Media Reformasi Indonesia (MRI)

07 November 2026

Tactical Floor Game Puncak Latihan Posko “Bendung Karta” Kodim 0507/Bekasi Matangkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana

     


REFORMASI-ID| Kodam Jaya – Kota Bekasi  — Latihan Posko “Bendung Karta” Kodim 0507/Bekasi Korem 051/Wijayakarta memasuki hari ketiga yang menjadi puncak pelaksanaan latihan melalui kegiatan Tactical Floor Game (TFG), bertempat di Makodim 0507/Bekasi. (06/11/2026)

Pelaksanaan TFG bertujuan untuk menyamakan persepsi, pola pikir, serta langkah koordinasi antara Kodim 0507/Bekasi bersama Forkopimda Kota Bekasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir di wilayah Kota Bekasi.

Melalui latihan tersebut, seluruh unsur terkait mematangkan berbagai kesiapan, mulai dari penyiapan perlengkapan, sarana dan prasarana, penempatan personel, pembagian tugas, hingga mekanisme koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi situasi bencana.

Kegiatan ini menjadi sarana untuk menguji sejauh mana kesiapan masing-masing unsur sekaligus memastikan seluruh komponen dapat bergerak secara terpadu, cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi bencana banjir.

Dandim 0507/Bekasi Kolonel Inf Supri Siswanto, S.H., M.I.P. menyampaikan bahwa pelaksanaan Latihan Posko “Bendung Karta” merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan satuan serta memperkuat sinergitas dengan seluruh unsur Forkopimda Kota Bekasi.Latihan Posko ini bukan hanya untuk meningkatkan kesiapan internal satuan, tetapi juga untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda. Dengan latihan ini, diharapkan setiap unsur memahami tugas, peran, serta tanggung jawabnya sehingga ketika menghadapi bencana banjir, seluruh komponen dapat bergerak secara cepat, terarah dan saling melengkapi,” ujar Kolonel Inf Supri Siswanto.

Lebih lanjut, Dandim menegaskan bahwa kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, karena penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.

Dengan berakhirnya rangkaian Latihan Posko dengan di akhiri pelaksanaan Tactical Floor Game pada hari ketiga ini, diharapkan seluruh peserta latihan memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme penanggulangan bencana, sehingga mampu mewujudkan kesiapsiagaan yang solid, responsif, dan terkoordinasi demi memberikan rasa aman serta perlindungan kepada masyarakat Kota.

(Kodim 0507/Bekasi)




Polisi Bersama Masyarakat, Subuh Keliling Kapolsek Bekasi Barat Ajak Warga Kranji Aktifkan Siskamling

     


REFORMASI-ID | KOTA BEKASI – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolsek Bekasi Barat AKP Usep Aramsyah, SH., MH., bersama anggota melaksanakan kegiatan Subuh Keliling di Masjid Al Mujahidin, Jalan Jeruk RW.05, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi sarana silaturahmi sekaligus komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan lingkungan agar tetap aman dan kondusif.

Dalam sambutannya, AKP Usep Aramsyah memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Bekasi Barat yang baru. Ia juga mengajak seluruh jamaah dan warga yang hadir untuk bersama-sama berperan aktif menjaga keamanan, dimulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal masing-masing.

Kapolsek mengingatkan pentingnya kepedulian masyarakat dalam mencegah kenakalan remaja, khususnya aksi tawuran, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Menurutnya, salah satu langkah nyata yang perlu kembali digiatkan adalah ronda malam melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Dengan mengaktifkan kembali kegiatan ronda, warga dapat meningkatkan pengawasan lingkungan sekaligus mempererat kerukunan dan kebersamaan antarwarga.

Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, Kapolsek berharap terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, rukun, dan kondusif.




Tuntas dalam 3 Hari, Audit SMP Obvitnas PT Indonesia Chemical Alumina Hasilkan Skor 90,23%

     


REFORMASI-ID | Pontianak - Tim Audit Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Parojahan Simanjuntak, S.I.K., M.E., M.H. sukses menyelesaikan rangkaian audit hari ketiga Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas) di PT Indonesia Chemical Alumina. 

Kegiatan krusial ini dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026 bertempat di Ruang Meeting Grand Amarilis, Hotel Ibis Pontianak, mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.30 WIB.

Audit komprehensif ini dilakukan untuk memastikan standarisasi sistem keamanan objek vital nasional berjalan optimal sesuai dengan regulasi Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korsabhara Baharkam Polri). Rangkaian kegiatan hari ketiga berfokus pada wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen yang mencakup Elemen III (Konfigurasi Pengamanan), Elemen IV (Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan), hingga Elemen V (Monitoring dan Evaluasi).

Berdasarkan hasil penilaian akhir, PT Indonesia Chemical Alumina berhasil meraih nilai skoring implementasi SMP yang sangat tinggi, yaitu sebesar 90,23%. Kendati meraih skor memuaskan, tim auditor mencatat beberapa poin evaluasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak manajemen, yakni 15 temuan observasi lapangan di area perusahaan serta 21 kriteria ketidaksesuaian dokumen.

Acara resmi ditutup secara khidmat melalui prosesi closing ceremony yang dihadiri oleh manajemen PT Indonesia Chemical Alumina (Bapak Wahyu), Security Service Division Head PT Antam (Persero) Tbk (Bapak Ronny Asnawi Asri), beserta jajaran pendamping dari Ditpamobvit Polda Kalbar. Penutupan ditandai dengan pemaparan hasil, penandatanganan sekaligus penyerahan Berita Acara (BA) hasil audit, dan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh delegasi yang hadir. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

06 November 2026

Guna Menjaga Stabilitas Keamanan, Koramil 04/Jati Asih Perkuat Patroli Malam Sisir Daerah Rawan

     


REFORMASI-ID| Kodam Jaya – Kota Bekasi – 06/11/2026 Guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Koramil 04/Jati Asih Kodim 0507/Bekasi terus memperkuat kegiatan patroli malam dengan menyisir sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan.

Kegiatan patroli malam tersebut dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk memastikan wilayah binaan dan sekitarnya tetap dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, personel Koramil 04/Jati Asih memantau sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya tindak kejahatan, aksi tawuran, maupun gangguan Kamtibmas lainnya.

Selain melaksanakan pemantauan wilayah, personel juga berinteraksi secara humanis dengan masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mempererat komunikasi dan sinergitas antara TNI dengan warga.

Danramil 04/Jati Asih Mayor Kav Su’ud Mulyadi mengatakan bahwa patroli malam merupakan bagian dari upaya Koramil dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah binaannya.

“Patroli ini merupakan langkah preventif untuk memastikan wilayah binaan tetap aman dan kondusif. Kami terus mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas,” ujar Mayor Kav Su’ud Mulyadi.

Lebih lanjut, kegiatan patroli akan terus dilaksanakan secara rutin dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan. Koramil 04/Jati Asih juga terus mengedepankan pendekatan humanis serta memperkuat sinergitas dengan aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat.

Dengan adanya patroli secara berkelanjutan, diharapkan situasi keamanan di wilayah Jati Asih dan sekitarnya senantiasa terjaga sehingga masyarakat dapat beraktivitas maupun beristirahat dengan aman dan nyaman.

(Sumber Kodim 0507/Bekasi)



Maulidah Zauroh Minta Pemprov Lampung Perjelas Akses Berobat bagi Warga Kurang Mampu

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, meminta Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota memberikan kejelasan terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar BPJS Kesehatan maupun yang kepesertaannya sedang nonaktif.

Menurut Maulidah, masyarakat harus mendapatkan kepastian mengenai langkah yang harus dilakukan ketika membutuhkan pengobatan, terutama dalam kondisi mendesak. Jangan sampai warga kebingungan mencari bantuan hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Kalau warga sudah sakit dan BPJS-nya belum aktif, mereka perlu tahu harus datang ke mana dan siapa yang bisa membantu. Saya ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan petunjuk langsung dari puskesmas atau rumah sakit, tanpa harus menghubungi anggota DPRD atau pejabat terlebih dahulu,” ujar Maulidah, Kamis (5/11/2026).

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.

Pada 18 Mei 2026, Pemprov Lampung mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan tahun anggaran 2026 bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan penerima upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah juga disebut telah menyiapkan langkah penanganan melalui RSUD Abdul Moeloek bagi pasien yang mengalami kendala administrasi BPJS dalam kondisi tertentu.

Terkait hal tersebut, Maulidah mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD membahas lebih lanjut pelaksanaan skema tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan, bagaimana prosedurnya, serta ke mana harus mengurus pembiayaan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru harus sibuk mencari informasi ke sana kemari. Harus ada petunjuk yang jelas dari pemerintah dan rumah sakit, sehingga warga tahu apa yang harus dilakukan ketika membutuhkan pengobatan,” ungkapnya.

Maulidah juga mengingatkan bahwa dalam kondisi gawat darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib mendahulukan penanganan pasien tanpa mempersulit dengan urusan administrasi.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendahulukan penyelamatan pasien dalam kondisi gawat darurat.

“Untuk kondisi gawat darurat, kita perlu memastikan apakah tersedia anggaran bagi pasien kurang mampu yang BPJS-nya belum aktif. Jika memang tersedia, petugas rumah sakit harus memahami bagaimana proses pengajuannya agar keluarga pasien segera mendapatkan kepastian,” kata Maulidah.

Ia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Baginya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program jaminan kesehatan, tetapi juga kepastian bahwa mereka tetap mendapatkan pertolongan ketika sedang sakit. (**)

Sertijab Dandim Jajaran Korem 044/Gapo, Wujud Regenerasi dan Penyegaran Organisasi

     

REFORMASI-ID | Palembang – Danrem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Dandim 0402/OKI, Dandim 0403/OKU, Dandim 0406/Lubuk Linggau, Dandim 0430/Banyuasin, serta Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Korem 044/Gapo, bertempat di Aula Makorem, Jum'at (6/11/2026).

Sertijab tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI AD dalam rangka pembinaan personel, penyegaran organisasi, serta peningkatan kualitas kepemimpinan dan kinerja satuan. Momentum ini juga menjadi wujud kesinambungan pengabdian melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme prajurit.

Dalam sambutannya, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian selama menjalankan tugas di jajaran Korem 044/Gapo. Ia berharap berbagai pengalaman dan capaian yang telah diraih dapat menjadi bekal berharga dalam melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru.

Kepada para pejabat baru, Danrem mengucapkan selamat atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh pimpinan TNI AD. Ia menekankan agar segera beradaptasi, memahami karakteristik wilayah dan satuan, melanjutkan program yang telah berjalan, serta menghadirkan inovasi konstruktif guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

"Danrem menegaskan pentingnya pelaksanaan pembinaan teritorial secara optimal, kepekaan terhadap perkembangan situasi wilayah, serta kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai kesulitan masyarakat. Para komandan satuan juga diharapkan mampu menjadi pemimpin yang dekat dengan anggota, tegas dalam bertindak, bijak dalam mengambil keputusan, serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku," tegas Danrem.

Pada kesempatan tersebut, Danrem juga menyampaikan penghargaan kepada para istri pejabat lama atas dukungan dan peran aktifnya dalam mendampingi suami selama menjalankan tugas kedinasan maupun dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. 

"Kepada para istri pejabat baru, saya berharap dapat segera menyesuaikan diri dan turut berperan aktif dalam mendukung tugas serta menjaga keharmonisan keluarga," pungkasnya. (Mdn) 

Wujud Polisi Bersama Masyarakat, Wakapolda Sumsel Imbau Pesan Kamtibmas saat Jumat Keliling

     

REFORMASI-ID | Palembang – Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah SIK, MH,C.L.A, melaksanakan kegiatan Jumat Keliling sekaligus penyampaian imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Masjid Al magfirah Jalan Rambutan no.6.22, RT 22 RW 22, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pendekatan Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi dengan jemaah masjid Almaghfiroh jalan Rambutan Kota Palembang Pada Jumat, (06/11/2026). Pukul 11.30 WIB.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para pejabat utama (PJU) Polda Sumsel serta personil Polsekta Ilir Barat II Palembang jamaah dan Takmir Masjid Almaghfiroh jalan Rambutan Kota Palembang 

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan salat Jumat berjemaah yang mengangkat tema khotbah “Kita Butuh Allah SWT”. Dalam khotbahnya, khatib  menyampaikan bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah dan senantiasa membutuhkan Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan, baik untuk memperoleh kekuatan, rezeki, perlindungan, petunjuk, maupun ketenangan batin.

Selain itu, disampaikan bahwa seluruh perintah ibadah, seperti salat, puasa, dan doa, merupakan bentuk tuntunan yang diberikan Allah SWT demi kebaikan dan keselamatan manusia. Setiap amal saleh yang dilakukan akan memberikan manfaat bagi diri sendiri sebagai hamba Allah SWT.

Usai pelaksanaan salat Jumat, sekitar pukul 12.30 WIB, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah SIK,M.H,C.L.A menyampaikan imbauan kamtibmas kepada seluruh jemaah yang hadir. Dalam arahannya, Wakapolda Sumsel mengapresiasi tingginya nilai toleransi masyarakat Sumatera Selatan. 

"Polda Sumsel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif," tandasnya. 

Sementara itu Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya SIK MH menegaskan bahwa Polri dan masyarakat harus bersama-sama menjaga kamtibmas karena keamanan merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan ibadah. 

"Saya mengajak masyarakat untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di lingkungan tempat tinggal masing-masing sebagai langkah pencegahan terhadap potensi tindak pidana," ujarnya.

Lebih lanjut,  Nandang mengajak masyarakat agar senantiasa memberikan perhatian dan pengawasan kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak dan generasi muda, supaya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun praktik perjudian online. Masyarakat juga diingatkan untuk bijak dalam menggunakan media sosial.

"Agar tidak mudah terprovokasi, serta tidak mudah percaya terhadap berita bohong (hoaks), informasi yang belum terverifikasi, maupun upaya adu domba yang dapat memecah belah persatuan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Sumsel Sumsel turut menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan antarumat beragama, baik sesama umat Islam maupun dengan pemeluk agama lainnya. 

"Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa terciptanya keamanan dan kedamaian membutuhkan kepedulian, toleransi, serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat," tegasnya.

Menurut Nandang Kehadiran  Wakapolda bersama PJU Polda Sumsel dalam kegiatan Jumat Keliling ini merupakan wujud komitmen Polda Sumsel dalam mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas melalui pendekatan humanis, komunikasi langsung, serta mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Selain itu sambungnya. Polda Sumsel mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan apabila menemukan gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian. 

*Masyarakat dapat menghubungi Layanan Polisi 110 yang siap menerima laporan dan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pelayanan Polri yang cepat, responsif, dan profesional," pungkasnya. (Mdn) 

Kapolres Bitung Rangkul NU, Perkuat Peran Ulama Menjaga Kamtibmas

     

 



REFORMASI-ID | BITUNG — Menjaga keamanan kota tidak cukup hanya mengandalkan patroli dan penegakan hukum. Peran tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan juga dibutuhkan untuk merawat kerukunan, membendung pengaruh negatif di kalangan generasi muda, serta mencegah konflik sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.


Itulah pesan yang mengemuka dalam pertemuan Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Bitung, Jumat (6/11/2026). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kapolres sekitar pukul 16.00 WITA.

Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Bitung membangun kemitraan dengan organisasi keagamaan. Bagi kepolisian, komunikasi dengan ulama dan tokoh masyarakat merupakan salah satu langkah penting untuk mendeteksi persoalan sosial sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Kapolres didampingi sejumlah perwakilan pejabat utama Polres Bitung. Dari PC NU hadir Ketua Narto Pakaya, S.Pd., M.Pd., Wakil Ketua Abdul Basit Samalam, S.Sos., Sekretaris Komarudin Kiyai, S.Sos., Mustasyar NU KH Fauzi Badarab, Wakil Sekretaris Rifai Yanto, S.Sos., Ketua Banser Muh. Julkifly Olii, S.H., Ketua Panitia Pelantikan Jefry Inaku, S.Sos., serta Wakil Ketua Panitia Ismail Haji Jafar, S.E.

Dalam pertemuan itu, Arie mengajak para ulama dan pengurus NU mengambil bagian dalam pembinaan generasi muda. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi bersama, mulai dari penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, tawuran, hingga perilaku negatif yang dapat merusak masa depan anak muda.

Kapolres juga mengingatkan bahaya penyebaran informasi bohong atau hoaks melalui media sosial. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi dan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

"Kami sangat mengapresiasi silaturahmi dan kemitraan yang terjalin dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bitung. Kami berharap hubungan baik ini terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam menjaga situasi kamtibmas," ujar Arie.

Ia menegaskan, keamanan bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Partisipasi masyarakat, termasuk ulama dan organisasi keagamaan, diperlukan agar potensi gangguan keamanan dapat dikenali dan dicegah sejak dini.

"Kami juga mengajak para ulama dan tokoh agama untuk bersama-sama membimbing generasi muda agar menjauhi narkoba, minuman keras, tawuran, serta tidak mudah terpengaruh informasi hoaks. Apabila terdapat potensi konflik atau permasalahan sosial di tengah masyarakat, kami berharap dapat segera dikomunikasikan kepada pihak kepolisian melalui Call Center 110, sehingga bisa ditangani secara cepat, tepat, dan mengedepankan pendekatan persuasif," katanya.


Menurut Kapolres, ulama memiliki posisi strategis dalam membangun suasana sejuk di tengah masyarakat. Pesan keagamaan yang mengedepankan persaudaraan, toleransi, dan kepedulian sosial dinilai dapat memperkuat kehidupan bersama di tengah keberagaman Kota Bitung.

Pertemuan tersebut sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara Polri dan PC NU. Kemitraan semacam ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan seremonial, tetapi berlanjut dalam kegiatan pembinaan masyarakat dan pencegahan persoalan sosial.


Bagi Polres Bitung, menjaga kamtibmas berarti membangun kepercayaan dan melibatkan masyarakat. Sebab, kerukunan dan persatuan tidak dapat dijaga oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan tanggung jawab bersama.

Silaturahmi berakhir sekitar pukul 16.50 WITA. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Polres Bitung — Polisi Bersama Masyarakat, Hadir untuk Melindungi, Mengayomi, dan Melayani dengan Sepenuh Hati.

Kombes Parojahan Pimpin Tim Audit SMP ke PT Indonesia Chemical Alumina Perkuat Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas

     


REFORMASI-ID | Pontianak - Tim Audit Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas) dari Korsabhara Baharkam Polri melanjutkan agenda hari kedua di PT Indonesia Chemical Alumina. Kegiatan yang berlangsung maraton sejak pukul 08.00 hingga 22.00 WIB ini bertempat di Ruang Meeting Grand Amarilis, Lantai 2 Hotel Ibis Pontianak, Kamis (5/11/2026).

Audit intensif ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Audit, Kombes Pol Parojahan Simanjuntak, S.I.K., M.E., M.H., didampingi Sekretaris Kompol Yuli Astiti, S.H., M.H., serta anggota tim Drs. Haryadi Fitri, M.M. dan Dra. Minarti. Turut mendampingi jalannya kegiatan unsur dari Ditpamobvit Polda Kalbar, jajaran manajemen PT Antam (Persero) Tbk selaku induk, serta manajemen dan Tim SMP PT Indonesia Chemical Alumina.

Rangkaian kegiatan hari kedua difokuskan pada wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen yang meliputi tiga elemen utama, yakni Elemen I (Komitmen dan Kebijakan), Elemen II (Pola Pengamanan), dan Elemen III (Konfigurasi Pengamanan).

Tim Audit mencatatkan skoring sementara sebesar 88,46%, dengan catatan memberikan sejumlah arahan, saran, serta rekomendasi penyempurnaan agar seluruh dokumen operasional pengamanan semakin selaras dengan standar regulasi Obvitnas yang dipersyaratkan.

"Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional bukanlah sekadar pemenuhan dokumen administratif semata, melainkan wujud nyata komitmen strategis dalam menjamin kelangsungan operasional industri nasional yang aman, tertib, dan berkelanjutan ujar Kombes Pol Parojahan Simanjuntak, S.I.K., M.E., M.H.

"Melalui audit ketat ini, kami mendorong setiap badan usaha untuk terus menyempurnakan standar pengamanannya demi memitigasi segala potensi risiko secara proaktif." Tutupnya.

Kapolda Lampung Pimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Ditpolairud, Pastikan Personel dan Peralatan Siap Digunakan

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani,memimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Bencana di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan Polri dalam menghadapi potensi bencana alam, khususnya di wilayah perairan dan pesisir Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, personel Ditpolairud Polda Lampung mengikuti apel kesiapsiagaan sekaligus melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana, termasuk peralatan Search and Rescue (SAR) serta perlengkapan keselamatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam arahannya, Kapolda Lampung menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan ini harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel dan perlengkapan benar-benar siap digerakkan sewaktu-waktu.

“Jangan menunggu bencana terjadi untuk bertindak, tetapi lakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. Pastikan seluruh personel dan perlengkapan dalam kondisi siap sehingga dapat digerakkan dengan cepat apabila dibutuhkan,” tegas Kapolda Lampung.

Kapolda juga menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan salah satu bentuk dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden dalam penguatan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Oleh karena itu, Polri harus mampu hadir secara responsif, cepat, dan tepat dalam memberikan perlindungan serta pertolongan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari menyampaikan bahwa kegiatan apel kesiapsiagaan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan personel Ditpolairud dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana, terutama di kawasan perairan dan pesisir.

“Polda Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana alam. Kami ingin memastikan bahwa seluruh jajaran mampu bergerak cepat, melakukan langkah antisipasi, serta memberikan pertolongan secara optimal kepada masyarakat apabila terjadi bencana,” ujar Kombes Pol. Yuni Iswandari.

Ia juga mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana alam, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan sekitar perairan. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi serta imbauan resmi dari pihak berwenang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Karo Ops Polda Lampung, Dirpolairud, Dir Samapta, Kabidhumas, dan Kabid Dokkes Polda Lampung.

Melalui apel kesiapsiagaan ini, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus memastikan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pertolongan kepada masyarakat. (Mdn)

Tingkatkan Standar Keamanan Energi, Baharkam Polri Selesai Klarifikasi Obvitnas PT PGN

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Tim Auditor Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional (Sispamobvitnas) Madya TK.III Baharkam Polri secara resmi telah menyelesaikan rangkaian kegiatan klarifikasi pengamanan hari ketiga di PT PGN (Persero) Tbk. Kegiatan intensif ini berlangsung di Ruang Rapat PT PGN (Persero) Tbk pada Kamis (5/11).

Ketua Tim Klarifikasi, Kbp. Hadianur, S.I.K, M.H., menyampaikan bahwa agenda hari ketiga ini berfokus pada pendalaman materi serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan yang diterapkan di salah satu perusahaan penyedia energi nasional tersebut.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dengan agenda wawancara dan pemeriksaan dokumen secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan Materi Elemen IV dan Elemen V. Pemeriksaan ini krusial untuk memastikan seluruh instrumen pengamanan dokumen dan operasional perusahaan berjalan sesuai standar regulasi yang berlaku.

Memasuki sesi siang pasca-ishoma, tim auditor melakukan review final yang mencakup pengecekan ulang secara komprehensif terhadap Elemen I hingga Elemen V. Langkah ini diambil untuk menyinkronkan seluruh temuan dan data lapangan sebelum draf hasil klarifikasi difinalisasi.

Menjelang sore hari, tim fokus pada penyelesaian aspek administratif serta pencatatan (record) resmi hasil seluruh rangkaian kegiatan klarifikasi yang telah berjalan. Seluruh proses audit ini diakhiri dengan sesi penutupan resmi pada pukul 18.00 WIB.

Secara keseluruhan, pelaksanaan klarifikasi hari ketiga di PT PGN (Persero) Tbk ini dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hasil dari kegiatan ini selanjutnya akan diteruskan secara berjenjang kepada Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, serta dilaporkan langsung kepada Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri sebagai bahan evaluasi dan penguatan sistem pengamanan objek vital nasional di lingkungan industri energi negara.

Kapolda Sumsel Beri Penghargaan kepada Personel Brimob atas Pengabdian di Sumatera Selatan

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan apresiasi kepada personel Korps Brimob Polri atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.

Apresiasi tersebut disampaikan saat Kapolda memimpin kegiatan senam bersama, penanaman pohon melalui program Green Policing, sekaligus pelepasan personel BKO Brimob Polri di Lapangan Aditira Wira Bhakti, Kompleks Pakri Palembang, Jumat (6/11/2026) pagi.

Kegiatan itu dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A., Komandan Men I Gegana Pasukan Brimob I Korps Brimob Polri Kombes Pol. Khairu Nasrudin, S.I.K., M.H., pejabat utama Polda Sumsel, serta personel Brimob yang selama ini mendukung penanganan karhutla.

Dalam sambutannya, Kapolda memberikan penghargaan khusus kepada personel BKO yang berasal dari Pasukan Brimob I, Lampung, hingga Binjai, Sumatera Utara. Ia menyebut pengabdian dan kerja keras mereka mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat, Forkopimda, maupun jajaran TNI.

Kapolda menegaskan, kehadiran personel Brimob memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman karhutla di Sumatera Selatan.

Ia juga mengingatkan pentingnya mewujudkan semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui kebersamaan dan kesetaraan dengan seluruh komponen bangsa. Penanganan karhutla membutuhkan sinergi TNI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Regu Pemadam Kebakaran (RPK), serta seluruh unsur terkait.

Menjelang kepulangan personel BKO ke satuan masing-masing, Kapolda menitipkan dua pesan. Pertama, seluruh hal yang kurang baik selama bertugas di Sumatera Selatan agar ditinggalkan dan tidak dibawa kembali. Kedua, pengalaman positif, kebersamaan, serta berbagai hal baik selama penugasan agar dibawa dan dibagikan kepada rekan-rekan di daerah asal.

Kapolda juga memohon doa agar Sumatera Selatan senantiasa terhindar dari bencana karhutla, tidak lagi diselimuti asap, serta terbebas dari titik panas (hotspot) dan titik api (fire spot). Ia berharap hujan dapat turun dan membawa berkah bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Sebelum pelepasan, kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan personel BKO Brimob. Selanjutnya, seluruh peserta mengikuti senam bersama untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat soliditas dan kebersamaan antarpersonel.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui program Green Policing.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel BKO Korps Brimob Polri atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama membantu penanggulangan karhutla.

Menurutnya, kehadiran personel BKO Brimob memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengendalian karhutla sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

"Pengabdian rekan-rekan BKO Brimob merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi serta kerja keras yang telah diberikan selama bertugas di Sumatera Selatan," ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

Ia menegaskan, sinergi lintas sektor yang solid menjadi kunci dalam mengantisipasi dan menanggulangi ancaman karhutla. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus terjaga meskipun personel BKO telah kembali ke satuan masing-masing.

Melalui pelepasan ini, Polda Sumsel menegaskan pentingnya kolaborasi dan pengabdian bersama dalam melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Semangat tersebut diharapkan terus menjadi bagian dari upaya bersama mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. (Mdn) 

Purnomo dan Korban KMP Batu Mandi Terbakar Ucapkan Terima Kasih ke ASDP Fasilitasi Klaim Asuransi

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Ucapan terima kasih mengalir dari Poniman (49) orang tua dari Nadia Niken Setiawati (17) korban insiden kebakaran KMP Batu Mandi kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Mereka mengapresiasi langkah ASDP yang telah memfasilitasi proses klaim asuransi pasca-insiden yang terjadi pada Kamis (21/10) lalu. Jum'at, 06/11/2026.

Fasilitasi yang diberikan ASDP dinilai sangat membantu korban dan keluarga, mulai dari pendampingan pengurusan dokumen hingga penjelasan alur klaim asuransi agar tidak membingungkan.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ASDP. Kami telah difasilitasi dalam proses klaim asuransi ini, kami tidak dibiarkan berjuang sendiri," ujar Poniman yang tercatat warga Dusun Cintajaya, Desa Taman Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Hal senada disampaikan Purnomo (50) salah satu korban KMP Batu Mandi yang turut merasakan langsung pendampingan dari ASDP. Menurutnya, kehadiran ASDP membuat korban merasa diperhatikan dan dihargai.

"Awalnya saya bingung harus mengadu kemana? bahkan kedua anak didik saya Niken dan Sevita belum terdata, Alhamdulillah sekarang sudah terdata. Terima kasih ASDP sudah mendampingi dan difasilitasi, semua jadi jelas. Kami berharap klaim asuransi ini segera cair," harapnya.

Menurutnya pendampingan ASDP tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga memberikan rasa tenang di tengah trauma pasca-kebakaran kapal yang mereka alami.

Insiden kebakaran KMP Batu Mandi sebelumnya sempat membuat penumpang panik. Beruntung, proses evakuasi berjalan cepat sehingga seluruh penumpang dapat diselamatkan.

Dengan adanya fasilitasi dari ASDP, korban dan keluarga berharap proses klaim asuransi dapat berjalan lancar, transparan, dan segera memberikan kepastian.

Ucapan terima kasih dari orang tua dan korban ini menjadi bentuk apresiasi atas respons cepat dan kepedulian ASDP dalam mendampingi korban musibah kebakaran KMP Batu Mandi. (Pra/Mdn)

Dosen HTN Desak DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa Pemberhentian Gibran Rakabuming Raka

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 6 November 2026-bertempat di Kompleks Parlemen, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. seorang Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana sekaligus Ketua Dewan Pembina DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Jakarta Timur melalui tim Kuasa Hukumnya secara resmi telah menyampaikan dokumen Permohonan dan Penyampaian Aspirasi Ketatanegaraan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa pengajuan usulan kepada MPR RI guna menyelenggarakan Sidang Istimewa, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 16 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober  2026. 

Langkah konstitusional ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab akademis dan etis bagi Pemohon sebagai Dosen Hukum Tata Negara dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) untuk mengawal norma konstitusi, mengingat kondisi saat ini DPR RI mengalami kebuntuan politik (political deadlock) akibat fragmentasi koalisi partai politik, yang menyebabkan tidak berjalannya Lembaga Pemakzulan (Impeachment) yang menjadi kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945.

Menurut pemohon, DPD RI sebagai kamar independen yang mewakili seluruh daerah di Indonesia wajib tampil sebagai safety valve (katup pengaman) konstitusi. DPD RI berwenang secara mandiri menggunakan hak inisiatifnya untuk menyampaikan usulan tindakan administrasi pemerintahan ke MPR RI untuk segera menyelenggarakan Sidang Istimewa guna menyelamatkan negara dari krisis konstitusional.

Tuntutan dan Petitum Resmi Pemohon kepada DPD RI:
Pertama, Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan dan Penyampaian Aspirasi Ketatanegaraan dari Pemohon untuk seluruhnya;  
Kedua, Menerbitkan Surat Keputusan / Rekomendasi Resmi Tindakan Administrasi Pemerintahan DPD RI untuk menindaklanjuti aspirasi ini ke dalam Sidang Paripurna DPD RI dan memprosedurkannya secara kelembagaan;  
Ketiga, Mengajukan Usulan Resmi dan Memprakarsai Penyelenggaraan Sidang Istimewa / Sidang Paripurna Khusus MPR RI guna:  
a. Membatalkan keabsahan pelantikan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2024–2029;  
b. Memberhentikan Saudara Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, demi menegakkan hukum dan UUD NRI 1945;  
c. Menyelenggarakan tata cara pemilihan dan pengisian Jabatan Wakil Presiden RI yang baru sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Untuk informasi Para Advokat yang tergabung Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi yang hadir yaitu Dr. Bahrain, S.H.M.H, Marulitua Rajagukguk, S.H, Hincat Silalahi, S.H,, Muhammad Ratho Priyasa, S.H.M.H, Suluh Utomo, S.H, Dinda Wulan Ariani, S.H, Abdul Rozak, S.H, Tamrin, S.H.M.H., Karsedi, S.H


Hormat Kami
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi

Polda Lampung Berhasil Ungkap 15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi dan Dugaan Penyelundupan 22 Ton Beras Impor

     

REFORMASI-ID | Lampung– Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Lampung Brigjen Pol. Sumarto memimpin konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan dugaan penyelundupan beras impor tanpa dokumen sah, Kamis (5/11/2026), bertempat di Lobi Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung.

Dalam konferensi pers tersebut, Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memaparkan hasil pengungkapan dua perkara, yakni penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dan dugaan penyelundupan beras impor tanpa dokumen resmi.

Pengungkapan ini merupakan wujud komitmen Polda Lampung dalam menjalankan program prioritas Kapolri, khususnya pada aspek penegakan hukum yang berkeadilan, responsif, dan akuntabel guna mendukung stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.

*UNGKAP 15 KASUS PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI*

Sepanjang Oktober 2026, Polda Lampung bersama jajaran Polres berhasil mengungkap sebanyak 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan total 20 orang tersangka yang diproses hukum.

Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 27.740 liter BBM jenis solar bersubsidi, 1.153 liter Pertalite, serta 19 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari truk, mobil tangki modifikasi, dan kendaraan roda empat lainnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku menjalankan sejumlah modus operandi, di antaranya menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi, memanfaatkan barcode ganda untuk melakukan pengisian BBM secara berulang, serta menimbun BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga subsidi.

Akibat praktik tersebut, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp2.605.588.624 atau lebih dari Rp2,6 miliar.

Sebagai langkah pencegahan, Pertamina telah memblokir hampir 9.000 barcode yang diduga digunakan secara berulang untuk penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Penyidik juga terus menelusuri pola distribusi dan jaringan yang terlibat, termasuk dugaan penyaluran BBM ke sektor industri di wilayah Palembang.

Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

*UNGKAP DUGAAN PENYELUNDUPAN 22 TON BERAS IMPOR*

Selain pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, Ditreskrimsus Polda Lampung juga mengungkap dugaan penyelundupan beras impor tanpa dokumen sah.

Pengungkapan tersebut bermula pada Senin, 19 Oktober 2026, sekitar pukul 00.30 WIB. Personel Ditreskrimsus Polda Lampung mengamankan seorang laki-laki berinisial RI di Rest Area KM 20B Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat sekitar 22 ton yang diangkut menggunakan satu unit truk Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BA 9808 KU.

Beras tersebut dikemas dalam karung putih tanpa merek atau label, hanya terdapat kode bertuliskan "di r42". Pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk pengangkutan beras tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, beras tersebut diduga berasal dari India dan masuk melalui pelabuhan di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan tujuan pengiriman ke wilayah Karawang, Jawa Barat.

Pengembangan penyidikan juga mengungkap keterangan saksi berinisial R mengenai dugaan aktivitas pendistribusian beras serupa yang dilakukan seseorang berinisial ZH sebanyak tujuh kali selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Setiap pengiriman diperkirakan mencapai 20–25 ton, dengan total keseluruhan sekitar 155 ton. Berdasarkan estimasi harga Rp13.500 per kilogram, nilai transaksi diperkirakan mencapai sekitar Rp2,1 miliar.

Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 440 karung beras atau sekitar 22 ton, satu unit telepon genggam Redmi Note 14 berwarna hijau, satu unit iPhone 16 Pro Max berwarna hitam, satu lembar surat jalan tertanggal 15 Oktober 2026, serta satu lembar fotokopi surat keterangan pengganti STNK sementara.

Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tambahan, pengumpulan alat bukti, serta penelusuran lebih lanjut ke wilayah Riau dan Jawa Barat guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pemesan beras tersebut.

Dalam penanganan perkara ini, Polda Lampung juga berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Kejaksaan Tinggi Lampung.

Perkara tersebut disangkakan dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 110 juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 86 juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

*POLDA LAMPUNG TEGASKAN TIDAK ADA TOLERANSI*

Dalam penegasannya, Waka Polda Lampung menyatakan tidak akan memberikan toleransi kepada oknum-oknum yang mencoba bermain-main dengan distribusi BBM bersubsidi. Seluruh pelaku beserta barang bukti dalam perkara penyalahgunaan BBM telah diamankan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Polri 110 atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-716-1992.

Melalui pengungkapan kedua perkara tersebut, Polda Lampung menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban distribusi barang, serta mencegah kerugian negara.

Sinergi Polisi Bersama Masyarakat akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran demi terwujudnya Provinsi Lampung yang aman dan kondusif. (Hms/Mdn)

05 November 2026

Id Card Porprov XV 2026 Bertuliskan PERS, Jadi Sorotan

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Penggunaan ID Card kategori PERS dalam penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi menjadi sorotan. Pasalnya, kartu berlabel PERS tersebut juga diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan petugas pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD).

Polemik mencuat dalam Dialog Pers yang digelar PWI Bekasi Raya setelah ditemukan ID Card kategori PERS dengan keterangan "Media Sosial OPD".

Praktisi hukum pers, H. Hendrayana, S.H., M.H., menilai penggunaan nomenklatur PERS harus dibedakan secara jelas dari fungsi kehumasan pemerintah.

"Keliru besar kalau ID Card Porprov ditulis PERS, tetapi yang memegang bukan dari entitas pers. Mereka itu menjalankan fungsi kehumasan, bukan fungsi jurnalistik," tegas Hendrayana, Kamis (6/11/2026).

Menurutnya, wartawan menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan terikat Kode Etik Jurnalistik. Sementara ASN pengelola media sosial OPD menjalankan fungsi komunikasi dan kehumasan pemerintah.

"Pers itu bukan sekadar tempelan label di kartu. Ada fungsi, ada tanggung jawab, ada aturan mainnya. Jangan sampai label PERS malah mengaburkan batas antara wartawan dan petugas humas," tambahnya.

PWI: IDENTITAS WARTAWAN JANGAN DIKABURKAN

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan ASN maupun petugas humas mendapatkan akses untuk mendukung publikasi Porprov. Namun, identitas dan kategori penerima harus dibedakan secara jelas.

"Ini bukan semata-mata persoalan administrasi masuk venue. Ini menyangkut pengakuan dan penghormatan terhadap profesi wartawan. Jangan sampai identitas PERS digunakan tanpa klasifikasi yang jelas," tegas Ade.

Ia menyarankan petugas pemerintah menggunakan kategori HUMAS, MEDIA CENTER, atau MEDIA SOSIAL OPD. Sementara wartawan diberikan identitas PERS dengan mencantumkan nama media yang diwakilinya.

"Kalau humas, ya tulis HUMAS atau MEDIA CENTER. Kalau wartawan, tulis jelas medianya apa. Jangan dicampuraduk. Dua fungsi ini berbeda," ujarnya.

IKA: PERS HANYA KATEGORI PENGELOMPOKAN

Sementara itu, Ika dari Tim Media Center Humas menjelaskan bahwa tulisan PERS pada ID Card merupakan kategori pengelompokan, bukan penegasan bahwa seluruh penerimanya berprofesi sebagai wartawan.

"Bukan sama dengan pers adalah wartawan, bukan. Jadi itu masuk ke dalam kategori pengelompokannya," jelas Ika saat dikonfirmasi awak media.

Ia mencontohkan ASN yang ditugaskan mengelola media sosial Porprov dapat memperoleh ID Card tersebut untuk mendokumentasikan pertandingan dan membuat konten publikasi OPD.

Terkait penerbitan kartu, Ika menegaskan Media Center Humas bukan pihak yang mengeluarkan ID Card. Proses tersebut, menurutnya, berada di bawah divisi tersendiri pada sekretariat penyelenggara.

"Iya, dari sekretariat," ujarnya.

Ika juga mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah wartawan yang mengajukan ID Card maupun melakukan validasi menyeluruh terhadap identitas pemohon.

"Kami juga tidak tahu jumlah total wartawan di Bekasi itu berapa. Yang datang ke kami juga sudah banyak. Apakah orang yang sama datang tiga kali juga kami tidak tahu," katanya.

PWI SOROTI PELIBATAN MEDIA LOKAL

Selain persoalan ID Card, Ade Muksin turut menyoroti belum jelasnya mekanisme pelibatan media lokal dalam publikasi Porprov, mulai dari kriteria kerja sama, persyaratan administrasi hingga kebijakan anggaran publikasi.

"Jangan sampai media lokal hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Kami meminta keterbukaan, kesempatan yang setara, dan kerja sama yang profesional. Pers lokal juga ikut menyukseskan Porprov, maka hargai keberadaannya," tandasnya.

PWI Bekasi Raya menegaskan kritik tersebut bukan untuk menghambat penyelenggaraan Porprov, melainkan mendorong tata kelola informasi yang transparan dan profesional.

PWI meminta Sekretariat PB Porprov memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penggunaan kategori PERS bagi ASN pengelola media sosial OPD, mekanisme verifikasi wartawan, serta kebijakan pelibatan media lokal.

Sebab, keberhasilan Porprov bukan hanya diukur dari kelancaran pertandingan dan perolehan medali, tetapi juga dari keterbukaan informasi, profesionalisme penyelenggaraan, dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers. (Red)

Sita Perhatian Publik, Jokowi dijadwalkan Hadiri Persidangan Ijazah Palsu

     

REFORMASI-ID | JAKARTA - Kehadiran Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), menjadi perhatian publik.

Mantan Presiden ke-7 RI tersebut dijadwalkan memberikan kesaksian dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan sejumlah terdakwa lainnya. Jokowi juga disebut siap memperlihatkan dokumen pendidikannya, mulai dari ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menjelaskan bahwa kliennya ingin menggunakan kesempatan di ruang sidang untuk menerangkan perjalanan pendidikannya sekaligus menjawab polemik yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Rencana itu mencakup penjelasan mengenai masa kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1980 hingga 1985, termasuk proses memperoleh ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.

Rivai menilai Jokowi tidak membutuhkan persiapan khusus untuk memberikan keterangan.

Menurutnya, hal yang akan disampaikan merupakan pengalaman pribadi yang dijalani langsung oleh mantan kepala negara tersebut.“Saya pikir tidak ada persiapan karena … fakta yang beliau alami sendiri,” kata Rivai, Kamis 05 November 2026.

Meski demikian, Jokowi kemungkinan perlu mengingat kembali sejumlah detail, seperti tanggal, bulan, dan tahun yang berkaitan dengan peristiwa pendidikan puluhan tahun silam.

Ijazah SD hingga Sarjana Akan Diperlihatkan

Rencana memperlihatkan seluruh ijazah menjadi salah satu bagian penting dari agenda kesaksian Jokowi.

Dokumen pendidikan dari tingkat SD dan SMP disebut akan dibawa langsung, sedangkan ijazah SMA dan sarjana saat ini berada dalam penguasaan jaksa penuntut umum.

Rivai menyebut Jokowi akan meminta izin kepada majelis hakim apabila ingin memperlihatkan dokumen yang berada dalam penguasaan jaksa tersebut kepada pihak-pihak di persidangan.

Dengan demikian, dokumen yang selama ini menjadi bahan perdebatan di ruang publik berpeluang diperlihatkan dalam forum pengadilan yang terbuka.

Pihak Jokowi berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan ruang bagi semua pihak untuk mendengar keterangan langsung mengenai riwayat pendidikannya.

Dijadwalkan Bersaksi dalam Dua Perkara

Jaksa penuntut umum menjadwalkan pemeriksaan Jokowi sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan dengan Roy Suryo.

Kehadirannya juga diagendakan dalam persidangan terpisah yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Kedua perkara tersebut tetap berjalan secara terpisah meskipun pemeriksaan Jokowi dijadwalkan pada hari yang sama.

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, sebelumnya telah mengonfirmasi rencana kehadiran mantan presiden tersebut.

Ia juga menyampaikan kesiapan Jokowi menunjukkan ijazah asli apabila mendapat izin dari majelis hakim.

Persidangan ini menjadi kesempatan bagi Jokowi untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi pelapor.

Sementara itu, penilaian terhadap perkara dan pembuktian tuduhan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidang. (*) 

Polda Lampung Berhasil Ungkap 5 Kasus Narkotika, Amankan 10 Tersangka dan Selamatkan 429.683 Jiwa

     

REFORMASI-ID | Lampung – Polda Lampung bersama Polres jajaran terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Lampung. Sepanjang Oktober 2026, Polda Lampung bersama Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap lima kasus tindak pidana narkotika menonjol dengan mengamankan sebanyak 10 orang tersangka.

Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan narkotika yang terus dilakukan jajaran Polda Lampung di bawah kepemimpinan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani, bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto.

Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika, terdiri atas sabu seberat 61,9 kilogram, ganja seberat 33,1 kilogram, ekstasi sebanyak 19.696 butir, serta etomidate sebanyak 2.143 pcs.

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai ekonomis keseluruhan barang bukti narkotika yang berhasil disita mencapai Rp125.123.200.000 (seratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Dari jumlah barang bukti tersebut, Polda Lampung diperkirakan berhasil menyelamatkan sebanyak 429.683 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani menegaskan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan secara komprehensif serta sinergi seluruh elemen masyarakat.

"Kami pastikan tidak ada ruang bagi peredaran gelap narkoba di wilayah Lampung. Kami akan tindak tegas, terukur, dan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku, baik jaringan lokal maupun internasional," tegasnya.

Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain itu, diterapkan pula pasal subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polda Lampung menegaskan akan terus memperkuat langkah preemtif, preventif, dan represif dalam memerangi peredaran narkotika. Upaya tersebut juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba, peningkatan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), pemetaan jaringan, serta pengembangan kasus-kasus yang belum tuntas.

Polda Lampung turut mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkotika.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan Kepolisian 110 atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-761-1992.

Melalui upaya bersama tersebut, Polda Lampung berkomitmen mewujudkan Provinsi Lampung yang aman, bersih dari narkoba, serta melindungi masa depan generasi muda penerus bangsa. (Hms/Mdn)

BKKBN Lampung Sosialisasikan Program Bangga Kencana di Desa Canti, Dorong Terwujudnya Keluarga Berkualitas

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung, Soetriningsih, S.Sos., M.Si., memberikan paparan dalam kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berlangsung di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan Bella Jayanti, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Soetriningsih, Kepala BKKBN Kabupaten Lampung Selatan Sumantri, serta Camat Rajabasa Firdaus.

Dalam pemaparannya, Soetriningsih menyampaikan bahwa Program Bangga Kencana di Provinsi Lampung terus dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan intervensi yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana (KB), kader, serta berbagai unsur masyarakat.

Menurutnya, Program Bangga Kencana tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana, tetapi juga mencakup pembangunan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, penguatan ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi, hingga percepatan penurunan angka stunting.

"Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program ini dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Soetriningsih berharap, melalui kegiatan sosialisasi tersebut, informasi mengenai Program Bangga Kencana dapat diteruskan kepada lingkungan keluarga dan masyarakat luas. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pola asuh anak, pencegahan stunting, serta ketahanan keluarga semakin meningkat.

Ia menegaskan, untuk memastikan program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, BKKBN terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, tenaga lini lapangan, kader, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai mitra terkait.

Selain itu, pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Hal tersebut penting agar masyarakat mendapatkan informasi, pendampingan, serta akses pelayanan yang dibutuhkan.

"Tujuan akhirnya adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas, generasi yang sehat dan cerdas, serta masyarakat yang memiliki ketahanan keluarga yang kuat demi mendukung pembangunan Provinsi Lampung," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara BKKBN, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menyukseskan Program Bangga Kencana.

Dengan meningkatnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat, program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan berkualitas di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya. (*)

Dari Pelantikan hingga Syukuran, Antusiasme Warga Warnai Kembalinya Markun Hidayat Pimpin Cikarageman

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Suasana penuh kebahagiaan dan keakraban mewarnai kembalinya Markun Hidayat mengemban amanah sebagai Kepala Desa Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, untuk masa jabatan 2026–2034. Setelah resmi dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Rabu (4/11/2026) pagi, Markun langsung mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelantikan 154 kepala desa se-Kabupaten Bekasi. Usai prosesi tersebut, Markun melanjutkan agenda dengan melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Desa Cikarageman.

Tak berhenti di situ, kepulangannya ke kediaman disambut meriah oleh warga. Sejumlah masyarakat dan tokoh masyarakat setempat datang untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan doa dan dukungan atas amanah yang kembali dipercayakan kepadanya.

“Selamat, Bapak, atas pelantikannya,” ujar salah seorang warga yang hadir menyambut Markun.

Markun Hidayat dikenal oleh sejumlah warga sebagai sosok yang peduli dan memiliki hubungan dekat dengan masyarakat. Kehangatan penyambutan tersebut menjadi salah satu gambaran kedekatan antara dirinya dan warga Desa Cikarageman.

Dalam kesempatan itu, Markun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh warga serta tokoh masyarakat yang telah hadir. Ia juga mengapresiasi dukungan dan perhatian masyarakat yang selama ini diberikan kepadanya.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan tersebut, Markun kemudian menggelar acara syukuran di kediamannya selepas salat Isya.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri antusias oleh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan KH. Asep Dimiati dari Banten dan KH. Ahmad Rustandi dari Bogor, yang dikenal dengan sapaan Ustaz Jufri, untuk menyampaikan tausiah dan ceramah keagamaan.

Kehadiran para tokoh agama dan masyarakat menjadikan kegiatan syukuran tidak sekadar ungkapan rasa syukur, tetapi juga momentum mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan warga.

Dengan dimulainya masa jabatan 2026–2034, Markun Hidayat kembali mengemban tanggung jawab dalam memimpin pemerintahan Desa Cikarageman. Harapan masyarakat pun tertuju pada keberlanjutan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta terwujudnya desa yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya.

Dukungan dan doa masyarakat diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal perjalanan kepemimpinan Desa Cikarageman selama delapan tahun ke depan.(Red/Nr)

Apel Gelar Pasukan, Baharkam Polri Gandeng Basarnas, Damkar, dan BPBD Siaga Bencana Alam

     


REFORMASI-ID | Depok - Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menyiagakan 305 personel gabungan bersama Basarnas, pemadam kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menghadapi potensi bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor.

Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Jossy Kusumo di Mako Korsabhara Baharkam Polri, Kelapa Dua, Depok, Rabu (4/11/2026).

Irjen Jossy mengatakan apel kesiapsiagaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh personel, peralatan, dan sarana pendukung dalam kondisi siap menghadapi potensi bencana, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan keadaan darurat.

“Kita harus memastikan seluruh personel dan peralatan siap digerakkan kapan pun dibutuhkan. Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan,” ujar Jossy.

Sebanyak 305 personel mengikuti apel tersebut, terdiri dari 260 personel Korsabhara Baharkam Polri serta masing-masing 15 personel dari Basarnas, pemadam kebakaran, dan BPBD.

Selain kesiapan personel, Baharkam Polri juga menyiagakan berbagai peralatan penyelamatan, mulai dari kendaraan taktis SAR, perahu karet, kendaraan pengangkut logistik, hingga fasilitas penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana.

Dukungan satwa kepolisian turut disiapkan, termasuk anjing pelacak K-9 untuk membantu pencarian korban tertimbun longsor maupun reruntuhan bangunan, serta kuda Turangga untuk menjangkau wilayah terisolasi yang sulit dilalui kendaraan.

Jossy menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan penanganan darurat. Menurutnya, langkah pencegahan melalui patroli, pemantauan wilayah rawan, dan edukasi masyarakat harus terus ditingkatkan.

“Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi. Patroli dan pemantauan wilayah rawan harus diperkuat, sekaligus mengajak masyarakat mengenali potensi bahaya dan meningkatkan kewaspadaan sejak dini,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar mengedepankan profesionalisme, kepedulian, dan pendekatan humanis dalam setiap operasi kemanusiaan, terutama saat membantu evakuasi maupun memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Menurut Jossy, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang efektif. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat harus terus diperkuat.

“Kekuatan kita bukan hanya terletak pada kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga pada kedekatan, kepercayaan, dan kebersamaan dengan masyarakat. Polisi bersama masyarakat, bersama kita hadapi bencana, bersama kita selamatkan sesama,” tegasnya.

Apel kesiapsiagaan tersebut turut dihadiri Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas Mayjen TNI (Mar) Edy Prakoso, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Rahman Pujianto, serta perwakilan instansi terkait.

Melalui kesiapsiagaan lintas instansi ini, Baharkam Polri berupaya memperkuat langkah antisipasi sekaligus mempercepat respons penanganan bencana guna meminimalkan risiko korban jiwa dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. []

Polisi Bersama Masyarakat: Korsabhara Baharkam Polri Siap Siaga Hadapi Bencana Alam 2026

     


REFORMASI-ID | Depok - Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korsabhara Baharkam Polri) menggelar Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana Alam Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Apel Mako Korsabhara Baharkam Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Rabu (4/11/2026) mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Apel kesiapsiagaan ini dipimpin langsung oleh Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Jossy Kusumo, S.H., M.Han. Agenda utama dari kegiatan ini adalah mengecek kesiapan seluruh personel serta memastikan kelayakan sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana alam menjelang akhir tahun, khususnya ancaman banjir dan tanah longsor. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata kesiapan Polri dalam mendukung tugas penanggulangan bencana dan melindungi masyarakat.

Sebanyak 305 personel gabungan diterjunkan dalam apel kesiapsiagaan ini. Jumlah tersebut terdiri dari 260 personel Korsabhara Baharkam Polri, 15 personel Basarnas, 15 personel Pemadam Kebakaran (Damkar), dan 15 personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sejumlah pejabat dari instansi terkait turut menghadiri kegiatan ini, di antaranya Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas Mayjen TNI (Mar) Edy Prakoso, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok Rahman Pujianto, S.Pd., M.Si., Kepala UPT Damkar dan Penyelamatan Cimanggis Tajuddin, S.H., serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Depok dan BPBD DKI Jakarta.

Selain kesiapan personel, Korsabhara Baharkam Polri juga menyiagakan berbagai peralatan khusus, kendaraan taktis (rantis), serta unit satwa. Di antaranya adalah unit anjing pelacak khusus SAR (K-9) untuk pencarian korban tertimbun, satwa Kuda Turangga untuk patroli dan distribusi logistik di medan berat yang terisolasi, Rantis Karhutla, Rantis SAR & Rescue Carrier, perahu karet evakuasi banjir, serta Rantis Randurlap & Watergen untuk menyuplai air bersih di lokasi bencana.

Dalam arahannya, Irjen Pol Jossy Kusumo menegaskan pentingnya meningkatkan patroli di wilayah rawan bencana dan memberikan edukasi mitigasi kepada masyarakat. Ia menginstruksikan agar seluruh tindakan penanganan dan evakuasi korban dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur dengan tetap memprioritaskan keselamatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sejalan dengan tagline "POLISI BERSAMA MASYARAKAT", Kakorsabhara mengajak seluruh jajaran untuk membangun komunikasi yang kuat dan menumbuhkan kepedulian di tengah masyarakat. "Polisi bersama masyarakat, bersama kita hadapi bencana, bersama kita selamatkan sesama," tegas Irjen Pol Jossy di akhir arahannya.

04 November 2026

Dukung Program IKAN, BNNK Lampung Selatan: Manfaatkan Peran Strategis Sekolah

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan melaksanakan kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan advokasi pencegahan kepada lembaga pendidikan program Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) di Aula Universitas Muhammadiyah Kalianda. Rabu, 04/11/2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M., bersama Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Lampung Selatan. Dan diikuti oleh 18 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Lampung Selatan, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kabupaten Lampung Selatan, pengawas sekolah, pengawas madrasah, serta para kepala sekolah.

Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN), mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperkuat, serta memastikan program pencegahan dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan.


"Sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan membangun ketahanan diri peserta didik agar mampu mengenali serta menolak pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika," paparnya.

AKBP Rahmad Hidayat mengatakan. Sebagai bagian dari penguatan komitmen dan keberlanjutan program, BNNK Lampung Selatan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan tiga sekolah percontohan Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN), yaitu SMP Negeri 1 Way Panji, SD Negeri 2 Merak Belantung Kalianda, dan TK Tunas Ceria Tanjung Bintang. 


"Kami menyerahkan Buku Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) serta sertifikat penghargaan kepada ketiga sekolah tersebut sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan program IKAN," ujar AKBP Rahmad Hidayat.

Selain itu lanjutnya. Rapat evaluasi ini juga menghadirkan dua narasumber yang memberikan penguatan materi terkait peran lembaga pendidikan dalam mewujudkan generasi yang sehat dan bersih dari narkoba. Sekolah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga mampu membentuk pribadi yang memiliki ketahanan diri, kedisiplinan, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi pengaruh negatif lingkungan.

"Melalui integrasi kurikulum anti narkoba (IKAN), pesan-pesan pencegahan diharapkan tidak hanya disampaikan sebagai pengetahuan, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan sikap dan perilaku sehari-hari," ungkapnya.


Dalam pada itu tegasnya. Melalui rapat evaluasi ini, BNNK Lampung Selatan berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Kerja sama dengan sekolah percontohan, dukungan perangkat kurikulum, serta keterlibatan berbagai unsur pendidikan diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pelaksanaan edukasi anti narkoba sejak dini.

Lebih jauh urainya menyatakan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 

"Melalui evaluasi dan penguatan program IKAN secara berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang sehat, aman, berkarakter, dan bersih dari narkoba guna mendukung terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan Bersih Narkoba (Bersinar)," pungkasnya. (Mdn)