Media Reformasi Indonesia (MRI)

31 Januari 2026

Dukung Polri Dibawah Presiden, DPD FRJRI Jawa Timur: Jaga Integritas dan Profesionalisme Polri

     

REFORMASI-ID | Surabaya -Ketua DPD Forum Reporter Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) Jawa Timur, M.A. Kaligis, SH, yang juga merupakan Owner sekaligus Pimpinan Redaksi Media Online Nasional, menyatakan dukungannya agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Pria yang akrab disapa Bung Moka ini menilai posisi tersebut penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme Polri. Jumat, 30/01/2026.

Menurut Bung Moka, kedudukan Polri langsung di bawah Presiden memiliki landasan konstitusional yang kuat serta bersifat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Posisi tersebut dinilai mampu menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas Polri sebagai aparat penegak hukum negara.

“Posisi tersebut memiliki landasan konstitusional dan strategis dalam menjaga integritas, independensi, serta profesionalitas Polri sebagai aparat penegak hukum negara,” ujar Ketua DPD FRJRI Jawa Timur, Bung Moka, kepada media.

Ia menegaskan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang tepat. Hal ini bertujuan untuk memastikan Polri tetap netral serta terbebas dari kepentingan politik praktis maupun tekanan kelompok tertentu.

Bung Moka menilai, dalam negara hukum yang demokratis, aparat penegak hukum harus berdiri sebagai alat negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Oleh karena itu, Polri harus bekerja secara profesional dan independen demi kepentingan hukum, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat.

"Dalam negara hukum demokratis, aparat penegak hukum harus berdiri tegak sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan, serta bekerja semata-mata untuk kepentingan hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Meski demikian, Bung Moka menekankan bahwa dukungan terhadap Polri tidak berarti menutup ruang kritik. Ia menegaskan agar kritik yang disampaikan bersifat konstruktif demi mendorong Polri menjadi institusi yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya publik.

“Dengan penguatan kedudukan di bawah Presiden, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan internal yang efektif, DPD FRJRI meyakini Polri dapat semakin optimal menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelindung masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bung Moka. (*)

30 Januari 2026

Patroli Kendaraan Maung Koramil 01/Kranji Jaga Kondusifitas Keamanan Wilayah di Malam Hari

     
REFORMASI-ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi – 30/01/2026 Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Koramil 01/Kranji melaksanakan patroli wilayah menggunakan kendaraan Maung di wilayah binaan, khususnya pada jam-jam rawan di tengah aktivitas malam warga.

Kegiatan patroli kendaraan Maung tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Koramil 01/Kranji dalam memantau situasi keamanan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Patroli menyasar titik-titik yang dinilai rawan gangguan kamtibmas serta lokasi dengan aktivitas masyarakat yang masih berlangsung pada malam hari.

Selain melakukan pemantauan wilayah, personel Koramil 01/Kranji juga menyampaikan imbauan kepada warga agar tetap waspada, menjaga keamanan lingkungan, serta segera melaporkan apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan.

Danramil 01/Kranji Mayor Inf Taufik Ismail S.H dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan patroli bermotor ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal serta gangguan keamanan lainnya di wilayah binaan. “Patroli ini kami laksanakan sebagai bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya pada malam hari saat aktivitas warga masih berlangsung,” ujarnya.

Melalui kegiatan patroli kendaraan Maung ini, Koramil 01/Kranji menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kondusifitas wilayah serta bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.
(Kodim 0507/Bekasi)

Den Turangga Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri Gelar Jumat Berkah di Cimanggis Depok

     


REFORMASI-ID | Depok - Den Turangga Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri melaksanakan kegiatan sosial Jumat Berkah pada Jumat (30/1/2026) pagi. 

Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai, berlokasi di Jalan Akses UI No. 45, Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Jumat Berkah ini melibatkan Satwa Turangga bernama Wulinda dan Silke, yang turut mendukung kelancaran kegiatan sosial tersebut. 

Pembagian bantuan dilakukan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan dan warga setempat.

Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran personel Den Turangga Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri mendapat respons positif dari masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga.

Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan serta memperkuat peran Polri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Polri Beri Apresiasi Atas Dukungan seluruh elemen Masyarakat Terkait Posisi Polri di Bawah Presiden

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan apresiasi mendalam atas besarnya dukungan masyarakat terhadap posisi institusi Polri yang tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini dinilai sebagai amanah bagi Korps Bhayangkara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (29/1).

​Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengungkapkan bahwa arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi Polri untuk menjalankan mandat konstitusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

​"Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat," ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho. 

​Sandi menekankan bahwa sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Institusi tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dan kritik konstruktif dari publik.

​Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola kepolisian semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia.

​"Sebagaimana tagline Polri untuk masyarakat, kami berkomitmen dan dalam posisi siap untuk terus bekerja keras. Kami terus melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat," tegas Jenderal bintang dua tersebut.

​Sandi Nugroho menegaskan bahwa loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati untuk mendukung agenda pembangunan bangsa. Polri akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional demi kelancaran program-program unggulan pemerintah.

​Pernyataan ini ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan kedamaian di tanah air.

​"Polri tentunya akan terus loyal dan bekerja sama secara maksimal di bawah Presiden Republik Indonesia untuk mendukung program-program unggulan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara," pungkasnya.

Hari ke-6 Latsitardanus 2026, Taruna Akpol Masak di Dapur Lapangan untuk Ratusan Warga Aceh Tamiang

     


REFORMASI-ID | Aceh - Memasuki hari ke-6 pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) Tahun 2026, Taruna Akademi Kepolisian terus menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial terus dilaksanakan sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada Kamis, 29 Januari 2026, Taruna Akademi Kepolisian melaksanakan kegiatan memasak di dapur lapangan yang berlokasi di Posko Samsat Aceh Tamiang. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang berada di posko pengungsian.

Taruna Tingkat III Akademi Kepolisian, Intan Gustava Rongrean, menyampaikan bahwa dapur lapangan tersebut menyiapkan berbagai menu makanan bergizi untuk masyarakat.

“Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan memasak di dapur lapangan Posko Samsat Aceh Tamiang. Menu yang kami siapkan terdiri dari sayur, ikan, telur, serta nasi yang diperuntukkan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, makanan yang disediakan ditujukan untuk sekitar 180 kepala keluarga atau kurang lebih 700 masyarakat yang berada di posko tersebut. Penyediaan makanan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pagi, siang, hingga malam hari.

“Harapan kami, makanan yang kami sediakan dari pagi, siang, dan malam ini dapat bermanfaat serta membantu meringankan beban masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Intan berharap kehadiran Taruna Akpol selama pelaksanaan Latsitardanus di Aceh Tamiang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kami berharap sampai dengan tanggal 10 Februari nanti, keberadaan kami yang sedang melaksanakan Latsitardanus di Aceh Tamiang dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan dapur lapangan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Taruna Akademi Kepolisian dalam mendukung pemulihan pascabencana serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

29 Januari 2026

LMND Kota Bandar Lampung Dukung SMA Siger: Akses Pendidikan Rakyat Tak Boleh Dikorbankan oleh Kegaduhan Politik

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandar Lampung menyatakan dukungannya terhadap keberadaan SMA Siger sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung, khususnya bagi anak-anak yang tidak tertampung di SMA negeri dan tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses sekolah swasta.

Ketua Eksekutif Kota LMND Bandar Lampung, Marco Fadhillah, menegaskan bahwa sikap LMND Kota Bandar Lampung berangkat dari prinsip perjuangan organisasi yang secara konsisten memperjuangkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat. Persoalan utama yang harus dilihat dari hadirnya SMA Siger adalah tingginya angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung. 

"Banyak anak dari keluarga kelas pekerja dan rakyat miskin kota yang kehilangan akses pendidikan menengah atas karena keterbatasan daya tampung SMA negeri dan mahalnya biaya sekolah swasta,” ujar Marco.

Menurutnya, polemik yang berkembang saat ini justru bergeser dari substansi persoalan pendidikan ke konflik administratif dan tarik-menarik kepentingan politik. LMND Kota Bandar Lampung menilai kondisi tersebut berbahaya karena berpotensi menjadikan hak pendidikan anak-anak sebagai korban dari kegaduhan elite.

LMND Kota Bandar Lampung berpandangan bahwa apabila masih terdapat persoalan administratif dan perizinan dalam penyelenggaraan SMA Siger, maka hal tersebut harus disikapi secara bertanggung jawab dengan mendorong seluruh stakeholder Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, kementerian terkait, serta masyarakat—untuk duduk bersama mencari solusi, bukan dengan menciptakan kegaduhan politik yang justru merugikan peserta didik.

“Pendidikan tidak boleh dijadikan arena konflik elite dan serangan politik. Perdebatan administrasi seharusnya diselesaikan oleh negara dan para pemangku kebijakan, sementara hak anak-anak untuk tetap bersekolah harus dijamin tanpa syarat,” tegasnya.

LMND Kota Bandar Lampung juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas pendidikan.  Setiap kebijakan yang bertujuan memperluas akses pendidikan rakyat semestinya didukung dan disempurnakan, bukan dilemahkan dengan pendekatan prosedural yang mengabaikan realitas sosial di lapangan.

“Oleh karena itu, LMND Kota Bandar Lampung mendesak seluruh pihak untuk menghentikan kegaduhan politik dan segera memastikan keberlangsungan SMA Siger sebagai ruang pendidikan bagi rakyat. Masa depan anak-anak tidak boleh dikorbankan hanya karena konflik kepentingan dan lambannya birokrasi,” tutup Marco. (*)

Agum Gumelar ke Wakapolri: Kedudukan Polri di Bawah Presiden

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kamis, 29 Januari 2026. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.

Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi Polri

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:

1. Penguatan SDM dan Pendidikan
Pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.

2. Transformasi Kultural dan Etika Profesi
Penguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.

3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.

4. Modernisasi Sarana dan Prasarana
Modernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.

5. Transformasi Digital
Percepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.

6. Penguatan Fungsi Operasional
Peningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.

“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Wakapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Sah Konstitusi, PP Polri Nyatakan Komitmen Tegak Lurus Jaga Marwah Institusi

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan kondisi ideal yang sah secara konstitusi dan telah memperoleh dukungan politik dari lembaga legislatif.

“Kapolri telah menyampaikan secara tegas di DPR RI bahwa kondisi ideal saat ini adalah Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara sah dalam konstitusi, serta telah mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif,” tegas Wakapolri di hadapan jajaran Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Pepabri, serta purnawirawan TNI AD, AL, dan AU, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI PP Polri Tahun 2026.

Wakapolri menambahkan, secara konstitusional, yuridis, sosiologis, dan filosofis, posisi Polri berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari organisasi purnawirawan demi menjaga stabilitas dan marwah institusi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PP Polri Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., menegaskan komitmen PP Polri untuk tetap tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat.

Ia juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh purnawirawan Polri agar tidak melakukan tindakan yang bersifat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara.

Selain itu, Ketua PP Polri menyampaikan bahwa organisasi PP Polri terus mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kepengurusan yang kini mencakup tingkat pusat, 34 daerah, 359 cabang, hingga 1.566 ranting di seluruh Indonesia.

PP Polri juga mencatat pencapaian penting berupa kepemilikan penuh aset strategis Gedung Tribrata dan Hotel Sutasoma, serta penyelesaian seluruh kewajiban administratif dan audit sebagai upaya memperkuat kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Menutup sambutannya, Ketua PP Polri menegaskan kembali doktrin “Sekali Bhayangkara, Tetap Bhayangkara” sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Peduli Sesama, PT. Impack Pratama Industri Bersama KPBS Resmikan Tempat Belajar Untuk Anak Pemulung

     


REFORMASI-ID| Bekasi - PT. Impack Pratama Industri berkolaborasi dengan Komunitas Pemulung Bantargebang Sejahtera (KPBS) resmikan fasilitas belajar dan area bermain bagi anak-anak pemulung Bantargebang. Kamis, 29 Januari 2026.

Fasilitas belajar dan bermain yang didirikan di RT. 004, RW. 003, Kelurahan Ciketing, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tepat berada ditengah-tengah pemukiman pemulung.

Selain PT. Impack Pratama Industri dan KPBS, turut berkontribusi Prabu PL, Sasa,  Cendo serta Sirkular Karya Indonesia.

Untuk kita ketahui, PT. Impack Pratama Industri adalah produsen bahan bangunan plastik terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 1981, memproduksi polikarbonat (Alderon), atap vinil, dan bahan bangunan lainnya.

Sedangkan KPBS sendiri sebuah komunitas pemulung yang berkomitmen mensejahterakan seluruh pemulung di Indonesia, khususnya pemulung Bantargebang.

Saat dikonfirmasi media, Toto perwakilan PT. Impack Pratama Industri mengucapkan terimakasih kepada pemulung yang sudah mau menerima bantuan yang diberikan.

"Saya ucapkan banyak terimakasih kepada KPBS khususnya pemulung Bantargebang yang sudah menerima kami mendistribusikan bantuan seadanya untuk saudara-saudara kita pemulung yang ada di Bantargebang," ujarnya.

Segala yang kami berikan, sambungnya, hanya untuk membantu, khususnya anak-anak agar mempunyai tempat untuk belajar dan bermain.

"Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan menjadi motivasi anak-anak agar lebih giat belajar," imbuhnya. 

Sementara, Apong ketua KPBS mengatakan bahwa fasilitas seperti yang diberikan PT. Impack Pratama Industri dan rekanan lainnya sangat dibutuhkan.

"Fasilitas seperti ini yang kami butuhkan untuk perkembangan mental dan psikis anak-anak," ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa selama ini tidak ada tempat belajar dan bermain yang layak untuk anak-anak.

"Alhamdulillah apa yang kami harapkan sebagai orang tua dapat tercapai, selama ini anak-anak kami tidak ada tempat belajar yang layak dilingkungan rumah serta tidak ada tempat untuk bermain," jelasnya.

Selain dijadikan, paparnya, tempat belajar dan bermain anak, bangunan ini juga bermanfaat bagi kami sebagai balai serba guna.

"Kami ucapkan banyak terimakasih kepada PT. Impack Pratama Industri dan seluruh elemen yang sudah membantu, semoga apa yang diberikan menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua," pungkasnya.

Acara peresmian tempat belajar dan bermain diisi dengan cek kesehatan gratis, pembagian alat tulis sekolah dan pembagian makanan bergizi.

(Red)

Kakorsabhara Baharkam Polri Buka Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Sistem Manajemen Pengamanan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kakorsabhara Baharkam Polri secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari, mulai 29 Januari hingga 2 Februari 2026, dan dilanjutkan dengan uji kompetensi pada 3–5 Februari 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari 21 personel Satker Mabes Polri dan 9 personel dari jajaran Ditpamobvit Polda kewilayahan. 

Bimtek dan sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kompetensi personel Polri dalam penerapan Sistem Manajemen Pengamanan, khususnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu yang memiliki peran strategis bagi stabilitas keamanan, kelangsungan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam sambutannya, Kakorsabhara Baharkam Polri menegaskan bahwa kompleksitas ancaman yang semakin dinamis menuntut adanya sistem pengamanan yang profesional, terstandar, dan dapat diaudit. Sistem Manajemen Pengamanan menjadi pendekatan strategis untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman.

Pada kesempatan tersebut, Kakorsabhara Baharkam Polri menyampaikan apresiasi kepada Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, seluruh panitia, serta para narasumber yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan dengan baik di tengah efisiensi anggaran. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab, serta mampu menjadi auditor yang profesional dan berintegritas.

Lebih lanjut, para peserta diharapkan dapat mengimplementasikan serta menyosialisasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh kepada satuan kerja masing-masing guna meningkatkan kemampuan personel Polri dalam pelaksanaan audit Sistem Manajemen Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Pengamanan, Baharkam Polri Berikan Pembekalan Auditor Internal di Pertamina Group

     


REFORMASI-ID | Banten - Dalam upaya memperkuat sistem keamanan obyek vital nasional, Korps Sabhara Baharkam Polri menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi Auditor Audit Internal Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di lingkungan Pertamina Group tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Hotel Patra Bandung, Jawa Barat, pada Selasa dan Rabu, tgl (27 dan 28/01/2026).

Acara yang berbasis pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 07 Tahun 2019 ini, bertujuan untuk mensinkronkan standar pengamanan internal di seluruh lini bisnis Pertamina agar sejalan dengan regulasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kegiatan dibuka langsung oleh Manager Security Pertamina Holding, Bapak Putra Jaya. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran auditor internal dalam memastikan seluruh prosedur pengamanan berjalan optimal demi keberlangsungan operasional energi nasional.

Hadir sebagai narasumber utama, Kombes Pol Choiron El Atiq, S.H., S.I.K., M.H., selaku Auditor Sispamobvitnas Tk. II Baharkam Polri. Dalam pemaparannya, Kombes Pol Choiron memberikan materi mendalam mengenai implementasi audit manajemen pengamanan yang efektif dan akuntabel.

"Pembekalan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap personel auditor memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mendeteksi serta memitigasi risiko keamanan di lingkungan kerja," ujar Kombes Pol Choiron dalam sesi materinya.
Materi dari Para Ahli

Selain dari pihak kepolisian, peserta juga mendapatkan pembekalan teknis dari Auditor Profesional SMP, Bapak Roy Kusuma Wardhana, ST, MM. Materi yang disampaikan mencakup teknik audit sistem manajemen pengamanan yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi hasil audit.

Selain itu Pertamina Group sedang mengembangkan aplikasi SiAman untuk mempermudah dalam pelaksanaan Audit internal di dalam pertamina group.

Agenda yang berlangsung dari pagi hingga malam hari ini turut dihadiri oleh jajaran penting, di antaranya:
Para Manager Security Sub Holding Pertamina, Para Auditor Internal SMP Pertamina, LO TNI, Kolonel Sandy.
Kegiatan ditutup pada pukul 19.00 WIB dengan harapan para auditor internal Pertamina mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk menjaga stabilitas keamanan di aset-aset vital milik negara.

Satgas BKO TNI AL ASDP Bakauheni Lanal Lampung Amankan Ratusan Kulit Ular dan Puluhan Kura-Kura

     

REFORMASI-ID | TNI AL, Jala Wira Saburai - 29 Januari 2026_Bakauheni, Lampung Selatan — Tim Satgas BKO TNI AL ASDP Bakauheni Lanal Lampung berhasil menggagalkan upaya pengiriman satwa dan bagian tubuh satwa dilindungi melalui jalur penyeberangan laut di Sea Port Pelabuhan ASDP Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu malam (28/01/2026).

Komandan Lanal Lampung Kolonel Laut (P) Krido Satriyo U, mengatakan pengungkapan tersebut bermula pada pukul 19.50 WIB, saat tim melaksanakan pemeriksaan terhadap 1 unit kendaraan Cold Diesel Box dengan Nomor Polisi B 9632 FFX, yang dikemudikan oleh Saudara A. Kendaraan tersebut merupakan mobil paket milik perusahaan ekspedisi.

Lebih lanjut jelas Kolonel Laut (P) Krido Satriyo U, hasil temuan barang bukti berupa Kulit ular piton sebanyak 445 lembar dalam 3 kardus besar, berasal dari Pekanbaru dengan tujuan Surabaya. 5 keranjang kura-kura berjenis kura-kura lokal dan kura-kura Afrika total berjumlah 32 ekor dari Pekanbaru tujuan Cirebon dan Denpasar. 

"Seluruh barang bukti tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan resmi, sehingga diduga kuat merupakan bagian dari praktik perdagangan dan penyelundupan satwa dilindungi. Barang bukti selanjutnya diserahkan ke Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Bakauheni Lampung Selatan," ungkap Kolonel Laut (P) Krido Satriyo U.

Komandan Lanal Lampung Kolonel Laut (P) Krido Satriyo U, menegaskan ini adalah komitmen TNI AL dalam menjaga pelabuhan sebagai objek vital nasional serta melindungi kekayaan hayati Indonesia. 

"TNI AL tidak akan memberi ruang bagi praktik perdagangan ilegal dan penyelundupan satwa dilindungi dalam bentuk apa pun," pungkasnya. (Mdn)

28 Januari 2026

Polda Lampung Ungkap Pelaku Curanmor Yang Beraksi Di 8 Tkp

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung melalui Tim Tekab 308 berhasil mengungkap dan membongkar jaringan pencurian sepeda motor dengan modus perusakan kunci dan pengancaman. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Ruang Subdit Jatanras Polda Lampung pada Senin (26/1/2026).

Berdasarkan laporan polisi tanggal 20 Januari 2026 terkait pencurian sepeda motor Honda Beat sekitar pukul 05.48 WIB di Jalan Rawa Subur No. 25, Enggal, Kota Bandar Lampung, Tim Tekab 308 melakukan penyelidikan intensif dan berhasil mengamankan tersangka berinisial PA pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB di wilayah Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

Dalam pemeriksaannya, tersangka mengaku telah melakukan aksi pencurian di 8 (delapan) TKP berbeda yang tersebar di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, dengan sasaran kendaraan roda dua merk Honda Beat. 

Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat, 8 pelat nomor kendaraan, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk melakukan pencurian. Pelaku diketahui kerap membawa senjata api rakitan untuk mengancam korban saat aksinya berlangsung.

Tersangka kini dijerat dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP juncto Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polda Lampung masih melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain dan jaringan kejahatan serupa.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Yuni Iswandari mengatakan, Keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen Polda Lampung dalam menindak tegas kejahatan yang meresahkan masyarakat, khususnya pencurian dengan kekerasan. Tim Tekab 308 telah bekerja dengan cepat dan sistematis, sehingga pelaku dapat diamankan dan barang bukti berhasil diamankan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengamankan kendaraannya. Bagi pelaku kejahatan serupa, kami tegaskan bahwa Polri akan terus memburu dan menindak tegas tanpa kompromi. Pengembangan kasus masih berlanjut untuk memastikan tidak ada jaringan lain yang masih beroperasi.” Ucap Kabid

Polda Lampung akan terus memperkuat patroli dan pengawasan di wilayah rawan, serta mengoptimalkan fungsi unit-unit khusus untuk menciptakan rasa aman dan mencegah tindak kriminal di tengah masyarakat. (Hms/Mdn)

27 Januari 2026

Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat, Patroli Berkuda Ditpolsatwa Sambangi Kawasan Margonda Depok

     


REFORMASI-ID | Depok - Detasemen Turangga Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri kembali menunjukkan eksistensinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. tim patroli berkuda melaksanakan giat Pengaturan Lalu Lintas (Gatur Lalin) dan patroli kewilayahan di sepanjang Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Pada Selasa pagi (27/01/2026),

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi warga yang memulai aktivitas di jam sibuk pagi hari.

Dalam giat kali ini, Ditpolsatwa menurunkan dua ekor kuda andalan, Wulinda dan Silke, yang didampingi oleh tujuh personel tangguh di bawah pimpinan Iptu Sugiono. Kehadiran satwa turangga di tengah pusat kota Depok ini menarik perhatian positif dari masyarakat.

Selain melakukan pemantauan keamanan, personel di lapangan juga aktif membantu warga, di antaranya:

Pengaturan Lalu Lintas: Memastikan arus kendaraan dari arah Mako Korsabhara menuju lampu merah Margonda Raya tetap tertib.

Pelayanan Publik: Membantu menyeberangkan pejalan kaki di titik-titik ramai untuk mencegah kecelakaan.

Melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Polres Metro Depok guna menjaga kondusifitas wilayah. Situasi Aman dan Terkendali, Iptu Sugiono melaporkan bahwa secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar didukung oleh cuaca yang cerah.

"Kami memastikan bahwa kehadiran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Patroli berkuda ini merupakan pendekatan humanis kami agar masyarakat merasa lebih dekat dan nyaman dengan kehadiran polisi," ujar Iptu Sugiono.

Hingga kegiatan berakhir, situasi di sepanjang Jalan Margonda Raya dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali (TKA). Seluruh personel maupun satwa Turangga kembali ke markas dalam keadaan sehat dan lengkap.

Hadirkan Pelayanan Publik yang Optimal, Jasa Raharja Perkuat Kolaborasi Untuk tingkatkan Kepatuhan itu Masyarakat

     


REFORMASI - ID 🇮🇩 | Jakarta,  - Pelayanan publik di sektor transportasi merupakan instrumen strategis pemerintah dalam memastikan keamanan dan keselamatan Berlalu lintas, tertib administrasi kendaraan bermotor, serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan.

Penguatan tata kelola transportasi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara POLRI, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja untuk menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Sebagai wujud kehadiran negara dalam perlindungan dasar bagi masyarakat korban
kecelakaan, sinergi dengan Korps Lalu Lintas POLRI, khususnya dalam peningkatan
keselamatan berlalu lintas dan pelayanan korban kecelakaan, menjadi elemen kunci
dalam memastikan penanganan korban yang cepat, profesional, dan berkeadilan.

Upaya tersebut juga sejalan dengan penguatan tertib administrasi dan kepatuhan masyarakat. Sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat, sinergi lintas sektor terus dikembangkan dalam membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi.

Penguatan kebijakan, integrasi data kendaraan bermotor, serta harmonisasi pengelolaan pajak daerah menjadi fondasi untuk mendorong kepatuhan masyarakat,
yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan perlindungan sosial,
peningkatan keselamatan transportasi, serta pembangunan dan peningkatan kualitas
layanan publik di daerah.

Sebagai wujud apresiasi atas sinergi lintas sektor yang terbangun, pada momentum
Puncak Peringatan HUT Jasa Raharja ke-65, Jasa Raharja memberikan apresiasi
kepada mitra kerja yang terbagi dalam beberapa kategori, yakni Kategori Regulator,
Kategori Mitra Strategis POLRI, serta Kategori Kolaborasi Peningkatan Tingkat
Kepatnnuhan Wajib Pajak.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata para mitra dalam memperkuat tata kelola transportasi nasional yang tertib dan aman, meningkatkan keamanan, keselamatan berkendara, serta mendorong kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor sebagai fondasi keberlanjutan perlindungan sosial
bagi masyarakat.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas sinergi lintas sektor yang telah terbangun secara konsisten.

"Kolaborasi dengan regulator, POLRI, serta mitra strategis lainnya menjadi fondasi
penting bagi Jasa Raharja dalam menjalankan mandat negara. Sinergi ini memastikan keselamatan berlalu lintas, kepatuhan wajib pajak, dan sistem perlindungan korban kecelakaan berjalan selaras sehingga negara hadir melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan," ujarnya. Selasa (27/1/ 2026) 

la menambahkan bahwa kolaborasi tersebut turut memperkuat peran Negara yang
diwakili oleh Jasa Raharja sebagai instrumen perlindungan sosial yang adaptif
terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan kebijakan, penegakan hukum, serta
peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi satu kesatuan dalam menghadirkan pelayanan prima yang berkelanjutan.

Pada Kategori Mitra Strategis POLRI, penghargaan diberikan kepada Kepala Korps
Lalu Lintas (Korlantas) POLRI lrjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.
atas sinergi strategis dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas dan pelayanan
korban kecelakaan. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Irjen Pol.(Purn) Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si. juga
mendapatkan penghargaan atas kinerjanya yang unggul dalam pelaksanaan,
kepatuhan, dan pengembangan regulasi, khususnya dalam mendukung tata kelola
sektor transportasi darat yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.


Apresiasi juga diberikan kepada Direktur Penegakan Hukum Korlantas POLRI Brigjen
Pol Faizal, S.I.K., M.H. atas sinergi dalam penegakan hukum dan penanganan korban
kecelakaan lalu lintas, serta Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas POLRI
Brigjen Pol Prianto, S.I.K., M.Si. atas dukungan aktif dalam revitalisasi Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) tingkat nasional.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa penghargaan
90ini menjadi penguat komitmen bersama dalam membangun budaya tertib berlalu
lintas.

"Keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab kolektif.Sinergi dengan Jasa Raharja, termasuk peran aktif petugas Jasa Raharja di lapangan, sangat penting untuk memastikan korban kecelakaan memperoleh penanganan yang cepat, profesional, dan manusiawi," ujarnya.

Dalam Kategori Kolaborasi Peningkatan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, apresiasi
diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri RI Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si atas dukungan dalam implementasi kebijakan
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Jasa Raharja memberikan apresiasi
kepada Direktur Registrasi dan ldentifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo, S.I.K.,M.Hum. terkait penegakan hukum dan validitas registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor.

Dengan semangat melayani sepenuh hati, Jasa Raharja akan terus memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor, meningkatkan keselamatan berkendara, serta
memastikan pelayanan publik dan pelayanan prima yang dirasakan langsung oleh
masyarakat.




26 Januari 2026

Wali Kota Bandar Lampung Serahkan Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD dan SMP

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyerahkan bantuan perlengkapan pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar (SD) kelas I dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII se-Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMP Negeri 31 Campang Raya, Jalan Alimudin Umar RT 07 LK 01, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Senin (26/01/2026) pukul 10.10 WIB.

Penyerahan bantuan pendidikan ini merupakan program Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang baru memasuki jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Program ini bertujuan mendukung kelancaran proses belajar mengajar serta pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah, S.Pd, Asisten I Pemerintah Kota Bandar Lampung Wilson Faisol, S.E., M.M, Asisten III Pemerintah Kota Bandar Lampung Hj. Eka Apriana, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Socrat Pringondanu, S.STP, serta Kepala Satuan Binmas Polresta Bandar Lampung AKP Resmawati. Kehadiran unsur pemerintah, legislatif, dan kepolisian mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan bidang pendidikan.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan bantuan pendidikan secara simbolis kepada perwakilan siswa SD dan SMP. Bantuan yang disalurkan berupa paket perlengkapan sekolah, meliputi buku tulis, alat tulis, tas sekolah, serta perlengkapan pendukung pembelajaran lainnya yang dibutuhkan siswa.

Program bantuan pendidikan ini dinilai sangat membantu meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah, serta diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyampaikan bahwa bantuan pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Bahwa bantuan pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas." ujar walikota 

Masyarakat dan pihak sekolah menyambut positif program tersebut serta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung atas perhatian dan dukungan berkelanjutan terhadap kemajuan dunia pendidikan. (*)

Bedah Sekolah, Kepsek: bersyukur Kepedulian Taruna Akpol

     


REFORMASI-ID | Aceh - Taruna Akademi Kepolisian kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan melalui kegiatan Peduli Kasih Natal dalam rangkaian Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Lasitardanus) Tahun 2026. Senin, (26/1/2026).

Taruna dan Taruni Akpol menyalurkan bantuan renovasi kepada TK Kemala Bhayangkari 12 Cabang Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang.

Kepala TK Kemala Bhayangkari 12 Cabang Aceh Tamiang, Rosmawati, S.Pd., mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. 

“Alhamdulillah, kami sangat senang dan bersyukur atas peduli kasih dari Taruna-Taruni Akademi Kepolisian yang sangat membantu proses perbaikan sekolah ini,” katanya. 

Ia berharap perbaikan dapat segera selesai sehingga sekolah kembali nyaman digunakan. 

“Semoga TK Kemala Bhayangkari kembali lebih baik dan lebih nyaman untuk anak-anak belajar,” tambahnya.

Sementara itu Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Mulyadi, S.H., M.H., mengatakan bahwa kondisi TK Bhayangkari pascabanjir memang membutuhkan perhatian khusus agar kembali layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 

“TK ini kita lihat bersama kondisinya sangat parah pascabanjir bandang, sehingga memerlukan perbaikan demi kenyamanan anak-anak kita untuk belajar,” ujarnya. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Taruna Akpol atas kepedulian yang diberikan. 

“Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman dari Akademi Kepolisian atas sumbangsihnya kepada TK Bhayangkari,” pungkasnya.

Korsabhara Baharkam Polri Hadir Amankan CFD Jakarta, Beri Rasa Aman kepada Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Hari Minggu yang Cerah, di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tetap menjadi titik magnet warga ibu kota dalam mengisi hari libur melalui kegiatan Car Free Day (CFD) pada Minggu pagi (25/01/2026). 

Korsabhara Baharkam Polri Terjunkan Personil nya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, jajaran anggota Detasemen Perintis (Den Perintis) Korsabhara Baharkam Polri turun langsung melakukan pengamanan (Pam) di sepanjang area tersebut.

Kegiatan pengamanan kali ini dipimpin langsung oleh IPTU Yudo. Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pengamanan, para personel yang mengenakan seragam kebanggaan dengan baret hitam dan rompi taktis tampak bersiaga sekaligus aktif berinteraksi dengan warga yang sedang berolahraga maupun sekadar berjalan santai.

"Kehadiran kami di sini adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tidak hanya sekadar menjaga keamanan fisik, kami juga mengedepankan pendekatan humanis kepada setiap pengunjung CFD," ujar IPTU Yudo di sela-sela kegiatannya.

Para anggota Polri tersebut tidak segan menyapa serta memberikan imbauan kamtibmas dengan senyum dan sikap yang ramah. Kehadiran personel Den Perintis ini mendapat apresiasi positif dari pengunjung CFD yang merasa lebih tenang saat beraktivitas di ruang publik. Hingga menjelang siang hari, situasi di sekitar Bundaran HI dilaporkan aman dan terkendali. Pengamanan rutin ini merupakan bagian dari komitmen Korsabhara Baharkam Polri untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, mewujudkan Polri yang Presisi dan dicintai rakyat melalui pelayanan yang prima di lapangan. SIAP, TERLIHAT, DAN BERMANFAAT.***ESP.

Korsabhara Baharkam Polri, Terjunkan K-9 Unit SAR Ditpolsatwa Cari Korban Bencana Longsor di Cisarua, Bogor

     


REFORMASI-ID | Depok - Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Drs. M. H. Ritonga Cepat tanggap merespon kondisi bencana longsor yang sedang di hadapi pada daerah cisarua Bogor, dengan mengirimkan Detasemen K-9 Unit SAR Direktorat Polisi Satwa Korps Sabhara Baharkam Polri dengan melaksanakan apel kesiapan dalam rangka perbantuan bencana alam di Cisarua Bogor wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Pengiriman K-9 Unit SAR Ditpolsatwa ini Merupakan Sebagai bentuk kehadiran negara dan respons cepat dalam misi kemanusiaan pascabencana tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Bogor Kabupaten Bandung Barat. Apel kesiapan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 25 Januari 2026, pukul 15.00 WIB, bertempat di Mako Ditpolsatwa, yang dihadiri oleh Kakorsabhara Baharkam Polri yang didampingi oleh Dirpolsatwa dan para kasubdit jajaran Polsatwa. Hal ini sebagai persiapan pelaksanaan tugas Bantuan Kendali Operasi (BKO) di bawah Polda Jawa Barat.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Drs. M. H. Ritonga Dalam Amanatnya Menyampaikan Bahwa Polri sebagai sosok penolong, polisi harus hadir ditengah masyarakat Apalagi di saat bencana ini. Detasemen K9 Unit SAR beserta Personil Ditpolsatwa diterjunkan Polri sebagai wujud hadirnya Korsabhara sebagai penolong dan bertugas untuk membantu pencarian korban bencana longsor bersama tim gabungan lainnya.

Dalam operasi kemanusiaan ini, Den K-9 SAR Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri mengerahkan sebanyak 20 personel yang dipimpin oleh IPTU Erasmus selaku Katim K9, didukung oleh tim veteriner, para handler, pelindung, serta pengemudi. Kekuatan ini diperkuat dengan enam ekor satwa pelacak K9, yakni Walet, Ari, Rubin, Dasa, Gyra, dan Sita, yang memiliki keahlian utama dalam pencarian korban meninggal dunia atau cadaver search. Untuk mendukung mobilitas dan efektivitas di medan bencana, tim K9 SAR juga dilengkapi dengan satu unit truk boks dan empat unit kendaraan ransus Navara K9, ujar M.H. Ritonga.

Ditempat yang sama, Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Tory Kristianto, S.IK menyampaikan bahwa pengerahan Den K-9 SAR merupakan langkah strategis Korsabhara Baharkam Polri untuk mempercepat proses pencarian korban di medan longsor yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. “Pengerahan Den K-9 SAR ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen Polri dalam misi kemanusiaan. Seluruh sumber daya kami kerahkan secara maksimal, cepat, dan terukur agar proses pencarian korban dapat berlangsung efektif, sekaligus memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Brigjen Pol. Tory.

Brigjen Pol Tory Kristianto menegaskan bahwa Polri akan terus bersinergi dengan TNI, Basarnas, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur relawan hingga seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. “Polri hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan berorientasi pada keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Tory juga memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar seluruh personel SAR, TNI-Polri, tenaga medis, relawan, serta keluarga korban diberikan kekuatan, keselamatan, dan ketabahan selama proses kemanusiaan ini berlangsung. Hingga saat ini, operasi pencarian dan evakuasi masih terus dilanjutkan dengan mengedepankan prinsip keselamatan personel dan ketelitian dalam setiap tahapan kegiatan.***ESP96.

Den K9 SAR Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Siap Perkuat Penanganan Bencana Longsor di Cisarua, Bandung Barat

     


REFORMASI-ID | Bandung - Polri melalui Detasemen K9 Unit SAR Direktorat Polisi Satwa Korps Sabhara Baharkam Polri melaksanakan apel kesiapan dalam rangka perbantuan bencana alam di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sebagai bentuk kehadiran negara dan respons cepat dalam misi kemanusiaan pascabencana tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Apel kesiapan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 25 Januari 2026, pukul 15.00 WIB, bertempat di Mako Ditpolsatwa, sebagai persiapan pelaksanaan tugas Bantuan Kendali Operasi (BKO) di bawah Polda Jawa Barat.

Dalam operasi kemanusiaan ini, Den K9 SAR Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri mengerahkan sebanyak 20 personel yang dipimpin oleh IPTU Erasmus selaku Katim K9, didukung oleh tim veteriner, para handler, pelindung, serta pengemudi. Kekuatan ini diperkuat dengan enam ekor satwa pelacak K9, yakni Walet, Ari, Rubin, Dasa, Gyra, dan Sita, yang memiliki keahlian utama dalam pencarian korban meninggal dunia atau cadaver search. Untuk mendukung mobilitas dan efektivitas di medan bencana, tim K9 SAR juga dilengkapi dengan satu unit truk boks dan empat unit kendaraan ransus Navara K9.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pengerahan Den K9 SAR merupakan langkah strategis Polri untuk mempercepat proses pencarian korban di medan longsor yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. “Pengerahan Den K9 SAR ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen Polri dalam misi kemanusiaan. Seluruh sumber daya kami kerahkan secara maksimal, cepat, dan terukur agar proses pencarian korban dapat berlangsung efektif, sekaligus memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kombes Pol. Hendra.

Berdasarkan data resmi Posko Utama dan Pos DVI hingga Minggu, 25 Januari 2026, pukul 16.35 WIB, dari total 105 laporan orang hilang, tim SAR gabungan telah mengevakuasi sebanyak 25 kantong jenazah, bertambah tiga jenazah utuh dari hasil pencarian terbaru. Dari jumlah tersebut, 11 korban telah berhasil diidentifikasi, terdiri dari 10 jenazah utuh dan satu potongan tubuh. Korban yang telah teridentifikasi masing-masing atas nama Suryana (57), Jajang Tarta (35), Dadang Apung (60), Nining (40), Nurhayati (42), Lina Lismayanti (43), M. Kori (30) yang teridentifikasi dari potongan tubuh berupa tangan, AI Sumarni (35), Koswara (40), Koswara (26), dan Ayu Yuniarti (31). Sementara itu, sepuluh jenazah dan satu bagian tubuh lainnya masih dalam proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri melalui pemeriksaan post mortem dan ante mortem.

Kombes Pol. Hendra Rochmawan menegaskan bahwa Polri akan terus bersinergi dengan TNI, Basarnas, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur relawan hingga seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. “Polri hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan berorientasi pada keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar seluruh personel SAR, TNI-Polri, tenaga medis, relawan, serta keluarga korban diberikan kekuatan, keselamatan, dan ketabahan selama proses kemanusiaan ini berlangsung. Hingga saat ini, operasi pencarian dan evakuasi masih terus dilanjutkan dengan mengedepankan prinsip keselamatan personel dan ketelitian dalam setiap tahapan kegiatan.

25 Januari 2026

Lawan Premanisme Berjubah Aktivisme, Pelaksana Proyek Nyatakan Perang Hukum Terhadap Oknum LPK di Lampung Timur

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG TIMUR  – Menanggapi tindakan intimidasi dan penghentian paksa pekerjaan oleh oknum Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), Pelaksana Proyek secara resmi menyatakan sikap tidak akan kompromi. Tindakan tersebut dinilai bukan lagi bentuk pengawasan publik, melainkan Sabotase Ekonomi dan Eksploitasi Wewenang yang mencederai iklim investasi di daerah. Minggu, 25/01/2026.

Berikut adalah 5 poin pernyataan tegas kami selaku pihak pelaksana:

1. Stop Delusi Kewenangan:
LPK Bukan Eksekutor Hukum!
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, mandat LPKSM terbatas pada edukasi dan pengawasan normatif. LPK tidak memiliki mandat eksekutorial untuk menyegel, apalagi memerintahkan penghentian proyek.
"Jika oknum LPK bertindak seolah memiliki kewenangan Polisi atau Jaksa, mereka sedang melakukan halusinasi hukum yang berbahaya," tegas Bu Dina, pelaksana proyek.

2. Somasi Bukan 'Surat Sakti' Penghenti Pekerjaan
Kami mengingatkan bahwa somasi hanyalah korespondensi perdata, bukan putusan pengadilan yang Inkracht. Menggunakan somasi untuk memaksa pekerja berhenti adalah bentuk penyesatan opini dan tindakan melawan hukum yang nyata.

3. Jerat Pidana Berat: Menggunakan KUHP Baru (UU No. 1/2023)
Kami tidak akan segan menyeret oknum tersebut ke ranah pidana. Dengan berlakunya KUHP Baru, tindakan ini dapat dijerat dengan:
Pasal 448 (Penyalahgunaan Kekuasaan/Wewenang): Bagi mereka yang memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 482 (Pemerasan):
Jika intimidasi ini disertai dengan permintaan materi atau keuntungan tertentu.

Pasal 410 (Gangguan terhadap Ketertiban Umum):
Terkait penghalangan pekerjaan pembangunan yang sah.

4. Pelanggaran Hak Atas Penghidupan Pekerja Lokal
Intervensi ilegal ini adalah serangan terhadap "piring nasi" rakyat kecil. Setiap menit proyek terhenti, ratusan pekerja lokal kehilangan upah hariannya. Ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas pekerjaan yang dijamin konstitusi.

5. Gugatan Ganti Rugi Materiil & Immateriil
Audit investigatif sedang berjalan. Kami tidak hanya melaporkan secara pidana, tetapi juga akan melayangkan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kami akan mengejar pertanggungjawaban hingga ke aset pribadi oknum yang terlibat demi menutup kerugian biaya operasional, sewa alat, dan pencemaran nama baik perusahaan.

PERNYATAAN SIKAP AKHIR:
Kami menolak keras bernegosiasi dengan praktik Premanisme Berkedok Perlindungan Konsumen. Seluruh bukti rekaman video dan saksi kunci telah diamankan. Indonesia adalah Negara Hukum, bukan wilayah kekuasaan oknum berseragam organisasi. (***)

ASDP Perkuat Kesiapsiagaan Cuaca Ekstrem Lintas Sumatera-Jawa-Bali

     

REFORMASI-ID | Jakarta - Cuaca memang tak dapat dikendalikan, namun kesiapsiagaan selalu bisa diperkuat. Menyikapi potensi cuaca ekstrem yang masih berlangsung, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan, khususnya di lintas utama Sumatera–Jawa–Bali, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap perjalanan. Minggu, 25 Januari 2026.

Imbauan ini disampaikan menyusul dinamika operasional yang terjadi di Pelabuhan Merak pada Jumat, 23 Januari 2026, seiring pengaruh kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Situasi tersebut menjadi pengingat penting bahwa faktor alam memiliki peran signifikan dalam operasional penyeberangan, terutama pada jalur-jalur vital yang menghubungkan pusat-pusat mobilitas nasional.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika periode 25 hingga 31 Januari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada puncak musim hujan yang dipengaruhi penguatan Monsun Asia serta aktivitas gangguan tropis di wilayah selatan Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan, kecepatan angin, serta tinggi gelombang di sejumlah perairan strategis.

BMKG memprakirakan kecepatan angin di perairan Selat Sunda, Laut Jawa, hingga Selat Bali berada pada kisaran 14–16 knot, dengan hembusan angin (gust) yang dapat mencapai 25–30 knot. Sementara itu, tinggi gelombang signifikan diperkirakan berada di rentang 1,2 hingga 1,6 meter, dengan potensi meningkat secara fluktuatif mengikuti dinamika atmosfer harian.

Dalam kondisi tersebut, sejumlah kapal penyeberangan yang beroperasi di Selat Sunda dilaporkan mengalami tantangan navigasi akibat gelombang dan angin kencang. Di antaranya KMP Rishel milik PT Surya Timur Lines dan KMP Dorothy milik Damai Lintas Bahari pada Jumat (23/1)Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa cuaca ekstrem dapat berdampak pada stabilitas pelayaran dan pengamanan muatan, sehingga kewaspadaan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan menjadi hal yang krusial bagi seluruh operator dan pengguna jasa.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa prakiraan BMKG menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan operasional penyeberangan. 

“Keselamatan adalah prioritas mutlak. ASDP tidak akan memaksakan operasional apabila kondisi cuaca berisiko. Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan bijak, memantau informasi cuaca terkini, serta tidak memaksakan diri menyeberang ketika kondisi tidak aman,” ujarnya.

Sebagai bagian dari langkah antisipatif, ASDP menyesuaikan pola operasional secara dinamis melalui koordinasi intensif dengan KSOP dan BPTD, termasuk penyesuaian jadwal hingga penundaan keberangkatan bila diperlukan. Di sisi darat, pengaturan arus lalu lintas di sekitar pelabuhan, optimalisasi kantong parkir, serta pengendalian kepadatan kendaraan terus diperkuat untuk menjaga keselamatan dan kelancaran layanan.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menambahkan bahwa perlindungan bagi pengguna jasa juga dilakukan melalui fleksibilitas layanan. 

“ASDP menerapkan kebijakan refund 25 persen dan reschedule 10 persen melalui Ferizy agar perjalanan dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca. Keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

ASDP mengajak masyarakat menjadikan informasi cuaca sebagai rujukan utama dalam merencanakan perjalanan. Informasi terkini mengenai jadwal dan kondisi operasional dapat diakses melalui Contact Center 021-191, www.ferizy.com, Instagram @asdp191, atau WhatsApp 0811-1021-191. Dengan kesiapsiagaan dan sinergi lintas pemangku kepentingan, ASDP berkomitmen menjaga layanan penyeberangan tetap aman, andal, dan berkelanjutan di tengah tantangan cuaca ekstrem. (Hms/Mdn)

24 Januari 2026

Bersatu Pulihkan Negeri: Latsitardus 2026 Hadirkan Aksi Nyata untuk Masyarakat Aceh Tamiang

     


REFORMASI-ID | Aceh - Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah, S.I.K., M.Si. menghadiri Upacara Pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Batalyon Infanteri Raider Khusus 111/Karma Bhakti. Upacara pembukaan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Aceh Tamiang selaku Inspektur Upacara.

Kegiatan Latsitardus 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan diikuti oleh Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Taruna TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara sebagai wujud integrasi dan sinergitas antar matra pertahanan dan keamanan negara.

Dalam pelaksanaan Latsitardus tahun ini, para taruna akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya melalui kegiatan kemanusiaan untuk mempercepat pembersihan dan pemulihan wilayah pascabanjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Aceh juga memberikan pengarahan khusus kepada Taruna Akademi Kepolisian. Kapolda menekankan agar para taruna senantiasa menjaga martabat dan nama baik institusi Polri, bersikap disiplin, serta tidak melakukan pelanggaran selama pelaksanaan kegiatan.

Kapolda Aceh juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki kekhususan melalui penerapan Qanun, sehingga seluruh taruna diminta untuk menghormati nilai-nilai kearifan lokal, norma adat, serta aturan yang berlaku, sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat dan daerah tempat mereka mengabdi.

Melalui pengarahan tersebut, diharapkan para taruna tidak hanya menjalankan tugas kemanusiaan secara profesional, tetapi juga mampu menunjukkan sikap yang santun, beretika, dan bertanggung jawab. Kehadiran Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah menjadi wujud dukungan penuh Polri dalam membentuk calon perwira yang berintegritas, berkarakter, serta memiliki kepekaan sosial dalam melayani masyarakat.

Danjen Akademi TNI Pimpin Upacara Pembukaan dan Pemberangkatan Satgastar Latsitardanus XLVI Tahun 2026

     


REFORMASI-ID| Semarang - Komandan Jenderal Akademi TNI, Letnan Jenderal TNI Sidharta Wisnu Graha, memimpin Upacara Pembukaan dan Pemberangkatan Satuan Tugas Taruna (Satgastar) Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLVI Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dermaga Samudera II, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jumat (17/1/2026).

Upacara ini menandai secara resmi dimulainya rangkaian kegiatan Latsitardanus XLVI Tahun 2026 sebagai wahana pembinaan dan penguatan integrasi antartaruna serta calon aparatur negara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Akademi Militer, Mayor Jenderal TNI Rano Tilaar, beserta para pejabat TNI dan instansi terkait.

Satgastar Latsitardanus XLVI Tahun 2026 terdiri atas taruna Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol), serta perwakilan dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN).

Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara XLVI Tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk jiwa kepemimpinan, memperkuat semangat kebangsaan, serta meningkatkan kepedulian sosial para taruna dan peserta didik melalui pengabdian langsung kepada masyarakat.

Melalui Latsitardanus, diharapkan para peserta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pendidikan, sekaligus menumbuhkan sinergi lintas matra dan lembaga sebagai bekal dalam pengabdian kepada bangsa dan negara di masa mendatang.

Dukung Mudik Aman, Jasa Raharja Survey Kesiapan Operasi Ketupat 2026 di DIY dan Jawa Tengah

     
REFORMASI-ID 🇮🇩| Yogyakarta, 23 Januari 2026 - Jasa Raharja ikut serta melakukan peninjauan pintu tol interchange purwomartani - sleman dan progres pembangunan Tol Yogyakarta-
Bawen Seksi 6 yang diproyeksikan sebagai tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Idulfitri 2026. Peninjauan jalur ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Ketupat 2026 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

 Kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Jasa Raharja sebagai BUMN di bawah ekosistem Danantara Indonesia dalam mendukung keselamatan transportasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain dihadiri oleh Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, peninjauan
diikuti oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus
Suryonugroho, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan lrjen Pol.(Purn) Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., serta Direktur Utama
PT Jasa Marga Rivan A. Purwantono. Rombongan meninjau kesiapan fisik ruas tol,
potensi pengoperasian fungsional, serta koordinasi pengaturan lalu lintas selama
periode mudik dan balik Lebaran 2026.

Kakorlantas Polri lrjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa
pengoperasian tol fungsional Yogyakarta-Bawen disambut positif sebagai bagian dari
strategi pengelolaan arus mudik dan balik. Tol ini berperan sebagai pemecah
bangkitan arus kendaraan dari arah Jakarta dan Semarang menuju Solo dan
Yogyakarta, sehingga arus lalu lintas dapat terbagi antara jalan tol dan jalan arteri.

"Korlantas Polri menyiapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas, mulai dari alih
arus, penerapan one way, hingga contraflow apabila diperlukan. Seluruh langkah
tersebut akan ditetapkan berdasarkan pemantauan arus lalu lintas secara real time
dengan evaluasi data jam per jam," ujar Agus.

Saat ini, progres pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 telah mencapai
sekitar 90 persen dan dipastikan siap difungsionalkan pada periode Idulfitri 2026,
dengan perhatian utama pada pengaturan lalu lintas di titik keluar Ambarawa yang
terhubung langsung dengan jalan arteri. 

Pengoperasian fungsional akan
memperhatikan pemenuhan standar keselamatan jalan, seperti ketersediaan
perambuan dan penerangan jalan. Apabila penerangan belum sepenuhnya memadai,
pengoperasian dapat diberlakukan pada waktu tertentu guna menjaga keselamatan
pengguna jalan.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyatakan dukungan penuh
terhadap pengoperasian tol fungsional dan penerapan rekayasa lalu lintas selama
Idulfitri 2026 sebagai bagian dari Operasi Ketupat.

"Sebagai penyelenggara perlindungan dasar bagi korban kecelakaan, Jasa Raharja
mendukung penuh langkah strategis lintas instansi ini untuk meningkatkan
keselamatan transportasi nasional. Kolaborasi yang solid diharapkan dapat
menurunkan angka kecelakaan serta menekan fatalitas korban selama periode
Idulfitri. Hal ini merupakan wujud negara hadir dalam memberikan pelayanan publik
yang melayani sepenuh hati dan berorientasi pada pelayanan prima," ujar Awaluddin.

Melalui sinergi dalam Operasi Ketupat 2026, Jasa Raharja berharap pengoperasian
Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat dalam mewujudkan arus mudik dan balik Idulfitri 2026 yang aman, lancar, dan berkeselamatan.





Korban Banjir Perum Natura Sukamekar Tuntut Developer Tanggung Jawab

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Warga Perum Grand Natura, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban banjir meminta pihak developer tanggung jawab. Sabtu, 24 Januari 2026.

Banjir yang terjadi sejak Jum'at, 23 Januari 2026 hingga kini belum juga surut, sampai saat ini ketinggian banjir mencapai 2 meter.

Warga menilai banjir terjadi akibat luapan air dari sungai kecil yang berada dibelakang perumahan tersebut.

I Nyoman salah satu warga mengatakan bahwa pihak developer dari awal pembangunan rumah tidak membuat drainase sesuai SOP dan tanggul untuk menahan luapan air.

"Kami menilai developer tidak bertanggungjawab atas pembangunan Perumahan Grand Natura, karena drainase tidak sesuai standart dan developer berjanji akan memperbaiki selesai proyek, tapi sampai saat ini semua itu diabaikan," ujarnya.

Bukan itu saja, sambungnya, banjir yang sudah terjadi sejak 7 tahun lalu tidak ada tindakan untuk mengantisipasi dari pihak developer.

"Seharusnya developer membuat tanggul penahan air, sesuai dengan permintaan warga, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan ataupun pencegahan," tegasnya.

"Developer tau dibelakang rumah kami ada aliran sungai kecil yang kapan waktu bisa meluap," jelasnya.

Sedangkan, paparnya, Dataran perumahan setara dengan elevasi sungai/kali bahkan dibawah jalan utama, ini yang menjadi penyebab utama Perumahan Grand Natura dihadang banjir terus menerus.

"Kami menginginkan adanya perhatian khusus dari developer maupun pihak Desa Sukamekar untuk sama-sama cari solusi. Karena bagaimanapun pihak Desa Sukamekar juga yang memberi izin developer untuk membangun perumahan didaerah rawan banjir," pungkasnya.

(Red)

Bersatu Pulihkan Sumatra, Taruna Akpol Dikerahkan ke Aceh Tamiang, Hadirkan Aksi Nyata Pascabencana

     


REFORMASI-ID| Aceh - Polri mengerahkan 169 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dalam Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) Tahun 2026 untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kehadiran para taruna menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, sekaligus penguatan peran Polri dalam misi kemanusiaan dalam operasi Aman Nusa 2.

Pembukaan Latsitardus 2026 dilaksanakan di Yonif Raider Khusus 111/Karma Bhakti, diterima langsung Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forkopimda, serta dibuka langsung oleh Bupati Aceh Tamiang selaku Inspektur Upacara.

Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI dan diikuti secara terpadu oleh Taruna Akpol, Taruna TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, sebagai bentuk integrasi, soliditas, dan sinergitas lintas matra pertahanan dan keamanan negara dalam melayani masyarakat.

Para taruna langsung diterjunkan ke wilayah terdampak bencana untuk melaksanakan misi kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat di empat kecamatan sasaran, yakni Karang Baru, Rantau, Kuala Simpang, dan Sekerak.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa kehadiran taruna bukan sekadar latihan, tetapi menjadi media pembentukan karakter pengabdian sejak dini.

“Latsitardus ini bukan hanya membangun keterampilan teknis, tetapi membentuk empati, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian. Taruna harus hadir sebagai solusi, bekerja tulus, disiplin, serta menjaga marwah Polri di tengah masyarakat. Inilah wujud nyata Polri Presisi yang humanis dan berorientasi pada pelayanan,” tegas Kapolda Aceh.

Kapolda juga menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan penerapan Qanun di Aceh, agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan harmonis, beretika, dan menjunjung tinggi norma adat serta budaya setempat.

Dalam misi kemanusiaan ini, 169 Taruna Akpol dibagi ke dalam empat sub-satgas dan melaksanakan program fisik dan nonfisik secara terpadu.

Sasaran Fisik
1. Normalisasi jalan, meliputi pembersihan material banjir dan longsor serta perbaikan badan jalan yang amblas.
2. Peningkatan akses desa, melalui perbaikan jalan lingkungan dan jembatan antar-kampung.
3. Pembersihan permukiman warga, dari sisa material kayu dan lumpur dengan dukungan alat berat.
4. Bantuan rekonstruksi, rumah warga, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum yang rusak.

Sasaran Nonfisik
1. Trauma healing dan dukungan psikososial bagi korban bencana.
2. Pengelolaan dapur umum, disertai edukasi gizi bagi masyarakat.
3. Pelayanan kesehatan dan penyuluhan sanitasi, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi air bersih sederhana, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
4. Edukasi bagi anak-anak, guna menjaga semangat belajar dan pemulihan psikologis pascabencana.

Seluruh rangkaian kegiatan ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap peran Polri sebagai institusi yang adaptif, responsif, dan humanis.

Kehadiran Polri melalui pengerahan Taruna Akpol dalam Latsitardus 2026 menjadi manifestasi semangat Polri dalam pengabdian bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir memulihkan, melayani, dan menguatkan harapan masyarakat di tengah bencana.