REFORMASI-ID | Jakarta - Dampak Pandemi Covid 19 begitu besar, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, pengusaha gulung tikar dan krisis ekonomi yang sampai saat ini masih dirasakan. Senin, 18 Juli 2022.
Dengan semangat kebersamaan, bangsa Indonesia bertahan melalui masa-masa sulit serta mampu beradaptasi dengan perubahan dan kebiasaan baru.
Sebagai bentuk rasa syukur sekaligus untuk membangkitkan semangat transformasi pasca Pandemi Covid 19, Kementerian Hukum dan Ham mengadakan doa Kumham untuk Bangsa dan Seminar Nasional dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2022.
Doa Kumham untuk bangsa dipimpin oleh 5 pemuka agama dan diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Ham.
Penyelenggaraan Seminar Nasional merupakan respon Kemenkumham dalam melihat perubahan yang terjadi pada pelayanan publik akibat Pandemi Covid-19. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik.
Dalam keterangannya Sri Puguh Budi Utami Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) mengatakan, dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dhika 2022, hari ini kita adakan doa Kemenkumham untuk Bangsa dan Seminar Nasional dengan tema "Indeks Layanan, Menakar Akselerasi Kineja Kementerian Hukum dan Ham.
"Seminar Nasional pada hari ini telah diikuti oleh 4500 peserta dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan Ham Bapak Yasonna Laoly dan menghadirkan narasumber yang pakar dibidangnya, antara lain, Komjen Pol. Andai Budhi Revianto, SIK, MH, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Ham, Rini Widyanti, SH, MPM, Sekretaris Utama Kementerian PAN RB, Dr. Syarifuddin Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan Ham, Prof. Dr. Amy YS Rahayu, M. Si, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Dr. Justisari Perdana Kusumah sebagai Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual," ujar Dirjen PAS.
Didalam penjelasannya Sri Puguh mengatakan akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap masyarakat, dengan memberikan senyum, sapa dan layanan yang maksimal.
"Sebagai pelaku pemberi pelayanan jangan lagi bersikap acuh, tidak memberikan senyum, salam, sapa. Hal tersebut termasuk salah satu yang harus kita tingkatkan kapasitas SDM nya, jadi para pelaku pemberi pelayanan harus bersikap ramah, senyum, sapa dan menanyakan strategis seperti apa untuk kita berbagi informasi," ujarnya.
Bukan hanya itu saja, tambah Sri Puguh menjelaskan, sarana dan prasana yang mungkin saat ini sudah agak ketinggalan, padahal tuntutan saat ini dengan teknologi dan informasi yang harus ada percepatan kualitasnya, harus lebih bagus dan transparan, ini juga yang harus kita tingkatkan.
Kemudian, sambung Sri Puguh memaparkan, bisa juga dari bisnis S.O.P nya yang tidak nyambung dari kondisi layanan yang diberikan, itu harus kita lakukan perubahan, mungkin kelembagaannya, hal-hal itu yang menjadi atensi dari pimpinan walaupun semakin tahun semakin bagus pelayanannya, buktinya kita mendapatkan penghargaan dari PAN RB dengan indeks pelayanan yang semakin mendekati sempurna.
"Tapi sekali lagi saya sampaikan, harapan masyarakat untuk menerima layanan prima itu seperti jarak ukur, sementara pemberi layanan kadang-kadang belum bisa mengikuti harapannya secara dinamis dengan kondisi yang terus berkembang, masyarakat semakin pintar, semakin kritis, bahwa mendapat layanan ini adalah hak, disini masyarakat harus berpikir bijaksana karena diperlukan inovasi yang berkelanjutan, komitmen bersama, sinergitas antar lembaga, transformasi sistem serta perubahan mindset," pungkasnya.
Disela-sela acara, Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Ham didampingi Sekjen Kemenkumhan memberikan penghargaan kepada Narasumber terbaik Kementerian Hukum dan Ham.
(Red)
