REFORMASI-ID | Jakarta — Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI) PB HMI, Muhamad Ramadan Sawal, memberikan pengakuan tinggi terhadap profesionalitas Polres Muna dalam mengawal unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Evaluasi positif ini diungkapkan menyusul tercapainya deklarasi "Muna Damai" tanpa adanya kejadian yang mengganggu jalannya demonstrasi.
Aksi yang diorganisir gabungan HMI, PMII, dan GMNI di halaman DPRD Kabupaten Muna pada Jumat pagi (5/9) berjalan dengan lancar dan terkendali. Kegiatan berakhir dengan upacara penandatanganan deklarasi "Muna Damai", pembuatan rekaman video dokumentasi, dan sesi pemotretan bersama yang berlangsung harmonis tanpa gangguan, menunjukkan kolaborasi yang efektif antara aparat pengamanan, komponen Forkopimda, dan wakil demonstran.
AKBP Indra Sandy Purnama Sakti selaku Kapolres Muna tampil memimpin operasi keamanan secara personal. Pendekatan yang mengutamakan dialog persuasif dan sinergi yang intensif dengan delegasi mahasiswa serta unsur pemerintahan daerah berhasil menghadirkan iklim yang kondusif sehingga penyaluran aspirasi dapat berlangsung dengan teratur dan konstruktif.
"Partisipasi dan kepemimpinan yang aktif dari Kapolres menjadi faktor krusial keberhasilan acara sehingga dapat ditutup dengan konsensus bersama tanpa kendala. Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi atas sikap profesional dan pendekatan humanis yang ditampilkan pihak kepolisian. Cara yang ditempuh Kapolres Indra Sandy membuka peluang bagi dialog yang membangun tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan ketertiban," ungkap Muhamad Ramadan Sawal dalam komunikasi di Jakarta, (7/9/2025).
Pitra, panggilan akrabnya, menekankan bahwa deklarasi 'Muna Damai' harus menjadi dasar untuk implementasi lanjutan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspirasi mahasiswa membutuhkan penanganan melalui jalur yang terstruktur dan jelas.
"Pengamatan kami memperlihatkan bahwa skema pengamanan yang diaplikasikan di Muna mengutamakan keselamatan masyarakat dan penghargaan terhadap hak berkumpul sebagai prioritas. Koordinasi yang responsif antar elemen dan komunikasi yang transparan dengan wakil massa menciptakan ruang dialog yang produktif, sehingga penyuaraan tuntutan dapat terlaksana tanpa halangan," jelasnya.
Selanjutnya, Pitra menyatakan bahwa proses penandatanganan deklarasi dan dokumentasi terbuka dilihat sebagai wujud komitmen kolektif untuk memelihara kondusivitas wilayah.
"Keberhasilan pengamanan ini meneguhkan posisi AKBP Indra Sandy sebagai figur yang kompeten dalam mengelola dinamika aspirasi publik melalui pendekatan yang proporsional dan solutif. Model pengamanan yang menekankan dialog dapat menjadi acuan untuk penanganan aksi sejenis ke depan. Peran aparat sebagai fasilitator ruang publik yang aman, tidak hanya sebagai pengawas," tuturnya.
Momentum damai ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan tindakan nyata dari instansi yang berwenang. "Semoga semua stakeholder termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi mahasiswa dapat mempertahankan kesinambungan komunikasi ini agar substansi deklarasi dapat diimplementasikan dengan akuntabel," pungkas Pitra. (*/Mdn)
