REFORMASI-ID | Kota Bekasi - Sekretaris Fraksi PKS Kota Bekasi, yang juga Anggota Komisi III, DPRD Kota Bekasi, Syaifudin, A.Md menyayangkan dan mempertanyakan urgensitas kepergian Plt Walikota Bekasi ke Malaysia pada (26-28/07/2022) lalu yang masih menjadi polemik di masyarakat.
Apalagi kepergiannya dengan membawa jajaran Direksi PDAM Tirta Patriot dengan dalih belajar pengelolaan air bersih.
Menurut Anggota Komisi III ini, terkait apapun dalihnya hal ini menurutnya sangat disayangkan dan dipertanyakan.
“Apalagi kepergian beliau ini dilakukan setelah adanya surat larangan untuk kepergian keluar negeri untuk ASN dan pejabat pemerintah dari Kementerian Sekretariat Negara atau Mensesneg, yang tertuang dalam surat nomor B-56/KSN/S/LN.00/07/2022, ini sudah terbit sejak 22 Juli 2022 semengtara kepergian Plt Walikota, sejak Selasa 26 – 28 Juli 2022 , sangat disayangkan dan dipertanyakan,” ujar Syaifudin.
“Kenapa hal itu kita sayangkan dan kita pertanyakan, karena kepergian Plt ke Malaysia ini tidak ada urgensitasnya, sementara masih meninggalkan persolan-persoalan yang belum tuntas di Kota Bekasi, yang memerlukan kecakapan dan komando beliau sebagai Plt Walikota Bekasi. Misalnya persoalan-persoalan yang ada dikota Bekasi saat ini adalah yang pertama terkait PPDB yang belum beres. Penerbitan Revisi Perwal PPDB yang memunculkan polemik penambahan rombel, ini perlu kehadiran dan koordinasi dinas terkait oleh Plt Walikota,” tambahnya.
Sekretaris Fraksi PKS ini juga menuturkan poin kedua adalah terkait serapan anggaran APBD 2022 yang masih minim, antara lain masih sekitar 35-40 persen, ini sangat disayangkan dan perlu Sinkronisasi antar OPD terkait oleh Plt Walikota.
Poin ketiga, bahwa Persoalan mendasar pengelolaan air bersih oleh PDAM Tirta Patriot di Kota Bekasi bukan dari kurangnya pengetahuan sehingga harus belajar ke Malaysia, tetapi bagaimana menaikkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari PDAM Tirta Patriot ini yang harus ditingkatkan serta poin-point internal dan eksternal yang mempengaruhi nya.
Terlebih berbagai sebab kurang terpenuhinya SPM harus dicarikan solusinya dan diketahui akar permasalahannya.
Aleg PKS Dapil Bekasi Utara ini juga menilai agar Plt Walikota dan Jajaran Direksi PDAM Tirta Patriot lebih penting fokus untuk penyelesaian masalah dasar yang memang selalu dan sering dihadapi.
“Karena permasalahan yang sering muncul dan dialami masyarakat adalah, suplai air bersih yang tidak lancer dan kotor. Bahkan tidak jarang putus aliran sama sekali hingga lebih dari satu atau dua hari dengan alasan terjadi pencemaran lingkungan ataupun terjadi pembuangan limbah secara illegal di jalur aliran Kali Bekasi,” beber Syaifudin.
“Ini persoalan utama yang harus dituntaskan oleh PLT Wali Kota Bekasi dan BUMD Tirta Patriot untuk melakukan investigasi lebih jauh, apalagi aliran Kali Bekasi ini jalurnya dimulai dari kabupaten Bogor dan membentang sampai ke Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.
“Tentu hal ini menuntut Plt Walikota Bekasi untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kabupten Bekasi serta berbagai pihak lainnya agar tidak terjadi lagi pencemaran air sungai Kali Bekasi yang menyebabkan ketersendatan atau pun kekurangan suplai air baku untuk PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi,” terangnya.
Oleh karenanya Syaifudin menilai bahwa langkah Plt Walikota beserta Jajaran direksi PDAM Tirta Patriot ke Malaysia dengan dalih belajar pengelolaan air bersih tersebut tidak ada urgensitasnya dan sangat disayangkan dan dipertanyakan.
“Semoga hal ini dijadikan pelajaran bagi warga Kota Bekasi, bagaimana diperlukan seorang pemimpin daerah yang memiliki kapabilitas untuk mengkoordinasikan seluruh jajaran OPD dan pihak terkait untuk meningkatkan Standard Pelayanan Minimum atau SPM di semua sector,” pungkasnya.
(AR)
