REFORMASI-ID | Pangkal Pinang - Dalam upaya mengamankan aset strategis negara dan memperbaiki tata kelola pertambangan, Korps Sabhara Baharkam Polri bersama PT Timah Tbk menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tata Kelola Pertambangan Timah” di Graha Timah, Pangkal Pinang, Selasa (10/3/2026).
Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri S.IK., M. PSDM, hadir sebagai narasumber utama untuk memaparkan strategi pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) berbasis risiko. Dalam arahannya, Polri menekankan bahwa pengamanan tambang di era modern tidak lagi hanya mengandalkan penjagaan fisik, melainkan integrasi antara teknologi, regulasi, dan pendekatan sosiologis.
“Kami mendorong PT Timah Tbk untuk sepenuhnya mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Ini adalah kunci untuk meminimalisir human error dan memastikan respon cepat terhadap gangguan kamtibmas,” ujar Dirpamobvit di hadapan jajaran direksi PT Timah Tbk dan pejabat utama Polda Kep. Babel.
Selain aspek manajemen, FGD ini juga menyoroti penegakan hukum di sektor pertambangan. Narasumber dari Bareskrim Polri menegaskan komitmen Polri dalam memberantas tambang ilegal yang menjadi akar permasalahan pidana di wilayah Bangka Belitung. Menariknya, Polri kini mengedepankan paradigma Restorative Justice dalam penegakan hukum ekonomi, yang lebih fokus pada pemulihan ketimbang sekadar pemidanaan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiantoro, serta pemangku kepentingan dari TNI (Danrem 045, Danlanal), BIN, dan jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung. Melalui sinergi lintas sektoral ini, diharapkan tata kelola pertambangan timah kedepan menjadi lebih transparan, aman, dan memberikan kontribusi maksimal bagi negara
