking 2026

     

REFORMASI-ID | Yogyakarta, 10 Januari 2026- Jasa Raharja berpartisipasi dalam kegiatan HR Networking 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada 8-10 Januari 2026 di Yogyakarta. Forum ini menjadi ruang bagi para praktisi sumber daya manusia dari perusahaan asuransi dan reasuransi anggota AAUI untuk berdiskusi mengenai tantangan dan arah transformasi fungsi HR di tengah dinamika industri.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh para praktisi asuransi Direktur SDM, Umum & TI Jasa Raharja Rubi Handojo hadir sebagai narasumber membawakan paparan dengan topik 'Human Capital Transformation asa Driver of Organizational Competitiveness'. Melalui sesi ini, Jasa Raharja membagikan perspektif mengenai pentingnya transformasi human capital sebagai faktor kunci dalam menjaga relevansi dan daya saing organisasi, khususnya di industri asuransi yang terus
menghadapi perubahan teknologi, regulasi, dan ekspektasi publik.

Rubi mengawali pemaparannya dengan menyoroti dinamika industri asuransi global
dan nasional yang menunjukkan bahwa kegagalan beradaptasi terhadap perubahan
dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan organisasi. la menegaskan bahwa tansformasi tidak dapat hanya bertumpu pada adopsi teknologi dan peningkatan kapabilitas, tetapi harus disertai dengan penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta integritas SDM sebagai fondasi utama organisasi.

"Pengalaman di industri menunjukkan bahwa teknologi dan kapabilitas saja tidak cukup. Faktor penentu keberlanjutan organisasi adalah integritas. Tanpa integritas, strategi bisnis, sistem, dan inovasi tidak akan memberikan makna jangka panjang, " ujar Rubi.

Lebih lanjut, Rubi menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi SDM di industri
asuransi perlu dilakukan secara menyeluruh. Selain penguasaan kompetensi teknis dan digital, organisasi juga perlu memperkuat human-centric skills seperti kemampuan berpikir kritis, adaptabilitas, pembelajaran berkelanjutan, serta pengambilan keputusan yang etis. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjawab tantangan rendahnya literasi asuransi dan membangun kepercayaan publik terhadap industri.

Transformasi human capital tidak dapat dipisahkan dari mandat perusahaan dalam
menyelenggarakan asuransi kecelakaan Jasa Raharja sebagai bagian dari sistem perlindungan dasar bagi masyarakat. 

Penguatan SDM diarahkan agar setiap insan
perusahaan mampu menjalankan peran pelayanan publik secara profesional, empatik, dan akuntabel, sejalan dengan nilai melayani sepenuh hati.

"Transformasi SDM harus berdampak nyata pada pengalaman pegawai, mitra, dan masyarakat. Ketika budaya organisasi dibangun atas dasar integritas dan kepercayaan, maka petugas Jasa Raharja di lapangan akan mampu memberikan pelayanan prima sebagai wujud negara hadir," tambah Rubi.

Mengangkat fokus pada penguatan peran strategis HR, HR Networking 2026 AAUI
diarahkan untuk mendorong terbentuknya kesamaan perspektif di kalangan pimpinan dan praktisi HR industri asuransi dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. Forum ini menjadi ruang konsolidasi gagasan terkait penguatan kepemimpinan, budaya organisasi, serta kesiapan talenta agar industri asuransi nasional dapat tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jasa Raharja terus mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan arahan Danantara sebagai entitas pengelola dan penguatan BUMN. Transformasi human capital yang berkelanjutan diyakini menjadi fondasi utama dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap optimal di tengah tantangan perubahan yang semakin kompleks.

Kegiatan HR Networking 2026 ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, antara lain Budi Herawan selaku Chairman Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Eko Yunianto selaku Head of OJK Office Daerah Istimewa Yogyakarta, Heriyanto Agung selaku HR Director Vale Indonesia, serta Charles Budiman selaku Chief Digital Officer Maybank. Kehadiran para pemimpin lintas sektor tersebut memperkaya diskusi strategis terkait penguatan peran SDM dalam
mendorong daya saing dan keberlanjutan organisasi.




11 Januari 2026

Wujudkan Rasa Aman Koramil 02/Pondok Gede Gelar Patroli dan Siskamling Bersama Komcad, Komduk dan Komas

     
REFORMASI-ID |  Kodam Jaya, Kota Bekasi — Dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi keamanan wilayah, Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi melaksanakan Patroli Keamanan dan Siskamling Terpadu bersama Komponen Cadangan (Komcad), Komponen Pendukung (Komduk), dan Komponen Masyarakat (Komas), pada Minggu malam, 11 Januari 2026, mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan patroli ini dipimpin langsung oleh Pelda Rusdan Subianto dengan melibatkan 17 personel gabungan, terdiri dari 7 personel TNI, 4 Linmas Kelurahan Jatirahayu, dan 6 Mitra Jaya. Patroli menggunakan 1 unit Randis Maung, 3 unit randis roda dua, dan 10 unit sepeda motor, menyusuri rute strategis wilayah Pondok Gede dan sekitarnya.

Sebelum pelaksanaan, seluruh personel melaksanakan apel pengecekan dan briefing di Makoramil 02/Pondok Gede, dilanjutkan apel gabungan di halaman Kantor Kelurahan Jatirahayu. Dalam arahannya, Babinsa menekankan pentingnya sinergi dan kepedulian seluruh komponen terhadap keamanan lingkungan serta mekanisme pelaksanaan patroli apabila terjadi perkembangan situasi di lapangan.

Selama patroli, tim secara humanis menyapa warga yang masih beraktivitas malam hari, seperti pedagang kaki lima, pengguna jalan, juru parkir, pengemudi ojek online, hingga remaja yang sedang berkumpul. Tim juga menyambangi warga yang melaksanakan siskamling di Perumahan Chandra Baru RT 002 RW 021, sebagai bentuk dukungan dan motivasi menjaga keamanan lingkungan secara mandiri.

Selain itu, patroli difokuskan pada pengecekan objek vital seperti kantor pemerintahan, pasar, pusat perbelanjaan, ruko, SPBU, dan fasilitas umum lainnya. Pemantauan di titik-titik rawan dilakukan guna mencegah balap liar dan potensi tawuran, serta memberikan imbauan tegas namun persuasif kepada para remaja agar tidak beraktivitas hingga larut malam.

Menurut Pelda Rusdan, Babinsa Koramil 02/Pondok Gede menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Kami ingin masyarakat merasa aman dan terlindungi. Patroli ini bukan untuk menakuti, tetapi mengajak seluruh elemen agar peduli dan bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Danramil 02/Pondok Gede Mayir Inf Fajar menegaskan bahwa sinergi dengan seluruh komponen wilayah merupakan kunci utama menciptakan stabilitas keamanan.
“Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama. Melalui patroli terpadu ini, kami berharap tercipta rasa aman, nyaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kewilayahan,” tegasnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi wilayah terpantau aman dan kondusif, menandakan sinergi dan kepedulian bersama menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Pondok Gede.

Evaluasi Nataru ASDP: Arus Lancar Terkendali, Kepuasan Publik Sangat Tinggi

     

REFORMASI-ID | Jakarta, 11 Januari 2026 - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 dengan kinerja layanan yang berjalan aman, lancar, dan terkendali, serta memperoleh tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi.

Evaluasi ini menegaskan bahwa pengelolaan arus penyeberangan nasional selama periode libur panjang mampu menjawab tingginya mobilitas masyarakat melalui tata kelola operasional yang adaptif dan kolaboratif.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Studi Transportasi dan Logistik menunjukkan seluruh aspek layanan ASDP selama Nataru berada pada kategori “Sangat Puas”, dengan skor di atas 91. Aspek sarana mencatat nilai tertinggi sebesar 94,6, diikuti kebijakan sebesar 92,2, sementara prasarana dan manajemen transportasi masing-masing meraih skor 91,6. Capaian ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan arus penyeberangan nasional.

Sejalan dengan hasil survei tersebut, secara operasional ASDP berhasil melayani 3,4 juta penumpang dan 850 ribu kendaraan di 15 lintasan pantauan nasional selama periode H-10 hingga H+10 Nataru 2025/2026. Jumlah penumpang tercatat meningkat 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara total kendaraan tumbuh 6,7 persen, menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat sekaligus kesiapan sistem layanan penyeberangan dalam menghadapi lonjakan arus.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi pengelolaan layanan berbasis evaluasi dan sinergi lintas sektor. “Keberhasilan penyelenggaraan layanan Nataru ini tidak hanya diukur dari kelancaran arus, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat. Evaluasi berbasis data dan persepsi publik menjadi fondasi penting bagi peningkatan layanan ke depan,” ujarnya.

Kelancaran layanan selama Nataru tidak terlepas dari kolaborasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Sinergi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, pengaturan jadwal kapal yang adaptif, kesiapan sumber daya manusia, optimalisasi fasilitas pelabuhan, serta pemantauan intensif melalui posko terpadu selama puncak arus berangkat dan balik.

Survei IKM juga mencatat evaluasi terhadap sejumlah kebijakan utama ASDP selama Nataru, seperti penerapan tiket online wajib, diskon tarif tiket 15 persen, penambahan armada kapal, pengaturan lalu lintas di pelabuhan, serta pelayanan Posko Nataru, dengan nilai evaluasi berada pada rentang 4,4 hingga 4,7. Meski demikian, survei juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan akses tiket digital bagi sebagian pengguna jasa saat jam puncak, konsentrasi perjalanan pada waktu tertentu, serta perlunya penguatan peran posko sebagai pusat koordinasi layanan.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, ASDP menetapkan fokus perbaikan berkelanjutan pada peningkatan kesiapan dan keandalan sistem digital, pemerataan distribusi jadwal perjalanan, sinkronisasi armada dan standar layanan, konsistensi rekayasa lalu lintas di pelabuhan, serta optimalisasi fungsi posko terpadu. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan strategis menghadapi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.

ASDP menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal, tidak hanya pada momentum libur panjang, tetapi sepanjang tahun, guna menjaga konektivitas antarpulau dan mendukung mobilitas nasional secara berkelanjutan. (Hms/Mdn)

Air Kembali Mengalir, Harapan Tumbuh: Sumur Bor Kapolda Aceh Jadi Sumber Kehidupan Warga Terdampak Bencana di Aceh Tengah

     


REFORMASI-ID - Aceh - 11/1/2026. Di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh akibat banjir bandang dan tanah longsor, harapan baru kini mengalir bagi warga Kampung Suku Wihlah Setie, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sabtu (10/1/2026), bantuan sumur bor dari Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basya, M.M., resmi dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.

Sumur bor tersebut diresmikan langsung oleh Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik, S.I.K., M.H., sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang melanda Kecamatan Bintang pada 26 November 2025 lalu. Bagi warga setempat, air bersih bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan mendasar yang sempat sulit diperoleh setelah bencana merusak sarana dan prasarana desa.

Peresmian berlangsung di Menasah Al-Mukmin Kampung Suku Wihlah Setie dan dihadiri para pejabat utama Polres Aceh Tengah, Kapolsek Bintang beserta jajaran, personel BKO Brimob Polda Aceh, aparatur kampung, serta masyarakat yang menyaksikan langsung momen bersejarah bagi kampung mereka.

Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen Polri untuk hadir membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, khususnya akses air bersih yang aman dan berkelanjutan.

“Air bersih adalah kebutuhan utama. Melalui bantuan sumur bor ini, kami berharap masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih layak dan sehat, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga pascabencana,” ungkap Kapolres.

Sumur bor dengan kedalaman sekitar 18 meter tersebut dikerjakan hanya dalam waktu satu hari. Kini, airnya telah mengalir jernih dan dapat dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi solusi jangka panjang saat musim kemarau maupun kondisi darurat.

Peresmian ditandai dengan penyerahan simbolis kepada Reje Kampung Suku Wihlah Setie serta pengecekan langsung debit air oleh Kapolres Aceh Tengah. Momen tersebut disambut senyum dan rasa syukur warga yang selama ini harus berjuang mendapatkan air bersih.

Reje Kampung Suku Wihlah Setie, Mansur Ariga, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Aceh dan jajaran Polri atas bantuan yang sangat berarti bagi masyarakatnya.

“Airnya sudah mengalir dengan lancar dan jernih. Ini sangat membantu warga kami, terutama setelah bencana yang membuat banyak fasilitas rusak,” ujarnya.

Kehadiran sumur bor ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Usai peresmian, Kapolres Aceh Tengah beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke tiga kampung terisolir di Kecamatan Bintang, yakni Kampung Serule, Atu Payung, dan Jamur Konyel, untuk menyalurkan bantuan logistik serta melaksanakan bakti kesehatan bagi warga yang membutuhkan perhatian khusus.

Akses Jalan Rusak, Polres Aceh Tengah Pastikan Bantuan dan Perhatian Sampai ke Warga Terpencil

     


REFORMASI-ID | Aceh - Jumat, 9 Januari 2026, pascabencana hidrometeorologi yang merusak infrastruktur jalan dan mengisolasi sejumlah kampung di Kecamatan Bintang, Polres Aceh Tengah terus hadir menyalurkan bantuan dan melakukan pendampingan pascabencana. Upaya ini dilakukan dengan menyasar langsung masyarakat di wilayah terpencil yang hingga kini masih mengalami kesulitan akses.

Dipimpin langsung Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik, S.I.K., M.H., tim bergerak sejak pukul 10.00 WIB dari Mapolres Aceh Tengah. Sebanyak ±40 unit kendaraan roda dua khusus trail dikerahkan, terdiri dari 20 unit personel Polres Aceh Tengah dan 20 unit dari Komunitas Trail “Tragong” Aceh Tengah. Setiap kendaraan membawa bantuan untuk warga berupa 120 paket sembako, 450 potong pakaian layak pakai, 150 handuk, 300 set perlengkapan sekolah, serta 300 jaket.

Kerusakan jalan akibat bencana membuat jalur yang sebelumnya dapat ditempuh sekitar satu jam, kini harus dilalui selama sekitar tujuh hingga delapan jam menggunakan sepeda motor trail. Sepanjang perjalanan, tim melewati jalan sempit yang terputus, tanjakan dan turunan terjal, permukaan jalan yang licin akibat lumpur, serta sejumlah titik longsor. Di beberapa lokasi, jalur hanya dapat dilalui dengan kehati-hatian tinggi karena diapit jurang di sisi kiri dan kanan.

Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan tiba di titik pertama, Kampung Jamur Konyel. Bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat dengan rincian 40 paket sembako, 150 potong pakaian, 50 handuk, 100 set perlengkapan sekolah, dan 100 jaket. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Kampung Atu Payung dan Kampung Serule, dengan jumlah bantuan yang sama di setiap kampung.

Di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi jalan yang rusak. Sementara itu, anak-anak telah mulai kembali bersekolah, meskipun sarana dan mobilitas belum sepenuhnya pulih. Penyaluran perlengkapan sekolah dilakukan untuk membantu anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar di tengah kondisi pascabencana.

Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik menyampaikan bahwa kehadiran personel di lapangan tidak hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga memastikan kondisi warga tetap terpantau.

“Kami melihat langsung kondisi masyarakat di kampung-kampung yang aksesnya masih sulit. Anak-anak sudah mulai bersekolah, dan itu perlu kita dukung bersama. Kehadiran kami hari ini untuk memastikan bantuan sampai dan warga tetap terpantau,” ujar Kapolres.

Selain penyaluran logistik, personel Polres Aceh Tengah juga menyempatkan diri menyapa warga, mendengarkan keluhan, serta memastikan situasi keamanan dan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.

Usai seluruh bantuan tersalurkan, tim kembali menuju Mapolres Aceh Tengah dan tiba pada Sabtu, 10 Januari 2026, sekitar pukul 04.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan tertib.

Kapolres Aceh Tengah berharap adanya percepatan pembukaan kembali akses jalan, pemulihan sarana komunikasi dan penerangan, serta dukungan layanan kesehatan terpadu agar masyarakat di wilayah terpencil dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Walikota Bandar Lampung Tinjau Lokasi Banjir, Pastikan Penanganan Cepat dan Terukur

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Menyusul hujan deras yang mengakibatkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah Kota Bandarlampung, Wali Kota Bandarlampung Hj. Eva Dwiana, turun langsung meninjau titik-titik terdampak di beberapa kecamatan, Sabtu (10/01/2026).

Kunjungan lapangan ini menjadi bentuk respons cepat Pemerintah Kota Bandarlampung untuk memastikan kondisi warga, memetakan kerusakan infrastruktur, serta menyiapkan langkah penanganan darurat dan jangka panjang. Di setiap lokasi, Wali Kota Bandarlampung meninjau kondisi drainase, aliran sungai, talud, serta permukiman warga, sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap keluhan, kebutuhan mendesak, dan masukan terkait penanganan banjir. Sehari sebelumnya,  pada Jumat (09/01/2026).

Bunda Eva - Sapaan akrab WaliKota Bandar Lampung juga langsung meninjau ke titik lokasi rawan banjir di tiga Kelurahan di Kecamatan Sukabumi yakni Kelurahan Campang, Sukabumi Indah dan Sukabumi. Tak hanya meninjau, Bunda Eva bersama satgas Banjir dari berbagai jajaran terkait bergerak bekerja membersihkan kali (sungai), serta sejumlah alat berat ikut diturunkan untuk menormalisasi kali dan sungai yang tersumbat oleh sampah ranting-ranting pohon. sabtu (10/01/2026), Bunda Eva kembali melakukan peninjauan di sejumlah titik rawan banjir.  

Peninjauan dimulai di Kecamatan Kedamaian, dengan mengunjungi beberapa lokasi rawan banjir, antara lain Perumahan Bukit Kencana, Jl. Pangeran Antasari, lalu dilanjutkan ke  Gang Persada/Gang Ainan, Kelurahan Kalibalau Kencana. Dan berpindah ke Jembatan Gang Tariak, Jl. Hi Syarif Gang Tariak. Tak sampai disitu, Wali Kota Bandarlampung Perempuan pertama ini, juga melakukan pengecekan kali dan sungai di  Kecamatan Sukabumi, tepatnya Jalan Pulau Singkep RT 11 Lingkungan II, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi. Lalu ke gang tangkil Kecamatan Labuhan Ratu.

Bunda Eva juga melakukan pemantauan titik rawan banjir di jalan Doktor Sutomo, Kecamatan Kedaton. Dimana tim satgas banjir bergerak cepat dan terus bekerja membersikan kali, siring, dan jalan yang berlumpur hingga malam hari. 

"Pembersihan kali dan siring yang dangkal dan pemasangan box culvert akan dilanjutkan besok pagi (11/01/2026)," ujar Bunda Eva saat berada di lokasi malam hari.

Pada kesempatan tersebut, Bunda Eva juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengar keluhan dan saran secara langsung. 

Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandarlampung akan segera melakukan langkah-langkah penanganan, baik bersifat darurat maupun jangka panjang, termasuk normalisasi saluran air, perbaikan infrastruktur, serta penguatan sistem pengendalian banjir.

Dari hasil pantauan, Bunda Eva menemukan banyaknya rumah-rumah yang memakan badan sungai (kali), bahkan ada juga yang membangun rumah diatas kali dan gorong.

“kita akan berdialog dengan warga terkait hal ini. Dan juga akan memanggil beberapa pengembang perumahan. Untuk bekerjasama dan menemukan solusi yang terbaik, agar Banjir tidak lagi terulang,” tegas Bunda. 

Karena, lanjut Bunda Eva, Penanganan banjir ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan kerjasama masyarakat dan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas tinggi. Segera melapor kepada aparat kelurahan/kecamatan atau petugas terkait jika terjadi genangan/banjir. Dan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke selokan dan sungai untuk mencegah terjadinya banjir susulan.

“Dengan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan penanganan banjir dapat berjalan lebih cepat dan risiko bencana serupa di masa mendatang dapat ditekan,”pungkas Bunda Eva. (*)

Pasca Longsor, Gunungan Sampah Boleh Masuk, Wartawan Dilarang: Ada Apa di TPST Bantargebang

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengkritik keras sikap manajemen Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Bantargebang, Kota Bekasi, yang menolak kehadiran wartawan ke lokasi pasca peristiwa longsor dengan alasan harus melalui prosedur administratif dan surat-menyurat.

Penolakan tersebut disampaikan oleh pihak keamanan yang berjaga di pos pintu masuk TPST Bantargebang.

“Maaf pak, menurut manajemen kunjungan harus melalui surat terlebih dahulu. Di sini kami hanya bertugas melaksanakan perintah atasan,” ujar Maulana, Wadanru I, kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam situasi darurat yang berdampak luas terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat Kota Bekasi.

“TPST milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Bantargebang bukan wilayah privat. Itu fasilitas publik yang dampaknya langsung dirasakan warga Kota Bekasi. Ketika terjadi longsor, publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menutup akses wartawan dengan alasan SOP adalah kekeliruan dalam memahami keterbukaan informasi,” tegas Ade.

Ia menilai pendekatan birokratis dalam kondisi krisis justru bertentangan dengan prinsip good governance dan transparansi. Dalam kondisi normal, prosedur administrasi memang penting, tetapi dalam peristiwa luar biasa yang mengancam keselamatan warga dan lingkungan, negara justru berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya.

“Dalam kondisi seperti ini, negara seharusnya membuka pintu, bukan menutupnya. Wartawan perlu melihat langsung kondisi lapangan agar informasi yang diterima publik tidak hanya versi pengelola,” ujarnya.

Ade menegaskan pembatasan akses terhadap insan pers berpotensi mengaburkan kebenaran dan menghilangkan ruang verifikasi. 

Akibatnya, masyarakat hanya menerima narasi sepihak tanpa bisa memastikan apakah pengelolaan TPST benar-benar dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.

“Kalau wartawan tidak boleh masuk, publik tidak akan tahu apakah longsor ini akibat kelalaian, bagaimana dampak air lindi, dan seberapa besar ancamannya bagi lingkungan Bekasi. 

Ini berbahaya bagi demokrasi dan hak masyarakat atas informasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penolakan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi keterbukaan informasi publik.

“Jika hari ini TPST bisa ditutup dari wartawan, besok-besok setiap krisis bisa dikelola dengan cara yang sama: ditutup, dikunci, dan hanya diceritakan versi resmi. Itu bukan negara terbuka, itu manajemen krisis yang anti-transparansi,” tegasnya.

PWI Bekasi Raya, lanjut Ade, akan melakukan langkah komunikasi resmi kepada Pemprov DKI Jakarta dan pengelola TPST Bantargebang agar akses jurnalistik dihormati.

“Kami akan menyampaikan sikap resmi. Jika perlu, kami akan mendorong keterlibatan Dewan Pers dan Komisi Informasi agar prinsip keterbukaan informasi benar-benar dijalankan,” tambahnya.

Ade juga menegaskan masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya dari TPST Bantargebang, termasuk apakah lokasi tersebut masih aman dan apakah pengelolaannya sebanding dengan risiko lingkungan yang ditanggung warga Kota Bekasi.

“Ini bukan sekadar urusan teknis pengelolaan sampah. Ini menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keadilan bagi warga Kota Bekasi yang selama puluhan tahun menanggung beban TPST Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

Ia pun mengajak pemerintah untuk mengubah cara pandang terhadap pers.

“Wartawan bukan ancaman. Mereka mitra demokrasi. Pemerintah yang tidak takut dilihat publik adalah pemerintah yang percaya diri dengan kerjanya,” pungkas Ade. (Rls)

10 Januari 2026

Gunakan NST 14.582 Siswa Bersaing dalam Seleksi Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Sebanyak 14.582 pelajar dari seluruh Indonesia mengikuti seleksi penerimaan Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara, sekolah unggulan berasrama yang diinisiasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI). Seleksi dilakukan secara berjenjang melalui Polda di daerah dengan menyaring 20 persen nilai tertinggi, sebelum 400 peserta terbaik bersaing di seleksi pusat Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang untuk memperebutkan 180 kursi calon pemimpin masa depan bangsa.

Rangkaian seleksi nasional ini diawali dengan pelaksanaan Nusantara Standard Test (NST)/Tes Potensi Akademik (TPA) yang digelar pada Sabtu, 10 Januari 2026, pukul 08.30 WIB, bertempat di Gedung Badhawa STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Asisten Khusus Presiden bidang komunikasi dan analisa kebijakan Dirgayuza Setiawan.

Turut hadir pula sejumlah mitra dan tokoh pendidikan, antara lain Dewan Pembina YPKBI Miftah Nur Sabri, S.IP; COO Jakarta Intercultural School Easy Arisarwindha, B.Eng., M.Sc; Senior Director Putera Sampoerna Foundation Elan Merdy; Kepala Divisi Digital Retail Banking PT Bank Rakyat Indonesia Dr. Kaspar Situmorang; Ketua Umum ILUNI UI Periode 2022–2025 Dr. Ir. Didit Ratam, MBA; serta perwakilan Emeralda Trisnadi Yulrisman dan Gunawan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi hari ini menjadi momentum penting yang memperlihatkan kuatnya dukungan lintas sektor terhadap program penjaringan talenta nasional. Bersama Dirgayuza Setiawan selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia, Wakapolri menegaskan antusiasme dan semangat bersama dalam menyukseskan seleksi Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Kehadiran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Menteri Komunikasi dan Digital yang berkenan hadir langsung dinilai sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap upaya menjaring dan membina putra-putri terbaik bangsa melalui sistem seleksi yang transparan, berjenjang, dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia masa depan.

Pada seleksi Angkatan Kedua ini, jumlah pendaftar meningkat signifikan dibandingkan Angkatan Pertama tahun sebelumnya yang diikuti sekitar 11.765 pendaftar dengan 120 siswa terpilih. Peningkatan animo tersebut mencerminkan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan dan arah pembinaan yang dikembangkan melalui SMA Kemala Taruna Bhayangkara.

Proses seleksi dilaksanakan secara bertahap, transparan, dan berkeadilan. Tahap awal meliputi pendaftaran dan seleksi daerah melalui Polda di seluruh Indonesia untuk menjaring bibit unggul putra-putri terbaik bangsa dari berbagai wilayah dan latar belakang. Dari seluruh peserta, panitia menyaring 20 persen dengan nilai tertinggi untuk melanjutkan ke tahap lanjutan. Selanjutnya, 400 peserta terbaik mengikuti Seleksi Pusat di Akpol Semarang pada akhir Maret hingga awal April 2026, untuk bersaing memperebutkan 180 kursi siswa terpilih.

Menegaskan mekanisme tersebut, Wakapolri menyampaikan bahwa Akpol berfungsi sebagai lokasi seleksi akhir. Tahapan seleksi pusat di Akpol Semarang meliputi pemeriksaan kesehatan menyeluruh, tes psikologi mendalam, penelitian personel, serta tes kesamaptaan jasmani. Seluruh rangkaian ini dirancang untuk memastikan siswa terpilih tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesiapan mental, fisik, serta karakter dan budi pekerti.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara menerapkan kurikulum berbasis International Baccalaureate (IB) sebagai standar akademik internasional untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, dan wawasan global. Kurikulum ini menjadi fondasi pembinaan agar para siswa siap melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.

Seluruh rangkaian seleksi Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara dijadwalkan berakhir dengan pengumuman kelulusan akhir pada Mei 2026. Para siswa terpilih selanjutnya akan dibina melalui pendidikan unggulan berasrama sebagai kontribusi nyata Polri bersama YPKBI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara adalah sekolah unggulan berasrama yang diinisiasi oleh Polri bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI). Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan menengah dengan kurikulum berbasis International Baccalaureate (IB) untuk menyiapkan generasi muda yang unggul secara akademik, berkarakter, dan berdaya saing global. Melalui seleksi nasional berjenjang yang menjangkau seluruh Indonesia, SMA Kemala Taruna Bhayangkara membina calon pemimpin masa depan bangsa yang siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia serta berkontribusi bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Nusantara Standard Test 2026 Perkuat Seleksi Nasional Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Nusantara Standard Test (NST) Tahun 2026 menjadi instrumen utama dalam seleksi penerimaan siswa baru Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB). Tes Potensi Akademik (TPA) ini diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI), Sabtu (10/1/2026), sebagai bagian dari upaya penjaringan talenta nasional berbasis potensi dan meritokrasi.

Pelaksanaan NST 2026 dilaksanakan di Gedung Badhawa STIK-PTIK, mulai pukul 08.30 WIB, dengan sistem pengawasan digital berlapis. Sebanyak 176 operator pengawas pusat dilibatkan dengan rasio 1 proktor untuk 23 peserta, guna memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung objektif, transparan, dan akuntabel.

Seleksi Angkatan Kedua ini merupakan kelanjutan dari Angkatan Pertama yang pada tahun sebelumnya berhasil menjaring 120 siswa terpilih dari lebih dari 11 ribu pendaftar secara nasional. Pengalaman tersebut menjadi dasar penyempurnaan sistem seleksi, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun penguatan instrumen penilaian berbasis potensi akademik.

Antusiasme publik terhadap SMA Kemala Taruna Bhayangkara terus meningkat. Pada seleksi tahun ini, jumlah pendaftar tercatat 14.582 peserta terverifikasi, meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan peningkatan minat tersebut, kuota penerimaan Angkatan Kedua ditetapkan sebanyak 180 siswa terbaik dari seluruh Indonesia.

Pelaksanaan seleksi NST 2026 ditinjau langsung oleh Dedi Prasetyo, bersama Brian Yuliarto, Meutya Viada Hafid, serta Dirgayuza Setiawan selaku Ketua Pembina YPKBI. Kehadiran lintas kementerian dan pemangku kepentingan ini menegaskan kuatnya dukungan pemerintah terhadap program penjaringan dan pembinaan talenta nasional melalui jalur pendidikan menengah unggulan.

Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi hari ini menjadi momentum penting yang mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul. Bersama Dirgayuza Setiawan, Wakapolri menegaskan semangat kolektif untuk menyukseskan seleksi Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara.

“Kami bersama Mas Dirgayuza sangat bersemangat hari ini karena kehadiran langsung Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital menjadi dukungan nyata terhadap program seleksi yang kami gelar,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, kehadiran kedua menteri tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam membangun ekosistem pendidikan yang berorientasi pada kualitas, keadilan, dan keberlanjutan. Melalui NST, proses seleksi dirancang tidak bergantung pada latar belakang sekolah maupun wilayah asal peserta, melainkan pada kemampuan berpikir kritis, logika formal, dan daya nalar tingkat tinggi.

NST juga diposisikan sebagai fondasi awal bagi calon siswa yang nantinya akan menempuh kurikulum International Baccalaureate (IB) Diploma, yang menuntut kapasitas analitis, literasi global, serta kemandirian berpikir. Dengan pendekatan ini, SMA Kemala Taruna Bhayangkara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan unggulan berasrama, tetapi juga sebagai sarana pemetaan talenta nasional secara berkelanjutan.

Program SMA Kemala Taruna Bhayangkara selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Polri, bersama YPKBI dan para pemangku kepentingan, berkomitmen menghadirkan sistem seleksi dan pembinaan yang kredibel, adaptif, dan relevan dengan tantangan masa depan, sebagai bagian dari kontribusi nyata institusi dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Tim SAR Brimob BKO Polda Sumbar Lakukan Pencarian Korban dan Salurkan Bantuan Banjir di Palembayan

     


REFORMASI-ID | Aceh - Tim SAR Resimen II Pasukan Pelopor BKO Polda Sumatera Barat terus bergerak membantu masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera Barat. Pada Jumat, (9/1), tim melaksanakan kegiatan pencarian korban sekaligus penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Kegiatan diawali dengan apel pagi gabungan yang dipimpin oleh DPP Iptu I Putu Astika, S.H., sebagai bentuk kesiapan personel sebelum diterjunkan ke lapangan. Usai apel, sebagian personel melaksanakan kegiatan pendukung berupa memasak untuk kebutuhan logistik personel dan masyarakat terdampak di wilayah Randurlap.

Selain itu, Tim SAR juga melaksanakan drop bantuan logistik dari Desa Unggun menuju SD Negeri 36 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. Bantuan tersebut kemudian dibagikan secara langsung kepada warga terdampak banjir di Desa Unggun sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi darurat.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa kehadiran personel Polri di lokasi bencana merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

“Polri melalui personel di lapangan terus berupaya hadir membantu masyarakat terdampak bencana, baik melalui pencarian korban, pendistribusian bantuan logistik, maupun dukungan lainnya. Ini adalah wujud kehadiran negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, selain fokus pada aspek kemanusiaan, kehadiran personel Polri juga bertujuan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses penanganan bencana berlangsung.

“Sinergi dan kerja sama seluruh pihak menjadi kunci dalam percepatan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat,” tutupnya.

Di Tengah Lumpur dan Harapan, Polri Bersama Warga Buka Akses Jalan Kampung Setie Pasca bencana

     


REFORMASI-ID | Aceh - Kepolisian Resor Bener Meriah bersama personel Satuan Brimob Polda Aceh turun langsung membantu masyarakat membersihkan akses jalan yang tertutup material banjir dan longsor di Kampung Setie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana sekaligus simbol kehadiran negara di tengah kesulitan warga.

Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan pada Kamis, 8 Januari 2026. Personel Polres Bener Meriah dan Sat Brimob Polda Aceh bahu-membahu bersama warga membersihkan lumpur, bebatuan, hingga batang kayu yang menutup badan jalan utama kampung. Meski dihadapkan pada medan berat dan sisa material longsor, semangat para personel dan warga tak surut demi membuka kembali akses vital bagi aktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi bantuan.

Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto mengatakan, keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Kehadiran Polri diharapkan dapat meringankan beban warga serta mempercepat pemulihan kondisi pascabencana, khususnya dalam membuka akses jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Kapolres.

Warga Kampung Setie menyambut kehadiran aparat kepolisian dengan rasa haru dan syukur. Gotong royong yang terjalin antara Polri dan masyarakat mencerminkan kuatnya solidaritas sosial dalam menghadapi dampak bencana. Akses jalan yang mulai terbuka kembali menjadi harapan baru bagi warga untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari serta mempercepat pemulihan kehidupan kampung.

Melalui kegiatan ini, Polres Bener Meriah bersama Sat Brimob Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana. Tidak hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, Polri juga hadir dengan empati dan aksi nyata sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

Hujan Lebat Picu Banjir Susulan, Kapolres Aceh Timur Siagakan Perahu Evakuasi di Sejumlah Gampong

     


REFORMASI-ID | Aceh - Sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Timur kembali diguyur hujan. Akibatnya, sejumlah gampong terendam air. Kejadian ini menjadi perhatian serius Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. dengan memantau langsung wilayah terdampak, salahsatunya di Gampong Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmur. Kamis, (08/01/2026).

Didampingi sejumlah pejabat utama dan Danton BKO Brimob Resimen I Kedung Halang, Ipda Samsul, Kapolres Aceh Timur menerobos genangan air yang sudah merendam badan jalan.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Aceh Timur turut membawa alat kelengkapan evakuasi seperti perahu karet dan kano (perahu fiber).

Kepada warga, Kapolres mengimbau warga untuk terus waspada dan menginformasikan ke Kepolisian apabila situasi sudah dalam keadaan darurat.

"Sampai saat ini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih turun, warga kami imbau waspada dan apabila memerlukan bantuan atau pertolongan agar segera menyampaikan ke Kepolisian agar bisa ditangani secara cepat," ujar Kapolres.

Disebutkan sejumlah wilayah hukum Polres Aceh Timur yang mulai terdampak banjir susulan diantaranya; Indra Makmur, Ranto Peureulak, Simpang Ulim, Madat, Pantee Bidari dan Julok.

Jumat Berkah Polda Lampung, Polwan Humas Bagikan Paket Nasi Kepada Masyarakat

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan kedekatan dengan masyarakat, Bidang Humas (Bidhumas) Polda Lampung melalui peran Polwan melaksanakan kegiatan "Jumat Berkah" di sekitaran Transmart Jalan Way Halim, Bandar Lampung, Jumat (9/1/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan sahabat masyarakat. 

Dengan penuh rasa humanis, para Polwan Humas Polda Lampung turun langsung membagikan ratusan paket nasi kepada warga yang membutuhkan, menciptakan momen kehangatan dan mempererat hubungan harmonis antara Polri dengan masyarakat.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Yuni Iswandari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nilai-nilai humanis dan empati sosial yang menjadi bagian dari karakter Polri.

“Jumat Berkah hari ini kami wujudkan dengan membagikan ratusan paket nasi kepada masyarakat sekitar. Ini adalah bentuk kecil kepedulian kami, sebagai bagian dari keluarga besar Polri, untuk berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita,” ungkap Kombes Pol. Yuni Iswandari.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membangun komunikasi dan kepercayaan yang lebih erat dengan masyarakat. Kehadiran Polri tidak hanya dirasakan saat menegakkan hukum, tetapi juga saat berbagi kasih dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan.”

“Kami berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap layanan dan interaksi dengan masyarakat. Semoga kegiatan sederhana ini dapat menginspirasi kita semua untuk saling peduli dan membantu sesama.” Tambah Kabid

Kegiatan Jumat Berkah ini sebagai bagian dari program Bidhumas Polda Lampung yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat. (Mdn)

09 Januari 2026

Patroli Jumat Berkah Pasukan Berkuda Ditpolsatwa Polri di Depok

     


REFORMASI-ID | Depok - Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan Patroli Jumat Berkah Pasukan Berkuda pada hari Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di area Jalan Raya Komjen Pol. M. Jasin, Kelapadua, Kota Depok.

Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya Ditpolsatwa Polri dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kehadiran pasukan berkuda di tengah aktivitas masyarakat menjadi daya tarik tersendiri serta sarana edukasi tentang peran Polisi Satwa dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Selain melaksanakan patroli preventif, personel Pasukan Berkuda Ditpolsatwa juga melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan menyapa dan berinteraksi langsung dengan warga sekitar serta para pengguna jalan. Dalam kegiatan tersebut, personel turut menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dan imbauan keselamatan berlalu lintas secara humanis.

Patroli berkuda ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di kawasan Kelapadua dan sekitarnya, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Polri. Kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan mendapat respons positif dari masyarakat yang antusias menyaksikan serta berinteraksi dengan pasukan berkuda Ditpolsatwa Polri.

Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan patroli dan pendekatan humanis melalui berbagai inovasi, salah satunya dengan pemanfaatan Polisi Satwa, guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mahasiswa Ungkap Proyek Batas Jalan Masalili Mangkrak, Kejari Muna Diminta Periksa Pj Kades, Sekretaris, Bendahara dan TPK

     

REFORMASI-ID | MUNA — Dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, kian menguat. Aliansi Mahasiswa Muna (AMM) mengungkapkan bahwa pekerjaan pembangunan batas jalan yang dianggarkan melalui APBDes Tahun Anggaran 2025 tidak diselesaikan sesuai perencanaan, meskipun anggaran telah dialokasikan dan pekerjaan sempat berjalan.

Koordinator AMM, Rolin, menyampaikan bahwa proyek pembangunan batas jalan penghubung Kecamatan Loghia–Kontunaga memang ditemukan secara fisik di lapangan. Namun, kondisi bangunan menunjukkan pekerjaan tersebut tidak rampung dan terkesan terbengkalai, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Kami turun langsung ke lapangan. Faktanya, memang ada struktur bangunan, tetapi pekerjaannya tidak selesai. Hanya tiang-tiang beton yang berdiri tanpa penyelesaian lanjutan, tidak sesuai dengan volume dan perencanaan dalam APBDes,” tegas Rolin melalui keterangannya, Jum’at, 9/1/2026.

AMM juga menyoroti papan informasi proyek yang mencantumkan kegiatan pembangunan batas desa dengan total anggaran sekitar Rp131 juta yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Namun hingga kini, hasil pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dialokasikan.

Lebih jauh, AMM menduga Dana Desa Masalili disinyalir digunakan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, serta kelompok tertentu, sementara kepentingan masyarakat desa justru diabaikan.

“Jika anggaran dicairkan tetapi kegiatan tidak diselesaikan dan manfaatnya tidak dirasakan warga, maka patut diduga dana tersebut mengalir ke kantong pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Ini merupakan indikasi serius praktik korupsi,” ujar Rolin.

Menurut AMM, kondisi tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai hak masyarakat desa atas pembangunan yang layak.

Atas dasar temuan tersebut, Aliansi Mahasiswa Muna mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa, yakni Penjabat (Pj) Kepala Desa Masalili, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

“Dana Desa adalah uang negara dan uang rakyat. Aparat penegak hukum harus mengusut persoalan ini secara tuntas. Kami meminta Kejari Muna bertindak tegas, profesional, dan transparan,” ucapnya Rolin.

Rolin menegaskan, AMM akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk melalui pelaporan resmi dan aksi massa apabila aparat penegak hukum tidak segera menindaklanjuti temuan tersebut.

“Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti temuan ini serta beberapa temuan lain yang diduga mengandung praktik korupsi dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa Masalili. Seluruh temuan tersebut akan kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Muna,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Masalili belum memberikan klarifikasi resmi terkait proyek pembangunan batas jalan yang tidak selesai dan dugaan penyimpangan Dana Desa tersebut. (*)

Sinergi Polri dan PPS Kalbar: Gerak Cepat Amankan Satwa Liar yang Resahkan Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Pontianak -  Ketegangan sempat menyelimuti kawasan Jalan Yam Sabran, Tanjung Hulu, Kota Pontianak, saat tim penyelamat harus berhadapan dengan predator air yang cukup besar di tengah pemukiman padat penduduk. Dalam sebuah aksi yang penuh keberanian, tim Yayasan Pemerhati Pelindung Satwa (PPS) Kalimantan Barat berhasil mengevakuasi seekor buaya sepanjang dua meter pada Selasa, 6 Januari 2026.

Buaya dengan bobot mencapai 60 kilogram tersebut dievakuasi setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa terancam dengan keberadaan satwa tersebut. Meski diketahui merupakan satwa peliharaan, ukuran dan insting liar buaya ini dikhawatirkan dapat memicu tragedi jika tidak segera ditangani secara profesional.

Dengan peralatan lengkap dan ketenangan yang teruji, tim rescue PPS Kalbar merangsek masuk ke lokasi untuk mengamankan sang predator. Proses evakuasi berlangsung dramatis namun terkendali, memastikan baik personel maupun satwa dalam kondisi aman. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata PPS Kalbar dalam menjaga keselamatan warga dari potensi konflik satwa liar di area urban.

Ketua PPS Kalimantan Barat, Bung Beny, menegaskan bahwa PPS hadir sebagai garda terdepan sekaligus mitra strategis Polri dalam menangani persoalan satwa di lingkungan masyarakat.

"PPS bukan sekadar yayasan, kami adalah Pemerhati Pelindung Satwa yang bergerak bersama Polri untuk mengedukasi masyarakat. Keberadaan kami harus dirasakan manfaatnya, terutama dalam menangani situasi darurat satwa liar di lokasi pemukiman warga," ujar Bung Beny.

Lebih lanjut, Bung Beny menyampaikan bahwa aksi heroik ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PPS Kalbar untuk terus bersinergi dengan Ditpolsatwa Korsabhara Polri. Sebagai lembaga binaan Direktorat Polisi Satwa, PPS Kalbar memastikan setiap penanganan satwa dilakukan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan aspek perlindungan satwa serta keamanan publik.

"Kami siap sedia 24 jam untuk terlibat dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat. Sinergitas bersama Ditpolsatwa Korsabhara Polri adalah kunci utama kami dalam menciptakan lingkungan urban yang aman dari gangguan satwa liar," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, buaya tersebut telah diamankan di tempat penampungan sementara sebelum nantinya diserahkan kepada pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut.

Yayasan Pemerhati Pelindung Satwa (PPS) Kalimantan Barat merupakan organisasi mitra binaan Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Polri yang fokus pada edukasi, perlindungan satwa, dan penanganan konflik satwa liar di wilayah urban atau pemukiman warga

Rano Alfath, Wakil Ketua Komisi III DPR RI: Polri Tetap di bawah Presiden

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengundang dua ahli. Kesimpulan rapat menyepakati posisi lembaga Polri tetap berada di bawah Presiden.

"Komisi III DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Peradilan menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. 

Serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI telah sejalan dengan amanat reformasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, membacakan kesimpulan rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Rano menegaskan kembali kesimpulan pertama rapat kepada anggota Komisi III DPR. Disepakati Polri tetap berada di bawah lembaga negara Presiden.

Setuju nggak ini?" tanya Rano.

"Setuju," jawab anggota Komisi III DPR.

Kesimpulan rapat selanjutnya adalah menyepakati reformasi budaya di Polri. Diharapkan reformasi kultural ini membuat Polri profesional, cekatan, dan terbuka.

"Komisi III DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Peradilan mendorong optimalisasi pelaksanaan reformasi kultural di tubuh Polri, khususnya terkait budaya kerja, organisasi, dan kelompok yang mendukung terciptanya Polri yang lebih responsif, profesional, dan akuntabel. Setuju?" ucap Rano.

"Setuju," imbuh peserta rapat ditutup ketukan palu oleh Rano.

Dalam rapat tersebut sebelumnya, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, menilai penempatan Polri di bawah Presiden merupakan desain final reformasi kelembagaan pascareformasi 1998.

Desain tersebut, kata dia, telah ditegaskan dalam Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

"Saya berkesimpulan, terhadap aspek struktural dan instrumental sebagai sebuah mahakarya Reformasi '98 kita, yang menginginkan satu paradigma baru terhadap Polri sudah dijawab dengan adanya desain final kelembagaan Polri di bawah Presiden. Itu sudah desain final yang tidak lagi bisa diperdebatkan," ungkapnya.

"Kalau kita mengatakan harus di bawah kementerian, saya berpendapat itu adalah kemunduran dalam reformasi kita, kemunduran dalam tuntutan demokrasi kita tahun '98," imbuh dia.

Water Cannon Disemprotkan di Jalan Lintas Aceh Selatan, Polri Minimalisir Debu Pasca Banjir

     


REFORMASI-ID | Aceh - Pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Selatan, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya kerusakan dan lumpur sisa genangan, tetapi juga debu tebal yang beterbangan di jalan raya. Lumpur yang mengering di badan jalan menimbulkan debu saat dilintasi kendaraan, sehingga mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan kesehatan warga.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Polri melalui Polres Aceh Selatan melakukan pembersihan dan penyiraman jalan menggunakan water cannon di sejumlah ruas jalan protokol dan jalan lintas, Kamis (8/1/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir debu pasca banjir agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Kasat Sabhara Polres Aceh Selatan menyampaikan bahwa penyemprotan jalan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat pasca bencana.

“Penyiraman dan pembersihan ini kami lakukan untuk mengurangi debu yang muncul akibat lumpur kering sisa banjir. Harapannya, masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari masukan petugas kesehatan Polri di Aceh Selatan. Debu pasca banjir dinilai berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan, khususnya penyakit saluran pernapasan.

“Debu yang terhirup terus-menerus bisa menimbulkan risiko penyakit, terutama yang berkaitan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA,” tambahnya.

Polri juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kesehatan pasca banjir. Warga diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi vitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh.

Kegiatan penyemprotan jalan menggunakan water cannon ini akan terus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi di lapangan. Polres Aceh Selatan memastikan kehadiran Polri tidak hanya dalam penanganan darurat bencana, tetapi juga dalam fase pemulihan untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Presiden RI Apresiasi Peran Polri Jabar dalam Keberhasilan Swasembada Jagung*

     


REFORMASI-ID  | Jabar - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto  memberikan apresiasi terhadap peran Polri, khususnya Polda Jawa Barat, dalam mendukung keberhasilan swasembada jagung nasional. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rangkaian Panen Raya dan Pemberian Penghargaan Swasembada Pangan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan bahwa dukungan Polri difokuskan pada pengamanan, pendampingan, serta penguatan sinergi antara petani dan pemangku kepentingan.

“Polri mendukung penuh program swasembada jagung dengan memastikan situasi keamanan kondusif, distribusi sarana produksi lancar, dan petani merasa terlindungi,” ujar Rudi Setiawan, Rabu (7/1/2026,)

Ia menambahkan bahwa keberhasilan swasembada jagung merupakan bagian dari strategi besar ketahanan nasional, sebagaimana ditekankan Presiden RI.

“Ketahanan pangan, termasuk jagung, adalah bagian dari ketahanan negara. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar Indonesia tidak bergantung pada impor,” tegasnya.

Dengan capaian produksi jagung nasional yang meningkat dan nihil impor jagung pakan, Rudi menyebut Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan berkelanjutan.

Mentan RI : Amran Apresiasi Peran Kapolri dan Titiek Soeharto dalam Percepatan Swasembada Pangan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan khusus atas kontribusi Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Apresiasi tersebut disampaikan Amran saat menghadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal IV yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, capaian swasembada pangan nasional berhasil direalisasikan jauh lebih cepat dibandingkan target awal.

"Ibu Ketua (Komisi IV DPR) yang saya hormati, saya banggakan, beliau men-support penuh sehingga swasembada kita tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu hanya satu tahun dari target Bapak Presiden 4 tahun. Ini tidak lepas dari support penuh oleh Ibu Ketua Komisi IV," ujar Amran.

Selain itu, Amran juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas kontribusi besar Polri di sektor pertanian. Ia menilai dukungan tersebut menjadi bagian penting dari keberhasilan program swasembada pangan nasional.

"Kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri telah berkontribusi besar sektor pertanian. Kami mewakili petani, mewakili pemerintah, kami mengucapkan terima kasih. Ini adalah kerja keras yang luar biasa dan Bapak Presiden mengapresiasi langsung kepada Ibu Ketua Komisi IV dan Bapak Kapolri," terangnya.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa upaya percepatan swasembada pangan juga memiliki dampak strategis dalam aspek sosial dan keamanan. Peningkatan produksi pertanian merupakan langkah preventif yang dinilai mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat serta menekan potensi terjadinya tindak kejahatan.

"Ini langkah yang paling baik untuk preventif, preventif kejahatan, kenapa? Karena dengan meningkatnya produksi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan petani, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan pada gilirannya mencegah kejahatan," jelasnya.

Amran menambahkan, peningkatan kesejahteraan petani menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di masyarakat. Ia pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI atas peran aktif yang telah diberikan.

"Karena kalau orang miskin biasanya itu mendekati kekufuran, bahkan kejahatan, biasanya terjadi kejahatan. Ini langkah luar biasa preventif untuk mencegah semua yang saya sampaikan tadi, kejahatan dan kriminalitas di lapangan. Terima kasih Pak Kapolri, atas nama petani seluruh Indonesia ada 160 juta petani Indonesia yang menyampaikan terima kasih, Ibu Ketua, terima kasih," sambung Amran.

08 Januari 2026

Kapolda Lampung Pimpin Panen Raya Jagung Kuartal IV, Produksi Tembus 86 Ribu Ton

     

REFORMASI-ID | Lampung – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan di Provinsi Lampung. Kepolisian Daerah Lampung menggelar Panen Raya Jagung serentak Kuartal IV Tahun 2025 dengan capaian produksi mencapai 86.604 ton hingga Januari 2026.

Panen raya tersebut dipusatkan di Dusun IV Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (8/1/2026), dan diikuti oleh jajaran Polda Lampung serta para pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah, khususnya dalam mendorong percepatan swasembada jagung di Lampung.

“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut mendorong produktivitas pertanian demi kesejahteraan masyarakat,” kata Helfi.

Ia menyampaikan, luas tanam jagung di Lampung hingga awal Januari 2026 telah mencapai 12.372,81 hektare dari potensi 15.086,81 hektare. Dari luasan tersebut, total hasil panen yang berhasil dikumpulkan mencapai 86.604 ton.

Di lahan binaan Polda Lampung, panen jagung telah dilakukan pada lahan seluas 57 hektare dengan hasil sekitar 285 ton. Secara keseluruhan, panen Kuartal IV di lahan binaan Polri mencapai 74,78 hektare dengan estimasi produksi 523,46 ton.

Berbagai varietas unggul seperti BISI 18, NK Sumo, NK 212, dan NK 306 digunakan dalam program ini. Varietas tersebut dinilai mampu beradaptasi dengan kondisi tanah Lampung dan menghasilkan panen rata-rata 6 hingga 7 ton per hektare.

Kapolda Lampung juga mengingatkan pentingnya pengelolaan pascapanen, mulai dari distribusi pupuk sesuai RDKK hingga teknik panen yang tepat agar kualitas jagung tetap terjaga dan memiliki nilai jual tinggi.
“Petani harus mendapatkan hasil maksimal dari jerih payahnya. Kualitas jagung menjadi kunci agar harga tetap baik dan tidak merugikan petani,” ujarnya.

Selain panen raya, kegiatan tersebut turut diisi dengan penyerahan bantuan sarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian, di antaranya traktor roda dua dan empat, hand sprayer, PH meter, serta bantuan bibit jagung kepada Gabungan Kelompok Tani.

Helfi menambahkan, hingga 8 Januari 2026 penyerapan jagung oleh Bulog Lampung telah mencapai 19.724,27 ton atau sekitar 23 persen dari target nasional 87.500 ton, menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar secara nasional.

“Ke depan, kami berharap dukungan lintas sektor terus diperkuat, termasuk penyediaan fasilitas pengering jagung agar hasil panen tetap berkualitas dan kesejahteraan petani semakin meningkat,” pungkasnya. (Hms/Mdn)

Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Peran Kapolri dalam Percepatan Swasembada Pangan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kontribusi nyata dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional, khususnya komoditas jagung.

Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto usai mengikuti panen raya jagung yang berlangsung di Kampung Tempong Gunung, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyebut Polri berkontribusi signifikan terhadap produksi jagung nasional tahun 2025.

"Selamat dan juga saya mengapresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia karena, dari produksi 16,11 juta ton, itu 3,5 juta ton adalah hasil dari teman-teman kita di produksi dari Kepolisian Republik Indonesia," kata Titiek Soeharto kepada wartawan seusai panen raya jagung di Sukamahi, Kampung Tempong Gunung, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, kontribusi Polri tersebut setara dengan sekitar 20 persen dari total produksi jagung nasional sepanjang 2025. Capaian ini dinilai sebagai prestasi yang patut diapresiasi.

"Artinya, 20 persen produksi nasional dihasilkan dari hasil kerja keras teman-teman kita di Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih, Pak Kapolri, yang sudah membantu mempercepat swasembada ini," kata dia.

Titiek juga menjelaskan bahwa Indonesia kini telah mencapai swasembada jagung. Berdasarkan data produksi dan konsumsi, hingga akhir 2025 masih tercatat adanya surplus.

"Dan untuk jagung sendiri, produksi sudah mencapai tahun 2025 kemarin, produksi 16,11 juta ton. Konsumsinya 15,60 juta ton, sehingga ada kelebihan, ada surplus hampir 1 juta ton. Dan dengan demikian, kita sudah bisa disebut kita sudah swasembada jagung," jelasnya.

Selain kepada Polri, Titiek turut memberikan apresiasi kepada pemerintah atas langkah percepatan swasembada pangan yang dinilai melampaui target awal. Ia menyebut target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto selama empat tahun berhasil dicapai jauh lebih cepat.

"Dan sekali lagi saya apresiasi karena target yang tadinya 4 tahun bisa dicapai dalam 1 tahun lebih dikit," ucapnya.

Percepat Agenda MUSCABLUB, Tim 7 Verifikasi Serahkan Surat Permohonan Audiensi Ke Bupati Lampung Selatan

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Pucuk Pimpinan Pramuka Kwartir Cabang (KWARCAB) Lampung Selatan alami kekosongan selama 1 tahun. Tim 7 Verifikasi layangkan surat audiensi kepada Bupati Lampung Selatan.

Permohonan Audiensi ini bertujuan untuk langkah menjalin komunikasi dan melaporkan aktivitas atau kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pramuka Kwartir Cabang Lampung Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta meminta restu untuk pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) yang masuk dalam agenda kegiatan Kwarcab.

Saat diwawancarai, Kak Syahri Sekertaris tim 7 verifikasi Calon Ketua Kwarcab Lampung Selatan mengungkapkan dirinya bersama tim telah melakukan verifikasi pencalonan untuk Ketua Kwarcab Lampung Selatan.

"Saya beserta tim telah melaksanakan verifikasi untuk pencalonan Ketua Kwarcab yang baru periode 2022-2027 dan berkasnya sudah dilampirkan bersama surat permohonan audiensi ke Bupati Lampung Selatan," Ungkapnya kepada awak media. Kamis (08/01/2026)

Ia juga melanjutkan, akan menunggu jadwal pak Bupati Radityo Egi Pratama yang kosong.

"Kami tinggal menunggu saja jadwal Pak Bupati Egi yang kosong. Karena pada tanggal 11 Desember 2025 kami juga sudah audiensi dengan Sekertaris Daerah serta mengutarakan maksud dari akan diselenggarakannya MUSCABLUB," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kak Tri iriyanto juga berharap MUSCABLUB agar cepat terlaksana.

"Saya berharap MUSCABLUB Kwarcab Lampung Selatan agar cepat terlaksana, kita tinggal menunggu arahan dari Pak Bupati Egi yang sekaligus Kak MABICAB Lampung Selatan," Pungkasnya. (Hpw/Mdn)

Kapolri-Ketua Komisi IV Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Wujud Nyata Dukung Ketahanan Pangan Nasional

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Panen Raya Jagung Serentak sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di perkebunan jagung Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Kamis, 8 Januari 2025.

Panen raya jagung ini merupakan bagian dari peran aktif Polri dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga ketersediaan pangan nasional serta mendukung program strategis pemerintah di bidang pertanian.

Kegiatan panen raya dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Siti Hediati Hariyadi serta dihadiri oleh Menteri Pertanian RI,  Direktur Utama Perum Bulog, Pejabat Utama Mabes Polri,  Irwasum Polri, Asisten SDM Kapolri, Asisten Logistik Kapolri, Kepala Divisi Humas Polri, dan Kapolda Metro Jaya.

Selain dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Bekasi, kegiatan panen raya jagung serentak ini juga diikuti secara daring oleh para Kapolda dan Kapolres jajaran dengan melibatkan (Forkopimda) setempat di lokasi panen jagung di wilayahnya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten SDM Kapolri dalam laporannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 Polri telah melakukan upaya serius dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan melalui program penanaman jagung secara nasional.

“Sepanjang tahun 2025, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan telah melaksanakan penanaman jagung dengan total luas mencapai 651.196,35 hektare di berbagai wilayah Indonesia,” ujar As SDM Kapolri.

Ia menjelaskan, upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata Polri dalam memperkuat sektor pertanian nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Melalui panen raya jagung serentak ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya sebagai institusi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari solusi strategis nasional dalam menghadapi tantangan pangan ke depan.

Polri berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna mewujudkan kemandirian pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.