PWI Bekasi Raya Gelar Dialog Interaktif, Bedah Sinergi Pengawasan Orang Asing di Bekasi

PWI Bekasi Raya Gelar Dialog Interaktif, Bedah Sinergi Pengawasan Orang Asing di Bekasi

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali membuka ruang dialog publik dengan mengangkat isu strategis terkait pelayanan dan pengawasan orang asing di wilayah Bekasi.

Melalui Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya yang digelar Selasa, 11 Agustus 2026, di Ruang Aula PWI Bekasi Raya, forum tersebut mengusung tema “Harmonisasi Pelayanan dan Pengawasan Orang Asing: Peran Imigrasi, Pengawas Tenaga Kerja, dan Disdukcapil.”

Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., dalam pembukaan acara menegaskan bahwa isu keberadaan orang asing perlu dibahas secara objektif, komprehensif, dan tidak hanya dilihat dari satu sisi.

Menurutnya, perkembangan investasi, dunia usaha, industri, serta mobilitas masyarakat membuat keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah Bekasi menjadi bagian dari dinamika pembangunan yang harus dikelola secara baik.

“Kita tidak ingin melihat persoalan orang asing hanya dari satu perspektif. Ada aspek pelayanan, ada aspek pengawasan, ada ketenagakerjaan, keimigrasian, dan administrasi kependudukan. Karena itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar semuanya berjalan dalam koridor aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ade dalam pembukaan dialog.

Ade mengatakan, PWI sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang diskusi yang dapat mempertemukan pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan insan pers.

“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga dapat menjadi jembatan dialog. Kami ingin forum ini menghasilkan pemahaman yang lebih utuh sekaligus mendorong kolaborasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan,” katanya.

Tiga Perspektif dalam Satu Forum

Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kewenangan dan perspektif berbeda namun saling berkaitan.

Helmy H Halim, SE, SH, Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya, membahas persoalan legalitas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban alih teknologi, serta perlindungan tenaga kerja lokal.

Sementara Anggi Wicaksono, A.Md.Im., S.H., M.A.P., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, mengupas prosedur izin tinggal KITAS/KITAP, pemantauan keberadaan WNA, hingga pengawasan dan penindakan keimigrasian melalui TIMPORA.

Dari perspektif pemerintah daerah, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, AP., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Fredi, memberikan penjelasan mengenai administrasi kependudukan WNA serta pentingnya integrasi data kependudukan daerah.

Kehadiran tiga perspektif tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana keberadaan orang asing dikelola, mulai dari legalitas bekerja, izin tinggal, pendataan, hingga pengawasan di lapangan.

*Pelayanan Harus Berjalan, Pengawasan Tetap Diperkuat*

PWI Bekasi Raya menilai harmonisasi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem pelayanan dan pengawasan orang asing yang efektif.

Keberadaan WNA maupun TKA di Bekasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan investasi, industri, perdagangan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Namun, pada saat yang sama, pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan seluruh aktivitas tersebut berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pelayanan dan pengawasan harus berjalan beriringan.

Pelayanan kepada dunia usaha dan WNA harus dilakukan secara transparan dan profesional. Sementara pengawasan harus memastikan aspek legalitas, kepatuhan, perlindungan tenaga kerja lokal, administrasi kependudukan, serta izin tinggal benar-benar terpenuhi.

Dalam konteks tersebut, integrasi data dan koordinasi lintas instansi menjadi hal penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Terlebih Bekasi merupakan salah satu kawasan strategis dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.

PWI Dorong Diskusi Berujung Kolaborasi

Melalui dialog interaktif ini, PWI Bekasi Raya tidak ingin isu orang asing hanya menjadi konsumsi pemberitaan ketika muncul persoalan.

Sebaliknya, forum ini diharapkan menjadi ruang untuk membangun pemahaman, edukasi, transparansi, sekaligus kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Ade Muksin menambahkan, PWI Bekasi Raya akan terus mendorong kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik.

“Harapan kami, dialog ini tidak berhenti sebagai forum diskusi. Ada pemahaman yang bisa dibawa pulang, ada koordinasi yang semakin kuat, dan kalau memungkinkan ada rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi peningkatan pelayanan serta pengawasan di wilayah Bekasi,” tegasnya.

Dengan demikian, Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun Bekasi yang terbuka terhadap investasi dan mobilitas global, namun tetap kuat dalam penegakan aturan, perlindungan tenaga kerja, tertib administrasi, dan pengawasan orang asing.

PWI Bekasi Raya terus mengambil peran sebagai ruang bertemunya informasi, gagasan, dan kepentingan publik—karena pers bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga ikut membuka jalan bagi terciptanya solusi.()

Ratusan Wartawan Deklarasikan Pers Bekasi Raya 2026, Tegaskan Komitmen Profesionalisme dan Persatuan

Ratusan Wartawan Deklarasikan Pers Bekasi Raya 2026, Tegaskan Komitmen Profesionalisme dan Persatuan

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Semangat persatuan dan komitmen menjaga marwah jurnalistik mewarnai puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang digelar di Gedung Creative Center (GCC), Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sabtu (13/6/2026).

Ratusan wartawan dari berbagai organisasi profesi, kelompok kerja (Pokja), komunitas, paguyuban wartawan, hingga perusahaan media se-Bekasi Raya memadati area panggung utama untuk membacakan Deklarasi Pers Bekasi Raya 2026 secara bersama-sama.

Pembacaan deklarasi dipimpin oleh wartawati Mega dan diikuti serentak oleh seluruh insan pers yang hadir. Dalam suasana khidmat namun penuh semangat kebersamaan, para wartawan mengangkat Kartu Tanda Anggota (KTA) maupun identitas pers masing-masing sebagai simbol komitmen terhadap profesionalisme, integritas, independensi, dan kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, mengajak seluruh insan pers untuk berdiri bersama di atas panggung sebagai bentuk nyata persatuan tanpa sekat organisasi. Menurutnya, deklarasi tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat solidaritas sekaligus menjaga kehormatan profesi jurnalistik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pers saat ini.

“Deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama insan pers Bekasi Raya untuk tetap menjaga independensi, profesionalisme, serta menjalankan fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat,” ujar Ade Muksin.

Dalam deklarasi yang mengusung tema “Pers Bersatu, Bekasi Raya Maju”, para insan pers menyatakan enam komitmen utama, yaitu:

1. Menjaga kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi serta menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

2. Menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Menolak hoaks, fitnah, ujaran kebencian, serta segala bentuk penyalahgunaan profesi yang mencederai marwah pers.

4. Memperkuat persatuan dan solidaritas insan pers Bekasi Raya tanpa sekat organisasi demi kepentingan profesi dan masyarakat.

5. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel melalui fungsi kontrol sosial yang konstruktif.

6. Membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Bekasi Raya yang maju, aman, dan sejahtera.

Deklarasi diawali dengan seruan bersama, “Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi HPN Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia.” Suara lantang ratusan wartawan kemudian menggema saat menyampaikan komitmen bersama untuk menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab dan bermartabat.

Melalui deklarasi tersebut, insan pers Bekasi Raya menegaskan tekad untuk terus menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan berintegritas, sekaligus menjadi mitra kritis yang konstruktif dalam mengawal pembangunan daerah.

Peringatan HPN Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi momentum penting untuk mempererat soliditas insan pers sekaligus memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkeadaban.

Dengan semangat yang sama, deklarasi ditutup dengan seruan bersama:

“Pers Bersatu, Bekasi Raya Maju! Tegak, Kritis, dan Bermartabat!”

Keren!!! Pemulung Dapat Bantuan APD dari KP3B

Keren!!! Pemulung Dapat Bantuan APD dari KP3B

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Komunitas Pemulung & Pelapak Pilah Burangkeng (KP3B) menggelar kegiatan pembagian alat pelindung diri (APD) kepada para pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin (4/5/2026). 

Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Burangkeng dan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Setu.

Ketua KP3B, Narta Nurhata, mengatakan bahwa pihaknya membagikan APD berupa puluhan pasang sepatu boot kepada para pemulung.

"Karena keterbatasan kami, hari ini kami baru bisa memberikan sepatu boot. Ke depannya, selain sepatu boot, kami juga akan membagikan topi dan peralatan kerja bagi para pemulung," kata Konang, sapaan akrabnya.

Konang menegaskan, program pembagian APD akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Tak hanya itu, KP3B juga telah merancang program pengobatan gratis setiap bulan dengan menggandeng pihak puskesmas setempat.

"Rencananya, dalam pengobatan gratis itu kami juga akan membagikan susu, roti, ataupun snack sehat untuk para pemulung," ujar Konang.

Dia berharap seluruh program tersebut dapat mendorong penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara nyata di lapangan, serta meningkatkan taraf kesehatan para pemulung yang selama ini bekerja di lingkungan berisiko tinggi.

Sementara itu, Kepala UPTD TPA Burangkeng, Samsuro Mandiansyah, turut memberikan pengarahan kepada para pemulung dalam kegiatan tersebut. Dia menegaskan bahwa pemulung merupakan ujung tombak dalam upaya pengurangan volume sampah di TPA.

"Pemulung adalah garda terdepan dalam mengurangi sampah. Namun, ketika melakukan aktivitas di sini, harus selalu berhati-hati. Gunakan alat pelindung diri yang telah diberikan dan segera melapor jika menemukan kondisi berbahaya di lapangan," kata dia.

Samsuro juga mengingatkan pentingnya kesadaran diri dalam menjaga keselamatan kerja, mengingat kondisi TPA yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan bahaya bagi para pekerja di dalamnya.

Adapun Ketua Pokja Wartawan Setu, Andi Saddam, mengapresiasi langkah KP3B tersebut. Dia menilai, kegiatan seperti ini penting karena pemulung merupakan kelompok yang kerap terlupakan dalam program kesehatan dan keselamatan kerja.

"Kami dari Pokja Wartawan Setu siap bersinergi dengan KP3B dalam mendukung program-program sosial yang bermanfaat bagi para pemulung di TPA Burangkeng ini," pungkas Saddam.

HPN Bekasi Raya 2026 Digelar 7–9 Mei, Sekaligus Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia

HPN Bekasi Raya 2026 Digelar 7–9 Mei, Sekaligus Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026 yang akan digelar pada 7 hingga 9 Mei 2026 di Gedung Creative Center (GCC), Margahayu, Kota Bekasi dipastikan menjadi momentum besar bagi insan pers di Bekasi Raya. 

Dalam keterangan persnya Minggu (26/4/2026), Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, menyampaikan bahwa selain sebagai ajang silaturahmi lintas organisasi, kegiatan ini juga menjadi rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap 3 Mei.

Dia menegaskan bahwa kegiatan tersebut sah secara hukum dan justru memperkuat nilai-nilai kebebasan pers, profesionalisme, serta solidaritas antarwartawan.

“HPN tetap 9 Februari secara nasional. Sementara kegiatan yang kami gelar pada 7–9 Mei ini merupakan rangkaian kegiatan daerah yang sekaligus kami maknai sebagai bagian dari semangat Hari Kebebasan Pers Sedunia. Ini bukan pelanggaran, tetapi penguatan nilai pers yang independen dan bertanggung jawab,” tegas Ade.

*Pers Bersatu Tanpa Sekat, Semangat Kebebasan dan Profesionalisme*

HPN Bekasi Raya 2026 dirancang sebagai wadah besar yang mempertemukan seluruh elemen pers tanpa sekat organisasi, media, maupun komunitas.

Puluhan organisasi wartawan, pokja, komunitas, dan paguyuban dari berbagai platform media akan terlibat aktif dalam kegiatan ini.

“Kami ingin membangun ruang bersama bagi insan pers. Tidak ada sekat organisasi, tidak ada sekat media. Semua punya hak yang sama untuk merayakan HPN dan memperjuangkan kebebasan pers,” ujarnya.

*Rangkaian Kegiatan: Edukasi, Sosial, dan Apresiasi*

Selama tiga hari pelaksanaan, berbagai kegiatan akan digelar sebagai bentuk kontribusi nyata pers kepada masyarakat dan peningkatan kualitas jurnalistik, di antaranya:

1. Seminar Jurnalistik dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Santunan anak yatim

2. Donor darah dan cek kesehatan gratis

3. Pemberian penghargaan kepada kepala daerah, Forkopimda, dan tokoh yang peduli terhadap pers

Menurut Ade, rangkaian ini mencerminkan fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial.

*Selaras dengan Semangat Hari Kebebasan Pers Sedunia*

Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap 3 Mei, lanjut Ade, menjadi penguat bahwa pers harus tetap independen, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Kebebasan pers bukan sekadar slogan, tapi tanggung jawab. HPN Bekasi Raya ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan bahwa pers harus tetap kritis, independen, dan bermartabat,” katanya.

*Anggaran dan Pelaksanaan Dipastikan Sesuai Aturan*

Terkait penggunaan anggaran, Ade memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan dilakukan secara transparan serta akuntabel.

“Kegiatan ini difasilitasi melalui program pemerintah daerah dengan mekanisme yang sah. Tidak ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

*HPN Milik Semua, Bukan Milik Satu Kelompok*

Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia, bukan milik satu organisasi tertentu.

“Justru melalui momentum ini, kita ingin menunjukkan bahwa pers Bekasi Raya bisa bersatu, kuat, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pers bersatu, Bekasi Raya maju,” pungkasnya.

(Redaksi)

Gus Sol Resmi Pimpin Lasqi DPD Kota Bekasi

Gus Sol Resmi Pimpin Lasqi DPD Kota Bekasi

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) DPD Kota Bekasi gelar pelantikan pengurus dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlokasi di Graha Hartika, Kota Bekasi. Sabtu, 25 April 2026.

Acara bertajuk "Reposisi Seni Qasidah, Mempererat Ukhuwah, Menguatkan Sinergitas Organisasi dan Mensyi'arkan Seni Islam di Kota Bekasi Melalui Lasqi Nusantara."

Dalam keterangannya, Dr. KH. Maman Imanulhaq, Ketua Lasqi Jawa Barat menitipkan tiga hal kepada Ketua Lasqi DPD Kota Bekasi.

"Pada pelantikan dan Rakerda Lasqi DPD Kota Bekasi, saya menitipkan tiga hal kepada Ketua Lasqi DPD Kota Bekasi," ujarnya.

Lanjutnya, hal pertama yaitu selalu mendakwahkan spririt keislaman, hal kedua selalu mengekspor kearifan-kearifan yang ada di Kota Bekasi dan hal ketiga, saya ingin Kota Bekasi ini menjadi tuan rumah untuk event tingkat Jawa Barat.

"Saya juga sudah bicarakan kepada Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, salah satu yang beliau titipkan adalah agar Lasqi Nusantara bisa menjadi Periuk buat acara musabaqoh bernuansa Sunda," paparnya.

"Saya yakin, Gus Sol (Ketua Lasqi DPD Kota Bekasi-red) akan membawa amanah ini sebaik-baiknya dan kami (DPW Jawa Barat-red) akan support," tambahnya.

Selain itu, saya juga menyakinkan akan banyak talenta-talenta bagus dari Kota Bekasi," imbuhnya.

Sementara, Ketua Lasqi DPD Kota Bekasi, H. Solihin yang akrab disapa Gus Sol menyampaikan puji syukur atas pelantikan dirinya menjadi Ketua Lasqi DPD Kota Bekasi.

"Alhamdulillah saya sudah resmi dilantik menjadi Ketua Lasqi DPDP Kota Bekasi bersama pengurus yang lain," kata Gus Sol.

Setelah ini, lanjutnya, kami akan mengadakan Rakerda untuk meneruskan kerja-kerja lima tahun kedepan.

"Tadi dalam pelantikan saya juga menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah gagasan agar Lasqi bisa masuk ke sekolah-sekolah memberikan edukasi tentang seni budaya Islam melalui qosidah, marawis," jelasnya.

"Saya yakin anak-anak di Kota Bekasi punya talenta yang bagus," tegasnya.

"Saya juga akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, agar Lasqi dilibatkan dalam event-event di Kota Bekasi," pungkasnya.

PWI Bekasi Raya - Pemkab Bekasi Bahas Peran Pers dan Keterbukaan Informasi

PWI Bekasi Raya - Pemkab Bekasi Bahas Peran Pers dan Keterbukaan Informasi

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, Kamis (2/4/2026), dengan fokus pada pembahasan peran pers serta pentingnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bekasi.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., Sekretaris Michael Lengkong, dan Anggota Deni Norviansyah.

Pertemuan berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan penekanan pada relasi yang sehat antara pers dan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan akses informasi publik yang transparan serta komunikasi kebijakan yang akuntabel.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan bahwa pers merupakan pilar demokrasi yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

“Kemitraan harus dibangun secara profesional dan proporsional. Pers tetap independen, namun hadir sebagai mitra kritis yang konstruktif dalam mengawal kebijakan publik,” kata Ade Muksin.

Ia menambahkan, PWI Bekasi Raya berkomitmen menjaga standar jurnalistik yang akurat dan berimbang, sekaligus mendorong ekosistem informasi yang sehat di tengah masyarakat.

Sementara itu, Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyatakan bahwa peran media menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi publik sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Kami memandang pers sebagai mitra strategis. Kritik dan masukan dari insan pers menjadi bagian penting dalam perbaikan kinerja pemerintahan,” ungkap Asep.

Dalam audiensi tersebut, turut dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari transparansi kebijakan, efektivitas komunikasi publik, hingga pentingnya menjaga profesionalitas dan etika jurnalistik dalam pemberitaan.

PWI Bekasi Raya menilai, hubungan antara pers dan pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka saling menghormati fungsi masing-masing, dengan tetap menjunjung prinsip independensi dan kepentingan publik.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas jurnalistik, memperkuat fungsi kontrol sosial, serta mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

(Rilis resmi PWI Bekasi Raya)

FWPL Soroti Tata Kelola Proyek, Desak Evaluasi Sistem Pengawasan Pemkot Bekasi

FWPL Soroti Tata Kelola Proyek, Desak Evaluasi Sistem Pengawasan Pemkot Bekasi

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Penghentian proyek penggalian kabel optik di kawasan Kali Abang Tengah oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memantik kritik dari Forum Wartawan Peduli Lingkungan (FWPL). 

Forum tersebut menilai peristiwa itu bukan sekadar persoalan pelanggaran izin, tetapi cerminan lemahnya sistem tata kelola dan pengawasan proyek utilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Ketua FWPL, Ade Muksin, menyatakan bahwa tindakan penghentian proyek memang menunjukkan ketegasan kepala daerah. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana aktivitas penggalian yang mengganggu badan jalan dan ruang publik bisa berlangsung tanpa kejelasan administrasi sejak awal?

“Kalau memang tidak ada kejelasan izin, bagaimana proyek itu bisa berjalan dan luput dari pengawasan? Ini bukan hanya soal tegas di lokasi, tetapi soal sistem pengawasan yang seharusnya bekerja sebelum terjadi pelanggaran,” ujar Ade dalam keterangannya, Rabu (26/2/2026).

FWPL menilai, proyek utilitas seperti penggalian kabel optik bukan kegiatan kecil yang sulit terdeteksi. Aktivitas tersebut berdampak langsung terhadap lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta kondisi infrastruktur kota. Karena itu, seharusnya terdapat mekanisme kontrol lintas dinas yang jelas dan terintegrasi.

Ade menekankan bahwa pemerintahan modern tidak boleh bersifat reaktif. Sistem perizinan harus transparan, berbasis data, serta mudah ditelusuri. Selain itu, pengawasan wilayah harus berjalan aktif tanpa menunggu instruksi atau inspeksi mendadak dari pimpinan daerah.

“Jika wali kota harus turun langsung untuk menghentikan proyek, maka perlu evaluasi terhadap mekanisme kontrol internal. Jangan sampai ada celah koordinasi yang membuat proyek tanpa izin bisa berjalan bebas,” tegasnya.

FWPL juga menyoroti dampak yang ditanggung masyarakat akibat penggalian yang tidak tertata.

Kerusakan jalan, tanah berserakan, serta perbaikan yang tidak maksimal kerap menjadi keluhan warga. Bahkan dalam beberapa kasus, warga sekitar harus membenahi sisa galian secara swadaya.

Atas dasar itu, FWPL mendesak Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan pengawasan proyek utilitas. Transparansi data proyek serta penegakan sanksi administratif terhadap pihak yang lalai dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Momentum ini harus dijadikan pintu masuk pembenahan tata kelola. Kota Bekasi membutuhkan sistem yang kuat dan preventif, bukan sekadar respons sesaat ketika persoalan sudah muncul di ruang publik,” pungkas Ade.

FWPL memastikan akan terus mengawal isu-isu lingkungan dan tata kelola infrastruktur sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Rls)

Silaturahmi Penuh Makna Pejambon–Kebon Jeruk Pererat Persaudaraan

Silaturahmi Penuh Makna Pejambon–Kebon Jeruk Pererat Persaudaraan

Redaksi      

REFORMASI-ID | Jakarta - Semangat kebersamaan dan persaudaraan terjalin hangat dalam acara Silaturahmi Penuh Makna Pejambon dan Kebon Jeruk yang digelar pada Minggu (8/2/2026) di Kaliong Food Seafood, Jalan Duri Selatan No. 39, Tambora, Jakarta Barat.

Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan sosial antarwarga lintas wilayah. Kehangatan suasana terasa sejak awal kegiatan, ditandai dengan dialog santai, kebersamaan dalam jamuan makan, serta refleksi nilai-nilai kekeluargaan yang terus dijaga dari generasi ke generasi.

Gelar silaturahmi ini tercetus dan terlaksana berkat peran aktif para tokoh masyarakat yang menjadi penggerak kebersamaan. Sosok Bu Suratmi Suwito, selaku sesepuh perempuan, turut memberikan keteladanan dengan pesan-pesan kebijaksanaan yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan saling menghormati.

Sementara itu, peran sesepuh laki-laki diwakili oleh Bapak R.A. Nasir, yang mengingatkan bahwa silaturahmi bukan sekadar pertemuan fisik, melainkan upaya merawat nilai moral, etika, dan rasa saling memiliki dalam kehidupan bermasyarakat. 

“Silaturahmi bukan hanya bertemu, tetapi membangun kepercayaan dan memperkuat persaudaraan agar tetap utuh,” kata Nasir.

Melalui kegiatan ini, para peserta berharap tradisi silaturahmi dapat terus dilestarikan sebagai fondasi keharmonisan sosial, sekaligus menjadi ruang bertukar gagasan demi kebaikan bersama di masa mendatang.

Songsong Tahun 2026, PAC Gerindra Medan Satria Gelar Doa Bersama

Songsong Tahun 2026, PAC Gerindra Medan Satria Gelar Doa Bersama

Redaksi      

REFORMASI-ID| Bekasi - Dalam rangka menyongsong tahun baru 2026, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Medan Satria menggelar acara doa bersama yang berlokasi dikediaman Ketua PAC Medan Satria, di GG. Mawar 2, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Rabu, 31 Desember 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta semoga tahun 2026 menjadi awal kekuatan dan kebangkitan Indonesi.

Kegiatan dhadiri oleh Ketua, pengurus, dewan penasehat dan Ketua ranting partai Gerindra se-Kecama Medan Satria.

Dalan sambutannya Ali Rohman, Ketua Gerindra PAC Medan Satria mengajak seluruh kader Gerindra se-Kota Bekasi mendoakan korban bencana alam Sumatera.

"Kami pengurus Partai Gerindra Kota Bekasi turut berbelasungkawa atas terjadinya musibah banjir bandang di Sumatera, mari kita sejenak menundukan kepala berdoa kepada yang maha pencipta semoga secepat pulih kembali situasii dan kondisi di Sumatera," ujarnya.

Selain itu, sambungnya, di malam tahun baru ini kita harus punya rasa dan harapan semoga di tahun 2026 keadaan rakyat Indonesia kuat, sejahtera dan menjadi awal kebangkitan Indonesia.

"Kami juga mengajak seluruh kader partai Gerindra Kota Bekasi khususnya Kecamatan Medan Satria untuk selalu menjaga kondusifitas lingkungan dan mendukung seluruh program pemerintah," pungkasnya.

(Red)

Nirmala Fortuna Abadi Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Sibolga

Nirmala Fortuna Abadi Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Sibolga

Redaksi      

REFORMASI-ID | Jakarta - Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, PT Nirmala Fortuna beserta segenap rekanan Direksi dan Staf Peduli Bencana menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang yang melanda Kota Sibolga, Sumatera Utara. 

Bantuan tersebut berupa makanan pokok, pakaian layak pakai, obat-obatan, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari.

 

Banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu mengakibatkan kerusakan parah dan kerugian yang besar bagi warga Sibolga. Banyak rumah warga yang rusak dan hanyut, serta fasilitas umum yang terganggu.

 

"Kami sangat prihatin dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sibolga. Semoga bantuan yang kami berikan ini dapat meringankan beban mereka," ujar Nirmala dalam keterangan tertulisnya yang di sampaikan kepada awak media melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (3/12).

Nirmala juga mengajak seluruh masyarakat atau relawan untuk turut serta membantu korban banjir bandang di Sibolga. 

Kata dia, bantuan dapat disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan atau langsung kepada pemerintah daerah setempat.

"Kami berharap, dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Kota Sibolga dapat segera bangkit kembali," pungkasnya.

Coffee Morning di PWI Bekasi Raya, Kanim Bekasi Paparkan Layanan Publik Berintegritas

Coffee Morning di PWI Bekasi Raya, Kanim Bekasi Paparkan Layanan Publik Berintegritas

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksana bersama jajaran melakukan kunjungan kerja sekaligus Coffee Morning di Sekretariat PWI Bekasi Raya, Selasa (2/12/2025). Kunjungan ini dalam rangka memperkuat sinergi antara Imigrasi dan insan pers di Bekasi.

Dalam kunjungannya, Anggi Wicaksana disambut langsung Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, SH, didampingi Sekretaris Michael LL Lengkong, Wakil Ketua I Sarigokma Siregar, Wakil Ketua II Ewwy Widiansyah, Wakil Ketua III L. Budiarto atau Budhie Uban, serta jajaran pengurus dan anggota.

Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin menyampaikan apresiasi atas silaturahmi yang dilakukan jajaran Imigrasi Bekasi. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara lembaga pemerintah dan insan pers harus terus dipererat demi keterbukaan informasi publik.

“Alhamdulillah, selamat datang Pak Kanim. Terima kasih telah berkunjung ke Sekretariat PWI Bekasi Raya. Kami sangat mengapresiasi sinergi yang terus terjalin,” ujar Ade.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanim Bekasi Anggi Wicaksana turut mengapresiasi sambutan hangat dari PWI Bekasi Raya. Dirinya berharap hubungan baik yang sudah terbangun dapat terus dijaga melalui kolaborasi positif ke depan.

“Alhamdulillah, kami diterima dengan baik. Semoga silaturahmi ini semakin memperkuat kerja sama dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ucap Anggi.

Dalam pemaparannya, Anggi menjelaskan profil Kantor Imigrasi Bekasi yang menjadi Unit Pelaksana Teknis di bawah Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat. Wilayah kerja yang luas mencakup Kota Bekasi dengan 12 kecamatan serta Kabupaten Bekasi dengan 23 kecamatan, ditambah keberadaan lebih dari 10.000 perusahaan dan 11 kawasan industri internasional di dalamnya.

Menurutnya, tantangan pelayanan keimigrasian di Bekasi cukup besar sehingga pihaknya terus melakukan peningkatan layanan yang cepat, transparan, dan berintegritas.

Anggi juga membeberkan capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah melampaui target pada 2025.

“PNBP kami tahun 2025 ditargetkan Rp61,59 miliar, dan hingga Oktober telah terealisasi mencapai 155,42 persen atau sekitar Rp95,72 miliar,” ungkapnya.

Selain itu, Anggi memaparkan inovasi pelayanan unggulan Kanim Bekasi, di antaranya:

1. Pelayanan tanpa jeda untuk WNI dan WNA

2. Layanan Paspor di hari Sabtu di Grand Metropolitan dan ULP Cibubur

3. Pengiriman Paspor via Tokopedia (dikelola Koperasi)

4. Nomor antrean dengan pantauan real time

5. Layanan Paspor tanpa fotokopi syarat dokumen

6. E-BAP untuk penanganan paspor hilang dan rusak

Anggi menegaskan bahwa inovasi layanan yang terus dikembangkan adalah upaya menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Acara Coffee Morning ditutup dengan diskusi santai antara jajaran Imigrasi Bekasi dan insan pers mengenai pengawasan orang asing dan peran media dalam mendukung keamanan wilayah. (Rls)

Pengurus dan Anggota PWI Bekasi Raya Sepakati Penguatan Tupoksi dan Program Kerja

Pengurus dan Anggota PWI Bekasi Raya Sepakati Penguatan Tupoksi dan Program Kerja

Redaksi      

REFORMASI-ID | Bekasi - 26 September 2025 – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali meneguhkan komitmen memperkuat soliditas organisasi melalui Rapat Koordinasi Pengurus dan Anggota yang digelar di Aula PWI Bekasi Raya. Rapat dihadiri 65 anggota, termasuk jajaran pengurus, dewan pembina, dewan penasehat, serta unsur PWI Peduli Bekasi Raya.

Agenda utama mencakup pembahasan program kerja, evaluasi efektivitas kehadiran/absensi, serta penguatan tupoksi setiap bidang organisasi.

*Penegasan Ketua PWI: Disiplin adalah Marwah Organisasi*

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menegaskan bahwa kedisiplinan anggota bukan hanya soal administratif, tetapi menyangkut marwah organisasi. Menurutnya, minimnya kehadiran anggota dalam agenda PWI akan menjadi catatan serius dan berdampak langsung terhadap perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI.

"Organisasi ini milik kita bersama. Kalau anggota abai terhadap kehadiran, lalu bagaimana kita bisa menuntut penghargaan dari luar? Absensi akan terus dievaluasi, bahkan menjadi syarat mutlak untuk perpanjangan KTA. PWI butuh anggota yang peduli, aktif, dan loyal,” tegas Ade.

*Tupoksi & Program Kerja: Dari Pendidikan hingga Kesejahteraan*

Rapat juga membedah secara rinci tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengurus dan bidang-bidang, mulai dari penguatan kapasitas wartawan (OKK, UKW, workshop etika jurnalistik), advokasi hukum, kerja sama strategis, hingga pengembangan usaha ekonomi anggota.

Beberapa program unggulan yang ditegaskan antara lain:

Bidang Organisasi: Database digital anggota & rekrutmen terbuka.

Bidang Pendidikan & Pelatihan: UKW 2x setahun, workshop jurnalistik investigasi.

Bidang Multimedia: Portal berita resmi PWI Bekasi Raya & pelatihan jurnalistik digital.

Bidang Kesejahteraan: Santunan, BPJS kesehatan, bazar murah untuk anggota.

Bidang Seni Budaya & Pariwisata: Festival Jurnalistik & promosi wisata lokal.

Ade Muksin menekankan, program-program ini hanya akan efektif jika anggota benar-benar hadir, terlibat, dan memberi kontribusi nyata.

*Evaluasi Kehadiran Anggota: Absensi Wajib Dua Kali Seminggu*

Dalam rapat ditegaskan kembali aturan absensi wajib hadir minimal dua kali dalam seminggu. Fakta di lapangan menunjukkan tingkat kehadiran masih rendah. Oleh karena itu, pengurus memutuskan evaluasi akan dilakukan berkala, dan ketidakpatuhan akan berimplikasi pada hak keanggotaan.

“Ini bukan soal menggugurkan kewajiban, tapi membangun tradisi disiplin. Kalau wartawan bisa disiplin dalam organisasi, dia juga akan disiplin dalam profesinya. PWI Bekasi Raya ingin jadi barometer kedisiplinan wartawan di Jawa Barat,” tambah Ade.

*PWI Peduli Bekasi Raya Turut Hadir*

Rapat juga dihadiri jajaran PWI Peduli Bekasi Raya, yang menegaskan komitmennya untuk mendukung program sosial kemasyarakatan organisasi. Sinergi antara pengurus, anggota, dan unit kerja PWI Peduli diharapkan menjadi energi kolektif memperkuat citra PWI di mata publik.

*Pesan Penutup: Jadikan PWI Rumah Bersama*

Mengakhiri rapat, Ade Muksin mengingatkan kembali pentingnya semangat kebersamaan:

“Jangan jadikan PWI sekadar nama di kartu. Jadikan organisasi ini rumah bersama tempat kita belajar, tumbuh, dan berjuang menjaga martabat profesi wartawan. Mari peduli, mari hadir, mari disiplin. Karena tanpa kita, PWI bukan apa-apa.”

Dengan demikian, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting memperkuat pondasi organisasi, menegakkan disiplin anggota, dan memastikan PWI Bekasi Raya tetap relevan, solid, dan dihormati di tengah dinamika dunia jurnalistik.()

PWI Resmi Kembali Tempati Lantai 4 Gedung Dewan Pers

PWI Resmi Kembali Tempati Lantai 4 Gedung Dewan Pers

Redaksi      

REFORMASI-ID | Jakarta - Pengurus PWI Pusat secara resmi kembali menempati sekretariat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (25/9).

Prosesi serah terima kunci dan pembukaan segel diawali  dengan silaturrahmi antara Pengurus PWI dan Dewan Pers di lantai 7 Gedung Dewan Pers. Kunci kemudian diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, didampingi Wakil Ketua Totok Suryanto serta anggota Dewan Pers Abdul Manan, Muhammad Jazuli dan jajaran lainnya. 

Dari PWI hadir Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Zulmansyah Sekedang, serta pengurus pusat lainnya.

Dalam sambutannya, Komaruddin Hidayat menyebut lantai 4 seperti ruang 'horor' bila dibiarkan kosong. Karena itu, ia merasa lega PWI akhirnya kembali berkantor di sana. 

“Kami berharap PWI bisa segera beraktivitas, menjalankan konsolidasi, dan memperkuat sinergi bersama Dewan Pers. PWI juga jangan lupa melakukan regenerasi dan pengaderan agar lahir wartawan yang kompeten, profesional, dan berintegritas di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan apresiasi atas dukungan Dewan Pers. Ia menegaskan bahwa pembukaan kembali kantor atau sekretariat PWI ini menjadi momentum penting bagi PWI untuk melanjutkan agenda strategis dan program organisasi. 

“Kami keluarga besar PWI mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers. Kini kami bisa segera berkantor serta melaksanakan program kerja, mulai dari konsolidasi organisasi, penyelesaian dualisme, verifikasi kartu PWI, hingga penyempurnaan PD/PRT,” katanya.

Direktur LKBN Antara itu menambahkan, keberadaan PWI di lantai 4 bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga momentum untuk memperkuat kontribusi PWI dalam meningkatkan kualitas pers nasional. 

“Lalu bagaimana kami turut berkontribusi pada ekosistem pers yang kuat, sehat, dan berintegritas. Untuk itu, kami harus kembali merancang pendidikan dan pelatihan. Selama ini PWI sudah menjalankan program seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Sekolah Jurnalistik Indonesia, dan berbagai pelatihan, agar wartawan khususnya anggota PWI memiliki kompetensi sekaligus menjunjung tinggi etika jurnalisme,” tegas Munir.(rls)

Ketua PWI Bekasi Protes Cara Penyampaian Surat, Pemkot Dinilai Abaikan Profesi Wartawan

Ketua PWI Bekasi Protes Cara Penyampaian Surat, Pemkot Dinilai Abaikan Profesi Wartawan

Redaksi      

REFORMASI-ID| Bekasi - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Ia menolak hadir dalam acara Konsultasi Publik Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi, Selasa (26/8/2025), karena menilai undangan yang dikirimkan Pemkot dilakukan secara asal-asalan dan tidak menghargai profesi wartawan.

Undangan resmi yang seharusnya dikirim secara fisik justru tak pernah diterima PWI Bekasi. Bahkan, undangan baru dikirim melalui aplikasi WhatsApp oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi, Kiswatiningsih, kepada Sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael LL Lengkong, hanya tiga jam sebelum acara dimulai.

Belakangan terungkap, distribusi undangan ternyata merupakan kewenangan Bappelitbangda Kota Bekasi. Fakta ini semakin menegaskan buruknya koordinasi antar-OPD di tubuh Pemkot.

“PWI Bekasi memang tercantum di undangan resmi Pemkot pada urutan ke-89. Tapi undangan fisiknya tidak pernah sampai ke PWI maupun ke saya. Baru pagi ini dikirim lewat WhatsApp ke sekretaris saya, itu pun hanya tiga jam sebelum acara. Cara seperti ini jelas melecehkan organisasi pers,” tegas Ade Muksin.

Menurut Ade, tata cara penyampaian undangan yang amburadul ini mencerminkan lemahnya manajemen pemerintahan. Ia menilai Pemkot tidak memiliki keseriusan menjalin hubungan kemitraan dengan pers.

“Wartawan bukan pelengkap acara seremonial. Kami adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik. Kalau undangan saja dilakukan sebatas formalitas tanpa etika komunikasi kelembagaan, berarti pemerintah tidak menghormati peran pers,” tegasnya.

Lebih jauh, Ade menekankan kritik ini bukan semata persoalan teknis distribusi undangan, melainkan pengingat pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan organisasi pers.

“Kalau Pemkot Bekasi ingin bicara soal transparansi dan keterbukaan publik, maka langkah pertama adalah menghargai mitra pers. Jangan hanya butuh media ketika ingin publikasi, tapi di sisi lain memperlakukan wartawan seperti tamu pelengkap,” pungkasnya.

Acara konsultasi publik yang digelar Pemkot Bekasi tetap berlangsung dengan kehadiran pejabat, lembaga, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat. Namun, absennya Ketua PWI Bekasi Raya menjadi sorotan kritis yang menodai jalannya forum tersebut. (Red)

Advokat Hipkumsi Resmi Ambil Sumpah Advokat Jawa Barat Angkatan 2

Advokat Hipkumsi Resmi Ambil Sumpah Advokat Jawa Barat Angkatan 2

Redaksi      

REFORMASI-ID | Jawabarat - Himpunan Penasihat Hukum Syariah Indonesia (Hipkumsi) Resmi melaksanakan pengambilan sumpah janji Advokat. (26/08/2025) 

Acara yang berlangsung dengan khidmat dan penuh haru ini berlangsung lancar dengan baik sebagaimana mestinya. 

Organisasi advokat hipkumsi terus berkomitmen menciptakan advokat yang benar-benar bersedia menaruh hati sepenuhnya untuk masyarakat pecari keadilan. 

"Komitmen kami menciptakan sumber daya unggul yang perduli sama masyarakat luas khususnya kaum kecil masyarakat pencari keadilan. " Ucap Alfahrizal HA

Hal serupa disampaikan oleh ketua Pengadilan Tinggi bandung Muhammad Eka Kartika, Dalam  sambutan pengambilan sumpah / janji Advokat. 

"Saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah di sumpah, jadilah Advokat yang perduli sesama, mulai sekarang kalian sudah SAH Boleh memasang papan nama Kantor hukum dirumah kalian" Ucapnya dengan penuh senyum di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi bandung.(26/08) 

Himpunan penasihat hukum syariah Indonesia (Hipkumsi) sebagai organisasi Advokat menilai bahwa sebagai seorang penegak hukum yang mengedepankan officium Nobile (Profesi Mulia) dapat dimulai dari advice nilai positif yang disampaikan langsung kepada masyarakat luas, dimulai diterapkan dilingkungan sekitar rumahnya.

PWI Pusat Akhiri Dualisme di Jawa Barat

PWI Pusat Akhiri Dualisme di Jawa Barat

Redaksi      

REFORMASI-ID| Jakarta - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mencabut pembekuan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2021-2026. Pencabutan pembekuan tertuang dalam SK No. 373-PLP/PP-PWI/2025 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia No. 320.PLP/PP-PWI tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2021-2026 dan Seluruh Perubahannya.

SK tertanggal 1 Agustus 2025 yang ditandatangani Hendry Ch. Bangun (Ketua), Iqbal Irsyad (Sekjen), dan Irmanto (Wakil Ketua Bidang Organisasi), menetapkan dua poin penting.

Pertama, mencabut SK Pengurus Pusat PWI Nomor 320-PLP/PP-PWI/2025 Tanggal 21 Maret 2025 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat masa bakti 2021-2026 dan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 323-PLP/PP-PWI/2025 Tanggal 22 April 2025 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat masa bakti 2021-2026 dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, memulihkan kepengurusan PWI Provinsi Jawa Barat masa bakti 2021-2026 sebagaimana SK Pengurus Pusat PWI Nomor 266-PGS/PP-PWI/2021 Tanggal 3 September 2021 tentang Pengesahan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Masa bakti 2021-2026 yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia Nomor 216-PGS/PP-PWI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 tentang Penyempurnaan Antar Waktu Susunan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2021-2026.

Dengan keluarnya SK No. 373-PLP/PP-PWI/2025, maka Pelaksana Tugas (Plt) Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK Pengurus Pusat PWI Nomor 323-PLP/PP-PWI/2025 tanggal 22 April 2025 tidak berlaku.

Pencabutan pembekuan serta pemulihan pengurus PWI Provnsi Jawa Barat masa bakti 2021-2026 berdasarkan hasil rekonsiliasi Pelaksana Tugas Pengurus PWI Provinsi JawaBarat berdasarkan Surat Tugas PWI Pusat No. 907/PWI-P/LXXVIII/2025 dengan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi pada tanggal 31 Juli 2025 yang menyepakati pencabutan pembekuan dan memulihkan kepengurusan PWI Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Pengurus Pusat PWI juga mengeluarkan SK No. 374-PLP/PP-PWI/2025 tentang Perubahan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2021-2026.

Ketua PWI Provinsi Jawa Barat masih dijabat oleh Hilman Hidayat. Di jajaran pengurus harian terjadi perubahan untuk jabatan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah yang semula dijabat Hardiyansyah,S.H. digantikan oleh HRM Dadang Donoroso, S.IP. Untuk selanjutnya Hardiyansyah menjabat sebagai wakil sekretaris. 

Di jajaran Seksi Wartawan ada perubah, Wawan Ruswana yang semula menjabat sebagai wakil sekretaris masuk di Seksi Wartawan Pendidikan. 

Di jajaran seksi wartawan ada wajah baru, yaitu H. Arihta U. Surbakti, Deddy Julyawan, Herry Setiawan (Seksi Wartawan Advokasi dan Pembelaan Wartawan); H. Taufik Ilyas, Ihsan Mahfudz (Seksi Wartawan Pembinaan daerah); Asep Syahrial (Seksi Wartawan Kesejahteraan); Iswan Darsono (Seksi Wartawan Pendidikan); Mustari (Seksi Wartawa Kerja Sama); Mustafid (Seksi Wartawan Media Siber dan Multimedia). ***

Peringati HUT ke-25, LPM Banten Berharap Pemprov Terbitkan Perda dan Pergub LPM

Peringati HUT ke-25, LPM Banten Berharap Pemprov Terbitkan Perda dan Pergub LPM

Redaksi      

REFORMASI-ID | Serang - Puluhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Provinsi Banten memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) LPM ke-25 dengan tasyakuran dan rapat kerja yang bertempat di sekretariat LPM Provinsi Banten Jl Jenderal Sudirman, Kota Serang, Jumat, (01/08). 

Dalam acara ini, Ketua DPD LPM Provinsi Banten mengusulkan adanya Peraturan Gubernur tentang LPM atau merevisi Perda Provinsi Banten no 3 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengakomodir keberadaan LPM secara berjenjang.

“Kami berharap ada Perda dan Pergub yang mengatur keberadaan LPM sebagai lembaga di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa/kelurahan," ujar Ketua DPD LPM Banten, Abdulrahim Odeh.

jelasnya, hal ini bertujuan agar para pengurus dan penggiat LPM sesuai dengan tingkatannya bisa lebih leluasa dalam berkarya sebagaimana peran dan fungsinya. Karena selama ini yang diatur hanya LPM desa dan kelurahan.

Odeh juga mengungkapkan rasa terimakasih dan apresiasinya terhadap kedatangan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Plt Kadis DPMD) Provinsi Banten Raden Barly Rizki Natakusumah, yang datang mewakili Gubernur Banten Andra Soni.

“Kami ucapkan terimakasih atas dan mengapresiasi atas kedatangan Bapak mewakili Pak Gubernur. Mudah-mudahan ke depan, kami dari LPM lebih banyak berkoordinasi dengan Pemrov Banten dan semua pemkab dan pemkot yang ada," ucap Odeh yang didampingi Sekretaris H. Bahtera Yudha.

‎"Setelah acara ini, kita harus terus menjaga kekompakan baik itu tingkat provinsi ataupun kota/kabupaten Se-Banten," tegasnya.

‎Karena itu, Odeh berharap para pengurus LPM terus membangun sinergisitas dengan semua pihak.  

"Kita harus lebih mempererat komunikasi antar pengurus dalam mengelolah organisasi ini. Dan keluar pun kita harus lebih meningkatkan sinergisitas dengan semua pihak," tambahnya.

Sementara Plt Kadis DPMD Pemerintah Provinsi Banten Raden Berly Rizki Natakusuma juga mengapresiasi jajaran LPM yang telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program terutama dalam pemerintahan tingkat desa. 

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan LPM, Mudah-mudahan ke depan, kita bisa berkolaborasi dengan baik," tutur Berly.

‎Berly juga berjanji akan melibatkan para pengurus LPM dalam program kerja di DPMD ke depan.  

"Nanti, kami akan melibatkan pengurus LPM di kegiatan," papar Berly yang didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Hj. Kustantina.

Menanggapi adanya usulan revisi Perda no 3 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana adanya penambahan aturan tentang keberadaan LPM, Berly mengungkapkan akan menyampaikannya kepada Gubernur Banten dan kemudian berkonsultasi dengan DPRD Banten. 

“Kami akan menyampaikan usulan ini ke Pak Gubernur. Apalagi pembahasan tentang peraturan daerah harus dibahas dengan pihak DPRD Banten," ucapnya.

‎Berly juga berjanji akan mensinergikan jajaran LPM dengan DPMD di kabupaten kota sehingga bisa menyelaraskan dengan program-program yang ada. 

"Saya akan mensinergikan LPM dengan DPMD kota/kabupaten se-Banten, sehingga dapat menyelaraskan program-program yang ada di DPMD dengan LPM untuk disampaikan kepada masyarakat luas," imbuhnya.

‎Sementara Penasehat DPD LPM Banten Lesman Bangun mengungkapkan jika LPM bisa berperan aktif di berbagai bidang dalam pembangunan di Indonesia, terutama Provinsi Banten. 

‎

‎Apalagi saat ini Indonesia sedang menargetkan swasembada pangan berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045, dimana pembangunan dimulai dari desa. 

‎

‎Hal ini juga sesuai dengan tema HUT LPM ke-25 tahun 2025 yaitu "Berkarya Mewujudkan Swasembada Pangan Kemandirian Energi Untuk Indonesia Maju". 

‎

‎Karena itu, kata Bangun, LPM bisa terlihat aktif dalam pencapaian swasembada pangan ini. 

"LPM bisa berperan strategis sebagai penggerak masyarakat desa dalam pembangunan," ujarnya.

‎

‎Bangun mencontohkan sinergi yang bisa dilakukan dengan Kementrian ESDM yang saat ini menjadi salah satu pengemban tugas lancarnya program swasembada pangan. 

"Banyak program yang bisa di sinergikan sehingga LPM bisa terlihat aktif dalam pencapaian program menuju Indonesia yang swasembada pangan," pesannya.

‎

‎Menurut Bangun, LPM bisa merangkul generasi muda sebagai bentuk kaderisasi dalam kelembagaan ini.  

"Karena generasi muda inilah yang akan menjadi penggerak organisasi dan pelaksana program-program yang sesuai dengan program pemerintah di lapangan. Hal ini sangat berguna untuk kemajuan LPM ke depan," pungkasnya.

(Red)

KPBPLN KNPI Negara Malaysia Periode 2025-2028 Resmi Dikomandoi Dato' M. Zainul Arifin

KPBPLN KNPI Negara Malaysia Periode 2025-2028 Resmi Dikomandoi Dato' M. Zainul Arifin

Redaksi      

REFORMASI-ID | Jakarta - M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Ph.D, praktisi hukum sebagai Lawyer dan pemerhati Pekerja Migran Indonesia (PMI) resmi jabat Ketua Komposisi dan Personalia Badan Perwakilan Luar Negeri Komite Nasional Pemuda Indonesia (KPBPLN-KNPI) Negara Malaysia periode 2025-2028. Sabtu, 26 Juli 2025.

Melalui lampiran keputusan DPP KNPI Nomor: KEP.027/DPP KNPI/VII/2025 TENTANG BADAN PERWAKILAN LUAR NEGERI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA NEGARA MALAYSIA tanggal 22 Juli 2025, Dato' M. Zainul Arifin, dinyatakan resmi menjabat Ketua Komposisi dan Personalia Badan Perwakilan Luar Negeri KNPI Perwakilan Malaysia 

Saat dikonfirmasi media via WA, M. Zainul Arifin yang biasa disapa Dato Zainul mengatakan akan menjalankan amanah yang diemban dengan sebaik mungkin 

"Saya akan menjalankan amanah yang diberikan DPP KNPI dengan sebaik mungkin, dan siap bekerjasama untuk kolaborasi dengan Perwakilan Indonesia di Negara Malaysia baik di KBRI Kuala Lumpur maupun KJRI Perwakilan," ujarnya.

Tidak hanya itu, Dato Zainul juga siap menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia serta sebagai garda terdepan membantu mensukseskan program-program pemerintah di semenanjung Malaysia.

Dijelaskannya, dengan menjabat Ketua KPBPLN-KNPI Malaysia 2025-2028 dirinya akan menjaga hubungan baik dan nama baik NKRI diluar negeri khususnya Malaysia. 

"Saya akan menjaga hubungan baik dan nama baik NKRI diluar negeri khususnya Malaysia dan mengajak Warga Negara Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia di Malaysia untuk terus selalu cinta tanah air Indonesia," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, saya bersama KNPI akan memperjuangkan hak PMI agar mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan selama bekerja diluar negeri.

"Untuk itu saya mengajak seluruh Warga Negara Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia di Malaysia khususnya yang ada di Malaysia, untuk selalu kompak dan bersatu menjaga nama baik serta martabat bangsa," tegasnya.

"Tak luput saya ucapkan terimakasih kepada DPP KNPI, yang sudah memberikan kepercayaan dan amanah serta untuk seluruh pengurus KPBPLN KNPI Malaysia terus semangat dan selalu kompak," pungkasnya.

Dato Zainul juga menyampaikan dalam jangka waktu dekat ini maksimal bulan Desember 2025, sebagai Pengurus KNPI Malaysia akan segera melakukan kegiatan pertama yakni Pelantikan Pengurus, dan seterusnya melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi dan audensi dengan perwakilan Indonesia di Malaysia, serta menjalin kerjasama dengan komunitas Pemuda Malaysia yang ada disana.

Zainul juga menuturkan,.susunan pengurus dari latar belakang yang kompetitif baik Akademisi, Praktisi, Pengusaha, Pelajar/Mahasiswa, dan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, serta tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Malaysia.

(Red)

Santunan Anak Yatim dan Cek Kesehatan Gratis Sebagai Puncak Acara Gema Muharram 1447 Hijriah PC Muhammadiyah dan Aisyiyah Setu

Santunan Anak Yatim dan Cek Kesehatan Gratis Sebagai Puncak Acara Gema Muharram 1447 Hijriah PC Muhammadiyah dan Aisyiyah Setu

Redaksi      

REFORMASI-ID| Bekasi - Pimpinan Cabang (PC) Muhammadiyah dan Aisyiyah Setu, mengadakan Gema Muharram 1447 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al - Muttaqien, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Minggu, 13 Juli 2025.

Acara Gema Muharram 1447 Hijriah diisi dengan santunan 50 anak yatim-piatu, cek kesehatan gratis dan donor darah yang bertujuan untuk memperkenalkan Muhammadiyah serta Aisyiyah dimasyarakat dan menjalankan syiar Islam sesuai ajaran Rasulullah SAW.

Turut hadir dalam acara, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, sekaligus penasehat Presiden RI, Prof. Dr. Muhajir Effendi, M.AP, Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Bekasi yang diwakilkan oleh Sekretaris Umum, Dr. Ferryal Abadi, M.Si, Ketua Aisyiyah Kabupaten Bekasi yang diwakilkan oleh Ruki Bendahara, Anggota DPRD Kab. Bekasi Fraksi Golkar, Bosih Awaludin, S.Sos, Perwakilan Polsek Setu, perwakilan Koramil Setu, Sekcam Setu, Kepala KUA Setu, PC Setu, Drs. Iyan Tjakra, PC Aisyiyah Setu, Dr. Yuke Sepriyanti, S.Kep., Ns., M.KM, Tokoh Muda Kabupaten Bekasi, Dr. Ikhwan Ridha Wilti, MKM, perwakilan pengurus dan jajaran Muhammadiyah Kab. Bekasi serta perwakilan anak yatim-piatu dan warga sekitar.

Dalam sambutannya, Prof Muhajir Effendi menyampaikan bahwa Bulan Muharram sebagai spirit dakwah berkemajuan.

Selain itu, Prof Muhajir juga mengajak seluruh anggota Muhammadiyah untuk bisa menjalankan usaha.

"Seluruh anggota kalau bisa menjalankan usaha atau bisnis, karena jika organisasi memiliki suatu usaha secara otomatis ekonomi organisasi akan stabil, jika ekonomi organisasi stabil sudah pasti dapat membantu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Sementara, Ruki Bendahara PD Aisyiyah Kabupaten Bekasi, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan.

"Saya mewakili PD Aisyiyah Kabupaten Bekasi sangat bangga dan apresiasi dengan kegiatan yang dilaksanakan pimpinan Aisyiyah PC Setu," ucapnya.

ia juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan PC Aisyiyah bersama Muhammadiyah Setu sangat bermanfaat untuk masyarakat.

"Semoga apa yang dilaksanakan PC Aisyiyah Setu bisa diterapkan oleh PC Aisyiyah yang lain," jelasnya.

Sedangkan, lanjutnya, untuk ekonomi sendiri PC Aisyiyah Setu bisa mengangkat UMKM dari anggota dengan melibatkan masyarakat sekitar.

"Kami juga berharap untuk UMKM PC Aisyiyah Setu bisa diangkat lagi produksinya agar bisa berkembang, bukan hanya keripik tetapi yang lainnya dan diusahakan bisa mendapatkan brand supaya bisa dipasarkan lebih luas lagi," tambahnya.

Dikesempatannya, Yuke pimpinan Aisyiyah Setu mengatakan bahwa dengan adanya program seperti ini, tentunya Aisyiyah Setu senang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Semoga kedepannya Aisyiyah Setu bisa terus berkontribusi dengan masyarakat sekitar bahkan bisa lebih meluas lagi untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat," ucapnya.

Untuk kegiatan sendiri, sambungnya, Aisyiyah Setu rutin mengadakan pengajian setiap Minggu pagi yang bertujuan untuk mnyampaikan syiar ajaran agama Islam dengan baik dan mengajak kaum perempuan untuk bisa berkontribusi.

Dipenghujung acara, Iyan Tjakra PC Muhammadiyah Setu berharap setelah adanya santunan anak yatim-piatu bisa menarik minat masyarakat untuk beribadah.

"Kami berharap setelah adanya santunan anak yatim-piatu ini, bisa menarik minat masyarakat untuk beribadah dan melaksanakan pendidikan Islam dengan baik," tegasnya.

"Jika masyarakat sudah melaksanakan pendidikan Islam dengan baik, maka akan tercipta masyarakat yang khasanah  berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul," pungkasnya.

(Red)

Geger Unjuk Rasa Pegawai Kemendikti Saintek Tuntut Keadilan dan Transparansi dalam Transisi Kepemimpinan

Geger Unjuk Rasa Pegawai Kemendikti Saintek Tuntut Keadilan dan Transparansi dalam Transisi Kepemimpinan

Mahar Prastowo      

REFORMASI-ID | JAKARTA -  Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menjadi sorotan publik setelah serangkaian aksi demo yang dilakukan oleh ratusan pegawai, menuntut keadilan dan perubahan dalam kebijakan internal kementerian. Aksi ini dipicu oleh pemecatan sejumlah pegawai dan isu ketidakadilan dalam rotasi, promosi, dan diistilahkan oleh pendemo sebagai pembasmian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Khairul Munadi, dalam dialog terbuka dengan jajaran pimpinan Kemendikti Saintek dan para pegawai pada Senin, 20 Januari 2025, menegaskan bahwa kementerian sangat terbuka terhadap kritik dan aspirasi internal maupun publik.

“Kami akan terus mencari solusi terbaik atas dinamika yang terjadi dalam proses transisi ini,” ujarnya.

Khairul Munadi menambahkan bahwa rotasi dan penyembuhan dalam masa transisi kementerian adalah hal yang wajar dan bagian dari upaya penyegaran organisasi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap perubahan ini mengarah pada perbaikan," ucapnya.