Media Reformasi Indonesia (MRI)

18 November 2026

Sebulan Kasus Pencurian Motor Belum Terungkap, Bung Ardan: Harap Polisi Segera Bertindak


REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang menimpa Yudha Alamsyah, warga Perumahan Arazz Regency, Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, hingga Rabu (18/11/2026) masih menjadi perhatian keluarga korban. Pasalnya, sepeda motor Honda Beat miliknya yang hilang pada 1 Oktober 2026 belum ditemukan.

Berdasarkan tanda bukti laporan kepolisian, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis, 1 Oktober 2026, sekitar pukul 02.30 WIB, di rumah korban yang berada di Blok E16 Perumahan Arazz Regency.

Sepeda motor yang hilang merupakan Honda Beat tahun 2023 dengan nomor polisi BE 2511 AHF. Kendaraan tersebut tercatat atas nama Yudha Alamsyah, berwarna biru-hitam, dengan nomor rangka MH1JM8127PK398128 dan nomor mesin JM81E2400071.

Peristiwa tersebut juga terekam kamera pengawas atau CCTV di lingkungan perumahan. Berdasarkan uraian dalam laporan polisi, diduga terdapat dua orang yang belum diketahui identitasnya melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah korban.

Kendaraan tersebut sebelumnya dalam kondisi terkunci stang. Selain kendaraan, di dalam bagasi motor juga terdapat surat izin mengemudi (SIM) milik korban.

Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp17 juta.

Usai kejadian, Yudha Alamsyah didampingi orang tuanya, Hadransyah atau yang akrab disapa Ardan, melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jati Agung, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung, pada Kamis, 1 Oktober 2026, sekitar pukul 12.30 WIB.

Laporan tersebut tercatat dalam Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/B-885/X/2026/SPKT/POLSEK JATI AGUNG/POLRES LAMSEL/POLDA LAMPUNG, dengan perkara pencurian dengan pemberatan. Dalam dokumen laporan, identitas terlapor masih dalam penyelidikan.

Orang Tua Korban Harapkan Kepastian Penanganan Kasus

Setelah lebih dari satu bulan berlalu, pihak keluarga korban berharap aparat kepolisian dapat memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut serta menyampaikan perkembangan proses penyelidikan.

Ardan, selaku orang tua Yudha Alamsyah, menyampaikan harapannya agar pihak kepolisian segera mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

"Saya berharap pihak Kepolisian Sektor Jati Agung, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung, dapat segera mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang menimpa anak saya. Kejadian ini tentu meresahkan masyarakat, khususnya warga di lingkungan perumahan kami," ujar Ardan saat ditemui di kediamannya, Rabu (18/11/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak keluarga belum memperoleh informasi perkembangan penanganan perkara secara jelas.

"Sudah lebih dari satu bulan sejak kejadian dan laporan dibuat. Kami berharap ada perkembangan atau informasi yang jelas dari pihak kepolisian terkait proses penyelidikan, termasuk upaya mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut," tambahnya.

Menurut Ardan, rekaman CCTV yang tersedia di lingkungan perumahan diharapkan dapat menjadi salah satu petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap peristiwa tersebut.

Media Buka Ruang Konfirmasi kepada Kepolisian

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol sosial, Jurnalis Berita Kota (JBK) berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polsek Jati Agung, Polres Lampung Selatan, terkait perkembangan penanganan laporan pencurian tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak media belum memperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai perkembangan penyelidikan maupun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan perkara tersebut.

JBK tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya guna memberikan penjelasan yang berimbang kepada masyarakat.

Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pencurian kendaraan bermotor, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memanfaatkan kamera CCTV sebagai langkah pencegahan.
(*)

Kapolda Lampung Perkuat Sinergi dengan Dai Kamtibmas, Ulama Jadi Mitra Strategis Jaga Keamanan dan Persatuan


REFORMASI-ID | LAMPUNG – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani, memperkuat sinergi Polri bersama tokoh agama dan masyarakat melakukan Silaturahmi Dai Kamtibmas Polda Lampung, di Ballroom Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan  tersebut dihadiri Dirbinmas Polda Lampung, pejabat utama Ditbinmas, perwakilan Ditresnarkoba, para Kasat Binmas jajaran Polda Lampung, Ketua MUI Provinsi Lampung, narasumber, serta pengurus Dai Kamtibmas tingkat daerah, kabupaten, dan kota se-Provinsi Lampung.

Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi antara kepolisian dengan para ulama serta Dai Kamtibmas dalam memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengoptimalkan peran tokoh agama sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Lampung.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan semata-mata menjadi tugas kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

Perkuat Pendekatan Preventif, Ulama Diharapkan Jadi Penyejuk Umat:

Para Dai Kamtibmas memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan kedamaian, toleransi, persatuan, serta membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Sebagai bentuk penguatan kemitraan dan apresiasi terhadap peran Dai Kamtibmas, dalam kegiatan tersebut Kapolda Lampung juga menyerahkan jaket Dai Kamtibmas.

Pemberian jaket tersebut menjadi simbol kebersamaan, identitas kemitraan, dan komitmen para dai untuk turut berkontribusi dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

Melalui pendekatan dakwah yang humanis dan menyejukkan, para Dai Kamtibmas diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat, menyampaikan edukasi tentang pentingnya menjaga kerukunan, menangkal provokasi, berita bohong, ujaran kebencian, intoleransi, serta mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk penyalahgunaan narkoba dan konflik sosial.

Kabidhumas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari mengatakan, kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat dan Pemberdayaan Dai Kamtibmas merupakan wujud komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan tokoh agama sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan melalui pendekatan preventif dan humanis.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, khususnya para tokoh agama dan Dai Kamtibmas, untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Melalui kegiatan ini, kami memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta mengoptimalkan peran para dai dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat,” ujar Yuni.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan pengarahan dan materi dari narasumber guna meningkatkan wawasan, kapasitas, serta peran Dai Kamtibmas dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan tantangan keamanan di tengah masyarakat.

Polda Lampung turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan segera melaporkan apabila menemukan gangguan kamtibmas maupun membutuhkan bantuan kepolisian melalui Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis, serta Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-7161-992. (Mdn)

Kunker ke Polres Banyuasin, Kapolda Sumsel Perkuat Kesiapan Personel Dukung Program Prioritas Kapolri


REFORMASI-ID | PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Polres Banyuasin, Rabu (18/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan personel, meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program prioritas Kapolri.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut turut dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Selatan dan sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, di antaranya Irwasda Kombes Pol Iwan Sonjaya, S.I.K., Dirbinmas Kombes Pol Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H., M.Han., Dirresnarkoba Kombes Pol Patar M. H. Silalahi, S.I.K., Dirlantas Kombes Pol Robertho Pardede, S.I.K., M.I.K., serta Dirreskrimsus Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, S.H., S.I.K., M.Si.

Setibanya di Mako Polres Banyuasin, Kapolda Sumsel menerima laporan kesatuan dari Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si. Rangkaian penyambutan dilanjutkan dengan pengalungan bunga oleh Polisi Cilik (Pocil), jajar kehormatan, serta penampilan Tari Sekapur Sirih sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada rombongan.

Salah satu agenda penting dalam kunjungan tersebut adalah pembacaan Deklarasi “Stop Narkoba” bersama mahasiswa, yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama anti narkoba oleh unsur lintas sektor. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuasin.

Dalam rangka mendukung kesiapan dan kebugaran personel, Kapolda Sumsel juga meresmikan renovasi Fitness Center dan Nutrition Corner Polres Banyuasin. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang kebugaran serta menjaga kondisi fisik anggota dalam melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan bakti sosial dan bakti kesehatan, pemberian arahan kepada personel, serta rapat virtual melalui Zoom Meeting bersama seluruh Polres jajaran Polda Sumsel. Kapolda juga meninjau Posko Anti Narkoba dan Posko Polisi Bersama Masyarakat, sebelum menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menegaskan bahwa seluruh personel Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kesiapan fisik, serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan narkoba dan pemeliharaan kamtibmas membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Seluruh personel Polda Sumsel dan jajaran harus terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kebugaran, serta mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat untuk memberantas narkoba dan mendukung penuh program prioritas pemerintah,” tegas Rony Samtana.

Sementara itu, Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si. menyampaikan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti arahan Kapolda Sumsel dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat.

“Kunjungan kerja Bapak Kapolda Sumsel menjadi suntikan motivasi bagi seluruh personel Polres Banyuasin untuk semakin solid bersinergi dengan Forkopimda dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas serta memerangi narkoba hingga ke tingkat desa,” ujar Risnan Aldino.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan internal sekaligus membangun kemitraan kepolisian dengan masyarakat.

“Polda Sumsel terus mengakselerasi program prioritas Kapolri dan menggerakkan seluruh jajaran agar selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan solusi nyata, serta menjaga kondusivitas wilayah,” ungkap Nandang.

Melalui kunjungan kerja ini, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sinergi lintas sektoral, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Seluruh jajaran diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kapolda Sumsel di Polres Banyuasin berlangsung tertib, aman, dan lancar. Polisi Bersama Masyarakat. (Mdn) 

Latihan Posko Penanggulangan Bencana Alam Kodim 0507/Bekasi Korem 051/Wijayakarta dengan tema latihan "Bendung Karta XXVI"


 REFORMASI - ID | Kodam Jaya - Kota Bekasi – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Kodim 0507/Bekasi menggelar kegiatan Komandan Latihan (Danlat) Latihan Lapangan Penanggulangan Bencana Alam Banjir dengan tema “Bendung Karta XXVI” Korem 051/Wijayakarta TA 2026, bertempat di Lapangan Cipandawa, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam Jaya Letnan Jenderal TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., didampingi Danrem 051/Wijayakarta Kolonel Inf Muhammad Benrieyadin Sjafrie dan Dandim 0507/Bekasi Kolonel Inf Supri Siswanto, S.H., M.I.P., meninjau secara langsung pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana banjir.

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kesiapan personel, materiil, serta koordinasi lintas instansi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, khususnya banjir di wilayah Kota Bekasi.

Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menyampaikan bahwa latihan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesiapan seluruh unsur, baik TNI, Polri maupun pemerintah daerah, sehingga mampu bertindak cepat dan tepat ketika terjadi bencana.

“Melalui latihan ini, kita dapat melihat kesiapan TNI, Polri maupun pemerintah daerah dalam mengantisipasi apabila terjadi bencana. Seperti kejadian banjir yang pernah terjadi di wilayah ini, kita harus benar-benar siap, siapa berbuat apa, sehingga ketika bencana terjadi, penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dapat dilaksanakan lebih cepat,” ungkap Pangdam Jaya.

Lebih lanjut, Pangdam menjelaskan bahwa dalam penanggulangan bencana, seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki akan dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Di antaranya perahu karet untuk evakuasi, kendaraan operasional, mobil pemadam kebakaran, serta pengerahan personel guna membantu masyarakat terdampak bencana.

Selain itu, apabila diperlukan, TNI bersama unsur terkait juga akan menyiapkan tenda pengungsian dan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

Tidak hanya berfokus pada proses evakuasi, latihan tersebut juga mencakup kesiapan pelayanan kesehatan melalui pendirian posko kesehatan guna memberikan penanganan medis kepada masyarakat, baik saat maupun setelah bencana terjadi.

Aspek pemulihan psikologis atau trauma healing juga menjadi perhatian. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pendampingan dan dukungan moril kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, agar tetap memiliki semangat serta ketahanan mental dalam menghadapi dampak bencana.

Melalui latihan lapangan “Bendung Karta XXVI” ini, diharapkan terbangun sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dalam menghadapi situasi darurat bencana.

Di akhir keterangannya, Pangdam Jaya mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan di wilayah masing-masing sebagai salah satu upaya mengurangi risiko terjadinya bencana banjir.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen TNI AD, khususnya Kodam Jaya dan jajaran Korem 051/Wijayakarta serta Kodim 0507/Bekasi, dalam mendukung tugas kemanusiaan dan membantu pemerintah daerah mengatasi kesulitan masyarakat akibat bencana alam.

(Kodim 0507/Bekasi)

. 

Canangkan Desa Bersinar, BNNK Lampung Selatan Gelar Deklarasi Anti Narkoba


REFORMASI-ID | Lampung Selatan - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan melaksanakan kegiatan Pencanangan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2026 di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu, 18/11/2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik beserta unsur Forkopimda Lampung Selatan, instansi dan lembaga vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Selatan, unsur pimpinan Kecamatan Sidomulyo (Uspika), serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Desa Talang Baru.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa Talang Baru, Ahmadi. Dan ambutan berikutnya disampaikan oleh Bupati Lampung Selatan yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Anasrullah, S.Sos., M.M. Pada kesempatan tersebut, dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkungan Desa.

Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M., menyampaikan sambutan. Dalam kesempatan tersebut, dikatakannya pentingnya membangun sinergi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program Desa Bersinar. Peran aktif pemerintah desa, relawan, tokoh masyarakat, dan warga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan lingkungan terhadap ancaman narkoba.

Tak hanya itu lanjutnya, Melalui pencanangan Desa Bersinar ini, BNNK Lampung Selatan berharap terbentuknya gerakan masyarakat yang aktif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan narkoba. Kemudian BNNK Lampung Selatan juga bersama-sama melaksanakan penandatanganan deklarasi berikrar anti narkoba. 


"Ini menjadi wujud komitmen bersama seluruh unsur yang hadir untuk mendukung pelaksanaan P4GN serta mewujudkan Desa Talang Baru sebagai lingkungan yang bersih dari narkoba," ujar AKBP Rahmad Hidayat.

Selain itu tegasnya. Kehadiran relawan anti narkoba diharapkan dapat menjadi penggerak penyebarluasan informasi dan edukasi P4GN sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

"BNNK Lampung Selatan terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi terkait, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Bersinar (Bersih Narkoba)," tandasnya. 

Sementara itu. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Anasrullah, S.Sos., M.M, mewakili Bupati Lampung Selatan, menyampaikan apresiasi sebagai bentuk dukungan serta sinergi dalam pelaksanaan program P4GN, sekaligus meresmikan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) tahun 2026, di Desa Talang Baru  Kecamatan Sidomulyo. Kabupaten Lampung Selatan. 

"Kami Pemkab Lampung Selatan sangat mendukung dan mengapresiasi langkah dan program BNNK Lampung Selatan. Semoga Desa Bersinar dapat terwujud demi menyongsong Indonesia Emas 2045," tutup Anasrullah, S.Sos., M.M,. 

Untuk diketahui akhir kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Camat Sidomulyo, Kapolsek Sidomulyo, Koramil Sidomulyo, serta Kepala Desa Talang Baru. (Mdn) 

Elvanty Apresiasi Orang Tua Proaktif Minta Anaknya Direhabilitasi, Sebut Keluarga Garda Terdepan Cegah Narkoba


REFORMASI-ID | LAMPUNG TIMUR – Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Elvanty, mengapresiasi langkah orang tua di Kecamatan Jabung yang mendatangi Polres Lampung Timur untuk meminta bantuan rehabilitasi bagi anaknya yang diduga mengalami ketergantungan narkotika.

Menurut Elvanty, langkah orang tua tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan anak. Ia menilai keberanian keluarga untuk mencari pertolongan menjadi hal penting dalam upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ia mengatakan, persoalan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Peran keluarga memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dalam memberikan pengawasan, pendidikan, perhatian, serta membangun komunikasi yang baik dengan anak.

"Langkah orang tua yang datang langsung meminta bantuan rehabilitasi patut kita apresiasi. Ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kepedulian dan tidak menutup mata terhadap persoalan yang sedang dihadapi anaknya. Justru dengan mencari pertolongan, ada peluang lebih besar untuk menyelamatkan masa depan anak," ujar Elvanty. Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam membentuk karakter serta menentukan arah pergaulan. Karena itu, orang tua perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, lingkungan pertemanan, hingga aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, pengawasan terhadap anak tidak cukup hanya dengan memberikan larangan, tetapi juga harus dibarengi pendekatan emosional, komunikasi terbuka, dan perhatian yang berkelanjutan.

"Anak-anak membutuhkan pendampingan, bukan hanya pengawasan. Orang tua harus hadir, mendengarkan persoalan anak, mengetahui dengan siapa mereka bergaul, dan memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika sejak dini," tambahnya.

Elvanty juga mengapresiasi langkah Polres Lampung Timur yang berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Lampung Timur dan pihak rehabilitasi untuk memberikan penanganan terhadap anak tersebut.

Ia berharap proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik sehingga anak yang bersangkutan memperoleh kesempatan untuk pulih, melanjutkan pendidikan, dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

Lebih lanjut, Elvanty mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah desa, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Lampung Timur.

"Jangan sampai kita baru bergerak ketika anak sudah terjerumus. Pencegahan harus dimulai dari rumah, diperkuat di sekolah, dan didukung lingkungan masyarakat. Menyelamatkan satu anak berarti turut menyelamatkan masa depan bangsa," tegasnya.

Ia berharap peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh orang tua agar tidak mengabaikan pentingnya pendampingan terhadap anak, sekaligus menghilangkan stigma terhadap keluarga yang berani mencari bantuan rehabilitasi.

Menurutnya, korban penyalahgunaan narkotika, khususnya anak-anak, membutuhkan penanganan dan pemulihan yang tepat agar memiliki kesempatan memperbaiki masa depan. (**)

17 November 2026

Kematian Tak Mengenal Usia, Kepergian Almarhumah Asyiah Menjadi Pengingat tentang Takdir Allah

 


REFORMASI-ID
| BITUNG
— Kepergian Asyiah Ramadhani Aras, bayi perempuan berusia satu tahun delapan bulan, meninggalkan duka mendalam bagi kedua orang tuanya, H. Ridwan Aras dan Hj. Pratiwi Mokodompit, serta keluarga besar. Namun, di balik kesedihan itu, terselip pesan keimanan bahwa kematian merupakan ketetapan Allah SWT yang tidak mengenal batas usia.

Almarhumah mengembuskan napas terakhir pada pukul 07.50 WITA di Rumah Sakit Budi Mulia. Kepergiannya mengundang kehadiran keluarga, kerabat, tokoh agama, dan masyarakat yang datang menyampaikan belasungkawa serta memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam rangkaian takziah, KH. Ustaz Khairudin Bandu, S.Sos., selaku Dewan Penasihat LDII Kota Bitung, hadir menyampaikan belasungkawa. Sementara itu, sambutan mewakili Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Bitung disampaikan Dr. H. Basmi Said, M.Si.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasihat LDII Provinsi Sulawesi Utara KH. Ahmad Fauzi dan KH. Abdul Ajis; Ketua Persinas ASAD Provinsi Sulawesi Utara AKP H. Nyoto, S.Sos.; Sekretaris LDII Provinsi Sulawesi Utara KH. Sunarwan; Dewan Penasihat LDII Kota Bitung KH. Khairudin Bandu, S.Sos.; Ketua DPD LDII Kota Bitung KH. Bumi Mustamin, S.Sos.; serta Dr. H. Basmi Said, M.Si., yang hadir mewakili Ketua KKSS Kota Bitung.

Dalam sambutannya, Basmi Said mengungkapkan bahwa kehadiran keluarga besar KKSS merupakan wujud kepedulian dan ikatan persaudaraan terhadap keluarga yang sedang berduka. Ia juga mengajak seluruh hadirin mengambil hikmah dari kepergian seorang anak yang usianya masih sangat belia.

Menurutnya, kematian tidak dapat diukur berdasarkan usia. Seseorang yang telah berumur lanjut belum tentu lebih dahulu dipanggil Allah dibandingkan mereka yang masih muda, bahkan anak-anak.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi setiap orang agar tidak larut dalam urusan dunia, melainkan senantiasa mempersiapkan bekal amal saleh dan memperkuat keimanan.

Sementara itu, dari jajaran DPD LDII Kota Bitung, Ketua KH. Bumi Mustamin, S.Sos., bersama pengurus turut memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga. Kehadiran organisasi tersebut sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial dan persaudaraan di tengah musibah.

Puncak rangkaian pelepasan ditandai dengan doa yang dipimpin KH. Ahmad Fauzi, selaku Wanhat atau Dewan Penasihat LDII Provinsi Sulawesi Utara. Doa dipanjatkan agar almarhumah mendapatkan rahmat Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan.

Dalam suasana haru, keluarga diingatkan untuk menerima kepergian Asyiah dengan sabar, ikhlas, dan rida atas ketetapan Allah SWT.

Kepergian Asyiah menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia sepenuhnya berada dalam kuasa Sang Pencipta. Tidak ada yang dapat menunda atau mempercepat ajal ketika waktunya telah tiba.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Kullu nafsin dzā'iqatul maut — setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.

Bagi keluarga yang ditinggalkan, kehilangan ini tentu bukan perkara mudah. Namun, doa, dukungan, dan kehadiran para pelayat menjadi penguat bahwa mereka tidak sendiri menghadapi ujian tersebut.

Semoga almarhumah Asyiah Ramadhani Aras berada dalam limpahan rahmat Allah SWT, menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak, serta kedua orang tua dan keluarga diberikan kesabaran dalam menghadapi ketetapan-Nya.

Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn.

Gelombang Solidaritas Lintas Elemen Menguat Jelang Aksi Jilid 2, Desak Bupati Bekasi Copot Kadis LH dan Usut Anggaran TPA Burangkeng



REFORMASI-ID | Bekasi - Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kian menguat menjelang rencana pelaksanaan Aksi Unjuk Rasa Damai Jilid 2. 

Konsolidasi besar yang menghimpun unsur praktisi hukum, pegiat antikorupsi, aktivis pergerakan, tokoh masyarakat, LSM serta insan pers se-Bekasi Raya ini lahir sebagai respons atas mandeknya penegakan disiplin terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Terhitung sejak insiden dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra Simaremare yang VIRAL di Kantor DLH pada 6 Oktober 2026, hingga pelaksanaan Aksi Damai Solidaritas Jilid 1 pada 15 Oktober 2026, Pemkab Bekasi dinilai belum menunjukkan langkah administratif yang tegas dan transparan. 

Padahal, dr. Asep Surya Atmaja yang kini telah menjabat sebagai Bupati Bekasi definitif memiliki kewenangan penuh selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dari kalangan praktisi hukum, Advokasi Biro Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menyoroti tajam stagnasi sikap Pemkab Bekasi yang dinilainya justru mempertaruhkan kredibilitas dan wibawa pemerintah daerah di mata hukum maupun publik.

"Menyikapi tindak lanjut aksi Pergerakan Wartawan Bekasi Raya, kami sangat menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara normatif, Pemkab Bekasi seharusnya segera mengambil tindakan tegas sesuai koridor hukum dan ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku," kata Bayu, usai rapat di Gedung Juang, Selasa (17/11/2026) sore.

Masih kata Bayu, kami mencatat bahwa hingga kini Syafri Donny Sirait masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

"Pemerintah daerah semestinya mampu menjaga marwah dan kredibilitas birokrasi. Apabila persoalan mendasar ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka integritas Pemkab Bekasi sendirilah yang akan tercoreng di hadapan publik," tegas Bayu Setyawan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman PS, S.Pd., menegaskan bahwa eskalasi gerakan Jilid 2 tidak hanya bertumpu pada persoalan etika pejabat, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan DLH, termasuk polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng.

"Kami menuntut kepastian dan transparansi penanganan laporan hukum Saudara Kimsan Indra Simaremare, mendesak Bupati Bekasi segera mengevaluasi secara menyeluruh jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syafri Donny Sirait, serta meminta agar polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng tidak dibiarkan menguap tanpa pemeriksaan dan audit yang akuntabel. Kami tegaskan, gerakan ini bukan persoalan sentimen pribadi, melainkan menyangkut marwah kemerdekaan pers, transparansi tata kelola pemerintahan, serta akuntabilitas pejabat publik. Jabatan bukanlah tameng untuk kebal dari kritik. Pers bukan musuh pemerintah, dan suara masyarakat tidak boleh diabaikan," ujar Herman.

Dari barisan pergerakan, Aktivis Bekasi, Frits Saikat, menyerukan seluruh simpul organisasi dan elemen masyarakat sipil buat merapatkan barisan dalam Aksi Jilid 2 sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi kekuasaan.

"Kami menuntut ketegasan nyata dari Bapak Bupati Bekasi terhadap sikap arogansi dan penghinaan yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap rekan jurnalis. Momentum ini menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen pergerakan di Bekasi Raya untuk merapatkan barisan, bersatu padu, dan turun bersama dalam Aksi Jilid 2 demi menegakkan keadilan serta martabat kontrol sosial," seru Frits Saikat.

Sementara itu, Aktivis yang kerap di sapa Beke (Saripudin), memberikan peringatan keras agar Bupati Bekasi segera mengambil keputusan pencopotan sebelum gelombang protes diperluas hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Selaku bagian dari masyarakat Bekasi, kami mendesak Bupati Bekasi segera mencopot dan menonaktifkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait insiden penghinaan di kantor dinas yang sangat tidak patut serta melukai martabat keluarga besar Insan Pers. Bupati harus menunjukkan keberanian dan ketegasan sebagai pimpinan daerah. Apabila tuntutan keadilan ini tetap diabaikan tanpa tindakan nyata, kami siap memobilisasi gelombang massa yang lebih besar hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Menyuarakan bahwa Pemkab Bekasi tumpul dan abai terhadap korban perbuatan tercela oknum pejabatnya," ungkap Beke. **

HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan


REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG - Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai Pembina Upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/11/2026).

Dalam upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

Melalui sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan kembali prinsip paling mendasar dalam pembangunan kesehatan nasional tahun ini, yakni "Sehat untuk Semua", yang menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Tahun ini kita kembali menegaskan prinsip paling mendasar, Sehat untuk Semua. Artinya kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan amanat Menkes.

Pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi kesehatan secara mendasar dengan menggeser paradigma dari mengobati orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini diwujudkan melalui tiga pijakan utama, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

"Saat ini kita sedang melakukan transformasi secara mendasar, bergeser dari pola lama yang hanya menunggu orang jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Inilah semangat utama di balik Cek Kesehatan Gratis atau CKG," lanjutnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 1 November 2026, program CKG telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk di seluruh kabupaten/kota. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan lebih dari 8 juta warga mengidap hipertensi maupun diabetes tanpa gejala, serta lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis (TB) berhasil terdeteksi secara aktif dengan tingkat kepatuhan pengobatan mencapai 90 persen guna mengejar target Indonesia Bebas TB pada tahun 2030.

Selain deteksi dini, edukasi pencegahan penyakit kronis juga didorong melalui inovasi pelabelan gizi Nutri-Level untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, serta penyediaan kalkulator Nutri-Level gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Guna menopang upaya preventif tersebut, pemerintah terus memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Langkah ini mencakup rencana pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas, peningkatan kelas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C di wilayah akses sulit, hingga percepatan pemenuhan dokter spesialis melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang memprioritaskan putra-putri daerah. Dari sisi perlindungan finansial, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperkuat dengan menjangkau 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia.

Menutup sambutan Menteri Kesehatan, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem kesehatan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat.

"Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sistem kesehatan bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disiapkan, atau masyarakat yang diperiksa kesehatannya, tetapi diukur dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang dapat hidup sehat, produktif, dan berkualitas," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekdaprov didampingi jajaran Forkopimda menyerahkan penghargaan di bidang kesehatan, diantaranya penghargaan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penghargaan bidang surveilans dan imunisasi, penghargaan bidang penyakit menular dan penghargaan bidang pelayanan kesehatan. (**)

Polda Sumsel Akselerasi Program Quick Win Kapolri untuk Optimalkan Pelayanan Publik


REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan terus memperkuat pelaksanaan program Quick Win Kapolri melalui evaluasi kinerja secara berkala. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai arahan pimpinan serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A. saat memimpin Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Mingguan Program Quick Win Kapolri di Ruang Vicon Lantai 2 Gedung Presisi Polda Sumsel, Palembang, Selasa (17/11/2026) pagi.

Rapat yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel serta perwakilan Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumsel secara daring. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi dan pengendalian internal untuk mencermati pelaksanaan program Quick Win Kapolri sekaligus mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja.

Dalam rapat tersebut, Wakapolda bersama para PJU mencermati sejumlah indikator pelaksanaan program Quick Win Kapolri di wilayah hukum Polda Sumsel. Evaluasi diarahkan pada konsistensi pelaksanaan tugas, penguatan pengawasan melekat, serta upaya mengatasi kendala operasional yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui evaluasi mingguan ini, setiap satuan kerja diharapkan terus meningkatkan koordinasi dan memastikan program Quick Win Kapolri dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaannya juga menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan responsivitas personel dalam menjalankan tugas kepolisian," ucap Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A. menegaskan bahwa evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan setiap program Quick Win Kapolri dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Program Quick Win Kapolri harus kita terjemahkan menjadi kerja nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Sumatera Selatan. Melalui evaluasi rutin ini, setiap satuan kerja wajib memastikan pelayanan publik berjalan cepat, transparan, dan humanis demi memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujar Irwansyah.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi publik juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri serta program strategis pemerintah.

“Polda Sumsel berkomitmen penuh mengawal setiap kebijakan Kapolri dan agenda pembangunan pemerintah melalui kinerja yang terukur. Kami terus mendorong seluruh jajaran untuk aktif mendengarkan aspirasi masyarakat serta menghadirkan solusi cepat atas berbagai dinamika kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan,” kata Nandang.

Polda Sumsel akan terus melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan guna menjaga konsistensi pelaksanaan program Quick Win Kapolri. Melalui penguatan koordinasi internal, setiap satuan kerja diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Polisi Bersama Masyarakat. (Hms/Mdn) 

Brigjen Pol Singgamata Resmi Gantikan Brigjen Pol Sumarto


REFORMASI-ID | Lampung – Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani memimpin kegiatan serah terima jabatan (Sertijab) Wakapolda Lampung dari Brigjen Pol Sumarto kepada Brigjen Pol Singgamata, yang dirangkaikan dengan acara farewell atau pelepasan pejabat lama. Kegiatan berlangsung di Siger Lounge Polda Lampung, Selasa (16/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama Polda Lampung, pengurus daerah Bhayangkari, serta seluruh Kapolres jajaran Polda Lampung. Suasana berlangsung khidmat dan penuh keakraban sebagai bagian dari tradisi organisasi Polri dalam menyambut pejabat baru sekaligus melepas pejabat lama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Brigjen Pol Sumarto atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Wakapolda Lampung. Kontribusi yang telah diberikan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, menjaga stabilitas kamtibmas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Lampung.

"Kepada Wakapolda Lampung yang baru, Brigjen Pol Singgamata, Kapolda berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan, serta memperkuat soliditas dan sinergi seluruh jajaran. Tantangan tugas kepolisian ke depan membutuhkan kepemimpinan yang responsif, profesional, dan mampu membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat," ujar Kapolda Lampung.

Momentum farewell tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas perjalanan pengabdian Brigjen Pol Sumarto di Polda Lampung. Pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan regenerasi kepemimpinan Polri untuk terus meningkatkan kualitas kinerja institusi.

Menurutnya. Melalui pergantian kepemimpinan ini, Kapolda Lampung menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan program kerja, memperkuat soliditas internal, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Polda Lampung berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif. 

"Demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Bumi Ruwa Jurai," pungkasnya. (Hms/Mdn)

16 November 2026

Bukan Lagi Perang Fisik, Perang Sekarang di Algoritma! Densus 88 AT Polri Satgaswil Sumsel, Komdigi, dan Polda Sumsel Bersatu Jaga Ruang Digital


REFORMASI-ID | Palembang - Perang melawan paham ekstremisme kini tidak lagi terjadi di jalanan. Perang itu terjadi di genggaman kita, di dalam algoritma media sosial. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam kegiatan Narasumber, Sosialisasi, dan Diskusi Publik bertajuk "Mewaspadai Ancaman Algoritma Ekstremisme di Ruang Digital" yang digelar di Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Senin, 16 November 2026.

Kegiatan ini menghadirkan sinergi yang langka dan kuat: Densus 88 AT Polri, Kementerian Komdigi, Polda Sumsel, FKPT Sumsel, dan dunia kampus duduk dalam satu forum. Hadir langsung Rektor UIGM H. Marzuki Alie, SE., MM., Ph.D., Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Irjen Pol Dr. Alexander Sabar, S.I.K., M.H., Kasatgaswil Sumsel Densus 88 AT Polri Kombes Pol Benny Kusworo, S.I.K., M.H., Dir Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Tonny Budhi Susetyo, S.IK., M.H., dan Kabid Pengkajian dan Penelitian FKPT Sumsel Dr. Isabella, S.IP., M.Si.

Pesertanya pun tidak main-main: ± 300 mahasiswa dan mahasiswi dari UIGM, Universitas Sriwijaya, dan UIN Raden Fatah Palembang.

Algoritma: Teman yang Bisa Menjebak

Dalam paparannya, Irjen Pol Dr. Alexander Sabar menjelaskan cara kerja yang selama ini tidak kita sadari.

Algoritma media sosial dirancang untuk terus merekomendasikan konten yang sesuai dengan minat dan aktivitas kita. Jika kita sekali saja menonton konten provokatif, algoritma akan terus menyodorkan konten sejenis. Lama-lama, kita terjebak dalam satu lingkungan informasi yang sempit, dan tanpa sadar pola pikir kita dibentuk.

Penyebaran paham ekstremisme saat ini pun tidak lagi dilakukan secara terbuka. Ia dikemas dalam video pendek yang menarik, narasi provokatif, simbol, gambar, hingga pesan-pesan yang terlihat biasa saja, namun perlahan membangun persepsi negatif terhadap pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu.

"Menjaga ruang digital dari pengaruh ekstremisme adalah tanggung jawab bersama," tegasnya.

Beliau juga mengingatkan satu hal penting yang langsung disambut antusias mahasiswa: Jangan mudah percaya hanya karena akun sudah centang biru.

Dalam sesi tanya jawab, Bella dari UNSRI menanyakan soal akun centang biru berbayar yang informasinya belum tentu benar. Jawaban Irjen Alexander tegas: "Memang benar ada yang berbayar dan tidak bisa selalu dipercaya. Kita harus kritis dan selalu cross-check informasi dari sumber apapun."

Literasi Digital Bukan Sekadar Bisa Main HP

Senada dengan itu, Dr. Isabella dari FKPT Sumsel menekankan bahwa literasi digital bukan sekadar bisa menggunakan teknologi.

Literasi digital adalah kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menyikapi informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Termasuk budaya tabayyun - memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan membagikannya.

Ia juga mengingatkan agar mahasiswa mewaspadai konten yang mengandung ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, diskriminasi, hingga ajakan kekerasan, yang seringkali dikemas dengan narasi keagamaan, identitas kelompok, maupun isu sosial.

"Mahasiswa harus kritis, memahami literasi digital, dan membagikan pengetahuan itu kepada keluarga dan lingkungan sekitar," pesannya saat menjawab pertanyaan Agung dari UIN Raden Fatah tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

Pola Baru yang Mengincar Anak Muda: Dari Game Hingga Grup Tertutup

Paparan yang paling membuat ruangan hening datang dari Kombes Pol Benny Kusworo dari Densus 88 AT Polri.

Beliau menjelaskan, ancaman saat ini telah bertransformasi total ke ruang digital. Pola perekrutan generasi muda bahkan telah bergeser dari platform terbuka menuju komunikasi tertutup.

Polanya bisa dimulai dari hal yang sangat sepele: Eksploitasi minat anak melalui permainan daring (game online). Dari game, berlanjut ke komunikasi pribadi, lalu isolasi sosial, hingga penanaman ideologi ekstrem.

Proses radikalisasi itu bertahap: Dimulai dari paparan konten digital, muncul krisis identitas, penerimaan ideologi ekstrem, pembentukan loyalitas kelompok, hingga legitimasi kekerasan.

Faktor kerentanannya pun sangat dekat dengan kehidupan kita: perundungan (bullying), keluarga broken home, kurang perhatian orang tua, hingga penggunaan device berlebihan tanpa pengawasan.

Berdasarkan pemetaan di Sumatera Selatan, total ada 36 anak yang terpapar ekstremisme. 24 orang telah mendapatkan intervensi, dan 12 orang direncanakan untuk intervensi lebih lanjut.

Namun pendekatannya bukan penghukuman. Densus 88 menggunakan pendekatan humanis dan komprehensif dalam 7 tahapan: Deteksi dini, koordinasi lintas sektor, penggalangan keluarga, penjemputan humanis, pemeriksaan digital, asesmen psikologis, hingga intervensi dan reintegrasi melalui konseling, edukasi, dan literasi digital.

"Keluarga adalah benteng pertama. Orang tua harus membangun komunikasi yang baik, memahami aktivitas digital anak, dan mendampingi penggunaan internet," tegas Kombes Benny.

Hal ini diperkuat oleh Dir Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Tonny Budhi Susetyo, yang memaparkan bahwa konten ekstremisme menyebar di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, hingga X. Bentuknya bisa propaganda ideologi, radikalisasi, intoleransi, rekrutmen, pendanaan, hingga glorifikasi terorisme.

Wilayah yang menjadi perhatian prioritas di Sumsel adalah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Peran Orang Tua: Family Link dan Pengawasan Intens

Dalam sesi tanya jawab, Jihan dari UIGM bertanya tentang peran orang tua. Jawaban para narasumber sangat praktis.

Irjen Alexander menyarankan penggunaan teknologi untuk pengawasan, seperti aplikasi Family Link, pengawasan langsung secara intens, dan terus meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital.

Sementara Kombes Benny menekankan, waktu terbanyak anak ada di rumah. Maka keluarga lah yang paling menentukan.

Pesan Rektor: Jadikan Medsos Sarana Berkarya

Membuka acara, Rektor UIGM H. Marzuki Alie berpesan agar mahasiswa menggunakan teknologi secara bijak.

"Mahasiswa harus memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi dan narasi yang mengandung intoleransi, radikalisme, maupun ekstremisme. Jadikan media digital sebagai sarana untuk belajar dan berkarya, serta turut menjaga persatuan dan keutuhan bangsa," ujarnya.

Kegiatan ini pun ditutup dalam keadaan aman dan lancar. Namun pesannya jelas: Ruang digital yang aman, sehat, dan produktif hanya bisa terwujud jika pemerintah, aparat, kampus, keluarga, dan mahasiswa bergerak bersama.

"Karena di era algoritma ini, yang paling berbahaya bukan kurangnya informasi, tapi tidak mampu menyaring informasi," pungkasnya.

#WaspadaAlgoritmaEkstremisme #CegahIRET #LiterasiDigital #SumselRukun #Densus88 #Komdigi #PoldaSumsel #UIGM #MahasiswaSumsel

Adjie Surahman: Akreditasi Harus Jadi Instrumen Penguatan, Bukan Alat Penyanderaan Struktur Organisasi


REFORMASI-ID | LAMPUNG - Pimpinan Pusat IPNU perlu menempatkan kebijakan klasterisasi dan akreditasi dalam kerangka tata kelola organisasi yang objektif, proporsional, dan berkeadilan. Perlu dipahami bahwa klasterisasi merupakan instrumen pemetaan kondisi organisasi, bukan parameter tunggal untuk menentukan kualitas, legitimasi, maupun eksistensi sebuah kepemimpinan. Sementara akreditasi merupakan instrumen evaluasi yang harus dijalankan berdasarkan indikator yang terukur dan transparan. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 26-30 November di Kendal Jawa Tengah. 2026, Senin (16/11/2026).

Wakil Ketua PW IPNU Lampung Adjie surahman mengatakan, jangan sampai akreditasi mengalami pergeseran fungsi, dari instrumen evaluasi kelembagaan menjadi instrumen kontrol politik terhadap Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Cabang. Terlebih terhadap struktur yang memiliki Surat Pengesahan (SP) sah, tetap menjalankan roda organisasi, aktif secara fikrah, produktif dalam kaderisasi, serta konsisten membangun basis pelajar di daerah.

"Kita perlu membedakan antara legitimasi struktural, kapasitas administratif, dan performa organisasi. Ketiganya memiliki dimensi penilaian yang berbeda dan tidak semestinya direduksi menjadi satu ukuran administratif. Sebab, realitas organisasi di setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan keterbatasan yang tidak selalu sama," ujarnya.

Menurutnya. Jangan sampai ketidakmampuan memenuhi sebagian indikator administratif kemudian dimaknai sebagai ketidakmampuan organisasi dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan perjuangannya.

"Kami tidak sedang mempertanyakan urgensi akreditasi, tetapi mempertanyakan bagaimana instrumen tersebut diterapkan. Apakah benar-benar menjadi mekanisme peningkatan kualitas kelembagaan, atau justru berpotensi melahirkan ketimpangan perlakuan terhadap struktur di daerah?," tanya nya. 

Tak hanya itu lanjut. PP IPNU harus memastikan bahwa hasil akreditasi tidak digunakan secara sepihak untuk mengurangi pengakuan terhadap struktur yang masih memiliki legitimasi organisatoris. Harus tersedia mekanisme evaluasi, klarifikasi, pendampingan, dan perbaikan yang adil.

Selain itu paparnya. Organisasi yang sehat bukan organisasi yang hanya mampu menilai struktur di bawahnya, melainkan organisasi yang mampu memastikan seluruh strukturnya tumbuh dan berkembang secara setara.

"Akreditasi harus memperkuat institusi, bukan menciptakan subordinasi. Evaluasi harus melahirkan perbaikan, bukan diskriminasi. Jangan sampai instrumen administratif justru menjadi legitimasi bagi praktik penyanderaan politik organisasi," pungkasnya. (**)

Pastikan Arus Lalu Lintas Lancar, Kapolda Lampung Turun Pantau Langsung


REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG – Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani turun langsung melaksanakan monitoring dan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (16/11/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 06.20 WIB tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya pada jam sibuk pagi hari di sejumlah titik rawan kemacetan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Lampung didampingi Karo Ops, Dirlantas Polda Lampung, serta Kapolresta Bandar Lampung. Kapolda memantau langsung kondisi arus kendaraan sekaligus memastikan personel melaksanakan pengaturan lalu lintas secara optimal agar aktivitas masyarakat berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi program dan arahan Kapolri dalam menghadirkan Polri yang selalu hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan nyata.

"Ini merupakan wujud komitmen Polri untuk selalu hadir bersama masyarakat. Kehadiran Bapak Kapolda Lampung secara langsung di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kepolisian tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga melalui tindakan nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas," ujar Kombes Pol Yuni Iswandari.

Ia menambahkan, Polda Lampung terus mendorong seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan, responsivitas, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Kabid Humas juga mengimbau masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengikuti arahan petugas demi mencegah terjadinya kecelakaan.

Selain itu, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan maupun informasi melalui Hotline Kapolda Lampung di nomor 08217161992.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang responsif, humanis, dan hadir langsung di tengah masyarakat demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Provinsi Lampung. (Mdn) 

Diduga Terkait Penyalahgunaan Sabu di Kalianda, 3 Pria Diamankan Polisi


REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan tiga pria yang diduga terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Mall Pelayanan Publik (MPP), Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 22.30 WIB.

Ketiga pria tersebut masing-masing berinisial ES (36), warga Kalianda; Z (44), warga Kalianda; dan RS (34), warga Desa Pesugihan, Kecamatan Kalianda. Mereka diamankan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.

Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan IPTU Rosali, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., membenarkan pengungkapan tersebut.

“Benar, anggota Satresnarkoba telah mengamankan tiga orang pria untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah menerima informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda,” ujar IPTU Rosali. Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh anggota Satresnarkoba dengan mendatangi lokasi.

“Di dalam gudang, petugas menemukan dua plastik klip kecil bekas pakai sabu, satu alat hisap atau bong, empat korek api, satu sumbu, satu skop, serta dua skop pipet. Barang-barang tersebut ditemukan tergeletak di lantai dan selanjutnya diamankan sebagai barang bukti,” jelasnya.

Selain itu, polisi turut mengamankan tiga unit telepon genggam, masing-masing satu unit Infinix warna hitam, Samsung A04 warna hitam, dan Poco warna silver.

“Ketiga orang tersebut beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut dan melakukan proses penyidikan” tambahnya.

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 

Polres Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkotika dan berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Laporan dapat disampaikan melalui kantor polisi terdekat atau layanan Call Center Polri 110. (*) 

Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Desa Ciledug, Ahmad Patoni Usung Program Atasi Pengangguran



REFORMASI-ID | Bekasi - Ahmad Patoni terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, periode 2026–2031 pada Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) Desa Ciledug yang digelar di Aula Desa Ciledug, Minggu (15/11/2026).

Pasca-penetapan, Ahmad Patoni mengatakan akan segera menyusun kepengurusan dan formatur. Dia mengaku secara pribadi telah mempersiapkan visi dan misi Karang Taruna Desa Ciledug, tetapi hal tersebut perlu dibahas bersama pengurus lainnya agar terdapat persamaan persepsi.

“Pasca-penetapan hari ini, saya akan menyusun kepengurusan dan formatur. Secara pribadi saya sudah mempersiapkan visi dan misi Karang Taruna Desa Ciledug, akan tetapi itu perlu dibahas dengan pengurus lainnya agar ada persamaan persepsi,” ujar Ahmad Patoni.

Dia menegaskan, Karang Taruna Desa Ciledug akan terus bersinergi dengan Kepala Desa Ciledug untuk membangun desa ke arah yang lebih baik. Menurutnya, program-program Karang Taruna harus selaras dengan program Pemerintah Desa Ciledug.

“Kami akan terus bersinergi dengan Kepala Desa Ciledug untuk membangun desa ke arah yang lebih baik. Intinya, program-program Karang Taruna Desa Ciledug harus selaras dengan program Pemerintah Desa Ciledug,” katanya.

Dia juga mengungkapkan program unggulan yang diusungnya dan dapat langsung dirasakan anak muda, yaitu pengentasan pengangguran. “Karena itu, ke depannya kami akan bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) Kabupaten Bekasi terkait pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan,” kata Ahmad Patoni.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Setu, Edi Saipul, yang turut hadir dalam acara tersebut berharap Karang Taruna Desa Ciledug dapat tumbuh lebih baik ke depannya.

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyatukan barisan pemuda, terlebih setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) beberapa waktu lalu.

“Kita bernaung di satu lembaga, yaitu Karang Taruna. Kalau kita sudah bersatu, baru kita bisa,” kata Edi Saipul.

Harapan senada disampaikan Kepala Desa Ciledug, Hadi Hidayat. Dia berharap Karang Taruna dapat terus bersinergi dengan pemerintah desa dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan desa.

“Bisa bersinergi, dan harapan saya, Karang Taruna bisa membawa Ciledug ke arah yang lebih baik,” ujar Hadi Hidayat. (Red)

Fokus Keselamatan Nyawa, Irjen Pol Rony Samtana Resmi Buka Operasi Zebra Musi 2026


REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Musi 2026 di Lapangan Apel Mapolda Sumsel, Palembang, Senin (16/11/2026). Apel dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., sebagai tanda dimulainya operasi kepolisian kewilayahan yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.

Operasi Zebra Musi 2026 dilaksanakan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta melindungi masyarakat pengguna jalan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Pelaksanaannya juga menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik menjelang pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Dalam pelaksanaannya, Polda Sumsel melibatkan personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Jasa Raharja, serta instansi terkait lainnya. Pengawasan difokuskan pada jalur lintas timur dan tengah, ruas jalan tol, jalur logistik, titik rawan kecelakaan atau black spot, titik rawan kemacetan atau trouble spot, serta pusat aktivitas masyarakat.

Strategi operasi mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi keselamatan berlalu lintas berbasis data dan pemetaan wilayah. Jajaran Polsek, Bhabinkamtibmas, serta kanal media sosial kepolisian turut dilibatkan untuk menyosialisasikan tertib berlalu lintas kepada pelajar, mahasiswa, komunitas otomotif, dan pengemudi angkutan.

Selain edukasi dan pencegahan, petugas juga mengoptimalkan penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta teguran simpatik. Langkah lainnya meliputi mitigasi terhadap kerawanan infrastruktur jalan rusak, potensi banjir dan longsor akibat faktor cuaca, serta pemeriksaan kelaikan angkutan umum dan barang.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menekankan enam arahan utama kepada seluruh jajaran agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Salah satu penekanannya adalah mengurangi personel yang bertugas di dalam ruangan dan memperbanyak kehadiran petugas di jalan raya, terutama pada simpul kemacetan dan lokasi rawan kecelakaan.

“Keberhasilan operasi ini tidak diukur dari banyaknya surat tilang yang dikeluarkan. Kita tidak sedang berlomba mencari sebanyak-banyaknya pelanggar, tetapi kita sedang bekerja mencegah kecelakaan dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya nyawa manusia yang menggunakan jalan,” tegas Irjen Pol Rony Samtana saat memimpin apel.

Kapolda Sumsel juga menginstruksikan Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Robertho Pardede, S.I.K., M.I.K., beserta para Kapolres, Kasat Lantas, dan Kapolsek jajaran untuk memberikan keteladanan dalam pelaksanaan tugas. Ia menegaskan penerapan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk arogansi dan pungutan liar, dengan tetap mengedepankan sikap senyum, sapa, dan salam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Robertho Pardede menyatakan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan operasi dengan pola pengamanan yang humanis, responsif, dan akuntabel melalui optimalisasi aplikasi K3I serta evaluasi harian.

“Sesuai arahan Bapak Kapolda, jajaran lalu lintas akan hadir langsung di titik-titik krusial untuk memberikan solusi cepat bagi kelancaran arus kendaraan, menertibkan balap liar sejak dini, dan memastikan penegakan aturan berjalan santun,” ujar Kombes Pol Robertho Pardede.

Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A., Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Iwan Sonjaya, S.I.K., para pejabat utama Polda Sumsel, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.

Hadir pula unsur TNI dari Pomdam II/Sriwijaya, Lanal Palembang, dan Lanud Sri Mulyono Herlambang, serta perwakilan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bapenda, Jasa Raharja, dan BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Keterlibatan lintas instansi tersebut menjadi bagian dari sinergi dalam mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama operasi berlangsung.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan Operasi Zebra Musi 2026 dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.

“Polda Sumsel berkomitmen penuh menghadirkan pelayanan pengamanan terbaik demi keselamatan bersama. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan saat berkendara,” kata Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.

Melalui Operasi Zebra Musi 2026, Polda Sumsel mengajak seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran berlalu lintas. Keberhasilan operasi diharapkan tercermin dari berkurangnya kecelakaan, meningkatnya kepatuhan masyarakat, serta terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Sumatera Selatan. "Polisi Bersama Masyarakat." (Mdn) 

Tiga Atlit Porprov Karate Bantah Isu Intimidasi Dari Pelatih


REFORMASI-ID | Bandarlampung - Polemik pengunduran diri tiga atlet karate berinisial AL, SA, dan RP dari FORKI Kota Bandar Lampung terus bergulir menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung. Ketiganya menegaskan bahwa keputusan mundur merupakan keinginan pribadi tanpa adanya intervensi maupun intimidasi dari pihak mana pun, termasuk pelatih. Senin, 16/11/2026.

Ketiga atlet tersebut menyatakan telah mengundurkan diri secara resmi melalui surat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas meterai dan diketahui oleh orang tua masing-masing. Surat tersebut juga telah disampaikan secara langsung kepada Ketua FORKI Kota Bandar Lampung.

Setelah mengundurkan diri, ketiganya kemudian bergabung dengan sejumlah kabupaten untuk mengikuti kompetisi Porprov dengan memenuhi ketentuan dalam Technical Handbook (THB) KONI Provinsi Lampung.

Secara administratif, ketiga atlet tersebut telah mengikuti proses verifikasi melalui sistem KONI Provinsi Lampung dan dinyatakan sah serta lolos verifikasi.


Persoalan ini pun semakin menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan di sejumlah media online yang memuat tudingan terkait dugaan intimidasi terhadap ketiga atlet saat memutuskan meninggalkan FORKI Kota Bandar Lampung.

Menanggapi pemberitaan tersebut, ketiga atlet memberikan klarifikasi langsung kepada awak media saat ditemui di PKOR Way Halim, Minggu (15/11/2026).

Mereka secara tegas membantah tudingan tersebut, "Kami mengundurkan diri murni karena keinginan sendiri, tanpa adanya intervensi ataupun intimidasi dari siapa pun, termasuk pelatih. Keputusan ini juga diketahui dan didukung oleh orang tua kami," ungkap ketiganya.

Mereka menjelaskan, alasan pengunduran diri salah satunya karena merasa kurang nyaman dengan klaim bahwa mereka merupakan atlet binaan FORKI Kota Bandar Lampung.

Menurut mereka, selama ini proses latihan dan pembinaan lebih banyak dilakukan secara mandiri melalui dojo masing-masing, bukan melalui pembinaan langsung dari FORKI Kota Bandar Lampung.

Kami merasa kurang nyaman karena sering di klaim sebagai atlit binaan FORKI Kota bandar lampung, karena kami sama sekali belum pernah dibina atau menerima uang pembinaan untuk kami selama kami berlatih, kami keberatan jika hadiah yang kami dapat dari memenangkan pertandingan di klaim sebagai pembinaan, karena bagi kami itu adalah hadiah yang ditawarkan pada kami karena sudah mengikuti event dan menjadi pemenang, jadi itu semua bukanlah sebuah pembinaan.

Sementara AL menyampaikan saat dirinya pulang kembali dari membela Timnas karate pada ajang SEAKF di vietnam dan meraih medali perak, tidak ada satupun pengurus Forki kota Bandarlampung yang hadir, hanya pelatih kami dari dojo yang hadir. 

Ketiganya juga menegaskan bahwa keputusan berpindah ke tim kabupaten bukan berarti mengakhiri semangat dan komitmen untuk berprestasi. Sebaliknya, mereka berharap dapat terus mengembangkan kemampuan dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah maupun tim yang kini menaungi mereka.

"Setelah keluar dari FORKI Kota Bandar Lampung, kami akan tetap berprestasi di mana pun berada dan memberikan kontribusi kepada daerah serta tim tempat kami dibina sekarang," tegasnya.

Mereka juga berharap tidak ada lagi pernyataan yang menggiring opini seolah-olah pengunduran diri mereka disebabkan intervensi atau intimidasi dari pelatih.

Ketiganya menginginkan agar pelaksanaan Porprov Lampung mendatang dapat berlangsung secara sportif, jujur, damai, serta menjunjung tinggi aturan pertandingan.

Sementara itu, salah satu orang tua atlet yang ditemui awak media turut menanggapi pernyataan mengenai terpangkasnya kesempatan ketiga atlet untuk berprestasi setelah meninggalkan FORKI Kota Bandar Lampung.

Menurutnya, justru dengan bergabung bersama tim kabupaten pilihan mereka, kesempatan untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi semakin terbuka.

Ia juga menyebut bahwa ketiga atlet tersebut tetap mendapatkan pendampingan pelatih Ikang Fauzi, S.Pd., yang selama ini turut mendampingi proses pembinaan mereka. (*) 

15 November 2026

Tegaskan Solidaritas Tanpa Batas, Summit For Palestine Kibarkan Bendera Raksasa Indonesia-Palestine


REFORMASI-ID | TASIKMALAYA — Di tengah mulai surutnya pemberitaan media arus utama global terhadap krisis kemanusiaan di Palestina, gelombang solidaritas rakyat Indonesia justru menggema dari ketinggian alam. Aqsa Working Group (AWG) resmi menggelar Summit for Palestine—bagian dari rangkaian Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2026—di kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

Aksi monumental ini menjadi penegasan bahwa pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa tidak pernah dibatasi oleh ruang. Solidaritas ini hidup di ruang-ruang akademik, mimbar diplomasi, hingga puncak-puncak alam terbuka.

Pembentangan Bendera Raksasa sebagai Simbol Persaudaraan
Puncak aksi ditandai dengan pembentangan bendera Indonesia dan Palestina berukuran 50 x 9 meter secara berdampingan di kawasan wisata Gunung Galunggung.

Bentangan kain raksasa tersebut menjadi simbol kuat persaudaraan lintas batas geografis. Jarak ribuan kilometer antara Nusantara dan Tanah Suci tidak sedikit pun memutus ikatan batin serta keberpihakan rakyat Indonesia terhadap hak-hak kemanusiaan dan kedaulatan bangsa Palestina.

Melibatkan Lintas Elemen Masyarakat Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari jajaran pengurus pusat AWG, para santri Pondok Pesantren Al-Fatah Tasikmalaya, Mahasiswa Lintas Alam Raya (MALTARA) STAI Al-Fatah Bogor, relawan kemanusiaan Salam Aid, hingga masyarakat umum.


Pemilihan Gunung Galunggung dengan jalur pendakian yang inklusif bagi pemula maupun wisatawan membawa pesan strategis: kepedulian terhadap Palestina bukan milik segelintir elite atau aktivis formal semata, melainkan panggilan moral setiap warga negara dari berbagai latar belakang.

Menjaga Bara Kesadaran Publik
Penanggung Jawab Summit for Palestine 2026, Tarmizi Taher, menegaskan bahwa meredupnya sorotan media internasional bukanlah alasan bagi masyarakat untuk abai. Sebaliknya, kondisi tersebut menuntut konsistensi suara publik agar isu Palestina tidak tenggelam.

"Berkurangnya pemberitaan di media arus utama tidak boleh menyurutkan kepedulian kita. Membela kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa Palestina adalah tanggung jawab moral yang harus terus kita suarakan sesuai kapasitas dan peran masing-masing," tegas Tarmizi di sela kegiatan.

Ikrar Solidaritas dari Ketinggian Galunggung
Rangkaian Summit for Palestine 2026 ditutup dengan pembacaan ikrar bersama untuk terus mengawal keadilan dan kemerdekaan Palestina dari berbagai penjuru. AWG mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak berhenti bersuara, bergerak, dan mengambil peran nyata dalam perjuangan kemanusiaan ini.

Saluran Donasi Kemanusiaan & Pembebasan Masjid Al-Aqsa:
Bank Syariah Indonesia (BSI / Kode 451): 7203236478 (a.n. AWG Pusat)
Konfirmasi Donasi: 0812-1111-8512
Kanal Informasi Resmi Aqsa Working Group (AWG):
Instagram: @aqsaworkinggroup.official | @awg_movement | @bulansolidaritaspalestina
Facebook, TikTok & WhatsApp Channel: Aqsa Working Group
Narahubung Media:
Sekretariat AWG Pusat: 0811-1210-808
Media Publikasi & TI AWG: 0812-2727-2317

Bergerak Berjamaah Bebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestina!
Allahu Akbar! Al-Aqsa Haqquna! dan Palestina!
Allahu Akbar! Al-Aqsa Haqquna. (**)

Menguatkan Kelembagaan Adat dalam Menjaga Wilayah Adat


REFORMASI-ID | Sembalun (Lombok Timur) - Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mempererat solidaritas antarkomunitas adat, serta menyatukan langkah dan perjuangan masyarakat adat dalam menjaga, melindungi, dan mempertahankan wilayah adat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 14–15 November 2026 di Komunitas Kerama Adat Sembalun Bumbung ini mengangkat tema "Menguatkan Kelembagaan Adat dalam Menjaga Wilayah Adat."

Tema ini bukan sekadar slogan organisasi, melainkan sebuah penegasan bahwa kekuatan masyarakat adat terletak pada kelembagaan adat yang hidup, berdaulat, dan memiliki kemampuan untuk mengatur serta melindungi wilayah adat berdasarkan nilai-nilai, hukum adat, dan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur.

Di tengah berbagai tantangan, mulai dari ancaman terhadap wilayah adat, penguasaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, hingga belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, AMAN NTB harus terus memperkuat barisan dan membangun gerakan bersama.

Melalui Rakerwil ini, diharapkan lahir evaluasi, gagasan, strategi, dan keputusan organisasi yang mampu menjawab kebutuhan serta persoalan nyata yang dihadapi komunitas masyarakat adat di Nusa Tenggara Barat.

Sebab, menjaga wilayah adat bukan hanya tentang mempertahankan tanah dan hutan, tetapi juga menjaga identitas, budaya, sejarah, martabat, dan masa depan generasi masyarakat adat.

"Mari kita kuatkan kelembagaan adat, satukan gerakan, teguhkan perjuangan, dan pastikan masyarakat adat tetap berdaulat di wilayah adatnya sendiri" ajakanya

AMAN Bergerak, Masyarakat Adat Berdaulat. (*) 

Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan


REFORMASI-ID | LAMPUNG,  — Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menyoroti beredarnya informasi mengenai aksi penolakan nelayan tradisional terhadap aktivitas pengerukan pasir laut di kawasan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Sabtu, (14/11/2026).

Menurut Maulidah, informasi tersebut perlu segera mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah, terutama untuk memastikan kebenaran kondisi di lapangan serta mengantisipasi potensi dampak terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Saya mengikuti informasi yang beredar mengenai keberatan nelayan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut di Kuala Teladas. Tentu informasi ini perlu kita pastikan kebenarannya. Tetapi kalau memang masyarakat merasa ruang hidup dan sumber penghidupannya terancam, pemerintah harus segera hadir untuk mendengarkan dan memberikan kepastian,” ujar Maulidah.

Ia menegaskan bahwa aktivitas pembangunan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Terlebih, kawasan Kuala Teladas dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil rajungan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat pesisir Lampung.

“Jangan sampai aktivitas ekonomi yang dilakukan justru mengorbankan mata pencaharian masyarakat. Kita tentu mendukung investasi dan pembangunan, tetapi keduanya harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Maulidah meminta Pemerintah Provinsi Lampung melalui instansi terkait segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memeriksa aktivitas yang dipersoalkan nelayan, termasuk aspek perizinan, kesesuaian kegiatan, serta potensi dampak lingkungan.

Menurutnya, apabila kegiatan tersebut telah memiliki izin, pemerintah tetap perlu memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.

“Kalau izinnya lengkap, tetap harus dipastikan bagaimana pelaksanaannya dan dampaknya terhadap nelayan. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan. Yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terbuka,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar keberatan masyarakat tidak diabaikan hingga berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

“Nelayan tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan sumber penghidupannya. Pemerintah harus hadir sebagai pihak yang memastikan kepentingan masyarakat terlindungi,” tambahnya.

Maulidah menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati perkembangan persoalan tersebut dan mendorong instansi terkait memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.

“Bagi nelayan, laut bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi sumber kehidupan keluarganya. Jangan sampai atas nama pembangunan, kita justru menghilangkan sumber penghidupan masyarakat,” pungkasnya.(**)