REFORMASI-ID | Jakarta —Nama Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae (RB) mencuat setelah Ikatan Pemuda Pelajar Muna (IPPM) Indonesia melaporkan dugaan penyimpangan proyek pengaman pantai Raha, Kabupaten Muna senilai Rp28 miliar ke KPK. Ridwan diduga mengerahkan sekelompok preman untuk mengintimidasi peserta aksi saat akan melakukan penyerahan berkas ke Gedung Merah Putih KPK, Senin (19/1/2026).
Menurut IPPM, saat massa aksi sedang berorasi, sekelompok orang tak dikenal mendekat, merampas spanduk, membentak peserta, dan memaksa agar orasi dihentikan. “Atribut kami dirampas dan kami diancam jika tidak bubar, padahal aksi ini tertib dan sudah diberitahukan ke Intelkam,” kata salah satu peserta aksi yang enggan disebut namanya. IPPM menyebut salah satu pelaku berinisial E, yang menurut keterangan massa memiliki hubungan keluarga dengan RB.
Sekretaris Jenderal IPPM, Muhamad Ramadan Sawal (Pitra), mengatakan organisasi menyerahkan rekaman, foto, dan dokumen lapangan kepada KPK. “Selain bukti dugaan penyimpangan teknis dan anggaran, mulai dari ketidaksesuaian dengan DED hingga indikasi penggunaan BBM subsidi, kami juga akan menyerahkan rekaman yang diduga memperlihatkan keterlibatan pihak eksternal saat pembubaran aksi,” ujar Pitra.
IPPM menilai pembubaran yang dilakukan oleh pihak non-aparat mengindikasikan upaya membungkam suara publik. Karena itu mereka mendesak KPK menindaklanjuti dua hal: penyelidikan substansi dugaan korupsi proyek dan pemeriksaan atas dugaan pengerahan pihak ketiga untuk mengintimidasi demonstran. IPPM juga meminta KPK memeriksa Kepala Satker BWS Wilayah IV Kendari (MA) dan Direktur PT Pinar Jaya Perkasa (M) terkait proyek tersebut.
“Indikasi yang kami temukan mengarah pada dugaan praktik pungli dan suap yang melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu, KPK perlu segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh,” ujarnya lagi.
“Rekaman dan dokumen ini bukan klaim kosong. Ada bukti verbal dan visual yang menunjukkan E mengaku ‘ditopang’ oleh RB,” kata Pitra menirukan salah satu pernyataan yang terekam “Saya ini setengah hidupku saya serahkan untuk RB, dia yang biayai saya di Jakarta sini,” tambahnya.
Awak media sedang mengupayakan konfirmasi resmi dari RB dan pihak lain yang disebutkan, termaksud oknum E, Kepala Satker BWS Wilayah IV Kendari, dan manajemen PT Pinar Jaya Perkasa. Hingga berita ini dipublikasikan, konfirmasi resmi belum diperoleh; upaya klarifikasi masih berlangsung.
IPPM menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan menuntut jaminan keamanan bagi peserta aksi. Mereka memperingatkan akan kembali memobilisasi massa bila aparat penegak hukum tidak segera menindaklanjuti laporan atau tidak menjamin keselamatan publik yang menyampaikan aspirasi.
Laporan ini akan diperbarui setelah konfirmasi resmi diterima dari pihak terkait atau ada perkembangan dari KPK. (*)