REFORMASI-ID | LAMPUNG - Pimpinan Pusat IPNU perlu menempatkan kebijakan klasterisasi dan akreditasi dalam kerangka tata kelola organisasi yang objektif, proporsional, dan berkeadilan. Perlu dipahami bahwa klasterisasi merupakan instrumen pemetaan kondisi organisasi, bukan parameter tunggal untuk menentukan kualitas, legitimasi, maupun eksistensi sebuah kepemimpinan. Sementara akreditasi merupakan instrumen evaluasi yang harus dijalankan berdasarkan indikator yang terukur dan transparan. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 26-30 November di Kendal Jawa Tengah. 2026, Senin (16/11/2026).
Wakil Ketua PW IPNU Lampung Adjie surahman mengatakan, jangan sampai akreditasi mengalami pergeseran fungsi, dari instrumen evaluasi kelembagaan menjadi instrumen kontrol politik terhadap Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Cabang. Terlebih terhadap struktur yang memiliki Surat Pengesahan (SP) sah, tetap menjalankan roda organisasi, aktif secara fikrah, produktif dalam kaderisasi, serta konsisten membangun basis pelajar di daerah.
"Kita perlu membedakan antara legitimasi struktural, kapasitas administratif, dan performa organisasi. Ketiganya memiliki dimensi penilaian yang berbeda dan tidak semestinya direduksi menjadi satu ukuran administratif. Sebab, realitas organisasi di setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan keterbatasan yang tidak selalu sama," ujarnya.
Menurutnya. Jangan sampai ketidakmampuan memenuhi sebagian indikator administratif kemudian dimaknai sebagai ketidakmampuan organisasi dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan perjuangannya.
"Kami tidak sedang mempertanyakan urgensi akreditasi, tetapi mempertanyakan bagaimana instrumen tersebut diterapkan. Apakah benar-benar menjadi mekanisme peningkatan kualitas kelembagaan, atau justru berpotensi melahirkan ketimpangan perlakuan terhadap struktur di daerah?," tanya nya.
Tak hanya itu lanjut. PP IPNU harus memastikan bahwa hasil akreditasi tidak digunakan secara sepihak untuk mengurangi pengakuan terhadap struktur yang masih memiliki legitimasi organisatoris. Harus tersedia mekanisme evaluasi, klarifikasi, pendampingan, dan perbaikan yang adil.
Selain itu paparnya. Organisasi yang sehat bukan organisasi yang hanya mampu menilai struktur di bawahnya, melainkan organisasi yang mampu memastikan seluruh strukturnya tumbuh dan berkembang secara setara.
"Akreditasi harus memperkuat institusi, bukan menciptakan subordinasi. Evaluasi harus melahirkan perbaikan, bukan diskriminasi. Jangan sampai instrumen administratif justru menjadi legitimasi bagi praktik penyanderaan politik organisasi," pungkasnya. (**)
