Pemuda LIRA Soroti Etika Pejabat dan Kemerdekaan Pers, Bamsoet Janji Tindak Lanjuti - Media Reformasi Indonesia (MRI)

20 November 2026

Pemuda LIRA Soroti Etika Pejabat dan Kemerdekaan Pers, Bamsoet Janji Tindak Lanjuti

  


REFORMASI-ID 🇲🇨| JAKARTA — Persoalan etika penyelenggara negara dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo di Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pemuda LIRA menyampaikan sejumlah persoalan kebangsaan, mulai dari pemberantasan korupsi, pengawasan terhadap aparatur pemerintah, hingga dugaan tindakan tidak patut seorang pejabat daerah terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah mengatakan, organisasinya berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan konstruktif. Menurut dia, pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik dengan memberikan apresiasi kepada pejabat yang berkinerja baik maupun menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara yang diduga melakukan penyimpangan.

"Kita selalu merekomendasikan ketika ada tokoh yang memiliki kinerja bagus. Namun, kita juga akan bersikap kritis jika terdapat pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya," ujar Habibie.

Ia mengatakan, pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap pemerintah pusat, tetapi juga diperluas hingga ke daerah. Kritik, menurut Habibie, merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat.


Dugaan pelecehan terhadap wartawan

Persoalan etika pejabat daerah menjadi perhatian khusus Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi, yang dikenal dengan nama Den Cupank. Ia menyinggung dugaan tindakan pengusiran, penghinaan, dan perendahan martabat wartawan oleh seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi ketika wartawan tersebut menjalankan tugas jurnalistik pada awal Oktober 2026.

Menurut Cahyadi, peristiwa tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan hubungan personal antara pejabat dan wartawan. Persoalan itu, kata dia, berkaitan dengan penghormatan terhadap kemerdekaan pers dan kewajiban pejabat publik memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Jangan sampai korupsi menjadi budaya baru di negeri ini. Tidak kalah krusial, ada perilaku tidak terpuji seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi yang diduga mengusir, menghina, dan merendahkan wartawan. Ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers," kata Cahyadi.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan pers telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) undang-undang tersebut menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif.

"Pejabat boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh kehilangan kesantunan. Wartawan bukan musuh birokrasi, kritik bukan ancaman, dan pertanyaan bukan penghinaan terhadap jabatan," ujarnya.

Cahyadi juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia menyoroti pentingnya penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, kode etik, dan kode perilaku dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Menurut dia, nilai akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi harus tercermin dalam perilaku aparatur, bukan sekadar menjadi jargon birokrasi.

"Kita membutuhkan birokrasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan bersih dalam bertindak. Ketika arogansi dibiarkan dan kritik diperlakukan sebagai permusuhan, kepercayaan publik perlahan akan runtuh," katanya.


Bamsoet akan berkomunikasi dengan kementerian

Menanggapi aspirasi tersebut, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan akan menindaklanjuti persoalan etika dan perilaku aparatur sipil negara melalui komunikasi dengan kementerian serta pemangku kepentingan terkait.

Ia menyebut akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pihak-pihak lain yang berkaitan.

"Saya akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Den Cupank. Perbaikan dalam hal etika, moral, dan adab ASN akan lebih kita cermati. Kita akan memberi sinyalemen kepada Mendagri, MenPANRB, dan stakeholder terkait lainnya," ujar Bamsoet.

Namun, ia menjelaskan bahwa keputusan terkait pembinaan maupun tindakan administratif terhadap aparatur di daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk keputusan dan sebagainya, itu ranah Bupati, Sekda, dan BKPSDM setempat," katanya.

Selain persoalan etika birokrasi, Bamsoet menyoroti praktik korupsi dan kolusi yang menurut dia dapat berkembang melalui berbagai celah dalam sistem pemerintahan maupun penyalahgunaan kewenangan.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kreativitas dan kemandirian generasi muda dalam menghadapi dinamika ekonomi, khususnya di Jakarta dan wilayah penyangganya seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.


Menjaga marwah organisasi

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana silaturahmi tersebut juga membahas peran organisasi kepemudaan dalam menjaga kehidupan demokrasi dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

Bamsoet berpesan agar Pemuda LIRA menjaga marwah organisasi dan tidak menggunakan kekuatan kelembagaan untuk kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.

Ia menutup pertemuan dengan menyampaikan pepatah Jawa, "Cepat boleh, tapi jangan mendahului. Lambat boleh, tapi jangan ketinggalan."

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi Pemuda LIRA untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan konstruktif.

Dalam negara demokratis, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari kehidupan publik. Penghormatan terhadap kemerdekaan pers, kepatuhan terhadap hukum, serta keteladanan etika pejabat menjadi unsur yang turut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

(*)

Comments