REFORMASI- ID 🇮🇩 | Bekasi - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Central Pemuda Bekasi (CPB) gelar unjuk rasa didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang beralamat di Jl Chairil Anwar, Kel Margahayu, Kec Bekasi timur pada Rabu (18/10/2023)
Dalam unjuk rasa itu, massa aksi menyampaikan beragam kritik dan tuntutan kepada lembaga legislatif terkait bobroknya kinerja pemerintah kota bekasi pada hal ini khusus nya Kepala Dinas Kesehatan (KADINKES) dan Kepala Bagian Tata Usaha (KABAG-TU) Pemkot Bekasi.
Harry Pangestu selaku korlap aksi dalam orasinya mengatakan bahwa dirinya bersama para massa aksi hadir dalam bentuk mengekspresikan kekecewaan atas kebobrokan kinerja pemerintah kota bekasi khususnya KADINKES dan KABAG-TU Pemkot Bekasi
"Dewasa ini problem kesehatan masyarakat acapkali terabaikan, baik dalam perumusan kebijakan atau program kesehatan oleh Masing-masing stakeholder yang terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah" Ujarnya
"Kami juga sering kali mendapatkan aduan dari elemen masyarakat bahwa terdapat tenaga medis di duga melakukan mal praktek terhadap pasien yang sedang menjalankan perawatan dirumah sakit dan adanya dugaan setoran setiap bulan oleh setiap Kepala puskesmas di kota bekasi" Sambungnya
Dirinya mengaku bahwa pada beberapa pekan yang lalu dirinya mengamati perjalanan kadinkes ke luar kota dan kelalaian KABAG-TU Pemkot bekasi dalam kinerja nya yang tidak menginformasikan segala bentuk skejul pertemuan kepada PJ Walikota bekasi
"Pada beberapa pekan lalu, kadinkes yang kita ketahui bepergian jalan-jalan ke luar kota sedangkan, pada moment tersebut juga kedapatan kunjungan oleh pemerintah pusat DPR-RI dan KEMENKES ke pemerintah kota bekasi guna membahas program stunting yang kemudian menyangkut kemaslahatan banyak anak di kota bekasi" Pungkasnya
"Namun tidak ada satupun perwakilan yang mengindahkan kunjungan tersebut " Imbuhnya
"Saya juga turut kecewa terhadap kinerja KABAG-TU kota bekasi yang tidak menyampaikan informasi segala bentuk skejul pertemuan segala pihak terhadap PJ Walikota Bekasi, yang kemudian terkesan abai akan kemaslahatan umat khusus nya anak yang ada di kota bekasi" Tegasnya
"Mengenai permasalahan tersebut jelas sudah seharusnya dilaksanakan evaluasi secara persuasif" Ujar Harry
Maka dengan itu kami dengan tegas menuntut Komisi 1 DPRD Kota Bekasi untuk membuat rekomendasi kepada PJ Walikota dengan tuntutan :
1. Copot Kepala Dinas Kesehatan dari jabatannya
2. Copot Kepala Bagian Tata Usaha dari jabatannya
3. Memberikan sanksi tegas terhadap ASN kota bekasi yang tidak netral" Tutupnya.
