Media Reformasi Indonesia (MRI)

18 Oktober 2026

KADIN Lampung Selatan Ramaikan Jambore American Jeep, Hadirkan UMKM dalam Program Kerja 100 Hari

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lampung Selatan turut meramaikan kegiatan Jambore American Jeep yang berlangsung di Grand Elty, Lampung Selatan, pada 16–18 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KADIN Lampung Selatan, dr. Mahirrokhman Difa, menghadirkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya mendorong promosi produk lokal dan penguatan ekonomi daerah.

Keterlibatan UMKM dalam ajang otomotif tersebut menjadi salah satu langkah nyata KADIN Lampung Selatan untuk membuka peluang usaha, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkenalkan produk-produk lokal kepada peserta dan pengunjung yang hadir.

Partisipasi ini juga sejalan dengan semangat **program kerja 100 hari KADIN Lampung Selatan**, yang diarahkan untuk mendorong peran dunia usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah, memperkuat UMKM, serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai sektor.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan yang melibatkan komunitas dan pengunjung dari berbagai daerah, KADIN berupaya memanfaatkan momentum tersebut sebagai sarana promosi sekaligus memperluas kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Jambore American Jeep tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pencinta otomotif, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Sinergi antara kegiatan otomotif, pariwisata, dan UMKM diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kabupaten Lampung Selatan.

Kehadiran dr. Mahirrokhman Difa bersama pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut mencerminkan upaya KADIN untuk menjadikan berbagai agenda publik sebagai peluang bagi pengusaha lokal untuk berkembang.

Melalui program kerja 100 hari ini, KADIN Lampung Selatan diharapkan dapat terus memperkuat peran sebagai wadah dunia usaha, mendorong pertumbuhan UMKM, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah.

Dengan demikian, partisipasi dalam Jambore American Jeep di Grand Elty menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan potensi usaha lokal sekaligus mendorong agar pertumbuhan sektor pariwisata dan kegiatan komunitas turut memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di Lampung Selatan. (*)

Peringati HUT Ke-81 Korps Marinir, Turnamen Sepak Bola Danbrigif 4/BS Cup 2026 Resmi Digelar

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG, PESAWARAN - TNI AL, KORPS MARINIR, BRIGIF 4 MAR/BS. Semangat sportivitas dan kebersamaan mewarnai pembukaan Open Tournament Sepakbola Danbrigif 4 Mar/BS Cup III 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Marinir Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 15.30 WIB, bertempat di Lapangan Sepak Bola Brigif 4 Mar/BS. Minggu, 18/10/2026.

Pembukaan turnamen dipimpin oleh Wakil Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS (Wadanbrigif 4 Mar/BS), Letkol Marinir Suherman, yang mewakili Komandan Brigif 4 Mar/BS, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr.Hanla., CHRMP. Kegiatan ini turut dihadiri ,Perwira staf Brigif 4 Mar/BS, Dansatlak Wilayah Lampung, , Camat Padang Cermin, Danramil Padang Cermin, Kapolsek Padang Cermin, Kepala Desa Sanggi, Serta Penampilan Drumband para siswa SMKN Padang cermin.

Wadanbrigif 4 Mar/BS), Letkol Marinir Suherman, menyampaikan. Penyelenggaraan turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Marinir sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Brigif 4 Mar/BS dalam membangun semangat olahraga, mempererat tali silaturahmi, dan menumbuhkan jiwa kompetitif yang sehat di tengah masyarakat. 

"Sepak bola sebagai olahraga yang mengedepankan kerja sama tim diharapkan mampu menyatukan berbagai kalangan dalam semangat persaudaraan dan kebersamaan," ujarnya.

Selain itu sambungnya. Melalui Open Tournament Sepakbola Danbrigif 4 Mar/BS Cup III 2026, diharapkan dapat ditemukan bibit-bibit pesepak bola potensial yang mampu mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. 

"Turnamen ini menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat, membangun kedisiplinan, serta menanamkan nilai sportivitas dalam setiap pertandingan," katanya melanjutkan.

Tak hanya itu imbuh Wadan Brigif. Keterlibatan unsur TNI, pemerintah kecamatan, aparat kewilayahan, dan masyarakat dalam kegiatan ini juga mencerminkan kuatnya sinergi dalam membangun kebersamaan melalui olahraga. Penampilan Drumband para siswa SMKN Padang cermin semakin menambah semangat generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan.

"Dengan dibukanya turnamen tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat bertanding secara maksimal, menjunjung tinggi fair play, menghormati keputusan wasit, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama kompetisi berlangsung. Kemenangan bukan semata-mata tujuan akhir, tetapi juga bagaimana setiap tim menunjukkan karakter, disiplin, dan sportivitas di lapangan," tandasnya. (Mdn) 

Resmi Jabat Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Jossy Kusumo Dorong Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat

     


REFORMASI-ID | Jakarta -  Irjen Jossy Kusumo resmi menjabat sebagai Kepala Korps Sabhara (Kakorsabhara) Baharkam Polri setelah menjalani upacara serah terima jabatan di Mako Baharkam Polri, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Jossy menggantikan Irjen Mahmud Nazly Harahap dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Herry Heryawan.

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari kesinambungan organisasi Polri dalam memperkuat fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya melalui peran Korps Sabhara sebagai salah satu unsur utama dalam pelaksanaan tugas preventif kepolisian.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Jossy Kusumo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, tantangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat terus berkembang. Karena itu, jajaran Sabhara dituntut tidak hanya memiliki kesiapan operasional, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat.

"Semangat Polisi Bersama Masyarakat menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kehadiran polisi diharapkan tidak sebatas merespons gangguan keamanan, tetapi juga mampu membangun rasa aman, mencegah potensi gangguan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," kata Jossy.

Dalam konteks tersebut, Jossy memandang penguatan patroli, pelayanan kepolisian, pengamanan objek vital, serta optimalisasi kemampuan personel dan sarana pendukung sebagai bagian penting dalam meningkatkan efektivitas tugas Korps Sabhara.

"Pendekatan preventif juga perlu diiringi dengan kolaborasi bersama masyarakat. Sebab, keamanan dan ketertiban bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat," katanya.

Sementara itu, upacara serah terima jabatan berlangsung dengan rangkaian pembacaan keputusan Kapolri, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Baharkam Polri, termasuk Kakorbinmas, Kakorpolairud, serta para pejabat di lingkungan Korsabhara Baharkam Polri.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi Korps Sabhara dalam mendukung kebijakan Kapolri, khususnya mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Korps Sabhara diharapkan mampu menjadikan kehadiran polisi sebagai sumber rasa aman sekaligus membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata di lapangan.

Terpilih Aklamasi, Ahmad Zainudin (Ustadz Zenny) dari PAC LDII Jaticempaka Sah Sebagai Ketua RT

     




REFORMASI-ID | Kota Bekasi  - Ustdz Zenny (30) terpilih secara aklamasi dalam pemilihan Ketua RT 01 RW 02, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Podondokgede, Kota Bekasi. Pemilihan berlangsung pada Sabtu (17/10/2025).

Dengan mengusung misi Amanah dalam memimpin, Nyata dalam mengabdi. Bersama Ustadz Zenny kita wujudkan lingkungan yang lebih baik

Dengan terpilihnya Ustdz Zenny sebagai ketua RT, menjadi wajah baru kepemimpinan di  RT 01 RW 02 Kelurahan Jaticempaka.

Menurut Zenny, ini sebagai langkah awal dirinya ingin menyiapkan program kreatif bagi anak -anak muda dilingkungannya agar lebih produktif dan prioritas keamanan, kebersihan dan mensukseskan program bank sampah. 

"Alhamdulillah kepercayaan ini, semoga kami bisa menjalankan dengan baik. Sebagaimana saya sampaikan bahwa program prioritas tentunya manjadi fokus kami, terutama keamanan, jenersihan dan mensukseskan program bank sampah," ucap Zenny. 

Dalam pemilihan tersebut tampak dihadiri Ketua RT periode 2021 2026 Janggam, Ketua RW02 Jaticempaka Marzuqi AMD, Staff Klurahan Abdurrohman dan Bpk Edwin serta  Maskur Pamor Klurahan Jaticempaka dan di hadiri seluruh warga RT 01 RW 02 Jaticempaka. 

Sementara itu hampir semua warga dan tokoh masyarakat dan kalangan pemuda memberikan pendapatnya tentang ketua RT terpilih.

“Dia orangnya baik, ramah dan tegas. Semoga beliau mampu menjalankan tugas sebagai ketua RT dan bisa mengemban amanah.” kata Marsma Suoarjdono salah satu tokoh. 

Zenny yang dikenal sebagai sosok yang mendiri dan tegas dikenal di lingkungannya sebagai ustadz Zenny. 

“Saya berharap Ustadz  Zenny akan menjadi inspirasi bagi anak – anak muda lainnya, dan menjadikan lingkungan kita semakin baik ke depannya,”ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Ahmad Zainudin atau yang akrab dipanggil ustadz Zenny merupakan sosok yang aktif di bidang dakwah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.





17 Oktober 2026

Tindak Cepat Kekerasan di Depan Mapolda Sumsel, Polisi Amankan Dua Tersangka dan Buru Pelaku Lain

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan bergerak cepat menindaklanjuti insiden kekerasan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sumsel. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah mengamankan dua tersangka berinisial AF (36) dan EP (24), sementara upaya penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain masih terus dilakukan.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, AF diduga melakukan pemukulan sebanyak dua kali ke arah punggung bagian belakang korban menggunakan tangan kanan. Sementara itu, EP diduga melakukan tendangan sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan. Dugaan perbuatan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang saat ini ditangani penyidik.

Insiden tersebut terjadi ketika berlangsung aksi penyampaian aspirasi di depan pintu masuk Mapolda Sumsel. Situasi sempat diwarnai gesekan fisik sehingga membutuhkan penanganan petugas. Menindaklanjuti kejadian itu, tim operasional Ditreskrimum Polda Sumsel bersama Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan langkah penanganan di lapangan, mengumpulkan keterangan saksi, serta menelusuri rekaman dokumentasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Melalui penyelidikan dan pemantauan lapangan, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan kedua tersangka di kawasan Ilir Barat II, Palembang. Tim kemudian mengamankan AF dan EP untuk dibawa ke Mapolda Sumsel guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan saat kejadian serta rekaman video digital yang digunakan untuk mendalami rangkaian peristiwa dan dugaan peran masing-masing tersangka.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka diproses berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Penyidik masih melengkapi berkas perkara serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.

“Dua tersangka penganiayaan sudah kami amankan dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Ditreskrimum Polda Sumsel. Penanganan perkara ini masih terus kami kembangkan. Tim penyidik dan operasional melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat. Kami mengimbau pihak-pihak terkait agar kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol. Johannes Bangun.

Ia menambahkan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Polda Sumsel juga mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tetap menjaga ketertiban serta menghormati hak dan keselamatan orang lain.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kepolisian berkomitmen menangani setiap dugaan tindak pidana secara profesional dan objektif.

“Polda Sumsel menaruh perhatian serius terhadap setiap peristiwa yang mengancam keselamatan masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas, serta menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Percayakan penanganan dugaan tindak pidana kepada proses hukum yang berjalan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

Saat ini, kedua tersangka menjalani penahanan di Mapolda Sumsel untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidik terus melengkapi berkas perkara dan mendalami fakta-fakta yang berkaitan dengan insiden tersebut sesuai ketentuan hukum.

Polda Sumsel mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga ketertiban, serta tidak melakukan tindakan kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. Melalui penegakan hukum yang profesional dan dukungan masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan diharapkan tetap terjaga.

#Polisi Bersama Masyarakat". (Mdn) 

Berpasangan dengan Windu Bung Ismail Juarai Turnamen Orado Kecamatan Bakauheni

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - Kecamatan Bakauheni gelar turnamen Orado yang dilaksanakan dikantor Desa Bakauheni dan diikuti oleh peserta se-Kecamatan Bakauheni. Dibuka langsung Camat Bakauheni Sidik. SH. MM, dan dihadiri oleh Kepala Desa Bakauheni Sukirno. Sabtu, 17/10/2026.

Dalam keterangan persnya Sekcam Bakauheni Alfanizar mewakili Camat Bakauheni Sidik, menyampaikan. Pada hari ini Kecamatan Bakauheni melaksanakan lomba Gaple yang dimulai pagi ini dan kemungkinan akan selesai nanti malam sampai selesai menghasilkan para juara yang sudah berlaga di turnamen Orado Kecamatan Bakauheni. 

Lebih lanjut jelas Sekcam. Terlihat antusiasme dari para peserta yang ikut meramaikan turnamen Orado ini. Dan saat ini telah berlangsung babak penyisihan menuju babak final. 

"Alhamdulillah, peserta sudah ada 19 pasang peserta yang hingga sekarang sudah berkompetisi untuk merebut juara 1, yakni pasangan Bung Ismail dengan Windu JA melawan Wawan Gondrong cs," ujar Sekcam Bakauheni. 


Selain itu kata Alfanizar. Harapan kedepannya agar lebih ditambah lagi pesertanya 32 pasang yang ingin mengikuti Ajang-ajang seperti ini disetiap Dusun yang ada di bakauheni, karena kegiatan ini dadakan jadi hanya seadanya.

"Kedepannya kami akan ekstra dalam menjaring dan mencari bibit unggul bilamana ada kembali kegiatan turnamen turnamen khususnya di Bakauheni," tegas Sekcam mengatakan. 

Sementara itu Kepala Desa Bakauheni Sukirno mengucapkan. Untuk para peserta yang menang ataupun lolos dan menjadi juara 1 ditingkat Kecamatan Bakauheni ini akan berlaga kembali ditingkat Kabupaten Lampung Selatan. Semoga para pemenang ditingkat Kecamatan Bakauheni lebih semangat lagi untuk bertanding ditingkat Kabupaten Lampung Selatan. 

"Kami ucapkan selamat untuk pasangan Bung Ismail dan Pak Windu, yang sudah ikut berpartisipasi dan menjuarai juara 1 turnamen Orado Kecamatan Bakauheni," pungkasnya. (Mdn)

Asap Karhutla Ancam Keselamatan Pengguna Tol, Maulidah Zauroh: "Sudah ada Korban jiwa, Jangan Menunggu Tragedi Selanjutnya!"

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG  — Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menyoroti serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menjadi sorotan setelah munculnya laporan kepulan asap tebal dan titik api di sekitar KM 180 ruas Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka), wilayah Tulang Bawang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang beredar di media sosial pada Jumat (16/10/2026) memperlihatkan jalan tol diselimuti asap yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.

Maulidah menegaskan, kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan melalui pemadaman sementara.

"Kalau asap sudah menutup jarak pandang pengguna jalan tol, berarti ancamannya sudah nyata. Ini bukan lagi hanya soal lahan yang terbakar, tetapi soal keselamatan manusia. Jangan sampai kita menunggu korban jiwa baru semua pihak bergerak serius," tegas Maulidah.

Menurutnya, kebakaran lahan yang terjadi berulang harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem pencegahan dan penanganan karhutla.

Ia mempertanyakan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam memetakan titik rawan kebakaran, melakukan pengawasan, dan memastikan respons cepat ketika api mulai muncul.

Maulidah mengingatkan bahwa kabut asap di jalan raya bukan ancaman yang bisa dianggap sepele. Terlebih, insiden kecelakaan beruntun yang dilaporkan terjadi di Jalan Lintas Pantai Timur, Tulang Bawang, pada 6 Oktober 2026 akibat gangguan jarak pandang menjadi peringatan mengenai bahaya serius kebakaran lahan terhadap pengguna jalan.

"Kita sudah mendapat peringatan bahwa asap dapat berujung pada kecelakaan fatal. Artinya, ancaman ini bukan lagi sekadar kemungkinan. Kalau kondisinya terus berulang, kita harus berani bertanya: apa yang salah dengan sistem pencegahan dan pengawasan kita?" katanya.

Sebagai pimpinan DPRD Lampung, Maulidah meminta Pemerintah Provinsi Lampung, BPBD, pemerintah kabupaten, pengelola jalan tol, serta pihak2 terkait melakukan langkah komgkrit, mulai dari pemdaman menyeluruh, pengamanan jalur transoortasi, hingga penyebab kebakatan. 

Maulidah mebilai bahwa kritik masyarakat harus dipandang sebagai bentuk tuntutan atas perlindungan dan pelayanan publik. 

"Jangan marah ketika masyarakat bertanya dimana pemerintah. Pertanayaan inj muncul karna masyarakat butuh rasa aman. Pemerintah harus hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan," ujarnya

Lebih lanjut, ia mendorong aparat berwenang melakukan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran. Apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang melanggar hukum, penindakan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.

Maulidah menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan, termasuk meminta evaluasi mebyeluruh terhadap kesiapsiagaan, kordinasi dan efektivitas penanganan karhutla di provinsi lampung. 

"Kita tidak boleh menormalisasi bencana yang terus berulang. Setiap hektare lahan yang terbakar, setiap kepulan asap yang mengganggu pernapasan, dan setiap pengguna jalan yang terancam keselamatannya adalah persoalan yang harus dipertanggungjawabkan penanganannya," pungkasnya. (**)

Diduga Korupsi APBDes Rugikan Negara Rp 585 Juta, Kades Pematang Baru Resmi Ditahan

     

REFORMASI-ID - LAMPUNG SELATAN – Polres Lampung Selatan menahan tersangka R alias Chako, Kepala Desa Pematang Baru, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil audit, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 585.665.534.

Penahanan dilakukan pada Jumat, 16 Oktober 2026, setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti. Total APBDes Pematang Baru setelah perubahan tercatat sebesar Rp 1.249.999.460. Tersangka selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polres Lampung Selatan.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H.,S.IK.,M.M.,M.Si.,mengatakan, penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

“Dalam penyidikan, polisi menduga tersangka mengelola sendiri dana desa setelah pencairan, tanpa melibatkan perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara semestinya,” kata Deddy.

Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan seluruhnya, hanya terealisasi sebagian, atau telah dilaksanakan tetapi anggarannya tidak diberikan sesuai peruntukan. 

"Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada sejumlah bidang, antara lain pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan mendesak," ungkap Kapolres.

Penyidik turut mendalami dugaan penggunaan sebagian dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka, termasuk membayar utang. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan dalam perkara tersebut mencapai Rp 585.665.534.

“Untuk mengungkap perkara ini, penyidik telah memeriksa 134 saksi dan satu orang ahli auditor, serta menelusuri dokumen anggaran, bukti transaksi, dan dokumen penyaluran dana desa,” lanjut Deddy.

Barang bukti yang didalami penyidik antara lain dokumen peraturan desa dan APBDes serta dokumen penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dokumen tersebut digunakan untuk menelusuri mekanisme pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek penyidikan.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Secara subsidair, Pasal 604 KUHP tentang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang merugikan keuangan negara, jo. Pasal 618 dan Pasal 20 KUHP serta Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor. (Hms/Mdn) 

216 Personel Brimob Mabes Polri Perkuat Penanganan Karhutla di Sumsel

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan menerima penguatan personel dari Markas Besar Polri untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah terdampak. Sebanyak 216 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) tiba dan melaksanakan tugas di Sumatera Selatan pada Kamis hingga Jumat (15–16/10/2026).

Penguatan tersebut terdiri atas 200 personel Pasukan Brimob I Korbrimob Polri yang tergabung dalam dua Satuan Setingkat Kompi (SSK), enam personel pengawak dua unit kendaraan taktis Armoured Water Cannon (AWC) dari Satbrimob Lampung, serta sepuluh personel tenaga medis dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Penerimaan personel berlangsung di Markas Komando Satbrimob Polda Sumsel dan dipimpin oleh Dansatbrimob Polda Sumsel Kombes Pol. James Parlindungan Hutagaol, S.I.K., M.H., bersama jajaran perwira Satbrimob Polda Sumsel serta perwakilan Polres Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Banyuasin.

Kehadiran personel BKO dari Mabes Polri merupakan bentuk dukungan lintas satuan dalam memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Penguatan ini juga mencerminkan komitmen Polri untuk merespons kebutuhan di lapangan secara cepat, terukur, dan terpadu.

Sebelum diterjunkan ke lokasi sasaran, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel kedatangan, pengarahan, serta pembekalan teknis penanganan karhutla. Materi yang diberikan meliputi Analisa Daerah Operasi (ADO), teknik penanganan kebakaran lahan gambut, teknik suplai air, pembasahan spiral, hingga penggunaan cairan pemadam api X-FIRE03.

Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kondisi medan dan mendukung pelaksanaan tugas secara efektif, dengan tetap memperhatikan keselamatan personel serta masyarakat di sekitar lokasi penanganan.

Setelah menyelesaikan pengarahan dan pelatihan teknis, personel BKO didislokasikan ke 16 titik sasaran penanganan karhutla yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Muara Enim.

Sembilan tim juga dilengkapi peralatan pendukung tambahan berupa mesin pompa, selang pemadam, jetshooter backpack, serta cairan pemadam X-FIRE03 untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan. Dukungan personel, tenaga medis, kendaraan, dan peralatan tersebut diharapkan dapat memperkuat jangkauan serta efektivitas upaya penanganan karhutla di wilayah sasaran.


Dansatbrimob Polda Sumsel Kombes Pol. James Parlindungan Hutagaol, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan Mabes Polri melalui pengiriman personel dan sarana pendukung untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera Selatan.

Menurutnya, kesiapan personel yang telah mendapatkan pembekalan teknis menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di 16 titik sasaran. 

"Sinergi lintas satuan diharapkan mampu memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa dukungan dari Mabes Polri memperkuat upaya terpadu dalam menghadapi karhutla di wilayah Sumatera Selatan.

"Pengiriman personel Brimob, pengawak kendaraan AWC, dan tenaga medis menjadi bentuk dukungan Polri dari tingkat pusat hingga daerah untuk membantu penanganan kebakaran serta melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan," kata Nandang.

Penerimaan dan pendislokasian personel BKO berlangsung tertib dan lancar hingga seluruh tim bergerak menuju lokasi penugasan masing-masing. Polda Sumsel terus mengoptimalkan koordinasi dan sumber daya yang tersedia guna mendukung penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan.

Melalui sinergi lintas satuan dan dukungan masyarakat, Polda Sumsel berkomitmen memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla demi menjaga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan di Bumi Sriwijaya. (Mdn) 

#Polisi Bersama Masyarakat.

16 Oktober 2026

Kabaharkam Polri Minta Anggota Tak Berkompromi dengan Perusak Lingkungan

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Herry Heryawan menegaskan integritas menjadi harga mati bagi seorang Polisi Khusus Kehutanan. Personel diminta tidak berkompromi dengan para perusak lingkungan.

"Jangan pernah mau berkompromi dengan para perusak lingkungan, dan jangan sekali-kali menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan oleh negara," ujar Herry dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Oktober 2026.

Herry menjelaskan pendidikan Polri tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis personel. Pendidikan itu juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas aparat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

"Tugas menjaga hutan memiliki tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, personel Polisi Khusus Kehutanan harus memiliki ketegasan dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran," jelas Herry.

Herry menyampaikan sebanyak 586 personel telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusdik Binmas) Lemdiklat Polri. Pelatihan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Herry menyebut personel mendapatkan pembekalan berbagai kemampuan kepolisian, mulai dari deteksi dini, pemolisian masyarakat, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, hingga penanganan awal tempat kejadian perkara.

"Kemampuan itu diharapkan memperkuat pengawasan kawasan hutan, mengidentifikasi potensi gangguan keamanan lingkungan, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan karhutla," kata Herry.

Herry juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi. Personel diminta mampu memanfaatkan drone, analisis citra satelit, pemantauan titik panas, serta sistem informasi intelijen kehutanan."Jadilah Polisi Khusus Kehutanan yang responsif, modern, dan adaptif terhadap dinamika era digital," ujar jenderal polisi bintang tiga itu.

Polri menargetkan 70 ribu personel Polisi Khusus Kehutanan secara bertahap. Penguatan itu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Duduk Bersama Mahasiswa Cipayung Plus, Kapolda Sumsel Tegaskan Semangat Polisi Bersama Masyarakat

     

REFORMASI-ID | PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menemui langsung mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Palembang saat menyampaikan aspirasi di halaman depan Mapolda Sumsel, Kamis (15/10/2026) sore. Pertemuan tersebut menjadi wujud pendekatan dialogis Polda Sumsel dalam membangun komunikasi dengan generasi muda sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel didampingi jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel dan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H. Kapolda turun langsung menemui massa aksi, duduk bersama mahasiswa, serta mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.

Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan aspirasi terkait pembangunan daerah serta berbagai persoalan sosial. Polda Sumsel mengedepankan komunikasi terbuka dan pendekatan persuasif agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai.

Kapolda Sumsel menegaskan bahwa mahasiswa merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan gagasan serta mengawal perkembangan kebijakan publik. Karena itu, komunikasi dan dialog perlu terus dibangun untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan institusi terkait.

“Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa. Polri hadir untuk mendengar dan membersamai masyarakat. Semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’ harus diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling menghormati, dan komitmen bersama menjaga keamanan serta kemajuan daerah,” ujar Irjen Pol. Rony Samtana.

Pendekatan humanis dan dialogis tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Polri dalam menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada saat yang sama, seluruh pihak diajak menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya agar kegiatan berlangsung tanpa mengganggu aktivitas umum.

Suasana aksi berlangsung damai dan kondusif hingga mahasiswa menyelesaikan penyampaian aspirasi dan membubarkan diri secara tertib. Personel kepolisian tetap melakukan pengamanan dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memperhatikan keselamatan peserta aksi dan masyarakat di sekitar lokasi.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung secara tertib dan damai.

“Polda Sumsel menghormati hak masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Kami terus mendorong komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat serta mengedepankan pelayanan yang profesional dan humanis demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ungkapnya.

Polda Sumsel berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Melalui dialog, sikap saling menghormati, dan kerja sama yang berkelanjutan, penyampaian aspirasi diharapkan menjadi bagian konstruktif dalam kehidupan demokrasi serta mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang aman, damai, dan kondusif.

“POLISI BERSAMA MASYARAKAT”

Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo Subianto, Polri Siapkan 70 Ribu Polisi Khusus Kehutanan

     


REFORMASI-ID | Semarang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan kapasitas Polisi Khusus Kehutanan dengan sasaran mencapai 70 ribu personel.

Arahan Presiden kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara bertahap. Sebanyak 586 personel kini telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusdik Binmas) Lemdiklat Polri.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Herry Heryawan menyampaikan hal tersebut saat memimpin upacara pelantikan Polisi Khusus Kehutanan Tahun Anggaran 2026, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

“Sebagai tindak lanjut, hari ini kita telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan bagi 586 personel,” kata Herry.

Penguatan personel tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan negara dalam mengamankan kawasan hutan, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Herry menegaskan, pendidikan yang diselenggarakan Polri tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis personel, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas aparat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

Herry juga mengingatkan bahwa tugas menjaga hutan memiliki tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, personel Polisi Khusus Kehutanan harus memiliki ketegasan dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Integritas adalah harga mati bagi seorang Polisi Khusus Kehutanan. Jangan pernah mau berkompromi dengan para perusak lingkungan, dan jangan sekali-kali menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan oleh negara,” ucap Herry.

Dalam pendidikan tersebut, sebanyak 586 personel mendapatkan pembekalan berbagai kemampuan kepolisian, mulai dari deteksi dini, pemolisian masyarakat, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, hingga penanganan awal tempat kejadian perkara.

Kemampuan itu diharapkan dapat memperkuat pengawasan kawasan hutan, mengidentifikasi potensi gangguan keamanan lingkungan, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan karhutla.

Herry juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam mendukung tugas perlindungan hutan. Personel Polisi Khusus Kehutanan diminta mampu memanfaatkan drone, analisis citra satelit, pemantauan titik panas, serta sistem informasi intelijen kehutanan.

“Jadilah Polisi Khusus Kehutanan yang responsif, modern, dan adaptif terhadap dinamika era digital,” ujarnya.

Selain peningkatan kapasitas personel, Herry menegaskan bahwa perlindungan hutan harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Ia meminta Polisi Khusus Kehutanan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, masyarakat adat, hingga kelompok Masyarakat Peduli Api. "Tugas menjaga hutan dan pencegahan karhutla tidak bisa dilakukan sendirian,” katanya. 

Menurut Herry, sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan dan deteksi dini di lapangan, terutama pada kawasan yang memiliki kerawanan kebakaran maupun ancaman kerusakan ekosistem.Pendekatan ini sekaligus mencerminkan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menempatkan kolaborasi antara aparat dan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan.

Ia berharap seluruh personel yang telah menyelesaikan pendidikan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh ketika kembali bertugas di berbagai wilayah Indonesia.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pusdik Binmas Lemdiklat Polri beserta seluruh tenaga pendidik dan instruktur atas pelaksanaan pendidikan yang menjadi bagian dari penguatan kapasitas Polisi Khusus Kehutanan.

“Jadikan pencapaian tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ucapnya

Optimalkan Sistem Keamanan Obvitnas, PT Antam UBPP Logam Mulia Rampungkan Hari Kelima Bintek SMP

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Tim Bintek Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korsabhara Baharkam Polri) sukses merampungkan rangkaian hari kelima sekaligus menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Kegiatan penutupan ini dilaksanakan di Ruang BRIGHT, Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jum’at, 16 Oktober 2026.

Dalam agenda penutupan tersebut, PT Antam (Persero) Tbk UBPP Logam Mulia berhasil mencatatkan Skor Final Bintek SMP sebesar 84,84%. Angka tersebut diperoleh dari akumulasi penilaian lima elemen penting manajemen pengamanan: Elemen I Komitmen dan Kebijakan (12,08%), Elemen II Pola Pengamanan (20,66%), Elemen III Konfigurasi Pengamanan (27,10%), Elemen IV Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan (17,00%), serta Elemen V Monitoring dan Evaluasi (08,00%).

Rangkaian kegiatan hari terakhir ini berlangsung intensif mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB. Agenda dimulai dengan review ulang menyeluruh terhadap kelima elemen SMP, dilanjutkan dengan penyusunan administrasi, dan diakhiri dengan Closing Meeting. Acara penutupan diisi dengan paparan hasil bintek oleh Ketua Tim (Katim), sambutan dari pihak manajemen PT Antam, penandatanganan Berita Acara, serta sesi foto bersama.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bintek, Kombes Pol Handianur, S.I.K., M.H., didampingi tim auditor profesional Korps Sabhara, serta perwakilan dari Ditpamobvit Polda Metro Jaya, Iptu Fajar Nur Prasetyo, S.H. Dari pihak eksternal, hadir General Manager UBPP LM Ismail, Security Manager S. Harjana, perwakilan Antam Kantor Pusat, serta jajaran Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT TDP. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Gelombang Premanisme Berkedok Ormas di Sumsel: Sorotan Tajam Bagi Kasatpol PP dan Ujian Akuntabilitas Gubernur

     
Foto ilustrasi 


REFORMASI-ID | Palembang - Dinamika sosial dan stabilitas keamanan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kini berada dalam bayang-bayang keresahan publik. Di tengah pertumbuhan populasi yang mencapai lebih dari 9 juta jiwa (BPS 2026), Sumsel justru dihadapkan pada fenomena menjamurnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai makin arogan dan meresahkan warga.

Aksi penghadangan serta tindakan anarkis yang berujung penganiayaan terhadap mahasiswa, masyarakat, hingga jurnalis saat menyampaikan aspirasi di Mapolda Sumsel beberapa hari lalu menjadi puncak gunung es dari persoalan ini.

Kritik tajam mulai berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat. Yanto, salah seorang Tokoh Masyarakat Sumsel di Palembang, menyuarakan kekecewaan mendalam atas pergeseran fungsi ormas dalam kurun waktu 2025 hingga 2026 ini.

"Setahu saya, dari dulu Ormas di Sumsel tidak seperti sekarang ini. Sangat menakutkan, begitu arogan, terasa merasa paling berkuasa—seperti preman berbaju ormas," tegas Yanto kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Menurut Yanto, keberadaan ormas di masa lalu bergerak selaras dengan fungsi sosialnya. Namun belakangan, kemunculan kelompok-kelompok baru justru kerap memicu konflik serta bertentangan dengan rasa aman masyarakat.

Sorotan publik kini tertuju pada sosok Maha Resi Tama, S.E., M.M. Rekam jejak karirnya yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumsel (2019–2025), dilanjutkan sebagai Plt. Kasatpol PP (September 2025), hingga akhirnya dilantik sebagai Kasatpol PP Definitif oleh Gubernur Sumsel Herman Deru pada 15 Januari 2026, dinilai memiliki keterkaitan erat dengan peta regulasi serta pembinaan ormas di wilayah tersebut.

Publik mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan, verifikasi kelayakan, serta penegakan aturan yang dilakukan instansi terkait. 

Pembiaraan terhadap aksi-aksi intimidasi di lapangan memicu spekulasi dan dugaan keras di tengah masyarakat bahwa kelompok-kelompok arogan tersebut terkesan "dipelihara" atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

"Di zaman kepemimpinan Kasatpol PP sekarang, ormas berkembang dan selalu buat masalah yang bertentangan dengan masyarakat, bahkan melakukan pelanggaran hukum. Namun tindakan dari Pol PP serasa tidak ada, seolah dibiarkan," tambah Yanto.

Aksi represif oknum ormas terhadap peserta unjuk rasa dan pekerja media tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden biasa. Hal ini merupakan pelanggaran hukum serius yang mengancam kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang.

Masyarakat mendesak Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah korektif yang nyata:

1. Evaluasi dan Ketegasan Jabatan: Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Satpol PP dan Kesbangpol Sumsel dalam memelihara ketertiban umum serta melakukan verifikasi ulang terhadap perizinan ormas.

2. Penindakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas seluruh pelaku penganiayaan serta tindakan premanisme berkedok ormas tanpa tebang pilih.

3. Pencabutan Izin Ormas Anarkis: Membekukan atau merekomendasikan pembubaran bagi ormas yang terbukti melakukan tindakan kriminal dan mengganggu stabilitas ketertiban umum.

Jika pembiaraan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan terus tergerus. Gubernur Sumatera Selatan kini dituntut memberikan ketegasan nyata: membela hak ketentraman warga Sumsel atau membiarkan citra kepemimpinannya tercoreng oleh aksi pembiaraan premanisme di bumi Sriwijaya.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan tanggapan resmi dari Kepala Satpol PP Prov. Sumsel, Maha Resi Tama, serta pihak Pemprov Sumsel terkait tuduhan dan desakan masyarakat tersebut

Salat Jumat Keliling di Masjid Airan, Kapolda Lampung Perkenalkan Diri dan Tegaskan Semangat “Polisi untuk Masyarakat”

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG — Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum., bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Sumarto, M.Si., serta para Pejabat Utama (PJU) Polda Lampung melaksanakan kegiatan Salat Jumat Keliling di Masjid Airan, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Kapolda Lampung untuk memperkenalkan diri sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, khususnya para jamaah Masjid Airan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Lampung memperkenalkan diri sebagai pejabat baru yang mendapat amanah memimpin Polda Lampung. Kehadirannya di tengah masyarakat sekaligus mencerminkan semangat “Polisi untuk Masyarakat”, yakni komitmen Polri untuk senantiasa hadir, memberikan pelayanan terbaik, serta membangun hubungan yang dekat, terbuka, dan harmonis dengan masyarakat.

"Melalui kesempatan yang baik ini, saya ingin memperkenalkan diri sekaligus memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Lampung. Kami berharap kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, maupun pelayanan," demikian draf pernyataan Kapolda Lampung.

Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi dan komunikasi yang baik, kita dapat mewujudkan Provinsi Lampung yang aman, damai, dan kondusif."

Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari menjelaskan bahwa kegiatan Salat Jumat Keliling merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri dalam membangun kedekatan dan memperkuat silaturahmi dengan masyarakat.

"Kegiatan Salat Jumat Keliling ini menjadi momentum bagi Bapak Kapolda Lampung untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat, memperkenalkan diri, sekaligus menjalin silaturahmi dengan para jamaah. Ini merupakan bagian dari komitmen Polda Lampung untuk terus membangun kedekatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujar Yuni.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga sejalan dengan semangat “Polisi untuk Masyarakat”, yang menempatkan kepentingan, kebutuhan, dan harapan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

"Semangat Polisi untuk Masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Polri tidak hanya hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum atau gangguan keamanan, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, mendengar aspirasi, membangun komunikasi, dan memberikan pelayanan yang tulus kepada masyarakat," demikian tambahan draf pernyataan Yuni.

Lebih lanjut, Yuni menegaskan bahwa kegiatan keagamaan seperti Salat Jumat Keliling memiliki makna penting, tidak hanya sebagai bentuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan emosional antara kepolisian dan masyarakat.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri senantiasa hadir di tengah-tengah mereka, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Kedekatan inilah yang terus kami bangun agar tercipta hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat," jelasnya.

Yuni menambahkan, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

"Melalui komunikasi yang baik dan kebersamaan yang terus terjaga, kami berharap masyarakat semakin terbuka dalam berkomunikasi dengan kepolisian serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat," tambahnya.

Kegiatan Salat Jumat Keliling tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen Polda Lampung untuk terus mengedepankan pendekatan humanis, religius, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan mengusung semangat “Polisi untuk Masyarakat”, Polda Lampung berkomitmen untuk terus menghadirkan sosok polisi yang dekat, responsif, humanis, dan senantiasa menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Lampung. (Mdn) 

Perangi Narkoba, BNNK Gencar Gelar Pelatihan Pendidik Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika

     

REFORMASI-ID | LAMPUNG SELATAN - Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan, AKBP. Rahmad Hidayat, S.E., M.M., membuka sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Pelatihan Pendidik Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Podjok Sawah, Kecamatan Sidomulyo. Jum'at, 16/10/2026.

Pelatihan ini diikuti oleh 30 siswa dan siswi perwakilan dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3 Sidomulyo, SMP IT Al Kholis Sidomulyo, MTs Al Khoiriyah Sidomulyo, serta MTs Mathlaul Anwar Sidowaluyo.

Disampaikannya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari unsur perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk memberikan pembekalan mengenai bahaya narkotika, pengetahuan tentang narkoba, serta pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri dalam menghadapi tantangan masa remaja.

Materi pertama disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda, Susilawati, S.Sos., M.I.P., M.M., dengan judul “Bahaya Narkoba bagi Remaja.” Materi ini memberikan pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan narkotika dan dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda. Pengetahuan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk mengambil keputusan yang tepat dan menolak ajakan yang dapat menjerumuskan pada penyalahgunaan narkotika.

Lebih lanjut AKBP Rahmad Hidayat mengatakan. Materi- materi yang oleh narasumber berkompeten dibidang masing-masing, yang disampaikan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Eliyatullaila, M.Pd., dengan judul “Kenali Narkoba: Aku, Kini dan Nanti.” Melalui materi ini, peserta diajak memahami pentingnya mengenali narkotika dan dampaknya terhadap diri sendiri, kehidupan saat ini, serta cita-cita di masa depan. 

"Edukasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran siswa untuk menjaga diri dan merencanakan masa depan tanpa narkoba," terang AKBP Rahmad Hidayat.


Selanjutnya sambungnya, materi ketiga disampaikan oleh Kabid Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, Supi’ah, S.Ag., M.Si., dengan judul “Self Appreciation: Biar Gak Gampang Anxiety.” Materi ini mengangkat pentingnya menghargai diri sendiri, mengenali potensi diri, serta membangun sikap positif dalam menghadapi tekanan dan tantangan kehidupan remaja. 

"Kemampuan memahami dan menghargai diri diharapkan dapat membantu peserta mengembangkan cara menghadapi masalah yang lebih sehat serta memperkuat ketahanan diri," ujarnya.

menurut orang nomor satu di BNNK Lampung Selatan itu, menjelaskan. Keterlibatan narasumber dari berbagai sektor dalam pelatihan ini menjadi bentuk sinergi untuk mendukung tumbuh kembang remaja, baik dari sisi pengetahuan, pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga. 

"Pembekalan yang diberikan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya narkotika, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam menjaga diri dan membangun hubungan pertemanan yang positif". Ungkapnya menjelaskan. 

Selain itu tegas AKBP Rahmad Hidayat mengatakan. Melalui kegiatan Pelatihan Pendidik Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika Tahun 2026, BNNK Lampung Selatan mendorong para peserta agar dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah masing-masing. Para pendidik sebaya diharapkan mampu menyampaikan pesan pencegahan secara positif, meningkatkan kepedulian teman sebaya, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan aman dari narkotika dan melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. 

"Demi mewujudkan generasi yang sehat, berprestasi, dan Kabupaten Lampung Selatan Bersih dari Narkoba (Bersinar)," pungkasnya. 

Pewarta: M. Mudian

Sumber: Humas BNNK Lampung selatan

Kabaharkam Dampingi Kapolri Silaturahmi dengan Pimpinan MUI, Perkuat Sinergi Jaga Keamanan dan Kerukunan Negeri

     


REFORMASI-ID | Jakarta - Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Herry Heryawan hadir mendampingi kegiatan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). 

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan ulama dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta mendukung kemajuan bangsa.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan kepolisian. 

Menurutnya, keamanan, kesejahteraan, dan keimanan merupakan unsur yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Situasi yang aman dan stabil memungkinkan masyarakat menjalankan ibadah, menuntut ilmu, mendidik generasi muda, serta bekerja mencari nafkah dengan baik.Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) merupakan tanggung jawab Polri. 

Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk MUI dan para ulama. Semangat ini sejalan dengan prinsip Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Kami menyadari bahwa harkamtibmas adalah tanggung jawab kami. Namun, Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari segenap elemen masyarakat, khususnya Majelis Ulama Indonesia. Karena itu, sinergi dan kolaborasi perlu terus diperkuat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan di tengah masyarakat,” ujar Suyudi, Selasa (13/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menjelaskan peran MUI sebagai pengayom umat melalui misi himayatul ummah serta sebagai mitra strategis pemerintah melalui shodiqul hukumah. Ia juga mendorong penguatan kerja sama antara Polri dan pesantren, termasuk membuka kesempatan bagi santri dan santriwati untuk mengabdi sebagai anggota Polri.

Anwar turut menyampaikan harapan agar kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Polri dapat menghadirkan kesejukan dalam penegakan hukum serta membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menilai hubungan yang erat antara ulama dan kepolisian diperlukan untuk mendukung kehidupan bangsa yang aman dan harmonis.

Sementara itu, Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Herry Heryawan mengatakan bahwa peran Ulama sangat besar dalam menjaga Harkamtibmas.

"Untuk itu, kami berharap Polri dengan Ulama dapat terus bersinergi dalam menjaga Harkamtibmas di wilayah Indonesia," ucap Kabaharkam.

Warga Soroti Dugaan Penimbunan Solar Subsidi di Girian Bitung, Polda Sulut Diminta Bertindak

     

 



REFORMASI-ID | BITUNG — Warga mengeluhkan dugaan penampungan solar bersubsidi di sebuah gudang di Kecamatan Girian, Kota Bitung. Aktivitas kendaraan yang keluar-masuk lokasi itu disebut berlangsung cukup sering.

Salah seorang warga, Asis Mantiri, mengatakan melihat sejumlah truk mendatangi gudang tersebut. Menurut dia, salah satu kendaraan berwarna biru bertulisan “Solar Industri” kerap datang pada sore hari.

“Kami menduga bahwa ini adalah gudang untuk menimbun solar,” ujar Asis saat dihubungi melalui telepon, Rabu (14/10/2026).

Asis menduga solar itu berasal dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Bitung. Solar yang dibeli menggunakan truk, kata dia, kemudian dibawa ke gudang di Kecamatan Girian.

Dari gudang itu, solar diduga dipindahkan ke kendaraan bertulisan nama perusahaan untuk dijual kepada kapal-kapal ikan dengan harga lebih tinggi.

Keberadaan gudang tersebut sebelumnya diberitakan TribunManado.co.id. Warga menyebut aktivitas di lokasi itu juga terlihat pada siang hari. Selain truk yang keluar-masuk, terdapat kendaraan bertulisan “Solar Industri” yang disebut datang untuk mengambil bahan bakar.

Polda Sulawesi Utara disebut menjanjikan tindakan tegas terhadap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, belum ada keterangan resmi mengenai tindak lanjut laporan warga, hasil pemeriksaan lokasi, maupun pihak yang bertanggung jawab.

Dugaan penimbunan itu masih perlu ditelusuri untuk memastikan asal-usul bahan bakar, legalitas penyimpanan, dan kesesuaian distribusinya dengan ketentuan yang berlaku. Hingga ada hasil pemeriksaan resmi, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti.

Pengawasan dan penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyaluran solar bersubsidi tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.

Polisi Evakuasi Pria dari Tower di Bitung, Keselamatan Jiwa Jadi Prioritas

     

 


REFORMASI-ID | BITUNG — Di tengah persoalan hidup yang tidak selalu mudah dihadapi, kepedulian dan pertolongan yang tepat dapat menjadi penentu keselamatan seseorang. Prinsip itulah yang dikedepankan personel Polsek Matuari bersama Pamapta Polres Bitung saat mengevakuasi seorang pria yang diduga hendak mengakhiri hidupnya di sebuah tower pemancar sinyal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Kamis (15/10/2026).

Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat setelah petugas melakukan pendekatan persuasif dan berupaya membujuknya untuk turun dari menara.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.50 WITA. Berdasarkan informasi awal, warga setempat melihat pria tersebut memasuki halaman tower dan menaiki tangga menara. Menyadari adanya potensi bahaya, warga segera meminta bantuan dan melaporkan kejadian itu kepada kepolisian.

Personel Pamapta Polres Bitung bersama piket Intelkam dan petugas Inafis tiba di lokasi sekitar pukul 12.10 WITA. Selanjutnya, Kapolsek Matuari AKP Feriantina Dwi Arahmayani bersama personel piket tiba sekitar pukul 12.30 WITA untuk membantu penanganan.

Petugas kemudian melakukan komunikasi secara persuasif dan menenangkan, sembari berupaya membujuk pria tersebut agar bersedia turun dengan selamat. Koordinasi juga dilakukan bersama warga sekitar untuk mendukung proses evakuasi dan mencegah timbulnya risiko tambahan.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 13.00 WITA, pria itu berhasil dievakuasi dari tower.

Informasi awal menyebutkan, kejadian tersebut diduga berkaitan dengan persoalan rumah tangga yang sedang dihadapi pria tersebut. Meski demikian, persoalan pribadi yang melatarbelakangi peristiwa itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk memberikan stigma atau menghakimi seseorang yang sedang berada dalam situasi sulit.

Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho melalui Kapolsek Matuari menegaskan bahwa keselamatan jiwa merupakan prioritas utama dalam penanganan peristiwa tersebut.

Dalam keterangannya, kepolisian menekankan pentingnya pendekatan humanis, kesabaran, dan dukungan lingkungan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan berat.

Setiap orang, menurut pesan yang disampaikan melalui Kapolsek Matuari, dapat mengalami tekanan dalam kehidupannya. Karena itu, dukungan keluarga, kepedulian masyarakat, dan komunikasi yang baik diperlukan agar seseorang tidak merasa harus menghadapi persoalannya seorang diri.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan ejekan, atau membagikan informasi pribadi yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

Sebaliknya, masyarakat diharapkan memberikan ruang privasi, menjaga martabatnya, serta membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan kondisi emosionalnya.

Apabila menemukan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda ingin menyakiti diri sendiri, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mendengarkan tanpa menghakimi, dan mencari bantuan petugas atau tenaga profesional. Jika terdapat bahaya langsung, keselamatan semua pihak harus diutamakan dan layanan darurat perlu segera dihubungi.

Sebagai tindak lanjut, Polsek Matuari akan terus memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengedepankan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, keluarga, dan pemerintah setempat guna mendorong pendampingan yang diperlukan, dengan tetap menghormati privasi yang bersangkutan.

Peristiwa di Girian Bawah ini menjadi pengingat bahwa di balik persoalan yang dihadapi seseorang, selalu ada kebutuhan untuk didengarkan, dipahami, dan ditolong tanpa penghakiman.

Kehadiran polisi dalam situasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penanganan keadaan darurat, tetapi juga menunjukkan pentingnya kepedulian dan kerja sama masyarakat dalam melindungi keselamatan jiwa.

Polri Hadir untuk Masyarakat. Sebab, ketika seseorang menghadapi masa tersulit dalam hidupnya, pertolongan yang manusiawi dapat membuka jalan menuju harapan.

Wakil Ketua DPRD Lampung Maulidah Zauroh: Bantuan Pangan Lewat Koperasi Merah Putih Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Hak Rakyat Berkurang

     

REFORMASI-ID | BANDAR LAMPUNG, – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menyambut positif rencana pemerintah pusat menyalurkan bantuan pangan periode Oktober hingga Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Merah Putih Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (15/10/2026).

Maulidah menilai, langkah pemerintah memanfaatkan koperasi desa sebagai jalur distribusi bantuan pangan merupakan terobosan yang baik. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kebijakan ini juga dapat memperkuat peran koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi harus dilihat dari ketepatan sasaran dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kita tentu mendukung kebijakan pemerintah pusat. Apalagi bantuan pangan ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama keluarga yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Tetapi jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan persoalan baru di lapangan," ujar Maulidah.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait.

Pertama, akurasi data penerima bantuan harus dipastikan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar, sementara masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria masih menerima bantuan.

Kedua, kesiapan Koperasi Merah Putih harus diperhatikan secara menyeluruh. Tidak semua koperasi memiliki kemampuan operasional, fasilitas penyimpanan, sumber daya manusia, dan sarana distribusi yang sama.

Ketiga, distribusi bantuan harus menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, termasuk desa-desa dengan akses transportasi yang sulit.

"Jangan sampai masyarakat yang seharusnya dibantu justru harus mengeluarkan biaya besar untuk mengambil bantuannya. Kalau perlu, untuk warga lanjut usia, penyandang disabilitas, atau masyarakat yang kesulitan mengakses koperasi, harus disiapkan mekanisme pelayanan yang lebih dekat," tegasnya.

Maulidah juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan. Seluruh pihak harus memastikan bahwa beras yang diterima masyarakat sesuai dengan jumlah dan kualitas yang ditetapkan pemerintah, tanpa pemotongan ataupun pungutan yang tidak sah.

"Bantuan pangan ini adalah hak masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima. Jangan ada pemotongan, jangan ada pungutan, dan jangan sampai bantuan dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu. Hak rakyat harus sampai secara utuh," katanya.

Lebih lanjut, Maulidah mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, pemerintah desa, serta pengelola koperasi guna memastikan mekanisme distribusi berjalan baik.

Ia juga menekankan pentingnya membuka saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program.

Sebagai unsur pimpinan DPRD Lampung, Maulidah menegaskan bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab moral dan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

"Yang paling penting bukan sekadar bantuan sudah dikirim atau sudah dibagikan. Yang harus kita pastikan adalah apakah masyarakat yang berhak benar-benar menerimanya, apakah jumlahnya sesuai, dan apakah bantuan itu sampai tanpa menyulitkan penerimanya," ujarnya.

Di sisi lain, Maulidah berharap Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi tempat penyaluran bantuan, tetapi ke depan juga mampu berkembang menjadi penggerak perekonomian desa, membuka akses pasar bagi produk masyarakat, serta memperkuat usaha mikro dan kecil.

Menutup pernyataannya, Maulidah menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil harus diwujudkan melalui pelaksanaan program yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (**)

15 Oktober 2026

Ratusan Wartawan se-Bekasi Raya Geruduk Kantor Pemda Bekasi Menuntut Kadis LH Dicopot

     


REFORMASI-ID | Bekasi - Buntut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Bekasi hina wartawan, ratusan insan Pers se-Bekasi Raya geruduk kantor Pemda Bekasi tuntut pencopotan Syafri Donny Sirait sebagian kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Bekasi. Kamis, 15 Oktober 2026.

Menyikapi aksi damai wartawan, Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja mendatangi langsung ratusan insan pers dan mengajak 10 perwakilan insan pers ke ruang kerjanya

Adapun hasil pernyataan sikap Pemda Bekasi

1. Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil dan memperhatikan kebatasan kewenangan Plt. Bupati Bekasi yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri.
2. Dalam hal tuntutan permintaan maaf resmi dan jaminan tidak ada lagi penghinaan atau intimidasi terhadap wartawan, kami pemerintah Kabupaten Bekasi, menghormati dan mendukung kemerdekaan Pers sebagai salah satu pilar demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati satu sama lain sehingga kesalahpahaman ini tidak terjadi kembali.
3. Dalam hal proses tuntutan hukum kawal sampai tuntas dan akuntabilitas, kami pemerintah Kabupaten Bekasi menghormati proses hukum yang berlangsung sesuai dengan tahapan dan mekanisme prosedur yang berlaku.

Sementara Ade Muksin Ketua PWI Bekasi Raya dalam orasi mengatakan kasus ini  akan kita kawal

"Kasus ini tidak berakhir sampai disini, akan kita kawal bersama sampai mendapatkan hasil maksimal," pungkasnya.

(Red)

Jelang Olimpiade, PPS Satria Muda Indonesia Gelar Jambore Nasional dan Kejurnas

     


REFORMASI-ID | Cibubur – Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PPS SMI) menggelar Jambore Nasional dan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tahun 2026 di Bumi Perkemahan (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur pada 14–18 Oktober 2026. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dalam mendorong pencak silat menuju Olimpiade. 

Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini diikuti oleh 1.120 peserta yang berasal dari 25 Komisariat Daerah (KOMDA) di seluruh Indonesia. Selain peserta dari dalam negeri, kegiatan ini juga melibatkan perwakilan PPS Satria Muda Indonesia dari Portugal, India, dan Maroko sebagai bentuk pengembangan jejaring pencak silat di tingkat Internasional.

Ketua Umum PPS Satria Muda Indonesia Dr. Edhy Prabowo, S.E., M.M., M.B.A., dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Jambore Nasional dan Kejurnas 2026 ini merupakan momentum penting bagi organisasi sekaligus bagian dari kontribusi perguruan dalam mendukung perjuangan IPSI membawa pencak silat ke panggung Olimpiade. 

Menurutnya, kegiatan ini menjadi tonggak sejarah yang penting bagi PPS Satria Muda Indonesia, terlebih Jambore Nasional dan Kejurnas merupakan kali keempat setelah melalui penantian panjang. 

“Alhamdulillah, kita mendapatkan tempat di Buperta Cibubur ini untuk menggelar Jambore Nasional dan Kejurnas. Semoga kegiatan ini menjadi langkah untuk membangun kekuatan bangsa melalui para pendekar,” ujar Edhy Prabowo.

Ia mengakui bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat seluruh jajaran PPS Satria Muda Indonesia untuk menyukseskan Jambore Nasional dan Kejurnas 2026.

Edhy Prabowo juga menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan para pelatih sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan mencetak atlet-atlet pencak silat yang berprestasi.

“Disini kita menghadirkan 500 pelatih handal. Mudah-mudahan, jika setengahnya saja dapat menghasilkan atlet-atlet berkualitas, itu sudah menjadi awal yang baik sekaligus terobosan di masa depan untuk pengembangan pencak silat di unit-unit di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Edhy Prabowo berharap Jambore Nasional dan Kejurnas 2026 ini dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus penjaringan bibit-bibit atlet unggul yang mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan atlet merupakan salah satu kontribusi nyata perguruan dalam memperkuat prestasi pencak silat Indonesia serta mengharumkan nama bangsa di kancah dunia.

“Saya berharap dengan adanya Jambore Nasional dan Kejurnas ini dapat membangun karakter bangsa, ,membentuk jiwa pendekar dan memperkuat Negara Republik Indonesia dari Pencak Silat sebagai pertahanan rakyat semesta,” pungkas Edhy Prabowo. (Red)





Polres Bitung Pecat Dua Anggota, Kapolres Tekankan Integritas dan Disiplin

     

 


REFORMASI-ID | BITUNG — Polres Bitung memberhentikan dua personelnya melalui mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keputusan itu menjadi penegasan bahwa setiap anggota Polri wajib tunduk pada aturan, menjaga integritas, dan mempertanggungjawabkan perilakunya sebagai aparat penegak hukum.

Upacara PTDH secara in absentia tersebut dipimpin Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., di lapangan upacara Polres Bitung, Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 08.00 WITA.

Pemberhentian itu dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulawesi Utara Nomor Kep/502/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026. Kedua personel diberhentikan setelah perkara mereka diproses melalui mekanisme internal Polri sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam amanatnya, Arie menegaskan bahwa PTDH bukan keputusan yang dijatuhkan secara serta-merta. Proses tersebut, kata dia, melalui tahapan dan pertimbangan sesuai aturan, termasuk Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat merupakan keputusan yang harus melalui proses dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi penegasan bahwa setiap personel Polri wajib menaati aturan, menjaga integritas, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perilakunya,” ujar Arie.

Ia mengingatkan bahwa menjadi anggota Polri merupakan kebanggaan sekaligus amanah yang menuntut tanggung jawab besar. Setiap personel wajib memegang teguh sumpah jabatan, Tribrata, dan Catur Prasetya, serta menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

Menurut Arie, pemberhentian dua personel tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh anggota agar tidak melakukan tindakan yang mencoreng kehormatan pribadi, keluarga, maupun institusi.

Kapolres juga mengingatkan personelnya untuk menjauhi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, keterlibatan narkoba, judi daring, dan tindak pidana lainnya.

“Jadikan momentum ini sebagai pelajaran berharga. Saya mengingatkan seluruh personel agar memperkuat iman dan takwa, memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran,” katanya.

Di sisi lain, Arie menekankan bahwa menjaga kepercayaan publik tidak cukup melalui pernyataan atau slogan. Kepercayaan masyarakat, menurut dia, harus dibangun melalui perilaku yang berintegritas, pelayanan yang humanis, serta pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, ia meminta para perwira pengendali meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota di lingkungan tugas masing-masing. Pengawasan tersebut perlu disertai teguran, arahan, dan bimbingan secara berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran sejak dini.

Kapolres juga menegaskan bahwa penegakan aturan harus berjalan seiring dengan pemberian apresiasi kepada personel yang menunjukkan prestasi, dedikasi, dan kinerja baik.

Upacara PTDH berakhir pukul 08.40 WITA. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar dalam situasi kondusif.

Pemberhentian dua personel ini menjadi pengingat bahwa kewenangan sebagai aparat kepolisian melekat dengan tanggung jawab etik dan hukum. Disiplin internal bukan semata urusan organisasi, melainkan salah satu fondasi untuk menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.(Azhi)