Diduga Sebar Informasi Hoaxs, PDI Perjuangan Jakut Desak Akun Info Kapuk Hapus Foto Melva Pardede Berbaju PDI P

Diduga Sebar Informasi Hoaxs, PDI Perjuangan Jakut Desak Akun Info Kapuk Hapus Foto Melva Pardede Berbaju PDI P

Redaksi      

REFORMASI-ID | Jakarta - Tim Advokasi dan Hukum DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara meminta akun media sosial Instagram Info Kapuk Sekitarnya (@info_kapuk_sekitarnta) segera menghapus konten yang menampilkan foto Melva Pardede mengenakan atribut atau pakaian PDI Perjuangan.

Tim hukum PDIP Jakarta Utara menegaskan bahwa Melva Pardede bukan anggota maupun pengurus PDI Perjuangan. Karena itu, mereka menilai penggunaan foto tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat mengenai keterkaitan Melva Pardede dengan partai.

Desakan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Hadir dalam konferensi pers tersebut, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara Patra Jaya Saragih, S.H., M.H., Kepala Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara Oktavian Banta T Tarigan, Bendahara Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara Anthony Lee, serta Mikhael Septiano, dari Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Pilkada dan Pemilu DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara.

Patra Jaya Saragih mengatakan, pihaknya perlu memberikan klarifikasi karena akun Info Kapuk dan Sekitarnya memuat gambar yang memperlihatkan Melva Pardede seolah-olah mengenakan pakaian PDI Perjuangan.

“Kami pengurus DPC PDIP Jakarta Utara ingin mengklarifikasi akun Info Kapuk dan Sekitarnya yang menaruh foto Melva Pardede memakai baju PDIP. Kami tegaskan bahwa informasi itu tidak benar,” ujar Patra.

Menurut Patra, pihaknya juga menduga gambar yang beredar tersebut telah mengalami manipulasi digital atau dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Namun demikian, ia menekankan bahwa yang menjadi persoalan utama bagi PDIP Jakarta Utara adalah adanya konten yang dapat membangun persepsi publik seolah-olah Melva Pardede memiliki hubungan struktural atau keanggotaan dengan PDI Perjuangan.

“Melva bukan anggota dan pengurus PDIP di mana pun, termasuk di Jakarta,” tegasnya.

Atas dasar itu, Patra meminta pengelola akun Info Kapuk dan Sekitarnya segera melakukan take down atau menghapus konten tersebut.

“Kami mendesak Info Kapuk dan Sekitarnya segera melakukan take down terhadap gambar itu,” katanya.

Siapkan Langkah Hukum

Kepala Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara, Oktavian Banta T Tarigan, menegaskan bahwa permintaan penghapusan tersebut bukan sekadar teguran.

Ia menyatakan pihaknya telah memberikan batas waktu kepada pengelola akun untuk menghapus konten yang dipersoalkan. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, tim hukum PDIP Jakarta Utara menyatakan siap mengambil langkah hukum.

“Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pihak Info Kapuk tidak menghapus, maka pihak kami akan melakukan upaya hukum,” kata Oktavian.

Menurutnya, setiap pihak yang dinilai memiliki itikad buruk terhadap PDI Perjuangan dapat berhadapan dengan langkah hukum apabila kontennya dianggap merugikan harkat dan martabat partai.

“Siapapun yang memiliki itikad buruk terhadap partai kami, menjadi hak kami melakukan laporan polisi atau upaya hukum dalam menjaga harkat dan martabat partai kami,” ujarnya.

Tim Advokasi dan Hukum PDIP Jakarta Utara menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, sebuah foto yang telah dimanipulasi atau ditempatkan dalam konteks yang keliru dapat dengan cepat membentuk persepsi publik sebelum kebenarannya terverifikasi.

PDIP Jakarta Utara pun meminta masyarakat tidak serta-merta mempercayai maupun menyebarluaskan konten tersebut sebelum memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, hingga jumpa pers tersebut disampaikan, pernyataan mengenai konten yang dipersoalkan merupakan klarifikasi dan keberatan dari pihak DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara. Pengelola akun Info Kapuk dan Sekitarnya belum menyampaikan tanggapan yang dimuat dalam keterangan tersebut.

Tim hukum PDIP Jakarta Utara selanjutnya menunggu itikad pengelola akun untuk menghapus konten dimaksud. Apabila tidak dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, mereka menyatakan akan mempertimbangkan laporan kepada aparat penegak hukum maupun langkah hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menko AHY Dianugerahkan Penghargaan Tertinggi Alumni Nahyang Technological University Singapura

Menko AHY Dianugerahkan Penghargaan Tertinggi Alumni Nahyang Technological University Singapura

Redaksi      

REFORMASI-ID | Singapura - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dianugerahi Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, penghargaan tertinggi bagi alumni Nanyang Technological University (NTU) Singapura, pada Jumat (21/11/2025). Penghargaan ini diberikan kepada alumni yang dinilai berhasil memberikan kontribusi luar biasa bagi masyarakat, bangsa, maupun komunitas global.

Nanyang Alumni Awards, yang diselenggarakan sejak 2005, merupakan bentuk apresiasi NTU kepada para alumni yang mengharumkan nama universitas melalui pencapaian di tingkat nasional, regional, dan internasional. Program ini terdiri dari empat kategori penghargaan, dengan Nanyang Distinguished Alumni Award sebagai level tertinggi.

Menko AHY menerima penghargaan ini atas kontribusi signifikan dalam bidang pertahanan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Dalam perannya sebagai Menko, ia memimpin berbagai program strategis untuk memperkuat infrastruktur serta mempercepat pembangunan wilayah di Indonesia. Dedikasinya dalam memperluas akses pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik menjadikannya salah satu tokoh penting dalam percepatan transformasi infrastruktur nasional.

Selain kiprah di pemerintahan, Menko AHY juga aktif mendorong pengembangan kepemimpinan generasi muda dan partisipasi masyarakat melalui The Yudhoyono Institute serta berbagai inisiatif sosial yang ia dirikan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pernyataannya, Menko AHY menyampaikan rasa terima kasih serta penghormatan atas apresiasi tersebut. 

“Penganugerahan Nanyang Distinguished Alumni Award merupakan kehormatan yang sangat berarti bagi saya. NTU mengajarkan saya untuk berpikir kritis dan strategis, serta memandang kepemimpinan dari perspektif yang lebih luas,” ujar Menko AHY.

Ia menegaskan bahwa pengalaman akademiknya di NTU menjadi salah satu fondasi intelektual yang terus memengaruhi perjalanan kepemimpinannya. 

“Sekitar sepuluh tahun setelah studi di Singapura, saya meninggalkan dunia militer setelah enam belas tahun mengabdi dan memasuki dunia politik. Bentuk pengabdiannya berbeda, tetapi misinya tetap sama: mengabdi kepada Indonesia,” ungkapnya.

Menko AHY menambahkan bahwa pendekatan kepemimpinan yang ia pelajari di NTU terus menjadi pegangan dalam menjalankan tanggung jawab publik.

“Cara berpikir analitis, lintas disiplin, dan berorientasi masa depan yang saya dapatkan di NTU selalu menemani saya dalam setiap langkah pengabdian. Saya percaya bahwa kebijakan yang baik memerlukan nilai dan gagasan yang diuji oleh data, dipandu empati, dan disempurnakan oleh ilmu pengetahuan,” ucapnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya wawasan strategis dalam memandang dinamika nasional dan global.

“Kekuatan harus selalu diarahkan oleh wawasan dan kebijaksanaan. Cara pandang itu terus membimbing saya dalam melihat kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan kerja sama global.”

Dengan penganugerahan ini, Menko AHY menjadi salah satu alumni NTU yang tidak hanya berhasil menorehkan prestasi di panggung nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini menegaskan pengakuan internasional atas kontribusi dan dedikasinya dalam membangun negeri.

Presiden NTU, Profesor Ho Teck Hua, menyampaikan bahwa para penerima penghargaan tahun ini mencerminkan kualitas lulusan NTU yang mampu memanfaatkan pengetahuan, kreativitas, dan empati untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Para penerima penghargaan tahun ini menunjukkan bahwa lulusan NTU mampu memadukan pengetahuan, kreativitas, dan kepedulian untuk memberikan dampak nyata bagi Singapura dan dunia. Kiprah mereka dalam meraih keunggulan, memimpin perubahan, dan berkontribusi bagi masyarakat menjadi inspirasi bagi seluruh civitas akademika NTU,” pungkasnya.

Seminar Nasional FH UI Bahas Arah Baru Reformasi Polri

Seminar Nasional FH UI Bahas Arah Baru Reformasi Polri

Mahar Prastowo      

REFORMASI-ID 🇮🇩| Depok — Upaya mendorong reformasi kepolisian kembali mengemuka di ruang akademik. BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) 2025 menggelar Seminar Nasional bertema “Reformasi Polri: Urai Problematika Sekarang, Reformasi Polri Segera” di Auditorium Djokosoetono, Kampus FH UI Depok. Acara ini mempertemukan akademisi, pejabat negara, aktivis, hingga penyintas represivitas Polri dalam satu forum dialog.

Suasana di auditorium mencerminkan antusiasme mahasiswa dan publik. Para narasumber hadir dengan perspektif yang saling melengkapi. Guru Besar Hukum Pidana FH UI Prof. Eva Achjani Zulfa, Ketua Harian Kompolnas RI Drs. Arief Wicaksono, serta akademisi dan aktivis hukum seperti Asfinawati dan Aulia Rizal, memberi penekanan pada kebutuhan mendesak reformasi menyeluruh.

Sementara itu, Rusin, korban represivitas Polri, membawa sudut pandang yang paling personal—sebuah pengingat bahwa reformasi kepolisian tidak hanya berbicara tentang kebijakan, tetapi juga tentang nasib warga yang terdampak langsung.

Tiga Pilar Reformasi yang Harus Berjalan Bersamaan

Dalam sesi utamanya, Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo, Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri, memaparkan kerangka besar reformasi lembaga kepolisian. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan secara parsial.

Menurutnya, ada tiga pilar reformasi yang harus dijalankan beriringan:

1. Reformasi Instrumental

Pembenahan perangkat hukum, dari Undang-Undang hingga SOP operasional, agar kepolisian selaras dengan prinsip negara hukum.

2. Reformasi Struktural

Restrukturisasi organisasi dari tingkat pusat hingga Polsek untuk meningkatkan efisiensi, ketanggapan, dan kualitas manajemen.

3. Reformasi Kultural

Perubahan cara berpikir dan bertindak anggota Polri agar lebih humanis, menghormati HAM, dan meninggalkan pendekatan kekuasaan yang tidak relevan dengan era demokrasi modern.

“Polisi yang beradab bukan sekadar polisi sipil, tetapi polisi yang menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi profesionalismenya,” ujar Irjen Andry.

Menuju Polisi Kelas Dunia

Irjen Andry juga menyoroti dua pendekatan penting dalam pembangunan kepolisian modern: perbaikan (improvement) dan pembangunan (development).

Improvement dibutuhkan untuk membersihkan patologi kelembagaan—seperti korupsi, kekerasan berlebih, dan penyalahgunaan wewenang. Sementara development berfokus pada penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, dan sistem kepemimpinan yang berintegritas.

Dalam pandangannya, reformasi Polri merupakan bagian dari pembangunan peradaban bangsa.

“Polri bukan hanya alat negara, tetapi wajah peradaban bangsa di mata dunia,” tegasnya, disambut tepuk tangan peserta.

Mahasiswa sebagai Pengawal Reformasi

Melalui kegiatan ini, BEM FH UI menegaskan peran mahasiswa bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga pengawal. Forum ini menjadi ruang belajar sekaligus ruang kritik yang konstruktif bagi masa depan institusi kepolisian.

Reformasi Polri, menurut BEM FH UI, tidak boleh berhenti pada momen-momen tertentu saja. Ia adalah agenda panjang yang memerlukan konsistensi, keberanian, dan partisipasi publik.

Tentang Seminar:

Tema: Reformasi Polri: Urai Problematika Sekarang, Reformasi Polri Segera

Tempat: Auditorium Djokosoetono, Kampus FH UI Depok.

Hari/Tanggal: Kamis, 13 November 2025
Waktu: 13.30–17.30 WIB

Baca juga:

• KSKP Bakauheni Gelar Doa Bersama Anak Yatim-Piatu
• Ketum FRIC: Polri Harus Selalu Berlaku Adil
• Anggota Polri Aktif Duduk di Jabatan Sipil: Boleh, Asalkan Penuhi Syarat
• Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat, Survei Litbang Kompas Catat 76,2 Persen

[mri/tj/mp)

Klarifikasi Ketua Majelis Pertimbangan DPLN PPP Malaysia Terkait Pemberitaan yang Tidak Benar

Klarifikasi Ketua Majelis Pertimbangan DPLN PPP Malaysia Terkait Pemberitaan yang Tidak Benar

Redaksi      

REFORMASI-ID | Kuala Lumpur  - Menanggapi pemberitaan yang beredar di sejumlah media nasional yang mencantumkan nama saya Mail Saleh selaku Ketua Majelis Pertimbangan DPLN PPP Malaysia, bersama ini saya menyampaikan klarifikasi resmi bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan saya tidak pernah memberikan pernyataan apapun kepada pihak media terkait evaluasi atau kritik terhadap kepemimpinan Ketua DPLN PPP Malaysia, Dato’ Muhammad Zainul Arifin, SH, MH.

Faktanya, selama kepemimpinan Saudara Dato Muh. Zainul Arifin sebagai Ketua DPLN PPP Malaysia, tidak pernah terjadi gejolak, konflik, atau permasalahan internal di tubuh organisasi kami. Seluruh anggota pengurus dan kader tetap solid, kompak, dan saling mendukung dalam menjalankan program serta kegiatan partai di Malaysia, tegas Dato Mail Saleh.

Sebagai informasi, pada periode sebelumnya ketika saya menjabat sebagai Ketua DPLN PPP Malaysia, Saudara Dato Zainul merupakan Sekretaris DPLN PPP Malaysia yang giat blusukan dan sosialisasi turun bersama keseluruh PMI diseluruh 14 negeri Malaysia yakni Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kuantan, Seremban, Kelantan, Pulau Pinang, Trengganu, Bukit Kayu Hitam, Sabah, Sarawak dan seterusnya. Kami bekerja sama dengan baik dalam membangun dan memperkuat eksistensi PPP di Malaysia. Oleh karena itu, narasi yang mengatasnamakan saya untuk mengkritik kepemimpinan beliau adalah fitnah dan tidak  berdasar serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, pungkas Dato Mail Saleh

Saya menegaskan sekali lagi bahwa pemberitaan atau kritik yang disebut berasal dari saya adalah tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan seperti yang diberitakan.

Untuk itu, saya meminta kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar tidak lagi menggunakan nama saya untuk kepentingan politik tertentu dan tidak menyebarkan berita hoax, berita yang bersifat provokatif serta berpotensi memecah belah soliditas kader PPP khususnya di Malaysia, terang Dato Mail.

Apabila pemberitaan yang bersifat fitnah dan adu domba tersebut terus dikembangkan tanpa klarifikasi dan perbaikan, maka kami tidak menutup kemungkinan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pihak-pihak yang menyebarkannya.

Kami berharap seluruh pihak media dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya secara profesional, dan beretika serta menyebarkan hal-hal positif dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi langsung kepada narasumber yang disebutkan.

Demikian klarifikasi ini kami sampaikan untuk meluruskan informasi yang tidak benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan kader dan masyarakat luas.

(Red)

Aswal Ludin Bantah Pernyataan Terkait Konflik Internal PPP Malaysia

Aswal Ludin Bantah Pernyataan Terkait Konflik Internal PPP Malaysia

Redaksi      

REFORMASI-ID| Kuala Lumpur - Menanggapi pemberitaan di sejumlah media yang menyebut dirinya sebagai “kader senior PPP Malaysia” dan mengutip pernyataan terkait konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Malaysia, Aswal Ludin dengan tegas membantah seluruh isi berita tersebut.

Dalam klarifikasinya, Aswal menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan pernyataan apa pun kepada media terkait PPP, apalagi menyinggung persoalan internal partai tersebut.

“Saya tidak pernah berkomentar atau membuat pernyataan mengenai Partai Persatuan Pembangunan. Berita itu sama sekali tidak benar dan saya tidak tahu menahu soal politik. Saya bukan kader PPP dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik apa pun, baik di Malaysia maupun di Indonesia,” ujar Aswal dalam keterangannya, Rabu (13/11/2025).

Aswal menjelaskan bahwa selama ini ia hanya fokus bekerja dan mencari nafkah di Malaysia, bukan aktif dalam kegiatan organisasi atau politik. Karena itu, ia merasa keberatan namanya dicatut dalam konteks pemberitaan politik yang sama sekali tidak berhubungan dengan dirinya.

“Saya sibuk bekerja di Malaysia. Tidak pernah sejak dulu ikut partai atau berpolitik. Kalau memang nama yang disebut di berita itu adalah nama saya, saya minta pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak membawa-bawa atau menggunakan nama saya demi kepentingan politik,” tegasnya.

Ia juga mengimbau media agar lebih berhati-hati dan memastikan kebenaran sumber sebelum menayangkan berita, demi menjaga akurasi informasi dan nama baik seseorang.

“Saya berharap media dapat memverifikasi setiap informasi sebelum dipublikasikan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau mencemarkan nama baik pihak yang tidak terkait,” tutupnya.

Dengan demikian, Aswal menegaskan bahwa seluruh isi pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan konflik internal PPP Malaysia tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Majelis Pertimbang DPLN PPP Malaysia Soroti Ketidakadilan dan Tindakan Sewenang-wenang DPP PPP Pasca Islah

Majelis Pertimbang DPLN PPP Malaysia Soroti Ketidakadilan dan Tindakan Sewenang-wenang DPP PPP Pasca Islah

Redaksi      

REFORMASI-ID | Kuala Lumpur - Dewan Majelis Pertimbangan DPLN PPP Malaysia menyoroti dinamika internal yang terjadi di tubuh DPP PPP pasca proses islah antara dua kubu kepemimpinan yang kini kembali menuai polemik. Ketua DPLN PPP Malaysia, Dato” Muhamad Zainul Arifin, diketahui tengah mempermasalahkan sejumlah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum DPP PPP, Bapak Muhammad Mardiono.

Ketua Dewan Mejelis Pertimbang DPLN PPP Malaysia, Dato’ Mail Saleh, menilai langkah-langkah yang diambil oleh Ketum Bapak Mardiono bersifat sewenang-wenang dan mencederai semangat rekonsiliasi yang telah disepakati bersama.

 “Tindakan Ketum Bapak Mardiono yang mengeluarkan tiga surat peringatan dan pemberhentian sementara terhadap Ketua DPLN PPP Malaysia Dato’ Muhammad Zainul Arifin hanya karena menggugat ke pengadilan adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional kader untuk mencari keadilan,” tegas Dato’ Mail Saleh dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (12/11/2025).

Menurut Dato Mail, tindakan tersebut mencerminkan inkonsistensi kepemimpinan DPP PPP. Di satu sisi, Bapak Mardiono membiarkan adanya laporan polisi oleh kader PPP terhadap kader PPP lainya, namun di sisi lain memberikan sanksi berat kepada kader yang menempuh jalur hukum secara sah untuk mencari keadilan secara konstitusional.

Lebih lanjut, Dato Mail mengungkapkan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar yang dijadikan dasar kebijakan oleh Bapak Mardiono belum pernah disahkan maupun disosialisasikan secara resmi kepada seluruh pengurus partai. Karena itu, menurut setiap keputusan yang bersandar pada dokumen tersebut patut dianggap tidak sah secara hukum dan organisasi.

Dalam pernyataan sikapnya, Dewan Majelis Pertimbang DPLN PPP Malaysia menuntut agar DPP PPP segera mencabut seluruh Surat Peringatan (SP) dan Surat Pemberhentian Sementara terhadap Ketua DPLN PPP Malaysia, serta memulihkan nama baiknya sebagai kader partai yang sah secara hukum.

“Kami solid mendukung langkah Ketua DPLN untuk menempuh jalur hukum secara konstitusional. Ini adalah bentuk perjuangan untuk menegakkan keadilan dan menjaga marwah partai,” lanjut lanjut Dato’ Mail.

DPLN PPP Malaysia juga menyerukan kepada seluruh kader PPP di dalam dan luar negeri untuk tetap solid, menjaga akhlak politik, serta berjuang melalui jalur hukum dan konstitusional demi mempertahankan keutuhan serta kehormatan Partai Persatuan Pembangunan.

Dato Mail Saleh Ketua Dewan Mejelis Pertimbang Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PPP Malaysia.