Media Reformasi Indonesia (MRI)

20 November 2026

Polda Sumsel Ungkap Kasus TPPO hingga Pengiriman PMI Nonprosedural ke Arab Saudi


REFORMASI-ID | PALEMBANG — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan mengungkap empat perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam pengungkapan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026) tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dan menangani empat korban perempuan dewasa.

Pengungkapan tersebut berdasarkan empat laporan polisi yang diterbitkan sejak 23 Oktober hingga 15 November 2026. Keempat tersangka masing-masing berinisial S yang diduga berperan sebagai mucikari, RH sebagai perekrut, W sebagai mucikari, dan E sebagai perekrut.

Perkara pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/4/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026, berkaitan dengan dugaan eksploitasi terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh suaminya. Dalam bahan perkara disebutkan, tindakan tersebut diduga berkaitan dengan kondisi pelaku yang terjerat judi daring.

Selanjutnya, penyidik menangani perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 dan LP/B/1933/XI/2026 tanggal 1 November 2026. Kedua perkara tersebut berkaitan dengan dugaan praktik mucikari dan eksploitasi terhadap perempuan.

Sementara itu, perkara keempat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/XI/2026 tanggal 15 November 2026 mengungkap dugaan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi. Praktik tersebut disebut telah berlangsung sejak 2016.

Dalam perkara ini, korban berinisial ISA dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar sebagai asisten rumah tangga. Namun, setibanya di negara tujuan, korban justru dipekerjakan sebagai petugas kebersihan perkantoran. Korban juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dan kendala bahasa selama berada di luar negeri.

Dalam proses penyidikan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara, antara lain telepon genggam, uang tunai, pakaian, serta kartu ATM milik pihak-pihak terkait.

Penyidik juga telah melakukan proses pemberkasan terhadap keempat perkara tersebut. Berdasarkan data penanganan perkara, tiga berkas telah memasuki tahap pelimpahan ke kejaksaan, baik Tahap I maupun Tahap II pada pertengahan November 2026. Sementara itu, satu berkas lainnya masih dipersiapkan untuk pelimpahan Tahap I.

Selain penegakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel juga melaksanakan langkah pencegahan melalui sekitar 100 kegiatan edukasi dan sosialisasi selama periode 15 Oktober hingga 19 November 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui kampanye Rise and Speak serta pemeriksaan dan pemantauan sejumlah titik yang dinilai rawan, antara lain Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Pelabuhan Tanjung Api-Api, terminal bus, sekolah, hingga lokasi penampungan calon pekerja migran.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti, S.E., M.M., menegaskan bahwa pengungkapan perkara dan kegiatan pencegahan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sumsel dalam mendukung Program Prioritas Kapolri, khususnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan pekerja migran dari berbagai bentuk eksploitasi.

“Pengungkapan empat kasus ini adalah komitmen kuat Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel dalam mendukung penuh Program Prioritas Kapolri untuk melindungi perempuan, anak, serta pekerja migran dari segala bentuk eksploitasi,” ujar Andes Purwanti.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui kepedulian dan keberanian melaporkan indikasi perdagangan orang di lingkungan sekitar. Informasi dari masyarakat dinilai penting untuk membantu kepolisian melakukan deteksi dini dan mencegah praktik perekrutan ilegal maupun eksploitasi manusia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengajak masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas prosedur dan legalitasnya, khususnya tawaran bekerja ke luar negeri.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi bersama Polri dengan mengenali modus penipuan lowongan kerja dan segera melapor apabila menemukan indikasi perdagangan orang di wilayah Sumatera Selatan,” kata Nandang.

Polda Sumsel mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan dan prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran bekerja, terutama ke luar negeri. Melalui penegakan hukum dan edukasi berkelanjutan, kepolisian berupaya memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman perdagangan orang dan eksploitasi. #Polisi Bersama Masyarakat. (Hms/Mdn)

Ajak Masyarakat Lindungi Penyu, Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua


REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian lingkungan dengan melepasliarkan 150 ekor anak Penyu atau Tukik serta menanam pohon di kawasan Pantai Minang Rua, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif dalam melindungi lingkungan dan habitat satwa laut.

Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani mengatakan, pelepasliaran tukik dan penanaman pohon diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menggugah seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melestarikan alam dan menjaga lingkungan hidup agar tetap hijau. Bukan hanya kepolisian, tetapi seluruh elemen masyarakat harus ikut menjaga pantai-pantai di Provinsi Lampung agar tetap bersih dan lestari," ujar Yustan.

Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan lingkungan pesisir yang terjaga tidak hanya penting bagi keberlangsungan ekosistem, tetapi juga dapat mendukung pengembangan pariwisata daerah. Pantai yang bersih, hijau, dan lestari diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Lampung.

Tak hanya itu Brigjen Pol Yustan mengatakan, Pantai Minang Rua dipilih sebagai lokasi pelepasliaran tukik karena kawasan ujung pantai tersebut diketahui menjadi salah satu lokasi alami penyu bertelur.

"Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat dan wisatawan tidak mengambil, mengganggu, ataupun merusak telur penyu apabila menemukannya di sekitar pantai," ungkapnya.

Dalam pada itu Kapolda Lampung berpesan. Telur-telur tersebut harus dijaga hingga menetas agar anak penyu dapat kembali dilepasliarkan ke habitat alaminya.

"Kami berharap apabila masyarakat menemukan telur penyu di pantai, jangan diganggu. Kita harus menjaganya sampai benar-benar menetas, kemudian tukik tersebut dikembalikan ke habitatnya untuk dilepas ke laut. Harapannya, penyu-penyu ini tidak sampai punah dan dapat kembali bertelur di kawasan ini," kata Yustan.

Selain itu orang nomor satu di Polda Lampung, juga mengingatkan bahwa kelestarian habitat merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup penyu. Kerusakan lingkungan pesisir dapat mengganggu proses penyu kembali ke pantai untuk bertelur.

"Saya mengajak masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kawasan wisata pantai. Menurutnya, menikmati keindahan alam harus diimbangi dengan kepedulian untuk merawat dan melestarikannya," pungkas Brigjen Pol Yustan. (Mdn) 

HUT Ke-81 Korps Brimob Polri, Kapolda Lampung: Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis


REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah Korps Brimob serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Singgamata,Plt. Kepala BNNP Lampung Maximillian Sahese, A.P., Kasatgas Densus 88 AT Kombes Pol Setialanri K. Setinggar, S.I.K., Danmen 1 Pasbrimob 1 Kombes Pol Kahirun Nasrudin, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Lampung beserta para pejabat utama Polda Lampung, serta para Kapolres jajaran Polda Lampung.

Hadir pula Ketua Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) AKBP (Purn) Winarno, para purnawirawan dan warakawuri Brimob, serta para perwira, bintara, tamtama, ASN Satbrimob Polda Lampung dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolda Lampung menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh personel Sat Brimob Polda Lampung atas dedikasi, keberanian, serta pengabdian yang telah diberikan selama ini.

Kapolda mengatakan, selama 81 tahun pengabdiannya dengan semboyan “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”, Korps Brimob Polri telah menunjukkan peran penting sebagai pasukan khusus kebanggaan Polri yang selalu siap menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, Brimob memiliki peran strategis dalam menghadapi ancaman dan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi, penanganan terorisme, konflik sosial, hingga memberikan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam.

Kapolda Lampung juga memberikan apresiasi kepada personel Sat Brimob Polda Lampung yang telah melaksanakan berbagai tugas, baik di wilayah hukum Polda Lampung maupun di luar daerah.

Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan tugas pelayanan pengamanan unjuk rasa melalui penugasan BKO Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui BKO Polda Sumatera Selatan, serta membantu pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung.

Ia menyadari bahwa tugas tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Personel harus meninggalkan keluarga, menghadapi risiko tinggi di lapangan, bahkan mempertaruhkan jiwa dan raga demi keselamatan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Dedikasi, keberanian, dan keikhlasan rekan-rekan semua adalah wujud nyata dari pengabdian sejati seorang Bhayangkara,” tegas Kapolda.

Mengusung tema “Brimob untuk Masyarakat”, Kapolda berharap Sat Brimob Polda Lampung senantiasa menjadi garda terdepan yang modern, profesional, dan berintegritas tinggi. Setiap pelaksanaan tugas harus mengedepankan ketepatan, kecepatan, serta pendekatan humanis dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kapolda juga menekankan empat arahan sebagai pedoman bagi seluruh personel Sat Brimob Polda Lampung. Pertama, menjaga kehormatan dan marwah Korps Brimob. Kedua, memedomani arahan Kapolri dengan menjauhi narkoba dan perjudian online serta melaksanakan tugas secara tegas, humanis, profesional, proporsional, dan bertanggung jawab.

Ketiga, memegang teguh nilai Satya Haprabu sebagai wujud kesetiaan kepada negara melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Keempat, menjadikan semboyan Korps Brimob sebagai pedoman pengabdian, yakni “Sekali Melangkah, Pantang Menyerah! Sekali Tampil, Harus Berhasil!”

"Saya berharap momentum peringatan HUT ke-81 ini semakin memperkuat semangat pengabdian seluruh personel Brimob untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkap Kapolda Lampung.

Menutup sambutannya, Kapolda mengajak seluruh personel Brimob untuk senantiasa menjaga semangat dan komitmen pengabdian dengan berpegang teguh pada semboyan “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan.” (mdn) 

19 November 2026

Cegah Banjir dan Penyakit Saat Pancaroba, Abdul Aziz Edukasi Warga Ajak Bersihkan Saluran Air


REFORMASI-ID | LAMPUNG — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Aziz, S.E., bersama jajaran Panji Bangsa dan warga melakukan aksi gotong royong membersihkan saluran air/siring di lingkungan permukiman, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga kelancaran aliran air sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi genangan maupun banjir lokal pada masa peralihan musim atau pancaroba.

Dalam kegiatan itu, Abdul Aziz bersama warga dan Panji Bangsa turun langsung membersihkan berbagai material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti sampah, sedimen, dan gulma yang menumpuk di saluran.

Menurut Abdul Aziz, kondisi saluran air yang tidak terawat dapat menghambat aliran air ketika curah hujan meningkat. Karena itu, kebersihan saluran perlu menjadi perhatian bersama, terutama menjelang periode pancaroba.

“Gotong royong membersihkan saluran air ini merupakan upaya preventif agar aliran air tetap lancar. Dengan menjaga saluran tetap bersih, kita berharap risiko genangan saat hujan dapat ditekan,” ujar Abdul Aziz.

Dorong Kesadaran Warga

Selain persoalan saluran air, Abdul Aziz mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan selama masa pancaroba.

Ia mengajak warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

"Saya mendorong agar edukasi mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan terus dilakukan hingga tingkat kelurahan dan lingkungan," ujarnya lagi. 

Ia menilai pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), memiliki peran penting dalam memberikan edukasi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Perlunya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Abdul Aziz mengatakan upaya menjaga lingkungan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepemudaan, dan masyarakat dinilai diperlukan untuk membangun kesadaran bersama.

Menurut dia, langkah sederhana seperti membersihkan saluran air secara rutin dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi berbasis masyarakat.

Ia juga mendorong pemantauan terhadap sejumlah titik yang berpotensi mengalami penyumbatan, terutama di kawasan permukiman yang memiliki saluran air dengan tingkat sedimentasi atau penumpukan sampah yang cukup tinggi.

“Kita ingin budaya gotong royong ini terus tumbuh. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya dilakukan ketika musim hujan atau saat terjadi bencana, tetapi harus menjadi kebiasaan bersama,” katanya.

Bangun Lingkungan Bersih dan Tangguh

Melalui kegiatan tersebut, Abdul Aziz bersama Panji Bangsa berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan semakin meningkat.

Ia menegaskan bahwa menjaga saluran air, mengelola sampah dengan baik, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan tangguh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Kegiatan gotong royong tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat agar tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan, tetapi turut mengambil peran melalui tindakan nyata di lingkungan masing-masing. (*)

Mission Service Learning di TPA Burangkeng, Cara Sekolah Dian Harapan Cikarang Edukasi Murid Peduli Lingkungan



REFORMASI-ID | Bekasi - Sekolah Dian Harapan Cikarang yang berlokasi di Jl. Palem Kuning, Taman Beverli, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, menggelar kegiatan Mission Service Learning di TPA Burangkeng. Kamis, 19 November 2026.

Kegiatan Mission Service Learning adalah kegiatan yang mengajarkan anak-anak belajar tentang sampah waste dan cara mengaplikasikannya.

Martina Sitorus selaku pembimbing murid Sekolah Dian Harapan Cikarang mengungkapkan bahwa kegiatan Mission Service Learning mengenalkan anak-anak tentang sampah waste dan cara mengaplikasikannya.

"Hari ini kami melakukan kegiatan Mission Service Learning yang dimana, Sekolah Dian Harapan Cikarang mengenalkan anak-anak tentang sampah waste dan cara mengaplikasikannya," ujar Martina.

"Tapi memang kita ada keterbatasan untuk memisahkan atau memilah sampah yang sudah menggunung, makanya kita memilih salah satu solusi untuk menjaga polusi itu tetap seimbang dengan menanam pohon," paparnya.

Oleh karena itu, action anak-anak yang dapat berguna untuk lingkungan dalam Mission Service Learning ini dengan menanam sekitar 35 pohon diarea TPA Burangkeng agar ada buffer zone.

"Dari sini anak-anak bisa memahami betapa pentingnya pengelolaan sampah untuk keberlangsungan lingkungan," tegasnya.

"Saya juga berharap pegawai TPA Burangkeng yang bertugas bisa memaksimalkan anggaran yang diberikan pemerintah supaya bisa dikelola dengan baik, serta para pegawai diberikan kesehatan karena kita semua tahu setiap hari mereka bersentuhan langsung dengan polusi yang ada di TPA Burangkeng," tambahnya.

Sementara, Samsuro Mandiansah, Kepala UPTD TPA Burangkeng berikan apresiasi atas kepedulian Sekolah Dian Harapan Cikarang terhadap pengelolaan lingkungan.

"Saya mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi apresiasi dengan kegiatan Mission Service Learning yang dilakukan oleh Sekolah Dian Harapan Cikarang," ucapnya.

"Dimana Sekolah Dian Harapan Cikarang sudah memberikan edukasi terhadap anak-anak tentang pengelolaan sampah dan solusinya," ungkapnya.

Bukan itu saja, pungkasnya, Sekolah Dian Harapan Cikarang melalui murid-muridnya sudah melakukan aksi nyata untuk lingkungan dengan menanam pohon diarea TPA Burangkeng.

(Red)

Tingkatkan Akurasi Data Wilayah, Korem 044/Gapo Sosialisasi RRWP Darat Statis


REFORMASI-ID | Palembang – Korem 044/Garuda Dempo mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Data Rencana Rinci Wilayah Pertahanan Darat Statis (RRWP Darat Statis) sebagai upaya memperkuat perencanaan pertahanan wilayah yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Kasiter Korem 044/Gapo Kolonel Arm Arif Budiman yang hadir mewakili Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, bersama para pejabat dan peserta terkait, Kamis (19/11/2026).

Mewakili Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud,. Kasiter Korem 044/Gapo Kolonel Arm Arif Budiman menyampaikan. Perencanaan wilayah pertahanan merupakan aspek penting dalam sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, penyusunan data RRWP Darat Statis harus dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan kondisi geografis, demografis, sumber daya alam, serta berbagai potensi wilayah yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara.

"Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik wilayah dan potensi sumber daya yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, perairan, perkebunan, pertambangan hingga kawasan strategis lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan perencanaan wilayah pertahanan yang komprehensif dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap program pembangunan daerah," ujarnya.

Menurutnya. Danrem juga menekankan kepada seluruh peserta agar melaksanakan sosialisasi dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan data secara teliti, akurat, objektif, dan faktual sesuai kondisi di lapangan.

"Serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait," jelasnya.

Selain itu tegasnya, jajaran komando kewilayahan diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses pengumpulan dan validasi data melalui pemanfaatan pengetahuan teritorial serta pemahaman terhadap kondisi nyata wilayah binaan. Aspek ketepatan administrasi dan pengamanan informasi juga harus menjadi perhatian sesuai ketentuan dan klasifikasi yang berlaku.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud kesamaan pemahaman serta tersedianya data wilayah pertahanan yang lengkap, valid, dan terintegrasi sebagai dasar dalam mendukung perencanaan pertahanan negara," pungkasnya. (Mdn) 

Menakar Kemungkinan Alas Purwo Jadi Rumah Kedua Badak Jawa

Misi Penyelamatan yang Tersisa sebelum Terlambat





Oleh: Mahar Prastowo*


Ada yang lebih mengkhawatirkan daripada melihat seekor badak Jawa berjalan sendirian di tengah hutan. Yakni membayangkan suatu hari hutan itu masih berdiri, pepohonannya tetap rindang, burung-burung masih berkicau, tetapi tidak ada lagi badak yang berjalan di bawah naungannya.

Itulah kecemasan yang membayangi konservasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Satwa yang pernah menjelajahi sebagian besar daratan Asia Tenggara itu kini menghadapi kenyataan pahit: populasinya di alam liar hanya bertahan di satu tempat, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Satu rumah. Satu populasi liar. Satu titik ketergantungan.

Di atas kertas, kondisi itu mungkin terlihat sebagai keberhasilan konservasi. Badak Jawa masih bertahan. Tetapi dari sudut pandang mitigasi risiko kepunahan, ketergantungan pada satu kawasan justru menyimpan persoalan besar.

Bagaimana jika bencana datang?

Pertanyaan itulah yang membuat nama Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, tiba-tiba masuk dalam percakapan tentang masa depan badak Jawa.

Gagasan membangun habitat kedua bagi badak Jawa kembali mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Alas Purwo dalam forum COP31 di Antalya, Turki, November 2026.

Alasannya cukup masuk akal. Ujung Kulon berada di kawasan yang memiliki risiko aktivitas geologi dan kebencanaan, termasuk potensi tsunami yang berkaitan dengan dinamika Gunung Anak Krakatau dan Selat Sunda.

Jika seluruh populasi badak terkonsentrasi di satu wilayah, satu bencana besar berpotensi menghapus seluruh populasi liar spesies tersebut.

Maka muncul gagasan memindahkan sebagian badak Jawa ke ujung timur Pulau Jawa.

Ke Alas Purwo.

Namun, apakah hutan di ujung timur Jawa itu benar-benar siap menerima tamu yang begitu istimewa?



Hutan yang Menyimpan Kemungkinan


Alas Purwo bukan hutan biasa.

Di kawasan seluas sekitar 44 ribu hektare itu, bentang alam memperlihatkan wajah yang beragam. Ada hutan tropis dataran rendah, hutan pantai, mangrove, savana, kawasan karst, gua, hingga pesisir yang berhadapan dengan Samudra Hindia.

Di Savana Sadengan, banteng Jawa masih dapat dijumpai. Merak hijau, rusa, berbagai jenis burung, dan satwa liar lainnya juga menjadi bagian dari kekayaan ekologis kawasan tersebut.

Di tempat lain, ombak Plengkung atau G-Land telah lama dikenal peselancar dunia. Sementara pantai-pantai dan kawasan hutan menyimpan daya tarik wisata alam yang tidak kecil.

Tetapi untuk urusan badak, keindahan bukan ukuran utama.

Badak tidak membutuhkan hutan yang fotogenik. Ia membutuhkan rumah yang benar-benar bisa menopang kehidupannya.

Ada perbedaan antara hutan yang terlihat hijau dan hutan yang secara ekologis mampu menghidupi badak.

Badak Jawa membutuhkan ketersediaan pakan alami yang sesuai, sumber air, tempat berkubang, ruang jelajah, serta kondisi lingkungan yang aman. Ketersediaan seluruh kebutuhan itu harus terjamin sepanjang tahun, bukan hanya ketika musim hujan atau saat vegetasi sedang tumbuh subur.

Alas Purwo memang memiliki sejumlah karakteristik yang menjanjikan. Namun, kesesuaian habitatnya untuk badak Jawa belum dapat dipastikan.

Di sinilah ilmu pengetahuan harus mengambil alih peran dari optimisme.



Banteng Jawa, Tetangga yang Harus Diperhitungkan


Ada satu persoalan ekologis yang tidak boleh dilewatkan: banteng Jawa.

Alas Purwo merupakan salah satu habitat penting banteng Jawa (Bos javanicus). Satwa ini juga membutuhkan vegetasi, air, dan ruang hidup.

Kehadiran badak Jawa di kawasan yang sama bukan sesuatu yang otomatis mustahil. Dua spesies besar itu memiliki pola makan dan pemanfaatan habitat yang tidak sepenuhnya sama.

Namun, apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk keduanya?

Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penelitian.

Para peneliti perlu mengidentifikasi jenis tumbuhan pakan badak Jawa, mengukur ketersediaannya, memetakan ruang jelajah banteng, serta menghitung potensi tumpang tindih penggunaan sumber daya.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang lebih dulu tinggal di sana. Hutan tidak mengenal konsep tamu kehormatan. Semua satwa hidup berdasarkan ketersediaan sumber daya dan keseimbangan ekosistem.

Memasukkan spesies baru tanpa menghitung daya dukung dapat menciptakan persoalan baru.

Jangan sampai niat menyelamatkan satu satwa justru menimbulkan tekanan terhadap satwa lain.



Memindahkan Badak Bukan Memindahkan Barang


Ada hal lain yang jauh lebih rumit: proses translokasi.

Memindahkan badak bukan seperti memindahkan ternak dari satu kandang ke kandang lain. Badak Jawa merupakan satwa liar yang sangat langka, memiliki kebutuhan biologis khusus, dan memerlukan penanganan dengan standar kesejahteraan satwa yang ketat.

Setiap individu memiliki kondisi kesehatan, usia, jenis kelamin, karakter, dan potensi reproduksi yang berbeda.

Aspek genetik juga penting. Populasi yang terlalu kecil berisiko menghadapi persoalan keragaman genetik dan perkawinan sekerabat.

Karena itu, pemilihan individu yang akan dipindahkan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan ketersediaan satwa.

Harus ada pemeriksaan kesehatan menyeluruh, kajian genetik, penilaian reproduksi, dan analisis risiko selama pengangkutan maupun setelah pelepasan.

Pengalaman translokasi sebelumnya juga memberikan pelajaran. Pada November 2025, badak Jawa bernama Musofa dipindahkan ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Ujung Kulon. Ia kemudian mati beberapa hari setelah pemindahan. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah persoalan kesehatan kronis dan infeksi parasit.

Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa bahkan pemindahan dalam satu kawasan konservasi pun bukan pekerjaan sederhana.

Apalagi jika harus memindahkan badak melintasi pulau, dengan perjalanan panjang dan perubahan lingkungan yang berbeda.

Keselamatan setiap individu harus menjadi pertimbangan utama.



Pemerintah Tidak Boleh Tergesa-gesa


Kementerian Kehutanan telah memberikan penegasan bahwa Alas Purwo belum ditetapkan sebagai habitat kedua badak Jawa.

Dalam siaran pers 16 November 2026, Kementerian Kehutanan menyatakan gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh.

Kajian itu mencakup kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan, serta kesiapan pengelolaan jangka panjang.

Aspek sosial dan keterlibatan masyarakat sekitar juga harus diperhitungkan.

Artinya, belum ada keputusan teknis mengenai lokasi pelepasan, jumlah badak, metode pemindahan, maupun waktu pelaksanaan.

Sikap tersebut patut diapresiasi.

Dalam konservasi, keputusan yang tergesa-gesa bisa berakibat permanen. Apalagi ketika yang dipertaruhkan adalah spesies dengan populasi liar yang sangat terbatas.

Namun, kehati-hatian tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan gagasan habitat kedua berhenti sebagai wacana.

Pemerintah perlu menerjemahkan gagasan itu menjadi agenda penelitian yang terukur, terbuka, dan melibatkan para ahli lintas disiplin.

Jika Alas Purwo tidak memenuhi syarat, harus ada lokasi alternatif yang juga diuji. Tujuannya bukan memaksakan satu nama tempat, melainkan menemukan rumah kedua yang benar-benar aman bagi badak Jawa.



Masyarakat Jangan Hanya Menjadi Penonton


Satu hal yang sering terlupakan dalam proyek konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.

Mereka bukan sekadar kelompok yang perlu diberi sosialisasi setelah keputusan dibuat.

Mereka adalah bagian dari ekosistem sosial yang akan menentukan keberhasilan perlindungan habitat.

Jika Alas Purwo kelak dipilih, masyarakat sekitar harus mendapatkan ruang keterlibatan yang nyata. Mulai dari pengawasan kawasan, pengembangan ekonomi berbasis konservasi, pendidikan lingkungan, hingga peluang kerja dalam kegiatan penelitian dan perlindungan satwa.

Konservasi tidak boleh menciptakan jarak antara hutan dan manusia.

Sebaliknya, masyarakat harus memiliki alasan yang kuat untuk ikut menjaga hutan.

Ketika masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari keberadaan kawasan konservasi, perlindungan alam memiliki fondasi sosial yang lebih kuat.

Alas Purwo juga tidak perlu mengejar jumlah wisatawan demi meningkatkan pendapatan. Jika kelak menjadi habitat badak, kepentingan konservasi harus ditempatkan di atas kepentingan komersial.

Tidak semua tempat harus menjadi objek wisata. Ada kawasan yang justru harus dijaga agar tetap sunyi.



Membangun Benteng Kedua


Gagasan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua badak Jawa sesungguhnya membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar pemindahan satwa.

Indonesia sedang dihadapkan pada kebutuhan membangun strategi penyelamatan spesies yang tidak bertumpu pada satu lokasi.

Dalam konservasi, keberadaan populasi kedua dapat menjadi penyangga apabila populasi utama menghadapi bencana, wabah penyakit, atau tekanan lingkungan yang serius.

Tetapi habitat kedua bukan sekadar tempat penampungan.

Ia harus mampu menopang populasi yang sehat, memiliki peluang berkembang biak, mempertahankan perilaku alaminya, dan bertahan dalam jangka panjang.

Ujung Kulon tetap harus diperkuat. Perlindungan habitat utama, pengawasan terhadap perburuan, pemantauan kesehatan, serta pengelolaan populasi harus terus berjalan.

Dua agenda itu tidak boleh dipertentangkan. Menjaga rumah lama dan menyiapkan rumah kedua merupakan bagian dari satu strategi penyelamatan.

Jika Alas Purwo memenuhi seluruh persyaratan ilmiah, kawasan ini berpotensi menjadi benteng kedua bagi badak Jawa.

Namun, jika hasil penelitian menyatakan tidak layak, keberanian pemerintah untuk tidak memaksakan rencana justru menjadi bentuk tanggung jawab konservasi.

Sebab, yang sedang kita selamatkan bukan proyek pemerintah, bukan nama sebuah taman nasional, dan bukan pula prestise sebuah program.

Yang sedang kita selamatkan adalah kehidupan.



Sebelum Badak Itu Hanya Tinggal Nama


Bayangkan suatu pagi di masa depan.

Di tengah hutan Alas Purwo, seekor badak Jawa berjalan perlahan. Ia berhenti di dekat kubangan, mencari tumbuhan muda, lalu menghilang di antara pepohonan.

Pemandangan itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi bagi Indonesia, kehadiran badak di sana akan menjadi penanda sebuah keberhasilan besar: bahwa manusia pernah menyadari ancaman kepunahan sebelum semuanya terlambat.

Kita tidak boleh menunggu sampai badak Jawa hanya menjadi gambar di buku pelajaran, foto di museum, atau nama dalam daftar spesies yang telah hilang.

Alas Purwo mungkin menjadi rumah keduanya. Mungkin juga bukan.

Tetapi gagasan itu sudah membuka pertanyaan penting: berapa lama lagi kita akan membiarkan masa depan badak Jawa bergantung pada satu kawasan?

Hutan bisa tumbuh kembali. Infrastruktur bisa dibangun. Destinasi wisata bisa diciptakan.

Tetapi spesies yang sudah punah tidak bisa dipanggil pulang.

Menyelamatkan badak Jawa bukan soal memindahkannya ke hutan lain. Ini soal memastikan bahwa generasi setelah kita masih memiliki kesempatan untuk melihatnya hidup di alam liar.



*Penulis adalah Anggota Dewan Redaksi MRI

Artikel ini telah terbit di SINI





Polda Metro Jaya Gelar Seleksi Terbuka Penyidik dan Penyidik Pembantu Fungsi Reserse


REFORMASI - ID | JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto membuka Seleksi Terbuka Penyidik dan Penyidik Pembantu Fungsi Reserse Polda Metro Jaya di Aula TMC Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan personel fungsi reserse melalui proses seleksi berdasarkan kompetensi, integritas, dan sistem merit.

Sebanyak 116 peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan rekam jejak mengikuti tahapan seleksi, terdiri atas 57 perwira dan 59 bintara dari berbagai satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polda Metro Jaya.

Kapolda mengatakan, proses tersebut penting untuk menjaring personel yang memiliki kemampuan, motivasi, dan kesiapan dalam menjalankan tugas penyidikan.

“Open bidding ini merupakan kegiatan yang strategis karena fungsi reserse berkaitan dengan penegakan hukum. Kita ingin menjaring personel yang memang memiliki kemampuan, motivasi, dan kemauan untuk menjadi penyidik,” ujarnya.

Kapolda menekankan, kemampuan penyidik tidak hanya dilihat dari keterampilan teknis, tetapi juga integritas, kejujuran, keberanian, dan moral profesi. Para peserta selanjutnya mengikuti CAT Psikometri, uji *in-tray* atau simulasi pemecahan masalah, serta wawancara berbasis kompetensi untuk melihat kemampuan dan potensi masing-masing.

Melalui proses tersebut, Polda Metro Jaya berharap terpilih penyidik dan penyidik pembantu yang profesional, berintegritas, serta mampu mendukung penanganan perkara dan pelayanan kepolisian yang semakin baik bagi masyarakat.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, seleksi berbasis kompetensi diharapkan memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas reserse. “Kami berharap personel yang terpilih dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan yang baik sehingga setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.





Polisi Bersama Masyarakat, Kapolsek Bekasi Barat Sambangi Sekretariat RW.010 Kranji, Ajak Warga Cegah Tawuran dan Curanmor


REFORMASI-ID | KOTA BEKASI– Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolsek Bekasi Barat AKP Usep Aramsyah, SH., MH., mengajak warga mengaktifkan kembali ronda Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) guna mencegah tawuran remaja dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Ajakan tersebut disampaikan Kapolsek saat kegiatan Ngariung Bersama Warga di Kantor Sekretariat RW.010, Jalan Hasan Nemer Duta Kranji, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Rabu (18/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, AKP Usep Aramsyah diterima langsung oleh Ketua RW.010, Sulaiman, bersama para ketua RT. Pertemuan berlangsung sebagai sarana silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Pada kesempatan itu, Kapolsek juga menerima berbagai masukan dan informasi terkait situasi kamtibmas di lingkungan warga. Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Kapolsek mengimbau pengurus RW, para ketua RT, dan warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan dengan mengaktifkan ronda Siskamling secara rutin. Selain membantu mencegah tindak kriminalitas, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat kebersamaan, menjaga kerukunan, serta mencegah keterlibatan remaja dalam aksi tawuran.

Melalui kegiatan Ngariung Kamtibmas ini, Polsek Bekasi Barat berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat. Dengan komunikasi yang baik, kepedulian bersama, dan siskamling yang aktif, situasi keamanan di wilayah Kranji diharapkan tetap aman, nyaman, dan kondusif.





Perkuat Sinergi Berantas Narkotika, Kapolda Sumsel Deklarasi Stop Narkoba


REFORMASI-ID | BANYUASIN, SUMSEL — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui Deklarasi dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Anti Narkoba di Kabupaten Banyuasin. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), elemen mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

Kegiatan berlangsung di Markas Komando (Mako) Polres Banyuasin, Rabu (18/11/2026), mulai pukul 09.00 WIB. Turut mendampingi Kapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Iwan Sonjaya, S.I.K., Dirresnarkoba Kombes Pol Patar M. H. Silalahi, S.I.K., Dirbinmas Kombes Pol Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H., M.Han., Dirlantas Kombes Pol Robertho Pardede, S.I.K., M.I.K., Dirreskrimsus Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, S.H., S.I.K., M.Si., serta Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si.

Deklarasi ini menjadi langkah untuk menyatukan komitmen aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan serta mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika, termasuk hingga ke tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pencegahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.

Komitmen bersama ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam melindungi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, kegiatan tersebut sejalan dengan program prioritas Kapolri melalui pendekatan Polisi Bersama Masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, dan sambutan Kapolres Banyuasin. Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan ikrar “Stop Narkoba” yang dipandu Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat, Muhammad Irawan, dan diikuti seluruh peserta.

Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama anti narkoba oleh Kapolda Sumsel, unsur Forkopimda Kabupaten Banyuasin, serta perwakilan elemen masyarakat. Setelah itu, Kapolda Sumsel bersama rombongan meninjau Posko Anti Narkoba dan Posko Polisi Bersama Masyarakat.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Komitmen tersebut tidak cukup hanya melalui deklarasi, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan kepedulian, pengawasan lingkungan, serta keberanian masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan.

“ Deklarasi ini menjadi bukti komitmen bersama antara Polri, pemerintah daerah, mahasiswa, dan masyarakat dalam memerangi narkoba demi melindungi masa depan generasi penerus serta mendukung program prioritas pemerintah,” tegas Rony Samtana.

Sementara itu, Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., menyampaikan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut melalui penguatan peran posko dan pendekatan kepada masyarakat.

“Polres Banyuasin berkomitmen menindaklanjuti deklarasi ini dengan mengoptimalkan peran Posko Anti Narkoba dan menggandeng masyarakat desa agar wilayah Banyuasin benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkotika,” ujar Risnan Aldino.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menambahkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai peredaran narkotika. Karena itu, masyarakat diharapkan terus membangun kepedulian terhadap lingkungan serta menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba.

“Polda Sumsel terus mengakselerasi semangat Polisi Bersama Masyarakat dan mengajak seluruh warga untuk tidak ragu melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan narkoba demi menjaga kondusivitas wilayah,” ungkap Nandang.

Melalui deklarasi dan penandatanganan kesepakatan bersama ini, Polda Sumsel bersama pemerintah daerah, mahasiswa, dan masyarakat memperkuat komitmen untuk bersinergi dalam mencegah penyalahgunaan serta memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuasin. Polisi Bersama Masyarakat. (Mdn) 

18 November 2026

Sebulan Kasus Pencurian Motor Belum Terungkap, Bung Ardan: Harap Polisi Segera Bertindak


REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang menimpa Yudha Alamsyah, warga Perumahan Arazz Regency, Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, hingga Rabu (18/11/2026) masih menjadi perhatian keluarga korban. Pasalnya, sepeda motor Honda Beat miliknya yang hilang pada 1 Oktober 2026 belum ditemukan.

Berdasarkan tanda bukti laporan kepolisian, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis, 1 Oktober 2026, sekitar pukul 02.30 WIB, di rumah korban yang berada di Blok E16 Perumahan Arazz Regency.

Sepeda motor yang hilang merupakan Honda Beat tahun 2023 dengan nomor polisi BE 2511 AHF. Kendaraan tersebut tercatat atas nama Yudha Alamsyah, berwarna biru-hitam, dengan nomor rangka MH1JM8127PK398128 dan nomor mesin JM81E2400071.

Peristiwa tersebut juga terekam kamera pengawas atau CCTV di lingkungan perumahan. Berdasarkan uraian dalam laporan polisi, diduga terdapat dua orang yang belum diketahui identitasnya melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah korban.

Kendaraan tersebut sebelumnya dalam kondisi terkunci stang. Selain kendaraan, di dalam bagasi motor juga terdapat surat izin mengemudi (SIM) milik korban.

Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp17 juta.

Usai kejadian, Yudha Alamsyah didampingi orang tuanya, Hadransyah atau yang akrab disapa Ardan, melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jati Agung, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung, pada Kamis, 1 Oktober 2026, sekitar pukul 12.30 WIB.

Laporan tersebut tercatat dalam Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/B-885/X/2026/SPKT/POLSEK JATI AGUNG/POLRES LAMSEL/POLDA LAMPUNG, dengan perkara pencurian dengan pemberatan. Dalam dokumen laporan, identitas terlapor masih dalam penyelidikan.

Orang Tua Korban Harapkan Kepastian Penanganan Kasus

Setelah lebih dari satu bulan berlalu, pihak keluarga korban berharap aparat kepolisian dapat memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut serta menyampaikan perkembangan proses penyelidikan.

Ardan, selaku orang tua Yudha Alamsyah, menyampaikan harapannya agar pihak kepolisian segera mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

"Saya berharap pihak Kepolisian Sektor Jati Agung, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung, dapat segera mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang menimpa anak saya. Kejadian ini tentu meresahkan masyarakat, khususnya warga di lingkungan perumahan kami," ujar Ardan saat ditemui di kediamannya, Rabu (18/11/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak keluarga belum memperoleh informasi perkembangan penanganan perkara secara jelas.

"Sudah lebih dari satu bulan sejak kejadian dan laporan dibuat. Kami berharap ada perkembangan atau informasi yang jelas dari pihak kepolisian terkait proses penyelidikan, termasuk upaya mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut," tambahnya.

Menurut Ardan, rekaman CCTV yang tersedia di lingkungan perumahan diharapkan dapat menjadi salah satu petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap peristiwa tersebut.

Media Buka Ruang Konfirmasi kepada Kepolisian

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol sosial, Jurnalis Berita Kota (JBK) berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polsek Jati Agung, Polres Lampung Selatan, terkait perkembangan penanganan laporan pencurian tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak media belum memperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai perkembangan penyelidikan maupun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan perkara tersebut.

JBK tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya guna memberikan penjelasan yang berimbang kepada masyarakat.

Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pencurian kendaraan bermotor, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memanfaatkan kamera CCTV sebagai langkah pencegahan.
(*)

Kapolda Lampung Perkuat Sinergi dengan Dai Kamtibmas, Ulama Jadi Mitra Strategis Jaga Keamanan dan Persatuan


REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani, memperkuat sinergi Polri bersama tokoh agama dan masyarakat melakukan Silaturahmi Dai Kamtibmas Polda Lampung, di Ballroom Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan  tersebut dihadiri Dirbinmas Polda Lampung, pejabat utama Ditbinmas, perwakilan Ditresnarkoba, para Kasat Binmas jajaran Polda Lampung, Ketua MUI Provinsi Lampung, narasumber, serta pengurus Dai Kamtibmas tingkat daerah, kabupaten, dan kota se-Provinsi Lampung.

Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi antara kepolisian dengan para ulama serta Dai Kamtibmas dalam memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengoptimalkan peran tokoh agama sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Lampung.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan semata-mata menjadi tugas kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

Perkuat Pendekatan Preventif, Ulama Diharapkan Jadi Penyejuk Umat:

Para Dai Kamtibmas memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan kedamaian, toleransi, persatuan, serta membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Sebagai bentuk penguatan kemitraan dan apresiasi terhadap peran Dai Kamtibmas, dalam kegiatan tersebut Kapolda Lampung juga menyerahkan jaket Dai Kamtibmas.

Pemberian jaket tersebut menjadi simbol kebersamaan, identitas kemitraan, dan komitmen para dai untuk turut berkontribusi dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

Melalui pendekatan dakwah yang humanis dan menyejukkan, para Dai Kamtibmas diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat, menyampaikan edukasi tentang pentingnya menjaga kerukunan, menangkal provokasi, berita bohong, ujaran kebencian, intoleransi, serta mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk penyalahgunaan narkoba dan konflik sosial.

Kabidhumas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari mengatakan, kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat dan Pemberdayaan Dai Kamtibmas merupakan wujud komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan tokoh agama sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan melalui pendekatan preventif dan humanis.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, khususnya para tokoh agama dan Dai Kamtibmas, untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Melalui kegiatan ini, kami memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta mengoptimalkan peran para dai dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat,” ujar Yuni.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan pengarahan dan materi dari narasumber guna meningkatkan wawasan, kapasitas, serta peran Dai Kamtibmas dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan tantangan keamanan di tengah masyarakat.

Polda Lampung turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan segera melaporkan apabila menemukan gangguan kamtibmas maupun membutuhkan bantuan kepolisian melalui Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis, serta Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-7161-992. (Mdn)

Kunker ke Polres Banyuasin, Kapolda Sumsel Perkuat Kesiapan Personel Dukung Program Prioritas Kapolri


REFORMASI-ID | PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Polres Banyuasin, Rabu (18/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan personel, meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program prioritas Kapolri.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut turut dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Selatan dan sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, di antaranya Irwasda Kombes Pol Iwan Sonjaya, S.I.K., Dirbinmas Kombes Pol Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H., M.Han., Dirresnarkoba Kombes Pol Patar M. H. Silalahi, S.I.K., Dirlantas Kombes Pol Robertho Pardede, S.I.K., M.I.K., serta Dirreskrimsus Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, S.H., S.I.K., M.Si.

Setibanya di Mako Polres Banyuasin, Kapolda Sumsel menerima laporan kesatuan dari Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si. Rangkaian penyambutan dilanjutkan dengan pengalungan bunga oleh Polisi Cilik (Pocil), jajar kehormatan, serta penampilan Tari Sekapur Sirih sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada rombongan.

Salah satu agenda penting dalam kunjungan tersebut adalah pembacaan Deklarasi “Stop Narkoba” bersama mahasiswa, yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama anti narkoba oleh unsur lintas sektor. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuasin.

Dalam rangka mendukung kesiapan dan kebugaran personel, Kapolda Sumsel juga meresmikan renovasi Fitness Center dan Nutrition Corner Polres Banyuasin. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang kebugaran serta menjaga kondisi fisik anggota dalam melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan bakti sosial dan bakti kesehatan, pemberian arahan kepada personel, serta rapat virtual melalui Zoom Meeting bersama seluruh Polres jajaran Polda Sumsel. Kapolda juga meninjau Posko Anti Narkoba dan Posko Polisi Bersama Masyarakat, sebelum menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menegaskan bahwa seluruh personel Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kesiapan fisik, serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan narkoba dan pemeliharaan kamtibmas membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Seluruh personel Polda Sumsel dan jajaran harus terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kebugaran, serta mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat untuk memberantas narkoba dan mendukung penuh program prioritas pemerintah,” tegas Rony Samtana.

Sementara itu, Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si. menyampaikan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti arahan Kapolda Sumsel dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat.

“Kunjungan kerja Bapak Kapolda Sumsel menjadi suntikan motivasi bagi seluruh personel Polres Banyuasin untuk semakin solid bersinergi dengan Forkopimda dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas serta memerangi narkoba hingga ke tingkat desa,” ujar Risnan Aldino.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan internal sekaligus membangun kemitraan kepolisian dengan masyarakat.

“Polda Sumsel terus mengakselerasi program prioritas Kapolri dan menggerakkan seluruh jajaran agar selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan solusi nyata, serta menjaga kondusivitas wilayah,” ungkap Nandang.

Melalui kunjungan kerja ini, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sinergi lintas sektoral, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Seluruh jajaran diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kapolda Sumsel di Polres Banyuasin berlangsung tertib, aman, dan lancar. Polisi Bersama Masyarakat. (Mdn) 

Latihan Posko Penanggulangan Bencana Alam Kodim 0507/Bekasi Korem 051/Wijayakarta dengan tema latihan "Bendung Karta XXVI"


 REFORMASI - ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Kodim 0507/Bekasi menggelar kegiatan Komandan Latihan (Danlat) Latihan Lapangan Penanggulangan Bencana Alam Banjir dengan tema “Bendung Karta XXVI” Korem 051/Wijayakarta TA 2026, bertempat di Lapangan Cipandawa, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam Jaya Letnan Jenderal TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., didampingi Danrem 051/Wijayakarta Kolonel Inf Muhammad Benrieyadin Sjafrie dan Dandim 0507/Bekasi Kolonel Inf Supri Siswanto, S.H., M.I.P., meninjau secara langsung pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana banjir.

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kesiapan personel, materiil, serta koordinasi lintas instansi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, khususnya banjir di wilayah Kota Bekasi.

Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menyampaikan bahwa latihan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesiapan seluruh unsur, baik TNI, Polri maupun pemerintah daerah, sehingga mampu bertindak cepat dan tepat ketika terjadi bencana.

“Melalui latihan ini, kita dapat melihat kesiapan TNI, Polri maupun pemerintah daerah dalam mengantisipasi apabila terjadi bencana. Seperti kejadian banjir yang pernah terjadi di wilayah ini, kita harus benar-benar siap, siapa berbuat apa, sehingga ketika bencana terjadi, penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dapat dilaksanakan lebih cepat,” ungkap Pangdam Jaya.

Lebih lanjut, Pangdam menjelaskan bahwa dalam penanggulangan bencana, seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki akan dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Di antaranya perahu karet untuk evakuasi, kendaraan operasional, mobil pemadam kebakaran, serta pengerahan personel guna membantu masyarakat terdampak bencana.

Selain itu, apabila diperlukan, TNI bersama unsur terkait juga akan menyiapkan tenda pengungsian dan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

Tidak hanya berfokus pada proses evakuasi, latihan tersebut juga mencakup kesiapan pelayanan kesehatan melalui pendirian posko kesehatan guna memberikan penanganan medis kepada masyarakat, baik saat maupun setelah bencana terjadi.

Aspek pemulihan psikologis atau trauma healing juga menjadi perhatian. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pendampingan dan dukungan moril kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, agar tetap memiliki semangat serta ketahanan mental dalam menghadapi dampak bencana.

Melalui latihan lapangan “Bendung Karta XXVI” ini, diharapkan terbangun sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dalam menghadapi situasi darurat bencana.

Di akhir keterangannya, Pangdam Jaya mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan di wilayah masing-masing sebagai salah satu upaya mengurangi risiko terjadinya bencana banjir.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen TNI AD, khususnya Kodam Jaya dan jajaran Korem 051/Wijayakarta serta Kodim 0507/Bekasi, dalam mendukung tugas kemanusiaan dan membantu pemerintah daerah mengatasi kesulitan masyarakat akibat bencana alam.

(Kodim 0507/Bekasi)

. 

Canangkan Desa Bersinar, BNNK Lampung Selatan Gelar Deklarasi Anti Narkoba


REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan melaksanakan kegiatan Pencanangan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2026 di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu, 18/11/2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik beserta unsur Forkopimda Lampung Selatan, instansi dan lembaga vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Selatan, unsur pimpinan Kecamatan Sidomulyo (Uspika), serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Desa Talang Baru.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa Talang Baru, Ahmadi. Dan ambutan berikutnya disampaikan oleh Bupati Lampung Selatan yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Anasrullah, S.Sos., M.M. Pada kesempatan tersebut, dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkungan Desa.

Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M., menyampaikan sambutan. Dalam kesempatan tersebut, dikatakannya pentingnya membangun sinergi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program Desa Bersinar. Peran aktif pemerintah desa, relawan, tokoh masyarakat, dan warga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan lingkungan terhadap ancaman narkoba.

Tak hanya itu lanjutnya, Melalui pencanangan Desa Bersinar ini, BNNK Lampung Selatan berharap terbentuknya gerakan masyarakat yang aktif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan narkoba. Kemudian BNNK Lampung Selatan juga bersama-sama melaksanakan penandatanganan deklarasi berikrar anti narkoba. 


"Ini menjadi wujud komitmen bersama seluruh unsur yang hadir untuk mendukung pelaksanaan P4GN serta mewujudkan Desa Talang Baru sebagai lingkungan yang bersih dari narkoba," ujar AKBP Rahmad Hidayat.

Selain itu tegasnya. Kehadiran relawan anti narkoba diharapkan dapat menjadi penggerak penyebarluasan informasi dan edukasi P4GN sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

"BNNK Lampung Selatan terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi terkait, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Bersinar (Bersih Narkoba)," tandasnya. 

Sementara itu. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Anasrullah, S.Sos., M.M, mewakili Bupati Lampung Selatan, menyampaikan apresiasi sebagai bentuk dukungan serta sinergi dalam pelaksanaan program P4GN, sekaligus meresmikan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) tahun 2026, di Desa Talang Baru  Kecamatan Sidomulyo. Kabupaten Lampung Selatan. 

"Kami Pemkab Lampung Selatan sangat mendukung dan mengapresiasi langkah dan program BNNK Lampung Selatan. Semoga Desa Bersinar dapat terwujud demi menyongsong Indonesia Emas 2045," tutup Anasrullah, S.Sos., M.M,. 

Untuk diketahui akhir kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Camat Sidomulyo, Kapolsek Sidomulyo, Koramil Sidomulyo, serta Kepala Desa Talang Baru. (Mdn) 

Elvanty Apresiasi Orang Tua Proaktif Minta Anaknya Direhabilitasi, Sebut Keluarga Garda Terdepan Cegah Narkoba


REFORMASI-ID | LAMPUNG TIMUR – Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Elvanty, mengapresiasi langkah orang tua di Kecamatan Jabung yang mendatangi Polres Lampung Timur untuk meminta bantuan rehabilitasi bagi anaknya yang diduga mengalami ketergantungan narkotika.

Menurut Elvanty, langkah orang tua tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan anak. Ia menilai keberanian keluarga untuk mencari pertolongan menjadi hal penting dalam upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ia mengatakan, persoalan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Peran keluarga memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dalam memberikan pengawasan, pendidikan, perhatian, serta membangun komunikasi yang baik dengan anak.

"Langkah orang tua yang datang langsung meminta bantuan rehabilitasi patut kita apresiasi. Ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kepedulian dan tidak menutup mata terhadap persoalan yang sedang dihadapi anaknya. Justru dengan mencari pertolongan, ada peluang lebih besar untuk menyelamatkan masa depan anak," ujar Elvanty. Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam membentuk karakter serta menentukan arah pergaulan. Karena itu, orang tua perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, lingkungan pertemanan, hingga aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, pengawasan terhadap anak tidak cukup hanya dengan memberikan larangan, tetapi juga harus dibarengi pendekatan emosional, komunikasi terbuka, dan perhatian yang berkelanjutan.

"Anak-anak membutuhkan pendampingan, bukan hanya pengawasan. Orang tua harus hadir, mendengarkan persoalan anak, mengetahui dengan siapa mereka bergaul, dan memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika sejak dini," tambahnya.

Elvanty juga mengapresiasi langkah Polres Lampung Timur yang berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Lampung Timur dan pihak rehabilitasi untuk memberikan penanganan terhadap anak tersebut.

Ia berharap proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik sehingga anak yang bersangkutan memperoleh kesempatan untuk pulih, melanjutkan pendidikan, dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

Lebih lanjut, Elvanty mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah desa, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Lampung Timur.

"Jangan sampai kita baru bergerak ketika anak sudah terjerumus. Pencegahan harus dimulai dari rumah, diperkuat di sekolah, dan didukung lingkungan masyarakat. Menyelamatkan satu anak berarti turut menyelamatkan masa depan bangsa," tegasnya.

Ia berharap peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh orang tua agar tidak mengabaikan pentingnya pendampingan terhadap anak, sekaligus menghilangkan stigma terhadap keluarga yang berani mencari bantuan rehabilitasi.

Menurutnya, korban penyalahgunaan narkotika, khususnya anak-anak, membutuhkan penanganan dan pemulihan yang tepat agar memiliki kesempatan memperbaiki masa depan. (**)

17 November 2026

Kematian Tak Mengenal Usia, Kepergian Almarhumah Asyiah Menjadi Pengingat tentang Takdir Allah

 


REFORMASI-ID
| BITUNG
— Kepergian Asyiah Ramadhani Aras, bayi perempuan berusia satu tahun delapan bulan, meninggalkan duka mendalam bagi kedua orang tuanya, H. Ridwan Aras dan Hj. Pratiwi Mokodompit, serta keluarga besar. Namun, di balik kesedihan itu, terselip pesan keimanan bahwa kematian merupakan ketetapan Allah SWT yang tidak mengenal batas usia.

Almarhumah mengembuskan napas terakhir pada pukul 07.50 WITA di Rumah Sakit Budi Mulia. Kepergiannya mengundang kehadiran keluarga, kerabat, tokoh agama, dan masyarakat yang datang menyampaikan belasungkawa serta memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam rangkaian takziah, KH. Ustaz Khairudin Bandu, S.Sos., selaku Dewan Penasihat LDII Kota Bitung, hadir menyampaikan belasungkawa. Sementara itu, sambutan mewakili Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Bitung disampaikan Dr. H. Basmi Said, M.Si.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasihat LDII Provinsi Sulawesi Utara KH. Ahmad Fauzi dan KH. Abdul Ajis; Ketua Persinas ASAD Provinsi Sulawesi Utara AKP H. Nyoto, S.Sos.; Sekretaris LDII Provinsi Sulawesi Utara KH. Sunarwan; Dewan Penasihat LDII Kota Bitung KH. Khairudin Bandu, S.Sos.; Ketua DPD LDII Kota Bitung KH. Bumi Mustamin, S.Sos.; serta Dr. H. Basmi Said, M.Si., yang hadir mewakili Ketua KKSS Kota Bitung.

Dalam sambutannya, Basmi Said mengungkapkan bahwa kehadiran keluarga besar KKSS merupakan wujud kepedulian dan ikatan persaudaraan terhadap keluarga yang sedang berduka. Ia juga mengajak seluruh hadirin mengambil hikmah dari kepergian seorang anak yang usianya masih sangat belia.

Menurutnya, kematian tidak dapat diukur berdasarkan usia. Seseorang yang telah berumur lanjut belum tentu lebih dahulu dipanggil Allah dibandingkan mereka yang masih muda, bahkan anak-anak.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi setiap orang agar tidak larut dalam urusan dunia, melainkan senantiasa mempersiapkan bekal amal saleh dan memperkuat keimanan.

Sementara itu, dari jajaran DPD LDII Kota Bitung, Ketua KH. Bumi Mustamin, S.Sos., bersama pengurus turut memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga. Kehadiran organisasi tersebut sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial dan persaudaraan di tengah musibah.

Puncak rangkaian pelepasan ditandai dengan doa yang dipimpin KH. Ahmad Fauzi, selaku Wanhat atau Dewan Penasihat LDII Provinsi Sulawesi Utara. Doa dipanjatkan agar almarhumah mendapatkan rahmat Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan.

Dalam suasana haru, keluarga diingatkan untuk menerima kepergian Asyiah dengan sabar, ikhlas, dan rida atas ketetapan Allah SWT.

Kepergian Asyiah menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia sepenuhnya berada dalam kuasa Sang Pencipta. Tidak ada yang dapat menunda atau mempercepat ajal ketika waktunya telah tiba.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Kullu nafsin dzā'iqatul maut — setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.

Bagi keluarga yang ditinggalkan, kehilangan ini tentu bukan perkara mudah. Namun, doa, dukungan, dan kehadiran para pelayat menjadi penguat bahwa mereka tidak sendiri menghadapi ujian tersebut.

Semoga almarhumah Asyiah Ramadhani Aras berada dalam limpahan rahmat Allah SWT, menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak, serta kedua orang tua dan keluarga diberikan kesabaran dalam menghadapi ketetapan-Nya.

Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn.

Gelombang Solidaritas Lintas Elemen Menguat Jelang Aksi Jilid 2, Desak Bupati Bekasi Copot Kadis LH dan Usut Anggaran TPA Burangkeng



REFORMASI-ID | Bekasi - Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kian menguat menjelang rencana pelaksanaan Aksi Unjuk Rasa Damai Jilid 2. 

Konsolidasi besar yang menghimpun unsur praktisi hukum, pegiat antikorupsi, aktivis pergerakan, tokoh masyarakat, LSM serta insan pers se-Bekasi Raya ini lahir sebagai respons atas mandeknya penegakan disiplin terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Terhitung sejak insiden dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra Simaremare yang VIRAL di Kantor DLH pada 6 Oktober 2026, hingga pelaksanaan Aksi Damai Solidaritas Jilid 1 pada 15 Oktober 2026, Pemkab Bekasi dinilai belum menunjukkan langkah administratif yang tegas dan transparan. 

Padahal, dr. Asep Surya Atmaja yang kini telah menjabat sebagai Bupati Bekasi definitif memiliki kewenangan penuh selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dari kalangan praktisi hukum, Advokasi Biro Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menyoroti tajam stagnasi sikap Pemkab Bekasi yang dinilainya justru mempertaruhkan kredibilitas dan wibawa pemerintah daerah di mata hukum maupun publik.

"Menyikapi tindak lanjut aksi Pergerakan Wartawan Bekasi Raya, kami sangat menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara normatif, Pemkab Bekasi seharusnya segera mengambil tindakan tegas sesuai koridor hukum dan ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku," kata Bayu, usai rapat di Gedung Juang, Selasa (17/11/2026) sore.

Masih kata Bayu, kami mencatat bahwa hingga kini Syafri Donny Sirait masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

"Pemerintah daerah semestinya mampu menjaga marwah dan kredibilitas birokrasi. Apabila persoalan mendasar ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka integritas Pemkab Bekasi sendirilah yang akan tercoreng di hadapan publik," tegas Bayu Setyawan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman PS, S.Pd., menegaskan bahwa eskalasi gerakan Jilid 2 tidak hanya bertumpu pada persoalan etika pejabat, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan DLH, termasuk polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng.

"Kami menuntut kepastian dan transparansi penanganan laporan hukum Saudara Kimsan Indra Simaremare, mendesak Bupati Bekasi segera mengevaluasi secara menyeluruh jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syafri Donny Sirait, serta meminta agar polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng tidak dibiarkan menguap tanpa pemeriksaan dan audit yang akuntabel. Kami tegaskan, gerakan ini bukan persoalan sentimen pribadi, melainkan menyangkut marwah kemerdekaan pers, transparansi tata kelola pemerintahan, serta akuntabilitas pejabat publik. Jabatan bukanlah tameng untuk kebal dari kritik. Pers bukan musuh pemerintah, dan suara masyarakat tidak boleh diabaikan," ujar Herman.

Dari barisan pergerakan, Aktivis Bekasi, Frits Saikat, menyerukan seluruh simpul organisasi dan elemen masyarakat sipil buat merapatkan barisan dalam Aksi Jilid 2 sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi kekuasaan.

"Kami menuntut ketegasan nyata dari Bapak Bupati Bekasi terhadap sikap arogansi dan penghinaan yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap rekan jurnalis. Momentum ini menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen pergerakan di Bekasi Raya untuk merapatkan barisan, bersatu padu, dan turun bersama dalam Aksi Jilid 2 demi menegakkan keadilan serta martabat kontrol sosial," seru Frits Saikat.

Sementara itu, Aktivis yang kerap di sapa Beke (Saripudin), memberikan peringatan keras agar Bupati Bekasi segera mengambil keputusan pencopotan sebelum gelombang protes diperluas hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Selaku bagian dari masyarakat Bekasi, kami mendesak Bupati Bekasi segera mencopot dan menonaktifkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait insiden penghinaan di kantor dinas yang sangat tidak patut serta melukai martabat keluarga besar Insan Pers. Bupati harus menunjukkan keberanian dan ketegasan sebagai pimpinan daerah. Apabila tuntutan keadilan ini tetap diabaikan tanpa tindakan nyata, kami siap memobilisasi gelombang massa yang lebih besar hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Menyuarakan bahwa Pemkab Bekasi tumpul dan abai terhadap korban perbuatan tercela oknum pejabatnya," ungkap Beke. **