Media Reformasi Indonesia (MRI)

13 November 2026

Polemik Dana Simpanan, Perangkat Desa Ketapang Undur Diri dari KDMP

     

REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Kemelut terjadi di internal aparatur Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Seluruh perangkat desa kompak mempertanyakan sekaligus menarik diri dari keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah berjalan selama satu tahun.

Puncak kekecewaan bermula saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar perayaan HUT KKP ke-27 di lingkungan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Ketapang pada 4 November 2026.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung Selatan, serta tim KKP Pusat.

Dalam kegiatan itu, terjadi miskomunikasi ketika aparatur desa yang merasa sebagai anggota KDMP hanya mendapatkan kupon sembako kategori pendek, sementara anggota koperasi nelayan lainnya menerima kupon panjang dengan isi paket yang berbeda.

Perbedaan tersebut memicu kecurigaan para perangkat desa. Pasalnya, selama satu tahun terakhir, mereka merasa tidak pernah memiliki buku tabungan maupun kejelasan status sebagai anggota KDMP, meski iuran simpanan pokok dan wajib telah dipotong secara rutin.

Untuk mencari kejelasan, sebanyak delapan Kepala Dusun, Kasi, Kaur, Bendahara Desa, hingga Sekretaris Desa melakukan pertemuan intern bersama Kepala Desa Ketapang, Hamsin, pada Senin (9/11/2026) di kantor Desa

Dalam pertemuan tersebut, mereka mendesak kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan ini sekaligus menyatakan sikap mundur dari keanggotaan koperasi.

Menanggapi hal itu, Kades Hamsin meminta perangkatnya bersabar dan berjanji akan segera menemui Ketua KDMP, M. Amini, dalam waktu dua hari.

Namun, saat para perangkat desa kembali berkumpul di kantor desa untuk menagih janji tersebut, Kades Hamsin tidak kunjung hadir setelah ditunggu selama dua jam. Melalui sambungan telepon, Kades Hamsin beralasan sedang berada di Kantor BPN Lampung Selatan untuk mengurus sertifikat.

Di sisi lain, Ketua KDMP M. Amini memenuhi undangan perangkat desa untuk memberikan klarifikasi secara transparan di kantor Desa. Aspirasi perangkat desa disampaikan langsung oleh Sekretaris Desa, Vebi Saputra.

M. Amini memaparkan bahwa sejak awal pembentukan, modal usaha koperasi bersumber dari simpanan pokok para nelayan yang menerima sarana dan prasarana alat tangkap. Terkait dana dari aparatur desa, Amini mengakui pihaknya memang menerima setoran awal melalui bendahara koperasi terdahulu.

"Laporan bendahara sebelumnya, dana awal pendaftaran dari simpanan pokok dan wajib yang kami terima sebesar Rp3.600.000. Kemudian pada Maret 2026 ada tambahan. Total keseluruhan dana yang saya pegang adalah Rp5.100.000, dan hari ini juga saya serahkan kembali," ujar Amini.

Amini menambahkan, pihaknya telah beberapa kali meminta Bendahara Desa (Sri Rahayu) untuk menyerahkan data aparatur desa agar bisa dimasukkan ke dalam buku tabungan koperasi. Namun, data tersebut tidak kunjung diberikan.

Terkait desakan pengunduran diri, Amini menegaskan bahwa keanggotaan KDMP bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Pihaknya siap mengembalikan hak-hak anggota secara utuh tanpa potongan sekecil apa pun bagi yang ingin keluar. Namun, untuk Sisa Hasil Usaha (SHU), Amini menjelaskan bahwa perhitungannya baru akan dilakukan pada akhir tahun 2026, mengingat pada tahun 2025 belum ada aktivitas usaha yang berjalan.

Sebagai langkah pengamanan administrasi guna menghindari tuntutan di kemudian hari, Amini meminta anggota yang ingin mundur untuk mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri di atas meterai.

Sementara itu, Bendahara Desa Sri memberikan keterangan bahwa potongan gaji aparatur desa untuk tabungan koperasi tidak pernah diserahkan kepadanya, melainkan dipegang langsung oleh kepala desa.

Setelah mendengarkan penjelasan transparan dari Ketua KDMP, seluruh aparatur Desa Ketapang tetap pada pendiriannya untuk mundur. Prosesi pengunduran diri tersebut ditandai dengan pengisian dan penandatanganan surat pernyataan bermeterai oleh masing-masing perangkat desa. (*)

12 November 2026

Tangis Warga Binaan Lapas Bitung Menggema, 165 Al-Qur’an Diwakafkan untuk Orang Tua

     





REFORMASI-ID | BITUNG — Tembok penjara tak mampu membendung kerinduan kepada orang tua. Ketika Ustaz Habib Ahmad Alhabsyi mengajak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bitung, Pinokalan, Kota Bitung, menundukkan kepala dan mengingat orang-orang tercinta yang telah mendahului, suasana mendadak haru. Tangisan menggema. Tetes air mata membasahi wajah, mengiringi doa dan harapan untuk memperoleh ampunan Allah SWT.

Momen emosional itu menjadi bagian dari kegiatan Safari Dakwah Komunitas Riau Indonesia Mengaji bekerja sama dengan Lapas Kelas IIB Bitung melalui Bidang Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja), bertema “Wakaf One Family One Qur’an”, yang berlangsung Kamis, 12 November 2026.


Di hadapan para warga binaan, Habib Ahmad menyampaikan pesan tentang bakti kepada orang tua, terutama mereka yang telah meninggal dunia. Ia mengingatkan, kesempatan membahagiakan orang tua semasa hidup hanya datang sekali. Ketika kesempatan itu terlewat, seorang anak masih dapat menghadiahkan doa dan amal kebaikan bagi mereka.

“Cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua semasa hidupnya. Sekarang mereka sudah berada di alam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu,” pesan Habib Ahmad Alhabsyi.


Ajakan untuk mengenang ayah, ibu, dan handai taulan yang telah wafat itu menyentuh sisi terdalam para warga binaan. Di balik jeruji besi, kerinduan, penyesalan, dan keinginan memperbaiki diri bertemu dalam lantunan doa. Mereka berharap Allah SWT memberikan pengampunan kepada keluarga yang telah mendahului, sekaligus membuka jalan taubat bagi diri mereka agar kelak memperoleh akhir kehidupan yang husnul khatimah.

Habib Ahmad kemudian mengajak jamaah menyalurkan kecintaan kepada orang tua melalui sedekah dan wakaf Al-Qur’an. Menurut pesan dakwahnya, amal kebaikan dapat menjadi bentuk bakti yang terus diupayakan seorang anak, meski orang tuanya telah tiada.

Seruan itu disambut antusias. Warga binaan berlomba mengambil bagian dalam gerakan wakaf One Family One Qur’an, dengan niat menghadiahkan pahala bagi orang tua dan keluarga tercinta.



Semangat tersebut juga ditunjukkan Kepala Lapas Kelas IIB Bitung, Heddry Yadi, A.Md.IP., S.H. Ia turut mewakafkan 10 mushaf Al-Qur’an yang secara khusus diniatkan sebagai amal jariyah dan hadiah pahala bagi kedua orang tuanya.

Dari kalangan warga binaan, Hasan Suga bersama rekan-rekannya mewakafkan 30 mushaf. Abrianto Ahmad turut menyumbangkan 30 mushaf, sedangkan Kasman Uno mewakafkan 10 mushaf yang diniatkan khusus untuk kedua orang tuanya.


Secara keseluruhan, berdasarkan penghimpunan wakaf yang dilaporkan, terkumpul 165 mushaf Al-Qur’an dari para pewakaf warga binaan untuk masjid Lapas Kelas IIB Bitung.

Bagi para pewakaf, wakaf tersebut bukan sekadar sumbangan. Ada kerinduan yang dititipkan, penyesalan yang ingin ditebus melalui kebaikan, dan harapan agar setiap ayat Al-Qur’an yang dibaca menjadi amal jariyah bagi orang-orang yang dicintai.

Safari Dakwah ini turut dihadiri Kabid Yanbin Kanwil Ditjenpas Sulawesi Utara Dzulkarnain, A.Md.IP., S.H., M.H.; Kalapas Kelas IIB Bitung Heddry Yadi, A.Md.IP., S.H.; Kasi Binadik dan Giatja Hendro Martoyo, S.Pd.; Ka.KPLP Rolando F. V. Buntuang, S.Tr.Pas.; Ustaz Muhammad Aqil Silaman, S.Sy., M.E.I.; Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bitung bersama rombongan, serta para warga binaan.


Kegiatan tersebut menjadi ruang pembinaan spiritual sekaligus pengingat bahwa masa lalu tidak harus menjadi penghalang untuk menebar kebaikan. Di balik keterbatasan, warga binaan tetap memiliki kesempatan untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghadirkan manfaat bagi sesama.

Sebanyak 165 mushaf Al-Qur’an itu menjadi simbol bahwa kecintaan kepada orang tua tak berhenti oleh kematian, dan jalan menuju kebaikan tetap terbuka, bahkan dari balik jeruji besi.

Bravo Polri, Media Reformasi Indonesia Terima Piagam Penghargaan dari Polda Sumsel

     


REFORMASI-ID | Jakarta – Media Reformasi Indonesia (MRI) menerima piagam penghargaan dari Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., MTCP, sebagai salah satu media mitra strategis Humas Polda Sumsel, Kamis (12/11/2026).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Polda Sumsel kepada insan pers yang selama ini telah menjalin kemitraan strategis dengan kepolisian, khususnya dalam mendukung penyampaian informasi serta pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana menyampaikan bahwa penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi media dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian melalui fungsi jurnalistik dan penyebarluasan informasi publik.

Menurutnya, media memiliki peran penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan berbagai informasi dan kegiatan kepolisian kepada masyarakat secara objektif, faktual, akurat, serta berimbang dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Kapolda Sumsel juga berharap kemitraan yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga berbagai program dan kegiatan Polri dengan semangat "Polisi Bersama Masyarakat" dapat diketahui dan dipahami secara luas oleh masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan kepada kurang lebih 110 media yang selama ini menjadi mitra strategis Polda Sumsel. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan serta membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan insan pers.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada rekan-rekan media sebagai mitra strategis Polri, khususnya Polda Sumsel, yang telah berkontribusi dalam penyampaian informasi dan pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat. Kami berharap sinergi dan kemitraan ini terus terjaga," demikian pesan Kapolda Sumsel.

Sementara itu, di lokasi terpisah, Wisnu Wicaksana selaku Pimpinan Media Reformasi Indonesia (MRI) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Sumsel atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada M. Mudian selaku Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Sumsel sebagai bagian dari mitra Humas Polda Sumsel.

"Dengan segala kerendahan hati, saya mewakili Media Reformasi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumsel beserta jajaran Polda Sumsel yang telah menerima dan memberikan kepercayaan kepada Kaperwil kami, M. Mudian, sebagai bagian dari mitra Humas Polda Sumsel," ungkap Wisnu.

Ia juga mengapresiasi langkah Polda Sumsel dalam membangun hubungan kemitraan yang baik dengan insan pers. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Media Reformasi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas jurnalistik dan menyajikan informasi yang faktual, akurat, serta terpercaya.

"Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penghargaan ini. Semoga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran redaksi Media Reformasi Indonesia untuk terus belajar, berkarya, menjaga profesionalisme, serta berkontribusi melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab untuk masyarakat," tutupnya. (Red)

Polisi Gerebek Rumah di Muara Enim, Sabu dan Timbangan Digital Diamankan

     

REFORMASI-ID | MUARA ENIM — Polda Sumatera Selatan melalui jajaran Satresnarkoba Polres Muara Enim mengungkap dugaan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Desa Saka Jaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial J (41) beserta 19 paket diduga sabu dengan berat bruto 5,67 gram.

Penindakan dilakukan pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang menjadi sasaran penyelidikan petugas setelah menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika.

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Selatan.

"Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang segera direspons oleh jajaran Satresnarkoba Polres Muara Enim. Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba," ujar Nandang.

Kasus ini bermula pada Selasa (10/11/2026), ketika kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika yang kerap terjadi di sebuah rumah di Desa Saka Jaya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satresnarkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi masyarakat.

Hasil penyelidikan kemudian ditindaklanjuti dengan penindakan pada Rabu pagi. Petugas mendatangi rumah tersebut dan mengamankan J yang saat itu berada di dalam rumah.

Dengan disaksikan warga setempat, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah, hingga kendaraan yang berada di lokasi.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 19 paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,67 gram. Petugas juga menyita sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, yakni dua plastik klip bening, tiga bal plastik klip bening, satu skop plastik, satu pouch hitam, satu kotak plastik, dan satu timbangan digital.

Selain itu, turut diamankan satu unit telepon seluler merek Oppo A31 warna hitam serta satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi berikut kunci kontaknya.

Seluruh barang bukti bersama J selanjutnya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, J disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menindak dugaan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Muara Enim. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta menjaga lingkungan tetap aman dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (Hms/Mdn) 

Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasia Kab. Agam Kirim 6 Siswa Terbaiknya Olimpiade OBA ke-9 2026 Tingkat Nasional

     

REFORMASI-ID | Jakarta - Pimpinan Pesantren Modern Diniyyah Pasia Drs. H.Nawazir Muctar.Lc lepas 6 siswa terbaiknya untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke-9 tahun 2026 tingkat Nasional di Jakarta yang di senggarakan oleh Forum MGMP bersama 77 Siswa perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Di lepas oleh Gubernur Sumatera Barat  Mahyeldi Ansharullah  77 Siswa bertolak  ke Jakarta pada tanggal 8 November 2026 lalu dengan menggunakan Bus Carteran di Pimpin Ketua rombongan  Asmira, S.Ag, M.Pd selaku PJ Sumatera Barat bersama 2 guru pendamping.

Pada keterangannya pada Kamis (12/11) Maldison selaku guru pembimbing  Pesantren Modern Diniyyah Pasia di Asrama Haji Pondok Gede tempat berlangsung nya acara kegiatan Olimpiade OBA ke-9.

Maldison menyampaikan sangat berterima kasih dan bersyukur atas terpilih nya 6 siswa terbaik  dari Pesantren Modern Diniyyah persia di Kabupaten Agam Sumatra Barat untuk mengikuti kegiatan Grand Final  OBA KE-9 di Jakarta yang berlangsung 10-12 November 2026.

"Alhamdulillah tahun ini Pesantren Modern Diniyyah Pasia di beri kesempatan mengikuti lomba OBA untuk mewakili Sumatera Barat Sampai tingkat Nasional di Jakarta,"  Katanya.

Ia juga berharap anak-anak mendapat pengalaman agar mereka kembali berkompetisi di tingkat nasional.

"Semoga adik-adik nya bisa mengikuti jejak  kakaknya sampai  bisa mengikuti Olimpiade tingkat Nasional". Ungkapnya.

Olimpiade Bahasa Arab (OBA)ke-9 yang di senggarakan Forum MGMP telah menyelesaikan rangkaian acaranya tahun 2026 ini mulai dari tingkat Kota/Kabupaten di tingkat provinsi dan Tingkat Nasional, Konferensi Nasional VIII, dan Perayaan 1 Dekade Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia: Telah sukses diselenggarakan pada 10–12 November 2026 bertempat di UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta. (*)

TMMD Ke-130 Tuntas, Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas

     

REFORMASI-ID | Sumsel, Oku Timur – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-130 Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Desa Mengulak, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, Asisten I Pemkab OKU Timur Drs. Dwi Supriadi, Kasbrig TP 46/SC Letkol Inf. Tri Nugroho, Dandim 0403/OKU, Letkol Inf. Hary Ismoyo, Kasdim 0403/OKU Mayor Kav. A.R. Chairul, serta Kabenglap II/4-1 Baturaja Mayor Cpl. Cahyo Budiantoro, serta unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat setempat.

Kegiatan penutupan TMMD Ke-130 tersebut dipimpin oleh Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma’ruf Zainudin, selaku Inspektur Upacara. Kehadiran Danrem 044/Gapo bersama rombongan merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program TMMD sebagai wujud sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Rangkaian upacara penutupan diawali dengan laporan Komandan Upacara, penghormatan pasukan, pemeriksaan pasukan, pembacaan laporan hasil pelaksanaan TMMD, penanggalan tanda peserta, penyerahan peralatan kerja, serta penandatanganan naskah berita acara serah terima hasil pelaksanaan TMMD.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan pembacaan amanat Inspektur Upacara sekaligus pernyataan resmi penutupan TMMD Ke-130 TA 2026.

Danrem 044/Gapo menyampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan tambahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, di antaranya peninjauan hasil sasaran fisik TMMD, pelayanan kesehatan, pasar murah atau bazar, pembagian sembako gratis, serta penanaman pohon.

"Melalui pelaksanaan TMMD Ke-130 ini, diharapkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Mengulak dan sekitarnya, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat," pungkasnya.

Program TMMD menjadi salah satu wujud nyata komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempererat semangat gotong royong serta kebersamaan dalam membangun wilayah. (Mdn) 

Mbak Nunik Bakar Semangat Banom NU Lampung Selatan Kembangkan Ekonomi Kreatif

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Keluarga besar Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lampung Selatan menghadiri kegiatan Pengembangan Sumber Daya Lokal untuk Usaha Kreatif Berbasis Kriya bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Hj. Chusnunia Chalim, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bandara Syariah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga besar Banom NU Lampung Selatan yang terdiri dari Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU-IPPNU, serta Pagar Nusa.

Acara diawali dengan pelatihan praktik pembuatan tumpeng atau topeng yang biasa digunakan dalam pertunjukan seni tari tradisional Lampung Selatan. Kerajinan tersebut dibuat dengan bahan utama kertas yang diolah melalui proses kreatif hingga menghasilkan karya seni yang memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Chusnunia Chalim yang akrab disapa Mbak Nunik menyampaikan pesan kepada keluarga besar NU Lampung Selatan agar turut mengambil bagian dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

Menurutnya, ekonomi kreatif bukan sekadar ruang untuk menghasilkan produk dan karya, tetapi juga menjadi salah satu jalan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Kabupaten Lampung Selatan, Hamdani, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya menjadi media silaturahmi, tetapi juga membuka wawasan dan pemahaman baru mengenai besarnya potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan di tengah masyarakat.

"Ini menjadi kegiatan yang sangat positif. Selain sebagai media silaturahmi keluarga besar Banom NU, kegiatan ini juga membuka pemahaman kita tentang potensi ekonomi kreatif yang selama ini mungkin belum banyak kita gali dan kembangkan," ungkap Hamdani.

Ia juga menyampaikan bahwa motivasi yang diberikan Mbak Nunik menjadi suntikan semangat bagi keluarga besar Banom NU Lampung Selatan untuk mulai berpikir kreatif, berinovasi, dan mengambil peran dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

"Motivasi yang disampaikan Mbak Nunik benar-benar membakar semangat kami. Semoga dengan semangat ini, kami mampu melahirkan berbagai inovasi untuk pengembangan usaha di bidang ekonomi kreatif, sehingga kehadiran organisasi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi kemandirian ekonomi masyarakat," tambahnya.

Kehadiran berbagai Banom NU dalam kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun jejaring, serta mendorong lahirnya gagasan dan usaha kreatif berbasis potensi lokal.

Sebab, kemandirian ekonomi tidak hanya dibangun melalui modal dan sumber daya, tetapi juga melalui kreativitas, keberanian berinovasi, serta kemauan untuk terus belajar dan berkembang.

Dari silaturahmi lahir inspirasi, dari kreativitas tumbuh inovasi, dan dari potensi lokal kita bangun kemandirian ekonomi. (**)

Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden dalam keterangan persnya.

Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.

Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Wapres Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa memperoleh mandat rakyat maupun selama dua tahun pemerintahan. Presiden menilai berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Wapres.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan dirinya memberikan tugas kepada Wapres Gibran untuk banyak turun langsung ke daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah. Dalam dua tahun, Wapres Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Wapres Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan tersebut. Presiden turut menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya serta meyakini bahwa Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan.

Menutup keterangannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana tetap sejuk dan damai. 

“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkas Presiden.


Jakarta, 12 November 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Lepas Bintara PAG, Karo SDM Polda Sumsel: Taati seluruh Aturan dan Disiplin

     

REFORMASI-ID | Palembang - Mewakili Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana SIK, MTCP ,Karo SDM Kombes Pol Anissullah M.Ridha M.Ridha ,SIK, SH, MH Kamis (12/11) pagi, melepas 45 Bintara Polri terdiri dari 44 Polki dan 1 Polwan dari seluruh Jajaran Polda Sumsel, untuk mengikuti sekolah Pendidikan Alih Golongan (PAG)  2026 bertempat Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. 

"Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada calon Perwira, yang sebelumnya telah lulus mengikuti tahapan proses seleksi," ucap Karo SDM Kombes Pol Anissulah. 

Karo SDM Polda Sumsel  Mengajak seluruh calon peserta didik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan keberhasilan yang telah diraih sehingga dapat mengikuti Pendidikan Alih Golongan (PAG) T.A. 2026 yang diagendakan 1 bulan kedepan buka Dik 16 November 2026 mendatang bertempat di Stukpa Lemdiklat Polri Sukabumi Jawa Barat. 

Lebih lanjut. Karo SDM Polda Sumsel menegaskan kepada seluruh calon peserta didik agar mengikuti seluruh rangkaian pendidikan di Setukpa Lemdiklat Polri dengan sungguh-sungguh, penuh disiplin, tanggung jawab, serta mematuhi seluruh ketentuan dan tata tertib yang berlaku Jelas Alumni Akpol 1998.

Dia Mengingatkan agar tidak melakukan segala bentuk pelanggaran selama mengikuti pendidikan yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik Polda Sumsel dan institusi Polri. 

"Kepada seluruh calon peserta didik untuk senantiasa menjaga kesehatan, kebugaran fisik, pola istirahat, dan pola makan agar dapat mengikuti seluruh tahapan pendidikan secara optimal hingga selesai (Tupdik)," pungkasnya. 

Mengakhiri arahannya Karo SDM berharap Kepada seluruh calon peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar, memperoleh hasil yang maksimal, serta kembali ke kesatuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada institusi Polri. (Mdn) 

Gagalkan Penyelundupan Sabu di Bakauheni, Polisi: Modus Samarkan jadi Pempek

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Satresnarkoba Polres Lampung Selatan mengamankan dua pria asal Medan, Sumatera Utara, terkait dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Senin (2/11/2026). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 10 paket besar yang diduga berisi sabu dan disembunyikan dalam kardus pempek Candy.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., melalui Kasat Narkoba IPTU Rosali, S.H., M.H., membenarkan pengungkapan tersebut. Dua pria yang diamankan masing-masing berinisial K (22) dan MT (30), keduanya berasal dari wilayah Medan Sunggal, Kota Medan.

"Benar, anggota Satresnarkoba Polres Lampung Selatan telah mengamankan dua pria berinisial K (22) dan MT (30) dalam pengungkapan dugaan penyelundupan narkotika di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Keduanya diamankan setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Innova Reborn yang mereka gunakan," kata Rosali.

Pengungkapan bermula pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 18.00 WIB, saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Innova Reborn bernomor polisi B 2044 SRQ di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni.

Saat pemeriksaan berlangsung, petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap telepon genggam salah satu penumpang. Dari perangkat tersebut, ditemukan informasi yang berkaitan dengan pengiriman paket.

Dari hasil pemeriksaan awal, salah satu pria mengaku paket tersebut dititipkan melalui bus Agra Mas di kawasan KM 11 Palembang. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk menelusuri keberadaan paket yang dimaksud.

Hasilnya, tim berhasil menemukan dan mengamankan 10 paket besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu di pool bus kawasan ITERA.

"Setelah menemukan petunjuk dari komunikasi dalam telepon genggam, anggota melakukan pengembangan terhadap informasi pengiriman tersebut. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan 10 paket besar yang diduga berisi sabu di pool bus kawasan ITERA. Selanjutnya, kedua orang yang diamankan beserta barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Rosali.

Saat ini imbuhnya, penyidik Satresnarkoba Polres Lampung Selatan masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pria tersebut untuk mendalami asal-usul narkotika, tujuan pengiriman, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran tersebut.

"Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," pungkasnya. (Mdn) 

PT Kaltim Industrial Estate Raih Predikat Gold dalam Audit Sistem Manajemen Pengamanan dari Baharkam Polri

     


REFORMASI-ID | Bontang - PT Kaltim Industrial Estate (KIE) berhasil meraih predikat Gold (Baik Sekali) dengan nilai skoring sebesar 86,78 persen dalam kegiatan Audit Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas). Hasil tersebut diumumkan pada penutupan audit hari ketiga yang berlangsung di Ballroom Grand Equator Hotel, Kompleks Kawasan Industri KIE, Bontang, Kalimantan Timur, pada Rabu (11/11/2026).

Audit ini dilaksanakan oleh Tim Audit Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri guna memastikan standar pengamanan kawasan industri telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku. 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Audit, Kombes Pol Joseph Febriano Hartono Mandagi, S.I.K., bersama tim yang terdiri dari Ipda Imam Safei, S.H. selaku sekretaris, serta Sugiyo, S.I.P., dan Dra. Henny J.A. Posumah, M.M. selaku anggota, dengan pendampingan dari Ipda Hendri, S.H. dari Ditpamobvit Polda Kaltim.

Rangkaian kegiatan pada hari terakhir ini berlangsung secara maraton sejak pukul 08.00 hingga 18.00 WITA. Pada sesi pagi, tim auditor melakukan pendalaman melalui metode wawancara dan pemeriksaan dokumen bersama jajaran manajemen serta auditor internal PT KIE. Pemeriksaan difokuskan pada dua materi utama, yakni Elemen IV mengenai Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan serta Elemen V terkait Monitoring dan Evaluasi.

Memasuki sesi siang hingga sore hari, tim auditor melakukan reviu menyeluruh terhadap seluruh temuan audit serta menyusun administrasi dan Berita Acara hasil pemeriksaan. Puncak acara ditandai dengan sesi penutupan yang dihadiri oleh Plt VP K3LH & PAM PT KIE Bapak Sholikul, AVP PAM Bapak Indra, Tim Audit Internal SMP Bapak Aan Kurniawan, jajaran manajemen PT KIE, serta perwakilan manajemen Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

Dalam sesi penutupan, Kombes Pol Joseph Febriano Hartono Mandagi, S.I.K. memaparkan secara langsung hasil evaluasi audit kepada jajaran manajemen perusahaan. Capaian skor 86,78 persen yang mengantarkan PT KIE meraih kategori Gold menunjukkan bahwa tata kelola pengamanan di lingkungan kawasan industri tersebut telah terimplementasi dengan sangat baik.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan serta penyerahan Berita Acara pelaksanaan audit dari Ketua Tim Audit kepada pihak perusahaan. Acara resmi ditutup melalui sambutan dari Plt SVP SDM & Umum PT KIE dan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta audit.

Bahas Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Dorong Infrastruktur yang Langsung Dirasakan Masyarakat

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG  — Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, mendorong agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Maulidah, pembahasan Raperda APBD menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Dalam pembahasan APBD 2027 ini, kita ingin memastikan bahwa anggaran pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan hanya berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga di mana lokasinya, siapa yang mendapatkan manfaat, dan seberapa mendesak kebutuhan tersebut,” ujar Maulidah.

Politisi Fraksi PKB tersebut menilai, pembangunan dan perbaikan jalan yang mendukung akses masyarakat menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan sentra pertanian perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas infrastruktur.

Selain jalan, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian serta penanganan drainase dan titik-titik yang selama ini menjadi langganan banjir.

“Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan itu sederhana. Anak-anak bisa berangkat sekolah dengan aman, orang sakit lebih mudah menuju fasilitas kesehatan, petani bisa membawa hasil panennya ke pasar, dan warga tidak lagi khawatir setiap kali hujan turun,” katanya.

Maulidah memahami bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan sehingga tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru harus menjadi dasar untuk menentukan skala prioritas pembangunan secara lebih cermat dan terukur.

“Ketika anggaran terbatas, kita harus semakin selektif menentukan prioritas. Mana yang paling mendesak, mana yang manfaatnya paling luas, dan mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembahasan APBD,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar setiap program pembangunan infrastruktur yang dibahas memiliki kejelasan lokasi, target penanganan, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.

Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan pembangunan.

“Kalau ada jalan yang bertahun-tahun rusak, saluran irigasi yang tidak berfungsi, atau wilayah yang terus mengalami banjir, kita perlu memastikan bagaimana persoalan tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.

Maulidah berharap pembahasan Raperda APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar seberapa besar anggaran yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (**)

Tegakkan Kedisiplinan Kepada Pengemudi Armada Sampah, Kepala UPTD TPA Burangkeng Gandeng TNI - Polri

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Samsuro Mandiansah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Burangkeng berkolaborasi dengan TNI - Polri melalui Babinsa dan Binmaspol serta BumDes Burangkeng berikan himbauan kepada pengemudi armada angkutan sampah. Rabu, 11 November 2026.

Himbauan yang diberikan bertujuan untuk tegakkan kedisiplinan kepada seluruh pengemudi armada angkutan sampah yang memasuki area TPA Burangkeng agar selalu tertib dan menjalankan aturan yang berlaku di TPA Burangkeng.

"Alhamdulillah hari ini kami jajaran UPTD TPA Burangkeng dibantu dengan anggota TNI - Polri melalui Babinsa dan Binmaspol serta BumDes Burangkeng memberikan himbauan dan arahan kepada seluruh pengemudi armada sampah yang memasuki area TPA Burangkeng untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di TPA Burangkeng," ujar Samsuro.

Selain itu, kami juga menertibkan armada angkutan sampah yang parkir sembarangan agar tidak mengganggu pengendara lain.

"Ada beberapa zona yang menjadi perhatian kami karena rawan akan pergeseran sampah, disitu menjadi fokus utama kami agar tidak ada armada-armada yang parkir sembarangan di zona tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tambahnya.

"Langkah tegas ini kami ambil agar pengelolaan sampah di TPA bisa berjalan baik dan aman, sebab pengelolaan sampah tidak akan berhasil jika tidak ada kedisiplinan dan tidak ada dukungan dari semua elemen," pungkasnya 

(Red)

11 November 2026

Kapolri Luncurkan Program Poliran, Polisi Peduli Pengangguran

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) serta uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11).

Program ini diluncurkan sebagai upaya nyata untuk membantu menanggulangi angka pengangguran di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang angka penganggurannya tercatat masih berada di atas rata-rata nasional. 

Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berada di angka 4,75 persen (sekitar 7,38 juta jiwa), sementara Jawa Barat mencatatkan angka 6,67 persen.

"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran," ujar Suyudi.

Inisiatif "Poliran" ini bermula dari langkah sederhana Suyudi saat menjabat sebagai Kapolda Banten, di mana kepolisian menjembatani masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Melihat keberhasilannya di tingkat daerah, program tersebut kini diperluas menjadi gerakan nasional.

Menurut Kapolri, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar urusan ekonomi semata, melainkan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) karena keluarga yang sejahtera akan menciptakan ketenangan.

Kapolri menegaskan bahwa program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Sebaliknya, Polri hadir sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi, termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait lainnya agar bergerak selaras.

Gerebek Kosan Diduga Sarang Narkoba, Polisi Amankan 10 Orang

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Satresnarkoba Polres Lampung Selatan menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram bruto beserta dua alat isap saat melakukan penyisiran di sebuah rumah kos di Desa Hara, Kecamatan Kalianda, Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 22.30 WIB. 

Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan IPTU Rosali, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di sejumlah lokasi.

"Dalam kegiatan tersebut, petugas turut mengamankan 10 orang yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut." kata Rosali.

Selain itu, 10 orang yang berada di lokasi turut dibawa untuk menjalani pemeriksaan guna mendalami kepemilikan barang bukti dan peran masing-masing. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, kesepuluh orang tersebut dinyatakan positif mengonsumsi narkotika.

"Mereka masing-masing berinisial A (32) dan F (32), warga Kedaton, Kalianda; P (17), warga Bandar Lampung; R (18), warga Kalianda; N (24), AT (26), TA (30), dan FP (26), warga Kecamatan Palas; AB (22), warga Kalianda; serta FN (19), warga Kedaton, Kalianda," ujarnya.

"Barang bukti sudah kami amankan. Saat ini penyidik masih mendalami kepemilikan sabu tersebut, termasuk mengungkap siapa yang menguasai dan bagaimana barang itu bisa berada di lokasi" timpal Rosali.

Ia menegaskan, Satresnarkoba Polres Lampung Selatan akan terus mengembangkan informasi dan meningkatkan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. 

Tak hanya itu imbuhnya. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing bisa melalui Layanan Polisi Bebas Pulsa 110.

"Atas temuan tersebut, penyidik mendalami dugaan tindak pidana kepemilikan atau penguasaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ketentuan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 12 tahun," pungkasnya. (Mdn) 

Densus 88 AT Polri dan Dinas Pendidikan Sumsel Bergerak Nyata Jaga Generasi Muda dari Paham IRET

     

REFORMASI-ID | Palembang - Perjuangan menjaga generasi muda Sumatera Selatan dari paham berbahaya kini dilakukan dengan langkah yang lebih nyata dan terstruktur.

Pada Rabu, 11 November 2026, Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Wawasan Kebangsaan di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Jl. Kapten A. Rivai No.47, Palembang.

Kegiatan ini dihadiri langsung Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Dra. Poniyem, M.Pd., dan diikuti oleh 120 Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Sumatera Selatan, serta para Ketua MKKS/K3S.

Tujuannya satu: Optimalisasi pencegahan paham IRET - Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme - di lingkungan pendidikan.

Terorisme Itu Proses, Bukan Tiba-Tiba Datang

Dalam materinya, narasumber IPDA Fachrurozi, S.H. menegaskan hal penting yang wajib dipahami semua pendidik dan orang tua:

Terorisme tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah sebuah proses yang bertahap. Dimulai dari sikap intoleran, lalu berkembang menjadi radikal, kemudian menjadi ekstrem, dan pada puncaknya bisa mengarah pada tindakan terorisme.

Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak tahap paling awal, saat anak masih di bangku sekolah.

Yang lebih mengkhawatirkan, pola radikalisasi saat ini telah bergeser. Jika dulu penyebaran paham radikal banyak terjadi di dunia nyata, kini medan pertarungan barunya adalah ruang digital.

Media sosial, grup chat, komunitas online, hingga pergaulan digital menjadi sarana penyebaran yang jauh lebih cepat, lebih luas, dan lebih sulit dideteksi. Hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian menjadi pintu masuknya.

Kenapa Anak Sekolah Jadi Sasaran?

Densus 88 menjelaskan, kelompok yang rentan menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki kerentanan sosial dan psikologis. Misalnya anak yang mengalami perundungan (bullying), berasal dari keluarga broken home, kurang perhatian, hingga anak yang memiliki akses device berlebihan tanpa pendampingan.

Pola perekrutannya pun kini sangat halus. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pendekatan "Sahabat". Pelaku datang sebagai teman yang peduli, memberi perhatian, membangun kepercayaan, hingga akhirnya mempengaruhi pola pikir korban secara perlahan.

Inilah mengapa peran kepala sekolah dan guru menjadi sangat vital sebagai garda terdepan.

Rumus Sederhana Lawan Hoaks: Stop, Cek, Pikir, Bagikan

Untuk membentengi diri di ruang digital, Densus 88 membagikan prinsip sederhana yang mudah diingat semua siswa:

Stop, Cek, Pikir, Bagikan.

Berhenti sejenak sebelum menyebarkan informasi. Cek kebenaran sumbernya. Pikirkan dampaknya. Baru bagikan secara bertanggung jawab.

Selain itu, penguatan Wawasan Kebangsaan juga kembali ditekankan melalui empat konsensus dasar bangsa: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Inilah fondasi yang harus terus ditanamkan agar anak-anak kita tidak mudah goyah.

Tanggapan yang sangat menyejukkan datang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dra. Poniyem, M.Pd. menegaskan bahwa Dinas Pendidikan telah berkomitmen penuh untuk berkolaborasi dengan Tim Pencegahan Densus 88 AT untuk masuk ke sekolah-sekolah melakukan sosialisasi langsung kepada murid.

"Yang paling penting, beliau menekankan soal privasi," tegasnya. 

Bagi sekolah yang terdapat anak didiknya yang terpapar atau tergabung dalam grup ekstremisme, Dinas Pendidikan tidak akan menyebarkan datanya ke sekolah lain. Identitas anak tersebut wajib dijaga agar tidak menjadi bahan bully oleh teman-temannya. Kredibilitas sekolah pun tetap dijaga.

"Tolong dijaga privasi anak tersebut, agar anak tersebut tidak menjadi bahan untuk dibully oleh teman di sekolahnya," pesan beliau kepada seluruh Kepala Sekolah yang hadir.

Langkah ini adalah bentuk nyata bahwa pendekatan yang dipakai adalah pendekatan penyelamatan dan pembinaan, bukan penghukuman.

Kegiatan sosialisasi ini pun berjalan dengan aman dan lancar. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah awal agar seluruh SMA/SMK se-Sumsel benar-benar menjadi ruang yang aman, cerdas, toleran, dan cinta damai.

"Karena masa depan Indonesia, ada di tangan generasi muda kita. Dan tugas kita semua adalah menjaganya," tutupnya. (Mdn) 

Bangun Ketahanan Anti Narkoba, BNN Lampung Selatan: Keluarga Benteng Utama

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M., bersama Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Sumarman,. kembali melaksanakan kegiatan Fasilitasi Advokasi Pencegahan kepada Keluarga (Ketahanan Keluarga Anti Narkoba) Pertemuan Keempat Tahun 2026, bertempat di Balai Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Rabu, 11/11/2026.

Kegiatan ini menghadirkan dua kelompok narasumber dengan materi yang disesuaikan bagi orang tua dan anak. Pada sesi anak, narasumber berasal dari Tim Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Mahanani Elok, S.E., M.M., bersama Penelaah Teknis Kebijakan, Anita Kurnia, S.ST. Keduanya menyampaikan materi berjudul “Tekanan Teman Sebaya 1, 2 dan Teman-Teman”, dan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari orang tua dan anak. 

Dalam sambutannya sekaligus pembukaan Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan AKBP. Rahmad Hidayat, SE., MM, menyampaikan pentingnya membangun ketahanan keluarga sebagai salah satu benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. "Merubah Perilaku Agresif pada Anak".


"Materi ini memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya mengenali perilaku agresif pada anak serta menerapkan pola pengasuhan dan pendekatan yang tepat dalam membimbing perilaku anak," ujar AKBP Rahmad Hidayat.

Lebih lanjut urainya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi keluarga yang mempertemukan orang tua dan anak, yang dipandu langsung oleh Sumarman. Dalam sesi ini, orang tua dan anak diberikan kesempatan untuk saling berbagi keinginan dan harapan masing-masing. 

"Melalui komunikasi dua arah tersebut, diharapkan terbangun keterbukaan, saling memahami, serta hubungan yang lebih harmonis antara orang tua dan anak," lanjutnya menuturkan.

Tak hanya itu orang nomor satu di BNN Kabupaten Lampung Selataan, pada kesempatan tersebut, juga menyematkan PIN Remaja Teman Sebaya serta menyerahkan sertifikat kepada para peserta sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Tahun 2026.

Melalui pertemuan keempat ini, ungkapnya. BNNK Lampung Selatan berharap orang tua dan anak semakin mampu membangun komunikasi yang positif, memahami satu sama lain, serta memiliki keterampilan dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif dari lingkungan, termasuk ancaman penyalahgunaan narkoba dan terus mendorong penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter dan melindungi anak dari bahaya narkoba.

"Demi mewujudkan keluarga tangguh dan Kabupaten Lampung Selatan Bersinar (Bersih Narkoba)," tegas AKBP Rahmad Hidayat menandaskan. (Mdn) 

Polsek Candipuro Kembalikan Motor Hasil Penggelapan, Kapolsek Antar Langsung ke Rumah Korban

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Polsek Candipuro, Polres Lampung Selatan, mengembalikan satu unit sepeda motor Honda Astrea Grand hasil tindak pidana penggelapan kepada pemiliknya, Paino (33), warga Desa Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Rabu (11/11/2026).

Penyerahan kendaraan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolsek Candipuro IPTU Ali Humaeni, S.H., M.M., bersama sejumlah personel dengan mendatangi kediaman korban sekitar pukul 11.00 WIB.

Sepeda motor bernomor polisi B 3109 DO itu sebelumnya berhasil ditemukan oleh Unit Reskrim Polsek Candipuro setelah melakukan pengembangan terhadap kasus penggelapan yang diungkap pada 4 November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial DU yang diduga sebagai pelaku.

Kapolsek Candipuro IPTU Ali Humaeni menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah menggelapkan sepeda motor milik Paino. Petugas kemudian menindaklanjuti pengakuan tersebut dengan melakukan pengembangan hingga akhirnya menemukan kendaraan di rumah kontrakan tersangka.

"Kendaraan tersebut berhasil kami temukan di rumah kontrakan tersangka dan selanjutnya diamankan sebagai barang bukti. Setelah proses penanganannya memungkinkan, hari ini kami serahkan langsung kepada pemiliknya di kediamannya," ujar Ali Humaeni, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan.

Menurut Ali, pengembalian kendaraan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam membantu memulihkan hak korban atas barang miliknya yang berhasil ditemukan melalui proses penegakan hukum.

Dengan penyerahan langsung ke rumah korban, Polsek Candipuro berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaat pelayanan kepolisian, tidak hanya dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga dalam mengupayakan pemulihan kerugian yang dialami korban.

"Polres Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum secara profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*) 

Fatikhatul Khoiriyah Minta BPBD Buka Posko Pengaduan dan Petakan Warga Rentan Banjir Rob

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG,  — Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah meminta BPBD Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota memastikan peringatan dini banjir rob sampai ke warga di desa dan kelurahan pesisir. Ia juga meminta pemerintah daerah mengumumkan nomor posko yang bisa dihubungi warga selama masa peringatan.

BMKG menerbitkan peringatan potensi banjir rob pada 10–13 November 2026 di enam kawasan pesisir, yaitu Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Pesisir Barat.

“Warga perlu tahu wilayah mana yang perlu waspada, kapan risiko pasang meningkat, dan siapa yang bisa dihubungi kalau air mulai masuk ke permukiman. Informasi ini perlu disampaikan sampai tingkat RT, lewat aparat desa dan kelurahan serta kanal komunikasi yang biasa dipakai warga,” ujar Fatikhatul. Rabu (11/11/2026).

Khoir, sapaan Fatikhatul Khoiriyah, juga meminta BPBD mengecek kesiapan petugas dan akses menuju puskesmas di wilayah yang kerap tergenang. Ia meminta aparat setempat mendata warga yang mungkin membutuhkan bantuan lebih dulu, terutama lansia dan penyandang disabilitas.

“Kami minta BPBD provinsi menghimpun laporan harian dari enam daerah itu selama peringatan berlaku. Kalau ada genangan, sampaikan lokasi, kondisi akses jalan, dan langkah yang sudah diambil. Dari laporan itu, DPRD bisa mengawal titik mana yang perlu penanganan segera dan mana yang perlu masuk anggaran perbaikan,” kata Khoir. (**)

10 November 2026

RS. Tiara Bekasi Akuisisi RS. Kartika Husada Setu Guna Berikan Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Baik

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Rumah Sakit (RS) Kartika Husada Setu saat ini resmi diambil-alih kepemilikan dan manajemen (akuisisi) oleh RS. Tiara Bekasi sejak tanggal 01 Agustus 2026.

Momentum akuisisi bukan sekadar pergantian kepemilikan dan manajemen, tetapi merupakan awal dari sebuah harapan baru, semangat baru, dan kesempatan baru untuk membawa Rumah Sakit Kartika Husada setu tumbuh menjadi institusi pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih kuat, dan semakin dipercaya oleh masyarakat dengan selalu mengedepankan keselamatan pasien.

dr. Meiny Samisara Lubis, MARS, Direktur RS. Kartika Husada Setu saat silaturahmi dengan relawan kesehatan diruang Aster Lt. 1 RS. Kartika Husada Setu menyampaikan harapan dukungan dan doa dari semua unsur masyarakat.

"Kami harapkan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat serta teman-teman relawan untuk kemajuan RS. Kartika Husada Setu," ujarnya. Selasa, 10 November 2026.

Bukan itu saja, kami akan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk semua pasien dan mengedepankan keselamatan pasien, tetapi kita kembalikan lagi, kesembuhan  merupakan kehendak Allah.

"Untuk itu mari kita bersinergi agar pelayanan kesehatan khususnya diwilayah Kecamatan Setu lebih baik lagi dan semoga RS. Kartika Husada Setu semakin dipercaya oleh masyarakat," pungkasnya.

(Red)

Kapolda Sumsel Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan Antarumat Beragama

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan pentingnya kerukunan umat beragama sebagai pilar stabilitas keamanan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Selatan periode 2026–2031 di Griya Agung Palembang, 10 Oktober 2026.

Kapolda Sumsel menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan. Agenda ini memperkuat sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh agama dalam menjaga toleransi serta keharmonisan sosial di Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru dan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis turut hadir. Hadir pula Ketua FKUB H. Syarnubi Soman bersama seluruh anggota kepengurusan baru.

Pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 berlangsung melalui pembacaan Surat Keputusan, prosesi pengukuhan resmi, serta ramah tamah antartokoh lintas agama. Momentum ini juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi potensi gesekan sosial melalui pendekatan dialogis dan preventif.

Kapolda Sumsel menegaskan bahwa pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh agama perlu terus memperkuat kolaborasi untuk merawat kedamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kerukunan umat beragama merupakan pilar utama penopang stabilitas keamanan daerah, sehingga sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh agama mutlak diperlukan untuk merawat kedamaian serta harkamtibmas di Sumatera Selatan," ujar Irjen Pol. Rony Samtana.

Penguatan peran FKUB memiliki arti strategis bagi stabilitas daerah. Sinergi lintas sektor dapat membantu meredam potensi konflik sosial sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Selain itu, keterlibatan aktif Polri dalam forum keagamaan menjadi bagian dari upaya negara melindungi kebebasan beribadah dan menjaga kerukunan masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan dukungan Polda Sumsel terhadap setiap langkah strategis yang memperkuat kerukunan sosial dan toleransi di tengah masyarakat.

"Kolaborasi harmonis antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan FKUB menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, serta kondusif bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan," tegas Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat kepada jajaran pengurus FKUB Provinsi Sumatera Selatan yang akan menjalankan amanah selama lima tahun ke depan. (Mdn)

Lindungi Kelompok Rentan, Polda Sumsel Tindak Tegas Pelaku TPPO dan Kejahatan Seksual

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan mengungkap enam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Pengungkapan yang dilakukan jajaran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) bersama Satres PPA dan PPO Polres Lahat dan Polres OKU tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Ruang Release Bidhumas, Lantai Basement Gedung Presisi Polda Sumsel, Selasa (10/11/2026), pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini melibatkan jajaran Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel, Plt. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sumsel, para Kasubdit Ditres PPA dan PPO, serta Kasat Res PPA dan PPO Polres Lahat dan Polres OKU.

Dalam konferensi pers tersebut, Polda Sumsel memaparkan enam perkara yang berhasil ditangani oleh jajaran kepolisian. Kasus-kasus tersebut meliputi dugaan perdagangan orang dengan modus pelacuran, eksploitasi seksual, dugaan perdagangan orang yang melibatkan pasangan suami istri, memudahkan perbuatan cabul, tindak pidana kekerasan seksual, serta kekerasan seksual terhadap anak.

Subdit 2 Unit 3 Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel mengungkap perkara dugaan TPPO dengan modus pelacuran di Jalan Rimba Kemuning, Palembang. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan tersangka berinisial SA yang diduga berperan sebagai mami.

Pada lokasi yang sama, Subdit 3 Unit 3 Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel menangani perkara dugaan TPPO dengan tersangka berinisial R.H.N. Tersangka diduga memperdagangkan istrinya sendiri.

Sementara itu, Subdit 3 Unit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel mengamankan tersangka berinisial W dalam perkara dugaan TPPO di wilayah Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

Pengungkapan lainnya dilakukan Satres PPA dan PPO Polres Lahat. Petugas mengamankan dua tersangka dalam perkara dugaan memudahkan perbuatan cabul di kawasan Bandar Agung, Kabupaten Lahat.

Satres PPA dan PPO Polres OKU juga mengungkap perkara kesusilaan dan tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Baturaja Timur, Kabupaten OKU, dengan menetapkan seorang tersangka berinisial R.M.

Selain itu, Subdit 2 Unit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel menangani perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Desa Sungai Kedukan, Kabupaten Banyuasin. Dalam perkara tersebut, tersangka berinisial I diduga terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan tiga korban anak.

Berdasarkan keterangan dalam konferensi pers, seluruh tersangka dari enam perkara tersebut telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik terus mendalami masing-masing perkara guna memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan perhatian serius kepolisian. Penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan keselamatan, privasi, dan hak-hak korban.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut dan tidak diam apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana perdagangan orang maupun kekerasan seksual. Segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti. Perlindungan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kepedulian serta keberanian kita bersama," demikian usulan pernyataan Kabid Humas Polda Sumsel yang perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Polda Sumsel turut mendorong kampanye Rise and Speak sebagai ajakan kepada masyarakat agar berani bersuara dan melaporkan segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Masyarakat dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi PPA dan PPO Polda Sumsel untuk menyampaikan informasi maupun laporan terkait dugaan tindak pidana tersebut.

Polda Sumsel juga mengimbau masyarakat dan insan pers agar senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan. Identitas dan privasi korban, terutama anak-anak serta korban TPPO dan kekerasan seksual, harus dijaga untuk menghindari stigma, tekanan sosial, maupun trauma lanjutan.

Melalui pengungkapan enam perkara ini, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus menghadirkan perlindungan bagi perempuan dan anak. Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perdagangan orang serta kekerasan seksual. (Mdn) 

Kapolsek Aertembaga Turut Menabur Bunga dari Geladak KRI Kakap-811 untuk Mengenang Jasa Pahlawan

     



LUGAS | BITUNG — Penghormatan terhadap jasa para pahlawan dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 dilakukan dengan cara berbeda di perairan Bitung. Kapolsek Aertembaga AKP Denny Stenly Tampenawas, S.Sos., S.H., turut mengikuti prosesi tabur bunga dari geladak Kapal Republik Indonesia (KRI) Kakap-811, Selasa (10/11/2026).

AKP Denny hadir mewakili Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., dalam rangkaian upacara yang dipimpin Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Kodaeral VIII Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D. sebagai inspektur upacara.


Prosesi tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pahlawan yang digelar unsur TNI Angkatan Laut di atas KRI Kakap-811. Dari geladak kapal perang itu, peserta upacara memberikan penghormatan kepada para pejuang yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tabur bunga menjadi simbol penghormatan sekaligus pengingat atas pengorbanan para pahlawan. Peringatan ini juga menegaskan bahwa semangat perjuangan tidak berhenti pada sejarah, tetapi perlu diteruskan melalui pengabdian sesuai tanggung jawab masing-masing.


Kehadiran AKP Denny mewakili Kapolres Bitung menunjukkan keterlibatan Polri dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan bersama unsur TNI dan instansi terkait. Sinergi antarlembaga tersebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai perjuangan dan pengabdian kepada bangsa.

Peringatan Hari Pahlawan 2026 mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Tema ini mengajak seluruh elemen masyarakat meneruskan keteladanan para pahlawan melalui kerja nyata, kepedulian, dan kontribusi bagi kepentingan bangsa.


Bagi Polri, nilai kepahlawanan antara lain diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan, melindungi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas.

Antara Pantai Indah Kapuk dengan Pesisir Muaragembong, Ada Apa ?

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Ketimpangan itu nyata ketika kita melihat kondisi Pantai Indah Kapuk yang berangsur-angsur tertata rapi disertai perairan pantai yang begitu bersih, berbanding terbalik dengan kondisi pesisir Muaragembong yang dipenuhi oleh sampah serta air limbah kiriman dari aliran-aliran sungai. 

Suatu fenomena yang menjadi tamparan kita semua bahwasanya kawasan pesisir pantai yang terletak berdekatan itu kontras dengan kondisi ekosistem perairannya. Hal ini menjadi fakta jika dalam pembangunan suatu wilayah harus turut memperhatikan aspek-aspek lingkungan secara berkelanjutan dari hulu ke hilir. 

Mengacu pada kerangka regulasi dan tata kelola yang mendukung kebijakan pembangunan jangka panjang (seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), maka siapapun itu dalam pengelolaan kawasan baik itu kawasan industri, kawasan perumahan hingga kawasan pesisir pantai, regulasi tersebut harus menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah terkait, serta wajib berdampingan dengan UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. 

"Kawasan pantai dengan perairan kumuh dan kotor penuh sampah dan limbah adalah cerminan lemahnya kepedulian dan penegakkan hukum lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian serius stakeholder," ujar Rido Satriyo Aktivis Lingkungan Hidup. Senin, 09 November 2026.

Seperti wilayah pesisir Muaragembong milik Kabupaten Bekasi dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, seharusnya mampu menata dan membangun destinasi wisata pantai modern serta pusat ekonomi kerakyatan yang representatif. Namun yang kita saksikan, wilayah pesisir Muaragembong tersebut masih menjadi destinasi aliran limbah dan sampah kiriman yang terus penuhi sela-sela akar mangrove. 

Salah satu solusi rehabilitasi lingkungan di kawasan pesisir diantaranya clean up dan menjaga kebersihan perairan seperti yang dilakukan pada kawasan Pantai Indah Kapuk saat ini, seharusnya bisa juga dilakukan dipesisir pantai Muaragembong. Rehabilitasi lingkungan itu penting dilakukan sebagai bentuk implementasi yang berkeadilan dari aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan menjadi bukti bahwa pemerintah dan masyarakat taat akan ketentuan regulasi. 

Pantai Indah Kapuk, 9 November 2026
Rido Satriyo
(Aktivis Lingkungan Hidup)