REFORMASI-ID | JAKARTA — Menjadi mata dan telinga pemerintah bukan sekadar slogan bagi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Di tengah derasnya arus informasi, meningkatnya dinamika sosial, hingga ancaman konflik yang kerap bermula dari persoalan kecil, kemampuan membaca "denyut sosial" masyarakat menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki setiap anggota FKDM.
Kesadaran itulah yang melatarbelakangi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Suban Kesbangpol) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) FKDM Angkatan I di Ruang Srigunting, Blok A Lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kapasitas anggota FKDM sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sejak dini.
Sebanyak 100 anggota FKDM dari berbagai kelurahan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan melalui metode tatap muka, ceramah, dan diskusi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan dalam dua angkatan.
Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, Eliazer Hutapea, SE., MM., menjelaskan penyelenggaraan Bimtek berlandaskan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta dan Surat Keputusan Wali Kota Jakarta Timur tentang pembentukan FKDM.
Menurutnya, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota FKDM sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini, meningkatkan akurasi deteksi berbagai potensi ancaman, serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah.
"Kami berharap momentum ini benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang berbagi ilmu, pengalaman, dan penguatan kompetensi anggota FKDM," ujarnya.
Eliazer mengatakan, peningkatan kapasitas anggota FKDM bukan sekadar meningkatkan kemampuan membuat laporan, tetapi juga membangun cara berpikir yang lebih peka terhadap dinamika sosial di wilayah masing-masing. FKDM berada pada posisi strategis karena menjadi unsur masyarakat yang paling dekat dengan berbagai persoalan di lingkungan. Melalui Bimtek ini, peserta diharapkan memiliki kesamaan persepsi mengenai kewaspadaan dini, mekanisme pelaporan, sekaligus mampu membangun jejaring dengan berbagai unsur masyarakat sehingga informasi yang diperoleh semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, kegiatan deteksi dini idealnya melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun pada tahap awal ini peserta didominasi anggota FKDM agar memiliki fondasi pemahaman yang sama mengenai kewaspadaan dini.
"Dari total 556 anggota FKDM Jakarta Timur, baru sekitar 290 orang yang mengikuti Bimtek. Sisanya akan mengikuti pelatihan pada angkatan berikutnya," katanya.
Ia menambahkan, pelaksanaan Bimtek melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi agar peserta memperoleh perspektif yang lebih luas dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.
Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa FKDM memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas wilayah.
Dengan nada berseloroh ia mengatakan, "FKDM bukan akronim Foto Kirim Duit Masuk." Menurutnya, FKDM adalah forum yang bekerja melakukan deteksi dini sekaligus menjadi mitra pemerintah menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Munjirin mengungkapkan, jumlah laporan tawuran di Jakarta Timur menunjukkan tren penurunan. Sepanjang 2025 tercatat sekitar 105 kasus, sedangkan hingga Juli 2026 jumlahnya berkisar 17 hingga 20 kasus.
Menurutnya, penurunan tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk peran aktif anggota FKDM yang terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk tawuran serta membangun komunikasi dengan para remaja di lingkungan masing-masing.
Ia bahkan menceritakan pengalamannya mengajak sejumlah kelompok remaja yang selama ini dikenal sebagai gangster, termasuk Gang Amerika dan Bajak, berdialog santai di sebuah kafe di kawasan Pondok Bambu.
"Awalnya hanya tiga kelompok yang saya ajak. Lama-kelamaan menjadi sepuluh kelompok. Kami hanya ngobrol dari hati ke hati. Mereka ternyata senang karena merasa diperhatikan," tuturnya.
Dari pendekatan tersebut lahir program Ring Tinju sebagai ruang pembinaan dan penyaluran energi positif bagi remaja. Program yang telah berjalan di Kecamatan Pasar Rebo itu direncanakan diperluas ke kawasan Kampung Melayu melalui kolaborasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur bersama TNI, Polri, serta unsur masyarakat.
Selain persoalan tawuran, Munjirin juga mengingatkan FKDM agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kebakaran. Ia mendorong anggota FKDM aktif menyosialisasikan kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada masyarakat. Pemerintah Kota, kata dia, siap menggandeng Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk memberikan pelatihan penggunaan APAR kepada warga.
"Api tidak langsung menjadi besar. Kalau masih kecil dan dapat dipadamkan menggunakan APAR, berarti kita menyelamatkan diri sendiri sekaligus masyarakat sekitar," katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Menurut Munjirin, sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola sejak dari sumbernya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat membiasakan memilah sampah sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5, dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk memilah sampah dari kotak makanan ringan di ruang rapat. Kebiasaan sederhana tersebut diyakini mampu mengurangi volume sampah, meningkatkan nilai daur ulang, menjaga lingkungan, sekaligus mencegah potensi gesekan sosial akibat persoalan sampah.
Salah satu narasumber Bimtek, Hartono Priadi Sastra, S.Sos., M.Psi.T., Agen Intelijen Ahli Madya pada Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DKI Jakarta, mengajak peserta mengubah paradigma mengenai tugas FKDM.
Menurutnya, FKDM bukan sekadar organisasi yang dibentuk melalui regulasi, melainkan mata dan telinga negara di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Anggota FKDM merupakan social sensor yang bertugas membaca denyut sosial masyarakat, mengenali perubahan, menganalisis gejala, kemudian menyampaikan informasi secara objektif kepada pemerintah.
"FKDM bukan mencari kesalahan masyarakat. Tugas utamanya adalah membaca dinamika sosial," tegasnya.
Hartono menekankan bahwa anggota FKDM bukan aparat penegak hukum maupun mediator utama konflik. Mereka adalah early warning officer, pengamat yang mampu mengenali gejala sebelum berubah menjadi persoalan besar. Dalam perspektif intelijen, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) hampir selalu diawali oleh perubahan-perubahan kecil yang sering diabaikan.
Ia mencontohkan, tawuran remaja tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Sebelum bentrokan terjadi biasanya muncul berbagai indikator awal, seperti kelompok remaja yang berkumpul hingga larut malam, konvoi kendaraan, saling ejek di media sosial, munculnya coretan geng, meningkatnya aktivitas kelompok tertentu, hingga peredaran senjata tajam. Semua gejala tersebut merupakan leading indicator yang harus mampu dikenali FKDM sejak dini.
Karena itu, menurut Hartono, anggota FKDM harus membiasakan diri bertanya bukan hanya "apa yang sudah terjadi", tetapi "apa yang sedang berubah" di wilayahnya. Perubahan kecil sering menjadi awal perubahan besar apabila tidak segera dikenali.
Dalam pelatihan tersebut peserta juga dibekali teknik pengumpulan bahan keterangan melalui observasi, mendengar, mencatat, memverifikasi, kemudian melaporkan secara objektif tanpa membangun opini sendiri. Laporan yang baik, menurutnya, harus berbasis fakta sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah.
Hartono juga mendorong setiap anggota FKDM memiliki peta karakteristik wilayah yang diperbarui secara berkala. Mulai dari mengenali kondisi geografis, kepadatan penduduk, pusat aktivitas masyarakat, kawasan pendidikan, hingga titik-titik yang memiliki potensi kerawanan seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, banjir, kebakaran, maupun konflik sosial.
Perspektif yang lebih luas disampaikan Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Sumarno, yang mengaitkan peran FKDM dengan visi besar Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.
Menurut Dicky, kota global bukan hanya diukur dari kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi sejumlah prasyarat, yakni aman dan stabil, berdaya saing internasional, ramah investasi, memiliki kualitas hidup tinggi, kaya budaya, serta inklusif dan toleran.
Dalam kerangka itulah, menurutnya, FKDM memiliki peran penting sebagai mata pemerintah di tengah masyarakat, telinga yang mendengar aspirasi sekaligus potensi gangguan, jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah, serta garda terdepan deteksi dini konflik sosial.
"Peran FKDM bukan menunggu masalah terjadi, tetapi mencegahnya sejak awal," ujarnya.
Ia menjelaskan, deteksi dini harus diarahkan pada berbagai potensi ancaman seperti konflik sosial, tawuran, intoleransi, penyebaran hoaks, radikalisme, hingga gangguan ketertiban masyarakat. Setelah gejala dikenali, FKDM harus mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui mediasi, edukasi masyarakat, pelaporan cepat, serta koordinasi lintas instansi.
Dicky juga mengingatkan bahwa tantangan sosial saat ini semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi. Hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, provokasi di media sosial, dan polarisasi masyarakat dapat berkembang menjadi konflik nyata apabila tidak segera diantisipasi.
Karena itu, anggota FKDM dituntut mampu melakukan verifikasi informasi di lapangan, meningkatkan literasi digital masyarakat, membangun narasi positif, dan melaporkan setiap potensi konflik secara cepat, akurat, dan objektif.
Selain menjaga stabilitas, Dicky menegaskan FKDM juga memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai budaya Jakarta. Menurutnya, budaya tidak hanya berbicara mengenai seni, tetapi juga mencakup gotong royong, toleransi, musyawarah, menghargai perbedaan, dan menjaga ruang publik. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi kehidupan masyarakat yang harus terus dirawat agar Jakarta tetap menjadi kota yang inklusif.
"Tanpa rasa aman, tidak ada kota global," tegasnya.
Menutup paparannya, Dicky mengajak seluruh anggota FKDM melakukan transformasi cara berpikir dan cara bekerja.
Menurutnya, FKDM harus berubah dari reaktif menjadi preventif, yakni tidak lagi menunggu masalah muncul, melainkan mampu membaca gejala sejak dini agar potensi konflik dapat dicegah.
FKDM juga harus bertransformasi dari sekadar pelapor menjadi mitra strategis pemerintah, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskan solusi melalui komunikasi, edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Lebih jauh, ia menegaskan FKDM harus berkembang dari organisasi kewaspadaan menjadi penggerak ketahanan sosial Jakarta. Ketahanan sosial, menurutnya, merupakan modal utama bagi terwujudnya kota global yang aman, harmonis, dan berdaya saing. Masyarakat yang rukun, toleran, menghargai perbedaan, dan menjunjung semangat gotong royong akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, pariwisata, industri kreatif, serta penyelenggaraan berbagai agenda internasional.
Melalui transformasi tersebut, FKDM tidak lagi dipandang hanya sebagai forum pelaporan potensi gangguan, melainkan menjadi bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) sekaligus penggerak ketahanan sosial yang memperkuat persatuan masyarakat di tengah tantangan era digital dan dinamika perkotaan yang semakin kompleks.
Melalui Bimbingan Teknis ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berharap seluruh anggota FKDM semakin profesional, adaptif, dan responsif dalam menjalankan fungsi kewaspadaan dini. Dengan kemampuan membaca gejala sosial, melakukan analisis awal, memverifikasi informasi, serta menyampaikan laporan yang akurat dan objektif, FKDM diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial, sekaligus mengantarkan Jakarta menjadi kota global yang tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya Indonesia.
