REFORMASI-ID | Lampung Timur — Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 2 Desa Raja Basa Lama kembali menguat. Menu yang diterima siswa pada Selasa, 10 Maret 2026 memicu pertanyaan serius dari para wali murid terkait kesesuaian antara kualitas makanan dan anggaran program. Rabu, 11/03/2026.
Sorotan tajam kembali mengarah pada dapur MBG Miftahul Huda di Dusun Setia Batin, Desa Raja Basa Lama. Kec.labuhan Ratu lampung timur, Menu yang dibagikan kepada siswa disebut hanya berupa chicken, puding, dan buah jeruk. Bagi sebagian orang tua, jenis dan porsi makanan tersebut dinilai jauh dari gambaran menu bergizi yang diharapkan dari program pemerintah.
“Kalau melihat menunya, kami sebagai orang tua menduga nilainya tidak sampai Rp10.000. Ini yang membuat kami mulai mempertanyakan apakah anggaran program benar-benar digunakan sebagaimana mestinya,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di tengah perbincangan yang berkembang, bahkan mulai muncul dugaan di kalangan masyarakat adanya praktik mark-up dalam penyediaan menu MBG, meskipun hal tersebut tentu membutuhkan klarifikasi resmi dan pemeriksaan dari pihak berwenang.
Keluhan yang kembali muncul ini membuat sebagian wali murid menilai bahwa persoalan yang pernah disorot sebelumnya sepertinya akan terus terjadi,ketika pemerintah pemangku wilayah diam tanpa ada keperduliannya.
Tim jurnalis telah berupaya menghubungi via whatshap pihak dapur melalui akuntan berinisial FAI untuk meminta penjelasan terkait keluhan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Di tengah derasnya kritik publik, perhatian juga mengarah pada sikap Camat Labuhan Ratu yang hingga kini dinilai belum terlihat mengambil langkah terbuka seperti melakukan pengecekan langsung ataupun memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Bagi sebagian warga, diam yang berkepanjangan justru memantik pertanyaan baru. Terlebih ketika persoalan yang dipertanyakan berkaitan dengan program yang menggunakan anggaran publik serta menyangkut kebutuhan gizi anak-anak sekolah.
“Kalau di wilayah lain camatnya cepat turun ketika ada keluhan masyarakat, di sini justru belum terlihat langkah yang jelas. Wajar kalau publik mulai menagih peran pemimpin wilayah,” kata salah satu wali murid.
Situasi ini membuat masyarakat berharap pihak kecamatan bersama instansi terkait segera melaksanakan tugas dan fungsinya,melakukan inspeksi mendadak dan evaluasi terbuka terhadap dapur penyedia MBG.
Sebab bagi masyarakat, ketika program yang menggunakan anggaran publik menuai kritik sementara pengawasan tidak terlihat, Wajar jika ruang kecurigaan terhadap pemangku kebijakan meluas di tengah masyarakat.
“Programnya bagus dan kami mendukung. Tapi kalau keluhan terus muncul sementara pejabat wilayah (camat labuhan ratu)masih terlihat diam, wajar jika publik mulai mempertanyakan dan menduga apa yang sebenarnya terjadi,atau mungkin ada transaksi gelap.? pungkas salah satu wali murid. (*)
