Media Reformasi Indonesia (MRI)

29 Juli 2026

Bidik Kebocoran Pajak Air Permukaan, Munir: DPRD Lampung Dorong Pemasangan Watermeter

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - Pemasangan watermeter di perusahaan-perusahaan besar pengguna air permukaan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Lampung. DPRD Provinsi Lampung mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperluas pemasangan alat ukur tersebut agar pendataan penggunaan air dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan watermeter mampu mencatat volume penggunaan air permukaan secara riil, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan besaran pajak sehingga lebih mencerminkan penggunaan sebenarnya oleh masing-masing perusahaan.

"Kalau penggunaan air dapat diukur secara pasti melalui watermeter, maka penetapan Pajak Air Permukaan juga akan lebih objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Munir, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, pemasangan watermeter sudah saatnya diterapkan di seluruh perusahaan besar yang memanfaatkan air permukaan di Lampung. Langkah ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap metode self assessment yang selama ini masih digunakan dalam perhitungan pajak.

Ia menilai sistem berbasis alat ukur akan memperkuat pengawasan sekaligus meminimalkan potensi selisih data antara penggunaan air di lapangan dengan laporan yang disampaikan wajib pajak. Dorongan tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 yang mencatat potensi Pajak Air Permukaan dari 11 perusahaan mencapai sekitar Rp23,6 miliar. Namun hingga 2025, realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan baru berada di kisaran Rp10 miliar.

Munir menilai angka tersebut menunjukkan masih besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. Bahkan, potensi itu diyakini lebih besar karena belum seluruh perusahaan pengguna air permukaan masuk dalam pendataan secara optimal.

"Masih ada ruang yang sangat besar untuk meningkatkan PAD. Karena itu, sistem pendataan harus diperkuat agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal," katanya.

Persoalan pengelolaan Pajak Air Permukaan juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam agenda koordinasi dan supervisi, KPK menilai pengelolaan sektor tersebut masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah apabila tidak dibenahi melalui sistem yang lebih transparan.

Komisi III DPRD Provinsi Lampung, lanjut Munir, siap berkolaborasi dengan Bapenda untuk membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih akuntabel. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah percepatan pemasangan watermeter di seluruh perusahaan besar pengguna air permukaan.

"Dengan watermeter, pemerintah memiliki data yang valid, perusahaan memperoleh kepastian dalam perhitungan pajak, dan daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Ini menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pajak," pungkas Munir. (**)

Kapolsek Bekasi Barat Salurkan Bantuan Sembako kepada Warga Sakit dan Lansia di Kranji

     

 

REFORMASI-ID  | KOTA BEKASI – Wujud kepedulian dan empati terhadap masyarakat terus ditunjukkan Kapolsek Bekasi Barat, AKP Dr. H. Wahyudi, SH., MH., melalui program Jaga Jakarta On The Spot. Pada Rabu (29/7/2026), Kapolsek bersama Panit Binmas dan Bhabinkamtibmas Kranji mengunjungi warga yang sedang sakit serta lansia jompo di lingkungan RW 010, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek menyerahkan bantuan berupa paket sembako sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada warga yang membutuhkan. Selain memberikan bantuan, AKP Dr. H. Wahyudi juga menyampaikan doa agar warga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Jaga Jakarta On The Spot yang mengedepankan kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun kepedulian sosial serta mempererat hubungan dengan warga.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semakin terjalin kedekatan antara Polri dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kepedulian antar sesama.



Diseminasi Program Madrasah Piloting KBC dan Implementasi Magis Berbasis WEB SSO, Optimalisasi Pengawas Madrasah Kota Palembang

     

REFORMASI-ID | Palembang — Dalam upaya memperkuat transformasi pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah, telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi Program Madrasah Piloting Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dan Implementasi MAGIS Berbasis Web SSO (Single Sign-On) dengan tema “Optimalisasi Peran Pengawas Madrasah Melalui Layanan Digital Terintegrasi dan Pendampingan Berbasis Data.” Kegiatan ini diikuti oleh kepala madrasah, guru, dan pengawas madrasah dari berbagai satuan pendidikan di Kota Palembang. Rabu, 29/07/2026.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Palembang, H. M. Zaki Baridwan, S.Kom., MM. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan dan pengawasan madrasah agar mampu menjawab tantangan era teknologi informasi. Acara pembukaan turut didampingi oleh Kepala MTsN 2 Kota Palembang beserta Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MTsN 2 Palembang, serta dihadiri oleh Ketua Pokjawasmad Kota Palembang Imron, S. Pd.I., MM. dan seluruh pengawas madrasah Kota Palembang yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan diseminasi menghadirkan narasumber utama Ari Mawarni, S.Ag., M.Pd. yang menyampaikan materi tentang Implementasi MAGIS Berbasis Web SSO. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa MAGIS merupakan layanan digital terintegrasi yang dirancang untuk mendukung pengawas madrasah dalam melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan secara lebih efektif, efisien, dan berbasis data. 

"Melalui sistem Single Sign-On (SSO), pengguna dapat mengakses berbagai layanan hanya dengan satu akun sehingga memudahkan koordinasi dan pengelolaan data pendidikan madrasah," Paparnya.

Menurut Ari Mawarni, transformasi digital dalam pengawasan madrasah bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma kerja pengawas agar lebih responsif terhadap kebutuhan madrasah. 


"Dengan data yang terintegrasi, pengawas dapat melakukan pendampingan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, materi mengenai Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai dasar Madrasah Piloting KBC disampaikan oleh Hj. Maruyah, M.Pd.I dan Hj. Jamilah Asna, M.Pd. Kedua narasumber menegaskan bahwa KBC menempatkan nilai cinta sebagai fondasi pendidikan, meliputi cinta kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan ilmu pengetahuan. 

"Melalui pendekatan ini, Madrasah diharapkan mampu membentuk peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi," tegas kedua Narasumber.

Dalam sesi diskusi, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan berbagai pertanyaan terkait implementasi MAGIS dan strategi penerapan KBC di madrasah masing-masing. 

Kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik antar madrasah piloting sehingga diharapkan dapat mempercepat penyebarluasan inovasi pendidikan berbasis cinta dan digitalisasi layanan pengawasan. Melalui kegiatan diseminasi ini, diharapkan sinergi antara pengawas, kepala madrasah, dan guru semakin kuat dalam mewujudkan madrasah yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. 

Transformasi digital melalui MAGIS dan penguatan karakter melalui KBC diyakini menjadi langkah strategis menuju pengelolaan madrasah yang lebih profesional, efektif, dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan. (*) 

Wakapolri Lantik Pengurus Pusat KBPP Polri 2026–2031, Awali Konsolidasi Organisasi Nasional

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., selaku Pembina Harian Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, melantik Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional KBPP Polri yang diikuti jajaran 36 Polda serta pengurus hingga tingkat Polres secara daring. Momentum ini menandai dimulainya kepemimpinan baru untuk memperkuat soliditas organisasi, menyelaraskan program kerja, serta memperluas kontribusi KBPP Polri sebagai wadah pemersatu keluarga besar Polri dalam mendukung pembangunan nasional dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan amanah untuk membawa organisasi semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia mengajak seluruh pengurus menjadikan momentum ini sebagai awal memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga besar Polri dan masyarakat.

“Jadikan pelantikan ini sebagai awal kerja bersama untuk memperkuat organisasi dan memperbesar kontribusi kepada masyarakat. Bangun kolaborasi, jaga soliditas, dan hadirkan karya nyata yang memberi manfaat bagi bangsa,” tegas Wakapolri.

Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum sehingga memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut Bimo, kepengurusan baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah melalui penguatan tata kelola organisasi, pembaruan basis data keluarga besar Polri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, dan kemanusiaan.

Dengan kepengurusan baru yang didukung konsolidasi organisasi secara nasional, KBPP Polri diharapkan semakin solid sebagai organisasi keluarga besar Polri yang modern, inklusif, dan mampu menjadi mitra strategis Polri dalam memperluas pengabdian kepada masyarakat.

Polsek Babat Toman Bongkar Dua Lokasi Illegal Refinery di Musi Banyuasin

     

REFORMASI-ID | MUSI BANYUASIN — Kepolisian Sektor (Polsek) Babat Toman, Polres Musi Banyuasin, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas aktivitas usaha migas ilegal dengan mengungkap dua lokasi penyulingan minyak mentah tanpa izin (*illegal refinery*) di Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam penindakan tersebut, dua pekerja berhasil diamankan, sementara dua orang yang diduga sebagai pemilik lokasi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pengejaran petugas. Rabu, 29/07/2026.

Pengungkapan dilakukan pada Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 23.30 WIB saat personel Polsek Babat Toman melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Lawang Wetan. Kegiatan patroli tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan represif Polri dalam menindak aktivitas penyulingan minyak ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, serta merugikan negara.

Saat melaksanakan patroli, petugas menemukan dua lokasi penyulingan minyak ilegal yang masih beroperasi di Desa Ulak Paceh. Pada lokasi pertama yang diduga milik seorang pria berinisial PIR (47), petugas mendapati dua pekerja sedang mengoperasikan satu unit tungku penyulingan berkapasitas 55 drum. Kedua pekerja tersebut langsung diamankan beserta sejumlah barang bukti yang berada di lokasi.

Selanjutnya, petugas bergerak menuju lokasi kedua yang diduga milik seseorang berinisial HER. Di lokasi tersebut ditemukan aktivitas penyulingan minyak dengan peralatan yang masih lengkap. Namun, para pekerja berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Personel kemudian mengamankan seluruh barang bukti dan memasang garis polisi di kedua lokasi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Dua pekerja yang berhasil diamankan masing-masing berinisial JI (42) dan Y (41). Keduanya saat ini menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Babat Toman. Sementara itu, dua orang yang diduga sebagai pemilik lokasi, yakni PIR (47) dan HER, telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Dari kedua lokasi tersebut, petugas mengamankan berbagai barang bukti berupa mesin penyedot minyak, mesin blower, tungku penyulingan berkapasitas 55 drum yang masih berisi sisa minyak mentah, tedmon berisi minyak hasil penyulingan, selang, drum, serta peralatan lain yang digunakan dalam aktivitas *illegal refinery*.

Saat ini penyidik masih melakukan proses pendalaman terhadap perkara tersebut. Para pelaku diduga melanggar ketentuan pidana di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas Bumi. Proses penyidikan terhadap kedua pekerja yang telah diamankan serta pengejaran terhadap dua orang berstatus DPO masih terus dilakukan.

Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha migas ilegal yang membahayakan keselamatan masyarakat dan merugikan negara.

“Kami mengapresiasi kesigapan personel Polsek Babat Toman yang berhasil menindak dua lokasi *illegal refinery* sekaligus dalam satu kegiatan patroli. Terhadap pihak yang masih buron, kami akan terus melakukan pengejaran hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa Polda Sumsel berkomitmen mendukung penuh seluruh jajaran dalam memberantas praktik usaha migas ilegal yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan ketahanan energi nasional.

“Kami akan terus menindak setiap aktivitas usaha migas ilegal yang merugikan negara dan membahayakan lingkungan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat maupun memberikan tempat bagi praktik penyulingan minyak ilegal serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui aktivitas serupa maupun keberadaan pihak yang saat ini berstatus DPO,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Tak hanya itu imbuh Kombes Pol Nandang. Polda Sumatera Selatan menegaskan akan terus memperkuat patroli, penegakan hukum, dan sinergi dengan masyarakat dalam memberantas aktivitas illegal drilling maupun illegal refinery. 

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, melindungi keselamatan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang legal, aman, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan," pungkasnya. (Hms/Mdn) 

Pastikan Kendaraan Dinas Laik dan Siap Operasional, Korem 044/Gapo Gelar Pemeriksaan Menyeluruh

     

REFORMASI-ID | Palembang  – Korem 044/Garuda Dempo laksanakan kegiatan pengecekan kendaraan dinas roda dua dan roda empat milik satuan jajaran Korem 044/Gapo yang berlangsung di lingkungan Makorem 044/Gapo. Rabu, 29/07/2026.

Kegiatan pengecekan ini dilaksanakan oleh Staf Intelijen Korem 044/Gapo bersama personel Detasemen Polisi Militer II/4 Palembang, serta dipimpin langsung oleh Kasi Pers Kasrem 044/Gapo, Kolonel Kav Adri Nurcahyo.

Pengecekan dilakukan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan kendaraan dinas agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi kendaraan, kondisi fisik kendaraan, serta kesiapan operasional kendaraan dinas yang digunakan oleh personel Korem 044/Gapo.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan, kelengkapan kendaraan, kondisi mesin, lampu, ban, serta faktor lain yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan berkendara. Pemeriksaan juga mencakup pengecekan identitas pengemudi dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan kendaraan dinas.

Kasi Pers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo menyampaikan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dipelihara dan digunakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengecekan secara berkala perlu dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh kendaraan dinas yang digunakan oleh personel Korem 044/Gapo selalu dalam kondisi yang laik, aman, dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan,” ujarnya. (Mudian)

HARLAH DPW PKB Provinsi Lampung, Gelar Pengajian Bersama Santri dan Masyarakat Lampung Selatan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - DPW PKB Provinsi Lampung menggelar rangkaian acara dalam rangka Harlah PKB ke-28 yang dimulai sejak awal juli dengan melakukan berbagai kegiatan, mulai pasar murah yang dilakukan serentak oleh para anggota Fraksi PKB se-provinsi lampung, donor darah, sunatan massal, bedah rumah, santunan anak yatim, jalan sehat, lomba turnamen sepakbola, turnamen voli, senam bersama, yang dilakukan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Masih dalam rangkaian acara HARLAH PKB ke-28 kemarin DPW PKB Provinsi lampung menggelar do'a bersama & pengajian di pon-pes Istiqomah Al-Amin Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.Rabu (29/07/2026). 

Acara berjalan dengan penuh khidmat, dibuka dengan sholawat yang dibacakan oleh ribuan santri dan penampilan tari kreasi dari siswa-siswi SMK Queen Al-Amin, pemotongan tumpeng Harlah, do'a bersama, santunan anak yatim dan maudzoh hasanah dari Gus Rodhi Ahsan Ali Daroini (kapten Majlis Bahrusyisafa'at lampung) yang menjelaskan tentang tanggung jawab sejarah partai PKB terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara tentram, adil, makmur, penuh kerukunan, yakni mewujudkan negara yang baldatun, thoyyibatun, warabbun ghofur.

Hadir dalam acara tersebut, wakil ketua komisi VII DPR RI Hj. Chusnunia, P.hd (ketua DPW PKB Lampung), Wakil Ketua DPRD Provinsi lampung Maulida Zauroh,  Aliful Ma'rifah, S. Sos.I., Syaiful Anwar (wakil bupati lampung selatan), Ny. Hj. Insiyah Bukhori (sohibul ma'had), H. Bahauddin Naqsabandi (sekretatis PCNU Kab. Lampung selatan), KH. Mu'allim, Lc., (ketua JATMAN kab. Lampung selatan), Hj. Niswatin (ketua PC Muslimat NU Kab. Lampung selatan), Arif Rahman Hakim (ketua PC GP ANSOR Kab. Lampung selatan), Kyai imam son haji (ketua MWC NU Kec. Candipuro), H. Muhtar Fauzi (ketua JATMAN Candipuro), Ny. Arini Kamalia (ketua fatayat candipuro), serta anggota fraksi PKB DPRD Provinsi dan kabupaten lampung selatan, dan ribuan santri serta masyarakat umum.

Dalam sambutannya Hj. Chusnunia menyampaikan, diusia ke-28 PKB ini, kita sebagai pengurus PKB, sebagai kader partai, harus banyak bersyukur dengan cara melakukan hal yang memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing, utamanya kader yang mendapatkan amanah baik dilegislatif maupun eksekutif.


"Harus mampu memberikan tauladan untuk masyarakat, hadir ditengah-tengah masyarakat tidak hanya musim kampanye," ujar Hj. Chusnunia alias Mbak Nunik.

Lebih lanjut paparnya, berjuang bergerak bersama masyarakat, melakukan advokasi dari hal yang paling kecil yang dihadapi dan dibutuhkan masayarakat, yang duduk dalam jabatan harus mampu mempengaruhi kebijakan publik untuk kemaslahatan rakyat banyak, kader PKB harus berada digarda depan untuk mewujudkan ketentraman, kesejahteraan, keadilan untuk masyarakat banyak sesuai dengan amanah ketua umum di hadapan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dalam puncak Harlah kemarin dijakarta.

"Kita akan menjadi partai yang berada digaris depan untuk mengawal terwujudnya "arah baru ekonomi indonesia" yang bersandar pada pasal 33 UUD 1945.," tutur Mbak Nunik panggilan akrab Hj. Chusnunia ini. Disela acara yang berakhir pukul 16.15 WIB dilanjutkan ramah tamah dengan seluruh tamu VIP dan santap bersama sore. 

Acara Harlah PKB Provinsi lampung direncanakan puncak nya pada 8-9 agustus di pusatkan dipantai cemara kabupaten lampung timur. Diisi dengan berbagai perlombaan, camping konsolidasi kader, bazar umkm, penanaman mangrove, serta pentas seni. (**)

Pencurian Berulang di SD GMIM Bukit Kasih, Orang Tua Desak Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Siswa

     

REFORMASI-ID | BITUNG – Rentetan dugaan kehilangan barang di SD GMIM Bukit Kasih memicu sorotan terhadap sistem pengawasan sekolah dan pola pembinaan peserta didik. Bagi sebagian orang tua, peristiwa yang berulang itu bukan lagi sekadar kenakalan anak, melainkan alarm bagi dunia pendidikan dan keluarga.

Kasus terbaru menimpa seorang siswa yang kehilangan tas bermerek setelah tertinggal di ruang kelas. Orang tua korban mengaku telah melapor kepada kepala sekolah. Guru yang menangani persoalan itu menyatakan tas sempat berada di sekolah, namun kemudian dilaporkan hilang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tas tersebut diduga dibawa pulang oleh siswa lain. Meski sempat ada janji untuk mengganti kerugian, hingga kini belum terealisasi.

Menurut orang tua korban, peristiwa itu bukan yang pertama. Sebelumnya, seorang guru dilaporkan kehilangan uang Rp3 juta dan hanya menerima penggantian Rp1 juta setelah dimediasi. Selain itu, pernah pula terjadi kehilangan telepon genggam dan barang lainnya di lingkungan sekolah.

Orang tua korban mempertanyakan ketegasan pihak sekolah dalam menegakkan tata tertib. Mereka menilai sekolah memiliki kewajiban menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus membina karakter peserta didik. Tata tertib sekolah pada umumnya juga mewajibkan siswa menjaga kejujuran, menghormati hak milik orang lain, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

"Kami meminta pihak sekolah dan yayasan mengevaluasi siswa yang terbukti berulang kali melakukan pelanggaran berat. Jangan sampai perilaku seperti ini memengaruhi siswa lain," ujar salah seorang orang tua korban.

Mereka juga menilai pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi berawal dari keluarga. Lemahnya pengawasan dan pembinaan orang tua dinilai dapat berdampak pada perilaku anak di lingkungan pendidikan.

Orang tua berharap yayasan tidak memandang persoalan ini sebagai kasus biasa. Mereka meminta evaluasi terhadap sistem pengawasan sekolah, penegakan tata tertib secara konsisten, serta pembinaan yang tegas agar sekolah tetap menjadi tempat yang aman untuk belajar dan membentuk karakter peserta didik.

Hingga berita ini disusun, pihak SD GMIM Bukit Kasih belum memberikan keterangan resmi terkait rangkaian dugaan kehilangan tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab untuk memperoleh penjelasan dari pihak sekolah dan yayasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Polsek Bekasi Barat Intensifkan Razia Stasioner dan Patroli Cegah Kejahatan Jalanan serta Tawuran

     


 REFORMASI-ID | KOTA BEKASI – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Bekasi Barat kembali menggelar kegiatan Jaga Jakarta On The Spot melalui razia stasioner dan patroli kewilayahan pada Selasa dini hari, 28 Juli 2026. Kegiatan ini difokuskan untuk mengantisipasi aksi kejahatan jalanan, tawuran, serta gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polsek Bekasi Barat.

Kegiatan dipimpin oleh Perwira Pengendali (Padal) IPDA Anwar Wahyudi. Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personel mengikuti apel pemberian arahan (APP) yang dimulai pukul 00.00 WIB di halaman Mapolsek Bekasi Barat guna menyampaikan sasaran, pola bertindak, dan langkah antisipasi selama kegiatan berlangsung.

Usai apel, personel bergerak melaksanakan patroli mobile dengan menyisir sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas, di antaranya Jalan Patriot, Jalan KH. Noer Ali, Gerbang Tol Bintarajaya, Jalan Raya Bintara, serta kawasan Pasar Pagi Bintara.

Selain patroli, petugas juga menggelar razia stasioner di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan secara selektif terhadap kendaraan dan pengendara sebagai langkah preventif untuk mencegah peredaran senjata tajam, minuman keras, maupun barang-barang terlarang yang berpotensi digunakan dalam tindak kriminal.

Kapolsek Bekasi Barat AKP Dr. H. Wahyudi, SH., MH. menegaskan bahwa kegiatan patroli dan razia rutin ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan potensi terjadinya kejahatan jalanan dan aksi tawuran, terutama pada malam hingga dini hari.

Melalui kegiatan Jaga Jakarta On The Spot, Polsek Bekasi Barat berharap situasi kamtibmas tetap kondusif serta mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.



Jaga Jakarta On The Spot: Bhabinkamtibmas Polsek Bekasi Selatana Bangun Kepercayaan Warga Wujudkan Keamanan di Tengah Masyarakat

     


 REFORMASI - ID | KOTA BEKASI – Sebagai upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat, Bhabinkamtibmas Jakamulya Polsek Bekasi Selatan, Bripka Sudirman, melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta On The Spot sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Jalan Melon RT 003 RW 010, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (27/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah antara kepolisian dan warga. Selain mendengarkan berbagai aspirasi, saran, serta informasi yang berkembang di lingkungan, Bripka Sudirman juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas mengenai pencegahan tawuran, kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Warga juga diajak untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan dengan mengaktifkan semangat gotong royong, memperkuat komunikasi antarwarga, serta segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan kepada Bhabinkamtibmas maupun melalui layanan Kepolisian 110.

Bripka Sudirman mengatakan bahwa Program Jaga Jakarta On The Spot merupakan sarana untuk mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.

"Melalui Program Jaga Jakarta On The Spot, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan setiap aspirasi, sekaligus membangun kepercayaan dan kebersamaan dalam menjaga lingkungan. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat," ujar Bripka Sudirman.

Melalui kegiatan tersebut, terjalin komunikasi yang semakin harmonis antara Polri dan masyarakat. Berbagai aspirasi warga berhasil dihimpun sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan kepolisian. Dukungan masyarakat terhadap upaya menjaga keamanan lingkungan juga semakin kuat, sehingga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bekasi Selatan tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Polsek Bekasi Selatan dalam menghadirkan pelayanan yang humanis melalui pendekatan dialogis, sejalan dengan semangat Program Jaga Jakarta On The Spot.

Jaga Jakarta On The Spot, Polsek Bekasi Selatan Hadir Serap Aspirasi Masyarakat Pekayon Jaya

     


REFORMASI - ID | KOTA BEKASI – Komitmen Polsek Bekasi Selatan dalam membangun keamanan yang partisipatif terus diwujudkan melalui Program Jaga Jakarta On The Spot. Pada Senin (27/7/2026), Kanit Binmas Polsek Bekasi Selatan AKP Sadino bersama Bhabinkamtibmas Pekayon Jaya Aiptu Muhtar Yahya Gunawan melaksanakan kegiatan dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat di Kampung Pekayon RT 004 RW 022, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, serta berbagai informasi yang berkembang di lingkungan. Selain mendengarkan aspirasi warga, petugas juga memberikan edukasi kamtibmas mengenai pencegahan tawuran, kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Masyarakat juga diajak untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan mengaktifkan kembali budaya saling mengingatkan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan kepada Bhabinkamtibmas atau melalui layanan Kepolisian 110.

AKP Sadino mengatakan bahwa Program Jaga Jakarta On The Spot merupakan pendekatan humanis yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Keamanan yang kokoh tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi antara Polri dengan masyarakat. Program Jaga Jakarta On The Spot menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus menghadirkan solusi bersama dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif," ujar AKP Sadino.

Melalui kegiatan tersebut, terjalin komunikasi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat. Berbagai aspirasi warga berhasil dihimpun sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan pelayanan kepolisian. Kehadiran personel Polsek Bekasi Selatan di tengah masyarakat juga semakin memperkuat kepercayaan publik serta mempertegas komitmen Polri untuk selalu hadir, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan kondusif, sekaligus menjadi wujud nyata sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis.




Uji Materi Kuota Haji Khusus Bergulir, Bersathu Dorong Dialog dan Edukasi kepada Masyarakat

     



REFORMASI - ID | Jakarta - Permohonan uji materi terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Hermawanto yang mempersoalkan ketentuan kuota haji khusus sebesar delapan persen dari kuota haji nasional. 

Pemohon menilai ketentuan tersebut memberikan kesempatan lebih cepat menunaikan ibadah haji kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi sehingga dianggap bersifat diskriminatif.

Menyikapi permohonan uji materi tersebut, Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh seorang warga negara, namun Bersathu menegaskan kuota haji khusus tetap perlu dipertahankan karena memiliki dasar hukum yang jelas, dilindungi konstitusi serta menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional.

Bersathu Hormati Hak Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Dihubungi media, Ketua Harian Bersathu sekaligus Direktur Utama PT Tur Silaturrahmi Nabi (Tursina Tours), Farid Aljawi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami menghargai masyarakat yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena itu merupakan hak setiap warga negara. Namun perlu dipahami bahwa penyelenggara haji khusus merupakan kegiatan usaha yang memiliki dasar hukum yang jelas dan dilindungi konstitusi," ujar Farid Aljawi yang juga Ketua Dewan Penasihat DPP PJS di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Farid, penyelenggaraan haji khusus merupakan bagian dari kebebasan berusaha sekaligus memberikan alternatif layanan kepada masyarakat yang menginginkan fasilitas berbeda melalui pembiayaan mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.

"Haji khusus adalah pilihan layanan. Fasilitas yang diberikan berbeda dengan haji reguler karena seluruh pembiayaannya ditanggung jamaah. Menghilangkan pilihan layanan tersebut justru berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memilih layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan," katanya.

Penghapusan Kuota Haji Khusus Dinilai Bukan Solusi Antrean Haji


Farid menilai persoalan panjangnya antrean haji reguler tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghapus kuota haji khusus. Menurutnya, penyebab utama lamanya daftar tunggu adalah keterbatasan kuota haji yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia.

"Kalaupun kuota haji khusus dihapus, belum tentu antrean haji reguler berkurang secara signifikan. Persoalan utamanya adalah keterbatasan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi sehingga penyelesaiannya harus dilihat secara menyeluruh," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan haji memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan diplomasi kuota, penguatan tata kelola, serta perbaikan sistem pelayanan kepada seluruh calon jamaah.

Industri Haji Khusus Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Selain memberikan pilihan layanan kepada masyarakat, Farid menilai industri penyelenggaraan haji khusus juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor tersebut melibatkan ribuan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah serta menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

Karena itu, menurutnya, setiap perubahan kebijakan terkait kuota haji khusus perlu mempertimbangkan dampak ekonomi, keberlangsungan dunia usaha, serta perlindungan terhadap tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.

"Jika kebijakan ini berdampak terhadap penyelenggara haji khusus maka perlu dihitung pula dampaknya terhadap ribuan perusahaan travel dan puluhan ribu tenaga kerja yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini," ujarnya.

Bersathu Dorong Edukasi dan Dialog

Farid juga menilai masih diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelenggaraan haji khusus agar tidak muncul anggapan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk perlakuan istimewa. Menurutnya, haji khusus adalah layanan yang disediakan bagi masyarakat yang memilih fasilitas dan pembiayaan secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bersathu mendorong pemerintah, penyelenggara ibadah haji khusus, asosiasi, akademisi, dan masyarakat untuk membangun dialog yang konstruktif dalam menyikapi uji materi terhadap ketentuan kuota haji khusus.

"Sebaiknya semua pihak duduk bersama untuk saling memberikan pemahaman dan mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan dengan baik, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat," pungkas Farid. (TJ)


28 Juli 2026

Sinergi Aparat Keamanan, Koramil 05/Bantar Gebang Hadir Pastikan Lingkungan Tetap Aman dan Kondusif

     


REFORMASI-ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 28/07/2026 Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 05/Bantar Gebang terus memperkuat sinergi bersama aparat keamanan dan unsur terkait dengan melaksanakan berbagai langkah antisipatif guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas serta gangguan keamanan di wilayah teritorial Koramil 05/Bantar Gebang.

Kegiatan patroli dan pemantauan wilayah dilakukan secara berkala, khususnya pada jam-jam rawan, sebagai upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran aparat di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah potensi gangguan Kamtibmas sekaligus mempererat komunikasi dan kebersamaan dengan warga.

Danramil 05/Bantar Gebang Mayor Inf Taufik Ismail, S.H., menyampaikan bahwa sinergi dan kerja sama antara TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Melalui sinergi dan patroli bersama, kami terus berupaya mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan kriminalitas. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan,” ujar Mayor Inf Taufik Ismail, S.H.

Dengan adanya kegiatan tersebut, Koramil 05/Bantar Gebang berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan situasi wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif.


(Kodim 0507/Bekasi)

Cegah Gangguan Kamtibmas, Koramil 04/Jati Asih Perkuat Patroli Malam di Wilayah Binaan

     



REFORMASI-ID  | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 27/07/2026 Guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 04/Jati Asih secara rutin melaksanakan patroli malam di wilayah binaan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat serta memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif.

Dalam pelaksanaan patroli, personel menyusuri sejumlah titik yang dianggap rawan dan lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga memberikan imbauan kepada warga agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Danramil 04/Jati Asih Mayor Kav Su’ud Mulyadi mengatakan bahwa patroli malam merupakan bagian dari upaya Koramil dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“Kami terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan patroli dan pemantauan wilayah secara rutin. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sehingga tercipta situasi yang aman, nyaman, dan kondusif,” ujar Danramil 04/Jati Asih Mayor Kav Su’ud Mulyadi.


(Kodim 0507/Bekasi)

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana: Perjuangan PJS Baru Dimulai, Mari Wujudkan Organisasi Pers yang Bermartabat

     


REFORMASI-ID | JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Mahmud Marhaba bersama Sekretaris Jenderal DPP PJS Rikky Fermana, dan Bendahara Umum Sofyan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga besar PJS di Indonesia atas dukungan, dedikasi, serta kebersamaan yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS.

Hal tersebut disampaikan Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana dalam rilis resmi yang dikirimkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS se-Indonesia pada Senin (27/7/2026).

Dalam pernyataannya, keduanya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan Munas III PJS yang berlangsung lancar, demokratis, dan penuh semangat persaudaraan. Menurut mereka, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus dan anggota PJS dari Sabang hingga Merauke.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Ketua DPD, DPC, pengurus, dan anggota PJS yang telah hadir, memberikan dukungan, serta berpartisipasi aktif sehingga seluruh rangkaian Munas III dapat berjalan dengan baik dan sukses," tulis Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana.

Mereka juga menyampaikan bahwa amanah yang kembali diberikan untuk memimpin DPP PJS merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian demi kemajuan organisasi.

Selain suksesnya pelaksanaan Munas, Mahmud dan Rikky menegaskan bahwa PJS juga berhasil mencatat sejarah penting dengan resmi menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon Konstituen Dewan Pers.

Menurut mereka, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran organisasi di berbagai daerah yang selama ini telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan kelembagaan.

"Ini bukan hanya keberhasilan pengurus pusat, tetapi prestasi seluruh keluarga besar PJS. Kita patut bersyukur karena cita-cita besar organisasi mulai terwujud melalui kebersamaan dan semangat gotong royong," ungkapnya.

Namun demikian, keduanya mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Tahapan berikutnya adalah mempersiapkan organisasi menghadapi proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dari Dewan Pers.

Karena itu, seluruh DPD dan DPC diminta segera memperkuat administrasi organisasi, melengkapi legalitas, memastikan keberadaan sekretariat yang aktif, serta membangun kepengurusan yang solid dan profesional.

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana juga mengajak seluruh keluarga besar PJS untuk terus menjaga kekompakan, mempererat komunikasi, dan memperkuat persatuan sebagai modal utama mewujudkan PJS menjadi organisasi profesi wartawan siber yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, serta diakui sebagai konstituen Dewan Pers.

"Mari kita lanjutkan sejarah yang telah kita mulai ini dengan kerja nyata, semangat baru, dan keyakinan bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar PJS. Bersama, kita songsong masa depan organisasi yang lebih baik demi kemajuan pers Indonesia," tutup mereka. (DPP PJS)




Wow! Bulan Juni 2026, Bank Sampah Mutiara RW 13 Pondok Surya Mandala Bekasi Selatan Terima Setoran Sampah 2,1 Ton

     

REFORMASI - ID  | Kota Bekasi - Bank Sampah Mutiara RW 13 Pondok Surya Mandala Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sepanjang bulan Juni 2026, Bank Sampah Mutiara berhasil menerima setoran sampah dari Masyarakat RW 13 Kelurahan Jakamulya sebanyak 2,1 ton. Berdasarkan estimasi menggunakan pendekatan faktor emisi pengelolaan sampah daur ulang, jumlah tersebut setara dengan potensi pengurangan emisi sekitar 5,9 ton karbon dioksida ekuivalen atau CO₂e, apabila sampah yang terkumpul dapat dialihkan dari tempat pemrosesan akhir dan dimanfaatkan kembali melalui proses pemilahan serta daur ulang.

Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan bank sampah memberikan manfaat ekonomi bagi Masyarakat dan juga berkontribusi terhadap pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, penghematan penggunaan bahan baku baru, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Apabila capaian 2,1 ton sampah per bulan dapat dipertahankan, Bank Sampah Mutiara berpotensi mengelola sekitar 25,2 ton sampah per tahun, yang setara dengan potensi pengurangan emisi sekitar 70,8 ton CO₂ ekuivalen per tahun.

Ketua RW 13 Kelurahan  Jakamulya, Dedy Rudyanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah Mutiara.

"Capaian setoran sampah sebanyak 2,1 ton selama bulan Juni menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat RW 13 terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan terus meningkat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga, pengurus RT, dan pengelola Bank Sampah Mutiara yang terus bekerja secara konsisten," ujar Dedy Rudyanto, selasa (28/7/2026). 

Ketua RT 05 RW 13 Pondok Surya Mandala, Kelurahan Jakamulya, Setyono, menambahkan bahwa keberadaan Bank Sampah Mutiara telah membantu membangun kebiasaan baru di lingkungan masyarakat, terutama dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah.

"Kami terus mengajak warga agar tidak mencampurkan seluruh sampah rumah tangga. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi sebaiknya dipilah dan disetorkan ke Bank Sampah Mutiara. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga," jelas Setyono.

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Mutiara, Ambarwati, menjelaskan bahwa capaian 2,1 ton merupakan hasil kerja sama antara pengurus, nasabah, relawan, dan masyarakat RW 13 Pondok Surya Mandala  Kelurahan  Jakamulya.

"Kami sangat bersyukur atas kepercayaan dan partisipasi warga. Setoran sebanyak

2,1 ton ini menjadi penyemangat bagi pengurus untuk terus meningkatkan pelayanan, pencatatan, pemilahan, dan pengelolaan sampah secara lebih profesional. Kami berharap jumlah warga yang menjadi nasabah Bank Sampah Mutiara semakin bertambah," ungkap Ambarwati.

Pengurus Bank Sampah Mutiara juga menyampaikan apresiasi kepada Gentra Waste Management, khususnya kepada ketuanya, Aam Amaningsih Jumhur, yang selama ini memberikan dukungan, pendampingan, serta penguatan kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat.

Aam Amaningsih Jumhur merupakan relawan lingkungan sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta yang secara konsisten mendukung pengembangan Bank Sampah Mutiara melalui kegiatan edukasi, pendampingan masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gentra Waste Management serta Ibu Aam Amaningsih Jumhur atas perhatian, pendampingan, dan dukungannya kepada Bank Sampah Mutiara. Dukungan tersebut sangat berarti dalam meningkatkan kapasitas pengurus dan menjaga keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah di RW 13 Kelurahan  Jakamulya," kata Ambarwati.

Melalui capaian ini, Bank Sampah Mutiara berkomitmen untuk terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang edukatif, produktif, dan berkelanjutan. Bank Sampah Mutiara juga mengajak seluruh warga untuk semakin disiplin memilah sampah dari rumah serta menjadikan kegiatan menabung sampah sebagai bagian dari budaya hidup bersih dan peduli lingkungan, berharap bergabung dengan Bank Sampah Mutiara RW 13 Kelurahan Jakamulya.

Keberhasilan menerima setoran sampah sebanyak 2,1 ton dalam satu bulan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam membangun kolaborasi antara masyarakat, pengurus lingkungan, akademisi, dan komunitas pengelola sampah.

Tentang Bank Sampah Mutiara

Bank Sampah Mutiara merupakan bank sampah berbasis masyarakat yang berada di Perumahan Pondok Surya Mandala  RW 13 Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Bank Sampah Mutiara menjalankan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penimbangan, pencatatan tabungan sampah, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.









Prestasi Jadi Penentu: CAT Berstandar Olimpiade Antar 350 Catar Lolos Akpol 2026

     


REFORMASI-ID | Semarang - Prestasi menjadi faktor utama dalam Seleksi Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026. Melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) berstandar olimpiade, nilai yang ditampilkan secara langsung kepada peserta, serta pengawasan dari berbagai lembaga independen, Polri menetapkan 350 calon taruna dan taruni yang berhak mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian.

Sidang Penetapan Kelulusan yang digelar Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di Auditorium Cendekia Akpol, Semarang, Senin (27/7), menetapkan 320 calon taruna dan 30 calon taruni lulus dari total 404 peserta yang mengikuti seleksi tingkat pusat.

Proses sidang berlangsung dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH). Untuk memastikan objektivitas, Polri melibatkan pengawasan eksternal dari Ombudsman RI, Setara Institute, Centra Initiative, Amnesty International Indonesia, hingga Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Dr. Anwar mengatakan, seleksi tahun ini menjadi tonggak penguatan kualitas rekrutmen Polri melalui sistem yang semakin modern dan berbasis merit.

“Penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kualitas peserta. Kami terus mendorong sistem seleksi yang objektif, transparan, dan mampu menjaring calon-calon perwira Polri terbaik,” ujar Irjen Pol. Anwar.

Berbeda dari tahun sebelumnya, seleksi Akpol 2026 menghadirkan inovasi melalui CAT dengan materi Tes Potensi Akademik berstandar olimpiade, sehingga mampu mengukur kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah secara lebih komprehensif.

Hasil seleksi menunjukkan kualitas peserta yang semakin kompetitif. Empat peserta meraih nilai tertinggi Tes Potensi Akademik sebesar 80, sementara empat peserta lainnya memperoleh nilai Bahasa Inggris tertinggi sebesar 82.

Penilaian dilakukan secara proporsional dengan komposisi Tes Potensi Akademik 30 persen, Bahasa Inggris 30 persen, Kesamaptaan Jasmani 30 persen, dan Penampilan 10 persen.

Selain menghadirkan sistem yang lebih modern, transparansi juga menjadi perhatian utama. Nilai ujian ditampilkan secara langsung di komputer masing-masing peserta setelah tes selesai. Selanjutnya, seluruh hasil peserta dicetak dalam satu dokumen dan ditandatangani bersama sehingga dapat diketahui secara terbuka.

Salah seorang calon taruni, Ghyna Islamiati Ramly, mengaku sempat kewalahan menghadapi soal Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris. Namun, ia menilai seluruh proses seleksi berlangsung objektif dan adil.

“Menurut saya rekrutmen ini adil karena nilai langsung ditampilkan di komputer masing-masing, jadi kami bisa langsung melihat hasil sendiri,” ujar Ghyna.

Ia juga mengapresiasi mekanisme keterbukaan hasil yang diterapkan panitia.

“Semua nilai peserta di-print dalam satu kertas untuk ditandatangani bersama-sama. Jadi kami bisa melihat nilai peserta lain juga,” katanya.

Menurut Ghyna, seluruh peserta diperlakukan sama tanpa membedakan asal daerah maupun latar belakang.

“Saya merasa panitia memperlakukan masing-masing dari kami secara adil, tidak melihat latar belakang kami apa. Aturannya berlaku sama untuk semua peserta,” ungkap alumnus SMA Al-Azhar Mandiri Palu tersebut.

Komitmen membangun SDM Polri yang unggul juga menjadi perhatian Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. saat memberikan pembekalan kepada calon Taruna dan Taruni Akpol di Gedung Serba Guna Akpol, Semarang.

“Masa depan Polri sangat bergantung pada sejauh mana kita mempersiapkan generasi penerusnya. Tugas kita bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang unggul secara intelektual dan profesional, tetapi juga membentuk insan Bhayangkara yang berkarakter kuat, berintegritas, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berani memimpin perubahan untuk menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam melahirkan pemimpin Polri masa depan yang Presisi, humanis, dan dipercaya masyarakat,” ujar Wakapolri.

Melalui sistem seleksi yang semakin modern, transparan, dan berbasis merit, Polri berharap para calon taruna dan taruni yang dinyatakan lulus mampu menjalani pendidikan dengan penuh dedikasi serta tumbuh menjadi pemimpin yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan hadir sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat yang semakin dipercaya publik.

Roadshow FKKS Jakarta Timur Perkuat Sinergi Sekolah, Komite, dan Orang Tua Wujudkan Pendidikan Berkualitas

     
 


REFORMASI-ID | JAKARTA — Kolaborasi antara sekolah, komite sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Semangat itu mengemuka dalam Roadshow Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Jakarta Timur yang digelar di SMAN 14 Jakarta, sekaligus menjadi titik ke-9 pelaksanaan roadshow di Jakarta Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmamto, Ketua FKKS Jakarta Timur H. Syamsul Bahri beserta Sekjen Lusiawati, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko beserta jajaran Sudin, Wakil Camat Kecamatan Kramat Jati Miftah, jajaran Kesbangpol, serta Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) sebagai mitra baru FKKS Jakarta Timur, kepala sekolah, pengurus komite sekolah, dan para pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam sambutannya, Kusmanto mengatakan setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang berhasil. Namun, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini juga semakin kompleks, mulai dari pengaruh pergaulan hingga media sosial yang kerap membawa dampak negatif.

Karena itu, menurut dia, keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak menjadi hal yang sangat penting agar berbagai persoalan dapat diselesaikan sejak dini.

Ia menilai Roadshow FKKS sebelumnya, yang menggandeng Satpol PP, Kesbangpol, dan berbagai instansi telah membangun kesamaan pandangan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Sinergi tersebut terbukti mampu menekan angka tawuran pelajar maupun kasus perundungan (bullying).

Kusmanto juga mengingatkan bahwa Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah sekolah terbanyak di DKI Jakarta. Potensi tersebut harus menjadi modal besar untuk melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keberhasilan Jakarta Timur menghimpun dana sosial melalui kolaborasi berbagai pihak. Pengumpulan dana Baznas (Bazis) Jakarta Timur mencapai sekitar Rp90 miliar, sedangkan PMI Jakarta Timur berhasil menghimpun sekitar Rp12 miliar.

"Jakarta Timur memiliki tantangan yang besar, tetapi juga mempunyai sumber daya yang besar. Dengan kolaborasi seluruh unsur masyarakat, tantangan itu dapat diubah menjadi kekuatan," ujarnya.

Selain pendidikan, Kusmanto mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah dari sumber. Sosialisasi kebijakan tersebut telah dilakukan hingga tingkat kelurahan sebagai persiapan penerapan mulai 1 Agustus, sehingga volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang dapat terus dikurangi.


Komite Sekolah Bukan Pemungut Iuran

Ketua FKKS Jakarta Timur H. Syamsul Bahri mengatakan Roadshow di SMAN 14 merupakan pelaksanaan yang kesembilan. Ia juga menyampaikan bahwa Suku Dinas KPKP Jakarta Timur resmi menjadi mitra baru FKKS Jakarta Timur dalam memperkuat program pendidikan yang terintegrasi dengan kepedulian lingkungan.

Syamsul menegaskan kegiatan sinkronisasi dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman mengenai peran kepala sekolah dan komite sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Menurut dia, kepala sekolah memiliki kewenangan dalam manajemen satuan pendidikan, sedangkan komite sekolah menjalankan fungsi memberikan pertimbangan, menampung aspirasi, membangun partisipasi masyarakat, serta menjadi mitra strategis sekolah.

"Sinkronisasi ini dilakukan untuk membantu sekolah. Mudah-mudahan keberadaan komite sekolah tidak pernah merugikan sekolah," katanya.

Syamsul menegaskan seluruh kegiatan FKKS, termasuk roadshow, tidak pernah memungut dana dari orang tua atau wali murid. Anggota FKKS juga tidak dibebani iuran.

Ia meminta para pengurus komite sekolah tidak ragu menjalankan tugas sesuai aturan.

 

Kemitraan Harus Dibangun dengan Komunikasi

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan FKKS Kecamatan Kramat Jati.

Ia menegaskan pembagian tugas antara kepala sekolah dan komite sekolah telah diatur secara jelas dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sekolah, sedangkan komite menjadi mitra yang mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Menurut Sarjoko, komunikasi yang baik menjadi kunci utama keberhasilan kemitraan tersebut.

Komite sekolah, kata dia, berhak memberikan pertimbangan terhadap penyusunan program dan rencana kegiatan sekolah. Dalam aspek pendanaan, komite didorong mengembangkan penggalangan dana secara kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan berbagai pihak lain tanpa melakukan pungutan yang bersifat tetap dan mengikat kepada orang tua.

Selain itu, komite sekolah juga memiliki fungsi pengawasan sekaligus menjadi jembatan aspirasi orang tua kepada sekolah sehingga setiap masukan dapat ditindaklanjuti menjadi perbaikan layanan pendidikan.

Sarjoko berharap hubungan kepala sekolah dan komite dibangun atas dasar saling terbuka, saling percaya, dan saling menghormati. Kepala sekolah juga diharapkan memberikan ruang bagi komite untuk menjalankan perannya sebagai mitra strategis.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari lahirnya peserta didik yang berakhlak mulia, peduli sesama, serta memiliki jiwa sosial.

Sarjoko turut mengapresiasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Jakarta yang berlangsung secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan.


Sekolah Menjadi Rumah Kedua

Sarjoko juga mengingatkan bahwa sekolah harus mampu menghadirkan suasana yang damai, hangat, aman, dan nyaman sehingga benar-benar menjadi rumah kedua bagi peserta didik.

Menurut dia, kepala sekolah dan guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi figur pengganti orang tua selama anak berada di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, orang tua juga tidak boleh sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah.

Ia mendorong sekolah mengembangkan pendidikan berbasis lingkungan melalui program seperti urban farming, pengelolaan sampah, dan pembiasaan memilah sampah sejak dini. Edukasi yang dilakukan di sekolah diharapkan diterapkan pula di lingkungan keluarga sehingga peserta didik tumbuh menjadi duta pengelolaan sampah.

Sarjoko mengajak kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk terus membangun komunikasi yang terbuka dan sinergis. 

Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan sekolah mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia, peduli lingkungan, memiliki jiwa sosial, serta siap menjadi penerus pembangunan bangsa.




Catar Kalteng Catat Jarak Lari Tertinggi pada Seleksi Tingkat Pusat Akpol 2026

     


REFORMASI-ID | Semarang - Seleksi Tingkat Pusat Calon Taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 terus berlangsung di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) untuk memastikan setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan prestasi.

Salah satu capaian menonjol pada tes kesamaptaan jasmani ditorehkan oleh Jonathan Putra Siregar, calon taruna asal Polda Kalimantan Tengah. Pada tes lari selama 12 menit, Jonathan berhasil menempuh jarak 3.575 meter, menjadi peserta dengan capaian lari tertinggi pada pelaksanaan seleksi tingkat pusat tahun ini.

Selain menunjukkan kemampuan fisik yang prima, Jonathan juga mencatat nilai Tes Potensi Akademik (TPA) sebesar 72 dan Tes Bahasa Inggris sebesar 82. Ia mengaku mempersiapkan diri secara mandiri melalui latihan fisik rutin serta belajar Bahasa Inggris dari berbagai sumber pembelajaran daring.

Jonathan menilai seluruh proses seleksi yang diikutinya berlangsung secara terbuka dan objektif. Menurutnya, setiap tahapan memberikan ruang bagi peserta untuk bersaing secara sehat berdasarkan hasil yang diperoleh.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol. Dr. Anwar, mengatakan tes kesamaptaan jasmani merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kesiapan calon taruna untuk mengikuti pendidikan kepolisian.

“Selain kemampuan akademik, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan psikologi juga menjadi aspek yang dinilai. Yang tidak kalah penting adalah calon anggota Polri harus memiliki karakter, integritas, dan jiwa melayani masyarakat,” ujar Irjen Pol. Dr. Anwar.

Ia menambahkan, hasil tes kesamaptaan tahun ini menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Sebanyak 20 peserta berhasil menempuh jarak lebih dari 3.200 meter dalam waktu 12 menit, mencerminkan kesiapan fisik para calon taruna yang mengikuti seleksi tingkat pusat.

Polri berkomitmen menyelenggarakan proses rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Melalui proses seleksi yang objektif, diharapkan lahir calon-calon perwira Polri yang unggul, berintegritas, profesional, serta siap mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Jaga Jakarta On The Spot : Polsek Pondok Gede Gencarkan Patroli dan Operasi Kejahatan Jalanan Jaga Situasi Tetap Aman

     

 

REFORMASI - ID | Kota Bekasi – Polsek Pondok Gede menggelar Apel Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Jaga Kondusivitas Wilayah  dilanjutkan patroli skala sedang dan razia stasioner yang sejalan dengan Program Jaga Jakarta On The Spot dalam rangka mengantisipasi kejahatan jalanan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas) di wilayah hukum Polsek Pondok Gede tetap aman kondusife, Minggu (26/7/2026) dini hari.

Kegiatan yang dimulai pukul 01.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Pondok Gede, Kompol Bambang Sugiharto, SH., MH., dan diikuti sebanyak 30 personel.

Dalam arahannya, Kapolsek menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tawuran remaja, balap liar, kejahatan jalanan, serta berbagai gangguan kamtibmas lainnya yang kerap terjadi pada malam akhir pekan. Selain itu, personel juga diinstruksikan untuk menjaga kekompakan, meningkatkan koordinasi, serta mengutamakan keselamatan selama bertugas di lapangan.

“Meski angka tawuran di wilayah Pondok Gede menunjukkan tren penurunan, seluruh personel diminta tetap waspada dan terus meningkatkan langkah-langkah preventif guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Kompol Bambang dalam arahannya.

Usai apel, sebanyak 15 personel patroli dengan dukungan dua unit kendaraan roda empat diterjunkan untuk menyisir sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas. Patroli dipimpin oleh Iptu Sudaryono selaku Kanit Intelkam.

Selain patroli mobile, petugas juga melaksanakan razia stasioner di Jalan Caman Raya Jatibening Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan senjata tajam, senjata api, bahan peledak, narkotika, maupun barang berbahaya lainnya.

Hingga kegiatan berakhir, situasi wilayah hukum Polsek Pondok Gede terpantau aman dan kondusif. Operasi ini merupakan upaya berkelanjutan kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah terjadinya aksi kriminalitas dan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Bekasi, khususnya Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati.

Polsek Bekasi Selatan Intensifkan Patroli Stasioner Hingga Dini Hari, Wujud Nyata Jaga Jakarta On The Spot

     

 

REFORMASI | KOTA BEKASI – Dalam rangka mendukung Program Jaga Jakarta On The Spot, Polsek Bekasi Selatan menggelar patroli stasioner pada Minggu malam (27/7/2026) hingga dini hari. Kegiatan dipimpin Panit II Reskrim Polsek Bekasi Selatan, IPDA Ismail Fachri, S.H., selaku Perwira Pengendali.

Sebanyak 10 personel diterjunkan menyisir sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas, meliputi Jalan Pulo Ribung Raya, Jalan Ki Ijo Bin Beih, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan KH. Noer Ali, dan Jalan Cikunir Raya. Petugas juga melakukan pemeriksaan secara selektif dalam kegiatan Razia Stasioner, dengan sasaran senjata tajam, senjata api ilegal, narkoba, serta mengantisipasi aksi curas, curat, curanmor, tawuran, dan balap liar.

Hasil kegiatan menunjukkan situasi wilayah hukum Polsek Bekasi Selatan tetap aman dan kondusif. Selama razia berlangsung, tidak ditemukan pelanggaran pidana.

IPDA Ismail Fachri, S.H. mengatakan bahwa kehadiran personel di lapangan merupakan komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Melalui Program Jaga Jakarta On The Spot, kami terus meningkatkan patroli preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas. Kehadiran anggota di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan," ujar IPDA Ismail Fachri.

Polsek Bekasi Selatan mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas melalui layanan Kepolisian 110 yang dapat diakses secara gratis.

JAGA BEKASI ON THE SPOT : BHABINKAMTIBMAS KELURAHAN JATIRASA SERAP ASPIRASI WARGA

     


REFORMASI-ID - JATIASIH – Bhabinkamtibmas Kelurahan Jatirasa Polsek Jatiasih, Aiptu M. Mokhsin P, melaksanakan kegiatan Jaga Bekasi On The Spot sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat di Perumahan Pondok Gede Permai RW 10, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Babinsa Kelurahan Jatirasa Sertu M. Udin, Ketua RW 10 Bapak Ttiyana, dan warga setempat. Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas menyerap aspirasi serta memberikan imbauan kamtibmas terkait pencegahan tawuran, kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, dan pentingnya bijak menggunakan media sosial.

Selain itu, masyarakat diajak untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek Jatiasih. Melalui kegiatan ini terjalin komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat, sehingga sinergitas dalam menjaga keamanan lingkungan semakin kuat. Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Jatiasih terpantau aman dan kondusif.




27 Juli 2026

Kapolres Bitung Sidak SPKT dan Call Center 110, Tekankan Pelayanan Cepat dan Humanis

     

 


REFORMASI-ID | BITUNG — Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan ruang operator Call Center 110 di Markas Polres Bitung, Senin, 27 Juli 2026. Sidak itu menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan sesuai standar Polri Presisi.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolres tidak hanya memeriksa aktivitas pelayanan di loket SPKT, tetapi juga mengevaluasi kesiapan personel serta fasilitas pendukung yang digunakan dalam menerima laporan masyarakat. Perangkat komputer, jaringan komunikasi, sistem informasi, hingga saluran Call Center 110 menjadi bagian dari pemeriksaan.

Kapolres juga berdialog dengan personel yang bertugas di SPKT dan operator Call Center 110. Ia meminta setiap laporan maupun pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan mengedepankan pendekatan humanis.

Menurut Arie, SPKT merupakan pintu masuk pelayanan kepolisian sekaligus wajah institusi Polri di mata masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan di unit tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik.

"SPKT merupakan wajah pertama Polri yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Saya ingin memastikan pelayanan Call Center 110 maupun pelayanan di SPKT berjalan dengan baik sehingga setiap masyarakat yang datang atau menyampaikan laporan merasa dihargai, dilayani dengan cepat, dan mendapatkan pelayanan terbaik. Layanan Polri Presisi adalah hak seluruh masyarakat," kata Arie.

Ia menegaskan bahwa profesionalisme anggota Polri tidak hanya diukur dari kemampuan menegakkan hukum, tetapi juga dari kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres meminta seluruh personel terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan integritas, disiplin, serta sikap yang ramah dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

"Mari kita terus wujudkan Polri Presisi yang semakin dicintai, dipercaya, dan dibutuhkan masyarakat. Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan memberikan rasa aman, nyaman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Melalui inspeksi tersebut, Polres Bitung menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan internal terhadap pelayanan publik. Kehadiran pimpinan di ruang pelayanan diharapkan menjadi instrumen evaluasi sekaligus memastikan setiap warga yang datang memperoleh pelayanan yang cepat, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Alumnus IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Lampung Maksimalkan Jejaring dan Potensi Semua Lini

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG – Bertempat di Rumah Makan Kayu, Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Bandar Lampung, Ketua Presedium Ikatan Keluarga Alumni IAIN/UIN Sunan Kalijaga (IKASUKA) Yogyakarta, Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si hadir ditengah – tengah seratusan lebih dalam forum silaturahim alumni IAIN/UIN Sunan Kalijaga (IKASUKA) Yogyakarta di Lampung, Minggu (26/7/2026) malam.

Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menambahkan, alumnus IAIN/UIN Sunan Kalijaga (IKASUKA) Yogyakarta dimanapun berada mempunyai karakter khusus, lebih moderat, dan siap bersaing dengan alumnus lainnya pada semua lini.

“Oleh karena itu, seperti di Provinsi Lampung ini alumnus IAIN/UIN Sunan Kalijaga (IKASUKA) Yogyakarta yang jumlahnya seribu lebih ini, potensi harus dimaksimalkan dan saling sinergi antara satu dengan yang lainnya,” tutupnya.

Dalam forum silaturahim yang penuh kekeluargaan dan kehangatan tersebut, secara aklamasi terpilihlah Prof. Dr. Safari Daud, M.Sos.I, yang juga sekaligus Wakil Rektor 2 UIN Raden Intan Lampung sebagai Ketua IKASUKA Provinsi Lampung periode 2026-2031 didampingi Munir Abdul Haris, S.Sos.I sebagai Sekretaris IKASUKA Provinsi Lampung periode 2026-2031.

Sekretaris IKASUKA Provinsi Lampung periode 2026-2031 sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2024-2029 ini menambahkan, anggota IKASUKA Provinsi Lampung tersebar dalam lintas bidang profesi pengabdian masyarakat, antaralain; akademisi PTKIN/PTKIS, anggota legislatif, ASN, pengusaha, guru, pengasuh pondok pesantren, pengawas madrasah/sekolah, komisioner KPU, tenaga pendamping profesional, penyuluh agama, jurnalis, peneliti, dan lain-lain. 

"Kita mafhumi bersama IKASUKA Provinsi Lampung periode ini adalah melanjutkan kepengurusan sebelumnya yang dipimpin oleh Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M. Ag.," tutupnya. (**)