REFORMASI-ID | Jakarta - Tim Advokasi dan Hukum DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara meminta akun media sosial Instagram Info Kapuk Sekitarnya (@info_kapuk_sekitarnta) segera menghapus konten yang menampilkan foto Melva Pardede mengenakan atribut atau pakaian PDI Perjuangan.
Tim hukum PDIP Jakarta Utara menegaskan bahwa Melva Pardede bukan anggota maupun pengurus PDI Perjuangan. Karena itu, mereka menilai penggunaan foto tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat mengenai keterkaitan Melva Pardede dengan partai.
Desakan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Hadir dalam konferensi pers tersebut, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara Patra Jaya Saragih, S.H., M.H., Kepala Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara Oktavian Banta T Tarigan, Bendahara Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara Anthony Lee, serta Mikhael Septiano, dari Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Pilkada dan Pemilu DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara.
Patra Jaya Saragih mengatakan, pihaknya perlu memberikan klarifikasi karena akun Info Kapuk dan Sekitarnya memuat gambar yang memperlihatkan Melva Pardede seolah-olah mengenakan pakaian PDI Perjuangan.
“Kami pengurus DPC PDIP Jakarta Utara ingin mengklarifikasi akun Info Kapuk dan Sekitarnya yang menaruh foto Melva Pardede memakai baju PDIP. Kami tegaskan bahwa informasi itu tidak benar,” ujar Patra.
Menurut Patra, pihaknya juga menduga gambar yang beredar tersebut telah mengalami manipulasi digital atau dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Namun demikian, ia menekankan bahwa yang menjadi persoalan utama bagi PDIP Jakarta Utara adalah adanya konten yang dapat membangun persepsi publik seolah-olah Melva Pardede memiliki hubungan struktural atau keanggotaan dengan PDI Perjuangan.
“Melva bukan anggota dan pengurus PDIP di mana pun, termasuk di Jakarta,” tegasnya.
Atas dasar itu, Patra meminta pengelola akun Info Kapuk dan Sekitarnya segera melakukan take down atau menghapus konten tersebut.
“Kami mendesak Info Kapuk dan Sekitarnya segera melakukan take down terhadap gambar itu,” katanya.
Siapkan Langkah Hukum
Kepala Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara, Oktavian Banta T Tarigan, menegaskan bahwa permintaan penghapusan tersebut bukan sekadar teguran.
Ia menyatakan pihaknya telah memberikan batas waktu kepada pengelola akun untuk menghapus konten yang dipersoalkan. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, tim hukum PDIP Jakarta Utara menyatakan siap mengambil langkah hukum.
“Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pihak Info Kapuk tidak menghapus, maka pihak kami akan melakukan upaya hukum,” kata Oktavian.
Menurutnya, setiap pihak yang dinilai memiliki itikad buruk terhadap PDI Perjuangan dapat berhadapan dengan langkah hukum apabila kontennya dianggap merugikan harkat dan martabat partai.
“Siapapun yang memiliki itikad buruk terhadap partai kami, menjadi hak kami melakukan laporan polisi atau upaya hukum dalam menjaga harkat dan martabat partai kami,” ujarnya.
Tim Advokasi dan Hukum PDIP Jakarta Utara menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, sebuah foto yang telah dimanipulasi atau ditempatkan dalam konteks yang keliru dapat dengan cepat membentuk persepsi publik sebelum kebenarannya terverifikasi.
PDIP Jakarta Utara pun meminta masyarakat tidak serta-merta mempercayai maupun menyebarluaskan konten tersebut sebelum memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, hingga jumpa pers tersebut disampaikan, pernyataan mengenai konten yang dipersoalkan merupakan klarifikasi dan keberatan dari pihak DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara. Pengelola akun Info Kapuk dan Sekitarnya belum menyampaikan tanggapan yang dimuat dalam keterangan tersebut.
Tim hukum PDIP Jakarta Utara selanjutnya menunggu itikad pengelola akun untuk menghapus konten dimaksud. Apabila tidak dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, mereka menyatakan akan mempertimbangkan laporan kepada aparat penegak hukum maupun langkah hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
