REFORMASI-ID | Lampung Timur - Di tengah hamparan hijau Taman Nasional Way Kambas (TNWK), suara penolakan perlahan menguat. Para tokoh adat bersama masyarakat setempat berdiri dalam satu sikap, menolak rencana perubahan zona hutan yang dinilai berpotensi mengubah wajah alam dan mengganggu kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Kamis, 11/12/2025.
Saat di konfirmasi melalui telpon seluler, salah satu pengelola rencana perubahan zona inti yang enggan di sebut namanya, membenarkan adanya rencana perubahan zona inti tersebut.
"Iya memang benar akan ada perubahan zona inti yang saya belum tau titiknya dimana. Dan perubahan zona itu bertujuan, pertama akan melakukan rehab terhadap hutan yang gundul,dua kedepannya akan di jadikan obyek wisata internasional," ungkapnya.
Bagi masyarakat adat, TNWK bukan sekadar kawasan konservasi. Hutan itu adalah ruang hidup yang menyimpan sejarah, nilai budaya, serta hubungan spiritual antara manusia dan alam. Setiap jengkal tanah dianggap memiliki makna, setiap suara satwa dianggap bagian dari harmoni yang harus dijaga.
Karena itu, wacana perubahan zona dipandang sebagai ancaman yang tidak hanya ekologis, tetapi juga kultural.
Para tokoh adat mengingatkan bahwa perubahan zona dapat membuka peluang aktivitas yang berpotensi merusak, termasuk alih fungsi lahan yang menggeser batas-batas ekologis yang selama ini terjaga.
Mereka menekankan bahwa TNWK selama ini menjadi benteng terakhir bagi sejumlah satwa langka, seperti Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera, yang keberadaannya sangat bergantung pada kondisi habitat yang stabil dan aman.
Masyarakat menilai perubahan zona akan melemahkan upaya konservasi, dan Gangguan terhadap habitat, sekecil apa pun, diyakini dapat memicu meningkatnya konflik satwa-manusia serta menurunkan kualitas ekosistem yang telah lama menjadi penyangga kehidupan daerah sekitar.
Melalui pernyataan bersama, tokoh adat kampung Labuhan Ratu dan Kampung Raja Basa Lama, warga mendesak pemerintah serta pihak berwenang untuk meninjau kembali rencana tersebut.
Mereka berharap proses pengambilan kebijakan memperhatikan kepentingan ekologis, nilai budaya, dan prinsip keberlanjutan yang menjadi dasar pengelolaan taman nasional bukan berdasarkan kepentingan para pebisnis wisata.
Saat di konfirmasi oleh awak media Tokoh Adat sekaligus sebagai sekretaris LSM GMBi Distrik Lampung Timur Taufan Jaya Negara gelar Pangeran Gumatti Rajo mengatakan, selaku Wakil Penyimbang Adat dan salah satu Putra Daerah Kampung Labuhan Ratu, menyatakan menolak keras atas apa yang direncanakan oleh kepala balai TNWK, terhadap perubahan zona inti hutan TNWK.
"Karena saya menerima informasi bahwa balai TNWK bertujuan merubah zona inti dan akan di kelola untuk di jadikan taman wisata internasional, yang secara otomatis kegiatan tersebut akan menimbulkan kerusakan ekosistem secara luas yang ada di hutan inti TNWK, diketahui kondisi alamnya saat ini masih terjaga keasliannya serta masih alami," tutup Bung Taufan. (Rf/Mdn)