Media Reformasi Indonesia (MRI)

06 Agustus 2026

Kombes Pol Edy Sumardi Apresiasi Sinergi Pengamanan Obvitnas di Pertamina Patra Niaga Jabar

     


REFORMASI-ID | Bandung - Tim Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dari Korsabhara Baharkam Polri sukses menuntaskan pemeriksaan Elemen 2 mengenai Pola Pengamanan pada hari ketiga pelaksanaan kegiatan. Bintek yang ditujukan bagi PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat ini berlangsung khidmat di Ruang Rapat Hotel Cordela, Bandung, pada Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung maraton sejak pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB ini berfokus pada wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen bersama manajemen perusahaan dan Tim SMP Pertamina. Pemeriksaan meliputi kriteria-kriteria krusial dalam Elemen 2, mulai dari kriteria B.6 hingga E.1.

Ketua Tim Bintek, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi atas transparansi dan kesiapan data yang ditunjukkan oleh pihak manajemen dalam pemenuhan standar pengamanan ini.

"Hari ini tim berhasil menyelesaikan pemeriksaan terhadap 49 kriteria pada Elemen 2 Pola Pengamanan. Dari hasil evaluasi objektif di lapangan, terdapat 11 kriteria yang mendapatkan skor 1 dan 38 kriteria mendapatkan skor 2. Dengan capaian ini, akumulasi total scoring implementasi SMP hingga hari ketiga telah mencapai 36,36 persen," ujar Kombes Pol Edy Sumardi dalam keterangannya, Rabu malam (5/8).

Lebih lanjut, Kombes Pol Edy Sumardi menegaskan pentingnya sinergi ini dalam menjaga keberlangsungan objek vital nasional.

"Kami melihat komitmen yang sangat kuat dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat dalam memperkuat sistem keamanan internalnya. Seluruh rangkaian agenda hari ketiga ini dapat terlaksana dengan sangat baik dan dinamis sesuai dengan rencana kegiatan (rengiat) yang sudah ditetapkan. Kami berharap hasil ini menjadi pondasi kuat untuk tahapan elemen berikutnya," tambahnya.

Proses bintek hari ketiga ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran internal Mabes Polri, antara lain AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak. (Sekretaris Tim), serta tiga Auditor SMP Profesional yaitu Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti. Turut mendampingi dari kewilayahan, Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar, AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Sementara dari pihak eksternal, hadir mengawal jalannya kegiatan Sr Analyst Physical Security PT Pertamina Patra Niaga, Henry Rasmelio, Sr Analyst II Physical Security, Sugiarto, Officer I Geosecurity, Wednyo Haryoto, serta Tim HSSE Fuel Terminal Bandung Site Ujung berung.

Rangkaian kegiatan hari ketiga ditutup secara resmi pada pukul 18.00 WIB setelah melewati beberapa sesi diskusi intensif dan jeda ISHOMA, untuk kemudian bersiap melanjutkan agenda bintek pada hari berikutnya.

05 Agustus 2026

Polda Sumsel Perkuat Stabilitas Kamtibmas Lewat Giat Subuh Keliling di Lawang Kidul

     

REFORMASI-ID | MUARA ENIM — Polda Sumatera Selatan terus mengintensifkan Program SULING (Subuh Keliling) sebagai salah satu strategi preventif dalam memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Melalui jajaran Polsek Lawang Kidul, Polres Muara Enim, kegiatan tersebut secara rutin dilaksanakan sebagai upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Program SULING kembali digelar pada Rabu, 5 Agustus 2026, mulai pukul 04.30 WIB di Masjid Al Mustaqim Sidomulyo I Talang Jawa, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan tersebut dipimpin jajaran Polsek Lawang Kidul dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat RT, serta para jemaah masjid sebagai bentuk implementasi Polri Presisi yang mengedepankan pelayanan humanis dan kemitraan bersama masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel Polri melaksanakan salat Subuh berjamaah sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan berbagai pesan kamtibmas. Edukasi yang diberikan meliputi pentingnya menghidupkan kembali semangat "Warga Jaga Warga", mengaktifkan sistem pengamanan swakarsa, memanfaatkan layanan Call Center Polri 110, serta mengedepankan penyelesaian berbagai persoalan melalui pendekatan problem solving bersama Bhabinkamtibmas.

Selain itu, kepolisian juga mengajak masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja melalui penerapan jam malam. Langkah tersebut bertujuan mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti aksi tawuran, balap liar, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kriminal lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran personel Polri pada waktu subuh dinilai mampu mempererat komunikasi, meningkatkan rasa aman, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa Program SULING merupakan salah satu langkah strategis Polres Muara Enim dalam mendukung kebijakan Polda Sumatera Selatan untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Program SULING menjadi media yang efektif untuk memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H. 

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumsel akan terus mengintensifkan Program SULING di seluruh wilayah sebagai bagian dari implementasi Polri Presisi yang mengedepankan langkah preventif melalui kemitraan dengan masyarakat.

"Program SULING merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Dengan membangun komunikasi yang intensif dan mengedepankan pendekatan humanis, Polda Sumatera Selatan terus memperkuat kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif sebagai fondasi mendukung pembangunan daerah maupun nasional," tegas Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui intensifikasi Program SULING yang dilaksanakan Polsek Lawang Kidul, Polres Muara Enim, Polda Sumatera Selatan berkomitmen terus memperkuat kehadiran Polri hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sinergi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kesadaran kolektif dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas, serta mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. (Mdn) 

Enam Pelabuhan ASDP Resmi Terapkan Standar Baru Keselamatan Nasional

     

REFORMASI-ID | Merak - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi mengimplementasikan secara penuh program Sterilisasi Pelabuhan secara serentak di enam pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar, pada Rabu (5/8). Momentum ini menandai babak baru transformasi layanan penyeberangan nasional menuju tata kelola pelabuhan yang semakin aman, tertib, modern, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jasa.

Implementasi serentak tersebut dilaksanakan di lima cabang operasional ASDP yang mencakup enam pelabuhan utama, yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar. Penerapan ini menjadi puncak dari rangkaian persiapan yang telah dimulai sejak soft launching pada 20 Juli 2026. Seremoni go live dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi dan turut dihadiri jajaran Direksi ASDP.

Selama masa transisi, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan melakukan penyempurnaan mekanisme operasional, sosialisasi kepada pengguna jasa dan pelaku usaha, hingga penguatan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal sejak hari pertama implementasi.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa sterilisasi pelabuhan bukan sekadar perubahan tata ruang kawasan, melainkan transformasi budaya operasional yang menempatkan keselamatan sebagai nilai utama dalam setiap proses pelayanan.

"Hari ini menjadi tonggak penting transformasi layanan penyeberangan nasional. Sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan, melainkan perubahan budaya operasional yang memastikan setiap aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai standar. Kami percaya pelabuhan yang aman akan melahirkan perjalanan yang nyaman, operasional yang semakin andal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan," ujar Heru.

Pada hari pertama implementasi, pengendalian kawasan pelabuhan berjalan sesuai rencana melalui pengaturan akses yang lebih tertib, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung operasional, penataan aktivitas di area pelabuhan, serta penguatan pengawasan melalui sinergi bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya operasional yang semakin disiplin, sekaligus memastikan seluruh aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung sesuai standar keselamatan dan keamanan.

Di Pelabuhan Merak, implementasi sterilisasi turut difokuskan pada penataan kawasan secara menyeluruh melalui penertiban aktivitas di area operasional, pendataan ulang seluruh pihak yang beraktivitas, penataan pedagang dengan identitas resmi, serta penguatan fasilitas pengawasan. Penerapan One Gate System (OGS) memperkuat pengendalian akses, sementara Automatic Gate System memangkas waktu layanan truk dari 10–15 menit menjadi 1–2 menit sehingga operasional pelabuhan menjadi lebih efisien. Sementara di Pelabuhan Bakauheni, implementasi diperkuat melalui penataan jalur lalu lintas kendaraan, pembangunan kantong parkir roda dua, penyempurnaan rambu dan media informasi, serta optimalisasi sistem pengendalian akses.

*Sosialisasi Intensif*

Pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, implementasi difokuskan pada penguatan kepatuhan operasional melalui sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder, pengawasan penggunaan APD, patroli gabungan secara rutin, serta penerapan pengaturan akses berbasis zonasi sehingga area operasional hanya dapat diakses oleh petugas sesuai tugas dan kewenangannya.

Adapun di Pelabuhan Kayangan dan Lembar, implementasi ditandai dengan penguatan pengendalian akses berbasis Face Recognition, penyematan APD secara simbolis kepada perwakilan stakeholder, serta peninjauan langsung kawasan steril sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan pelabuhan yang aman, tertib, dan profesional.

Sejalan dengan implementasi tersebut, Kepala BPTD Kelas II Banten, Eko Indrayanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan sterilisasi menjadi momentum penting setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan dan kini dapat dijalankan secara penuh.

"Setelah kurang lebih lima tahun sejak PM Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan, implementasi ini akhirnya dapat dilaksanakan. Kami mengapresiasi PT ASDP yang terus berinovasi dan melakukan perubahan yang sangat signifikan. Dengan adanya sterilisasi ini diharapkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan semakin terjamin," jelas Eko.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, mengatakan keberhasilan go live hari ini merupakan buah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung proses sosialisasi hingga implementasi penuh di lapangan.

"Sterilisasi merupakan langkah bersama dalam membangun budaya operasional yang lebih disiplin, profesional, dan berorientasi pada keselamatan. Ke depan, pelaksanaan ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh pengguna jasa serta seluruh ekosistem pelabuhan," ujar Windy.

*Standar Baru*

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai sterilisasi pelabuhan merupakan langkah strategis yang tidak lagi dapat ditunda sebagai bagian dari modernisasi transportasi penyeberangan nasional.

"Kebijakan ini akan memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas layanan, sekaligus meningkatkan kelancaran arus logistik maupun mobilitas masyarakat melalui operasional yang lebih tertib dan efisien. Selain itu, kesiapan infrastruktur serta sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar implementasi berjalan konsisten dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pelabuhan," ujarnya.

Melalui implementasi serentak di lima cabang operasional yang mencakup enam pelabuhan utama, ASDP optimistis sterilisasi akan menjadi standar baru pengelolaan pelabuhan penyeberangan nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada keselamatan, serta selaras dengan praktik pengelolaan pelabuhan berstandar internasional. Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi penyeberangan Indonesia sekaligus mendukung konektivitas nasional yang lebih andal dan berkelanjutan.  

Korem 044/Gapo Gelar Penguatan Karakter Kebangsaan dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

     

REFORMASI-ID | Palembang – Korem 044/Garuda Dempo menggelar kegiatan Penguatan Karakter Kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Keluarga Besar TNI Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kesadaran bela negara di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman, Rabu  (5/8/2026). 

Mewakili Danrem 044/Gapo, Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri hadir sekaligus memberikan sambutan kepada para peserta yang terdiri dari ASN dan Keluarga Besar TNI.

Kasrem 044/Gapo menegaskan bahwa penguatan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan global serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kasrem juga menekankan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan Keluarga Besar TNI, seluruh peserta memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, memperkuat semangat persatuan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesadaran bela negara tidak hanya diwujudkan melalui tugas kemiliteran semata, tetapi juga melalui sikap disiplin, integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap hukum, serta kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional.

"Bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air serta kesediaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana meningkatkan wawasan kebangsaan, memperkuat karakter, dan mempererat sinergi demi menjaga keutuhan bangsa," tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Korem 044/Gapo berharap dapat menumbuhkan pemahaman yang semakin kuat tentang pentingnya menjaga ideologi bangsa, meningkatkan semangat nasionalisme, serta membentuk peserta menjadi agen perubahan yang mampu menebarkan nilai-nilai positif, menjaga kerukunan, dan memperkokoh persatuan bangsa di lingkungan masing-masing. (Mudian) 

Resmikan Pengendalian Akses Terintegrasi, ASDP Perkuat Keamanan dan Keselamatan Pelabuhan

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni resmi mengimplementasikan Pengendalian Akses Terintegrasi (go live) di Pelabuhan Bakauheni, Rabu (5/8/2026). Sistem baru tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan untuk menciptakan kawasan pelabuhan yang lebih tertib, aman, modern, dan berstandar keselamatan.

Peresmian implementasi sistem ini dihadiri General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni Capt. Partogi Tamba, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Gapasdap, BPTD, KSKP Bakauheni, serta jajaran instansi maritim terkait.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni, Capt. Partogi Tamba mengatakan, Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang utama penghubung Pulau Sumatra dan Jawa memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas nasional, mobilitas masyarakat, dan distribusi logistik.

Menurutnya, seiring meningkatnya volume pengguna jasa, penguatan sistem keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelabuhan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

“Hari ini merupakan tonggak sejarah penting dalam transformasi pelayanan pelabuhan. Melalui go live implementasi sterilisasi kawasan ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni berkomitmen menghadirkan operasional pelabuhan yang lebih aman, tertib, modern, dan efisien,” ujar Partogi.

Dalam implementasi tersebut, ASDP telah membangun sejumlah fasilitas pendukung, di antaranya area parkir kendaraan roda dua yang terintegrasi, jalur khusus akses kawasan steril, registrasi ulang seluruh pemegang akses, serta pemasangan boom gate dan teknologi face recognition untuk memperkuat sistem pengawasan secara digital dan real time.

Partogi menjelaskan, seluruh pengembangan infrastruktur dan teknologi tersebut bertujuan menciptakan operasional pelabuhan yang lebih efektif, tertata, serta memenuhi standar pelayanan internasional.

Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, aparat keamanan, mitra usaha hingga pengguna jasa yang telah berkolaborasi menyukseskan implementasi sistem baru tersebut.

Penerapan Pengendalian Akses Terintegrasi ini menjadi bagian dari transformasi digital ASDP yang berfokus pada tiga aspek utama, yakni ketertiban, keamanan, dan keselamatan. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan menuju dermaga, memperketat proses verifikasi akses, serta memastikan seluruh kendaraan dan penumpang terdokumentasi secara akurat sesuai standar keselamatan pelayaran.

Dengan penerapan sistem tersebut, ASDP optimistis Pelabuhan Bakauheni akan semakin siap memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh pengguna jasa penyeberangan. (*) 

Dilantik Jadi Ketua Majelis Pembimbing Saka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan, Kepala BNNK Pramuka Garda P4GN

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan — Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, SE., MM, resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Satuan Karya (Saka) Pramuka Anti Narkoba Kwartir Cabang (Kwarcab) Lampung Selatan dalam kegiatan Pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan yang digelar pada Rabu, 5 Agustus 2026, di Aula Universitas Muhammadiyah Kalianda.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Harian Kwartir Cabang Lampung Selatan, Sukadi, yang sekaligus melantik jajaran Pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Gerakan Pramuka dan BNN dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Andalan dan Pengurus Kwarcab Lampung Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ka Kwarran Kalianda, Kamabigus SMA/SMK, serta Pramuka Penegak dan Pandega dari berbagai gugus depan di wilayah Lampung Selatan.

Ketua Harian Kwarcab Lampung Selatan, Sukadi, menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu mengembangkan kegiatan Saka Anti Narkoba secara lebih aktif dan berkelanjutan. 

"Peran Pramuka sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap bahaya narkoba," kata Sukadi.


Sementara itu, Kepala BNNK Lampung Selatan AKBP Rahmad Hidayat, SE., MM, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara BNNK Lampung Selatan dan Kwartir Cabang Lampung Selatan melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada anggota Pramuka. 

"Terimakasih atas amanah yang diberikan oleh Kwarcab Pramuka, semoga Pramuka menjadi garda terdepan dalam upaya P4GN dan semakin Jaya," ujar AKBP Rahmad Hidayat. SE. MM. 

Dalam kesempatan itu AKBP Rahmad Hidayat menegaskan bahwa Saka Anti Narkoba merupakan wadah yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai hidup sehat, kepemimpinan, serta semangat menjadi pelopor pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

"Dengan terbentuknya Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan, diharapkan gerakan pencegahan narkoba berbasis kepramukaan dapat semakin masif, terstruktur, dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Lampung Selatan," pungkasnya. (Mudian) 

BLT Dana Desa Tahap II Disalurkan, 27 Keluarga di Desa Maluli Terima Bantuan Enam Bulan Sekaligus

     



REFORMASI-ID🇮🇩| TALIABU — Pemerintah Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II Tahun Anggaran 2026 kepada 27 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rabu (5/8/2026).

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Maluli, Dionisius Rahayaan, mengatakan seluruh penerima bantuan telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk periode Juli hingga Desember 2026.

"BLT Dana Desa ini kami harapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga," kata Dionisius.

Ia menegaskan, proses penyaluran dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bantuan disalurkan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Menurut Dionisius, keterbukaan dalam pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah desa sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga," ujarnya.

Melalui penyaluran BLT Dana Desa Tahap II ini, Pemerintah Desa Maluli berharap bantuan tersebut mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun 2026. Program ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah desa dalam memastikan manfaat Dana Desa dapat dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan.




Laporan: Mu'min | Editor: Mahar Prastowo 

Akselerasi Pengamanan, Tim Auditor Baharkam Polri Rampungkan Dua Elemen Vital SMP di Bandung

     


REFORMASI-ID | Bandung - Tim Bimbingan Teknis (Bintek) Audit Sispamobvitnas Baharkam Polri berhasil menyelesaikan evaluasi belasan kriteria krusial pada hari kedua pelaksanaan Bintek Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Hotel Cordela, Bandung, pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Kegiatan intensif yang dimulai sejak pukul 08.00 hingga 18.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bintek "SMP" Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. Agenda utama hari kedua berfokus pada pendalaman materi melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen bersama manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat.

Dalam arahannya, Ketua Tim Bintek Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, menegaskan pentingnya konsistensi dalam mengukur kesiapan instrumen pengamanan pada objek vital nasional.

"Hari kedua ini kami fokuskan pada akselerasi pemeriksaan dokumen dan sinkronisasi data lapangan melalui wawancara mendalam. Evaluasi ketat pada Elemen Komitmen dan Kebijakan ini penting agar seluruh standar pengamanan terdokumentasi dengan baik, sekaligus menjadi fondasi kuat sebelum kita mematangkan implementasi pola pengamanan fisik di lapangan," ujar Kombes Pol Edy Sumardi di sela-sela kegiatan.

Bintek hari kedua ini menghasilkan capaian penting dalam standarisasi pengamanan perusahaan. Tim auditor berhasil menyelesaikan pemeriksaan terhadap 18 kriteria pada Elemen 1 terkait Komitmen dan Kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 1 kriteria yang mendapatkan skor 1 dan 17 kriteria lainnya berhasil meraih skor 2.

Setelah menyelesaikan Elemen 1, kegiatan langsung dilanjutkan secara maraton ke Elemen 2 yang membahas tentang Pola Pengamanan. Pemeriksaan dokumen dan interaksi mendalam dengan tim internal perusahaan berjalan lancar hingga mencapai Elemen 2 Kriteria B.5 sebelum kegiatan hari kedua resmi ditutup. 

Keberhasilan agenda ini didukung oleh kehadiran sejumlah pejabat dan ahli. Dari internal tim Mabes Polri, Kombes Pol Edy Sumardi didampingi oleh Sekretaris Tim AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak., serta tiga Auditor SMP Profesional yaitu Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti. Turut hadir memperkuat asistensi dari kewilayahan adalah Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar, AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Sementara dari pihak eksternal, manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat dihadiri oleh Sr Analyst Physical Security Henry Rasmelio, Sr Analyst II Physical Security Sugiarto, Officer I Geosecurity Wednyo Haryoto, serta seluruh jajaran Tim HSSE Fuel Terminal Bandung Site Ujungberung.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk memastikan sistem pengamanan di lingkungan Pertamina Patra Niaga berjalan optimal.

Perkuat Pengamanan Obvitnas, Tim Baharkam Polri Tinjau Implementasi SMP di Pertamina RU IV Cilacap

     


REFORMASI-ID | Cilacap - Tim Klarifikasi dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan peninjauan langsung terkait implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Selasa (4/8/2026).

Kegiatan hari pertama ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Pam VIP Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri sekaligus Ketua Tim Klarifikasi, Kombes Pol. Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh elemen pengamanan di salah satu Objek Vital Nasional (Obvitnas) strategis tersebut berjalan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Rapat Flamboyan dengan agenda opening meeting. Pjs. Group Head Operation dan Manufacturing (GHOM) RU Cilacap, Erdyanto Perkasa, bersama Pjs. Manager HSSE, Adi Firmansyah, menyambut langsung kedatangan tim Korps Bhayangkara tersebut. Acara pembukaan ini diisi dengan paparan hasil audit re-sertifikasi mandiri oleh Tim Auditor Internal SMP Pertamina RU IV.

Usai pembukaan, Tim Ditpamobvit Baharkam Polri langsung bergerak melakukan observasi lapangan secara intensif. Pemantauan fisik menyasar ke beberapa titik krusial kilang, mulai dari Demo Room, Security Command Center, Dermaga 68, hingga Area 41 dan Area 70 Scrap. Peninjauan ini bertujuan untuk memvalidasi langsung kesesuaian antara dokumen pengamanan dengan kondisi riil di lapangan.

Tidak hanya memeriksa fisik dan infrastruktur, tim penguji yang beranggotakan Penata Tk. I Darwin Siregar, S.M., Kompol Harry Sutadi, S.Sos., Drs. Karyadi, dan Ir. Mohammad Zari, M.M., juga melakukan pendalaman administratif. Pemeriksaan dokumen dan wawancara mendalam dilakukan secara maraton hingga pukul 18.00 WIB. Fokus pemeriksaan hari pertama mencakup Elemen I (Komitmen dan Kebijakan), Elemen II (Pola Pengamanan), Elemen III (Konfigurasi Pengamanan), serta Elemen IV (Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan).

Melalui klarifikasi berkala ini, diharapkan PT Pertamina Patra Niaga RU IV Cilacap dapat terus mempertahankan keandalan sistem pengamanannya guna menjamin keberlanjutan operasional penyediaan energi nasional dari segala bentuk potensi gangguan keamanan.

Lurah Turun ke Lapangan, Warga Menunggu Kepastian

     
 Stockpile Batubara di Cakung Barat Memasuki Babak Baru Penanganan




REFORMASI-ID🇮🇩| JAKARTA – Demonstrasi sekitar 150 warga Kampung Sawah RT 06, RT 08, dan RT 09 RW 08 Kelurahan Cakung Barat di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026), bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Di balik aksi damai itu, terdapat rangkaian langkah yang telah dilakukan pemerintah kelurahan menyusul pengaduan masyarakat mengenai dugaan dampak lingkungan dari aktivitas stockpile batubara.

Sehari sebelum aksi berlangsung, Senin (3/8/2026), Lurah Cakung Barat Yasir Habib Putra bersama unsur kelurahan dan aparat kewilayahan mendatangi lokasi stockpile untuk melakukan pengecekan awal.

"Kami sudah cek ke lokasi bersama Babinsa, Kasi Ekbang, Kasi Pemerintahan, serta Kaunit PTSP Kelurahan. Kami meminta dokumen perizinan perusahaan, kemudian membuat laporan kepada pimpinan secara berjenjang dan menyampaikan tembusannya kepada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur," ujar Yasir.

Langkah tersebut menjadi pintu masuk penanganan yang kemudian berlanjut keesokan harinya.

Pada Selasa pagi, sebelum warga menyampaikan aspirasi di Graha Intirub, Pemerintah Kelurahan Cakung Barat kembali diminta mendampingi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan yang telah disampaikan kelurahan.

Dari pemeriksaan awal itu, dilakukan penyegelan terhadap sebagian area operasional sebagai bentuk tindakan awal atas dugaan pelanggaran yang ditemukan di lokasi.

Menurut Yasir, proses tersebut bukanlah akhir dari penanganan.

Ia menegaskan bahwa kajian teknis mengenai operasional maupun kelengkapan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur bersama instansi yang memiliki otoritas.

"Pendalaman kajian teknis operasional dan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Sudin Lingkungan Hidup yang akan berkoordinasi dengan pihak berwenang," katanya.

Sementara itu, dari aspek kewilayahan, pemerintah kelurahan memilih mengambil langkah yang berada dalam ruang kewenangannya.

Selain menyampaikan laporan secara berjenjang kepada pimpinan, pihak kelurahan juga meminta pengelola stockpile melakukan penyiraman secara berkala guna menekan penyebaran debu keluar kawasan operasional.

"Kami telah menghimbau pelaku usaha batubara agar melakukan penyiraman untuk meminimalisir pencemaran udara atau debu yang berdampak keluar area stockpile," ujar Yasir.

Penjelasan itu menjadi bagian penting dalam rangkaian peristiwa yang berkembang selama dua hari terakhir.

Di sisi lain, warga tetap membawa kegelisahan mereka ke depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sekitar 150 orang yang tergabung dalam Paguyuban Kampung Sawah RT 06, RT 08, dan RT 09 RW 08 datang bersama anak-anak mereka untuk meminta kepastian atas berbagai keluhan yang selama ini mereka rasakan.

Mereka menyampaikan tujuh tuntutan, mulai dari penutupan operasional stockpile, relokasi ke kawasan industri, evaluasi dokumen lingkungan, hingga pemulihan lingkungan apabila ditemukan pencemaran.

Dalam audiensi, pihak DLH Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup apabila dokumen lingkungan perusahaan memang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan persoalan lingkungan tidak hanya bergantung pada satu instansi. Kelurahan menjalankan fungsi deteksi dini dan pelaporan kewilayahan, Sudin Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan awal dan penindakan sesuai kewenangannya, sementara pendalaman terhadap aspek teknis dan legalitas perizinan akan ditentukan melalui proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Bagi warga, langkah-langkah itu memberi secercah harapan.

Mereka berharap laporan yang telah disampaikan, inspeksi lapangan yang telah dilakukan, dan penyegelan awal yang telah dipasang benar-benar menjadi awal penyelesaian, bukan sekadar respons sesaat.

Sebab, bagi masyarakat Kampung Sawah, persoalan ini bukan hanya tentang tumpukan batubara.

Yang mereka perjuangkan adalah keyakinan bahwa rumah tempat mereka membesarkan anak-anak tetap menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan layak untuk ditinggali.


Baca juga:
Editorial: Anak-anak Itu Ikut Berdemo





04 Agustus 2026

Polri Kerahkan 372 Taruna Akpol Dampingi Siswa di 73 Sekolah Rakyat Bersama Taruna Akademi TNI

     


REFORMASI-ID | Jakarta, 4 Agustus 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 372 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang bergabung bersama Taruna Akademi TNI untuk mendampingi siswa di 73 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui Program Taruna Bhakti Tahun 2026. Kehadiran para taruna merupakan wujud dukungan Polri terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan sejak dini.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan keterlibatan Taruna Akpol merupakan implementasi nyata arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang saat melepas Program Taruna Bhakti pada 1 Agustus 2026 di Base Ops Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, menegaskan bahwa para taruna harus menjadi role model bagi siswa Sekolah Rakyat.

“Polri mendukung penuh Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang unggul. Sebagaimana arahan Bapak Menteri Sosial, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI hadir bukan sekadar mendampingi kegiatan siswa, tetapi menjadi kakak asuh yang memberikan keteladanan dalam disiplin, kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, serta semangat pengabdian. Kami ingin anak-anak di Sekolah Rakyat memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh inspirasi untuk meraih cita-citanya,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Selasa (4/8).

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf sebelumnya menegaskan bahwa para taruna memahami kehidupan berasrama karena mereka sendiri telah menjalaninya. Pengalaman tersebut diharapkan dapat ditularkan kepada para siswa Sekolah Rakyat agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun kemandirian, serta membiasakan hidup disiplin. Menteri Sosial juga menekankan pentingnya menjadikan para taruna sebagai kakak pendamping yang penuh empati, sekaligus memastikan tidak ada praktik perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, maupun intoleransi selama proses pendampingan berlangsung.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Polri mengerahkan 372 Taruna Akpol yang ditempatkan di 73 Sekolah Rakyat pada 29 Subsatuan Taruna (Subsattar). Pelaksanaan kegiatan didukung oleh 110 personel pendamping (Paping) yang terdiri atas 23 Perwira Menengah (Pamen), 77 Perwira Pertama (Pama), dan 10 Bintara, sehingga total personel Polri yang terlibat mencapai 482 personel.

Program Taruna Bhakti dilaksanakan bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yaitu masa orientasi bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta kehidupan berasrama. Selama lima hari pendampingan, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI berperan sebagai mentor dan kakak asuh melalui berbagai kegiatan pembentukan karakter.

Kegiatan tersebut meliputi pengenalan tata tertib sekolah dan kehidupan asrama, pembiasaan bangun pagi dan manajemen waktu, penataan kamar, kerapian tempat tidur dan lemari, pembiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pelatihan baris-berbaris, pembinaan kepemimpinan, kerja sama dan gotong royong, penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, kegiatan kepramukaan, pembinaan karakter dan kepribadian, penguatan nilai-nilai keagamaan, hingga pemberian motivasi agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, humanis, inklusif, dan ramah anak, sesuai dengan semangat Program Sekolah Rakyat.

“Yang dibangun dalam Program Taruna Bhakti bukan hanya kedisiplinan, tetapi juga karakter. Para Taruna Akpol hadir untuk menginspirasi, membimbing, dan mendampingi adik-adik di Sekolah Rakyat melalui keteladanan. Mereka berbagi pengalaman hidup berasrama, mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kerja sama, kepedulian, serta menumbuhkan rasa percaya diri agar setiap anak memiliki keyakinan bahwa mereka mampu meraih masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Taruna Akpol dalam Program Taruna Bhakti juga menjadi bagian dari proses pembentukan calon perwira Polri yang semakin dekat dengan masyarakat sejak masa pendidikan.

“Melalui pengabdian ini, Taruna Akpol belajar memahami kehidupan masyarakat sekaligus mengasah kepemimpinan, empati, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan persoalan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi mereka sebagai calon pemimpin Polri yang Presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat,” tutup Brigjen Pol. Trunoyudo.

Program Taruna Bhakti merupakan kolaborasi Kementerian Sosial RI, Akademi TNI, Akademi Kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Polri berharap kehadiran Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI dapat memberikan manfaat nyata bagi para siswa sekaligus memperkuat pembentukan karakter generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

ASEAN University International Anugerahkan Gelar Profesor kepada Ketua Umum Senkom Mitra Polri

     


REFORMASI-ID | Kuala Lumpur – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Dr. K.P. H. Katno Hadi, S.E., M.M., M.H., yang resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) oleh ASEAN University International (AUI), Malaysia, dalam rangkaian Official Graduation Ceremony Tahun Akademik 2025/2026 yang digelar pada Selasa, 4 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Malaysia, di Grand Hyatt Kuala Lumpur.

Prosesi akademik tersebut tidak hanya menjadi momentum penganugerahan gelar Profesor, tetapi juga diisi dengan Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar yang disampaikan Prof. Dr. H. Katno Hadi dengan judul:

"Integrated Tourism Economic Resilience Framework (ITERF): Paradigma Baru Kepariwisataan untuk Membangun Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia."

Melalui orasi ilmiah tersebut, Prof. Katno Hadi memperkenalkan konsep Integrated Tourism Economic Resilience Framework (ITERF) sebagai sebuah paradigma pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, tata kelola serta pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Konsep tersebut menempatkan sektor pariwisata bukan sekadar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Diketahui sebelumnya, informasi mengenai pengukuhan Guru Besar tersebut tertuang dalam undangan resmi yang diterbitkan Presiden ASEAN University International, Prof. Dr. Suhendar, S.E., S.H., LL.M., tertanggal 17 Juli 2026.

Dalam surat undangan tersebut, pihak universitas menyampaikan apresiasi kepada Prof. Katno Hadi atas kesediaannya menghadiri prosesi wisuda internasional serta menyatakan bahwa pencapaian akademik tersebut merupakan tonggak penting yang mencerminkan keunggulan, dedikasi serta kontribusi nyata yang telah diberikan dalam bidang akademik, kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat.

Penganugerahan gelar Profesor tersebut menjadi pengakuan internasional atas kiprah Prof. Katno Hadi yang selama ini dikenal sebagai akademisi, praktisi bisnis dan tokoh organisasi kemasyarakatan yang aktif membangun sinergi antara dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat serta penguatan ketahanan nasional.

Saat ini, Prof. Katno Hadi menjabat sebagai Ketua Umum Senkom Mitra Polri, organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra strategis Polri dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Penanggulangan Bencana serta penguatan semangat Bela Negara.

Di bawah kepemimpinannya, Senkom Mitra Polri terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga negara, antara lain Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Basarnas dan BNPB. 

Berbagai program strategis juga terus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem komunikasi digital organisasi melalui Senkom Digital Communication (SDC) serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam bidang keamanan, kebencanaan dan pembangunan nasional.

Sebelum meraih gelar Profesor, Prof. Katno Hadi pada tahun 2025 telah menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur dengan predikat Sangat Memuaskan. Disertasinya membahas pengembangan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Solo Raya. 

Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi salah satu landasan konseptual dalam pengembangan gagasan Integrated Tourism Economic Resilience Framework (ITERF) yang dipaparkan pada orasi ilmiah pengukuhan Guru Besarnya.

Di lingkungan Senkom Mitra Polri, kepemimpinan Prof. Katno Hadi juga dikenal melalui penguatan tiga klaster utama pengabdian organisasi, yakni Kamtibmas, Kebencanaan dan Bela Negara. Ketiga bidang tersebut menjadi fondasi pengembangan organisasi dalam memperkuat partisipasi masyarakat mendukung stabilitas nasional.

Penganugerahan gelar Profesor dari ASEAN University International sekaligus penyampaian Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik Prof. Katno Hadi. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi inspirasi bahwa dedikasi dalam dunia organisasi, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi bangsa dan negara.

Prosesi pengukuhan Guru Besar berlangsung bersamaan dengan Official Graduation Ceremony ASEAN University International Tahun Akademik 2025/2026 yang dihadiri para lulusan, sivitas akademika serta tamu kehormatan dari berbagai negara, menandai semakin kuatnya jejaring akademik internasional dalam mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkontribusi bagi pembangunan global. (TJ)





Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Terima Kunjungan Perkenalan Kedutaan Besar Singapura, Bahas Pengamanan hingga Hari Nasional

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Syahduddi, S.IK., M.Si
menerima kunjungan perkenalan resmi dari delegasi Kedutaan Besar Republik Singapura untuk Indonesia. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Kerja Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Jakarta, pada Selasa (4/8/2026) siang.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Syahduddi, S.IK., M.Si dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Ditpamobvit, di antaranya Kasubdit Audit, Kasipam Kilas Subditpam VIP, serta Kaurmin Subdit Pam VIP. Sementara itu, delegasi Kedutaan Besar Singapura diwakili oleh Khairul Anwar Abdul Wahab (Administration and Consular) dan Mohamad Sofian Bin Salleh (Atase Polisi Singapura untuk Indonesia).

Dalam pertemuan tersebut, Brigjen Pol Dr. Syahduddi, S.IK., M.Si
menyambut hangat kehadiran delegasi dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi tersebut. Pihak Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hubungan baik dan bersinergi dalam memberikan pengamanan optimal bagi perwakilan negara sahabat.

Atase Polisi Singapura, Mohamad Sofian Bin Salleh, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan silaturahmi perdana mereka ke Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri. Dalam kesempatan tersebut, ia juga berkoordinasi terkait langkah antisipasi pengamanan. Pihak Singapura memohon dukungan Polri untuk kesiapsiagaan penjagaan dan pengamanan pada gedung Kedutaan Besar serta Konsulat Singapura di kawasan Kuningan, Jakarta, terutama jika terjadi situasi kontinjensi.

Senada dengan hal tersebut, Khairul Anwar Abdul Wahab turut menyampaikan terima kasih yang mendalam atas pengamanan ketat yang selama ini telah dilakukan oleh Polri di area Kantor Kedutaan Besar Singapura. Pihak kedutaan berharap agar unit mobil patroli Polri yang telah selesai menjalani perawatan (service) dapat disiagakan secara statis (standby) di depan gedung kedutaan guna memperkuat pengamanan wilayah.

Selain membahas pengamanan markas diplomatik, delegasi Singapura juga menyampaikan undangan resmi kepada Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri untuk menghadiri perayaan National Day (Hari Nasional) Singapura. Acara seremonial tersebut rencananya akan diselenggarakan pada 19 Agustus 2026 mendatang di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 11.00 WIB hingga 11.45 WIB ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Sinergi ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan diplomatik serta kolaborasi keamanan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Singapura di masa depan.

Mantapkan Keamanan Obvitnas, Kombes Pol Edy Sumardi Pimpin Bintek SMP di Pertamina FT Ujungberung

     


REFORMASI-ID | Bandung - Korsabhara Baharkam Polri secara resmi memulai rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di Objek Vital Nasional (Obvitnas) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat, bertempat di Ruang Rapat Pertamina Fuel Terminal (FT) Ujungberung, Bandung, pada Senin (3/8/2026).

Kegiatan Bintek hari pertama ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bintek Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., didampingi Sekretaris Tim AKBP Khairul Aji Wijayatsi, S.E., Ak., serta Tim Auditor SMP Profesional yang terdiri dari Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si., Drs. Edi Ciptianto, M.Si., dan Dra. Minarti. Turut hadir mendampingi dari perwakilan Polda Jabar, Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Jabar AKBP Dr. Bohari, S.H., M.H.

Kehadiran tim Bintek diterima langsung oleh manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat, di antaranya Fuel Terminal Manager Bandung Site Ujungberung Ibu Afifah Rahmawati, Sr. Analyst Physical Security Bapak Henry Rasmelio, Sr. Analyst II Physical Security Bapak Sugiarto, Officer I Geosecurity Bapak Wednyo Haryoto, serta jajaran Tim HSSE FT Ujungberung.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan resmi, safety induction, pembacaan komitmen, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga penayangan company profile PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Fuel Terminal Manager Ujungberung Ibu Afifah Rahmawati menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Bintek SMP ini sebagai upaya memperkuat sistem keandalan dan keamanan aset penyaluran energi nasional. 

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Bintek Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata menekankan pentingnya standarisasi pengamanan berbasis Perpol di lingkungan Obvitnas guna memitigasi berbagai potensi kerawanan operasional.

Pada porsi tinjauan lapangan, tim melakukan observasi komprehensif yang terbagi dalam beberapa zona:
Zona Keamanan Utama & Zona Kuning: Pemeriksaan kesiapan Pos Keamanan pintu masuk dan tata kelola area pendukung operasional FT Ujungberung.

Zona Merah (High Security Area): Peninjauan mendalam pada alur Gate Out, Pump Product House, fasilitas Tangki Air, Ruang New Gantry System, hingga Ruang Server sebagai pusat kontrol data operasional.

Selain observasi fisik, tim Bintek juga melakukan pendalaman melalui sesi wawancara dan pemeriksaan dokumen bersama manajemen serta tim SMP perusahaan, mendalami Elemen 1 terkait Komitmen dan Kebijakan Pengamanan hingga kriteria nomor 4.

Seluruh rangkaian kegiatan Hari ke-1 yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan rencana kegiatan yang dirancang. Sinergi ini diharapkan semakin mengokohkan perlindungan terhadap objek vital nasional pasokan BBM di Jawa Barat

Soroti Bangunan Kios Diatas Trotoar, Grib Jaya Sambangi Pemdes Bakauheni

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Kecamatan Bakauheni menyoroti keberadaan sejumlah kios yang berdiri di atas trotoar di sepanjang ruas jalan depan Pasar Tradisional Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu hak pejalan kaki serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selasa, 04/08/2026.

Trotoar yang semestinya menjadi jalur khusus pejalan kaki kini sebagian tertutup bangunan kios dan barang dagangan. Akibatnya, masyarakat terpaksa berjalan di badan jalan saat melintas di kawasan pasar.

Ketua PAC GRIB Jaya Bakauheni, Raden Muhamad Syafe'i atau yang akrab disapa Bang Aang, mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah serta instansi terkait.

"Trotoar dibangun untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, bukan dijadikan tempat mendirikan kios atau bangunan usaha. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar fungsi trotoar dapat dikembalikan sebagaimana mestinya," ujar Bang Aang, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, selain menghambat mobilitas pejalan kaki, keberadaan kios di atas trotoar dan bahu jalan juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi ketertiban di kawasan Pasar Tradisional Bakauheni.


Meski demikian, Bang Aang menegaskan penataan harus dilakukan secara humanis dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang. Jika diperlukan relokasi, pemerintah diminta menyiapkan lokasi yang layak agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Bakauheni, Sukirno, mengatakan pemerintah desa sebelumnya telah berupaya melakukan penertiban melalui teguran lisan maupun surat peringatan kepada para pedagang yang mendirikan kios di atas trotoar.

"Persoalan ini akan kami tindak lanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan serta Satpol PP agar penataan dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku," kata Sukirno.

Ia menegaskan Pemerintah Desa Bakauheni berkomitmen mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki. Sukirno juga mengapresiasi kepedulian PAC GRIB Jaya Bakauheni yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, Satpol PP, serta dukungan masyarakat, penataan kawasan Pasar Tradisional Bakauheni diharapkan dapat segera terealisasi sehingga trotoar kembali berfungsi sesuai peruntukannya dan tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. (Tim)

Perkuat Ekonomi dan Investasi Daerah, Kadin Lampung Hadiri Forum Strategis Presiden Prabowo

     

REFORMASI-ID | JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung turut ambil bagian dalam pertemuan strategis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus Kadin dari 38 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026) kemarin.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, mengatakan seluruh pengurus Kadin provinsi hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. Selain Kadin daerah, pertemuan juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha nasional untuk membahas strategi menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, serta Direktur Utama Pindad yang juga CTO Danantara, Prof. Sigit Puji Santoso.

Kadin Lampung diwakili tiga pengurus, yakni Koordinator Wakil Ketua Umum Romi Junanto Utama, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Munir A. Haris, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan Irfan Gani.

Mewakili Ketua Kadin Lampung Muhammad Kadafi, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Munir A. Haris mengatakan kehadiran Kadin Lampung dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen dunia usaha Lampung untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional sekaligus memperjuangkan kepentingan dunia usaha di daerah.

"Pertemuan ini menjadi ruang yang sangat strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dengan dunia usaha di daerah. Arahan Presiden Prabowo memberikan optimisme baru bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus dimulai dari daerah yang kuat, berdaya saing, dan mampu menarik investasi," ujar Munir, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, Kadin Lampung siap mengawal berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan investasi, memperkuat sektor perdagangan, mengembangkan UMKM, serta membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan di Provinsi Lampung.

Munir menegaskan, Kadin Lampung di bawah kepemimpinan M. Khadafi akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pelaku usaha agar potensi ekonomi Lampung dapat berkembang lebih optimal.

"Kami membawa semangat kolaborasi. Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, energi, hingga logistik. Tugas kami adalah memastikan potensi tersebut mampu diterjemahkan menjadi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia berharap forum bersama Presiden Prabowo tersebut menjadi awal lahirnya berbagai kebijakan yang semakin berpihak kepada dunia usaha daerah sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.

"Pesan Ketua Kadin Lampung, Bapak M. Khadafi, sangat jelas. Kadin Lampung siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat dunia usaha, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Lampung," tutup Munir yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini. (**)

Pimpin Sertijab 12 Pejabat Strategis, Kapolda Lampung: Perkuat Organisasi dan Pelayanan Polri Presisi

     

REFORMASI-ID | Lampung – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) terhadap 12 pejabat strategis di lingkungan Polda Lampung yang berlangsung di Gedung Serbaguna Presisi Polda Lampung, Senin (3/8/2026). Pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi guna memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebanyak 12 jabatan yang diserahterimakan terdiri atas empat Pejabat Utama Polda Lampung dan delapan Kapolres jajaran. Jabatan tersebut meliputi Karo Log, Direktur Samapta, Direktur Polairud, Kepala SPKT, Kapolresta Bandar Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Kapolres Lampung Utara, Kapolres Lampung Timur, Kapolres Tulang Bawang, Kapolres Way Kanan, Kapolres Pringsewu, serta Kapolres Tulang Bawang Barat.

Prosesi Sertijab diawali dengan pembacaan keputusan Kapolri tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah dan pakta integritas, serta penyematan dan pelepasan tanda jabatan sebagai simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Lampung.

Pada jajaran Pejabat Utama, jabatan Karo Log diserahterimakan dari Kombes Pol Supriadi kepada Kombes Pol Atot Irawan. Jabatan Direktur Samapta kini diemban Kombes Pol Prayudha Widiatmoko menggantikan Kombes Pol Bramono Purnomo. Selanjutnya, jabatan Direktur Polairud diserahterimakan dari Kombes Pol Boby Pa'ludin Tambunan kepada Kombes Pol Erick Sartani Marbun, sedangkan jabatan Kepala SPKT kini dijabat AKBP Tri Hendro Prasetyo menggantikan AKBP Fenza.

Di jajaran kewilayahan, Kombes Pol Herbin Garbawiyata J. Sianipar dipercaya menjabat Kapolresta Bandar Lampung menggantikan Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay. Jabatan Kapolres Lampung Selatan diserahterimakan dari AKBP Toni Kasmiri kepada AKBP Deddy Kurniawan, sementara jabatan Kapolres Lampung Utara kini diemban AKBP Raswidiati Anggraini menggantikan AKBP Deddy Kurniawan.


Rotasi juga berlangsung pada jabatan Kapolres Lampung Timur dari AKBP Heti Patmawati kepada AKBP Yuliansyah, Kapolres Tulang Bawang dari AKBP Yuliansyah kepada AKBP Adri Bhirawasto, Kapolres Way Kanan dari AKBP Didik Kurnianto kepada AKBP Ramadhona, Kapolres Pringsewu dari AKBP Mochammad Yunnus Saputra kepada AKBP Dadi Perdana Putra, serta Kapolres Tulang Bawang Barat dari AKBP Sendi Antoni kepada AKBP Himmawan Setiawan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang rutin dilaksanakan untuk menjaga dinamika, regenerasi kepemimpinan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.

"Pergantian pejabat merupakan proses yang alamiah dalam organisasi Polri. Melalui penyegaran ini diharapkan setiap pejabat dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya, memperkuat sinergi internal maupun eksternal, serta terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun.

Ia menambahkan, dengan hadirnya kepemimpinan baru pada sejumlah fungsi dan kewilayahan, Polda Lampung optimistis pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal sejalan dengan implementasi Polri Presisi.

Pelaksanaan Sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri Wakapolda Lampung, Irwasda Polda Lampung, para Pejabat Utama Polda Lampung, para Kapolres jajaran, Ketua Bhayangkari Daerah Lampung beserta pengurus, serta tamu undangan lainnya. (Mdn)

Optimalisasi PAD Dinilai Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur Lampung

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG, – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi faktor utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah menjadi penopang utama keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah.

Menurut Munir, peningkatan PAD harus dilakukan melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu potensi yang dinilai masih dapat dioptimalkan adalah penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP), yang hingga kini belum tergarap secara maksimal. Senin (03/8/2026).

"Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, dari 11 perusahaan saja potensi Pajak Air Permukaan mencapai Rp23,6 miliar. Sementara dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bapak Saipul, menyampaikan terdapat 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Ini menunjukkan ruang peningkatan PAD masih sangat besar dan harus dioptimalkan," ujar Munir.

Sebagai mitra kerja Bapenda Provinsi Lampung, Komisi III DPRD Lampung, lanjut Munir, berkomitmen terus mengawal pembenahan tata kelola pendapatan daerah agar semakin akuntabel, transparan, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

"Siapa pun gubernurnya tidak akan mampu membangun Lampung secara maksimal apabila pendapatan daerah tidak optimal. Karena itu, peningkatan PAD adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan," tegasnya.

Munir juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang tetap mampu melaksanakan pembangunan sekitar 56 ruas jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2026 meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.

Ia mengingatkan bahwa luas wilayah Provinsi Lampung dan panjang jaringan jalan provinsi membutuhkan dukungan anggaran yang besar sehingga pemerataan pembangunan memerlukan proses yang bertahap.

"Kita harus jujur kepada masyarakat bahwa tantangan pembangunan jalan di Lampung sangat besar. Namun saya optimistis karena Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memiliki komitmen kuat menuntaskan jalan provinsi sebelum masa jabatan periode pertama mereka berakhir," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi HY, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan sekitar Rp1,234 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Rincian alokasi anggaran tersebut meliputi Kota Bandar Lampung sebesar Rp62 miliar, Kabupaten Pesawaran Rp57 miliar, Kabupaten Pringsewu Rp35 miliar, Kabupaten Tanggamus Rp81 miliar, Kabupaten Lampung Selatan Rp107 miliar, Kota Metro Rp11 miliar, Kabupaten Lampung Tengah Rp304 miliar, Kabupaten Lampung Utara Rp40 miliar, Kabupaten Lampung Barat Rp50 miliar, Kabupaten Way Kanan Rp172 miliar, Kabupaten Tulang Bawang Rp143 miliar, Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp25 miliar, dan Kabupaten Mesuji Rp100 miliar.

Menurut Budi, besarnya alokasi anggaran tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menambahkan, Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Lampung akan terus bersinergi mengawal optimalisasi PAD sekaligus memastikan setiap penerimaan daerah dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

"Ketika PAD meningkat, kemampuan pemerintah membangun infrastruktur juga akan semakin besar. Karena itu, kami berharap optimalisasi pendapatan daerah yang dipimpin Kepala Bapenda, Bapak Saipul, dapat berjalan maksimal sehingga pembangunan di Provinsi Lampung semakin cepat, merata, dan berkelanjutan," tutup Budi. (**)

Anak-anak Itu Ikut Berdemo

     



Mereka belum tahu apa itu AMDAL.

Tidak mengerti UKL-UPL.

Apalagi memahami siapa yang berwenang mengawasi sebuah stockpile batubara.

Yang mereka tahu hanya satu.

Hari itu mereka ikut ibu dan ayahnya ke Jakarta Timur.

Bukan ke taman bermain.

Melainkan ke halaman Graha Intirub, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.


Selasa pagi, 4 Agustus 2026.

Suara pengeras terdengar bersahutan di depan gedung pemerintah itu.

Di sela-selanya terdengar tawa anak-anak.

Sebuah ironi.

Orang-orang dewasa menyampaikan tuntutan agar lingkungan tempat tinggal mereka lebih sehat.

Sementara anak-anak berlarian mengejar gelembung sabun.

Sebagian bermain di trotoar.

Sebagian menikmati roti dan air minum yang dibagikan.

Ada yang tertidur di pangkuan ibunya.

Ada pula balita yang terus digendong sepanjang aksi berlangsung.

Mereka tidak membawa spanduk.

Tetapi sesungguhnya merekalah isi dari seluruh tuntutan hari itu.

Masa depan.


Sekitar 150 warga yang tergabung dalam Paguyuban Kampung Sawah RT 06, RT 08, dan RT 09 RW 08 Kelurahan Cakung Barat datang menggunakan belasan angkot. Mereka membawa satu harapan yang sederhana: suara mereka didengar.

Mereka menolak keberadaan stockpile batubara PT Berkah Batu Agung yang berada tidak jauh dari permukiman. Menurut mereka, aktivitas tersebut menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan kesehatan warga. Atas dasar itu mereka meminta pemerintah mengevaluasi izin, memeriksa dokumen lingkungan, memulihkan lingkungan apabila ditemukan pencemaran, serta memberikan kepastian hukum atas berbagai keluhan yang selama ini mereka sampaikan.


Seorang ibu berdiri sambil menggandeng anak balitanya.

Wajahnya lelah.

Namun matanya tetap menatap ke arah mobil komando.

Sesekali ia mengusap keringat anaknya.

Tak jauh dari situ, beberapa anak mengenakan kaus oranye saling bercanda. Mereka tertawa, berlari, dan memainkan mainan gelembung sabun.

Tak ada yang menyangka mereka sedang berada di tengah sebuah demonstrasi.

Bagi mereka, hari itu seperti bermain bersama teman-teman.

Bagi orang tuanya, itu adalah ikhtiar terakhir setelah merasa berbagai keluhan belum memperoleh jawaban yang memuaskan.


Di tengah kerumunan, Mahar Prastowo, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Kebon Pala—wilayah tempat Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berada—menerima beberapa lembar berkas dari para pendemo. Berkas-berkas itu berisi salinan dokumen medis, hasil pemeriksaan kesehatan, serta sejumlah dokumen yang menurut warga menjadi bagian dari alasan mereka menolak keberadaan stockpile batubara di dekat permukiman. Dokumen tersebut tentu bukan kesimpulan ilmiah mengenai penyebab penyakit, namun bagi warga itulah cara mereka menunjukkan bahwa keluhan yang disampaikan memiliki dasar yang mereka anggap perlu mendapat perhatian pemerintah.

Ada resume medis pasien dengan gangguan paru.

Ada hasil pemeriksaan laboratorium.

Ada pula dokumen pemeriksaan TBC.

Semua diserahkan sebagai bagian dari aspirasi yang ingin mereka sampaikan kepada pemerintah.


Di ruang mediasi, sepuluh perwakilan warga diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Pihak DLH menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan bergantung pada instansi yang menerbitkan dokumen lingkungan. Apabila dokumen diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, maka pengawasan berada pada kementerian tersebut. DLH DKI juga menyatakan akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memberikan tembusan kepada perwakilan warga.

Bagi birokrasi, penjelasan itu penting.

Namun bagi warga, persoalannya jauh lebih sederhana.

Mereka tidak sedang memperdebatkan batas kewenangan.

Mereka hanya ingin mengetahui apakah lingkungan tempat mereka tinggal benar-benar aman untuk keluarga mereka.


Pukul 12.15 WIB aksi berakhir.

Tidak ada pagar yang roboh.

Tidak ada batu yang dilempar.

Tidak ada bentrokan.

Massa pulang dengan tertib.

Anak-anak kembali naik angkot.

Sebagian tertidur bahkan sebelum kendaraan meninggalkan halaman Graha Intirub.

Mungkin mereka mengira hari itu hanyalah perjalanan bersama ibu dan ayah.

Kelak, ketika mereka dewasa, mungkin mereka baru memahami mengapa orang tua mereka rela berdiri berjam-jam di bawah terik matahari.

Bukan karena gemar berdemo.

Melainkan karena ingin memastikan anak-anaknya tumbuh di lingkungan yang sehat.

Pada akhirnya, foto yang paling kuat dari aksi itu bukanlah mobil komando.

Bukan pula spanduk bertuliskan tuntutan.

Melainkan seorang ibu yang menggenggam tangan anaknya dengan erat.

Karena setiap persoalan lingkungan, pada akhirnya, selalu bermuara pada pertanyaan yang paling sederhana:

Udara seperti apa yang akan diwariskan kepada anak-anak kita?



(mri/editorial)


Baca juga:


03 Agustus 2026

Polda Sumsel Pastikan Ungkap Tuntas Kasus Penemuan Jenazah di Musi Banyuasin

     

REFORMASI-ID | MUBA — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui Kepolisian Resor Musi Banyuasin terus mengusut tuntas penemuan jenazah seorang pria berinisial C (32) di area perkebunan kelapa sawit PT Hindoli, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Minggu (2/8/2026).

Peristiwa tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima sekitar pukul 06.00 WIB mengenai adanya sesosok jenazah di parit aliran air Blok G.29/30 kawasan perkebunan kelapa sawit PT Hindoli. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Keluang bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Musi Banyuasin segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, serta memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan.

Berdasarkan hasil identifikasi awal Tim Inafis Polres Musi Banyuasin, korban diketahui merupakan warga Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, yang berprofesi sebagai buruh harian lepas. Setelah identitas korban berhasil diketahui, petugas segera menghubungi pihak keluarga.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar sementara oleh tim medis, ditemukan adanya dugaan bekas kekerasan akibat benturan benda tumpul pada bagian dada korban. Temuan tersebut masih didalami sebagai bagian dari proses penyelidikan. Penyidik juga mendalami dugaan bahwa jenazah korban dipindahkan atau dibuang ke lokasi ditemukannya korban berdasarkan hasil olah TKP dan alat bukti yang dikumpulkan.

Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat dengan melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara terang peristiwa tersebut.

"Seluruh petunjuk dan alat bukti yang diperoleh di lapangan sedang kami dalami. Kami berkomitmen mengungkap fakta secara menyeluruh dan mengejar pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kapolres.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumatera Selatan memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kami memastikan seluruh proses penyelidikan berjalan sesuai standar operasional dan prosedur hukum yang berlaku. Pengungkapan kasus ini menjadi prioritas jajaran Polres Musi Banyuasin bersama Polda Sumatera Selatan untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi keluarga korban," ujar Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya.

Selain itu tegas Kabid Humas, Polda Sumatera Selatan juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa tersebut agar segera menyampaikannya kepada petugas kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center Polri 110. 

"Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengungkapan perkara sekaligus mendukung terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap aman dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan," tutupnya. (Hms/Mdn)