Media Reformasi Indonesia (MRI)

20 Oktober 2026

Tinjau Penanganan Karhutla, Danrem: Perkuat Upaya Pemadaman dan Pencegahan di Sumatera Selatan

     

REFORMASI-ID | OKI, Ogan Komering Ilir – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud terus mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya terpadu untuk mengendalikan kebakaran, mencegah meluasnya titik api, serta meminimalkan dampak asap terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pada kesempatan tersebut Danrem Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan. Penanganan karhutla di wilayah OKI memerlukan kesiapsiagaan personel serta koordinasi yang berkelanjutan antara TNI, Polri, pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan unsur terkait lainnya. 

"Kecepatan dalam mendeteksi titik panas, melakukan pemadaman, serta melaksanakan pendinginan menjadi faktor penting untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api," ujarnya.

Danrem 044/Gapo menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menghadapi ancaman karhutla. Selain melakukan penanganan di lokasi terdampak, patroli dan pemantauan wilayah juga perlu terus ditingkatkan guna mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

"Upaya pencegahan turut menjadi perhatian, khususnya melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga," ungkap Danrem 044/Gapo.

Menurutnya. Melalui langkah penanganan yang terpadu dan berkelanjutan, Korem 044/Gapo berkomitmen mendukung upaya penanggulangan karhutla di Kabupaten OKI dan wilayah Sumatera Selatan. 

"Diharapkan, sinergi seluruh unsur dapat mempercepat pengendalian kebakaran, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan situasi wilayah yang aman dan kondusif," pungkasnya. (Mdn) 

Suparit Bawenti Usung PBB Gratis bagi Warga Kurang Mampu, Komitmen Ringankan Beban Masyarakat Bowongkulu

     

 



REFORMASI-ID | SANGIHE — Kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu menjadi salah satu program unggulan Suparit Bawenti, S.Pd.I., calon Kapitalaung Kampung Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, nomor urut 2.

Putra asli Sangihe yang mengaku lahir dan besar di Kampung Bowongkulu itu menawarkan program bantuan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga kurang mampu apabila mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin kampung tersebut.

Bagi Suparit, program itu merupakan bentuk komitmen untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Ia menyatakan tidak ingin janji tersebut berhenti sebagai ucapan dalam masa pencalonan, tetapi ingin memperjuangkannya melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika masyarakat Bowongkulu memberikan amanat kepada saya, PBB masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria akan saya tanggung melalui gaji saya sebagai kapitalaung,” demikian komitmen yang disampaikan Suparit.

Siapkan Skema Pembiayaan

Suparit menjelaskan, berdasarkan perhitungannya, penerimaan PBB Kampung Bowongkulu berada di kisaran Rp10 juta per tahun. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan PBB bagi warga kurang mampu yang menjadi sasaran program diperkirakan sekitar Rp5 juta per tahun.

Ia menyebut program tersebut tidak ditujukan kepada seluruh wajib pajak. Bantuan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang merupakan warga Kampung Bowongkulu, dengan kriteria penerima yang akan ditetapkan secara jelas.

Suparit juga memaparkan rencana pembiayaan melalui penghematan perjalanan dinas yang diperkirakan sekitar Rp4 juta per tahun serta penyisihan Rp1 juta dari gaji pribadinya setiap tahun.

Menurut perhitungannya, skema tersebut dapat menjadi upaya untuk membantu masyarakat tanpa harus menanggung seluruh potensi penerimaan PBB kampung.

Meski demikian, pelaksanaan program tetap memerlukan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan pengelolaan keuangan. Penggunaan anggaran perjalanan dinas harus mengikuti aturan yang berlaku, sedangkan bantuan dari gaji pribadi perlu diatur secara transparan agar pembayaran PBB warga dapat dipertanggungjawabkan.

Siap Menjadi Garda Terdepan

Selain menawarkan bantuan PBB bagi warga kurang mampu, Suparit menyatakan kesiapannya memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam mengakses bantuan sosial dan program pemerintah lainnya.

Ia ingin pemerintah kampung hadir sebagai penghubung yang aktif antara masyarakat dan pemerintah daerah, terutama ketika warga menghadapi kesulitan dalam memperoleh pelayanan maupun bantuan yang menjadi hak mereka.

Sebagai putra daerah yang memiliki keterikatan dengan Kampung Bowongkulu, Suparit menyatakan ingin menjadikan kepentingan masyarakat sebagai perhatian utama apabila terpilih.

Komitmen tersebut, menurut tawaran programnya, akan diwujudkan melalui upaya memperjuangkan kebutuhan warga, mengawal akses bantuan, dan membangun komunikasi dengan pihak terkait.

Bagi masyarakat, program seorang calon pemimpin bukan hanya dinilai dari besarnya janji, tetapi juga dari kejelasan sasaran, kepastian pelaksanaan, dan kesediaannya mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.

Suparit Bawenti, calon Kapitalaung Kampung Bowongkulu nomor urut 2, kini menawarkan gagasan tersebut kepada masyarakat. Keputusan akhir berada di tangan pemilih, sementara pembuktian atas komitmen yang disampaikan akan menjadi bagian penting dari penilaian masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Ical Mamuntu Desak Wali Kota Evaluasi Lurah Tandurusa, DPRD Pertanyakan Status Tanah dan Register Kelurahan

     

 


REFORMASI-ID | BITUNG — Pelayanan administrasi pertanahan di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Bitung, Senin (19/10/2026). Dalam rapat yang membahas aspirasi Mario Mamuntu, Ical Mamuntu, Ical Mamuntu, dan pihak terkait lainnya itu, muncul desakan agar Wali Kota Bitung mengevaluasi kinerja Lurah Tandurusa serta memberikan kejelasan mengenai riwayat tanah, buku register kelurahan, dan dasar peralihan hak atas lahan yang dipersoalkan warga.

RDPU yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bitung tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bitung, Fivi Janet Ganap, S.E. Forum itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan pelayanan administrasi pertanahan sekaligus meminta pemerintah dan instansi terkait menelusuri dokumen yang dinilai penting bagi kepastian hukum atas tanah yang mereka perjuangkan.


Persoalan yang dibawa warga, menurut para pembawa aspirasi, bukan semata-mata mengenai luas lahan. Mereka menilai riwayat penguasaan tanah, dokumen keluarga, catatan register, serta proses peralihan hak perlu diperiksa secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mario Mamuntu: Ini Bukan Sekadar Persoalan Tanah

Mario Mamuntu, salah satu pembawa aspirasi masyarakat Tandurusa, menegaskan bahwa perjuangan warga tidak boleh dipersempit hanya menjadi persoalan kepemilikan lahan. Di hadapan anggota DPRD, ia meminta negara mendengarkan hak dan kepentingan masyarakat yang merasa memiliki riwayat penguasaan atas tanah tersebut.


Mario menyebut, lahan yang dipersoalkan mencakup sekitar 36.000 meter persegi yang dikaitkan dengan keluarga Raymond dan sekitar 29.000 meter persegi yang dikaitkan dengan keluarga Ahad Swamule.

Menurut Mario, berdasarkan riwayat dan dokumen keluarga yang mereka miliki, penguasaan serta penggarapan tanah tersebut telah berlangsung sejak dekade 1950-an. Ia merujuk pada buku register tanah Kelurahan Tandurusa Nomor 170, Folio 57, selain dokumen dan silsilah keluarga yang menurutnya perlu diperiksa oleh instansi berwenang.

“Yang kami bawa ke DPRD bukan sekadar persoalan tanah seluas 36.000 meter persegi milik keluarga Raymond atau 29.000 meter persegi yang dikaitkan dengan keluarga Ahad Swamule. Kami berbicara tentang sejarah, perjuangan hidup, keluarga, dan masa depan anak cucu yang tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian,” ujar Mario dalam menyampaikan pokok aspirasinya.

Ia meminta seluruh bukti tersebut diperiksa secara serius, objektif, dan bertanggung jawab. Menurut dia, riwayat penguasaan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan administratif yang terang.

“Berdasarkan riwayat dan dokumen keluarga yang kami miliki, penguasaan dan penggarapan tanah ini telah berlangsung sejak 1950-an. Karena itu, kami meminta agar seluruh bukti, termasuk riwayat yang merujuk pada buku register tanah Kelurahan Tandurusa Nomor 170, Folio 57, diperiksa secara serius. Jangan biarkan sejarah penguasaan tanah masyarakat hanya menjadi cerita yang tidak pernah memperoleh kejelasan,” demikian inti tuntutan Mario.

Bagi Mario dan pihak yang menyampaikan aspirasi, pemeriksaan dokumen menjadi langkah penting untuk mengetahui riwayat tanah secara utuh. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mendengar klaim para pihak, tetapi juga menelusuri bukti administrasi yang dapat diverifikasi.

Fivi Janet Ganap Pertanyakan Status Tanah di Bitung

Ketua DPRD Kota Bitung, Fivi Janet Ganap, turut mempertanyakan penjelasan pihak eksekutif mengenai status tanah yang dipersoalkan masyarakat. Ia menyoroti persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana lahan-lahan di Bitung dapat disebut sebagai tanah negara, sementara terdapat masyarakat yang selama ini menggarap atau merombak lahan tersebut.


Fivi mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat yang telah menguasai dan mengusahakan tanah apabila status lahan kemudian dinyatakan sebagai tanah negara.

Pertanyaan itu menempatkan persoalan Tandurusa dalam konteks yang lebih luas: kepastian status tanah, riwayat penguasaan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjelaskan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan status suatu lahan.

Status tanah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pernyataan dalam forum rapat. Riwayat penguasaan, dokumen pertanahan, status hak, serta keputusan administrasi yang berkaitan harus ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, penjelasan dari pemerintah dan instansi pertanahan menjadi penting agar masyarakat memahami dasar penetapan status tanah dan langkah yang dapat ditempuh apabila terdapat keberatan.

Ical Mamuntu Pertanyakan Buku Register dan Dasar Peralihan Hak

Sorotan lain disampaikan Ical Mamuntu. Ia mempertanyakan keterangan Lurah Tandurusa mengenai buku register tanah yang disebut tidak ditemukan atau tidak tercatat dalam register kelurahan.


Menurut Ical, jika buku register yang dirujuk masyarakat memang tidak tersedia, pemerintah kelurahan perlu memberikan penjelasan yang terang mengenai keberadaan dan riwayat dokumen tersebut. Ia meminta agar buku register yang dipersoalkan dapat dihadirkan untuk diperiksa bersama apabila masih tersedia.

“Kalau memang buku register itu tidak ada, perlu dijelaskan secara terbuka. Kami meminta agar buku register yang menjadi rujukan masyarakat dihadirkan sehingga dapat diperiksa bersama. Jangan sampai persoalan dokumen ini terus menjadi tanda tanya tanpa kejelasan,” demikian inti keberatan Ical dalam forum tersebut.

Ical juga mempertanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai dasar administrasi peralihan hak atas lahan yang menurut pihak pembawa aspirasi kemudian tercatat atas nama PT Tarsius/Kungkungan Bay Resort.

Ia meminta penjelasan mengenai dokumen atau surat yang menjadi dasar permohonan peralihan hak, termasuk proses administrasi yang digunakan hingga perubahan nama tersebut tercatat.

Pertanyaan itu, menurut Ical, perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen resmi agar masyarakat mengetahui riwayat peralihan hak secara jelas. Ia tidak ingin persoalan tersebut hanya berputar pada pernyataan antarpihak tanpa penelusuran administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, dasar dan keabsahan peralihan hak tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi BPN dan keterangan pihak terkait. Pertanyaan mengenai keberadaan register maupun proses peralihan hak tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penghilangan dokumen atau pelanggaran hukum.

Ical Mamuntu Desak Evaluasi Lurah Tandurusa

Di tengah pembahasan persoalan tanah, Ical Mamuntu menyoroti kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Tandurusa. Ia mendesak Wali Kota Bitung melakukan evaluasi terhadap kinerja lurah yang dinilainya belum memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Ical mengatakan, ketika dirinya bersama pihak keluarga atau ahli waris mendatangi kantor kelurahan untuk mengurus persoalan administrasi, mereka mengaku kerap tidak memperoleh pelayanan karena lurah disebut sedang sakit, berada di luar kantor, atau memiliki alasan lain.


Menurut Ical, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah apabila berdampak pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta kelurahan memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses administrasi dan kendala yang dihadapi warga.

“Kalau memang ada kendala, sampaikan secara jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan alasan yang terus berubah ketika datang untuk mengurus persoalan administrasi,” tegas Richard dalam forum RDPU.

Ia meminta anggota DPRD menyampaikan kepada Wali Kota Bitung agar mengevaluasi kinerja Lurah Tandurusa. Evaluasi tersebut, menurut dia, diperlukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintahan.

“Saya meminta kepada anggota dewan yang terhormat agar menyampaikan kepada Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja Lurah Tandurusa. Pelayanan publik harus dijalankan secara profesional, terbuka, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Ical juga mendorong agar pihak kecamatan dan BPN dilibatkan dalam pertemuan lanjutan untuk menelusuri dokumen, mencocokkan data, serta menjelaskan persoalan administrasi yang dipertanyakan masyarakat.

Desakan evaluasi tersebut merupakan pandangan Ical sebagai pembawa aspirasi. Penilaian menyeluruh terhadap kinerja lurah tetap memerlukan pemeriksaan oleh pemerintah kota, termasuk klarifikasi dari pihak kelurahan mengenai pelayanan dan kendala yang terjadi.

Warga Minta Penyelesaian, Bukan Sekadar Mendengar Aspirasi

Camat Aertembaga dalam forum tersebut menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dan membantu pengurusan legalitas tanah sepanjang didukung dokumen yang sah dan jelas.

Pernyataan itu menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan karena warga mengharapkan adanya tindak lanjut konkret setelah persoalan disampaikan di hadapan anggota DPRD.


Bagi masyarakat yang membawa aspirasi, penyelesaian tidak cukup berhenti pada rapat dengar pendapat. Mereka menginginkan pemeriksaan riwayat tanah, penelusuran buku register, penjelasan dasar peralihan hak, serta kepastian mengenai tahapan administrasi yang harus ditempuh.

DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan BPN diharapkan dapat berkoordinasi agar seluruh dokumen yang relevan diperiksa secara objektif. Setiap klaim perlu diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa mendahului kesimpulan mengenai status kepemilikan maupun keabsahan peralihan hak.

Rapat berlangsung dengan dinamika pembahasan yang cukup tajam, terutama ketika warga mempertanyakan pelayanan kelurahan dan kejelasan dokumen pertanahan. Meski demikian, RDPU ditutup dalam suasana kondusif.

Kini, tindak lanjut dari pemerintah kota dan instansi pertanahan menjadi penentu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan masyarakat Tandurusa. Bagi mereka, persoalan ini bukan hanya mengenai luas lahan atau nama yang tercatat dalam dokumen, tetapi juga mengenai sejarah penguasaan tanah, kepastian administrasi, dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.


19 Oktober 2026

Peringati HUT ke-75 Humas Polri, Bidhumas Polda Sumsel Perkuat Kepedulian Sosial

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Humas Polri Tahun 2026, Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Sumatera Selatan melaksanakan bakti sosial dengan mengunjungi dan menyalurkan bantuan kepada dua panti asuhan di Kota Palembang, Senin (19/10/2026).

Mengusung tema “75 Tahun Humas Polri: Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Reputasi Polri”, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi sesama.

Pada pagi hari, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., bersama personel Bidhumas mengunjungi Panti Asuhan Ratna Sari di Jalan Pipa Nomor 79, Lorong Teratai, Kelurahan 8 Ilir, Palembang. Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan berupa sembako dan dana santunan untuk membantu memenuhi kebutuhan panti asuhan serta mendukung kesejahteraan anak-anak yang berada dalam pengasuhan yayasan.

Kegiatan dilanjutkan pada siang hari ke Panti Asuhan Cahaya Bunda, yang beralamat di Jalan Pipa, Lorong Teratai Nomor 34, Kelurahan 8 Ilir, Palembang. Di lokasi tersebut, personel Bidhumas Polda Sumsel kembali menyerahkan bantuan sembako dan dana santunan sebagai bentuk perhatian serta dukungan terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan.

Bakti sosial ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Humas Polri, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai kemanusiaan, empati, dan semangat berbagi. Kehadiran personel Bidhumas Polda Sumsel di kedua panti asuhan diharapkan dapat memberikan manfaat, menghadirkan kebahagiaan, serta menumbuhkan semangat anak-anak untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri, khususnya jajaran Bidhumas Polda Sumsel, tentang pentingnya menjaga kesederhanaan dan meningkatkan kepedulian sosial. Pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga melalui sikap dan tindakan nyata yang mencerminkan empati terhadap kondisi orang-orang di sekitar.

Di tengah beragam kondisi kehidupan masyarakat, masih terdapat saudara-saudara yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesadaran tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan sosial, sehingga setiap kesempatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk berbagi, membantu, dan meringankan beban sesama.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dibangun tidak hanya melalui komunikasi yang baik, tetapi juga melalui keteladanan dan kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sejalan dengan tema Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Reputasi Polri, kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak hanya dibangun melalui komunikasi yang baik dan penyampaian informasi yang akurat, tetapi juga melalui sikap, perilaku, serta tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Di balik kehidupan yang kita jalani, masih ada saudara-saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, kita harus senantiasa menjaga kesederhanaan, menjauhi gaya hidup berlebihan, dan menumbuhkan kepekaan sosial agar kehadiran kita benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong tumbuhnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan Polda Sumsel. Menurutnya, kepedulian terhadap sesama merupakan bagian dari nilai pengabdian yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat menjalankan tugas maupun ketika berinteraksi dengan masyarakat.

Melalui bakti sosial ini, Bidhumas Polda Sumsel berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan kedua panti asuhan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan Polri maupun masyarakat luas.

Peringatan Hari Jadi ke-75 Humas Polri menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen menghadirkan Polri yang humanis, sederhana, dan peduli terhadap sesama. Menjaga reputasi Polri bukan hanya tentang bagaimana institusi dipandang masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana setiap personel menunjukkan keteladanan, menumbuhkan empati, dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan orang lain. 

Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Reputasi Polri. (Mdn) 

Warga Burangkeng Pertanyakan Kompensasi Bau Sampah: Selamat Dulu atau Selamatkan Dulu?

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Di tengah ucapan selamat akan dilantiknya Bupati Bekasi definitif, warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi justru melontarkan pertanyaan kritis: selamat dulu atau selamatkan dulu?

Pertanyaan itu disampaikan warga Burangkeng bernama Galang. Menurutnya, ucapan selamat tidak akan pernah bisa menutup bau menyengat dari Gunung Sampah Burangkeng yang telah lama mereka hirup.

“Pak Bupati, 16 Oktober 2026 paripurna sudah digelar, kursi definitif sudah di depan mata. Kami ikut mengucapkan selamat, tapi izinkan kami bertanya dengan tegas, dari napas yang sudah terlalu lama kami hirup dari gunung sampah Burangkeng: selamat dulu atau selamatkan dulu?” ujar Galang.

Ia menegaskan, selama 10 bulan warga Burangkeng menghirup bau yang sama, air lindi yang sama, dan lalat yang sama. Namun, kompensasi “uang bau” yang menjadi hak mereka tak kunjung cair.

“10 bulan pula uang bau yang menjadi hak kami tidak kunjung turun. Baunya tidak pernah telat dan mengendap tepat di paru-paru kami dan anak-anak kami, hanya kompensasinya yang selalu tersesat di lorong birokrasi,” katanya.

Galang menyoroti besaran kompensasi yang dinilai tidak sebanding dengan penderitaan warga. Dengan nilai Rp100 ribu per bulan, berarti hanya Rp3.300 per hari, jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membeli air bersih.

“Dengan harga sekecil itu, penderitaan masyarakat Burangkeng lebih diperparah oleh pejabat yang tak pernah mendahulukan kepentingan rakyat Burangkeng. Ingat perkataan Gus Dur, Pak, ‘Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan’,” ucapnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Cepot. Ia menyebut keterlambatan kompensasi bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, warga Burangkeng bahkan pernah menunggu hingga satu tahun.

“Ini bukan yang pertama, dulu masyarakat Burangkeng pernah menunggu satu tahun lamanya. Kini semacam kaset lama yang diputar ulang. Apakah kami perlu menutup akses sampah terlebih dahulu baru kami didengar? Padahal di negara demokrasi ini sudah jelas, vox populi, vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Cepot.

Menurut warga, kompensasi tersebut bukan sedekah apalagi belas kasihan, melainkan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan.

“Menunda hak rakyat Burangkeng sama saja dengan mengabaikan regulasi yang sudah ada,” tegas Galang.

Ia menambahkan, kepercayaan yang mengantarkan bupati ke kursi definitif tidak diuji dari kegiatan seremonial pelantikan, melainkan dari keberpihakan terhadap hak warga di pinggiran.

“Kami tidak meminta Pak Bupati menyulap sampah jadi emas, kami hanya meminta hak kami sebagai masyarakat Burangkeng. Selamat Pak Bupati, tapi selamatkan dulu kami,” tutupnya.

(Red)

18 Oktober 2026

Dukung Program Kapolri, Polda Lampung Razia Tempat Hiburan Malam, 6 Pengunjung Positif Narkoba

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Polda Lampung menggelar razia narkoba di enam tempat hiburan malam pada Sabtu (17/10/2026) malam hingga Minggu (18/10/2026) dini hari. Dari 42 pengunjung yang menjalani tes urine, enam orang dinyatakan positif mengandung narkoba.

Razia yang berlangsung pukul 23.00 WIB hingga 03.00 WIB tersebut merupakan bagian dari Program Kerja Kapolri Polisi Bersama Masyarakat, dengan sasaran mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus memutus mata rantai peredaran barang terlarang.

Sebanyak 54 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan tersebut, terdiri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Polisi Militer TNI AD dan AL, Bidang Propam, Bidang Dokkes, Bidang Humas, Direktorat Samapta, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, razia tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan nyata di tengah masyarakat.

“Pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak. Melalui program Polisi Bersama Masyarakat, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” ujar Yuni, Minggu (18/10/2026).

*Enam orang positif, pemeriksaan dilakukan di enam lokasi*

Enam tempat yang menjadi sasaran razia yakni Karaoke Kenan, Karaoke JTA, Karaoke Poppy, Kafe WLounge, Kafe D’Jazz, dan Kafe Shoutbank.

Kegiatan diawali dengan apel gabungan yang dipimpin Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Lampung AKBP Radius Utama. Setelah itu, petugas melakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan pengunjung serta tes urine terhadap pengunjung yang dicurigai mengonsumsi narkoba.

Dari 42 orang yang menjalani pemeriksaan urine, enam orang memperoleh hasil positif. Mereka terdiri dari lima laki-laki dan satu perempuan, dengan rentang usia 26 hingga 38 tahun.

Yuni menegaskan, kegiatan pengawasan dan pencegahan akan terus dilakukan untuk menekan risiko penyalahgunaan narkoba, termasuk di tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas masyarakat pada malam hari.

“Razia ini bukan sekadar pemeriksaan, tetapi juga langkah pencegahan agar tempat hiburan tidak menjadi ruang bagi penyalahgunaan narkoba. Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak mencoba, menggunakan, apalagi terlibat dalam peredaran narkoba,” katanya.

*Polisi dorong pencegahan dan pemulihan pengguna*

Menurut Yuni, upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan. Pencegahan, edukasi, keterlibatan masyarakat, serta penanganan terhadap pengguna juga menjadi bagian penting untuk memutus persoalan narkoba secara berkelanjutan.

“Kami mengajak masyarakat berani melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya. Informasi dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam melakukan langkah pencegahan dan penegakan hukum,” ujar Yuni.

Sementara itu, Dirresnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Dodi Suryadin menegaskan, pihaknya terus mengintensifkan upaya pemberantasan narkoba melalui kegiatan pencegahan dan penindakan.

“Pemberantasan narkoba harus dilakukan bersama-sama. Kami mengimbau masyarakat agar menjauhi narkoba dan tidak terlibat dalam peredarannya. Jika mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkoba, segera laporkan kepada kepolisian,” kata Dodi.

Ia juga menekankan pentingnya upaya pemulihan bagi pengguna narkoba sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Razia tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Lampung menjalankan program Polisi Bersama Masyarakat, dengan menggabungkan pengawasan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba. (*) 

Suasa Penuh Haru, Acara Farewell Parade Irjen Pol Dr. Nazly Harahap Kakorsabhara Baharkam Polri

     


REFORMASI-ID | Jakarta - JAKARTA - Suasana haru dan penuh penghormatan mewarnai upacara Welcome and Farewell Parade Kakorsabhara Baharkam Polri pada hari Kamis Tgl 15 Oktober 2026 di Mako Korsabhara Baharkam Polri.
 
Kegiatan Ini diawali dengan Pelaksanaan Apel Bersama Personil Korsabhara Baharkam polri yang di Pimpin Irjend Pol Dr. M. Nazly Harahap S.IK., M.H., MM di hadiri oleh seluruh Perwira Teras Korsabhara Seperti Dirpamobvit, Dirpolsatwa, Dirsamapta, Auditor Utama TK II Sispamobvitnas Baharkam Polri, Anjak Utama Korsabhara, Para Kabag, Para Kasubdit, Para Auditor Madya, Para Pamen, Pama, Bintara serta ASN Polri.

Kegiatan ini menjadi momentum pergantian kepemimpinan sekaligus penghormatan atas pengabdian Irjen. Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap S.IK., M.H., M.M selama menjabat Kakorsabhara Baharkam Polri, sebelum melanjutkan amanah sebagai Kadiv Propam Polri. 
 
Dalam upacara tersebut, tongkat estafet kepemimpinan Kakorsabhara Baharkam Polri diserahkan kepada Irjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo.
 
Pergantian ini tidak sekadar menandai perubahan jabatan, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan pengabdian, soliditas, serta komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kadiv Propam Polri Irjen. Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap mengucapkan terimakasih atas dukungan seluruh personel Korsabhara Baharkam Polri. 

"Saya atas nama pribadi mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar Korsabhara Baharkam Polri yang selama beberapa bulan ini telah membantu saya selama menjabat Kakorsabhara Baharkam Polri," katanya.

"Saya merasa Korsabhara rumah kedua saya yang sangat kental kekerabatannya, dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Kakorsabhara Baharkam Polri yang baru Irjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo. Semoga rekan-rekan semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan," tambahnya.

Selanjutnya Dilaksanakan acara Laporan Kesatuan dan penyerahan Pataka Korsabhara Baharkam Polri di ruangan aula Korsabhara Baharkam Polri.

Sementara itu, Kakorsabhara Baharkam Polri yang baru Irjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo mengatakan Terima kasih nya kepada irjend Pol M. Nazly Harahap yang telah menanamkan disiplin dan soliditas kepada seluruh personil Korsabhara Baharkam Polri untuk mencapai keberhasilan dalam setiap tugas yang dilaksanakan dan Saya akan melanjutkan tugas Irjen. Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap. 

"Kami juga mohon dukungannya kepada seluruh rekan-rekan Korsabhara Baharkam Polri untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak Irjen. Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap S.IK., M.H., M.M Semoga kita bisa terus memberikan pelayanan bagi masyarakat," ungkapnya.

Puncak acara Farewell Parade ini di tutup dengan Mengantarkan
Irjend Pol Dr. Nazly Harahap S.IK., M.H., M.M dengan acara tradisi pedang Pola oleh para perwira pertama Korsabhara Baharkam Polri. 

Turut hadiri pada kegiatan tersebut Para Pejabat Teras Korsabhara seperti: Dirpolsatwa, Dirpamobvit, Dirsamapta, Auditor Utama TK. II, Para Kabag, Para Kasubdit, Para Auditor Madya dan Pertama, Para Pamen, Pama, Bintara, ASN Polri dan warga komplek, Pak RT, RW dan warga masyarakat yg ada disekitar Mako Korsabhara dengan sangat haru dan suka cita mengantarkan irjend Pol Dr. Nazly Harahap untuk melanjutkan tugas sebagai Kadiv Propam Polri.

KADIN Lampung Selatan Ramaikan Jambore American Jeep, Hadirkan UMKM dalam Program Kerja 100 Hari

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lampung Selatan turut meramaikan kegiatan Jambore American Jeep yang berlangsung di Grand Elty, Lampung Selatan, pada 16–18 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KADIN Lampung Selatan, dr. Mahirrokhman Difa, menghadirkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya mendorong promosi produk lokal dan penguatan ekonomi daerah.

Keterlibatan UMKM dalam ajang otomotif tersebut menjadi salah satu langkah nyata KADIN Lampung Selatan untuk membuka peluang usaha, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkenalkan produk-produk lokal kepada peserta dan pengunjung yang hadir.

Partisipasi ini juga sejalan dengan semangat **program kerja 100 hari KADIN Lampung Selatan**, yang diarahkan untuk mendorong peran dunia usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah, memperkuat UMKM, serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai sektor.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan yang melibatkan komunitas dan pengunjung dari berbagai daerah, KADIN berupaya memanfaatkan momentum tersebut sebagai sarana promosi sekaligus memperluas kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Jambore American Jeep tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pencinta otomotif, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Sinergi antara kegiatan otomotif, pariwisata, dan UMKM diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kabupaten Lampung Selatan.

Kehadiran dr. Mahirrokhman Difa bersama pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut mencerminkan upaya KADIN untuk menjadikan berbagai agenda publik sebagai peluang bagi pengusaha lokal untuk berkembang.

Melalui program kerja 100 hari ini, KADIN Lampung Selatan diharapkan dapat terus memperkuat peran sebagai wadah dunia usaha, mendorong pertumbuhan UMKM, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah.

Dengan demikian, partisipasi dalam Jambore American Jeep di Grand Elty menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan potensi usaha lokal sekaligus mendorong agar pertumbuhan sektor pariwisata dan kegiatan komunitas turut memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di Lampung Selatan. (*)

Peringati HUT Ke-81 Korps Marinir, Turnamen Sepak Bola Danbrigif 4/BS Cup 2026 Resmi Digelar

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG, PESAWARAN - TNI AL, KORPS MARINIR, BRIGIF 4 MAR/BS. Semangat sportivitas dan kebersamaan mewarnai pembukaan Open Tournament Sepakbola Danbrigif 4 Mar/BS Cup III 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Marinir Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 15.30 WIB, bertempat di Lapangan Sepak Bola Brigif 4 Mar/BS. Minggu, 18/10/2026.

Pembukaan turnamen dipimpin oleh Wakil Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS (Wadanbrigif 4 Mar/BS), Letkol Marinir Suherman, yang mewakili Komandan Brigif 4 Mar/BS, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr.Hanla., CHRMP. Kegiatan ini turut dihadiri ,Perwira staf Brigif 4 Mar/BS, Dansatlak Wilayah Lampung, , Camat Padang Cermin, Danramil Padang Cermin, Kapolsek Padang Cermin, Kepala Desa Sanggi, Serta Penampilan Drumband para siswa SMKN Padang cermin.

Wadanbrigif 4 Mar/BS), Letkol Marinir Suherman, menyampaikan. Penyelenggaraan turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Marinir sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Brigif 4 Mar/BS dalam membangun semangat olahraga, mempererat tali silaturahmi, dan menumbuhkan jiwa kompetitif yang sehat di tengah masyarakat. 

"Sepak bola sebagai olahraga yang mengedepankan kerja sama tim diharapkan mampu menyatukan berbagai kalangan dalam semangat persaudaraan dan kebersamaan," ujarnya.

Selain itu sambungnya. Melalui Open Tournament Sepakbola Danbrigif 4 Mar/BS Cup III 2026, diharapkan dapat ditemukan bibit-bibit pesepak bola potensial yang mampu mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. 

"Turnamen ini menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat, membangun kedisiplinan, serta menanamkan nilai sportivitas dalam setiap pertandingan," katanya melanjutkan.

Tak hanya itu imbuh Wadan Brigif. Keterlibatan unsur TNI, pemerintah kecamatan, aparat kewilayahan, dan masyarakat dalam kegiatan ini juga mencerminkan kuatnya sinergi dalam membangun kebersamaan melalui olahraga. Penampilan Drumband para siswa SMKN Padang cermin semakin menambah semangat generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan.

"Dengan dibukanya turnamen tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat bertanding secara maksimal, menjunjung tinggi fair play, menghormati keputusan wasit, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama kompetisi berlangsung. Kemenangan bukan semata-mata tujuan akhir, tetapi juga bagaimana setiap tim menunjukkan karakter, disiplin, dan sportivitas di lapangan," tandasnya. (Mdn) 

Resmi Jabat Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Jossy Kusumo Dorong Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Jakarta -  Irjen Jossy Kusumo resmi menjabat sebagai Kepala Korps Sabhara (Kakorsabhara) Baharkam Polri setelah menjalani upacara serah terima jabatan di Mako Baharkam Polri, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Jossy menggantikan Irjen Mahmud Nazly Harahap dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Herry Heryawan.

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari kesinambungan organisasi Polri dalam memperkuat fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya melalui peran Korps Sabhara sebagai salah satu unsur utama dalam pelaksanaan tugas preventif kepolisian.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Jossy Kusumo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, tantangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat terus berkembang. Karena itu, jajaran Sabhara dituntut tidak hanya memiliki kesiapan operasional, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat.

"Semangat Polisi Bersama Masyarakat menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kehadiran polisi diharapkan tidak sebatas merespons gangguan keamanan, tetapi juga mampu membangun rasa aman, mencegah potensi gangguan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," kata Jossy.

Dalam konteks tersebut, Jossy memandang penguatan patroli, pelayanan kepolisian, pengamanan objek vital, serta optimalisasi kemampuan personel dan sarana pendukung sebagai bagian penting dalam meningkatkan efektivitas tugas Korps Sabhara.

"Pendekatan preventif juga perlu diiringi dengan kolaborasi bersama masyarakat. Sebab, keamanan dan ketertiban bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat," katanya.

Sementara itu, upacara serah terima jabatan berlangsung dengan rangkaian pembacaan keputusan Kapolri, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Baharkam Polri, termasuk Kakorbinmas, Kakorpolairud, serta para pejabat di lingkungan Korsabhara Baharkam Polri.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi Korps Sabhara dalam mendukung kebijakan Kapolri, khususnya mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Korps Sabhara diharapkan mampu menjadikan kehadiran polisi sebagai sumber rasa aman sekaligus membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata di lapangan.

Terpilih Aklamasi, Ahmad Zainudin (Ustadz Zenny) dari PAC LDII Jaticempaka Sah Sebagai Ketua RT

     




REFORMASI-ID | Kota Bekasi  - Ustdz Zenny (30) terpilih secara aklamasi dalam pemilihan Ketua RT 01 RW 02, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Podondokgede, Kota Bekasi. Pemilihan berlangsung pada Sabtu (17/10/2025).

Dengan mengusung misi Amanah dalam memimpin, Nyata dalam mengabdi. Bersama Ustadz Zenny kita wujudkan lingkungan yang lebih baik

Dengan terpilihnya Ustdz Zenny sebagai ketua RT, menjadi wajah baru kepemimpinan di  RT 01 RW 02 Kelurahan Jaticempaka.

Menurut Zenny, ini sebagai langkah awal dirinya ingin menyiapkan program kreatif bagi anak -anak muda dilingkungannya agar lebih produktif dan prioritas keamanan, kebersihan dan mensukseskan program bank sampah. 

"Alhamdulillah kepercayaan ini, semoga kami bisa menjalankan dengan baik. Sebagaimana saya sampaikan bahwa program prioritas tentunya manjadi fokus kami, terutama keamanan, jenersihan dan mensukseskan program bank sampah," ucap Zenny. 

Dalam pemilihan tersebut tampak dihadiri Ketua RT periode 2021 2026 Janggam, Ketua RW02 Jaticempaka Marzuqi AMD, Staff Klurahan Abdurrohman dan Bpk Edwin serta  Maskur Pamor Klurahan Jaticempaka dan di hadiri seluruh warga RT 01 RW 02 Jaticempaka. 

Sementara itu hampir semua warga dan tokoh masyarakat dan kalangan pemuda memberikan pendapatnya tentang ketua RT terpilih.

“Dia orangnya baik, ramah dan tegas. Semoga beliau mampu menjalankan tugas sebagai ketua RT dan bisa mengemban amanah.” kata Marsma Suoarjdono salah satu tokoh. 

Zenny yang dikenal sebagai sosok yang mendiri dan tegas dikenal di lingkungannya sebagai ustadz Zenny. 

“Saya berharap Ustadz  Zenny akan menjadi inspirasi bagi anak – anak muda lainnya, dan menjadikan lingkungan kita semakin baik ke depannya,”ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Ahmad Zainudin atau yang akrab dipanggil ustadz Zenny merupakan sosok yang aktif di bidang dakwah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.





17 Oktober 2026

Tindak Cepat Kekerasan di Depan Mapolda Sumsel, Polisi Amankan Dua Tersangka dan Buru Pelaku Lain

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan bergerak cepat menindaklanjuti insiden kekerasan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sumsel. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah mengamankan dua tersangka berinisial AF (36) dan EP (24), sementara upaya penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain masih terus dilakukan.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, AF diduga melakukan pemukulan sebanyak dua kali ke arah punggung bagian belakang korban menggunakan tangan kanan. Sementara itu, EP diduga melakukan tendangan sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan. Dugaan perbuatan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang saat ini ditangani penyidik.

Insiden tersebut terjadi ketika berlangsung aksi penyampaian aspirasi di depan pintu masuk Mapolda Sumsel. Situasi sempat diwarnai gesekan fisik sehingga membutuhkan penanganan petugas. Menindaklanjuti kejadian itu, tim operasional Ditreskrimum Polda Sumsel bersama Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan langkah penanganan di lapangan, mengumpulkan keterangan saksi, serta menelusuri rekaman dokumentasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Melalui penyelidikan dan pemantauan lapangan, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan kedua tersangka di kawasan Ilir Barat II, Palembang. Tim kemudian mengamankan AF dan EP untuk dibawa ke Mapolda Sumsel guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan saat kejadian serta rekaman video digital yang digunakan untuk mendalami rangkaian peristiwa dan dugaan peran masing-masing tersangka.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka diproses berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Penyidik masih melengkapi berkas perkara serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.

“Dua tersangka penganiayaan sudah kami amankan dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Ditreskrimum Polda Sumsel. Penanganan perkara ini masih terus kami kembangkan. Tim penyidik dan operasional melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat. Kami mengimbau pihak-pihak terkait agar kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol. Johannes Bangun.

Ia menambahkan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Polda Sumsel juga mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tetap menjaga ketertiban serta menghormati hak dan keselamatan orang lain.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kepolisian berkomitmen menangani setiap dugaan tindak pidana secara profesional dan objektif.

“Polda Sumsel menaruh perhatian serius terhadap setiap peristiwa yang mengancam keselamatan masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas, serta menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Percayakan penanganan dugaan tindak pidana kepada proses hukum yang berjalan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

Saat ini, kedua tersangka menjalani penahanan di Mapolda Sumsel untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidik terus melengkapi berkas perkara dan mendalami fakta-fakta yang berkaitan dengan insiden tersebut sesuai ketentuan hukum.

Polda Sumsel mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga ketertiban, serta tidak melakukan tindakan kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. Melalui penegakan hukum yang profesional dan dukungan masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan diharapkan tetap terjaga.

#Polisi Bersama Masyarakat". (Mdn) 

Berpasangan dengan Windu Bung Ismail Juarai Turnamen Orado Kecamatan Bakauheni

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - Kecamatan Bakauheni gelar turnamen Orado yang dilaksanakan dikantor Desa Bakauheni dan diikuti oleh peserta se-Kecamatan Bakauheni. Dibuka langsung Camat Bakauheni Sidik. SH. MM, dan dihadiri oleh Kepala Desa Bakauheni Sukirno. Sabtu, 17/10/2026.

Dalam keterangan persnya Sekcam Bakauheni Alfanizar mewakili Camat Bakauheni Sidik, menyampaikan. Pada hari ini Kecamatan Bakauheni melaksanakan lomba Gaple yang dimulai pagi ini dan kemungkinan akan selesai nanti malam sampai selesai menghasilkan para juara yang sudah berlaga di turnamen Orado Kecamatan Bakauheni. 

Lebih lanjut jelas Sekcam. Terlihat antusiasme dari para peserta yang ikut meramaikan turnamen Orado ini. Dan saat ini telah berlangsung babak penyisihan menuju babak final. 

"Alhamdulillah, peserta sudah ada 19 pasang peserta yang hingga sekarang sudah berkompetisi untuk merebut juara 1, yakni pasangan Bung Ismail dengan Windu JA melawan Wawan Gondrong cs," ujar Sekcam Bakauheni. 


Selain itu kata Alfanizar. Harapan kedepannya agar lebih ditambah lagi pesertanya 32 pasang yang ingin mengikuti Ajang-ajang seperti ini disetiap Dusun yang ada di bakauheni, karena kegiatan ini dadakan jadi hanya seadanya.

"Kedepannya kami akan ekstra dalam menjaring dan mencari bibit unggul bilamana ada kembali kegiatan turnamen turnamen khususnya di Bakauheni," tegas Sekcam mengatakan. 

Sementara itu Kepala Desa Bakauheni Sukirno mengucapkan. Untuk para peserta yang menang ataupun lolos dan menjadi juara 1 ditingkat Kecamatan Bakauheni ini akan berlaga kembali ditingkat Kabupaten Lampung Selatan. Semoga para pemenang ditingkat Kecamatan Bakauheni lebih semangat lagi untuk bertanding ditingkat Kabupaten Lampung Selatan. 

"Kami ucapkan selamat untuk pasangan Bung Ismail dan Pak Windu, yang sudah ikut berpartisipasi dan menjuarai juara 1 turnamen Orado Kecamatan Bakauheni," pungkasnya. (Mdn)

Asap Karhutla Ancam Keselamatan Pengguna Tol, Maulidah Zauroh: "Sudah ada Korban jiwa, Jangan Menunggu Tragedi Selanjutnya!"

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG  — Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menyoroti serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menjadi sorotan setelah munculnya laporan kepulan asap tebal dan titik api di sekitar KM 180 ruas Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka), wilayah Tulang Bawang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang beredar di media sosial pada Jumat (16/10/2026) memperlihatkan jalan tol diselimuti asap yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.

Maulidah menegaskan, kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan melalui pemadaman sementara.

"Kalau asap sudah menutup jarak pandang pengguna jalan tol, berarti ancamannya sudah nyata. Ini bukan lagi hanya soal lahan yang terbakar, tetapi soal keselamatan manusia. Jangan sampai kita menunggu korban jiwa baru semua pihak bergerak serius," tegas Maulidah.

Menurutnya, kebakaran lahan yang terjadi berulang harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem pencegahan dan penanganan karhutla.

Ia mempertanyakan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam memetakan titik rawan kebakaran, melakukan pengawasan, dan memastikan respons cepat ketika api mulai muncul.

Maulidah mengingatkan bahwa kabut asap di jalan raya bukan ancaman yang bisa dianggap sepele. Terlebih, insiden kecelakaan beruntun yang dilaporkan terjadi di Jalan Lintas Pantai Timur, Tulang Bawang, pada 6 Oktober 2026 akibat gangguan jarak pandang menjadi peringatan mengenai bahaya serius kebakaran lahan terhadap pengguna jalan.

"Kita sudah mendapat peringatan bahwa asap dapat berujung pada kecelakaan fatal. Artinya, ancaman ini bukan lagi sekadar kemungkinan. Kalau kondisinya terus berulang, kita harus berani bertanya: apa yang salah dengan sistem pencegahan dan pengawasan kita?" katanya.

Sebagai pimpinan DPRD Lampung, Maulidah meminta Pemerintah Provinsi Lampung, BPBD, pemerintah kabupaten, pengelola jalan tol, serta pihak2 terkait melakukan langkah komgkrit, mulai dari pemdaman menyeluruh, pengamanan jalur transoortasi, hingga penyebab kebakatan. 

Maulidah mebilai bahwa kritik masyarakat harus dipandang sebagai bentuk tuntutan atas perlindungan dan pelayanan publik. 

"Jangan marah ketika masyarakat bertanya dimana pemerintah. Pertanayaan inj muncul karna masyarakat butuh rasa aman. Pemerintah harus hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan," ujarnya

Lebih lanjut, ia mendorong aparat berwenang melakukan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran. Apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang melanggar hukum, penindakan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.

Maulidah menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan, termasuk meminta evaluasi mebyeluruh terhadap kesiapsiagaan, kordinasi dan efektivitas penanganan karhutla di provinsi lampung. 

"Kita tidak boleh menormalisasi bencana yang terus berulang. Setiap hektare lahan yang terbakar, setiap kepulan asap yang mengganggu pernapasan, dan setiap pengguna jalan yang terancam keselamatannya adalah persoalan yang harus dipertanggungjawabkan penanganannya," pungkasnya. (**)

Diduga Korupsi APBDes Rugikan Negara Rp 585 Juta, Kades Pematang Baru Resmi Ditahan

     

REFORMASI-ID - LAMPUNG SELATAN – Polres Lampung Selatan menahan tersangka R alias Chako, Kepala Desa Pematang Baru, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil audit, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 585.665.534.

Penahanan dilakukan pada Jumat, 16 Oktober 2026, setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti. Total APBDes Pematang Baru setelah perubahan tercatat sebesar Rp 1.249.999.460. Tersangka selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polres Lampung Selatan.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H.,S.IK.,M.M.,M.Si.,mengatakan, penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

“Dalam penyidikan, polisi menduga tersangka mengelola sendiri dana desa setelah pencairan, tanpa melibatkan perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara semestinya,” kata Deddy.

Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan seluruhnya, hanya terealisasi sebagian, atau telah dilaksanakan tetapi anggarannya tidak diberikan sesuai peruntukan. 

"Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada sejumlah bidang, antara lain pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan mendesak," ungkap Kapolres.

Penyidik turut mendalami dugaan penggunaan sebagian dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka, termasuk membayar utang. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan dalam perkara tersebut mencapai Rp 585.665.534.

“Untuk mengungkap perkara ini, penyidik telah memeriksa 134 saksi dan satu orang ahli auditor, serta menelusuri dokumen anggaran, bukti transaksi, dan dokumen penyaluran dana desa,” lanjut Deddy.

Barang bukti yang didalami penyidik antara lain dokumen peraturan desa dan APBDes serta dokumen penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dokumen tersebut digunakan untuk menelusuri mekanisme pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek penyidikan.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Secara subsidair, Pasal 604 KUHP tentang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang merugikan keuangan negara, jo. Pasal 618 dan Pasal 20 KUHP serta Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor. (Hms/Mdn) 

216 Personel Brimob Mabes Polri Perkuat Penanganan Karhutla di Sumsel

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan menerima penguatan personel dari Markas Besar Polri untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah terdampak. Sebanyak 216 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) tiba dan melaksanakan tugas di Sumatera Selatan pada Kamis hingga Jumat (15–16/10/2026).

Penguatan tersebut terdiri atas 200 personel Pasukan Brimob I Korbrimob Polri yang tergabung dalam dua Satuan Setingkat Kompi (SSK), enam personel pengawak dua unit kendaraan taktis Armoured Water Cannon (AWC) dari Satbrimob Lampung, serta sepuluh personel tenaga medis dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Penerimaan personel berlangsung di Markas Komando Satbrimob Polda Sumsel dan dipimpin oleh Dansatbrimob Polda Sumsel Kombes Pol. James Parlindungan Hutagaol, S.I.K., M.H., bersama jajaran perwira Satbrimob Polda Sumsel serta perwakilan Polres Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Banyuasin.

Kehadiran personel BKO dari Mabes Polri merupakan bentuk dukungan lintas satuan dalam memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Penguatan ini juga mencerminkan komitmen Polri untuk merespons kebutuhan di lapangan secara cepat, terukur, dan terpadu.

Sebelum diterjunkan ke lokasi sasaran, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel kedatangan, pengarahan, serta pembekalan teknis penanganan karhutla. Materi yang diberikan meliputi Analisa Daerah Operasi (ADO), teknik penanganan kebakaran lahan gambut, teknik suplai air, pembasahan spiral, hingga penggunaan cairan pemadam api X-FIRE03.

Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kondisi medan dan mendukung pelaksanaan tugas secara efektif, dengan tetap memperhatikan keselamatan personel serta masyarakat di sekitar lokasi penanganan.

Setelah menyelesaikan pengarahan dan pelatihan teknis, personel BKO didislokasikan ke 16 titik sasaran penanganan karhutla yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Muara Enim.

Sembilan tim juga dilengkapi peralatan pendukung tambahan berupa mesin pompa, selang pemadam, jetshooter backpack, serta cairan pemadam X-FIRE03 untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan. Dukungan personel, tenaga medis, kendaraan, dan peralatan tersebut diharapkan dapat memperkuat jangkauan serta efektivitas upaya penanganan karhutla di wilayah sasaran.


Dansatbrimob Polda Sumsel Kombes Pol. James Parlindungan Hutagaol, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan Mabes Polri melalui pengiriman personel dan sarana pendukung untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera Selatan.

Menurutnya, kesiapan personel yang telah mendapatkan pembekalan teknis menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di 16 titik sasaran. 

"Sinergi lintas satuan diharapkan mampu memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa dukungan dari Mabes Polri memperkuat upaya terpadu dalam menghadapi karhutla di wilayah Sumatera Selatan.

"Pengiriman personel Brimob, pengawak kendaraan AWC, dan tenaga medis menjadi bentuk dukungan Polri dari tingkat pusat hingga daerah untuk membantu penanganan kebakaran serta melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan," kata Nandang.

Penerimaan dan pendislokasian personel BKO berlangsung tertib dan lancar hingga seluruh tim bergerak menuju lokasi penugasan masing-masing. Polda Sumsel terus mengoptimalkan koordinasi dan sumber daya yang tersedia guna mendukung penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan.

Melalui sinergi lintas satuan dan dukungan masyarakat, Polda Sumsel berkomitmen memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla demi menjaga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan di Bumi Sriwijaya. (Mdn) 

#Polisi Bersama Masyarakat.

16 Oktober 2026

Kabaharkam Polri Minta Anggota Tak Berkompromi dengan Perusak Lingkungan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Herry Heryawan menegaskan integritas menjadi harga mati bagi seorang Polisi Khusus Kehutanan. Personel diminta tidak berkompromi dengan para perusak lingkungan.

"Jangan pernah mau berkompromi dengan para perusak lingkungan, dan jangan sekali-kali menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan oleh negara," ujar Herry dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Oktober 2026.

Herry menjelaskan pendidikan Polri tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis personel. Pendidikan itu juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas aparat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

"Tugas menjaga hutan memiliki tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, personel Polisi Khusus Kehutanan harus memiliki ketegasan dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran," jelas Herry.

Herry menyampaikan sebanyak 586 personel telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusdik Binmas) Lemdiklat Polri. Pelatihan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Herry menyebut personel mendapatkan pembekalan berbagai kemampuan kepolisian, mulai dari deteksi dini, pemolisian masyarakat, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, hingga penanganan awal tempat kejadian perkara.

"Kemampuan itu diharapkan memperkuat pengawasan kawasan hutan, mengidentifikasi potensi gangguan keamanan lingkungan, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan karhutla," kata Herry.

Herry juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi. Personel diminta mampu memanfaatkan drone, analisis citra satelit, pemantauan titik panas, serta sistem informasi intelijen kehutanan."Jadilah Polisi Khusus Kehutanan yang responsif, modern, dan adaptif terhadap dinamika era digital," ujar jenderal polisi bintang tiga itu.

Polri menargetkan 70 ribu personel Polisi Khusus Kehutanan secara bertahap. Penguatan itu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Duduk Bersama Mahasiswa Cipayung Plus, Kapolda Sumsel Tegaskan Semangat Polisi Bersama Masyarakat

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menemui langsung mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Palembang saat menyampaikan aspirasi di halaman depan Mapolda Sumsel, Kamis (15/10/2026) sore. Pertemuan tersebut menjadi wujud pendekatan dialogis Polda Sumsel dalam membangun komunikasi dengan generasi muda sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel didampingi jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel dan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H. Kapolda turun langsung menemui massa aksi, duduk bersama mahasiswa, serta mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.

Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan aspirasi terkait pembangunan daerah serta berbagai persoalan sosial. Polda Sumsel mengedepankan komunikasi terbuka dan pendekatan persuasif agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai.

Kapolda Sumsel menegaskan bahwa mahasiswa merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan gagasan serta mengawal perkembangan kebijakan publik. Karena itu, komunikasi dan dialog perlu terus dibangun untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan institusi terkait.

“Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa. Polri hadir untuk mendengar dan membersamai masyarakat. Semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’ harus diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling menghormati, dan komitmen bersama menjaga keamanan serta kemajuan daerah,” ujar Irjen Pol. Rony Samtana.

Pendekatan humanis dan dialogis tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Polri dalam menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada saat yang sama, seluruh pihak diajak menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya agar kegiatan berlangsung tanpa mengganggu aktivitas umum.

Suasana aksi berlangsung damai dan kondusif hingga mahasiswa menyelesaikan penyampaian aspirasi dan membubarkan diri secara tertib. Personel kepolisian tetap melakukan pengamanan dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memperhatikan keselamatan peserta aksi dan masyarakat di sekitar lokasi.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung secara tertib dan damai.

“Polda Sumsel menghormati hak masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Kami terus mendorong komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat serta mengedepankan pelayanan yang profesional dan humanis demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ungkapnya.

Polda Sumsel berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Melalui dialog, sikap saling menghormati, dan kerja sama yang berkelanjutan, penyampaian aspirasi diharapkan menjadi bagian konstruktif dalam kehidupan demokrasi serta mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang aman, damai, dan kondusif.

“POLISI BERSAMA MASYARAKAT”

Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo Subianto, Polri Siapkan 70 Ribu Polisi Khusus Kehutanan

     


REFORMASI-ID | Semarang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan kapasitas Polisi Khusus Kehutanan dengan sasaran mencapai 70 ribu personel.

Arahan Presiden kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara bertahap. Sebanyak 586 personel kini telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusdik Binmas) Lemdiklat Polri.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Herry Heryawan menyampaikan hal tersebut saat memimpin upacara pelantikan Polisi Khusus Kehutanan Tahun Anggaran 2026, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

“Sebagai tindak lanjut, hari ini kita telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan bagi 586 personel,” kata Herry.

Penguatan personel tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan negara dalam mengamankan kawasan hutan, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Herry menegaskan, pendidikan yang diselenggarakan Polri tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis personel, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas aparat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

Herry juga mengingatkan bahwa tugas menjaga hutan memiliki tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, personel Polisi Khusus Kehutanan harus memiliki ketegasan dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Integritas adalah harga mati bagi seorang Polisi Khusus Kehutanan. Jangan pernah mau berkompromi dengan para perusak lingkungan, dan jangan sekali-kali menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan oleh negara,” ucap Herry.

Dalam pendidikan tersebut, sebanyak 586 personel mendapatkan pembekalan berbagai kemampuan kepolisian, mulai dari deteksi dini, pemolisian masyarakat, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, hingga penanganan awal tempat kejadian perkara.

Kemampuan itu diharapkan dapat memperkuat pengawasan kawasan hutan, mengidentifikasi potensi gangguan keamanan lingkungan, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan karhutla.

Herry juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam mendukung tugas perlindungan hutan. Personel Polisi Khusus Kehutanan diminta mampu memanfaatkan drone, analisis citra satelit, pemantauan titik panas, serta sistem informasi intelijen kehutanan.

“Jadilah Polisi Khusus Kehutanan yang responsif, modern, dan adaptif terhadap dinamika era digital,” ujarnya.

Selain peningkatan kapasitas personel, Herry menegaskan bahwa perlindungan hutan harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Ia meminta Polisi Khusus Kehutanan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, masyarakat adat, hingga kelompok Masyarakat Peduli Api. "Tugas menjaga hutan dan pencegahan karhutla tidak bisa dilakukan sendirian,” katanya. 

Menurut Herry, sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan dan deteksi dini di lapangan, terutama pada kawasan yang memiliki kerawanan kebakaran maupun ancaman kerusakan ekosistem.Pendekatan ini sekaligus mencerminkan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menempatkan kolaborasi antara aparat dan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan.

Ia berharap seluruh personel yang telah menyelesaikan pendidikan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh ketika kembali bertugas di berbagai wilayah Indonesia.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pusdik Binmas Lemdiklat Polri beserta seluruh tenaga pendidik dan instruktur atas pelaksanaan pendidikan yang menjadi bagian dari penguatan kapasitas Polisi Khusus Kehutanan.

“Jadikan pencapaian tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ucapnya

Optimalkan Sistem Keamanan Obvitnas, PT Antam UBPP Logam Mulia Rampungkan Hari Kelima Bintek SMP

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Tim Bintek Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korsabhara Baharkam Polri) sukses merampungkan rangkaian hari kelima sekaligus menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Kegiatan penutupan ini dilaksanakan di Ruang BRIGHT, Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jum’at, 16 Oktober 2026.

Dalam agenda penutupan tersebut, PT Antam (Persero) Tbk UBPP Logam Mulia berhasil mencatatkan Skor Final Bintek SMP sebesar 84,84%. Angka tersebut diperoleh dari akumulasi penilaian lima elemen penting manajemen pengamanan: Elemen I Komitmen dan Kebijakan (12,08%), Elemen II Pola Pengamanan (20,66%), Elemen III Konfigurasi Pengamanan (27,10%), Elemen IV Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan (17,00%), serta Elemen V Monitoring dan Evaluasi (08,00%).

Rangkaian kegiatan hari terakhir ini berlangsung intensif mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB. Agenda dimulai dengan review ulang menyeluruh terhadap kelima elemen SMP, dilanjutkan dengan penyusunan administrasi, dan diakhiri dengan Closing Meeting. Acara penutupan diisi dengan paparan hasil bintek oleh Ketua Tim (Katim), sambutan dari pihak manajemen PT Antam, penandatanganan Berita Acara, serta sesi foto bersama.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bintek, Kombes Pol Handianur, S.I.K., M.H., didampingi tim auditor profesional Korps Sabhara, serta perwakilan dari Ditpamobvit Polda Metro Jaya, Iptu Fajar Nur Prasetyo, S.H. Dari pihak eksternal, hadir General Manager UBPP LM Ismail, Security Manager S. Harjana, perwakilan Antam Kantor Pusat, serta jajaran Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT TDP. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.