REFORMASI-ID | Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kehadiran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di lingkungan kementeriannya sangat dibutuhkan.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil terlepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jabatan sipil.
Menteri Bahlil menegaskan bahwa kolaborasi antara birokrasi dan institusi penegak hukum menjadi kunci penting dalam tata kelola kementerian.
"Kehadiran anggota Polri berperan sebagai pengawas pegawai yang sangat membantu kolaborasi tata kelola di Kementerian ESDM," ujar Bahlil beberapa waktu lalu.
Bahlil mencontohkan, saat ini jabatan strategis Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM diisi oleh seorang Perwira Tinggi Polri, bahkan dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen).
Hal ini menunjukkan komitmen kementerian terhadap pengawasan internal dan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Penempatan anggota Polri di kementerian merupakan bagian dari upaya sinergi antar lembaga untuk memperkuat pengawasan dan memastikan setiap kebijakan serta program berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. (***)
