Media Reformasi Indonesia (MRI)

15 Agustus 2026

Gerak Cepat Polri Tanggap Gempa: Siang Kapolda NTT Terbang ke Sikka, Malam Ini Perkuatan Mabes Diberangkatkan

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 15 Agustus 2026 — Polri bergerak cepat merespons gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengerahkan Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko ke Kabupaten Sikka pada siang hari serta menyiapkan perkuatan personel Mabes Polri yang akan diberangkatkan malam ini ke Labuan Bajo untuk mempercepat penanganan dan bantuan bagi warga terdampak.

Siang ini, Kapolda NTT bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan unsur Forkopimda Provinsi NTT bertolak dari Kupang menuju Sikka menggunakan pesawat Polri CASA 212-200/P-4101. Pesawat lepas landas pada pukul 13.30 WITA.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dilakukan secara langsung dan terpadu. Kapolda NTT turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat, memastikan kebutuhan warga terpenuhi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi personel Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menyampaikan belasungkawa kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

“Polri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa. Siang ini Kapolda NTT langsung terbang ke Sikka untuk memastikan kondisi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan, sekaligus memberikan semangat kepada anggota yang sejak awal sudah berada di lokasi untuk membantu masyarakat.”

Setibanya di Sikka, Kapolda NTT bersama Gubernur dan Forkopimda langsung menuju Mapolsek Alok, Polres Sikka. Rombongan menerima laporan perkembangan situasi, menemui warga terdampak, serta menyerahkan bantuan awal kepada sekitar 100 warga, dengan penyerahan simbolis kepada 13 perwakilan masyarakat.

Kapolda NTT menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan awal dan bantuan lanjutan akan segera dikirim sesuai kebutuhan.

“Kami bukan hanya sekadar datang. Kami hadir untuk memberikan bantuan dan meringankan beban masyarakat yang terdampak. Bantuan ini merupakan bantuan awal, dan bantuan selanjutnya akan segera dikirim.”

Polri memastikan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, termasuk makanan dan minuman, layanan kesehatan, evakuasi, keamanan lingkungan, akses menuju wilayah terdampak, serta kelancaran distribusi bantuan.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat aman dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Setiap kendala di lapangan harus segera dilaporkan agar dapat segera dicarikan solusi dan diperkuat,” ujar Isir.

Malam Ini Perkuatan Mabes Polri Diberangkatkan

Sebagai langkah lanjutan, malam ini Polri akan memberangkatkan pasukan gabungan dari Mabes Polri menggunakan pesawat charter dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Perkuatan tersebut disiapkan untuk memperkuat jajaran Polda NTT dan mendukung penanganan bencana sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan.

Rombongan perkuatan Mabes Polri terdiri dari:

* 100 personel Korbrimob Polri;
* 3 personel DVI;
* 3 personel Slog Polri;
* Tim Trauma Healing Biro Psikologi SSDM Polri;
* Personel Divhumas Polri.

Jumlah personel Tim Trauma Healing Biro Psikologi SSDM Polri masih dalam proses pendataan.

Menurut Isir, setiap unsur memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Korbrimob mendukung respons dan pengamanan di lapangan, DVI disiapkan untuk identifikasi korban bila diperlukan, Slog memperkuat dukungan logistik serta sarana prasarana, sementara Biro Psikologi SSDM memberikan layanan trauma healing bagi masyarakat.

Divhumas Polri juga diterjunkan untuk memastikan komunikasi publik berjalan baik, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan bersumber resmi.

“Perkuatan ini menunjukkan bahwa respons Polri dilakukan secara berlapis. Kami tidak hanya mengirim personel, tetapi juga kemampuan yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan di lapangan.”

Anggota Diminta Tetap Semangat dan Humanis

Kadiv Humas menegaskan bahwa personel Polri yang sudah berada di lokasi harus terus menjaga semangat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami minta seluruh anggota tetap semangat. Hadir di tengah masyarakat dengan empati, dengarkan apa yang mereka butuhkan, bantu semaksimal mungkin, dan segera laporkan apabila ada kendala yang membutuhkan perkuatan.”

Ia menambahkan bahwa dalam situasi bencana, Polri harus hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut merasakan duka dan kesulitan warga.

“Kita berduka bersama masyarakat. Karena itu, pendekatan yang kita kedepankan adalah kemanusiaan. Pastikan masyarakat merasa aman, terlindungi, dan tidak sendiri menghadapi musibah ini.”

Polri bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh stakeholder akan terus memantau perkembangan situasi serta mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk memastikan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi bantuan, dan pemulihan masyarakat terdampak berjalan cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

Kapolda NTT dan Gubernur Sampaikan Penanganan Gempa Flores: Fokus Evakuasi, Data Korban, dan Cegah Hoaks

     


REFORMASI-ID | Kupang - Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi, langsung mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi NTT bersama Polda NTT dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Penanganan darurat difokuskan pada penyelamatan dan evakuasi korban, pendataan jumlah korban jiwa maupun luka-luka, pemetaan kerusakan bangunan dan infrastruktur, serta memastikan akses komunikasi dan jalur transportasi tetap terbuka.

Gubernur NTT Melkianus Laka Lena mengatakan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah memastikan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.

“Dengan kondisi yang ada ini, segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka-luka, dan segera memberikan data itu kepada pemerintah provinsi,” ujar Melkianus dalam konferensi pers terkait penanganan gempa Flores.

*Kapolda NTT Siapkan Pesawat, Forkopimda Tinjau Langsung Flores*

Untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus memverifikasi berbagai laporan yang terus berkembang, Gubernur NTT bersama Kapolda NTT dan unsur Forkopimda akan bergerak langsung menuju Pulau Flores.

Kapolda NTT menyiapkan pesawat khusus untuk mendukung mobilisasi rombongan Forkopimda ke sejumlah wilayah terdampak yang dapat dijangkau.

“Kami akan langsung masuk ke Flores dengan pesawat dari Pak Kapolda. Pak Kapolda ada penerbangan pesawat khusus yang kita pakai untuk memastikan beberapa kabupaten yang bisa kami singgahi, memastikan kerusakan yang terjadi,” jelas Melkianus.

Menurutnya, peninjauan langsung sangat penting karena data korban dan kerusakan masih bergerak dinamis. Laporan yang diterima pemerintah dari lapangan masih harus diverifikasi sebelum diumumkan kepada publik.

“Kami mohon maaf belum bisa menyajikan data detail, karena korban jiwa tadi kami dapat laporan ada tiga orang misalnya, ternyata korban sudah jadi empat, dan seterusnya. Ini kita pastikan dulu,” katanya.

*Lima Korban Meninggal Dunia, Data Masih Diverifikasi*

Dalam konferensi pers tersebut, Gubernur NTT menyampaikan data sementara korban meninggal dunia sebanyak lima orang.

“Korban jiwa, saat ini informasi yang saya terima sudah ada lima orang: dua di Sikka, tiga di Manggarai,” ungkap Melkianus.

Namun, angka tersebut belum menjadi data final karena proses pencarian dan pendataan masih berlangsung.

Sebagian korban dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa terjadi sekitar pukul 05.58 Wita, saat sebagian warga masih berada di dalam rumah.

“Di Manggarai karena memang ini terkait reruntuhan karena kejadiannya di pagi hari pukul 05.58 WITA. Dan itu mungkin banyak dari masyarakat yang masih tertidur belum sempat bergerak,” jelasnya.

*Polda NTT Jadi Pusat Informasi Penanganan Bencana*

Untuk mencegah simpang siur informasi, Polda NTT disiapkan sebagai salah satu pusat pengendalian dan informasi penanganan bencana.

Gubernur mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan bersama Kapolda NTT agar informasi mengenai perkembangan situasi dapat disampaikan secara terkoordinasi dan berdasarkan data yang telah diverifikasi.

“Pusat penanganan bencana nanti, kebencanaan ini ada di Polda NTT,” kata Melkianus.

Kapolda NTT juga memutuskan agar perkembangan penanganan bencana disampaikan melalui press release resmi setiap hari bersama unsur Forkopimda.

“Pak Kapolda memutuskan setiap hari nanti akan ada press release resmi dari Forkopimda terkait penanganan bencana agar kita lebih mudah berkoordinasi untuk melakukan proses komunikasi publik maupun penanganan bencana,” ujarnya.

Langkah tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan media untuk memperoleh informasi resmi mengenai korban, kerusakan maupun perkembangan penanganan gempa.

*Kapolda dan Gubernur Ingatkan Bahaya Hoaks*

Di tengah situasi darurat, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu mengenai tsunami maupun gempa susulan.

Gubernur meminta masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas.

“Tolong kita jaga betul situasi ini jangan sampai lagi ada informasi-informasi yang meresahkan yang tidak jelas, tidak benar,” tegas Melkianus.

Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang, terutama BMKG untuk perkembangan aktivitas gempa dan BNPB terkait informasi penanganan kebencanaan.

Pemerintah menilai penyebaran hoaks dalam kondisi darurat dapat memicu kepanikan, mengganggu proses evakuasi dan menyulitkan petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

*Semua Kekuatan Dikerahkan*

Penyelamatan dan evakuasi korban menjadi prioritas utama dalam fase awal penanganan gempa.

TNI, Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi dan berbagai unsur terkait dikerahkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.

“Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu. Semua korban-korban yang memang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu diselamatkan,” kata Melkianus.

Setelah proses penyelamatan dan tanggap darurat, pemerintah akan melakukan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pemetaan kerusakan.

*Alat Berat Kontraktor Diminta Buka Akses*

Pemerintah juga meminta seluruh kontraktor yang memiliki alat berat untuk turut membantu membuka akses yang tertutup akibat longsor maupun reruntuhan.

“Semua kontraktor yang punya alat berat wajib bantu pemerintah di situasi darurat ini,” tegas Gubernur.

Alat berat akan diarahkan untuk membuka jalan sehingga tim penyelamat, bantuan logistik dan kebutuhan masyarakat dapat segera masuk ke wilayah terdampak.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan PLN untuk pemulihan jaringan listrik serta operator telekomunikasi untuk menjaga konektivitas komunikasi di wilayah yang membutuhkan.

*Bantuan Logistik Mulai Disiapkan*

Dukungan dari pemerintah pusat juga mulai bergerak. Sejumlah kementerian telah menyatakan kesiapan memberikan bantuan, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.

Pemerintah juga mengupayakan dukungan helikopter untuk membantu mobilisasi dan pemantauan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Gubernur turut mengajak para pelaku usaha di Flores untuk ikut membantu masyarakat yang terdampak.

“Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan ini nanti bisa belakangan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan bantuan awal berupa makanan dan beras untuk dibawa ke wilayah terdampak.

*Status Bencana Provinsi, Penetapan Nasional Masih Dikaji*

Terkait status bencana, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyetujui penetapan status bencana sesuai kewenangannya.

Sementara mengenai kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional, pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan kondisi riil di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kami akan merespons kondisi lapangan. Jadi kami akan turun sebentar bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran Forkopimda yang lain untuk melihat langsung lapangan,” kata Melkianus.

Hasil peninjauan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

“Kalau memang bisa, kita akan teruskan jadi bencana nasional,” tegasnya.

*Masyarakat Diminta Tetap Tenang*

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Flores tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Media massa, pengguna media sosial dan seluruh pihak juga diminta menjadi bagian dari upaya menjaga ketenangan masyarakat dengan hanya menyebarkan informasi yang telah terverifikasi.

Pemerintah bersama Polda NTT dan Forkopimda memastikan perkembangan situasi akan terus diperbarui berdasarkan data dari lapangan.

“Kami akan terus berkoordinasi dan terus update informasi dari lapangan,” ujar Melkianus.

Di tengah situasi darurat tersebut, satu pesan menjadi perhatian utama: keselamatan masyarakat adalah prioritas. Evakuasi harus dipercepat, korban harus ditangani, akses harus dibuka dan informasi harus disampaikan secara benar.

Pemerintah, TNI-Polri dan seluruh unsur terkait kini bergerak bersama untuk memastikan masyarakat Flores tidak menghadapi bencana ini sendirian.

#NttPenuhKasih

Ditpolsatwa Korsabhara Polri Edukasi Anak Bangsa: Kenalkan K-9 dan Kuda untuk Jaga NKRI

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Dalam rangka membentuk generasi muda yang cinta tanah air dan peduli keamanan, Kasubdit Cakkal Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Kombes Pol Gatot Aris, menggelar kegiatan *edukasi dan kunjungan belajar pengenalan profesi Polisi Satwa* kepada peserta *Jambore Nasional XII Tahun 2026*, Sabtu 15 Agustus 2026 di Mako Korsabhara Baharkam Polri.

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 s.d. 11.30 WIB ini diikuti *79 peserta* yang terdiri dari 68 adik-adik Jambore dan 11 guru pendamping dari berbagai daerah di Indonesia.

Kombes Gatot Aris bersama Personil Polsatwa, Menemui Para peserta serta Memperkenalkan langsung dengan kekuatan Ditpolsatwa, mulai dari personel Den K-9, Den Turangga, hingga Staf Urmin dan personel PID Ditpolsatwa. Yang paling dinanti, adik-adik juga berinteraksi langsung dengan *Satwa K-9* dan *Satwa Turangga/Kuda* kebanggaan Polri.

*Menumbuhkan Cinta Tanah Air Sejak Dini*  
Kegiatan ini bukan sekadar wisata edukasi. Pengenalan profesi Polisi Satwa memiliki 3 manfaat penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda:

1.  *Edukasi Keamanan*: Mengajarkan kepada anak-anak bahwa menjaga keamanan negara tidak hanya dilakukan manusia, tetapi juga dibantu oleh satwa terlatih seperti anjing K-9 untuk pelacakan dan kuda untuk patroli. Ini menumbuhkan rasa aman dan bangga terhadap institusi Polri.
2.  *Membangun Empati & Kedisiplinan*: Melalui interaksi dengan satwa, anak-anak belajar tentang kepedulian, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Nilai-nilai ini merupakan pondasi karakter bangsa di masa depan.
3.  *Rekrutmen & Literasi Profesi*: Memperkenalkan profesi Polri yang humanis dan beragam. Diharapkan kelak muncul bibit-bibit Bhayangkara muda yang ingin mengabdikan diri melalui jalur Polisi Satwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional.

Antusiasme peserta sangat tinggi. Adik-adik tampak semangat bertanya dan berfoto bersama satwa. Pihak sekolah dan guru pendamping juga menyampaikan apresiasi atas edukasi yang diberikan Ditpolsatwa.

“Anak-anak sangat senang dan banyak ilmu baru yang didapat. Kegiatan seperti ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta mereka kepada Polri dan bangsa,” ujar salah satu guru pendamping.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama. Seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar.

Gempa M 7,7 Guncang NTT, Satbrimob Polda NTT Gerak Cepat Evakuasi Korban dan Buka Akses

     


REFORMASI-ID | NTT- Nusa Tenggara Timur (NTT) baru saja diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7, Sabtu (15/8/2026). Di tengah situasi yang masih berlangsung, Komandan Satuan Brimob Polda NTT Kombes Pol. Afrizal Asri, langsung memerintahkan jajarannya bergerak cepat ke sejumlah titik terdampak.

Sebanyak 88 personel Batalyon B Satbrimob Polda NTT diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan korban, mengamankan lokasi, membantu masyarakat, serta membuka akses jalan yang terdampak gempa. Perintah tersebut langsung direspons personel dari Batalyon B Pelopor yang bergerak menuju sejumlah wilayah terdampak, mulai dari Manggarai, Labuan Bajo, Ruteng, Ende hingga Maumere.

Di Labuan Bajo, personel Kompi 1 Batalyon B Pelopor melakukan patroli dan pengecekan hingga kawasan Hotel Jayakarta, Desa Gorontalo. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan dan terdapat wisatawan yang terdampak. Personel juga membantu dua WNA yang mengalami luka ringan akibat material bangunan serta mengantar WNA lainnya menuju RS Siloam Labuan Bajo.

Di Kabupaten Manggarai, personel Brimob turut bergerak melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak. Di Ruteng, personel Kompi 2 Batalyon B Pelopor bergerak ke RSUD Ben Mboi untuk membantu mengevakuasi pasien keluar gedung menuju area yang lebih aman. Personel juga melakukan pembersihan puing-puing bangunan di Kantor Bank NTT Cabang Ruteng serta menyiapkan tenda di luar rumah sakit sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan gempa susulan.

Di Ruteng, personel Kompi 2 Batalyon B Pelopor bergerak ke RSUD Ben Mboi untuk membantu mengevakuasi pasien keluar gedung ke area yang lebih aman. Personel juga membersihkan puing-puing bangunan di Kantor Bank NTT Cabang Ruteng dan menyiapkan tenda di luar rumah sakit sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan bantuan kesehatan bagi warga.

Di Ende, personel Kompi 3 Batalyon B Pelopor bersama Kodim 1602 Ende dan Dinas Pekerjaan Umum bergerak membuka Jalan Trans Ende–Bajawa yang terdampak gempa. Sementara di Maumere, personel Kompi 4 Batalyon B Pelopor bersama unsur gabungan melakukan evakuasi reruntuhan di Terminal Penumpang Pelabuhan Lorens Say.

Dalam proses pencarian di Maumere, ditemukan tiga korban, dengan dua korban telah teridentifikasi meninggal dunia dan satu korban masih dalam proses identifikasi. Dua korban yang telah teridentifikasi yakni Barnadus Muda (66), yang meninggal karena syok, dan Maria Diana Meliana (54), yang meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan terminal.

Saat masyarakat masih menghadapi kepanikan pascagempa, Brimob sudah berada di lapangan. Dari evakuasi korban hingga membuka akses jalan, personel Satbrimob Polda NTT dikerahkan untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan terpadu.

Penanganan di sejumlah wilayah masih berlangsung. Satbrimob Polda NTT bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan dampak gempa serta mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

Sidang Perdana Kasus Gas Portable: 15 Advokat LBH Peradi Profesional Dampingi Buruh Pabrik di PN Jakarta Utara

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Sidang perdana perkara dugaan pengisian ulang gas portable dengan terdakwa Gabriel Lumbantoruan alias Gabriel Sihombing digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis, 13 Agustus 2026.

Gabriel adalah buruh pabrik di kawasan industri Cikarang. Ia didampingi 15 advokat dari LBH Peradi Profesional. Enam di antaranya hadir langsung di ruang sidang: Marulitua Rajagukguk, S.H., Irman Bunawolo, S.H., Juhari Siahaan, S.H., M.H., Fatma Nurul Anisa, S.H., Muhammad Ratho Priyasa, S.H., M.H., dan Moch. Ainul Yaqin, S.H.I., M.H.

Persidangan yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB baru dimulai sekitar pukul 15.30 WIB.

Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Gabriel didakwa dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Ancaman pidana yang dihadapinya mencapai enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

Sebelum dakwaan dibacakan, penasihat hukum Gabriel menyampaikan protes. Sejak awal pihaknya tidak pernah menerima salinan dokumen penahanan sejak pelimpahan perkara dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Mereka juga mempertanyakan status penahanan Gabriel setelah masa penahanan sebelumnya berakhir pada 3 Agustus 2026. Sejak 4 Agustus hingga sidang perdana digelar, tidak jelas siapa yang menahan Gabriel dan berdasarkan dasar hukum apa.

Setelah surat dakwaan dibacakan, majelis hakim memberi kesempatan kepada Gabriel untuk menyampaikan sikapnya terhadap dakwaan, termasuk opsi pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam KUHAP baru. Gabriel berdiskusi singkat dengan penasihat hukumnya, lalu menolak opsi tersebut dan memilih mengajukan perlawanan. Ia menyatakan yakin tidak bersalah dan akan menghadapi proses hukum bersama tim penasihat hukumnya.

Majelis hakim menunda persidangan dan menetapkan agenda sidang berikutnya untuk penyampaian perlawanan dari kuasa hukum terhadap dakwaan.

Tim LBH Peradi Profesional menyatakan akan menguji seluruh proses penegakan hukum yang dialami Gabriel. Salah satu yang akan diuji adalah cara aparat memperoleh alat bukti, termasuk tindakan pembelian terselubung atau undercover buying. Tim kuasa hukum menilai tindakan itu perlu diuji berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan KUHAP baru. Pasal tersebut memang mencantumkan pembelian terselubung sebagai salah satu cara penyelidikan, namun penjelasannya menyebut penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan sebagai teknik investigasi khusus yang diatur dalam undang-undang, antara lain undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika. Karena itu, tim kuasa hukum akan menguji apakah penggunaan teknik tersebut memiliki dasar hukum dalam perkara yang dihadapi Gabriel serta bagaimana kedudukan alat bukti yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum.

*Perkara Bermula dari Penawaran di Facebook*

Perkara ini bermula dari niat Gabriel ingin menambah pendapatannya karena gajinya sebagai buruh tidak cukup untuk biaya hidup. Maka  sekitar bulan April 2026. Gabriel mengetahui bahwa gas portable dapat diisi ulang menggunakan LPG 3 kilogram dengan alat adaptor yang diperjualbelikan secara bebas. Berbekal informasi itu, termasuk cara pengisian ulang yang diperoleh dari tutorial YouTube, ia mencoba melakukan pengisian ulang gas portable.

Gabriel kemudian menawarkan hasil isi ulang tersebut melalui Facebook karena tidak mengetahui bahwa kegiatan itu dapat berimplikasi hukum. Penawaran tersebut diketahui dan dipantau oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dimana Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pemebelian terselubung dan komunikasi dengan Gabriel di Facebook terjadi transaksi awal sebanyak tujuh tabung. Setelah itu muncul permintaan sebanyak 30 tabung.

Pemenuhan permintaan 30 tabung sempat tertunda karena Gabriel tidak memiliki stok kaleng kosong dalam jumlah yang dibutuhkan. Setelah kaleng kosong tersedia, transaksi berlanjut. Pada 31 Mei 2026, Gabriel diamankan oleh aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangkaian transaksi itu.

Dalam proses persidangan kemudian terungkap adanya tindakan pembelian terselubung yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Fakta itu menjadi salah satu hal yang akan diuji oleh tim penasihat hukum karena menyangkut cara aparat memperoleh barang dan alat bukti.

Gas portable tersebut dijual sekitar Rp15 ribu per tabung. Keuntungan yang diperoleh Gabriel hanya berada pada kisaran ratusan ribu rupiah. Saat diamankan, Gabriel masih berstatus karyawan tetap. Setelah menjalani proses hukum, ia kehilangan pekerjaannya. Penangkapan dan penahanan juga berdampak pada rencana pernikahannya. Keluarga menyebut ibu Gabriel yang berada di Balige, Sumatera Utara, mengalami sakit setelah mengetahui anaknya ditangkap.

Bagi tim penasihat hukum, perkara ini bukan hanya soal pengisian ulang gas portable. Yang akan diuji adalah apakah seluruh proses penegakan hukum terhadap Gabriel dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah.

“Jangan sampai hukum ditegakkan dengan cara yang justru melanggar hukum. Seluruh proses dan alat bukti akan kami uji di persidangan,” kata tim penasihat hukum Gabriel.

Dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar, perkara ini kini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Tim LBH Peradi Profesional memastikan akan mengawal Gabriel dan menguji seluruh proses penegakan hukum yang terjadi sejak awal perkara hingga persidangan.

*Kuasa Hukum Gabriel Lumbantoruan alias Gabriel Sihombing dari LBH Peradi Profesional:*

1. Dr. (c) Bahrain, S.H., M.H.  
2. Marulitua Rajagukguk, S.H.  
3. Hincat Silalahi, S.H.  
4. Irman Bunawolo, S.H.  
5. D. Novian Baeruma, S.H.  
6. Dinda Wulan Ariani, S.H.  
7. Juhari Siahaan, S.H., M.H.  
8. Fatma Nurul Anisa, S.H.  
9. Haris, S.H., M.H.  
10. Muhammad Joni, S.H., M.H.  
11. Ali Akbar Tanjung, S.H.  
12. Moch. Ainul Yaqin, S.H.I., M.H.  
13. Ahmad Mushonnef, S.H.  
14. Muhammad Ratho Priyasa, S.H., M.H.  
15. Ahmad Yusra, S.H.

Berbagi Kasih, Kepala UPTD TPA Burangkeng Bersama Yayasan Canisius College Bagikan 300 Paket Sembako

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Kepala UPTD TPA Burangkeng, Samsuro Mandiansyah, S.IP bersama Kepala Yayasan Canisius College distribusikan 300 paket sembako di area TPA Burangkeng. Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama khususnya para pemulung disekitar area TPA Burangkeng 

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala UPTD TPA Burangkeng, Samsuro Mandiansyah, S.IP, Danramil Setu Kapten Ruhiyat, Kepala Desa Burangkeng yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Ali Gunawan, S.H.

Dalam keterangannya, Kepala UPTD TPA Burangkeng mengatakan kegiatan yang diselenggarakan hasil kolaborasi bersama.

"Pada kesempatan kali ini kami Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bersama Yayasan Canisius College serta Pemdes Burangkeng dan Koramil Setu mendistribusikan bantuan 300 paket sembako diarea TPA Burangkeng," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, bantuan yang kami berikan, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sesama, khususnya pemulung di TPA Burangkeng yang sudah berkontribusi mengurai dan mengurangi volume sampah.

"Semoga apa yang kami berikan bisa sedikit meringankan beban mereka, dan kami berniat  kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai disini saja," pungkasnya.

(Red)

Wapres Hadiri Sidang Tahunan MPR, Perkuat Sinergi dan Kawal Program Prioritas Presiden

     



REFORMASI- ID | Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat pagi (14/08/2026). Kehadiran Wapres dalam forum kenegaraan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugasnya dalam mendampingi Presiden sekaligus memperkuat keterpaduan kerja antarlembaga negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan kerja sama seluruh unsur penyelenggara negara, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. Menurut Presiden, kolaborasi tersebut menjadi kunci agar berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata yang memberikan manfaat bagi rakyat.

“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan berbagai capaian pembangunan sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan, ekonomi rakyat, pembangunan manusia, serta pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran Wapres dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari kesinambungan kerja eksekutif dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Pengawalan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan peninjauan langsung ke berbagai daerah untuk melihat implementasi program sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, Wapres secara langsung meninjau pelaksanaannya di sejumlah daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Peran pengawalan serupa dilakukan Wapres dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Melalui kunjungan langsung ke sejumlah daerah, Wapres memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Sementara itu, dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Wapres turut mendorong agar koperasi menjadi penggerak ekonomi desa tanpa mematikan aktivitas usaha masyarakat yang telah berkembang. 

Pengawalan tersebut menunjukkan bahwa peran Wapres tidak hanya berlangsung dalam forum pemerintahan di tingkat pusat, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam memastikan program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif di daerah. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagaimana ditekankan Presiden dalam pidatonya.

Setelah mendampingi Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, sekitar pukul 14.00 WIB di lokasi yang sama, Wapres menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027.

Dalam rapat tersebut, Wapres turut mendengarkan pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Agenda ini menjadi rangkaian lanjutan dalam penyampaian arah kebijakan pemerintah dan rencana pembangunan nasional melalui mekanisme konstitusional.

Acara Sidang Tahunan MPR ini dihadiri lebih dari 1.200 undangan, di antaranya para mantan Presiden dan Wapres, para kepala lembaga negara, duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan dan anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, baik yang masih menjabat maupun yang telah purnatugas, serta tamu undangan lainnya.


BPMI Sekretariat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Perketat Disiplin Fiskal, Efisiensi Pengadaan Ditargetkan Hemat Rp360 Triliun

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal tidak hanya berhenti pada saat anggaran negara disahkan, tetapi harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah berkomitmen memperkuat efisiensi belanja negara melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, salah satu persoalan yang selama ini menyebabkan belanja pemerintah kurang efisien adalah pola pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Barang dengan spesifikasi yang sama dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda-beda sehingga daya tawar pemerintah sebagai satu kesatuan menjadi lemah.

“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.

Pemerintah, kata Presiden Prabowo, akan mendorong konsolidasi pengadaan dengan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan terbaik. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.

“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun, dan ini adalah di tangan kita,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian memberikan contoh konkret melalui pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah pembelian dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah dapat memperoleh harga sekitar Rp26 juta per unit, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Presiden Prabowo pun meminta dukungan DPR RI terhadap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi dan efisien.

“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ucap Presiden.

Dalam skema baru tersebut, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi barang distandardisasi, serta volume pengadaan disatukan. Seluruh proses juga akan dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.

Presiden Prabowo menilai penghematan belanja pemerintah pada akhirnya akan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program yang langsung dirasakan masyarakat. Dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, membangun dan memperkuat rumah sakit, hingga menyediakan alat-alat kesehatan.

“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas, sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa renovasi. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik,” tutur Presiden.


(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo: Ekonomi Indonesia Tetap Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Disiplin Fiskal Terjaga

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang, suku bunga global tinggi dan bisa naik, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia,” ujar Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.

Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2 persen dan diarahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian.

Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Presiden, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” tegas Presiden.

Ketahanan perekonomian Indonesia turut memperoleh penilaian positif dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden menyebut Standard & Poor’s (S&P) pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.

“S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara,” ungkapnya.

Selain S&P, Presiden juga menyampaikan bahwa China Lianhe Rating memberikan peringkat AAA/Stable, level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah efektif, perekonomian memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali.

“Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan,” pungkas Presiden.


(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Perkuat Kemandirian Energi melalui PLTS dan Penguatan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

     


REFORMASI ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transisi energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt (GW) dan mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

“Tahun ini, kita akan bangun 30 giga watt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 giga watt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun,” ujar Presiden dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Pembangunan PLTS berskala besar juga diproyeksikan memberikan efisiensi ekonomi yang signifikan. Presiden menyebut pembangunan PLTS hingga 100 GW diperkirakan dapat menghemat sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

“Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 gigawatt kebutuhan impor akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa,” kata Presiden.

Sementara terkait agenda elektrifikasi mobilitas rakyat, pemerintah juga mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional dan mengurangi konsumsi BBM. Presiden pun mengumumkan pemberian insentif bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi satu juta unit motor listrik dalam negeri.

“Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus (yaitu) menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan dalam ekosistem baterai kendaraan listrik. Setiap kendaraan listrik buatan dalam negeri, menurut Presiden, tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga membawa kebermanfaatan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Pertama penghematan bagi rakyat, penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar 50 persen lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia,” tandasnya.


(BPMI Setpresr)

Pimpin Tim Wasdal I di PLN Pusat, Kombes Pol. Edy Sumardi Tuntaskan Review Final Elemen SMP

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) I dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri resmi menyelesaikan rangkaian kegiatan Wasdal hari ketiga di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Kegiatan ini berfokus pada penguatan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di lingkungan salah satu objek vital nasional strategis tersebut.

Rangkaian kegiatan hari ketiga diawali pada pukul 08.00 WIB dengan agenda wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen yang berfokus pada Materi Elemen V. Memasuki pertengahan hari, tim melanjutkan agenda krusial berupa review final secara menyeluruh terhadap berkas Elemen I sampai dengan Elemen V guna memastikan seluruh standar pengamanan telah terpenuhi.

Sesi sore hari diisi dengan penyelesaian administrasi rekam data (recorde) hasil Wasdal Implementasi SMP, sebelum akhirnya seluruh rangkaian kegiatan ditutup secara resmi pada pukul 17.00 WIB. Seluruh tahapan pengawasan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Ketua Tim Wasdal I, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan sistem pengamanan ini untuk menjaga keberlangsungan operasional PLN sebagai penyedia energi nasional.

"Hari ini kami telah menyelesaikan review final secara menyeluruh dari Elemen I hingga Elemen V, serta merapikan seluruh administrasi hasil pengawasan implementasi SMP di PT PLN Kantor Pusat. Komitmen bersama dalam menjaga standar pengamanan ini sangat penting untuk memastikan seluruh objek vital nasional selalu dalam kondisi aman dan kondusif," ujar Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata.

Laporan resmi mengenai berakhirnya kegiatan hari ketiga ini juga telah diteruskan kepada Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri serta Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penugasan.

14 Agustus 2026

Sertijab PJU dan Kapolres, Kapolda Sumsel: Gas Poll Rem Blong

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Estafet kepemimpinan di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kembali bergulir. Polda Sumsel menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri, Jumat (14/8/2026).

Upacara sertijab dilaksanakan di Ruang Serba Guna Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel pukul 13.30 WIB. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara kenal pamit pejabat lama dan pejabat baru di Lantai 7 Gedung Presisi Polda Sumsel mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai.

Acara tersebut dihadiri Kapolda Sumsel, Wakapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel Kombes. Pol. Feri Handoko Soenarso beserta istri, para Pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolres/Tabes jajaran, Ketua Bhayangkari Cabang Polda Sumsel beserta pengurus, serta para Ketua Bhayangkari Cabang Polres jajaran.

Mutasi dan pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1530/VII/KEP./2026 tanggal 30 Juli 2026, serta Surat Telegram Kapolda Sumsel Nomor ST/487/VII/KEP./2026.

Sejumlah perwira yang melaksanakan sertijab di antaranya AKBP Ruri Prastowo yang sebelumnya menjabat Kapolres Musi Banyuasin, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Sumsel. Jabatan Kapolres Musi Banyuasin selanjutnya diemban AKBP Adik Listiyono yang sebelumnya menjabat Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Sementara itu, jabatan Kapolres OKU Timur kini diisi AKBP Dr. Lalu Hedwin Hanggara. Pergantian juga berlangsung di Polres Lubuk Linggau, di mana AKBP Adithia Bagus Arjunadi menyerahkan jabatan Kapolres Lubuk Linggau kepada AKBP Catur Erwin Setiawan.

Selain itu, Kompol Achmad Rakhmatullah Dwi Nugroho resmi dilantik sebagai Koorspripim Polda Sumsel.

Sebelum rangkaian sertijab dan kenal pamit, Kapolda Sumsel juga telah memberikan arahan dan petunjuk kepada para pejabat yang bersangkutan dalam pertemuan di Lounge VIP Wisma Kemala pada malam sebelumnya.

Dalam acara kenal pamit, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, pengorbanan, serta perjuangan yang telah diberikan selama menjalankan amanah di wilayah hukum masing-masing.

Kapolda berharap seluruh pengabdian yang telah diberikan menjadi amal ibadah serta memberikan manfaat bagi institusi dan masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan kepada para istri dan pengurus Bhayangkari yang selama ini setia mendampingi suami dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.

Kepada para pejabat yang baru, Kapolda Sumsel menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus memberikan penekanan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas dan tidak membutuhkan waktu lama untuk bergerak.

“Tancap gas pol, rem blong,” menjadi salah satu penekanan Kapolda Sumsel kepada para pejabat baru agar segera bekerja maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kapolda Sumsel.

Kapolda juga mengingatkan para pejabat agar mau belajar dari pengalaman para senior serta menjadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk memberikan pengabdian terbaik.

Menurutnya, tidak ada kebanggaan yang lebih besar bagi seorang pimpinan selain dapat mengantarkan para perwira menjadi lebih sukses, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan rumah tangga.

Kapolda menegaskan bahwa setiap proses yang dijalani akan menentukan hasil yang diperoleh. Karena itu, setiap personel diminta tidak hanya menjalankan tugas sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi harus memberikan usaha terbaik dan kinerja yang luar biasa.

“Jabatan Kapolres adalah kesempatan emas yang tidak akan terulang. Manfaatkan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” pesan Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan bahwa rekam jejak dan hasil kerja yang dilakukan saat ini merupakan rapor yang dibentuk oleh masing-masing personel. Karena itu, setiap pejabat dituntut mampu menunjukkan kinerja nyata serta menghadirkan perubahan positif di wilayah tugasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda kembali menekankan pentingnya dukungan keluarga, khususnya peran istri atau Bhayangkari dalam mendampingi pelaksanaan tugas.

Kapolda menyampaikan bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena itu, kekurangan seorang suami dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari diharapkan dapat dilengkapi melalui dukungan dan peran pendampingnya.

Momentum sertijab dan kenal pamit tersebut sekaligus menjadi penanda kesinambungan kepemimpinan di jajaran Polda Sumsel. Pejabat lama meninggalkan jejak pengabdian, sementara pejabat baru membawa tanggung jawab untuk melanjutkan sekaligus meningkatkan capaian yang telah dibangun.

Kabid Humas Polda Sumsel menegaskan bahwa pesan dan arahan Kapolda dalam momentum sertijab tersebut merupakan bentuk komitmen institusi untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Penekanan Bapak Kapolda terhadap kinerja yang optimal dan totalitas pengabdian menjadi landasan bagi para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri, bekerja maksimal, serta menghadirkan kehadiran Polri yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dengan semangat pengabdian dan kerja maksimal, pergantian jabatan diharapkan tidak sekadar menjadi proses administratif organisasi, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan energi baru, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan Polri di seluruh wilayah hukum Polda Sumsel. (Mudian) 

Doa Lintas Agama dan Santuni Anak Yatim Piatu, Kapolres Cilegon Ajak Rawat Persatuan dan Kedamaian Indonesia

     

REFORMASI-ID | Cilegon, Banten – Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Cilegon Polda Banten, menggelar doa bersama lintas agama di Aula Wicaksana Laghawa Polres Cilegon, Jumat (14/8/2026). 

Kegiatan tersebut, menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.

Doa bersama dipimpin oleh perwakilan lima agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 

Kegiatan turut dihadiri Kapolres Cilegon AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi, Wakapolres Cilegon Kompol M. Ridzky Salatun, unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta keluarga besar Bhayangkari.

Dalam sambutannya, Kapolres Bobby menegaskan, bahwa doa bersama lintas agama, bukan sekadar rangkaian peringatan kemerdekaan, tetapi menjadi ruang untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kegiatan doa bersama lintas agama ini, merupakan momentum yang sangat baik untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui doa dari berbagai umat beragama, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa diberikan keamanan, kedamaian, persatuan, serta keberkahan," ujar Kapolres.

Kapolres juga mengajak, seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan global. 

Menurutnya, dinamika geopolitik dunia dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, sehingga persatuan dan semangat gotong royong menjadi kekuatan penting bagi bangsa Indonesia.


"Kita berharap, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas dan tidak terpengaruh oleh berbagai konflik maupun peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan seluruh elemen bangsa, saya percaya kita mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut," terang Kapolres Bobby yang sebelumnya bertugas Penyidik Tindak Pidana Muda TK I Bareskrim Polri, ini.

Di hadapan para tokoh agama, Kapolres yang baru sekitar dua minggu menjalankan amanah di Kota Cilegon menggantikan AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga, juga memohon doa dan dukungan agar dirinya bersama seluruh jajaran Polres Cilegon dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Saya mohon doa, agar saya bersama seluruh jajaran Polres Cilegon diberikan kekuatan, kesehatan, serta kemampuan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Harapan saya, Polres Cilegon dapat menjadi institusi yang semakin dekat, dicintai, dan dipercaya oleh masyarakat," tutur Kapolres.

Rangkaian kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadroh, sebelum perwakilan masing-masing agama menyampaikan doa bagi keselamatan bangsa dan negara. 

Suasana penuh khidmat terlihat ketika seluruh peserta bersama-sama memanjatkan doa untuk Indonesia agar senantiasa diberikan kedamaian, keamanan, persatuan, dan kesejahteraan.

Momentum tersebut, sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang harus terus dijaga oleh seluruh generasi.

"Jadikan momentum Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 ini sebagai pengingat, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita jaga bersama. Semoga Indonesia semakin maju, semakin kuat, aman, damai, dan sejahtera. Semoga Kota Cilegon senantiasa diberikan keamanan, ketenteraman, serta keberkahan," ungkapnya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud syukur dalam memperingati kemerdekaan, kegiatan ditutup dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dari Yayasan Yatim Piatu Mudawamah oleh Kapolres Cilegon.

Melalui doa dan kepedulian, Polres Cilegon menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat. 

Keberagaman bukan menjadi sekat, melainkan kekuatan bersama untuk menjaga Cilegon tetap aman, damai, dan kondusif serta mengawal Indonesia menuju masa depan yang semakin maju. (Daeng Yusvin/Mdn) 

Jelang HUT Ke-81 RI, Puslatpurmar 8 Teluk Ratai Kibarkan Merah Putih di Menara Telkomsel Setinggi 74 Meter

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - TNI AL, Dispen Kormar Lampung. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Prajurit Puslatpurmar 8 Teluk Ratai mengibarkan Bendera Merah Putih di puncak Menara Telkomsel tertinggi di Kecamatan Teluk Pandan, dengan ketinggian mencapai 74 meter. Menara tersebut berada di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan pengibaran Bendera Merah Putih tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Puslatpurmar 8 Teluk Ratai, Letkol Marinir Rinto Hutagaol, M.Tr.Opsla, bersama prajurit Puslatpurmar 8 Teluk Ratai dan tim dari PT Telkomsel Bandar Lampung.

Dengan keberanian dan semangat juang, para prajurit melaksanakan pengibaran Sang Merah Putih sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah Air.

Pengibaran bendera di ketinggian 74 meter tersebut menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus berkibar di setiap tempat dan dalam setiap pengabdian.

Komandan Puslatpurmar 8 Teluk Ratai menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Puslatpurmar 8 Teluk Ratai dalam membangkitkan semangat kebangsaan serta menggelorakan rasa cinta Tanah Air, baik kepada seluruh prajurit maupun masyarakat.


“Merah Putih harus terus berkibar. Semangat perjuangan para pahlawan menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan penuh dedikasi, disiplin, dan pantang menyerah,” tegasnya.

Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga telah dilakukan sebelumnya oleh para prajurit Puslatpurmar 8 Teluk Ratai dengan membagikan Bendera Merah Putih kepada para pengendara sepeda motor yang melintas di depan Kesatrian Puslatpurmar 8 Teluk Ratai.

Pengibaran Bendera Merah Putih di puncak Menara Telkomsel tersebut sekaligus menunjukkan semangat Prajurit Korps Marinir TNI AL yang selalu siap melaksanakan tugas di mana pun dan dalam kondisi apa pun.

“Kemanapun Merah Putih membentang dan berkibar, kita harus selalu siap untuk ditugaskan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." (***) 

Ungkap Kasus Curat, Polres Lampung Selatan Ringkus Dua Pelaku

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Polres Lampung Selatan mengungkap  kasus pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah Kecamatan Kalianda. Dalam dua perkara berbeda tersebut, polisi menangkap dua tersangka dan mengamankan sepeda motor yang berkaitan dengan masing-masing kasus.

Pengungkapan dua kasus itu disampaikan Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., dalam konferensi pers di Aula Raden Intan, Polres Lampung Selatan, Jumat (14/8/2026). 

Kasus pertama terjadi di kawasan TPI Dermaga BOM Kalianda pada 21 Februari 2026. Korban berinisial MB (39), warga Kecamatan Kalianda, saat itu memarkirkan Honda Vario 125 warna merah hitam nomor polisi BE 3218 EV di samping SPBN Dermaga BOM sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat meninggalkan kendaraan untuk menuju bagan congkel guna memperbaiki mesin lampu, kunci kontak sepeda motor masih tertancap. Sekitar pukul 11.30 WIB, korban baru mengetahui kendaraannya hilang setelah rekan korban menanyakan kunci sepeda motor kepadanya.

"Tersangka berinisial MJ alias H berhasil diamankan, menyita barang bukti sepeda motor Honda Vario 125 milik korban berikut STNK dan buku BPKB," ujar Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan saat konferensi pers.

Tersangka MJ alias H (29), warga Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa, diamankan pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 19.35 WIB. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya. Korban mengalami kerugian sekitar Rp7 juta dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalianda.

Kasus kedua terjadi di sebuah rumah milik K (51) di Dusun III Lembah Sungkai, Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, pada 3 Juli 2026 sekitar pukul 21.00 WIB. Saat kejadian, korban sedang tidak berada di rumah.

Pelaku berinisial H (28), warga Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, diduga masuk dengan cara merusak dan mendongkel jendela samping rumah. Setelah masuk, pelaku mengacak-acak bagian dalam rumah sebelum mengambil Honda Beat warna putih biru yang berada di dalam rumah.

Korban mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dan mendapati rumah dalam kondisi berantakan serta sepeda motornya telah hilang. Kerugian akibat pencurian tersebut ditaksir sekitar Rp12 juta.

Pelaku  H berihasil diamankan pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 04.55 WIB dan dibawa ke Polsek Kalianda untuk menjalani pemeriksaan.

"Pelaku H ini sepesialis dongkel rumah, jadi kadang malam kadang siang ia beraksi" kata Kapolsek Kalianda Iptu Sulyadi.

Dari hasil pemeriksaan, H mengakui perbuatannya. Polisi mengamankan tersangka untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

“Kami dari Polres Lampung Selatan dalam memberikan keamanan situasi kamtibmas yang nyaman di Lampung Selatan, kita berkomitmen untuk selalu mengungkap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat, terutama 3C,” kata Deddy. (*) 

Dukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Kapolda Lampung Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG UTARA – Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf mengikuti video conference (vicon) bersama Kapolri dalam rangka peresmian serentak Jembatan Merah Putih Presisi di sejumlah wilayah Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Di Lampung, peresmian dipusatkan di Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Usai mengikuti rangkaian vicon bersama Kapolri, Kapolda Lampung kemudian meresmikan secara langsung Jembatan Merah Putih Presisi yang dibangun untuk menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat setempat.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Kapolda Lampung mengatakan, keberadaan Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar mobilitas serta membuka akses ekonomi antarwilayah.

“Keberadaan Jembatan Merah Putih Presisi ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar dan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga sehari-hari, jembatan ini menjadi sarana krusial dalam mendukung roda perekonomian serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Helfi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

"Jembatan Merah Putih ini diharapkan dapat memangkas hambatan mobilitas warga Desa Bandar Kagungan Raya dan wilayah sekitarnya, sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap pusat pendidikan, pelayanan publik, perdagangan, serta aktivitas perekonomian," tutup Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf. 

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Lampung didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Lampung, di antaranya Karo Log, Dir Pamobvit, Kabid TIK, Dansat Brimob, serta Kapolres Lampung Utara.

Peresmian turut dihadiri Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, perwakilan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, perwakilan Kodim 0412/Lampung Utara, serta perwakilan Kepala Pemukiman Angkatan Laut (Kakimal) Lampung.

Kegiatan peresmian berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dengan mulai dimanfaatkannya Jembatan Merah Putih Presisi, masyarakat diharapkan memperoleh akses transportasi yang lebih cepat, aman, dan efisien sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. (*) 

Enam Bulan Diburu, Akhirnya Ditangkap Polisi Usai Curi Motor dan HP di Katibung

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Tim Tekab 308 Polsek Katibung dibackup Tim Tekab 308 Polres Lampung Selatan menangkap seorang pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor, handphone, dan uang tunai di Kecamatan Katibung. 

Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah, S.H., M.H., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, kami telah mengamankan Tersangka berinisial J (46)   di rumahnya di Desa Tanjungan, Dusun Tanjung Baru, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.” ujar Dita.

Kasus tersebut terjadi pada Minggu, 18 Januari 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, di Dusun Tanjung Agung, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung. Korban dalam perkara ini adalah MA (27), warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

Saat kejadian, pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BE 3274 AR, milik korban dan juga mengambil satu unit handphone Oppo A9 dan dompet berisi uang tunai Rp1 juta.

“Barang-barang tersebut berada di bagian dapur rumah korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp10 juta dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Katibung” kata Dita.

Informasi mengenai keberadaan J kemudian diperoleh petugas pada Kamis (13/8/2026) dini hari. Tim URC  Polsek Katibung dan Polres Lampung Selatan  bergerak menuju lokasi. Sekitar pukul 05.00 WIB, petugas mendatangi rumah J di Desa Tanjungan dan langsung mengamankannya.

Dalam pemeriksaan, J mengakui telah melakukan pencurian barang milik korban bersama N, yang dalam perkara tersebut telah menjalani proses tahap dua di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

"Tersangka J kini diamankan di Polsek Katibung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ia dipersangkakan melanggar Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," pungkasnya. (Mdn) 

Reza Arap Tegaskan Tetap Kenang Lula Lahfah Lewat "Harusnya Horror"

     

MRI, JAKARTA - Sembilan personel AAA Clan resmi merambah dunia akting lewat film Harusnya Horror yang digelar gala premiere-nya di XXI Epicentrum, Jakarta, Rabu (13/8/2026). Acara ini sekaligus menjadi debut penyutradaraan Reza Oktovian alias Reza Arap, yang juga didapuk sebagai pemeran utama.

Film bergenre komedi horor ini diproduseri Sridhar Jetty, dengan naskah garapan Rahabi Mandra bersama Syahrun Ramadhan. Sembilan personel AAA Clan yang membintangi film ini yakni Reza Oktovian, Tierison, Bravy, Garry Ang, King Aloy, Yukatheo, Tepe, Niko Junius, dan Ibot, beriringan dengan mendiang Lula Lahfah. Sederet nama turut memperkuat jajaran pemeran, di antaranya Reyna Venska, Malka Rafasya, Heroe Soewarno, Ronny P. Tjandra, hingga penampilan spesial Yoshua Marcellos.

Sebelum layar diputar, Niko Junius tampil mewakili rekan-rekannya menyapa awak media. "Terima kasih banyak sudah mau hadir di acara gala premiere Harusnya Horror yang pertama hari ini. Semoga teman-teman suka dengan karya pertamanya Reza Arap sebagai sutradara," ujarnya disambut tawa penonton.

Usai pemutaran perdana, suasana berubah haru saat sesi tanya jawab berlangsung. Reza Arap membuka soal keputusannya menyisipkan momen spesial untuk mendiang Lula Lahfah dalam film ini, meski sempat menuai kritik. "And I swear to God, saya tidak peduli, saya akan tetap merayakan Lula, karena ini legacy beliau juga di film ini," tegasnya, disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi doorstop bersama awak media di luar studio. Reza Arap membeberkan alasan pemilihan tanggal tayang 20 Agustus mendatang. "Tanggal ini kayaknya tanggal yang baik, pelajar lagi liburan juga gitu, jadi pas momennya," ungkapnya.


Sridhar Jetty turut mengakui tantangan mengarahkan jajaran cast yang sebagian besar dikenal lewat konten komedi. "Kesulitan sih pasti ada, tapi ada coach yang melatih mereka di lapangan sesuai karakter," katanya.

Harusnya Horror tayang serentak di bioskop se-Indonesia mulai 20 Agustus 2026. (nid)

13 Agustus 2026

Kapolri: 895 Jembatan Merah Putih Presisi Berikan Manfaat bagi 2 Juta Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. melaporkan capaian pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi dalam acara peresmian Jembatan TNI-Polri dan sumber air bersih oleh Presiden Republik Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda. Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan, dan 4 jembatan dalam tahap perencanaan.

“874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Kapolri.

Kapolri menuturkan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan.

“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” kata Kapolri.

Khusus di wilayah Banten, Polri telah membangun dan merevitalisasi 145 jembatan dengan total panjang sekitar 3 kilometer. Infrastruktur tersebut menghubungkan 203 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu jiwa. Capaian tersebut menjadikan Polda Banten sebagai wilayah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak dibandingkan Polda lainnya.

Selain Banten, pembangunan juga dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Polda Jawa Barat sebanyak 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan. Pembangunan juga terus dilakukan di Polda-Polda lainnya dengan rata-rata 20 hingga 30 jembatan di setiap wilayah.

Tak hanya pembangunan reguler, Polri turut membangun 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan Jembatan Bailey, yakni empat unit di Provinsi Aceh dan dua unit di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan tersebut ditujukan untuk memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah yang terdampak bencana.

Peresmian secara khusus dipusatkan di Jembatan Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 8.000 jiwa.

Dalam kegiatan tersebut, Polri juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, di antaranya 7.500 paket sembako, 1.000 paket tas pelajar, 140 buah kacamata gratis, layanan SIM gratis, serta bakti kesehatan.

Kapolri menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan membersamai masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar dan membuka akses bagi masyarakat di berbagai wilayah.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang memberikan semangat kepada seluruh personel TNI-Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.

Menutup sambutannya, Kapolri menyatakan Polri akan terus berkomitmen menjalankan arahan Presiden agar institusi kepolisian senantiasa dekat dengan masyarakat.

“Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.

Pimpin Wasdal I di PLN Pusat, Kombes Pol Edy Sumardi Tegaskan Pentingnya Evaluasi Sispamobvitnas Berkala

     


REFORMASI-ID | Jakarta -  Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) I dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri melanjutkan agenda peninjauan intensif di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, pada Kamis (13/8/2026). Memasuki hari kedua, kegiatan difokuskan pada pendalaman materi melalui wawancara berkala dan pemeriksaan dokumen terkait Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional (Sispamobvitnas).

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., selaku Audit Sispamobvitnas Madya Tk. III Baharkam Polri sekaligus Ketua Tim (Katim) Wasdal I.

Rangkaian agenda hari ini berjalan dengan disiplin dan terstruktur. Tim Wasdal I mengawali pagi dengan merampungkan proses wawancara serta pemeriksaan dokumen penunjang pada Elemen II. Memasuki pertengahan hari hingga sore, verifikasi dokumen dan pendalaman informasi dialihkan secara intensif pada materi Elemen III dan Elemen IV.

Di sela-sela kegiatan, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan standar pengamanan di lingkungan PLN.

"Pengawasan dan pengendalian ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan langkah krusial untuk memastikan bahwa instrumen Sispamobvitnas di PT PLN Kantor Pusat berjalan optimal. Sebagai salah satu Objek Vital Nasional yang paling strategis, aspek pengamanan PLN harus terus dievaluasi dan diperkuat demi menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan obvitnas yang aman serta kondusif," ujar Kombes Pol. Edy Sumardi.

Seluruh rangkaian proses pemeriksaan, yang melibatkan interaksi langsung dengan jajaran manajemen dan penanggung jawab pengamanan internal PT PLN (Persero), berjalan dengan lancar tanpa hambatan teknis. Kondisi di lapangan selama kegiatan terpantau sepenuhnya aman, tertib, dan kondusif.

Laporan berkala mengenai jalannya gita Wasdal I hari kedua ini juga telah diteruskan secara resmi kepada Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri, dengan tembusan kepada Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri.