REFORMASI-ID | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui perwakilan dari Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan (Korsabhara Baharkam) Polri, turut serta aktif dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan terpencil (DPTK), termasuk daerah konflik dan rawan konflik, serta daerah bermasalah kesehatan.
Rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga ini digelar di Aula Direktorat Poltekes Kemenkes RI pada Jumat, 7 November 2025, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.
KBP Sutan Ginting S.I.K., MH., mewakili Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, hadir dalam pertemuan penting ini sebagai wujud komitmen Polri dalam memastikan keamanan dan keselamatan para garda terdepan kesehatan di wilayah rawan.
"Peran Polri sangat krusial dalam memberikan jaminan perlindungan keamanan bagi tenaga medis dan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi. Pembahasan rancangan Perpres ini adalah langkah maju dalam memastikan mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat," ujar KBP Sutan Ginting.
Rapat ini melibatkan peserta dari berbagai instansi terkait, menunjukkan sinergi lintas sektor yang kuat, antara lain Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko bidang Politik dan Keamanan (Polhukam), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes),
Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan
Kementerian Pekerjaan Umum,
Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Adapun agenda utama kegiatan mencakup sambutan dan arahan dari Direktur Pembinaan dan Pengawasan SDMK.
Paparan Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Ditjen Polpum Kemendagri mengenai peran tim terpadu penanganan konflik sosial dalam perlindungan keamanan dan keselamatan nakes.
Paparan Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri tentang peran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam penanganan perlindungan keamanan dan keselamatan nakes.
Paparan inti rancangan Perpres yang secara spesifik mengatur perlindungan keamanan dan keselamatan tenaga medis dan kesehatan di DPTK.
Sesi tanya jawab dan diskusi intensif untuk mematangkan draf Perpres.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi berjalan dengan baik dan lancar, menandakan adanya kesamaan pandangan dan keseriusan semua pihak dalam mempercepat pengesahan regulasi yang sangat dibutuhkan ini demi kepentingan nasional dan perlindungan para pahlawan kesehatan. (***)
