REFORMASI-ID 🇮🇩 | Nasional - Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Apresiasi dan Penganugerahan ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Senin, 20 Desember 2021 melalui pertemuan daring.
“Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi ada 3 yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Ketiga tujuan disokong oleh enam area perubahan yang kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional," tutur Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, saat memberikan sambutan.
Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan.
Dari 4.402 Unit Kerja yang telah melalui rangkaian evaluasi pembangunan ZI di tahun 2021, sebanyak 558 Unit Kerja mendapatkan predikat tersebut. Tahun ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil mengantarkan 55 Unit Kerja yang terdiri dari 49 Unit Kerja memperoleh predikat WBK dan 6 unit kerja memperoleh predikat WBBM.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berhasil memperoleh predikat WBBM. Pencapaian ini tak lain karena upaya dari seluruh pihak utamanya komitmen dari pimpinan tertinggi.
"Dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi yaitu akuntabel, kapabel dan pelayanan prima, diperlukan implementasi enam area perubahan. Area perubahan yang selama ini Bapak dan Ibu laksanakan, telah memberikan implikasi pada percepatan Reformasi Birokrasi dan mampu menyelesaikan berbagai target pekerjaan," tegas Kepala Badan, Sri Puguh Budi Utami usai kegiatan berlangsung.
Pada kegiatan tersebut Menteri PANRB juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemimpin Perubahan yang terdiri Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah yang telah berhasil mewujudkan pembangunan Zona Intergritas di lingkungan Instansinya.
Hadir secara langsung menerima penghargaan tersebut Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto. Turut hadir pula menerima penghargaan Ketua MA M. Syarifuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diwakili Wakapolri Gatot Eddy Pramono, Jaksa Agung diwakili Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Menteri Keuangan yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Menteri Perhubungan yang diwakili Inspektur Jenderal Gede Pasek Suardika, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum Pemerintahan, dan Politik Sumadi, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
(Red)
