Header Ads Widget

Header Ads

Update

8/recent/ticker-posts

Majelis Pertimbang DPLN PPP Malaysia Soroti Ketidakadilan dan Tindakan Sewenang-wenang DPP PPP Pasca Islah



REFORMASI-ID | Kuala Lumpur - Dewan Majelis Pertimbangan DPLN PPP Malaysia menyoroti dinamika internal yang terjadi di tubuh DPP PPP pasca proses islah antara dua kubu kepemimpinan yang kini kembali menuai polemik. Ketua DPLN PPP Malaysia, Dato” Muhamad Zainul Arifin, diketahui tengah mempermasalahkan sejumlah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum DPP PPP, Bapak Muhammad Mardiono.

Ketua Dewan Mejelis Pertimbang DPLN PPP Malaysia, Dato’ Mail Saleh, menilai langkah-langkah yang diambil oleh Ketum Bapak Mardiono bersifat sewenang-wenang dan mencederai semangat rekonsiliasi yang telah disepakati bersama.

 “Tindakan Ketum Bapak Mardiono yang mengeluarkan tiga surat peringatan dan pemberhentian sementara terhadap Ketua DPLN PPP Malaysia Dato’ Muhammad Zainul Arifin hanya karena menggugat ke pengadilan adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional kader untuk mencari keadilan,” tegas Dato’ Mail Saleh dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (12/11/2025).

Menurut Dato Mail, tindakan tersebut mencerminkan inkonsistensi kepemimpinan DPP PPP. Di satu sisi, Bapak Mardiono membiarkan adanya laporan polisi oleh kader PPP terhadap kader PPP lainya, namun di sisi lain memberikan sanksi berat kepada kader yang menempuh jalur hukum secara sah untuk mencari keadilan secara konstitusional.

Lebih lanjut, Dato Mail mengungkapkan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar yang dijadikan dasar kebijakan oleh Bapak Mardiono belum pernah disahkan maupun disosialisasikan secara resmi kepada seluruh pengurus partai. Karena itu, menurut setiap keputusan yang bersandar pada dokumen tersebut patut dianggap tidak sah secara hukum dan organisasi.

Dalam pernyataan sikapnya, Dewan Majelis Pertimbang DPLN PPP Malaysia menuntut agar DPP PPP segera mencabut seluruh Surat Peringatan (SP) dan Surat Pemberhentian Sementara terhadap Ketua DPLN PPP Malaysia, serta memulihkan nama baiknya sebagai kader partai yang sah secara hukum.

“Kami solid mendukung langkah Ketua DPLN untuk menempuh jalur hukum secara konstitusional. Ini adalah bentuk perjuangan untuk menegakkan keadilan dan menjaga marwah partai,” lanjut lanjut Dato’ Mail.

DPLN PPP Malaysia juga menyerukan kepada seluruh kader PPP di dalam dan luar negeri untuk tetap solid, menjaga akhlak politik, serta berjuang melalui jalur hukum dan konstitusional demi mempertahankan keutuhan serta kehormatan Partai Persatuan Pembangunan.

Dato Mail Saleh Ketua Dewan Mejelis Pertimbang Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PPP Malaysia.