REFORMASI-ID | Lampung Timur –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Lampung Timur. Sabtu, 07/03/2026.
Perhatian publik mencuat setelah beredarnya rincian harga bahan makanan yang digunakan dalam penyediaan menu MBG bagi siswa di SDN 2(untuk kelas 5 dan selanjutnya) Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu.
Program tersebut diketahui disalurkan melalui Dapur Miftahul Huda yang berada di dusun stia batin desa raja basa lama kec.labuhan ratu lampung timur,dan informasi mengenai rincian harga disebut berasal dari keterangan Fai selaku akuntan dapur.
Namun setelah rincian harga itu beredar, sejumlah pihak mulai mempertanyakan kewajaran nilai pembelanjaan bahan makanan yang tercantum.
Beberapa komponen harga dinilai relatif tinggi jika dibandingkan dengan harga pasar di wilayah setempat, sehingga memunculkan pemikiran tentang selisih harga atau potensi mark up dalam proses pengadaan bahan makanan.
Situasi ini membuat perbincangan di tengah masyarakat semakin meluas, terutama karena program MBG merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris **Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lampung Timur, Taufan Jaya Negara, menilai polemik yang berkembang tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang jelas kepada publik.
Menurut Bung Taufan, ketika rincian harga bahan makanan mulai beredar dan memicu pertanyaan masyarakat, maka transparansi menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
“Jika memang tidak ada persoalan dalam pengelolaannya, tentu akan lebih baik apabila semua rincian dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak terus berspekulasi dengan dugaan” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
Karena itu, menurutnya, pengelolaan program tersebut harus benar-benar dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Program ini dibuat untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang baik. Jangan sampai tujuan yang baik ini justru menimbulkan tanda tanya di masyarakat,” kata Bung Taufan.
Selain soal harga bahan makanan, ia juga menyoroti pentingnya kualitas menu yang diberikan kepada para siswa.
Menurutnya, dapur penyedia makanan tidak seharusnya sekadar menyediakan makanan atau jajanan, tetapi harus memastikan bahwa menu yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi.
“Tidak ada gunanya program Makan Bergizi Gratis jika makanan yang diberikan justru jauh dari standar gizi yang diharapkan,” tegasnya.
Bung Taufan juga meminta **Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan program MBG untuk segera melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap informasi yang berkembang.
Menurutnya, klarifikasi terbuka penting agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai pengelolaan program tersebut.
"Program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar bersih, transparan, dan sesuai tujuan awalnya,” pungkasnya. (*)
