REFORMASI-ID | Way kambas— Isu dugaan alih fungsi zona inti di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) tiba-tiba menghilang dari permukaan. tak ada lagi satu media sosial yang menyuarakan dan Tak ada klarifikasi. Tak ada transparansi. Tak ada penjelasan. Minggu, 05 april 2025.
Justru di situlah kegelisahan publik memuncak.
Apakah ini sekadar isu yang mereda? Atau… ada sesuatu yang sengaja disenyapkan?
Dugaan Proyek Besar di Balik “Kesunyian”
Di tengah senyapnya informasi resmi, beredar dugaan kuat bahwa zona inti TNWK akan diubah menjadi zona pemanfaatan untuk proyek wisata premium yang dikaitkan dengan skema carbon trading.
Narasi “hijau” ini kini dipertanyakan:
benarkah demi konservasi… atau hanya bungkus investasi?
Sumber-sumber yang beredar menyebut adanya indikasi keterlibatan investor asing. Bahkan, sosok perempuan berinisial KB disebut-sebut berada di balik rencana pembangunan fasilitas eksklusif di dalam kawasan yang selama ini tidak boleh disentuh.
Dari Hutan Liar Jadi Kawasan Eksklusif?
Lebih mengejutkan lagi, sejumlah titik yang selama ini merupakan zona inti konservasi dikabarkan masuk dalam peta pembangunan:
• Kuala Kambas
• Sekapuk
• Wako
• Rawa Raso
• Way Kanan
• Kali Biru
Jika benar, maka ini bukan lagi sekadar rencana. Ini adalah pergeseran besar: dari konservasi ke komersialisasi.!
Padahal, Taman Nasional Way Kambas adalah rumah terakhir bagi satwa langka seperti Gajah Sumatra, Harimau Sumatra, dan Badak Sumatra.
Mengusik zona inti sama saja dengan mengusik garis hidup mereka.
Dampak yang tak bisa ditarik mundur jika dugaan ini benar terjadi, konsekuensinya bukan main:
• Habitat hancur → satwa terancam punah
• Hutan rusak → bencana ekologis mengintai
• Satwa keluar → konflik dengan manusia meningkat
• Alam terganggu → generasi mendatang yang
• menanggung
Ancaman bencana ekologis, termasuk banjir bandang akibat rusaknya fungsi hutan sebagai penyangga alami
Ini bukan sekadar proyek. Ini bisa menjadi titik balik kehancuran ekosistem hutan TNWK.
Masyarakat Adat Angkat Suara: “Jangan Sentuh Hutan Kami!”
Di tengah minimnya kejelasan, masyarakat adat Raja basa lama Lampung Timur justru berdiri paling depan menyuarakan penolakan.
Tokoh adat Rajabasa Lama PN. Rajo adat mendesak presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung.
Jika zona inti dibuka, kerusakan itu pasti. Jangan jadikan hutan kami ini korban kepentingan dan obyek kepuasan hasrat birahi demi kekayaan pribadi,” tegas PN. Rajo adat.
Sementara itu, pernyataan lebih keras datang dari tokoh masyarakat adat lainnya:
Kalau ini benar dilanjutkan, kami tidak akan diam. Ini hutan kami. ini warisan nenek moyang kami, kami berkewajiban menjaga dan melindungi.Kami siap melawan demi mempertahankannya.” ungkap Rajo temen Rajo
Senyap yang Berisik :
Kini, publik dihadapkan pada satu kenyataan: semakin senyap isu ini, semakin keras kecurigaan yang muncul.
Tanpa keterbukaan, tanpa dialog, tanpa pelibatan masyarakat— isu ini berpotensi menjadi bom waktu konflik lingkungan.
Pertanyaannya sekarang:
Siapa yang diuntungkan?
Dan siapa yang akan menanggung akibatnya?. (*)
