REFORMASI-ID | Bekasi - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Kejaksaan Negri (Kejari) Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Veteran No.1, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. pada hari Rabu, (07/02/2024).
Massa aksi demo PMII Komisariat kampus ekonomi syariah Mitra Karya Kota Bekasi menyuarakan aksinya mendesak agar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi segera memeriksa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi atas dugaan tindak pidana korupsi pada pemeliharaan Halte"Sultan" tahun anggaran 2023 sebesar 200 juta untuk 32 titik halte di Kota Bekasi dengan judul (Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung).
Bayu Koordinator lapangan aksi pada saat diwawancara awak media mengemukakan bahwa pada tahun anggaran yang sama tahun 2023 perawatan 32 titik halte dan 10 pemliharaan titik halte ditahun anggaran yang sama dan diduga double pada tahun yang sama.
"Pada saat tim kami investigasi dilapangan kami kecewa, dimana fasilitas yang ada di halte baru tidak dapat berfungsi seperti audio sound, lampu, fast charging dan urgensi," ujarnya.
Menurut pandangan kami, sambungnya, kenapa tidak dirawat saja halte yang lama dan tinggal ditambahi fasilitas perangkat sesusai standar baku halte modern.
"Bahkan ada 2 halte yang berdampingan halte baru dan halte lama didepan Grand Mal Kota Bekasi dan sebelumnya kami dari PMII Komisariat kampus Mitra karya Kota Bekasi sudah mempertanyakan kejelasan dan transparansi anggaran tahun 2023 kepada Kadishub Kota Bekasi," jelasnya.
"Kami hanya mendapatkan jawaban akan ditampung seluruh aspirasi PMII Komisariat Mitra Karya Kota Bekasi," tambahnya.
"Untuk itulah kami melakukan aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi agar segera diperiksa kepala dan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang terkait proyek Bangunan Gedung Tempat bekerja-Bangunan fasilitas umum (Pemeliharaan Halte) anggaran tahun 2023 dan kami mendesak Kejari Kota Bekasi agar secepatnya adakan audit investigasi terhadap perawatan 32 halte dan 10 halte yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan menuntaskan dugaan kasus tersebut," paparnya.
Menindaklanjuti aksi demo PMII pihak Kejari Kota Bekasi yang diwakili bagian front office menerima 3 perwakilan mahasiswa masuk kedalam gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan meminta berkas aspirasi mahasiswa.
Saat awak media mencoba konfirmasi ke Kasiintel Kejari tidak ada ditempat karena sedang dinas luar Kota, ujar salah satu front office yang enggan disebutkan namanya.
(Juntak)
