REFORMASI-ID | Bogor - Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri, mewakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Tahun 2025.
Acara ini diselenggarakan di Ballroom Aston Sentul, Bogor, pada hari Rabu, 3 Desember 2025, dan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Kehadiran Polri dalam Rakor ini diwakili oleh Brigjen Pol. Fadilah, Analis Kebijakan Utama Korsabhara Baharkam Polri, didampingi oleh Kombes Pol. Waluya, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengawasan dan Pengamanan Wilayah Tertentu (Pampaster) Korsabhara.
Rakor ini bertujuan untuk mencari solusi percepatan, terutama dalam hal perizinan, dan peningkatan target produksi migas nasional.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 700 peserta, termasuk jajaran petinggi dari SKK Migas, Kementerian ESDM, Kementerian UMKM, dan perwakilan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Beberapa tokoh penting yang hadir meliputi Djoko Siswanto Kepala SKK Migas, Yulion Tanjung Wakil Menteri ESDM,
George Nicolas Kepala Divisi SKK Migas, Purnomo Penasihat Presiden, dan
Irjen Ibnu Suhendra Pengawas SKK Migas.
Kepala SKK Migas menekankan bahwa keberhasilan Dukungan Bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perizinan, keamanan, isu sosial masyarakat, distribusi rantai suplai nasional, dan etercapaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tujuan utama kegiatan adalah percepatan perizinan dan peningkatan target produksi.
Mewakili Menteri ESDM yang berhalangan hadir, Wakil Menteri ESDM menyampaikan bahwa konsolidasi yang erat sangat krusial untuk mencapai target produksi.
Beberapa tantangan yang harus diatasi meliputi percepatan perizinan melalui koordinasi yang lebih erat, penyelesaian hak atas lahan dengan turun langsung ke lapangan, menegaskan kembali peran TNI dan Polri dalam menjamin keamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas), dan memaksimalkan sumur-sumur yang ada untuk peningkatan target produksi harian.
Sesi dialog dan diskusi panel mengangkat berbagai topik strategis, meliputi sinergi UMKM dan Dukungan Bisnis (Program Sapa UMKM), disampaikan oleh Bagus Rahmah dari Kementerian UMKM.
Arah Strategis Industri Hulu Migas dan Transpormasi Hulu Migas untuk penguatan ketahanan energi nasional, disampaikan oleh Bapak Suyono Tamrin, Penasihat Khusus Presiden bidang Energi.
Peningkatan target produksi melalui reassessment dan efisiensi pengendalian biaya operasi rutin, disampaikan oleh Asnidar, Kepala Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya.
Sesi diskusi panel juga membahas Sinergi SKK Migas dan KKKS dalam Percepatan Perizinan Usaha dengan narasumber dari Dirjen ATR, Dirjen Tata Lingkungan, Sekjen Lahan dan Irigasi, serta perwakilan dari manajemen KKKS.
Rakor internal SKK Migas dilanjutkan pada siang hari dengan fokus pada Tantangan Rantai Suplai dan Planning Hulu Migas, serta Langkah Strategis Transisi Kepmen 35/2025.
Kehadiran perwakilan Kabaharkam Polri menegaskan komitmen institusi dalam mendukung iklim investasi dan operasional sektor hulu migas, khususnya dalam aspek keamanan Obvitnas. Polri siap bersinergi lebih erat dengan SKK Migas dan KKKS dalam mengatasi hambatan keamanan dan masalah sosial yang berpotensi menghambat target produksi nasional. (***)
