REFORMASI-ID | Jakarta - Memperingati Hari Bhakti yang pertama, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Policy Talks dan Rapat Koordinasi Teknis dengan mengangkat tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak”.
Tema ini dipilih dengan dasar komitmen BSK Hukum dan HAM sebagai pendukung manajemen dalam pemberian rekomendasi dalam pembuatan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Sebagai sebuah unit dengan tugas dan fungsi analisis kebijakan, BSK Hukum dan HAM membuka ruang diskusi bersama dengan perwakilan NGO antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Think Policy, Tanoto Foundation, Koneksi Indonesia Inklusif, Nalar Institute, Perwakilan Mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta, serta perwakilan pegawai Badan Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri.
Menghadirkan dua Narasumber ahli Rizky Argama dari STIH Indonesia Jentera/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dan Dr. Budiati Prasetiamartati dari Ocean Program Director Konservasi Indonesia, dan dipandu oleh Dr. Y. Ambeg Pramarta Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, kegiatan ini bertujuan untuk menerima masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan.
“Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM tidak hanya sekedar nama, namun merupakan badan yang benar-benar strategis, harapannya ke depan akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas namun juga bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucap Gama sebagai closing statement pada kegiatan Policy Talks.
Dias juga menyampaikan bahwa masyarakat merupakan subjek perubahan dan bukan objek, dalam hal ini peran BSK sebagai Policy entrepreneur itu sangat penting.
Penting untuk melakukan kolaborasi yang inklusif dengan kaum Marjinal untuk bisa memastikan bahwa model Kebijakan yang nantinya disusun adalah memang berdasarkan kondisi lokalitas dimana kebijakan itu disusun.
Puncaknya, pada hari Kamis (22/2) Badan Strategi Kebijakan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Wilayah dengan mengusung tema yang sama, pada kegiatan Rakornis ini Badan Strategi Kebijakan memberikan apresiasi kepada kantor wilayah yang telah memberikan Kinerja dengan hasil Istimewa pada kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah, serta pemberian penghargaan kepada Unit Eselon 1 yang telah mendukung dalam peningkatan nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).
(**)
