REFORMASI-ID | Jakarta - Ketimpangan itu nyata ketika kita melihat kondisi Pantai Indah Kapuk yang berangsur-angsur tertata rapi disertai perairan pantai yang begitu bersih, berbanding terbalik dengan kondisi pesisir Muaragembong yang dipenuhi oleh sampah serta air limbah kiriman dari aliran-aliran sungai.
Suatu fenomena yang menjadi tamparan kita semua bahwasanya kawasan pesisir pantai yang terletak berdekatan itu kontras dengan kondisi ekosistem perairannya. Hal ini menjadi fakta jika dalam pembangunan suatu wilayah harus turut memperhatikan aspek-aspek lingkungan secara berkelanjutan dari hulu ke hilir.
Mengacu pada kerangka regulasi dan tata kelola yang mendukung kebijakan pembangunan jangka panjang (seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), maka siapapun itu dalam pengelolaan kawasan baik itu kawasan industri, kawasan perumahan hingga kawasan pesisir pantai, regulasi tersebut harus menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah terkait, serta wajib berdampingan dengan UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
"Kawasan pantai dengan perairan kumuh dan kotor penuh sampah dan limbah adalah cerminan lemahnya kepedulian dan penegakkan hukum lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian serius stakeholder".
Seperti wilayah pesisir Muaragembong milik Kabupaten Bekasi dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, seharusnya mampu menata dan membangun destinasi wisata pantai modern serta pusat ekonomi kerakyatan yang representatif. Namun yang kita saksikan, wilayah pesisir Muaragembong tersebut masih menjadi destinasi aliran limbah dan sampah kiriman yang terus penuhi sela-sela akar mangrove.
Salah satu solusi rehabilitasi lingkungan di kawasan pesisir diantaranya clean up dan menjaga kebersihan perairan seperti yang dilakukan pada kawasan Pantai Indah Kapuk saat ini, seharusnya bisa juga dilakukan dipesisir pantai Muaragembong. Rehabilitasi lingkungan itu penting dilakukan sebagai bentuk implementasi yang berkeadilan dari aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan menjadi bukti bahwa pemerintah dan masyarakat taat akan ketentuan regulasi.
Pantai Indah Kapuk, 9 November 2026
Rido Satriyo
(Aktivis Lingkungan Hidup)
