REFORMASI-ID| Cianjur - Anda tentu tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya nasib siswa, guru, dan petugas administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SDN) CIDAUN 2 Cianjur selatan mengalami rusak parah dan butuh perhatian khusus dari PEMKAB DAN PEMPROVE JABAR andai saat belajar sangat memprihatinkan ambruknya sebagian gedung rusak parah (26/9/2022)
Renovasi SDN CIDAUN 2 merupakan bagian dari program Rehab Total Gedung Sekolah dari Dinas Pendidikan PEMPROVE Jawa Barat di tahun 2021 tetapi masih blm dapat perhatian khusus dari pihak terkait.
Anggaran Minim untuk Renovasi Sekolah di
SDN CIDAUN 2 Jadi Sorotan Usai Robohnya salah satu gedung Bangunan tersebut.
Mirisnya, jika rehabilitasinya atau perbaikan nantinya akan dijadikan sekolah percontohan yang dapat perhatian dari dinas terkait
Dugaan sementara, gedung roboh akibat faktor usia yang dimana sekolah tersebut yang seharus nya dapat perhatian untuk perawatan dan perbaikan gedung sekolah tersebut malah tidak diperhatikan dari dinas pendidikan pemkab dan pemprove jawa barat," ujar Mudrikah S.Pd.i selaku kepala sekolah SDN Cidaun 2
Kemana dana pendidikan?
Dinas Pendidikan pemprove jawa barat mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 naik 33.21% yang diusulkan oleh Gubernur jawa barat Ridwan Kamil
Dari dana sebanyak itu, yang diperuntukkan untuk renovasi sekolah justru masih ada SDN di salah satu wilayah terpencil tidak dapat perhatian khusus
Melihat jumlah sekolah negeri yang banyak serta kondisi bangunan yang memerlukan perawatan rutin, harusnya dana untuk renovasi mengambil porsi yang cukup besar.
Walau bagaimanapun, keselamatan anak didik, staf pengajar, tenaga administrasi, dan kebersihan sekolah serta lingkungan di sekitar sekolah harus mendapat perhatian prioritas
Ridwan Kamil pernah berujar, seringkali yang dianggap perhatian kepada pendidikan itu diukur dari infrastruktur fisik saja yang dilihat dari rehab sekolah. Padahal dalam kenyataannya, sekolah yang direhab adalah sekolah yang sudah baik.
Ridwan kamil meminta Dinas Pendidikan Jawa barat lebih fokus kepada pembangunan mutu sumber daya manusia (SDM) dan juga kualitas pembangunan gedung sarana prasarana nya untuk siswa didik
Sekali lagi yang ditekankan Ridwan kamil adalah porsi yang lebih tinggi dan lebih baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, orang seringkali melihatnya semata-mata dari jumlah sekolah yang direhab.
Kualitas para pendidik juga harus ikut ditingkatkan. Pembangunan yang harus dilakukan di Jawa barat tidak selalu bersifat fisik. Yang sering terjadi, yang didorong adalah hal-hal fisik karena inilah yang terlihat.
Mengolah ( RAPBD ) mirip dengan mengurus keuangan keluarga
Menilik kebijakan alokasi anggaran rehabilitasi sekolah di tengah anggaran Dinas Pendidikan Jawa barat yang cukup besar, tidak salah dalam penyaluran bantuan nya
Kekhawatiran Gubernur Ridwan kamil yang tidak ingin gedung sekolah yang kondisinya masih layak mendapat program rehabilitasi sebetulnya cukup mudah dilakukan jika jenjang cek, re-cek, cross-cek serta triple-cek berjalan baik.
Tetapi didalam proses dilapangan nya masih bnyak sekolah - sekolah yg masih butuh bantuan penanganan secara khusus untuk menunjang sarana dan prasarana nya
Buat apa gubernur punya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan jika kehadirannya hanya untuk menampung tim sukses ketimbang berfungsi nyata membantu tugas dan pekerjaan gubernur?
Proposal usulan rehabilitasi sekolah tentu saja tidak semua harus dipenuhi. Ada pertimbangan anggaran yang terbatas. Pembangunan bisa diprioritaskan pada gedung sekolah yang benar-benar butuh rehabilitasi segera.
Kerap saya membandingkan mengolah RAPBD mirip dengan mengurus finansial keluarga dalam skala komparasi yang terkecil.
Skala prioritas menjadi pegangan utama dan tentu diselaraskan dalam visi misi yang diusung pemerintah provinsi.
Mengolah RAPBD untuk pembangunan bagi perbaikan dan kesejahteraan warga suatu provinsi memang tidak bisa memuaskan semua kalangan. Harus ada skala prioritas.
Murah hati untuk hibah, kikir untuk rehabilitasi sekolah. Menjadi tugas anggota Dewan untuk mengkoreks Perubahan.
Sangat disayangkan, anggaran ini sudah disetujui DPRD Pemprove jawa barat beberapa waktu lalu.
Urusan duit memang membuat banyak pihak menjadi susah berbuat adil.
Jika Pemrov Jawa barat dan DPRD pemprove pun tidak bisa diharapkan, kita hanya bisa berdoa agar bangunan-bangunan sekolah di cianjur selatan yang berusia tua tidak roboh
Sekali lagi yang ditekankan Anies adalah porsi yang lebih tinggi dan lebih baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, orang seringkali melihatnya semata-mata dari jumlah sekolah yang direhab.
Bagi Mantan Rektor Universitas Paramadina itu, peningkatan mutu SDM bisa dilakukan dengan membuat pelatihan-pelatihan.
Kualitas para pendidik juga harus ikut ditingkatkan. Pembangunan yang harus dilakukan di Jakarta tidak selalu bersifat fisik. Yang sering terjadi, yang didorong adalah hal-hal fisik karena inilah yang terlihat.
Setidaknya 30 gedung sekolah di Jakarta batal direhab total pada 2020. Dana rehab ke-30 gedung sekolah tersebut dicoret dari Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 karena angggaran sempat defisit (Kompas.com, 18 November 2021).
Mengolah APBD mirip dengan mengurus keuangan keluarga.
Menilik kebijakan alokasi anggaran rehabilitasi sekolah di tengah anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang cukup besar, tidak salah dan tidak perlu malu jika beleid Anies harus direvisi meski masa jabatan Anies kian mendekati akhir.
Kejadian ambruknya SMAN 96 menunjukkan kualitas pembangunan yang dilakukan secara sembrono tanpa fungsi pengawasan.
Sedikitnya porsi dari Dinas Pendidikan untuk anggaran rehabilitasi memang harus ditingkatkan dengan melihat komposisi sekolah mana yang memang perlu direhabilitasi dan mana yang masih layak.
Kekhawatiran Gubernur Anies yang tidak ingin gedung sekolah yang kondisinya masih layak mendapat program rehabilitasi sebetulnya cukup mudah dilakukan jika jenjang cek, re-cek, cross-cek serta triple-cek berjalan baik.
Buat apa gubernur punya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jika kehadirannya hanya untuk menampung tim sukses ketimbang berfungsi nyata membantu tugas dan pekerjaan gubernur?
Proposal usulan rehabilitasi sekolah tentu saja tidak semua harus dipenuhi. Ada pertimbangan anggaran yang terbatas. Pembangunan bisa diprioritaskan pada gedung sekolah yang benar-benar membutuhkan ( HM )
