Header Ads Widget

Hosting Unlimited Indonesia

Update

8/recent/ticker-posts

GPSH: Mafia Tanah Layak Dihukum Mati

Ketua umum DPP GPSH H.M. Ismail, S.H, M.H

REFORMASI-ID ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ | Jakarta  - DPP Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (DPP GPSH) setuju  bila hukuman mati ditetapkan bukan saja bagi para kawanan pencuri berdasi tapi juga untuk  pelaku dan  otak mafia tanah. Karena perbuatan mafia mafia tanah ini bukan saja telah merampas yang bukan miliknya seperti tanah sehingga membuat pemilik menjadi sengsara tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia (HAM) masyarakat pemilik tanah yang sah.

"Mafia-mafia tanah ini layak dikenakan hukuman mati!" tegas H.M Ismail, S.H, M.H., Ketua Umum DPP GPSH.

"Karena konspirasi mafia tanah ini telah membelenggu dan menjerat oknum oknum penegak hukum dan ASN terkait pengesahan legalitas kepemilikan tanah. Jika pembuat legalitas tanah dan para penegak hukumnya sudah mengikuti nafsu kawanan para penjarah alias mafia tanah maka kebingungan dan kemarahan rakyat akan memuncak. Wajar saja jika pembuat legalitas tanah dan oknum oknum penegak hukum yang terbukti terlibat mafia tanah divonis hukuman tambahan alias hukuman sampai mati," tegasnya.

Menurut H.M. Ismail, pihaknya sangat berkepentingan untuk melawan ulah para kawanan penjarahan  tanah atau mafia tanah ini. Sejak Presiden RI Joko Widodo mencanangkan pemberantasan mafia tanah di seluruh wilayah hukum NKRI hingga saat ini DPP GPSH meskipun tidak diminta berani maju menyatakan pertama kali mendukung dan tetap konsekuen terhadap keinginan Presiden RI Ir. Joko Widodo.

“Apa jadinya nanti ratusan korban ulah mafia mafia tanah yang telah mengadu ke DPP GPSH jika kami tidak konsekuen dan terus setia membela dan dampingi para korban ini. Seluruh jajaran DPP GPSH sudah saya tekankan untuk tetap pertahankan komitmen bela terus hak hak para korban. Karena diantara para korban ini ada yang telah mati karena ditekan dan diteror kawanan mafia tanah,” tegas H.M. Ismail, S.H, M.H yang didampingi Penasihat DPP GPSH H. Makmur  Sodiqin, Sabtu (8/1/2022) di Jakarta.

Sampai saat ini DPP. GPSH telah menerima sekitar 161 (seratus enam puluh satu) pengaduan korban korban mafia tanah. Pengaduan yang masuk via WhatsApp  & E-mail : ismaillawfirm09@gmail.com saat ini sebagian sudah selesai diverifikasi dan siap action. Mereka yang datang mengadu kebanyakan sudah habis habisan dibohongi para kaki tangan kawanan penjarahan tanah. Mereka rata rata sudah habis kesabarannya. Mereka sudah jenuh dizolimi. (*)