Penataan TPA Burangkeng Semakin Baik, Perwakilan Warga Apresiasi Kinerja UPTD TPA Burangkeng

Penataan TPA Burangkeng Semakin Baik, Perwakilan Warga Apresiasi Kinerja UPTD TPA Burangkeng

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Burangkeng yang menampung ratusan ton sampah Kabupaten Bekasi akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, banyak warga merasakan dampak perubahan tata kelola TPA Burangkeng.Kamis, 20 Agustus 2026.

TPA Burangkeng yang berlokasi di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dinyatakan overload sejak beberapa tahun lalu dan membutuhkan tata kelola yang baik serta benar agar tidak berdampak buruk bagi warga sekitar.

Wisnu salah satu perwakilan warga Mustika Grande, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu yang terdampak akan adanya TPA Burangkeng mengapresiasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Burangkeng.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja UPTD TPA Burangkeng saat ini," ujarnya.

Bagaimana tidak, lanjutnya, sejak satu tahun terakhir, saya merasakan perubahan yang lebih baik dari tata kelola TPA Burangkeng.

"Dulu sekitar dibawah tahun 2025, hampir setiap hari akses jalan utama yang biasa kami lewati menuju arah TPA Burangkeng selalu macet dengan antrian truk sampah dengan bau sampah yang sangat menyengat karena air lindi berceceran dijalan," ujarnya.

Bukan itu saja, sampah berserakan dijalan utama Kp. Jati, bahkan sampai menutup jalan.

"Setiap kami (warga-red) komplen akan hal tersebut, pihak TPA Burangkeng selalu memberikan alasan yang sama yaitu kendala di alat berat," jelasnya.

"Tapi, saat ini kami merasakan perubahan, seperti macet yang disebabkan antrian truk sampah, longsoran sampah yang menutup jalan utama Kp. Jati itu sudah jarang terjadi," tambahnya.

"Kami menilai itu atas kerjakeras UPTD TPA Burangkeng memberikan pelayanan yang terbaik, dan kami melihat tidak ada kendala lagi dioperasional alat berat berat, karena yang kami ketahui saat ini TPA Burangkeng sudah menggunakan rental alat berat," paparnya.

"Menurut kami sebagai perwakilan warga sekitar TPA Burangkeng keputusan tersebut sudah tepat karena manfaatnya dirasakan oleh warga sekitar," pungkasnya.

(juntak)

Solar Subsidi Dilansir Berulang dengan QR Barcode Berbeda, Polda Sumsel Tangkap Tiga Pelaku

Solar Subsidi Dilansir Berulang dengan QR Barcode Berbeda, Polda Sumsel Tangkap Tiga Pelaku

M. Mudian      

REFORMASI-ID | PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kota Palembang. Dalam pengungkapan tersebut, Subdit IV Tipidter mengamankan sedikitnya 5.350 liter solar bersubsidi beserta sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi pelangsiran dan penampungan BBM subsidi. Pengungkapan dilakukan pada Selasa, 11 Agustus 2026, sekitar pukul 22.00 WIB, di kawasan Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang.

Wadirreskrimsus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho, S.I.K., M.H., dalam konferensi pers, Rabu (19/8/2026), menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan di dalam Bengkel Las Air Balui.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan secara intensif. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan adanya aktivitas pembelian solar bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU dengan menggunakan QR barcode yang berbeda-beda. Solar tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar.

Petugas selanjutnya melakukan pembuntutan terhadap aktivitas para pelaku sejak dari salah satu SPBU di wilayah Palembang. Hingga akhirnya, pada Selasa malam, personel berhasil mengamankan tiga orang yang diduga terlibat, masing-masing berinisial Sun (34), Her (41), dan Hek (41).

"Ketiganya diamankan di lokasi gudang penampungan ketika sedang membongkar dan menurunkan muatan solar bersubsidi yang diduga merupakan hasil pelangsiran dari sejumlah SPBU," ujarnya.

Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Panther warna hijau, dua unit truk warna kuning, serta satu unit truk modifikasi tanpa nomor polisi yang telah dilengkapi tangki petak. Selain kendaraan, petugas juga mengamankan puluhan jerigen berisi solar, beberapa unit baby tank atau tedmond, drum, mesin penyedot, selang, serta sejumlah alat komunikasi.

Dalam pengungkapan ini, penyidik juga menemukan adanya dugaan keterlibatan seorang pemodal berinisial S yang diduga berperan sebagai pemodal sekaligus pemilik gudang penampungan. Terhadap S, penyidik masih melakukan pengejaran dan pengembangan untuk mengungkap lebih jauh jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.

Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Andrie Setiawan, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penyidik masih terus mengembangkan perkara, khususnya terkait asal-usul dan kepemilikan QR barcode yang digunakan dalam pembelian solar bersubsidi.

“Kami masih mengembangkan kasus ini, terutama akan mendalami kepemilikan QR barcode yang digunakan dalam aksi penimbunan ini guna membongkar jaringan yang lebih luas,” ujar AKBP Andrie Setiawan, S.H., S.I.K., M.H.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Para pelaku terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp60 miliar.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sumatera Selatan dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan masyarakat yang berhak menerima, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan energi serta menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara.

Kompol I Putu Suryawan mewakili Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kami akan menindak tegas setiap bentuk kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa kompromi guna memastikan distribusi energi tepat sasaran dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan,” ujar Kompol I Putu Suryawan.

Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Polisi juga terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk menelusuri jaringan pemodal, asal-usul QR barcode, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Sumatera Selatan.

Polda Sumatera Selatan menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sekaligus memastikan program subsidi energi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. (Mdn) 

Dukung Swasembada Bawang Putih Nasional, Polda Sumsel Targetkan Panen 810 Ton

Dukung Swasembada Bawang Putih Nasional, Polda Sumsel Targetkan Panen 810 Ton

M. Mudian      

REFORMASI-ID | MUARA ENIM — Polda Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak yang dilaksanakan di lima wilayah Polres jajaran, Rabu (19/8/2026). Dari total lahan seluas 81 hektare yang disiapkan, Polda Sumsel menargetkan potensi hasil panen mencapai 810 ton bawang putih pada November 2026. Rabu, 19/08/2026.

Kegiatan di Sumatera Selatan dipusatkan di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, dan dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Penanaman Bawang Putih Serentak Nasional yang terhubung dengan kegiatan utama di Sembalun, Nusa Tenggara Barat.

Program nasional tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan, khususnya bawang putih. Saat ini, kebutuhan bawang putih nasional masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap impor sekitar 90–95 persen, sehingga peningkatan produksi dalam negeri menjadi salah satu langkah strategis menuju swasembada.

Pada penanaman serentak kali ini, Polda Sumsel memanfaatkan 9,6 hektare lahan siap tanam dengan bibit sebanyak 7,7 ton dari total ketersediaan bibit 44,7 ton. Varietas yang dikembangkan terdiri dari Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih, dengan melibatkan 113 petani dari 14 kelompok tani.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho mengatakan, pengembangan bawang putih tersebut dilaksanakan melalui lima Polres jajaran dengan karakteristik lahan dan varietas yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing.

“Secara keseluruhan total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare. Kami menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insyaallah akan dipanen pada November 2026,” ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Lima wilayah tersebut meliputi Polres Muara Enim dengan total lahan 20 hektare dan varietas Lumbu Hijau; Polres Lahat seluas 15 hektare dengan varietas Lumbu Putih; Polres Pagar Alam seluas 21 hektare dengan varietas Sangga Sembalun; Polres OKU Selatan seluas 15 hektare dengan varietas Sangga Sembalun; serta Polres Empat Lawang seluas 10 hektare dengan varietas Sangga Sembalun.

Secara nasional, penanaman serentak pada 19 Agustus 2026 dilaksanakan di 14 Polda dan 59 Polres jajaran dengan luas lahan mencapai 279,53 hektare, potensi hasil sekitar 2.795,3 ton, serta melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani. Tiga provinsi lainnya dijadwalkan menyusul pelaksanaan program tersebut.

Dalam skala nasional, Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi lahan terbesar. Setelah Nusa Tenggara Barat yang menyiapkan lahan 120 hektare dengan potensi hasil 1.200 ton, Polda Sumsel menyiapkan 81 hektare dengan potensi hasil 810 ton, disusul Jawa Barat seluas 34,58 hektare dengan potensi hasil 345,8 ton.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dalam arahannya menekankan pentingnya kerja bersama seluruh pihak untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mengembalikan kemampuan Indonesia mencapai swasembada bawang putih.

“Terus semangat dan mari kita sama-sama menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada, khususnya swasembada bawang putih,” tegas Kapolri.

Pelaksanaan program di Sumatera Selatan turut mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (BRMP Sumsel), Dinas Pertanian Provinsi Sumsel dan kabupaten jajaran, para ahli pertanian, kelompok tani, Bhayangkari, pihak swasta, serta berbagai elemen masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam program tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi dan memastikan program berjalan berkelanjutan dari proses penanaman hingga panen.

“Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal proses penanaman, pemeliharaan hingga panen. Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi bawang putih, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujarnya.

Melalui pengembangan lahan bawang putih di lima wilayah tersebut, Polda Sumsel berkomitmen terus mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan. Sinergi pemerintah, Polri, kelompok tani, akademisi dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat produksi bawang putih dalam negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani menuju terwujudnya swasembada pangan nasional. (Mdn) 

Aliansi Mahasiswa Batavia Jakarta Desak Transparansi dan Evaluasi Kinerja Sekda DKI

Aliansi Mahasiswa Batavia Jakarta Desak Transparansi dan Evaluasi Kinerja Sekda DKI

Mahar Prastowo      

REFORMASI-ID | JAKARTA — Aliansi Mahasiswa Batavia Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka informasi mengenai sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Mahasiswa juga meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat tersebut. Desakan itu disampaikan sebagaimana tertuang dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Desakan itu disampaikan sebagai bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aliansi menyatakan tidak hendak menjatuhkan vonis kepada siapa pun. Mereka meminta pemerintah menjawab persoalan yang menjadi perhatian publik dengan data, dokumen, dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami tidak datang untuk menjatuhkan vonis kepada siapa pun. Kami meminta pemerintah menjelaskan persoalan yang muncul secara terbuka. Kalau semuanya sudah sesuai aturan, tunjukkan dasar dan datanya kepada masyarakat,” kata Aliansi Mahasiswa Batavia Jakarta dalam pernyataan sikapnya.

Salah satu yang disoroti adalah anggaran makan dan minum di lingkungan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang disebut mencapai Rp6,032 miliar.

Bagi mahasiswa, persoalannya bukan semata-mata besar kecilnya angka anggaran. Mereka mempertanyakan bagaimana kebutuhan itu direncanakan, proses pengadaannya, pelaksanaan kegiatan, hingga realisasi anggarannya.

Aliansi meminta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan lembaga pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Pertanyaan kami sederhana: apa dasar kebutuhannya, bagaimana proses pengadaannya, siapa penyedianya, berapa nilai kontraknya, dan berapa realisasinya. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan,” ujar mereka.

Pemeriksaan Perkara Dinas Kebudayaan

Mahasiswa juga menyinggung pemeriksaan Uus Kuswanto oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta terkait perkara dugaan korupsi surat pertanggungjawaban fiktif di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Aliansi menekankan bahwa Uus diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Karena itu, mereka menyatakan tidak ingin menarik kesimpulan yang melampaui fakta atau mendahului proses hukum.

Menurut mereka, status sebagai saksi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah. Namun, pemeriksaan seorang pejabat dalam perkara hukum tetap dinilai relevan dalam konteks pengawasan publik, sepanjang informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat proporsional dan sesuai fakta.

“Kami tidak mengatakan bahwa status saksi berarti seseorang bersalah. Itu bukan kewenangan kami. Justru karena negara ini negara hukum, kami meminta prosesnya berjalan secara profesional dan setiap fakta yang memang dapat dibuka kepada publik disampaikan secara transparan,” kata Aliansi.

Rangkap Jabatan di PT MRT Jakarta

Persoalan lain yang dipertanyakan adalah posisi Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta sekaligus Komisaris PT MRT Jakarta.

Aliansi tidak serta-merta menyimpulkan bahwa rangkap jabatan tersebut merupakan pelanggaran. Mereka meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan dasar hukum, mekanisme pengangkatan, aspek kepatutan, potensi konflik kepentingan, serta hak dan remunerasi yang melekat pada posisi tersebut.

Pertanyaan itu, menurut mahasiswa, penting karena Sekda menempati posisi strategis dalam birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara PT MRT Jakarta merupakan badan usaha milik daerah yang berperan dalam pembangunan sistem transportasi ibu kota.

“Yang kami minta bukan kesimpulan berdasarkan opini. Kami meminta pemerintah menjelaskan dasar hukumnya. Kalau memang sesuai ketentuan, publik harus mendapatkan penjelasan yang jelas,” ujar mereka.

Lima Tuntutan

Atas persoalan tersebut, Aliansi Mahasiswa Batavia Jakarta menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertama, meminta audit dan pemeriksaan terbuka terhadap penggunaan anggaran makan dan minum Sekretariat Daerah DKI Jakarta sebesar Rp6,032 miliar serta meminta hasil pemeriksaan dapat diketahui masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Kedua, meminta klarifikasi mengenai pemeriksaan Uus Kuswanto sebagai saksi dalam perkara Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum.

Ketiga, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan dasar hukum dan mekanisme pengangkatan Uus Kuswanto sebagai Komisaris PT MRT Jakarta, termasuk aspek kewenangan dan remunerasi.

Keempat, mendesak Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda DKI Jakarta, khususnya dalam koordinasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Kelima, meminta tindakan sesuai ketentuan hukum apabila pemeriksaan resmi menemukan pelanggaran, baik dalam aspek hukum, administratif, etik, maupun konflik kepentingan.

Aliansi menegaskan kritik tersebut tidak ditujukan untuk menghakimi individu tertentu. Menurut mereka, kritik merupakan bagian dari fungsi mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan uang publik.

“Mahasiswa bukan hakim dan bukan aparat penegak hukum. Tetapi mahasiswa memiliki hak untuk mengawasi dan mempertanyakan kebijakan pemerintah. Karena itu, kami tidak meminta vonis. Kami meminta pembuktian dan transparansi,” tegas Aliansi.

Bagi mahasiswa, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan. Pemerintah perlu membuktikannya melalui keterbukaan informasi, tata kelola anggaran yang dapat diawasi, dan kesediaan pejabat publik mempertanggungjawabkan kewenangannya.

Aliansi Mahasiswa Batavia Jakarta menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional, ruang publik, kajian, serta mekanisme pengawasan masyarakat.

(*)

SAR Korbrimob Polri Perkuat Trauma Healing bagi Warga Terdampak Gempa NTT

SAR Korbrimob Polri Perkuat Trauma Healing bagi Warga Terdampak Gempa NTT

Redaksi      

REFORMASI-ID | Manggarai, NTT -Memasuki hari kelima pascagempa bumi yang melanda Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, SAR Korbrimob Polri terus memperkuat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (19/8/2026). Tak hanya berfokus pada penanganan kedaruratan, Korbrimob juga menghadirkan berbagai layanan trauma healing dan pendampingan psikososial untuk membantu warga memulihkan rasa aman dan bangkit dari trauma akibat bencana.

Pendekatan humanis dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, mulai dari tausiah dan pendampingan spiritual, cukur rambut gratis, akses Wi-Fi gratis, pelayanan kesehatan, hingga pembagian makanan siap saji. Kehadiran personel di tengah pengungsian diharapkan dapat memberikan dukungan moril sekaligus menghadirkan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat di tengah kondisi pascabencana.

Salah satu rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh Kombes Pol. Hasripuddin selaku Pamendal Korbrimob Polri dengan memimpin salat Subuh berjamaah di Masjid Nurul Huda, Reo. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah dan silaturahmi bersama tokoh agama, imam masjid, serta Ketua DKM.

Dalam kesempatan tersebut, diketahui Masjid Nurul Huda mengalami kerusakan akibat gempa sehingga belum dapat digunakan untuk pelaksanaan salat berjamaah. Menyikapi kondisi tersebut, Korbrimob Polri turut menyiapkan dukungan untuk pembangunan masjid darurat, sehingga masyarakat tetap memiliki tempat yang layak untuk beribadah selama masa pemulihan.

Upaya trauma healing juga menyasar warga di Camp Pengungsian Lapangan Barangkolong, Kecamatan Reo. Personel menghadirkan layanan cukur rambut gratis yang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan warga, tetapi juga menjadi sarana interaksi dan membangun kembali suasana positif di tengah pengungsian.

Pada siang harinya, personel SAR Korbrimob di bawah pimpinan Komandan Kompi Penugasan BKO Polda NTT AKP Roy Ronaldo Dansu turut membagikan makanan siap saji kepada warga di Posko Pengungsian. Bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus wujud kepedulian Polri kepada masyarakat yang masih berada di pengungsian.

Selain itu, penyediaan Wi-Fi gratis diberikan untuk membantu warga tetap terhubung dengan keluarga, berkomunikasi dengan kerabat, serta memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi pascagempa. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari dukungan psikososial agar warga tidak merasa terisolasi selama berada di lokasi pengungsian.

Di bidang kesehatan, Tim Kesehatan Korbrimob memberikan pelayanan medis kepada warga sekaligus melakukan pemantauan lanjutan terhadap pasien di posko pengungsian. Korbrimob juga menyiapkan pembangunan toilet darurat sebagai upaya memenuhi kebutuhan sanitasi dan menjaga kesehatan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Rangkaian pelayanan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen SAR Korbrimob Polri dalam mendampingi masyarakat secara menyeluruh. Trauma healing tidak hanya dilakukan melalui kegiatan psikologis, tetapi juga melalui kehadiran, kepedulian, pelayanan, serta dukungan spiritual dan sosial yang diberikan secara langsung kepada warga terdampak.

Melalui pendekatan yang humanis dan menyentuh berbagai aspek kehidupan, SAR Korbrimob Polri terus hadir di tengah masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi fisik dan mental warga, menumbuhkan kembali rasa aman, serta menguatkan semangat masyarakat Manggarai untuk bersama-sama bangkit dan melewati masa sulit pascabencana.

Aksi Humanis Kapolres Lampung Selatan, Duduk di Jalanan dan Minum Es Jeruk Bareng Massa

Aksi Humanis Kapolres Lampung Selatan, Duduk di Jalanan dan Minum Es Jeruk Bareng Massa

M. Mudian      

REFORMASI-ID | Lampung Selatan – Ada pemandangan berbeda dalam pengamanan aksi unjuk rasa karyawan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di depan Mapolda Lampung, Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, Rabu (19/8/2026).

Sebanyak 250 personel Polres Lampung Selatan dikerahkan untuk mengamankan aksi. Pengamanan dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., dengan mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi bersama peserta aksi.

“Kami hadir bukan untuk membatasi masyarakat menyampaikan aspirasi. Kami ingin memastikan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kepolisian,” kata Deddy.

Massa aksi menyampaikan aspirasi melalui orasi di depan pintu gerbang Mapolda Lampung. Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima Wakapolda Lampung bersama Dirkrimum dan sejumlah pejabat utama Polda Lampung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Di tengah pengamanan, suasana berlangsung cair ketika Kapolres memilih mendekat dan duduk bersama sejumlah pengunjuk rasa. Deddy bahkan membagikan es jeruk kepada massa dan ikut duduk menikmati minuman tersebut sambil berbincang.

“Saya ingin teman-teman menyampaikan aspirasinya dengan tenang. Kita sama-sama menjaga situasi agar tetap aman. Polisi juga bagian dari masyarakat, jadi mari kita komunikasi dengan baik,” ujarnya.

Momen tersebut menjadi perhatian tersendiri. Di tengah aksi yang diwarnai orasi, Kapolres justru membangun komunikasi secara langsung tanpa sekat dengan peserta aksi.

“Tidak ada salahnya kita duduk bersama, ngobrol bersama. Ini bukan soal es jeruknya, tetapi bagaimana kita membangun komunikasi dan suasana yang lebih sejuk,” kata Deddy.

Selain pendekatan dialogis, personel Polwan dan anggota Polres Lampung Selatan juga terlihat memberikan pelayanan kepada massa selama aksi berlangsung. Kehadiran personel tidak hanya diarahkan untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan peserta aksi dapat menyampaikan pendapat secara tertib.

Untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem contra flow. Langkah tersebut dilakukan agar keberadaan massa di sekitar Mapolda Lampung tidak sepenuhnya menghambat mobilitas pengguna jalan.

Aksi tersebut digelar karyawan Sungai Budi Group. Mereka menyampaikan tuntutan agar kepolisian mengusut tuntas dugaan pembakaran dan perusakan aset PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Anak Tuha, Lampung Tengah.

Pengamanan yang dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan itu menunjukkan bahwa menjaga keamanan aksi tidak selalu dilakukan dengan pendekatan yang kaku. Komunikasi, pelayanan, dan suasana yang lebih cair menjadi bagian dari upaya polisi menjaga penyampaian aspirasi tetap aman dan kondusif. (Mdn) 

Buruh Harian PT BSA Gelar Aksi Demo Dimapolda Lampung, Minta Keadilan

Buruh Harian PT BSA Gelar Aksi Demo Dimapolda Lampung, Minta Keadilan

M. Mudian      

REFORMASI-ID | LAMPUNG - Ribuan buruh harian dan karyawan PT BSA di Lampung Tengah mendatangi Polda Lampung untuk meminta keadilan serta perlindungan hukum atas dugaan pengerusakan dan pembakaran tempat tinggal maupun fasilitas kerja perusahaan pada Rabu (19/8/2026)

Kedatangan para buruh tersebut menjadi bentuk keresahan setelah sejumlah bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan mengalami kerusakan hingga terbakar. Para buruh meminta Polda Lampung bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Para buruh juga mengaku khawatir dengan keselamatan mereka lantaran dalam aksi tersebut terdapat massa yang diduga membawa senjata tajam (sajam) dan bambu runcing. Mereka meminta kepolisian melakukan langkah tegas serta memastikan tidak terjadi aksi susulan yang dapat membahayakan pekerja.

Usai melakukan mediasi dengan Wakapolda Lampung, Korlap Demo Budi Sukoco mengatakan pihaknya menerima respons yang baik dari jajaran Polda Lampung. Ia berharap kepolisian dapat memberikan keadilan serta mengusut secara menyeluruh persoalan yang terjadi.

“Alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh Wakapolda. Tentunya kami datang untuk meminta keadilan. Total kerugian yang kami alami sekitar Rp30 miliar. Semua alat dan bangunan kantor hangus dan ludes terbakar,” ujar Budi.

Budi menjelaskan, persoalan tersebut telah berlangsung cukup panjang. Pada 2013, PT BSA disebut memiliki lahan seluas sekitar 930 hektare. Namun, dalam perjalanan waktu, terdapat sejumlah masyarakat yang mengakui kepemilikan atas lahan tersebut.

“Pada 2013 kami punya lahan sekitar 930 hektare. Namun banyak masyarakat di sana yang mengakui kepemilikan. Kami berikan tali asih. Kemudian pada 2023 kembali di-claim oleh masyarakat dan kami kembali memberikan tali asih kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurut Budi, meski pihak perusahaan telah beberapa kali memberikan tali asih sebagai bentuk penyelesaian, persoalan tersebut kembali memuncak hingga pada 2026 tempat kerja dan sejumlah fasilitas milik perusahaan mengalami pembakaran.

“Kami sudah beberapa kali memberikan tali asih kepada masyarakat. Namun sampai 2026, tempat kerja kami justru dibakar oleh pihak masyarakat,” lanjut Budi.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pihaknya juga meminta kepolisian memberikan perlindungan kepada para pekerja yang saat ini merasa khawatir terhadap keselamatan mereka.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Yuni Yuyun Iswandar mengatakan, pihak kepolisian menerima kedatangan para buruh dengan baik dan akan melakukan penyelidikan terhadap persoalan tersebut.

“Kami menerima dengan baik. Tentunya ini akan kami selidiki. Kami juga sudah memanggil perwakilan dari Lampung Tengah untuk dimintai keterangan,” kata Yuni Yuyun Iswandar.

Ia menegaskan, kepolisian akan melakukan proses penyelidikan terhadap laporan dan informasi yang disampaikan guna mengetahui secara jelas rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat.

Polda Lampung juga diharapkan dapat memastikan situasi tetap aman dan kondusif, khususnya bagi para buruh dan masyarakat di sekitar lokasi. Langkah kepolisian tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya aksi lanjutan yang dapat kembali merugikan pekerja maupun masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia M. Alzier Dianis Thabranie melalui sekretaris Eko Rahmawan yang mengawal langsung dilokasi demo mengungkapkan, KSPSI mengawal para buruh mendukung Polda Lampung untuk penindakan terhadap para provokator aksi massa yang melakukan pengrusakan terhadap tempat tinggal dan tempat bekerja buruh di PT. BSA. 

"Kami berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan transparan. Mereka meminta siapapun yang terbukti melakukan pengerusakan maupun pembakaran diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka sampai saat ini masih trauma saat massa datang membawa bambu runcing dan senjata tajam saat mereka sedang bekerja," ujarnya. (*) 

Visitasi Kompolnas ke Polda Lampung, Dalami Kinerja dan Inovasi Pelayanan untuk Kompolnas Award 2026

Visitasi Kompolnas ke Polda Lampung, Dalami Kinerja dan Inovasi Pelayanan untuk Kompolnas Award 2026

M. Mudian      

REFORMASI-ID | Lampung – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan visitasi ke Polda Lampung dalam rangka penilaian Kompolnas Award 2026, Selasa (18/8/2026). Visitasi menjadi bagian dari proses verifikasi dan pendalaman terhadap kinerja, inovasi, serta kualitas pelayanan kepolisian yang telah dijalankan Polda Lampung.

Kedatangan tim Kompolnas tidak sekadar melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga melihat secara langsung implementasi berbagai program dan inovasi yang menjadi indikator penilaian. Tim melakukan pencocokan antara data dan dokumen yang disampaikan dengan pelaksanaan program di lapangan.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam visitasi, mulai dari pelaksanaan tugas kepolisian, pelayanan publik, inovasi, pengelolaan sumber daya, hingga berbagai upaya Polda Lampung dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si. mengatakan, visitasi Kompolnas merupakan momentum penting bagi Polda Lampung untuk memperoleh penilaian secara objektif sekaligus mendapatkan masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Bagi kami, visitasi ini bukan sekadar proses penilaian untuk mendapatkan penghargaan. Ini merupakan kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana program dan inovasi yang kami laksanakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Sumarto.

Menurutnya, setiap evaluasi harus menjadi bahan pembenahan bagi seluruh jajaran. Polda Lampung berkomitmen memastikan program yang dijalankan tidak berhenti pada tataran administrasi, tetapi dapat diwujudkan dalam pelayanan yang nyata dan dirasakan masyarakat.

“Kami terbuka terhadap seluruh evaluasi dan masukan dari Kompolnas. Apa yang sudah baik akan kami pertahankan dan yang masih perlu diperbaiki akan menjadi perhatian untuk segera kami benahi,” katanya.

Sumarto menegaskan, penghargaan bukan menjadi tujuan akhir. Hal yang lebih penting adalah terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, Polda Lampung terus mendorong keterbukaan informasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.

“Yang paling penting dari kegiatan ini adalah bagaimana setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi dari Kompolnas menjadi bahan penting bagi kami untuk terus melakukan pembenahan,” kata Yuni.

Ia menambahkan, Polda Lampung akan terus memperkuat inovasi pelayanan publik maupun komunikasi kepolisian, sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta mengakses layanan kepolisian.

“Semangat kami bukan hanya mengejar penilaian, tetapi memastikan setiap inovasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena ukuran keberhasilan pelayanan kepolisian pada akhirnya adalah kepercayaan dan kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Visitasi Kompolnas Award 2026 diharapkan tidak berhenti pada proses penilaian, tetapi menjadi momentum evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, kinerja, dan kualitas pelayanan Polda Lampung.

Dengan semangat Presisi, Polda Lampung berkomitmen menjadikan setiap evaluasi sebagai bagian dari upaya membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, responsif, transparan, dan dipercaya masyarakat. (Mdn) 

Dukung Pembangunan Sumsel, Danrem 044/Gapo: Perkuat Sinergi Lintas Instansi

Dukung Pembangunan Sumsel, Danrem 044/Gapo: Perkuat Sinergi Lintas Instansi

M. Mudian      

REFORMASI-ID | Palembang — Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah instansi strategis di Sumatera Selatan, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VIII, Selasa (18/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Korem 044/Gapo dalam memperkuat silaturahmi, komunikasi, koordinasi dan sinergi lintas sektoral guna mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas wilayah Sumatera Selatan.

Dalam kunjungannya ke BPS Provinsi Sumatera Selatan, Danrem diterima Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Moh. Wahyu Yulianto, beserta jajaran. Pertemuan diisi dengan paparan mengenai berbagai data dan informasi strategis yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, kemiskinan, ketahanan pangan serta perkembangan wilayah Sumatera Selatan.

Data statistik yang akurat dinilai penting sebagai salah satu bahan dalam memahami kondisi wilayah sekaligus mendukung koordinasi dan perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, Danrem 044/Gapo mengunjungi BNN Provinsi Sumatera Selatan dan diterima Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Pol. Hisar Siallagan, Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Selatan.

Danrem kemudian melanjutkan kunjungan kerja ke BWS Sumatera VIII. Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan koordinasi dengan instansi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Danrem Brigjen TNI Khabib Mahfud, menegaskan. Melalui rangkaian kunjungan tersebut, Korem 044/Gapo terus mendorong terbangunnya sinergi yang erat dengan berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas sektoral diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan wilayah sekaligus mendukung program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Rangkaian kunjungan kerja ini menjadi wujud komitmen Korem 044/Gapo untuk hadir dan bersinergi bersama seluruh komponen daerah dalam menjaga stabilitas serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan," pungkasnya. (Mdn)

Pelayanan Makanan dan Evakuasi Korban Gempa oleh SAR Korbrimob Polri di Manggarai Timur

Pelayanan Makanan dan Evakuasi Korban Gempa oleh SAR Korbrimob Polri di Manggarai Timur

Redaksi      

REFORMASI-ID | Manggarai Timur, NTT -Dalam rangka mendukung penanganan bencana gempa bumi di wilayah Manggarai Timur, personel SAR Korbrimob Polri yang melaksanakan BKO di Polda NTT dibawah koordinasi Kombes Pol. Hasripuddin, selaku Pamendal Korbrimob Polri BKO Polda NTT terus memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Posko Bencana Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/08/2026).

Selain melaksanakan tugas kemanusiaan, personel SAR Korbrimob Polri juga mendapat dukungan dari relawan, salah satunya wisatawan asal Jerman bernama Leony. Dengan penuh empati, Leony turut membantu menyediakan makanan bagi personel dan masyarakat di sekitar posko sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana serta petugas yang berada di lokasi.

Di sisi lain, empat personel SAR Korbrimob Polri yang melaksanakan BKO di Polda NTT dan ditempatkan di Posko Bencana Lamba Leda melaksanakan evakuasi terhadap warga terdampak gempa menuju posko kesehatan. Evakuasi dilakukan sebagai upaya memastikan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dapat segera memperoleh pemeriksaan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

Kegiatan pelayanan makanan dan evakuasi tersebut merupakan bagian dari upaya SAR Korbrimob Polri dalam memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak gempa. Kehadiran personel bersama para relawan menjadi wujud nyata sinergi dan kepedulian dalam membantu masyarakat menghadapi situasi pascabencana.

Melalui pelayanan makanan, evakuasi, serta berbagai dukungan kemanusiaan yang diberikan, Korbrimob Polri berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, serta membantu meringankan beban warga terdampak bencana, khususnya selama proses penanganan dan pemulihan pascagempa di wilayah Manggarai Timur.

Kapolri Tinjau Pengungsian Korban Gempa NTT, Pastikan Penanganan Bencana Berjalan Optimal

Kapolri Tinjau Pengungsian Korban Gempa NTT, Pastikan Penanganan Bencana Berjalan Optimal

Redaksi      

REFORMASI-ID | Manggarai, NTT - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau langsung lokasi pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolri didampingi Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Komandan Pasukan II Korbrimob Polri Brigjen Pol. Heru Novianto, serta para pejabat terkait lainnya.

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas musibah gempa bumi yang terjadi di NTT serta mengajak seluruh masyarakat mendoakan para korban yang meninggal dunia maupun masyarakat yang masih menjalani perawatan.

“Pertama-tama, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ungkap Kapolri.

Dalam mendukung percepatan penanganan bencana, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri atas satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko di Polres terdampak. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi dan pengendalian penanganan bencana, sekaligus mempercepat proses evakuasi, pelayanan kepada masyarakat, pendataan korban dan kerusakan, pendistribusian bantuan, serta pengamanan di wilayah terdampak.

Selain memperkuat koordinasi dan penanganan di lapangan, Polri terus mengerahkan bantuan logistik dan kemanusiaan. Hingga Selasa (18/8/2026), sebanyak 247,66 ton bantuan telah dikirimkan, terdiri atas 19,59 ton bantuan dari Mabes Polri dan 228,07 ton dari lima Polda jajaran.

Dalam kunjungan tersebut, Polri juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur berupa paket bantuan sosial, mainan anak-anak, kasur, tandon air, serta boks berisi obat-obatan. Bantuan tersebut diangkut menggunakan enam truk dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Dengan dukungan personel, posko tanggap bencana, bantuan logistik, serta sinergi bersama TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait, Polri terus berupaya memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.

“Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan selama berada di lokasi pengungsian,” pungkas Kapolri.

Personel SatBrimob Polda Bali Melaksanakan Apel Keberangkatan Dalam Rangka BKO Polda NTT

Personel SatBrimob Polda Bali Melaksanakan Apel Keberangkatan Dalam Rangka BKO Polda NTT

Redaksi      

REFORMASI-ID| Bali + Bertempat di Makosat Brimob Polda Bali, telah dilaksanakan kegiatan pemberangkatan personel Satbrimob Polda Bali yang akan melaksanakan tugas BKO di Polda Nusa Tenggara Timur, dalam rangka Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Tektonik di wilayah Pulau Flores. Sebanyak 10 personel dipimpin oleh Ipda Nyoman Suastika (18/08/2026).

Dansat Brimob Polda Bali Kombes Pol. Febryanto Siagian, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin apel sekaligus memberikan arahan kepada personel yang akan melaksanakan tugas BKO. Selanjutnya personel melaksanakan serpas menuju Pelabuhan Padang Bai untuk selanjutnya menyeberang menuju wilayah Polda NTT. Satbrimob Polda Bali menerjunkan 1 unit Kendaraan Dapur Lapangan, 1 Unit Kendaraan Water Treatment dan 1 Unit kendaraan Double Cabin.

Kapolri: Polri Pastikan Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Penanganan Gempa NTT

Kapolri: Polri Pastikan Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Penanganan Gempa NTT

Redaksi      

REFORMASI-ID | NTT - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama Polri dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung lokasi terdampak dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/8/2026).

Kapolri mengatakan, sesuai arahan Presiden, Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan bencana mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).

Hingga saat ini, tercatat 1.245 orang menjadi korban bencana, terdiri dari 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat, dan 669 orang luka ringan. Sementara itu, sebanyak 27.700 orang masih berada di pengungsian yang tersebar pada 107 titik di tujuh kabupaten.

Kapolri mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian saat ini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus berbagi tugas untuk mendatangi titik-titik pengungsian, melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Untuk mempercepat koordinasi penanganan, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri dari satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres terdampak. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan dan koordinasi penanganan masyarakat sekaligus untuk menginventarisasi berbagai kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Polri juga telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT. Personel tersebut diperkuat dengan kemampuan SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.

Di sisi lain, dukungan logistik terus digerakkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, Polri telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan yang berasal dari Mabes Polri dan lima Polda jajaran, berupa bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Khusus dalam kegiatan hari ini, Polri menyalurkan 3.500 paket bansos, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan tersebut diangkut menggunakan enam truk.

“Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan selama berada di lokasi pengungsian,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan distribusi bantuan akan terus disesuaikan dengan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan kebutuhan seperti tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, maupun perlengkapan lainnya dapat dipenuhi secara bertahap.

Dalam penanganan kesehatan, Polri juga memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan akan segera dibantu. Apabila diperlukan, masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan difasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya.

“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.

Kapolri juga menyebut masyarakat dengan kebutuhan khusus menjadi perhatian, termasuk ibu hamil yang mendekati proses persalinan. Polri akan memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Selain personel dan bantuan logistik, Polri menyiagakan dukungan sarana operasional berupa satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter untuk mendukung pelayanan serta penanganan masyarakat terdampak bencana. Sarana angkut udara tersebut juga digunakan untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, serta pemantauan wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur darat.

Kapolri mengakui masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau sejumlah wilayah secara cepat akibat kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus disiapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kapolri.

Kapolri menekankan bahwa seluruh sumber daya tersebut dikerahkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana. Polri juga akan terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Pemerintah Daerah, serta seluruh unsur terkait agar setiap kebutuhan masyarakat dapat ditangani secepat mungkin.

“Kita semua berdoa agar kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala,” pungkas Kapolri.

Polri Perkuat Penanganan Gempa NTT, Kapolri Tinjau Lokasi Terdampak dan Serahkan Bantuan

Polri Perkuat Penanganan Gempa NTT, Kapolri Tinjau Lokasi Terdampak dan Serahkan Bantuan

Redaksi      

REFORMASI-ID | NTT - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto NTT didampingi sejumlah pejabat terkait meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Kapolri mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendapatkan tugas untuk membantu seluruh proses penanganan bencana, mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).

Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, korban luka segera diberikan kesembuhan, serta seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan,” kata Kapolri.

Berdasarkan data sementara, bencana tersebut telah mengakibatkan 1.245 orang menjadi korban, terdiri dari 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat, dan 669 orang luka ringan. Sementara itu, sekitar 27.700 masyarakat mengungsi di 107 titik pengungsian yang tersebar di tujuh kabupaten.

Kapolri mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian saat ini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus mendatangi titik-titik pengungsian untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Dalam mendukung percepatan penanganan bencana, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri dari satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres terdampak. Posko tersebut menjadi pusat pelayanan dan koordinasi penanganan masyarakat sekaligus digunakan untuk menginventarisasi kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Polri juga telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT untuk memperkuat penanganan bencana. Personel tersebut memiliki berbagai kemampuan, mulai dari SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, pencarian menggunakan K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.

Selain pengerahan personel, Polri telah menyalurkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan dari Mabes Polri maupun Polda jajaran. Bantuan tersebut berupa bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Kapolri menegaskan distribusi bantuan akan terus didorong berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan masyarakat, mulai dari tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, hingga kebutuhan lainnya dapat dipenuhi secara bertahap.

“Kami akan terus bergerak dan melakukan evaluasi setiap hari untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, hingga kebutuhan lainnya dapat segera dipenuhi secara bertahap,” tutur Kapolri.

Khusus dalam peninjauan hari ini, Polri menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur berupa 3.500 paket bantuan sosial, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan yang diangkut menggunakan enam truk.

Kapolri juga menjelaskan Polri menyiapkan sarana angkut udara berupa pesawat Beechjet, pesawat CN, pesawat Casa, serta helikopter untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, sekaligus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur darat.

Dalam penanganan medis, Kapolri memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan lanjutan akan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila diperlukan, masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan difasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya.

Termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti ibu hamil yang mendekati proses persalinan, menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan di lokasi terdampak.

“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.

Kapolri mengakui masih terdapat kendala dalam penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah akibat keterbatasan akses dan jalur distribusi. Namun, Polri bersama seluruh unsur terkait terus menyiapkan berbagai alternatif agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Untuk mendukung pelayanan dan penanganan masyarakat terdampak, Polri juga menyiagakan satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter, terdiri dari Kapal KP Bima 7014 kelas A3, dua unit helikopter AW 169, satu unit helikopter Bell-429, serta masing-masing satu unit pesawat CN, Casa, dan Beechjet.

Kapolri menegaskan Polri akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan BNPB, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secepat mungkin.

“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Kapolri.

Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.

Tim K-9 SAR Ditpolsatwa Korpsabhara Baharkam Polri Sisir Lokasi Terdampak di Manggarai NTT, Pastikan Sterilisasi dan Keselamatan Satwa

Tim K-9 SAR Ditpolsatwa Korpsabhara Baharkam Polri Sisir Lokasi Terdampak di Manggarai NTT, Pastikan Sterilisasi dan Keselamatan Satwa

Redaksi      

REFORMASI-ID | Manggarai, NTT -Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri menerjunkan Tim Search Unit K-9 SAR untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban di wilayah hukum Polsek Reo, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (18/8/2026). Langkah cepat ini diambil guna menyisir lokasi-lokasi strategis yang terdampak bencana.

Dipimpin langsung oleh Kepala Tim (Katim) K-9 SAR, IPTU Erasmus, pergerakan pasukan dimulai sejak pukul 08.00 WITA. Personel yang dilibatkan terdiri dari 21 anggota gabungan, termasuk Tim Veteriner (dokter hewan), pawang (handler), serta tim pelindung. Setibanya di Polsek Reo pada pukul 12.00 WITA, IPTU Erasmus langsung menggelar konsolidasi dan koordinasi intensif bersama Wakapolda dan Astamaops guna mematangkan strategi operasi di lapangan.

Operasi pencarian difokuskan di area SDN Reo I Kabupaten Manggarai. Sebelum diterjunkan ke area pencarian (site), Team RSH Polri Presisi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan ketat terhadap empat satwa K-9 spesialis pelacak mayat (cadaver) yang dikerahkan, yaitu Walet, Dasa, Sita, dan Ari. Hal ini dilakukan guna memastikan kondisi fisik satwa dalam keadaan prima.

Selain pemeriksaan satwa, Tim Pelindung juga melakukan sterilisasi area di masing-masing site pencarian. Petugas membersihkan material berbahaya seperti puing-puing seng, paku, dan pecahan kaca yang dapat melukai satwa K-9 saat bertugas.

Tepat pukul 15.15 WITA, pencarian dimulai secara paralel. Satwa K-9 Walet dan Dasa menyisir Site A, disusul oleh K-9 Ari dan Sita yang melakukan pelacakan di Site B. Setelah hampir satu jam proses penyisiran intensif, pencarian dinyatakan selesai pada pukul 16.00 WITA dengan hasil tidak ditemukannya tanda-tanda korban di kedua titik tersebut. Seluruh satwa K-9 kemudian kembali menjalani pemeriksaan kesehatan pasca-operasi oleh Tim RSH Polri Presisi.

Dalam analisa dan evaluasi (anev) yang digelar usai operasi, IPTU Erasmus mencatat beberapa hambatan krusial di lapangan, di antaranya banyaknya material tajam yang berisiko bagi keselamatan satwa, serta kondisi struktur bangunan dan tembok retak di sekitar lokasi yang mengancam keselamatan para pawang (handler).

Meskipun menghadapi medan yang cukup berbahaya, operasi berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri berkomitmen untuk terus bersinergi dalam misi kemanusiaan ini demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

PAC LDII Kayuringin Jaya Semarakkan HUT ke-81 RI dengan Lomba dan Bazar UMKM

PAC LDII Kayuringin Jaya Semarakkan HUT ke-81 RI dengan Lomba dan Bazar UMKM

AGUS WIEBOWO      

REFORMASI-ID  | Kota Bekasi - Puluhan  pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) meramaikan  perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Komplek Baitul Haq, RW 16 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/8/2026).

Berbagai kegiatan perlombaan  digelar dengan melibatkan pemuda, pelaku UMKM, serta berbagai unsur masyarakat.

Menurut Erland, ketua panitia, Rangkaian kegiatan perlombaan dalam peringatan HUT RI di lingkungan RW 16  dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan dari unsur pemuda di RT 10 dan RT 11 RW 16.

Arland menyebutkan, sejumlah kegiatan telah disiapkan. Rangkaian tersebut meliputi lomba untuk anak-anak,  anak pra TK dan TK Lomba Mewarnai, SD Kelas 1-2 , Menumpuk Cup dan Botol Paku, SD kelas 3-4 Makan Kerupuk  dan Lomba Migrasi Kardus, SD kelas 5-6 Pakai Kemeja dan Lomba Sedotan Corong. Kelas SMP Balap Karung dan Bola Tergiling, Untuk aanak SMA Volly Air dan Kreasi Poster. Lomba untuk Dewasa Tarik Tambang dan bola Voli. Adapun untuk Ibu-Ibu Lomba Kreasi Rujak. 

Sementara itu, Suroso, Ketua Pimpinan  Anak Cabang (PAC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kayuringun Jaya Semarak HUT RI , selain dengan berbagai perlombaan juga diramaikan kegiatan UMKM dengan menyediakan puluhan stand” kata Suroso. 

Suroso berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat memperkuat semangat kebersamaan sekaligus menjadi ruang bagi pemuda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan.

“Harapannya, semangat  terus meningkat. Sarana seperti lapangan ini juga bisa dimaksimalkan, termasuk kegiatan pemberdayaan kepemudaan dan UMKM  agar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tutupnya.  

Warga Dusun Way Baru Bawah Meriahkan HUT ke-81 RI dengan Beragam Lomba

Warga Dusun Way Baru Bawah Meriahkan HUT ke-81 RI dengan Beragam Lomba

M. Mudian      

REFORMASI-ID |  Lampung Selatan - Suasana kemeriahan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Dusun Way Baru Bawah, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Dusun Way Baru Bawah Ma'ruf bersama warga menggelar berbagai perlombaan yang diikuti masyarakat dari empat RT, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di kediaman Kepala Dusun Way Baru Bawah, RW 018, tersebut berlangsung meriah. Warga tampak antusias mengikuti berbagai perlombaan yang digelar dalam rangka memeriahkan bulan kemerdekaan.

Kepala Dusun Way Baru Bawah, Ma’ruf, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI.

“Setiap tahun kami menggelar kegiatan lomba. Tahun ini dimulai Sabtu, 15 Agustus 2026 dan akan ditutup Jumat, 21 Agustus 2026, sekaligus pembagian hadiah,” ujar Ma’ruf.

Beragam perlombaan disiapkan panitia, mulai dari karaoke, joget balon, lomba kelereng, makan kerupuk, pindah sarung, hingga permainan lainnya. Kegiatan juga dirangkai dengan jalan sehat dan pembagian doorprize.

Menurut Ma’ruf, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi hiburan bagi warga, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kekompakan masyarakat.

“Harapan kami kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat kebersamaan, kekompakan dan gotong royong di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti ini akan terus didukung sebagai bagian dari upaya membangun kebersamaan warga di Desa Bakauheni.

Kemeriahan terlihat dari antusiasme warga yang mengikuti setiap perlombaan. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut pun dimanfaatkan masyarakat Dusun Way Baru Bawah untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, sekaligus memperkuat persaudaraan dan semangat gotong royong. (Mudian)

Korbrimob Perkuat Penanganan Pascagempa di NTT, Dirikan Posko dan Layani Warga Terdampak

Korbrimob Perkuat Penanganan Pascagempa di NTT, Dirikan Posko dan Layani Warga Terdampak

Redaksi      

REFORMASI-ID| Manggarai, NTT. 17 Agustus 2026 – Korps Brimob Polri terus memperkuat penanganan pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Personel Korbrimob yang diperbantukan ke Polda NTT bergerak ke sejumlah titik terdampak untuk mendirikan posko pengungsian, memberikan layanan kesehatan, membantu evakuasi korban, menyalurkan bantuan, hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Di wilayah Reo, personel Korbrimob melaksanakan apel dan pengecekan sebelum bergerak menuju Kampung Barangkolong. Setibanya di lokasi, personel langsung mendirikan tenda posko serta tenda tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Posko tersebut menjadi pusat pelayanan bagi warga sekaligus mendukung koordinasi penanganan bencana di lapangan. Selain mendirikan tempat pengungsian, personel juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Layanan kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi warga, pengobatan, serta membantu penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Di saat yang sama, personel turut membantu proses evakuasi korban sebagai bagian dari respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Dukungan kemanusiaan juga diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial kepada warga di area pengungsian. Personel Korbrimob membantu mendistribusikan bantuan sekaligus terlibat dalam kegiatan dapur umum dengan memasak dan menyiapkan makanan bagi masyarakat terdampak.

Penanganan di Posko Reo turut mendapat perhatian dari jajaran pemerintah dan Polri. Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran meninjau posko pengungsian di wilayah Barangkolong untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus berkoordinasi dengan perangkat dan instansi setempat. Kepala BNPB juga mengunjungi masyarakat terdampak di Posko Utama Reo.

Sementara itu, di wilayah Lamba Leda, personel Korbrimob memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak dengan melakukan pemeriksaan kondisi dan tekanan darah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendirian tenda posko Brimob dan tenda pengungsian di wilayah Ronting.

Penanganan berlanjut ke Dusun Waso dengan mendirikan tenda peleton bagi masyarakat yang terdampak gempa. Di lokasi tersebut, personel juga mendukung pelayanan bagi warga pengungsi yang mendapat kunjungan Menteri Dalam Negeri.

Untuk mendukung penanganan di berbagai lokasi, Korbrimob membawa perlengkapan SAR, kesehatan, komunikasi, dan logistik. Peralatan tersebut digunakan sesuai kebutuhan dalam proses evakuasi, pelayanan kesehatan, pendirian tenda, komunikasi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Kehadiran Korbrimob di tengah masyarakat menjadi wujud nyata komitmen dalam memberikan respons cepat terhadap situasi kebencanaan. Personel tidak hanya hadir untuk melakukan evakuasi, tetapi juga terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan, penyediaan tempat pengungsian, distribusi bantuan, hingga penyediaan makanan bagi warga.

Melalui langkah tersebut, Korbrimob Polri terus berupaya memastikan masyarakat terdampak gempa mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan bantuan yang dibutuhkan selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung.

Pasukan Brimob Sudah Bergerak ke Lokasi Bencana, Perkuat Operasi Penyelamatan dan Kemanusiaan di NTT

Pasukan Brimob Sudah Bergerak ke Lokasi Bencana, Perkuat Operasi Penyelamatan dan Kemanusiaan di NTT

Redaksi      

REFORMASI-ID | Jakarta - Operasi kemanusiaan Polri di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bergerak. Pasukan Korps Brimob yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (15/8/2026) malam kini telah berada di wilayah terdampak dan bergerak menuju lokasi bencana untuk memperkuat operasi penyelamatan dan kemanusiaan.

Sebanyak 100 personel Korbrimob BKO Polda NTT dipimpin Kombes Pol. Hasripuddin, S.I.K., selaku Pamendal Korbrimob Polri BKO Polda NTT. Pasukan diperkuat personel kesehatan dan TIK serta membawa berbagai peralatan SAR dan dukungan operasional.

Misi mereka jelas: mencari dan menyelamatkan korban, membantu evakuasi, memperkuat penanganan pascabencana, sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Langsung Bergerak ke Titik Terdampak

Setelah tiba di NTT, personel langsung melaksanakan apel, pengecekan kekuatan, pembagian tugas dan persiapan peralatan.

Pasukan kemudian digeser menuju tiga titik, yakni Posko Leda Urata dan Sambi Rampas di wilayah hukum Polres Manggarai Timur serta wilayah hukum Polres Manggarai.

Di lokasi, personel melaksanakan penguatan SAR dan penanganan pascabencana sesuai kebutuhan serta berkoordinasi dengan jajaran Polda NTT dan stakeholder terkait.

Bawa Peralatan untuk Operasi Penyelamatan

Untuk mendukung operasi, pasukan membawa berbagai perlengkapan, antara lain helm SAR, carabiner, figure eight, lift jacket, webbing, harness, tandu, kantong jenazah, Weber Lucas, chainsaw, tas medis, 14 unit tenda, Starlink, Wontech dan perlengkapan komunikasi.

Polri juga membawa 250 paket Makanan Tambahan Polri (MTP) untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Bukan Hanya SAR, Bantuan Juga Dikawal

Personel Brimob juga ditugaskan mengawal distribusi sembako, obat-obatan dan bantuan sosial agar bantuan dapat bergerak dari posko hingga sampai kepada warga terdampak.

Kombes Pol. Hasripuddin bersama Dansat Brimob Polda NTT Kombes Pol. Afrizal Asri, S.I.K., turut mendampingi Forkopimda Provinsi NTT dalam pemberian bantuan sosial kepada warga Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Perkuatan Lain Terus Bergerak

Respons Polri tidak berhenti pada pasukan Brimob. 10 K9 bersama 21 personel Polisi Satwa, termasuk handler, dokter hewan dan paramedis K9, juga telah disiapkan untuk memperkuat pencarian korban.

Polri juga menyiapkan DVI, Dokkes, trauma healing, obat-obatan, tenda, makanan, Watergen, Wontech, perangkat komunikasi serta dukungan transportasi udara sesuai kebutuhan lapangan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., mengatakan seluruh perkuatan tersebut merupakan bagian dari operasi kemanusiaan yang dilakukan secara cepat dan bertahap.

“Dari Jakarta diberangkatkan malam hari, begitu tiba di NTT personel langsung bergerak ke lapangan. Polri tidak hanya melakukan SAR, tetapi juga memastikan sembako, obat-obatan dan bantuan lainnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.”

Menurut Trunoyudo, setiap perkembangan situasi menjadi dasar untuk menentukan perkuatan berikutnya.

“Operasi kemanusiaan ini terus berjalan. Setiap perkembangan di lapangan menjadi dasar bagi Polri untuk menentukan perkuatan berikutnya, baik personel, SAR, kesehatan maupun logistik.”

Pasukan Brimob sudah bergerak. Operasi penyelamatan dan kemanusiaan terus berjalan. Polri hadir untuk mencari, menolong, mengawal bantuan dan memastikan masyarakat terdampak gempa NTT tidak menghadapi bencana ini sendirian.

Di Tengah Perayaan Kemerdekaan, Korbrimob Polri Hadir untuk Masyarakat NTT Terdampak Bencana

Di Tengah Perayaan Kemerdekaan, Korbrimob Polri Hadir untuk Masyarakat NTT Terdampak Bencana

Redaksi      

REFORMASI-ID| NTT - Saat sebagian besar masyarakat Indonesia merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita, sebagian warga di NTT justru harus menghadapi musibah gempa bumi yang terjadi sejak Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dan mendorong berbagai unsur untuk hadir memberikan bantuan serta dukungan dalam penanganan bencana.

Sebagai bentuk dukungan dalam penanganan bencana, Tim Medik Taktis Bidkesjas Korbrimob Polri bersama Pasukan Pelopor Korbrimob Polri diterjunkan langsung untuk mendukung pelaksanaan tugas kemanusiaan di wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Sebelumnya, jajaran Satbrimob Polda NTT juga telah berperan aktif dalam memberikan pertolongan pada tahap tanggap darurat awal.

Satuan Tugas Korbrimob Polri yang terdiri dari 93 personel Pasukan Pelopor berkualifikasi SAR dan 7 personel Medik Taktis kemudian dibagi ke dalam dua titik ploting, yaitu Polsek Reo dan Polsek Lamba Leda Utara. Penempatan tersebut didukung oleh personel kesehatan pada masing-masing titik guna memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kondisi yang membutuhkan penanganan medis.

Kabid Kesjas Korbrimob Polri Kombes Pol. dr. Bambang Wiji Asmoro, M.Han. menyampaikan bahwa Tim Medik Taktis memiliki kemampuan Medical First Response (MFR) serta didukung obat-obatan dan peralatan medis untuk memberikan penanganan awal terhadap kondisi kegawatdaruratan medik selama pelaksanaan tugas di lapangan. 

Dalam situasi bencana, kecepatan respons, kesiapan personel, serta kemampuan memberikan pertolongan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan masyarakat.

Momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa semangat Merah Putih tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga melalui kepedulian, pengabdian, dan kesediaan untuk hadir ketika saudara sebangsa sedang membutuhkan pertolongan.

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan implementasi dari perintah Dankorbrimob Polri Komisaris Jenderal Polisi Ramdani Hidayat, S.H., bahwa Korbrimob Polri senantiasa berkomitmen untuk hadir, membantu, dan memberikan dukungan dalam setiap upaya penanganan bencana, demi keselamatan masyarakat serta kelancaran tugas kemanusiaan.

Di tengah duka akibat bencana, semangat Merah Putih tetap menyala melalui pengabdian para personel yang berada di lapangan.

Korbrimob Polri — Brimob Untuk Nusa dan Bangsa.

Astamaops Kapolri Turun Langsung Maksimalkan Operasi Kemanusiaan di Manggarai, 45 Posko Tampung 13.881 Pengungsi

Astamaops Kapolri Turun Langsung Maksimalkan Operasi Kemanusiaan di Manggarai, 45 Posko Tampung 13.881 Pengungsi

Redaksi      

REFORMASI-ID | Manggarai, NTT. 17 Agustus 2026 — Polri memaksimalkan operasi kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan turunnya langsung Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran, M.Si. ke wilayah terdampak untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pada Senin (17/8/2026), Astamaops Kapolri bersama Wakapolda NTT Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H. dan Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah, S.I.K., S.H., M.Si., mendatangi Posko Pengungsi Barang Kolo, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok.

Berdasarkan data yang dilaporkan Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah pada 17 Agustus 2026 pukul 23.00 WITA, tercatat 163 korban, terdiri dari 27 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 104 orang luka ringan.

Kapolres Manggarai juga melaporkan terdapat 45 titik posko pengungsian yang tersebar di delapan kecamatan dengan total 13.881 pengungsi. Data tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.

Datang, Cek, Langsung Bantu

Sekitar pukul 12.40 WITA, Astamaops Kapolri tiba di Posko Pengungsi Barang Kolo. Setibanya di lokasi, Astamaops Kapolri langsung mengecek kondisi pengungsi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Polri membagikan 2.500 paket bantuan sosial/sembako, menyalurkan tenda darurat, serta menyerahkan 2 unit Starling untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Setiap paket sembako berisi beras 5 kilogram, gula 1 kilogram, mi instan, teh celup, kecap, biskuit, dan minyak goreng.

Bantuan tersebut melengkapi dukungan yang telah didistribusikan ke berbagai posko berupa tenda, terpal, genset, makanan dan minuman, serta bantuan kesehatan.

Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah menegaskan bahwa jajaran Polri berupaya memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana seorang diri.

> **“Kami pastikan masyarakat tidak sendiri. Kami hadir di posko, membantu evakuasi, menyalurkan sembako, menyiapkan tenda darurat, memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus menjaga keamanan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan kami data dan kami koordinasikan agar segera ditindaklanjuti,”** ujar Levi.

Bersinergi, Satu Gerak untuk Masyarakat

Penanganan gempa di Manggarai dilakukan secara terpadu dan lintas instansi. Polri tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan TNI, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan berbagai unsur masyarakat.

Masing-masing unsur bergerak sesuai tugasnya. TNI mendukung evakuasi, pengamanan, mobilisasi personel dan logistik. Basarnas fokus pada pencarian, pertolongan dan evakuasi korban. BPBD bersama pemerintah daerah mengoordinasikan penanganan kebencanaan, pendataan, kebutuhan pengungsi serta pengelolaan posko.

Sementara itu, tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis dan memantau kondisi para pengungsi, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.

Polri berperan dalam evakuasi, pelayanan posko, distribusi bantuan, pengamanan, patroli serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif.

Sinergi tersebut penting karena jumlah pengungsi mencapai ribuan orang dan tersebar di puluhan titik.

Kapolres Manggarai menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

> **“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur punya peran masing-masing dan harus saling menguatkan. TNI, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan dan masyarakat semuanya bergerak untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan dan membantu masyarakat terdampak,”** kata Levi.

45 Posko, 13.881 Pengungsi

Menurut data Kapolres Manggarai, 45 posko pengungsian tersebar di delapan kecamatan, yakni Langke Rembong, Reok, Reok Barat, Cibal, Cibal Barat, Lelak, Wae Rii, dan Satar Mese.

Total terdapat 13.881 pengungsi yang berada di posko-posko tersebut.

Jumlah pengungsi terbesar berada di Kecamatan Reok dan Wae Rii. Kecamatan Reok memiliki 7 posko dengan 4.488 pengungsi, sedangkan Wae Rii memiliki 17 posko dengan 4.476 pengungsi.

Beberapa titik dengan jumlah pengungsi besar antara lain Posko Robek 1.500 jiwa, Posko Barangkolong 1.330 jiwa, Posko Golo Mendo 1.058 jiwa, Posko Tengku Romot 602 jiwa, dan Posko Golo Sita 583 jiwa.

Tantangan di Lapangan

Kapolres Manggarai mengatakan penanganan memiliki sejumlah tantangan, mulai dari luasnya wilayah terdampak, banyaknya titik pengungsian, kebutuhan logistik yang berbeda-beda, hingga data yang terus bergerak.

> **“Tantangannya cukup besar. Pengungsi tersebar di 45 titik, kebutuhan setiap posko berbeda, sementara data di lapangan terus bergerak. Karena itu koordinasi harus cepat. Ketika satu posko membutuhkan sesuatu, kita harus segera tahu dan mencari solusinya bersama,”** ujar Levi.

Di tengah situasi tersebut, personel Polri juga melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi gangguan kamtibmas.

> **“Dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan bantuan sekaligus rasa aman. Jadi kami tidak hanya mengantar bantuan, tetapi juga memastikan kondisi di pengungsian tetap aman. Personel akan terus berada di lapangan,”** tegas Levi.

Ratusan Personel Bergerak

Operasi kemanusiaan di Manggarai melibatkan 100 personel Polri, 31 personel TNI, 68 personel Brimob termasuk Resimen 2 Pelopor Korps Brimob Polri, 5 personel Basarnas, dan 6 personel BPBD Jawa Timur.

Personel gabungan melakukan evakuasi korban, pelayanan pengungsi, distribusi bantuan, dukungan kesehatan, pengamanan lokasi, serta patroli.

Berdasarkan laporan Kapolres Manggarai, hingga 17 Agustus 2026 pukul 23.00 WITA tercatat 2.398 fasilitas mengalami kerusakan, meningkat dari data sebelumnya sebanyak 2.081 fasilitas.

Kerusakan meliputi fasilitas pemerintah, pendidikan, fasilitas umum, fasilitas masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

Data Bergerak, Respons Harus Cepat

Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperbarui data korban, pengungsi, kerusakan, serta kebutuhan masyarakat sebagai dasar menentukan prioritas penanganan berikutnya.

Setelah meninjau Kecamatan Reok, Astamaops Kapolri bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, untuk melihat langsung kondisi korban dan penanganan bencana.

Kapolres Manggarai memastikan jajarannya akan terus berada bersama masyarakat.

> **“Data berubah, kebutuhan berubah, maka respons juga harus cepat menyesuaikan. Prinsip kami sederhana: siapa yang membutuhkan harus kami bantu, dan di mana masyarakat membutuhkan kehadiran Polri, di situ personel kami berada,”** ujar Levi.

Operasi kemanusiaan di Manggarai menunjukkan bahwa penanganan bencana merupakan kerja bersama. Polri hadir, TNI bergerak, Basarnas menyelamatkan, BPBD mengoordinasikan, tenaga kesehatan melayani, pemerintah daerah memastikan kebutuhan warga, dan masyarakat serta relawan ikut menguatkan.

Semua bergerak dalam satu tujuan: menyelamatkan, membantu, dan memastikan masyarakat terdampak tidak menghadapi bencana sendirian.