REFORMASI-ID | Bekasi - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada lingkup kerja yang dipimpin.
Tak jarang, banyak masyarakat yang mengkritisi kinerja SKPD dalam menjalani tugas dan fungsinya (Tupoksi) dengan maksud kontrol sosial agar bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.
Namun, tak sedikit pula oknum SKPD yang enggan bahkan tidak terima dengan saran dan kritik yang dilayangkan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Carsa Hamdani Ketua Prabu PL mengatakan, oknum SKPD khususnya di Kabupaten Bekasi jangan anti kritik, tirulah Pj Bupati, Dani Ramdhan yang tidak anti kritik.
"Banyak kita liat oknum SKPD di Kabupaten Bekasi yang anti kritik. Saat masyarakat terbebani oleh masalah lingkungannya dan mereka berupaya membantu pemerintah dengan cara mereka masing-masing malah oknum tersebut terkesan resisten, tidak mau turun langsung, dan bahkan malah menjauh dari masyarakat. Hal inilah yang membuat celah ketimpangan dan pikiran negatif di masyarakat," ujarnya.
"Kritik yang solutif adalah salah satu bentuk kontrol sosial yang memberikan umpan balik bersifat membangun karena didukung oleh data-data faktual yang di dasari oleh regulasi," jelasnya.
Carsa Hamdani dalam pernyataannya, pada Rabu 24 April 2024 mengungkapkan, bahwa peran serta masyarakat untuk turut serta membangun Kabupaten Bekasi lebih baik adalah suatu kewajiban. Peran serta itu salah satunya berupa kritik dan saran.
"Komunitas kami ini konsisten bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan persampahan dengan mengkaji permasalahan sampah dan memberikan solusi perbaikan lingkungan khususnya di TPA Burangkeng," paparnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, beberapa tahun lalu kami berinisiatif menyusun kajian akademik secara mandiri agar mempermudah pihak pemerintah menelaah lebih dalam berbagai permasalahan di TPA Sampah Burangkeng.
"Kajian mandiri yang kami buat itu telah kami sampaikan langsung ke pihak Pj Bupati. Kami bersyukur pihaknya segera merespon dan turun langsung ke lokasi," tegasnya.
Alhamdulillah, lanjutnya memaparkan, berangsur-angsur kondisi TPA Burangkeng mulai diperbaiki walaupun belum semua instansi terkait ikut terlibat.
"Seharusnya SKPD juga aktif dalam melihat fenomena di masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pj Bupati, Dani Ramdan saat ini," ucapnya.
"Jangan anti kritik, sesering mungkin turun ke masyarakat karena memang tugas SKPD adalah melayani masyarakat," katanya.
Ia juga menegaskan, seharusnya setiap permasalahan masyarakat akar rumput, SKPD wajib hadir sesuai bidang dan tupoksinya masing-masing.
"Turun kebawah, dengarkan dan lakukan seperti yang dicontohkan PJ Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Peran masyarakat itu faktor penting dalam membantu pemerintah," tuturnya.
"Jika masyarakat kritis jangan malah di jauhi, tapi hadir di tengah-tengah mereka, galilah informasi dari bawah karena merekalah yang paham benar masalah dan solusi sesungguhnya," pesannya.
"Jika mereka tulus dan berdasarkan fakta, maka pihak pemerintah akan terbantu, masalah cepat terselesaikan dan masyarakat akan segera mendapatkan keadilan. Namun ingat, hal seperti itu pasti tidak akan disukai oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan secara pribadi," pungkasnya.
(Red)
