REFORMASI-ID | Bekasi - Dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Cikarang Barat (Cikbar), Kabupaten Bekasi ramai diperbincangkan. Selasa, 06 April 2025.
Pasalnya Dana Bos yang diberikan pemerintah untuk kebutuhan sekolah diduga disalahgunakan oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek). Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan pegawai yang enggan disebutkan namanya.
"Kami pegawai SMPN 5 Cikbar menduga ada penyelewengan anggaran dana Bos yang dilakukan oleh oknum Kepsek," ujar pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Bagaimana tidak, sambungnya, untuk PPDB, MPLS, PSAJ saja tidak ada anggaran.
"Kami hanya ingin transparansi dalam penggunaan dana Bos, untuk apa saja penggunaannya," jelasnya.
Ia juga mengatakan, selama ini kami hanya tahu bahwa dana Bos sudah cair, tapi kami tidak tahu untuk apa saja, bahkan tidak ada pembangunan sama sekali disekolah ini (SMPN 5-red).
"Kami hanya ingin transparansi dalam penggunaan dana Bos untuk kemajuan, kelancaran dan kualitas belajar mengajar SMPN 5 Cikbar," tambahnya.
"Akibat tidak adanya transparansi tentang penggunaan dana Bos, hampir seluruh pegawai sekolah, mulai dari pengajar, administrasi, perwakilan wali murid sudah tidak percaya dengan kinerja oknum Kepsek tersebut," tegasnya.
"Kami berharap ada pergantian Kepsek di SMPN 5 Cikbar, karena Kepsek adalah ujung tombak untuk kemajuan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar," imbuhnya.
Sementara itu, H. Mulyadi Syamsudin selaku Ketua Komite SMPN 5 Cikbar merasa miris melihat perkembangan belajar mengajar di SMPN 5 Cikbar.
"Saya selaku Ketua Komite SMPN 5 Cikbar, sangat miris melihat perkembangan belajar mengajar SMPN 5 Cikbar," tuturnya.
Bagaimana tidak, lanjutnya mengatakan, tidak ada pembangunan sama sekali di SMPN 5 Cikbar.
"Kami selaku komite tidak dilibatkan dalam hal apapun, padahal komite sekolah memiliki Tupoksi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah," paparnya.
H. Mulyadi menegaskan, sedangkan untuk tanda tangan LPJ pertanggungjawaban itu dimasa akhir, kami juga tidak paham itu implementasinya dimana dan yang dibangun apa.
"Bahkan dari informasi yang kami terima, tidak ada SK untuk kesiswaan, bendahara sekolah juga tidak ada," ucapnya.
"Saya ingin sekolah ini baik, jujur saya selaku Ketua Komite hanya ingin membangun sekolah dan menjadikan siswa-siswi disni berprestasi," pungkasnya.
Saat awak media mendatangi SMPN 5 Cikbar untuk keperluan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepsek agar pemberitaan berimbang, Kepsek tersebut tidak ada dilokasi dan dilanjut dengan menghubungi via chat Wa, tetapi tidak ada respon dari Kepsek SMPN 5 Cikbar.
Perlu diketahui bersama, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sedang gencarkan program pendidkan yang lebih baik untuk anak-anak Jawa Barat dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kedisplinan pendidikan, pemanfaatan anggaran sekolah dan lain sebagainya.
(Red)
