Media Reformasi Indonesia 🇮🇩

18 Desember 2025

“Rasa Bhayangkara Nusantara” Diserahkan kepada Delegasi Prancis, Potret Pengabdian Polri Dukung MBG Berbasis Gizi, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Dalam rangkaian kunjungan diplomatik Delegasi Kedutaan Besar Prancis ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mabes Polri 1 Pejaten, Polri menyerahkan Buku Menu MBG “Rasa Bhayangkara Nusantara” kepada delegasi sebagai bagian dari kegiatan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerahan buku ini menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak bangsa. Kamis, 18 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Prancis tampak antusias menelaah isi buku “Rasa Bhayangkara Nusantara”. Sejumlah delegasi terlihat membuka dan membaca langsung halaman demi halaman buku, mencermati ragam menu, narasi pengabdian, serta pendekatan berbasis pangan lokal yang diterapkan Polri dalam Program MBG. Antusiasme tersebut mencerminkan ketertarikan Delegasi Prancis terhadap model dapur MBG Polri yang memadukan gizi, keamanan pangan, budaya, dan tata kelola program berskala nasional.

Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” merupakan karya tulis kolaborasi antara Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan pengalaman lapangan Polri dengan kerangka analisis kebijakan strategis, sehingga buku tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga relevan sebagai referensi konseptual pengembangan Program MBG yang berkelanjutan.

Buku ini memotret pengabdian Polri melalui 508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang telah aktif dan dikelola oleh Polri, tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dalam menyediakan Makan Bergizi Gratis bagi jutaan anak Indonesia setiap hari. Menu-menu yang disajikan mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang bersumber dari bahan pangan lokal dan kearifan daerah.

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa buku ini merupakan wujud integrasi antara pemenuhan gizi, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat.

“Resep-resep yang disajikan dalam buku ini merupakan menu andalan dari 508 SPPG Polri yang telah aktif dan dikelola Polri, tersebar di seluruh Indonesia. Polri bersama masyarakat mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga menghadirkan cita rasa lokal dan identitas daerah, sehingga dapat dinikmati oleh para penerima manfaat melalui keberagaman khazanah kuliner Nusantara,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” menyajikan 80 menu pilihan, di antaranya Ikan Keumamah khas Aceh, Nasi Bekepor Kutai, Kuah Kuning Papua, Ayam Sambal Matah dan Sayur Gondo Bali, serta Nasi Ayam Lodho Trenggalek. Hidangan-hidangan tersebut merupakan sebagian kecil dari ratusan bahkan ribuan inovasi kuliner yang setiap hari diolah dan disajikan oleh dapur-dapur MBG Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Penerbitan buku ini didukung oleh akademisi dan praktisi lintas disiplin, di antaranya Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, M.P.H., yang memperkaya aspek gizi masyarakat berbasis ilmiah, serta Prof. Fatma Lestari, S.Si., M.Si., Ph.D., yang memberikan fondasi kuat pada aspek keamanan pangan dan manajemen risiko. Kehadiran para akademisi tersebut memastikan substansi buku mencakup dimensi gizi, keamanan pangan, manajemen risiko, hingga komunikasi kebijakan publik.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo membawa perpaduan pengalaman lapangan dan pemikiran ilmiah dalam pengembangan tata kelola program nasional. Dengan rekam jejak sebagai penulis lebih dari 36 buku dan penerima Rekor MURI sebagai perwira tinggi Polri dengan karya tulis terbanyak, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjadikan riset dan pengetahuan sebagai fondasi pengabdian.

Sementara itu, Dirgayuza Setiawan menghadirkan perspektif kebijakan dan ketahanan pangan yang memperkuat desain serta narasi buku, sehingga “Rasa Bhayangkara Nusantara” tidak hanya menjadi dokumentasi pengabdian, tetapi juga rujukan strategis dalam mendukung keberlanjutan Program MBG.

Delegasi Prancis mengapresiasi pendekatan MBG Polri yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan pemberdayaan pangan lokal. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan praktik baik internasional dalam penyelenggaraan program makanan sekolah yang berkelanjutan.

Melalui penerbitan dan penyerahan buku “Rasa Bhayangkara Nusantara”, Polri menegaskan bahwa dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari pengabdian Bhayangkara dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Polri dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dapur MBG Polri Kembali Jadi Sorotan Internasional

     


REFORMASI-ID| Jakarta - SPPG Polri Pejaten sebelumnya telah mendapat sorotan internasional melalui kunjungan Rockefeller Foundation pada 9 Oktober 2025, yang dipimpin Elizabeth Yee (Executive Vice President Rockefeller Foundation). Dalam kunjungan tersebut, Rockefeller Foundation mengapresiasi inovasi Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien, aman, dan memberdayakan masyarakat, serta menilai SPPG Polri sebagai model percontohan tata kelola pangan berkelanjutan. Sorotan ini menjadi latar belakang meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap model MBG Polri. Kamis, 12 Desember 2025.

Komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus diwujudkan secara konkret melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Polri menghadirkan dapur MBG percontohan nasional dengan kekhasan tersendiri, yakni jaminan kualitas dan keamanan pangan yang didukung langsung oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Sorotan internasional tersebut kembali menguat saat Delegasi Kedutaan Besar Prancis dan Tim Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan diplomatik ke SPPG Polri Pejaten, Kamis (18/12). Kunjungan ini menjadi bentuk pengakuan atas peran Polri dalam memastikan program MBG berjalan cepat, masif, aman, higienis, dan berstandar tinggi.

Director General for Global Affairs Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Mrs. Salina Grenet-Catalano, menyampaikan pernyataan lengkapnya terkait komitmen Prancis dan dukungan terhadap Program MBG Indonesia sebagai berikut:

“Di tingkat internasional, Prancis sangat berkomitmen terhadap ketahanan pangan dan gizi. Kami memimpin Koalisi Makanan Sekolah Dunia dan kami sangat senang karena Indonesia baru-baru ini bergabung dalam koalisi tersebut. Di Prancis, kami memiliki program makanan sekolah yang sangat kuat dan bersejarah, sehingga setiap anak dapat mengakses makanan sekolah yang sangat baik dan bergizi. Makanan sekolah di Prancis memang tidak sepenuhnya gratis, namun disubsidi bagi keluarga yang tidak memiliki sumber daya.

Ketika kami mengetahui bahwa Presiden Prabowo meluncurkan program ini, kami sangat senang karena kami memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan ekonomi, masyarakat, dan negara, yaitu menyediakan makanan yang baik dan bergizi setiap hari bagi anak-anak. Hal ini sangat penting bagi perkembangan otak dan kapasitas intelektual mereka. Oleh karena itu, kami mendukung program ini sejak awal dan siap untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang ini.

Program makanan sekolah juga sangat penting untuk dikaitkan dengan produsen lokal dan sektor pertanian. Program ini harus berbasis pada pengembangan pertanian lokal dan produsen lokal agar makanan yang dihasilkan berkualitas baik, segar, dan sekaligus membantu pengembangan ekonomi lokal. Sangat penting untuk memiliki rantai pasok yang pendek, produk lokal, serta tetap menghormati tradisi dan kebiasaan makan masyarakat.

Kami melihat pemanfaatan rumah kaca di sekitar dapur ini sebagai praktik yang sangat baik, karena anak-anak perlu mengonsumsi sayur dan buah setiap hari untuk asupan vitamin. Kami tidak datang untuk memberi pelajaran kepada siapa pun, tetapi kami siap membantu Indonesia menerapkan program ini sebaik mungkin. Target Indonesia sangat ambisius, negara ini luas, penduduknya besar, dan tantangannya tidak kecil. Kami bahkan tidak yakin ada program makanan sekolah yang seambisius ini di dunia. Karena itu, kami sangat senang dapat mendukung agar implementasinya berjalan semulus mungkin, karena tata kelola program sebesar ini sangatlah penting,” ujar Mrs. Salina Grenet-Catalano.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi meninjau langsung operasional dapur SPPG Polri, termasuk pemeriksaan keamanan pangan (food safety check) yang dilakukan oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan. Sistem ini memastikan setiap menu MBG memenuhi standar kesehatan, gizi, dan keamanan pangan yang ketat.

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa Polri mengoptimalkan kekuatan organisasinya untuk mempercepat pemerataan pelayanan MBG di seluruh Indonesia.

“Polri memanfaatkan keberadaan 508 Polres yang tersebar di seluruh Indonesia untuk percepatan pembangunan SPPG. Kami mendorong setiap Polres bersama masyarakat minimal membangun satu SPPG agar pelayanan Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara cepat dan merata,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Ia menjelaskan bahwa Mabes Polri telah membentuk Gugus Tugas MBG secara berjenjang di tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres guna memastikan seluruh dapur SPPG dikelola sesuai standar pemerintah, dilengkapi SOP ketat, pemeriksaan keamanan pangan sebelum distribusi, serta sistem quality control dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain menjamin kualitas dan keamanan pangan, Polri juga mengintegrasikan aspek budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan MBG melalui pengembangan menu Nusantara di setiap dapur SPPG.

Melalui peran aktif dalam Program MBG, Polri menegaskan bahwa pengabdian Bhayangkara tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengawal kualitas generasi masa depan bangsa, sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Jasa Raharja Gelar Apel Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

     

REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta -  Kesiapsiagaan layanan dan pengamanan menjadi fokus utama Jasa Raharja dalam menghadapi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal tersebut ditandai melalui Apel Pengamanan (PAM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.

 Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh insan Jasa Raharja secara luring maupun daring dari seluruh Indonesia. Apel PAM ini menjadi bagian dari kesiapan Jasa Raharja dalam memastikan layanan perlindungan bagi masyarakat tetap berjalan optimal selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Melalui pengamanan ini, Jasa Raharja memfokuskan upaya pada kesiapan pelayanan di seluruh jaringan kerja, penguatan pencegahan kecelakaan lalu lintas, serta percepatan penanganan korban kecelakaan lalu lintas.

Pada saat yang sama, koordinasi dengan para stakeholder terkait terus diperkuat agar
arus mudik dan balik pada periode Nataru dapat terkelola dengan baik, sekaligus
menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat,
sebagai wujud nyata negara hadir di tengah kebutuhan publik.

Dalam Apel PAM ini, Kepala Divisi Pelayanan & TJSL Jasa Raharja Hervanka Tri Dianto menyampaikan laporan kesiapsiagaan pelaksanaan PAM Natal 2025 dan
Tahun Baru 2026. 

Program pengamanan akan dilaksanakan secara serentak pada 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di seluruh jaringan pelayanan Jasa Raharja, mencakup kantor pusat, 29 kantor wilayah, 63 kantor cabang, dan 38 kantor pelayanan di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari kesiapan operasional, lebih dari 2.000 personel Jasa Raharja disiagakan secara nasional, termasuk pembentukan Tim Jasa Raharja Reaksi Cepat.

Sistem monitoring dan respons cepat juga dioptimalkan melalui pemantauan secara
online yang terintegrasi dengan lebih dari 2.770 rumah sakit, sehingga penanganan
korban dapat dilakukan secara real time sebagai bagian dari perlindungan asuransi
kecelakaan Jasa Raharja.

Dukungan sarana dan prasarana pengamanan turut diperkuat melalui penyediaan
Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas, pos pelayanan terpadu, tenda taktis, serta
perlengkapan keselamatan seperti traffic cone dan stick lamp di titik-titik strategis.

Seluruh upaya ini dilakukan untuk mendukung keselamatan berkendara serta memperkuat peran petugas Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di lapangan.

Koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian utama dalam pengamanan Nataru 2025-2026. Jasa Raharja aktif berpartisipasi dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), pelaksanaan ramp check angkutan umum, serta kegiatan edukasi dan
imbauan keselamatan kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas
Langkah preventif ini diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan lalu lintas selama
periode libur akhir tahun.

Dalam kesempatan tersebut, PIt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana
memberikan arahan kepada seluruh jajaran. la menegaskan pentingnya kesiapan personel di lapangan dan konsistensi pelayanan selama periode pengamanan Nataru 2025-2026.

"Periode Natal dan Tahun Baru menuntut kesiapsiagaan penuh seluruh insan Jasa
Raharja. Pastikan pelayanan berjalan optimal, respons terhadap kejadian dilakukan dengan cepat, dan koordinasi dengan para stakeholder terus diperkuat agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan berkeselamatan," ujar Dewi.

Melalui Apel Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini, Jasa Raharja
menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan, menghadirkan
bantuan korban secara cepat dan tepat, serta melayani sepenuh hati sebagai bagian dari perannya dalam menjaga keselamatan masyarakat. 

Dengan sinergi dan kesiapan menyeluruh, Jasa Raharja siap mengawal pengamanan Nataru 2025-2026 agar berjalan aman, lancar, dan berkeselamatan.

Bayu Rafisukmawan : Transformasi Tata Kelola Keuangan Jasa Raharja Wujudkan Efisiensi dan Akurasi Pelayanan

     

Direktur Keuangan Jasa Raharja Bayu Rafisukmawan. (Foto: Dok. Jasa Raharja)

REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta - Jasa Raharja resmi mengimplementasikan Sentralisasi pembayaran Transaksi Keuangan pada 1 Oktober 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam transformasi tata kelola keuangan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses bisnis, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. (10/12/2025).

Sentralisasi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian proses yang telah berlangsung
sejak Februari 2025 melalui tahap uji coba, pilot project, hingga Big Bang Implementation yang melibatkan seluruh Kantor Wilayah dan Cabang Jasa Raharja di Indonesia. 

Program ini mensentralisasi seluruh transaksi keuangan, baik santunan maupun non-santunan, ke Kantor Pusat, guna mewujudkan proses pembayaran yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. 

"Sentralisasi ini lebih dari perubahan sistem, karena merupakan bagian dari transformasi menyeluruh untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, terintegrasi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang unggul," ujar Bayu Rafisukmawan, Direktur Keuangan Jasa Raharja.

Melalui penerapan sentralisasi, seluruh proses approval pembayaran kini dilakukan secara terpusat di Kantor Pusat, sementara Kantor Wilayah dan Cabang berfokus pada aspek kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, serta optimalisasi pendapatan dan pelayanan. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time melalui dashboard digital dan analisis data, sehingga pengawasan
serta pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat.

Selain meningkatkan efektivitas dan mitigasi risiko, kebijakan ini juga memperkuat tata kelola perusahaan dengan sistem pengawasan melekat dan audit berbasis risiko, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan secara konsisten oleh Jasa Raharja.

"Dengan sistem yang tersentralisasi dan terdigitalisasi, seluruh proses keuangan
dapat dilakukan lebih transparan dan efisien. Hal ini akan memperkuat kontrol internal serta memastikan penyaluran santunan dan layanan kepada masyarakat berlangsung tepat waktu," jelas Bayu.

Sebagai bagian dari program ini, Jasa Raharja juga melaksanakan upskilling dan reskilling bagi pegawai di seluruh wilayah agar siap beradaptasi dengan sistem keuangan baru. 

Proses perubahan ini didukung dengan tahapan change management melalui kegiatan Townhall, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan lebih dari 1.600 insan Jasa Raharja di seluruh Indonesia.

"Penerapan sistem sentralisasi ini memberikan kontrol yang lebih kuat terhadap arus kas Perusahaan dan memastikan perencanaan keuangan berjalan lebih akurat dan efisien. 
Dengan basis data yang terintegrasi, kami dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih cepat dan tepat, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat." ujarnya. 

Implementasi Sentralisasi Pembayaran Transaksi Keuangan menjadi bagian dari
strategi besar transformasi Jasa Raharja menuju lembaga asuransi sosial yang adaptif, modern, dan berdaya saing tinggi. Melalui langkah ini, Perusahaan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.




Koramil 02 Pondok Gede Bersama Tiga Pilar dan Komponen Pendukung Jaga Malam Ciptakan Situasi Kondusif

     

REFORMASI-ID 🇮🇩 Kodam Jaya, Kota Bekasi – Dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi melaksanakan Patroli dan Siskamling Terpadu bersama Komponen Cadangan (Komcad), Komponen Pendukung (Komduk), dan Komponen Masyarakat (Komas), pada Rabu malam, 17 Desember 2025, mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai, di wilayah Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Kegiatan patroli dipimpin oleh Serka Junaedi dengan melibatkan 19 personel gabungan, terdiri dari unsur TNI, Linmas Kelurahan Jatirangga, Karang Taruna, dan Mitra Jaya. 

Patroli diawali dengan apel pengecekan personel dan materiil serta briefing di Makoramil 02/Pondok Gede, dilanjutkan apel gabungan di Kantor Kelurahan Jatirangga sebagai bentuk sinergi 3 Pilar dalam menjaga stabilitas wilayah.

Dengan menggunakan satu unit kendaraan taktis Randis Maung, kendaraan roda dua dinas, serta sepeda motor pribadi, tim patroli menyusuri sejumlah ruas jalan utama dan titik rawan di wilayah Pondok Gede, Jatirangga, hingga kawasan Transyogi dan CBD. Selama pelaksanaan patroli, personel aktif menyapa warga yang masih beraktivitas malam hari, mulai dari pedagang kaki lima, pengguna jalan, tukang parkir, pengemudi ojek online, hingga remaja yang berkumpul.

Selain pendekatan humanis, tim patroli juga melakukan pengecekan terhadap objek-objek vital seperti kantor pemerintahan, pasar, pusat perbelanjaan, SPBU, serta fasilitas umum lainnya. 

Himbauan kamtibmas disampaikan secara persuasif kepada para remaja agar tidak beraktivitas hingga larut malam guna mencegah potensi tawuran dan balap liar.

Kegiatan patroli juga menyambangi pos siskamling warga di Jalan Cekrok, Kelurahan Jatirangga, sebagai bentuk dukungan moril kepada masyarakat yang secara aktif menjaga keamanan lingkungannya.
Selama kegiatan berlangsung, situasi wilayah terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Menurut Serka Junaedi Babinsa Koramil 02/Pondok Gede menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.
“Keamanan lingkungan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab bersama. Melalui patroli ini, kami ingin menumbuhkan kepedulian dan rasa memiliki terhadap lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Danramil 02/Pondok Gede Mayor Inf Fajar menegaskan bahwa patroli malam terpadu ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Sinergi antara TNI dan seluruh komponen masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas wilayah. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat pada malam hari bertujuan memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi gangguan sejak dini,” tegas Danramil.

Melalui Patroli 3 Pilar ini, Koramil 02/Pondok Gede menegaskan komitmennya untuk terus hadir, mengabdi, dan menjadi garda terdepan bersama rakyat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jaksel "Serukan One Word No to Drugs"

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan mengelar acara penyerahan Piala dan Hadiah Lomba Kampung "Tangguh Anti Narkoba" Tingkat Polda Metro Jaya yang bertempat di Museum Layang-layang, Jakarta Selatan. Rabu, 17/12/2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan wujud dukungan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ahmad David, S.I.K.,M.H, Wadir Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Dr. Dedy Anung, S.I.K., M.Si, Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Dr. Apollo Sinambela.,M.Si, kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol. Nicolas Ary Lilipaly.,S.I.K.,M.H.,M.Si, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Prasetyo Noegroho,.S.I.K.,MM.,MH., Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase.SE, Camat Cilandak, Teguh Arifiyanto.,AP.,M.Si, Pimpinan Pengurus Museum Layang-layang Indonesia, Endang Ernawati, Ketua Umum FRIC (Fast Respon Indonesia Center), Dian Surahman , dan tamu undangan.

Inilah Juara Lomba Kampung Tangguh Anti Narkoba Tingkat Polda Metro Jaya : 

- Juara 1 Kampung Tangguh Anti Narkoba, diraih oleh Kelurahan Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

- Juara 2 Kampung Tangguh Anti Narkoba, diraih oleh Ds.Wanasari,Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, 

- Juara 3 Kampung Tangguh Anti Narkoba, diraih oleh Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu 

Ketua panitia lomba AKBP Apollo Sinambela SH.MSi mangaku bersyukur kegiatan Lomba Kampung Tangguh Anti Narkoba, Tingkat Polda Metro Jaya telah selesai dilaksanakan dan untuk ketiga pemenang ini kita apresiasi karena berdasarkan penilaian tim dari penilai Polda Metro Jaya ini, adalah Kampung tangguh - Kampung tangguh yang menurut kriteria memiliki nilai tertinggi diantaranya penilaiannya.

Lebih jauh AKBP Apollo Sinambela SH. MSI., menegaskan bahwa Pelaksanaan Lomba Kampung Tangguh Anti Narkoba Polda Metro Jaya digelar karena Wilayah Polda Metro Jaya merupakan pusat aktivitas ekonomi pemerintahan, pendidikan serta pusat hiburan dengan tingkat komunitas penduduk yang sangat tinggi, menyebabkan wilayah Polda Metro Jaya sangat rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat Represif tetapi juga preventif maupun rehabilitasi.

"Salah satu strategi yang memang diimplementasikan oleh Ditresnarkoba adalah pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba, sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba," kata sang Ketua Panitia

"Dengan menjadikan karakteristik sosial budaya perkotaan di masyarakat, secara aktif menjadi Kunci keberhasilan agar setiap lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, ungkap,"  AKBP Apollo Sinambela.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ahmad David, S.I.K.,M.H memberikan apresiasi kepada rekan-rekan yang telah menjadi juara kampung Tangguh Anti Narkoba yang telah diselenggarakan lomba berapa saat yang lalu, dalam rangka hari jadi Polda Metro Jaya yang ke 76 Tahun.


Dedy menegaskan bahwasanya Kampung "Tangguh Anti Narkoba" ini merupakan program nyata dari Kapolda Metro Jaya yakni "Jaga Jakarta", yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari semangat jaga warga dan jaga lingkungan khususnya dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

"Program ini bukan sekedar seremonial melainkan merupakan gerakan sosial berbasis pendayaan guna masyarakat yang menunjukan nilai gotong royong, keperdulian dan tanggung jawab bersama," kata Ahma

Wadir Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Dr Dedy Anung S.I.K. M.Si memberikan apresiasinya kepada para pemenang lomba.

"Kepada tiga pemenang ini kita apresiasi karena penilaian tim dari Polda Metro Jaya, ini adalah kampung-kampung tangguh yang menurut kriteria memiliki nilai tertinggi yang di antaranya seperti bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, keaktifan dalam pelaksanan kegiatan, kesiapan posko dalam pencegahan narkoba di dalam wilayahnya dan lain-lainnya", ujar Dedy

Disisi lain, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Prasetyo Noegroho.,S.I.K.,MM.,MH., menyebutkan. Pencapaian yang diraih oleh Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan, tak luput dari kerja keras masyarakat setempat. Setelah ini, pihaknya akan terus meningkatkan penyuluhan guna mencegah peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Jakarta Selatan.

"Pertama kami ucapkan rasa syukur, berkat kerja keras masyarakat dan jajaran Polresta Jakarta Selatan, Kelurahan Pondok Labu berhasil meraih Juara 1 pada Lomba Kampung Tangguh Anti Narkoba," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan ini, Prasetyo mengingatkan kepada warga Kelurahan Pondok Labu agar tidak jumawa dengan capaian yang baru saja diraih.

"Saya harap, ini menjadi motivasi bagi Kampung Tangguh lainnya yang berada di wilayah Jakarta Selatan untuk terus meningkatkan lagi penyuluhan di sekitar tempat tinggalnya," tuturnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP FRIC H. Dian Surahman mengatakan. Mendukung penuh terkait upaya pemberantasan narkoba dan apresiasi terhadap Kapolda metro dan Dirnarkoba beserta jajaran yang terus dan terus tanpa henti menjaga Jakarta.

"Selain itu untuk diketahui, dalam pengungkapan kasus Narkoba di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengalami peningkatan pada tahun 2025 di banding tahun 2024," pungkasnya. (*)

17 Desember 2025

Respon Cepat Aduan Call Center 110, Polsek Tambun Polres Bekasi Amankan Ular Liar dari Rumah Warga

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Jajaran Polres Metro Bekasi melalui Polsek Tambun menunjukkan respon cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Melalui layanan aduan Call Center 110 Mabes Polri, petugas berhasil mengamankan seekor ular liar yang masuk ke dalam pemukiman warga di Perum Graha Prima, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Minggu (14/12/2025).

Peristiwa bermula saat pelapor, Ramadhan Pramesthi Dharma (25), tengah menyantap makan siang bersama keluarganya sekitar pukul 13.40 WIB. Ketenangan keluarga tersebut terusik ketika ibu pelapor berteriak histeris setelah melihat seekor ular masuk ke dalam rumah.

Sadar akan bahaya yang mengancam, pelapor sempat mencoba menangkap sendiri hewan melata tersebut. Namun, karena menyadari jenis ular tersebut berisiko dan tidak memiliki alat yang memadai, pelapor memutuskan untuk menggiring ular tersebut ke sebuah ruangan kecil dan menguncinya agar tidak membahayakan anggota keluarga lain.

Laporan yang masuk melalui layanan 110 pada pukul 13.56 WIB segera direspon oleh piket fungsi Polsek Tambun. Dipimpin oleh Aspadal Aiptu Suwarto beserta tiga personel lainnya (Aipda Nano, Aipda Herman F, dan Bripka Alfian S), petugas tiba di lokasi kejadian pada pukul 15.00 WIB.

"Setelah menerima laporan dari masyarakat melalui Call Center 110, tim langsung bergerak menuju TKP di Perum Graha Prima Blok DB. Petugas di lapangan berhasil mengamankan ular tersebut dengan peralatan seadanya namun tetap mengedepankan keamanan," ujar Kapolres Metro Bekasi, KBP Mustopa, SIK, MH, 

Himbauan Kepada Masyarakat
Kepolisian mengapresiasi langkah warga yang tidak gegabah dalam menangani hewan liar dan memilih untuk menghubungi pihak berwajib. 

Saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan telah kondusif (8.19 TKA). Polres Metro Bekasi terus menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 jika membutuhkan bantuan kepolisian dalam situasi darurat, baik terkait tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya di lingkungan tempat tinggal.

Jasa Raharja Tinjau Kesiapan Pelabuhan Merak Persiapan Ops Lilin selama Nataru 2025—2026

     
REFORMASI - ID 🇮🇩  Jakarta, 12 Desember 2025- Menjelang pengamanan Natal dan Tahun Barun(Nataru) 2025-2026, jajaran Kepolisian, Kementerian Perhubungan, BUMN, dan stakeholder terkait melakukan survei kesiapan Operasi Lilin 2025 di Pelabuhan Merak, Banten. 

Kegiatan ini dipimpin oleh Kakorlantas Polri lrjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. dan diikuti oleh perwakilan Direktorat Perhubungan Darat dan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jasa Raharja, Jasa Marga, ASDP, serta Marga Mandala Sakti.

Survei dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, rekayasa lalu lintas, serta llangkah-langkah mitigasi keselamatan pada salah satu simpul transportasi yang selalu mengalami lonjakan penumpang dan kendaraan pada musim libur akhir tahun.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., menekankan bahwa rapat koordinasi dan survei lapangan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi isu-isu yang akan muncul saat periode Nataru.

"Rapat koordinasi ini penting untuk kolaborasi dan sinergi dalam mengelola operasi Nataru 2025-2026. Ada dua isu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari hasil
survei yang kami lakukan, ada peningkatan pergerakan masyarakat selama periode
libur Natal dan tahun baru 2005-2026. Kemudian isu yang kedua adalah masalah cuaca. Paparan dari BMKG, cuaca Desember-Januari ini merupakan puncak
musim hujan. Ditambah adanya bibit-bibit siklon yang bisa berkembang dan
mengakibatkan curah hujan yang tinggi, angin, dan gelombang," ujarnya.
Aan menjelaskan bahwa keselamatan menjadi yang utama. Untuk itu, Korlantas
Polri, Kemenhub, dan semua stakeholder telah menyiapkan berbagai strategi operasional sebagai respons terhadap risiko tersebut.

"Strategi yang sudah kami buat antara lain pembagian pelabuhan di sisi pulau Jawa maupun Sumatra, empat pelabuhan sudah kami persiapkan. Kami juga menyiapkan strategi delaying system, karena karakteristik pelabuhan tidak memungkinkan
kendaraan dipaksakan masuk ke dermaga. Intinya, SOP dan pengelolaan arus lalu lintas di darat dan penyeberangan sudah kami sinergikan. Negara hadir untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati," jelasnya.

Sebagai bagian dari ekosistem keselamatan transportasi nasional, Jasa Raharja turut mendukung penuh kegiatan survei ini. PIt. Direktur Utama Jasa Raharja DewiAryani Suzana menyampaikan komitmen perusahaan untuk memastikan perlindungan masyarakat selama periode Nataru.

"Jasa Raharja mendukung penuh langkah koordinatif lintas sektor untuk memastikan perjalanan selama periode Nataru berlangsung aman dan tertib.Pelabuhan Merak adalah titik yang sangat strategis, sehingga kesiapan seluruh unsur pengamanan dan pelayanan harus optimal. Kami telah menyiagakan petugas, memperkuat koordinasi dengan ASDP dan instansi terkait, serta memastikan layanan perlindungan dasar bagi masyarakat dapat diberikan dengan cepat dan tepat." tuturnya. 

la menambahkan bahwa kesiapan ini tidak hanya terkait respons kecelakaan, tetapi juga upaya pencegahan.
"Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi secara menyeluruh. Kami berkomitmen mendukung upaya mitigasi risiko di seluruh lini penyeberangan," tambahnya.

Dengan dilaksanakannya survei kesiapan ini, seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru 2025—2026.


Polri Kerahkan 250 Personel dan Logistik Penanggulangan Bencana ke Aceh

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Apel Kesiapan Keberangkatan Tim Bencana di Dermaga 106 Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa (16/12) malam, sebagai persiapan akhir sebelum pemberangkatan menuju Provinsi Aceh.

Apel yang dipimpin oleh Astamaops Kapolri Komjen Pol Fadil Imran, bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh personel dan sarana prasarana yang akan dikerahkan dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di wilayah Aceh.

Dalam keterangannya, Astamaops Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa total 250 personel telah dinyatakan siap diberangkatkan. Rincian personel tersebut meliputi 220 personel dari Korps Brimob Polri, 30 personel dari Bidokkes Polri 

Selain personel, Polri juga menyiapkan sejumlah dukungan kendaraan dan peralatan vital dari Korps Brimob, termasuk 1 unit kendaraan double cabin Maung, 1 unit truk PS, 1 unit Randurlap Utama Hino, 1 unit Randurlap Genset Hino, 2 unit Randurlap Hilux, dan 1 unit water treatment (penyulingan air).

"Seluruh personel dan perlengkapan yang akan diberangkatkan telah melalui pengecekan akhir dan dinyatakan siap untuk mendukung pelaksanaan tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Aceh," ujar Komjen Pol Fadil Imran 

Apel kesiapan ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polri, di antaranya Kabaharkam Polri Komjen Karyoto, Kakorsabhara yg diwakili oleh Dirsamapta Korsabhara, Kakorpolairud, Dankorbrimob, Kadiv Humas Polri, Kapusdokkes Polri, Waastamaops Kapolri, Waastamarena Kapolri, serta perwakilan dari Wakabaintelkam, Kapuskeu, Karokerma Stamaops, Karobinopsnal, Karopsi SSDM, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain PJU Polri, Apel juga dihadiri oleh pejabat eksternal dari PT Pelni, termasuk Direktur Utama PT Pelni (Ibu Tri Andayani) dan jajaran direksi lainnya, serta Direktur Komersial PT Pelindo (Bapak Drajat Sulistio), bersama dengan kapten dan chief enginer kapal Pelni yang akan digunakan untuk pengiriman tim.

Keberangkatan Tim Bencana Polri ini merupakan wujud komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan penanganan dampak bencana.***(Hrm)

Polri dan PT Pelni Saling Apresiasi dalam Misi Kemanusiaan Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

     


REFORMASI-ID| Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero saling menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dalam pengiriman personel dan bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemberangkatan dilakukan pada Selasa malam (16/12/2025) di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pelni dan seluruh pihak terkait atas dukungan sarana transportasi laut yang memungkinkan pengiriman personel dan logistik secara cepat, aman, dan terkoordinasi.

“Kami mengapresiasi PT Pelni, Pelindo, dan Kementerian Perhubungan yang telah mendukung penuh misi kemanusiaan ini. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Komjen Fadil Imran.

Dalam misi tersebut, Polri memberangkatkan 237 personel terpilih beserta 75 unit kendaraan dan berbagai perlengkapan logistik, termasuk ambulans, dapur lapangan, tenda pengungsian, genset, serta sistem pengolahan air bersih. Seluruh personel akan memperkuat penanganan bencana yang sebelumnya telah melibatkan 10.999 personel Polri di tiga provinsi terdampak.

Komjen Fadil Imran juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Polri yang terlibat, baik yang berangkat dalam misi penebalan maupun yang telah lebih dahulu bertugas di lapangan. Ia menilai dedikasi, kesiapsiagaan, dan semangat kemanusiaan anggota Polri menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini adalah kerja besar yang membutuhkan pengorbanan, disiplin, dan empati. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri yang menjalankan tugas kemanusiaan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelni (Persero), Tri Andayani, turut menyampaikan apresiasi kepada Polri atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Pelni untuk mendukung operasi kemanusiaan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin. Bagi PT Pelni, keterlibatan dalam misi kemanusiaan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen kami sebagai BUMN dalam mendukung negara dan masyarakat,” ujar Tri Andayani.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah bekerja secara profesional dan terkoordinasi dalam proses pemuatan personel, kendaraan, dan logistik, sehingga seluruh rangkaian pemberangkatan dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Kolaborasi antara Polri dan PT Pelni ini dinilai sebagai contoh sinergi antarlembaga yang efektif dalam penanganan bencana. Kedua pihak menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan pemulihan masyarakat hingga kondisi kembali normal.

Melalui kerja sama dan saling apresiasi ini, diharapkan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Jasa Raharja Bersama korlantas Lakukan Survei Kesiapan Ops Lilin 2025 di Wilayah Jawa

     
REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta, 13 Desember 2025 - Jasa Raharja bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia melakukan survei kesiapan Operasi Lilin 2025 di kawasan Puncak, Bogor, Kamis (11/12/2025). 

Kegiatan ini dipimpin oleh Kakorlantas Polri, lrjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., dan dihadiri oleh Plt. Direktur Utama
Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Kepala Divisi Pelayanan dan TJSL Jasa
Raharja Hervanka Tri Dianto, serta Kepala Kanwil Jawa Barat Hendriawanto.

Survei ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan kelancaran,
keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. 

Selain melakukan survei jalur, tim juga menerima paparan dari Kasatlantas Polresta Bogor, Kasatlantas Polres Bogor, dan Kasatlantas Polres Cianjur mengenai strategi yang telah dipersiapkan untuk menghadapi peningkatan volume kendaraan di wilayah masing-masing.

Langkah pengamanan Nataru tahun ini juga sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago pada 4 Desember 2025, yang menekankan pentingnya meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-stakeholder.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, fokus utama pengamanan adalah menurunkan angka kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, serta jumlah korban
jika terjadi kecelakaan.

Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan apresiasinya atas dukungan seluruh pihak dalam memastikan keselamatan berkendara
masyarakat.

"Saya mewakili insan Jasa Raharja, khususnya Bogor dan Cianjur, menyampaikan
terima kasih atas dukungannya. Sebagai langkah nyata komitmen dukungan untuk
terselenggaranya kelancaran PAM Nataru Jasa Raharja telah menyiagakan seluruh
petugas yang berada 29 kantor wilayah, dan 67 kantor cabang juga siap untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat" ujar Dewi.

Dewi menambahkan bersama dengan Korlantas Polri dan Stakeholders terkait sudah menyiapkan 76 titik pos pelayanan terpadu itu sepanjang Jawa, Bali, Lampung, dan Sumatera Selatan, yang siaga melayani sepenuh hati dan memastikan bahwa negara hadir dalam setiap aspek pelayanan keselamatan publik.

Sementara itu, Kakorlantas Polri lrjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan
kesiapan Polri untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran masyarakat saat menjalani libur Nataru, termasuk di kawasan Puncak dan sekitarnya.

"Ada tiga hal yang harus dipastikan. Pertama, negara hadir memastikan seluruh rangkaian pengamanan Nataru berjalan aman serta menjaga harkamtibmas. Kedua, negara menjamin kamseltibcarlantas. Ketiga, kondisi emergensi seperti cuaca ekstrem yang bisa menyebabkan tanah longsor dan sebagainya. Semua skenario
sudah disusun dan kita harus siap berkolaborasi," ujarnya.

Agus juga menjelaskan bahwa Operasi Lilin 2025 mencakup empat klaster utama yang harus dikelola secara komprehensif. Kluster pertama adalah jalan tol dan arteri,
termasuk jalur alternatif, dengan skenario rekayasa lalu lintas yang siap diterapkan.
Kedua adalah tempat wisata beserta jalur aksesnya. Ketiga adalah tempat ibadah,
yang harus dijaga agar tidak ada peristiwa menonjol selama perayaan Natal dan tahun baru. 

Sedangkan yang keempat adalah pelabuhan penyeberangan sebagai salah satu simpul mobilitas masyarakat. Melalui keterlibatannya dalam survei kesiapan Ops Lilin 2025 di Puncak, Jasa Raharja menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya menurunkan risiko kecelakaan dan melindungi masyarakat selama perjalanan libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.





16 Desember 2025

Catatan Reflektif Dr. Bagus Sudarmanto, S.Sos., M.Si.

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Beberapa tahun lalu, dunia dikejutkan oleh istilah post-truth, yakni sebuah kondisi ketika emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh daripada fakta objektif. Seiring perkembangan teknologi dan ekosistem media digital, kini muncul gejala yang lebih kompleks yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai neo–post truth.

Neo–post truth dapat dipahami dalam dua lapis. Pertama, sebagai kondisi ketika kebenaran objektif tetap ada tetapi kehilangan daya tanpa viralitas. Kedua, sebagai fase yang lebih ekstrem, ketika teknologi AI dan deepfake memungkinkan fabrikasi realitas itu sendiri, sehingga batas antara fakta dan fiksi semakin kabur.

Dalam kondisi neo–post truth, kebenaran tidak selalu ditolak secara terang-terangan. Fakta tetap tersedia, data dapat diakses, dan klarifikasi masih dimungkinkan. Namun, kebenaran kerap dipilah, dibingkai ulang, dan diperebutkan maknanya di ruang publik digital. Dalam praktiknya, kebenaran sering kali baru memiliki daya sosial ketika ia memperoleh perhatian luas atau menjadi viral. Tanpa sorotan media sosial, kebenaran objektif kerap kalah cepat dan kalah nyaring dibanding narasi yang lebih emosional dan mudah dikonsumsi.

Di saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan deepfake menambah lapisan persoalan baru, karena memungkinkan lahirnya representasi realitas yang sepenuhnya direkayasa. Kondisi ini memperbesar ketidakpastian publik, bukan hanya tentang mana yang layak dipercaya, tetapi juga tentang apa yang benar-benar terjadi.

Media sosial dan algoritma platform digital kini telah berperan besar dalam membentuk persepsi publik. Informasi yang memicu kemarahan, empati, atau konflik lebih mudah menyebar dibanding penjelasan yang tenang dan prosedural. Akibatnya, kebenaran tidak lagi diuji melalui proses rasional, melainkan melalui jumlah like, share, dan view.

Kondisi ini menempatkan kebenaran objektif dalam dilema. Jika disampaikan secara kaku dan formal, ia diabaikan. Namun, jika terlalu mengikuti logika viral, ia berisiko kehilangan ketelitian dan konteks.

*Dampaknya bagi Demokrasi Kepolisian*

Fenomena neo–post truth berdampak nyata pada praktik democratic policing. Dalam prinsip democratic policing, legitimasi kepolisian tidak hanya bertumpu pada kewenangan hukum, tetapi juga pada kepercayaan publik, transparansi, dan akuntabilitas (Tyler, 2006).

Masalahnya, di era neo–post truth, legitimasi sering kali tidak dibangun melalui mekanisme institusional, melainkan melalui viralitas. Kasus-kasus penegakan hukum baru mendapat perhatian serius setelah ramai di media sosial. Klarifikasi resmi yang berbasis prosedur kalah cepat dibanding potongan video pendek yang emosional.

Polisi --harus diakui --berada dalam posisi sulit. Jika diam, dianggap tidak transparan, jika merespons cepat, dituduh reaktif dan pencitraan. Dalam situasi ini, kebenaran objektif tentang sebuah kasus sering terjebak di antara tekanan algoritma dan ekspektasi publik yang serba instan.

Neo–post truth menunjukkan bahwa kebenaran kini bukan sekadar soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang paling dipercaya dan siapa yang paling terdengar. Kebenaran menjadi arena kontestasi antara negara, warga, media, dan platform digital.

Dalam konteks ini, democratic policing menghadapi tantangan besar. Penegakan hukum harus tetap akuntabel, tetapi juga mampu berkomunikasi secara terbuka dan manusiawi. Bukan untuk mengejar viralitas, melainkan untuk memastikan bahwa kebenaran tidak selalu datang terlambat.

*Menjaga Kebenaran di Tengah Hiruk-Pikuk Digital*

Neo–post truth bukan akhir dari kebenaran, tetapi ujian serius bagi demokrasi. Kebenaran objektif masih penting, namun ia perlu disampaikan dengan cara yang dapat dipahami publik luas tanpa kehilangan integritasnya.

Bagi institusi kepolisian dan negara hukum, tantangannya jelas, yaitu bagaimana tetap setia pada prosedur, sambil hadir secara komunikatif di ruang publik digital. Democratic policing hanya dapat bertahan jika kebenaran tidak sekadar benar, tetapi juga dipercaya.

Di era ketika viralitas sering lebih kuat daripada verifikasi, menjaga kebenaran adalah kerja sunyi yang menuntut keberanian, keterbukaan, dan konsistensi.

*) Penulis adalah Dewan Redaksi KEADILAN,  Dosen dan Pengurus Harian PWI Jaya

Tim Bintek Baharkam Polri Laksanakan Observasi Lapangan Implementasi SMP di PT Antam Tbk UBPN Konawe Utara

     


REFORMASI-ID| Kendari, 16 Desember 2025 – Tim Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada PT Antam Tbk – Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, melaksanakan kegiatan Observasi Lapangan secara intensif pada Hari ke-2 Bintek, Selasa (16/12/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kombes Pol Mirzal Alwi, S.I.K. selaku Ketua Tim Bintek dari Baharkam Polri dan didampingi oleh auditor SMP profesional lainnya.

Mengingat lokasi yang cukup berjauhan, kegiatan Hari ke-2 Bintek difokuskan sepenuhnya pada Observasi Lapangan untuk menilai implementasi SMP di lingkungan operasional PT Antam Tbk UBPN Konawe Utara.

Observasi ini dibagi menjadi dua tim, Tim 1 (Main Office Molawe dan Site Mandiodo): Dipimpin oleh Ketua Tim, didampingi Sekretaris, dan Sdr. M. Roy Kusumawardhana, ST, M.M. dan Tim 2 (Site Tapunopaka): Dipimpin oleh Sdr. Drs. Sukarto dan Sdr. Jemmy Rosdiantoro, S.St., M.K., S.H. Observasi ke lokasi ini dilakukan menggunakan speedboat.

Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dengan perjalanan dari Kendari, tiba di Main Office Molawe PT Antam Tbk UBPN Konut pukul 10.03 WITA, dan dilanjutkan dengan Observasi Lapangan dari pukul 09.55 hingga 15.30 WIB di tiga titik: Main Office PT Antam Tbk – UBPN Konut di Molawe, Site Mandiodo, dan Site Tapunopaka.

Kolaborasi Internal dan Eksternal
Kegiatan Bintek ini juga melibatkan partisipasi aktif dari pihak Internal dan Eksternal, antara lain, PT Antam Tbk Pusat, Jakarta: Diwakili oleh Sdr. Sandi. PT Antam Tbk UBPN Konawe Utara: Dihadiri oleh jajaran pimpinan kunci, termasuk Sdr. Zet Logen Health, Safety, and Security Bureau Head, Utility Manager, CSR & ER Bureau Head, Quality Control Bureau Head, Mining Bureau Head, dan Environment Bureau Head.
 
Unsur Pengamanan, Turut hadir personel dari Staf HSS, BKO TNI, BKO Polri, dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) TDP.

Kombes Pol Mirzal Alwi menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Hari ke-2 ini berjalan dengan lancar dan sukses. "Fokus Observasi lapangan ini sangat krusial untuk memastikan kesesuaian penerapan standar pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh area utama, baik kantor pusat maupun site pertambangan telah kami tinjau," ujarnya.

Kegiatan Hari ke-2 Bintek Implementasi SMP Obvitnas pada PT Antam Tbk UBPN Konawe Utara ditutup pada pukul 18.30 WITA setelah Tim Bintek kembali tiba di Kendari. Hasil observasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam tahapan Bintek selanjutnya.

Dari Ladang dan Air Mata Perjuangan, Dua Anak Buruh Tani Jadi Lulusan Perwira Polri Terbaik

     


REFORMASI-ID| Semarang - Di balik prosesi pelantikan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Gelombang II Tahun Ajaran 2025 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, tersimpan kisah perjuangan dan kesabaran. Dua perwira remaja Polri, Ipda Eko Nursetiawan, S.H., M.H. dan Ipda Agung Saputra, S.Kom., membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk mengabdi kepada negara.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. ini menjadi momen bersejarah bagi keluarga para perwira, khususnya bagi orang tua yang selama ini hidup sederhana sebagai buruh tani.

Salah satu lulusan terbaik, Ipda Eko Nursetiawan, alumnus Universitas Jenderal Soedirman, berhasil meraih Tanggon Kosala sebagai Peraih Terbaik Aspek Sikap dan Perilaku. Selama pendidikan, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Danyon Korpsis, sebuah jabatan yang mencerminkan kepemimpinan, keteladanan, dan integritas.

Anak dari Taslim, seorang petani, Ipda Eko tumbuh dalam kondisi penuh keterbatasan. Sejak kecil, ia telah ditinggal ibunya yang harus bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (ART) di luar negeri demi menopang ekonomi keluarga. Jalan pengabdiannya pun tidak mudah. Tahun 2015 ia gagal saat mendaftar Bintara Polri, dan pada 2024 kembali belum berhasil saat mengikuti seleksi SIPSS. Namun kegagalan itu tidak memadamkan tekadnya. Tahun 2025 menjadi titik balik perjuangan panjangnya.

Kisah serupa juga dialami Ipda Agung Saputra Anak dari pasangan (Alm) Anton dan Watira, yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani, Ipda Agung harus menerima kenyataan pahit kehilangan ayahnya sejak lama. Ibunya pun hanya bekerja sebagai buruh tani di ladang. Namun keterbatasan itu justru menempa mental baja dalam dirinya.

Selama lebih dari satu dekade, Ipda Agung tidak kurang dari 10 kali mencoba mendaftar menjadi anggota Polri maupun TNI. Ia pernah mengikuti seleksi Bintara PTU berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2024, Bintara Rekpro, Tamtama Brimob, hingga Bintara TNI AL—semuanya belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya, tahun 2025, doa panjang sang ibu dan ikhtiar tanpa henti mengantarkannya lulus Dik SIPSS Gelombang II Tahun 2025. Selama pendidikan, ia menjabat sebagai Polsis 1A, menunjukkan dedikasi dan disiplin yang konsisten.

Wakapolri dalam amanatnya menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia Polri merupakan bagian penting dari arah pembangunan nasional RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

“Hari ini saudara resmi menyandang pangkat Inspektur Polisi Dua. Ini bukan sekadar kelulusan, tetapi awal dari tanggung jawab besar untuk hadir dan memberi solusi atas persoalan masyarakat,” tegas Wakapolri.

Ia menambahkan, Polri membutuhkan perwira yang adaptif, responsif, dan berintegritas, mampu menjawab tantangan zaman serta menjembatani harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang semakin profesional dan humanis.

Kisah Ipda Eko Nursetiawan dan Ipda Agung Saputra menjadi bukti nyata bahwa perubahan Polri dimulai dari proses rekrutmen yang adil, pembinaan yang berintegritas, serta kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa. Dari ladang dan doa seorang ibu, dari kegigihan tanpa lelah, lahir perwira-perwira Polri yang siap mengabdi untuk negeri.

Bupati Lampung Timur Kukuhkan FPRB 2025-2028, Kolaborasi Pentahelix Jadi Jantung Ketahanan Wilayah

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengambil langkah strategis yang signifikan dalam memperkuat ketahanan wilayah dari ancaman bencana. Hari ini, komitmen tersebut resmi dikukuhkan melalui pelantikan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) periode kerja 2025-2028 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selasa, 16/12/2026.

Pengukuhan yang berlangsung di Aula Pemkab Lampung Timur ini menandai dimulainya babak baru implementasi strategi Kolaborasi Pentahelix, yang menyatukan lima pilar utama: Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Media, sebagai fondasi utama strategi mitigasi bencana di Kabupaten Lampung Timur.

Kepala BPBD: FPRB Adalah Motor Penggerak Koordinasi 24 Jam

Dalam laporannya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Timur menegaskan bahwa kompleksitas ancaman bencana alam menuntut kesiapsiagaan yang terpadu dan tanpa henti. Pembentukan dan pengukuhan FPRB ini merupakan jawaban strategis untuk memastikan semua pemangku kepentingan bergerak secara sinergis dan terkoordinasi.

"Forum ini bukan sekadar wadah administratif, melainkan motor penggerak koordinasi 24 jam kita. Bencana tidak mengenal waktu. FPRB akan menjadi jembatan vital yang menyatukan sumber daya dari Pemerintah, sektor non-pemerintah, dan dunia akademisi, mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga fase pemulihan," jelas Kepala Pelaksana.

Tujuan utama forum ini adalah menciptakan masyarakat yang melek bencana melalui peningkatan kesadaran, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang efektif, serta penguatan mekanisme kerja sama. Inisiatif krusial ini sepenuhnya didukung melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Pesan Bupati: FPRB Harus Taktis dan Garda Terdepan Keselamatan

Acara pengukuhan secara resmi dibuka oleh Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah. Dalam sambutannya, Bupati Ella menekankan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab kolektif dan bukan semata tugas Pemerintah.

"Kita tidak bisa berdiri sendiri. Konsep Pentahelix harus kita terapkan secara nyata di lapangan. Saya berharap pengurus FPRB yang baru dikukuhkan ini tidak hanya bekerja secara administratif. Mereka harus menjadi tim yang aktif, cepat, dan taktis di lapangan, menjadi garda terdepan keselamatan warga," tegas Bupati Ella dengan nada penekanan.

Bupati berharap FPRB dapat segera merumuskan kebijakan yang pro-keselamatan, menggenjot edukasi publik, dan membangun sistem peringatan dini yang efektif hingga ke tingkat desa dan komunitas.

"Selamat bertugas kepada para pengurus baru. Mari kita jaga Kabupaten Lampung Timur agar semakin tangguh dan mampu menghadapi segala risiko. Semoga upaya kita melindungi masyarakat senantiasa mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa," tutup Bupati, menandai dimulainya masa bakti FPRB 2025-2028, dengan harapan besar pada slogan mereka: "Maju Bersama, Tangguh Bencana." (Amir/Mdn)

Bangkitkan Kepercayaan Publik, ASDP Raih Predikat Informatif KIP 2025 dengan Skor 94,92

     

REFORMASI-ID | Jakarta, 16 Desember 2025 — Perjalanan transformasi keterbukaan informasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memasuki babak penting. Setelah tiga tahun berturut-turut berada pada kategori Tidak Informatif, ASDP berhasil melompat jauh dengan meraih kualifikasi Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Capaian ini ditandai dengan perolehan skor tinggi 94,92, sebuah lompatan signifikan yang merefleksikan perubahan sistemik dalam tata kelola informasi perusahaan.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara resmi yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12), dan menempatkan ASDP sebagai salah satu BUMN yang dinilai berhasil mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten dan terukur.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan hasil dari komitmen kolektif perusahaan untuk membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi yang berkelanjutan. “Penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas kinerja ASDP, tetapi juga menjadi amanah bagi kami untuk terus menghadirkan pengelolaan informasi yang semakin terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Transparansi adalah fondasi layanan publik yang dipercaya,” ujar Heru.

Hasil penilaian akhir KIP menunjukkan bahwa ASDP berhasil melakukan akselerasi signifikan hanya dalam satu tahun, dari kategori Tidak Informatif menjadi Informatif. Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan reformasi internal dalam pengelolaan informasi publik, mulai dari kebijakan, sistem, hingga budaya kerja yang lebih terbuka.

*Optimal*

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025, KIP menilai 387 badan publik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 197 badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif. Pencapaian ASDP menempatkan perusahaan sebagai salah satu badan publik yang dinilai optimal dalam memenuhi standar keterbukaan informasi.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian integral dari transformasi layanan ASDP, baik secara internal maupun eksternal. Berbagai kanal informasi dikembangkan untuk memastikan publik memperoleh akses yang luas dan mudah terhadap informasi layanan, profil perusahaan, program TJSL dan keberlanjutan, kampanye publik, hingga edukasi digital bagi pengguna jasa.

“Keterbukaan informasi juga kami implementasikan secara nyata melalui digitalisasi layanan tiket Ferizy. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi keberangkatan secara transparan, proses pembelian yang jelas, serta pencatatan manifest yang akurat. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan penyeberangan,” ujar Windy.

Ke depan, ASDP berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas layanan publik berbasis transparansi. Sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan semata kewajiban regulatif, melainkan kebutuhan strategis yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan capaian ini, ASDP menegaskan langkahnya sebagai BUMN layanan publik yang tidak hanya menghubungkan wilayah Nusantara melalui penyeberangan, tetapi juga membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan akuntabilitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Hms/Mdn)

Viral!!! Istri Kepala Desa Labuhan Ratu Aniaya Ibu Rumah Tangga, Dilaporkan ke Polisi

     

REFORMASI-ID | Lampung Timur – 16/12/2025.  Warga Desa Labuhan Ratu Lima, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, digemparkan oleh dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh istri seorang Kepala Desa (Kades) terhadap seorang ibu rumah tangga pada Minggu malam (14/12/2025). Korban berinisial BN (Ibu Rumah Tangga) disiram air cabai ke bagian wajah dan tubuhnya hingga mengalami luka bakar, iritasi, mata merah, dan trauma.

Kronologi Mencekam di Malam Hari
Peristiwa penganiayaan ini terjadi di rumah korban, Dusun Beringin RT/RW 001/001, Desa Labuhan Ratu Lima, sekitar pukul 21.00 WIB.

Menurut hasil investigasi di lapangan, insiden bermula saat korban, BN, keluar rumah untuk mengambil air guna membuat susu untuk anaknya. Di saat yang bersamaan, Kades Labuhan Ratu Lima, Toni, datang ke rumah korban untuk urusan dengan suami BN.
Tak berselang lama, istri Kades yang berinisial N tiba di lokasi bersama keluarganya. Tanpa mengucapkan salam atau basa-basi, N seketika langsung melakukan penyerangan.

"N seketika langsung menyiram muka Nova dengan air cabai berukuran botol Aqua 600 ml, mencambak rambut korban. Kulit panas rasa seperti terbakar, iritasi, mata merah dan pandangan kabur yang dirasakan BN,"  terang tim investigasi.

Korban BN mengungkapkan rasa terkejut dan ketakutannya. "Aku tidak mengetahui akar masalahnya, datang ke rumah tanpa berucap salam, langsung menyiram air cabai bagian muka dan badan, rasanya pandangan kabur, trauma dan penuh ketakutan," ungkap BN.

Kesaksian ini diperkuat oleh tetangga korban, Meli, yang menyatakan barang bukti botol air cabai masih berada di rumah BN. Laporan Polisi dan Desakan Penegakan Hukum atas tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh istri Kades tersebut, korban BN didampingi kuasa hukumnya langsung bergerak cepat. Pada Senin (15/12/2025), BN resmi membuat Laporan Polisi ke Polres Lampung Timur dengan nomor: LP/B/431/XII/2025/SPKT/Polres Lampung Timur/Polda Lampung.

Alicia, kuasa hukum korban, menyatakan keprihatinannya dan menyesalkan perbuatan istri pemimpin desa.

"Kami sangat menyayangkan dan prihatin atas tindakan N. Seharusnya Toni sebagai suami dan kepala desa mampu mencerminkan sikap pemimpin publik, memberikan contoh perilaku baik, dan mampu mendidik keluarganya sendiri. Kami memohon penegak hukum agar memberikan hukuman yang setimpal atas tindakannya. Jangan sampai kejadian semacam ini terulang kembali," tegas Alicia.

Tim investigasi TB Interpol turut meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini tanpa tebang pilih, demi menjamin keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. (*)

Wakapolri Dorong Perwira Polri Adaptif dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

     


REFORMASI-ID| Semarang - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia Polri sejalan dengan arah pembangunan nasional RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional.

Dalam konteks tersebut, tuntutan masyarakat Indonesia saat ini mengharuskan setiap perwira Polri hadir secara nyata, adaptif, dan responsif dalam menjawab berbagai persoalan di lapangan. Penegasan itu disampaikan pada Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Gelombang II T.A. 2025 Batalyon Pratistha Gunawisesa di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada 99 Perwira Remaja Polri lulusan SIPSS Tahun 2025, yang terdiri dari 73 Polisi Laki-laki (Polki) dan 26 Polisi Wanita (Polwan). Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras, disiplin, serta dedikasi para perwira dalam menjalani proses pendidikan, pelatihan, dan pembinaan.

“Hari ini saudara secara sah menyandang pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) dan siap mengemban tugas sebagai anggota Polri. Ini bukan sekadar kelulusan, tetapi awal dari tanggung jawab besar kepada masyarakat,” tegas Wakapolri.

Para perwira lulusan SIPSS selanjutnya akan ditempatkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta kebutuhan organisasi yang telah dipetakan sejak proses rekrutmen. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam menempatkan sumber daya manusia secara tepat agar mampu beradaptasi dengan dinamika dan tantangan tugas ke depan.

“Polri membutuhkan perwira yang adaptif, profesional, dan mampu hadir menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan proaktif,” ujarnya.

Penguatan kualitas SDM Polri menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap kinerja kepolisian. Perwira remaja SIPSS dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam dipandang sebagai modal strategis untuk menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan solutif.

Menutup kegiatan tersebut, Wakapolri menekankan pentingnya menjaga nama baik institusi, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, terus meningkatkan kompetensi diri, serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai bekal dalam menjalankan tugas kepolisian.

“Setiap perilaku anggota Polri adalah cerminan institusi dan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik. Jadilah Bhayangkara sejati yang mengabdi dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab demi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

15 Desember 2025

Gunakan Jembatan Sling Baja, Brimob Polda Aceh Bantu Salurkan Bantuan Logistik Untuk Masyarakat

     


REFORMASI-ID| Bireun - Personel SAR Satuan Brimob Polda Aceh membantu menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana di Desa Kubu, Bireuen, dengan menggunakan jembatan Sling Baja.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S. I. K, dalam keterangannya, Senin, 15 Desember 2025, menyebutkan, bantuan yang disalurkan melalui jembatan Sling Baja  berupa  bahan makanan dan selimut.

Bahan makan yang disalurkan antara lain 20 kantong pakaian, beras 50 kg sebanyak 30 karung, 10 papan telur dan 50 dus mie instan. Sedangkan bantuan selimut berjumlah 2 karung, ujar Kabid Humas 

Kabid Humas berharap dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat di daerah terdampak di Desa Kubu dapat terbantu dan dapat merasakan langsung manfaat dari bantuan tersebut tutup Kabid Humas.

Sinergitas TNI Polri dan Masyarakat Bangun Jembatan Darurat di Aceh Singkil

     


REFORMASI-ID| Aceh - Kepolisian Daerah Aceh melalui personel Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Aceh bersama personel Kodim Aceh Singkil, Polres Aceh Singkil, serta masyarakat setempat melaksanakan kegiatan pembuatan jembatan darurat di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Senin (15/12/2025).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K. menjelaskan bahwa pembangunan jembatan darurat tersebut dilakukan sebagai respons cepat terhadap kondisi infrastruktur yang rusak, guna memastikan kembali kelancaran akses transportasi dan aktivitas masyarakat setempat.

“Pembuatan jembatan darurat ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar mobilitas dan roda perekonomian dapat kembali berjalan, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara melalui sinergi TNI–Polri dan masyarakat dalam penanganan dampak bencana maupun kondisi darurat,” ujar Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin oleh Komandan Peleton V Kompi 2 Batalyon C Pelopor, Bripka Muzlian, dengan melibatkan berbagai unsur terkait serta partisipasi aktif warga setempat.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI–Polri dengan rakyat, khususnya dalam membantu masyarakat di wilayah yang terdampak keterbatasan sarana dan prasarana.

“Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kami mengapresiasi peran aktif seluruh pihak, terutama masyarakat yang turut bergotong royong dalam pembangunan jembatan darurat ini,” tambahnya.

Polda Aceh berkomitmen untuk terus hadir dan berperan aktif dalam setiap upaya kemanusiaan, serta mendukung percepatan pemulihan kondisi masyarakat melalui kerja sama dan sinergi dengan seluruh elemen."tutup Joko."

Polri Kembali Saluran 2,1 Ton Bantuan Logistik Ke Aceh Tengah

     


REFORMASI-ID| Aceh - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Baharkam Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam penanganan bencana alam di Aceh. Sebanyak 2,1 ton bantuan logistik bencana kembali diberangkatkan menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah, Senin (15/12/2025).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K. menjelaskan bahwa proses pencatatan, pengamanan, dan pendistribusian bantuan tersebut dilaksanakan oleh personel Liaison Officer (LO) Polda Aceh Posko Bencana Bandara Kualanamu, bekerja sama dengan Posko Sumatera Utara sebagai penanggung jawab pengamanan dan distribusi logistik di Bandara Kualanamu.

“Bantuan logistik dari Baharkam Polri ini diberangkatkan menggunakan pesawat Polri jenis Poker melalui Terminal Kargo Bandara Kualanamu dan ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Aceh Tengah,” ujar Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Bantuan dengan total berat 2.193 kilogram tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan darurat, meliputi bahan pangan, keperluan bayi, obat-obatan, perlengkapan mandi, pakaian, alat kebersihan, hingga dukungan kelistrikan berupa genset portable. Seluruh barang telah melalui proses pendataan dan pengecekan untuk memastikan kelayakan serta ketepatan sasaran distribusi.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Aceh menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam pendistribusian bantuan ini merupakan bagian dari tugas kemanusiaan Polri dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Kami memastikan seluruh proses pengantaran berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Sinergi antara Polda Aceh, Posko Sumut, dan seluruh unsur terkait menjadi kunci kelancaran distribusi bantuan ini,” tambahnya.

Kegiatan pengiriman bantuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Terminal Kargo Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara.

Di akhir keterangannya, Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi dampak bencana alam, serta mendoakan agar kondisi masyarakat Aceh yang terdampak segera pulih.

Bhabinkamtibmas Medan Satria Hadiri Kegiatan Takhtim Qur’an di Pondok Ungu

     

REFORMASI-ID | Bekasi Kota – Dalam rangka mempererat silaturahmi serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, Bhabinkamtibmas Kelurahan Medansatria Polsek Medan Satria menghadiri kegiatan Takhtim Qur’an yang berlangsung di kediaman H. A. Sunardi, Pondok Ungu RT 01/01, Kelurahan Medansatria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Senin malam (15/12/2025).

Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, di antaranya KH. Jama Sari, MM, Ustadz Umar Syarifudin, S.Pdi, Ustadz H. Mujahid, Ustadz Umarudin, Ketua RW 01 Samsurih, serta Ketua RT 01/01 Alim. Hadir pula Babinsa Kelurahan Medansatria Serka M. R. Syarif sebagai bentuk sinergitas TNI-Polri di wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Medansatria Aipda Madaris menyampaikan imbauan kamtibmas kepada warga yang hadir agar senantiasa waspada terhadap potensi gangguan keamanan seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), serta kenakalan remaja, termasuk tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ditemukan potensi gangguan kamtibmas.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan Takhtim Qur’an berjalan dengan lancar hingga selesai sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan antara aparat keamanan dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan religius.