REFORMASI-ID | Jakarta - Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri, S.I.K., M.PSDM., menekankan bahwa investasi pada sistem keamanan merupakan strategi krusial bagi keberlangsungan bisnis. Hal tersebut disampaikan saat beliau menjadi narasumber utama dalam Rapat Koordinasi dan Tatap Muka National Security Downstream Indonesia 2026, Kamis (12/2/2026).
Bertempat di PT. SMART Tbk. Unit Marunda, Jakarta Utara, kegiatan yang mengusung konsep hybrid ini mempertemukan jajaran kepolisian dengan para pemangku kepentingan industri downstream dari seluruh Indonesia.
Dalam paparan strategisnya, Brigjen Pol Suhendri meluruskan paradigma lama mengenai biaya keamanan.
"Membangun sistem pengamanan bukan merupakan beban biaya (cost center), melainkan aset jangka panjang bagi perusahaan. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas security, namun menjadi tugas kolektif seluruh komponen perusahaan," tegasnya.
Brigjen Pol Suhendri juga menggarisbawahi implementasi Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004, di mana pengelola Objek Vital Nasional (Obvitnas) memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pengamanan internal, sementara Polri berperan aktif memberikan bantuan melalui Jasa Pengamanan dan Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).
Ada tiga pilar utama yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakor tersebut:
1.Kepatuhan Regulasi: Penekanan pada dasar hukum tugas Baharkam Polri dalam memelihara Kamtibmas serta aturan khusus terkait kebebasan berpendapat di area Obvitnas sesuai UU No. 9 Tahun 2010.
2.Strategi Pengamanan Modern: Polri mendorong pengelola untuk mengombinasikan pengamanan fisik dengan pendekatan sosiologis serta pengamanan berbasis analisa risiko (Risk Assessment).
3.Standardisasi SMP: Penjelasan mendalam mengenai lima elemen Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sebagai standar wajib untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.
Kegiatan ini diikuti secara antusias oleh jajaran pimpinan PT. SMART Tbk, tim audit internal, serta pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) seperti PT SOS, PT ISS, dan PT GBN. Selain itu, perwakilan unit dari Surabaya, Tarjun, Lubuk Gaung, Lampung, Medan, hingga Bogor turut bergabung melalui sambungan daring.
Melalui sinergi ini, diharapkan penerapan SMP yang konsisten tidak hanya melindungi operasional perusahaan, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan citra positif Indonesia di kancah global.
