REFORMASI-ID | Jakarta - Anggota Komisi VI Fraksi Golkar Nusron Wahid menyoroti usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada induk holding pariwisata dan pendukung PT Survai Udara Penas (Pesero) yang kini berganti nama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Induk holding ini diusulkan untuk mendapat PMN sebesar Rp 9,3 triliun pada tahun depan.
"Selebihnya untuk penugasan yang lain yaitu masalah restrukturisasi Penas, kami mempertanyakan dari Rp 9,3 triliun itu masih ada Rp 7 triliun yang dipertanyakan dalam konteks penugasan," katanya dalam rapat kerja seperti yang disiarkan YouTube Komisi VI, Rabu, (14/7/2021).
Nusron meminta adanya pendalaman terkait aksi korporasi yakni berupa akuisisi saham PT Citilink Indonesia. Kemudian terkait bantalan solvabilitas dan struktur permodalan PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).
"Yang Rp 5 triliun adalah rencana aksi korporasi akuisisi saham Citilink Rp 5 triliun. Yang nomor dua untuk bantalan solvalbilitas dan struktur permodalan daripada Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II yang tergerus akibat adanya COVID. Ini minta pendalaman lagi untuk dua poin itu," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, PT Aviasi Pariwisata Indonesia diusulkan untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 9,318 triliun tahun depan. Dari total Rp 9,318 triliun tersebut, sebanyak Rp 3,5 triliun di antaranya untuk penguatan modal dan pengembangan infrastruktur airlines.
"Cukup besar kebutuhan permodalan ini yang kita butuhkan. Ini di tengah yang Rp 3,5 triliun ini terkait dengan permasalahan Garuda di mana kita dengan Kementerian Keuangan saat ini ingin ada satu standby facility yang nantinya digunakan untuk proses restrukturisasi dari pada Garuda, yang kita sendiri sedang merancang apakah nanti melalui pengambilan Citilink atau kah nantinya menggunakan ini untuk cashflow Garuda ke depan apabila Garuda berhasil direstrukturisasi," paparnya.
Lebih rinci, dalam paparannya disebutkan sebanyak Rp 2 triliun untuk penguatan modal dan penguatan solvabilitas bandara, Rp 700 miliar untuk penguatan modal dan pengembangan layanan penerbangan, Rp 1,2 triliun untuk penguatan modal dan pengembangan infrastruktur induk holding.
Kemudian, Rp 1,818 triliun untuk penguatan modal, pengadaan lahan dan pembangunan destinasi pariwisata. Serta Rp 100 miliar untuk penguatan modal dan pengembangan bisnis trading untuk mendukung produk ekspor UMKM.
Reporter : Haris
