REFORMASI-ID 🇮🇩 Jakarta - Delapan Aspirasi Perawat disampaikan langsung kepada tim paslon (Capres-Cawapres 2024) oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam diskusi yang terbuka dan demokratis di Kantor Pusat Sekretariat PB IDI, Jakarta pada Selasa (9/1/2024).
Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah didampingi jajaran pengurus bersama pimpinan organisasi kesehatan lain, bertemu langsung dengan Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Presiden Anies Baswedan-Muhaimin (01), Prabowo Subianto-Gibran (02), dan Ganjar Pranowo-Mahfud (03).
Para inisiasi dialog ini tergabung dalam Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) secara bergantian menyampaikan pandangan dan usulannya masing-masing.
Dalam kesempatan penyampaian usulan, Harif Fadhillah menuntut transformasi bidang kesehatan yang lebih spesifik dengan penekanan pada preventif dan promotif sampai pada tingkat desa. Diharapkannya, presiden yang akan datang dapat membuat suatu sistem pelayanan kesehatan di desa, sampai terealisasi adanya Perawat desa dan profesi kesehatan lain. Kemudian Perawat desa itu dijadikan sebagai aparat desa.
Selanjutnya, Doktor Keperawatan ini mendukung adanya mandatory spending, salah satunya upaya perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama menurutnya kepada Perawat sebagai komoditas internasional yang mengisi pasar kerja global. “Maka saya kira, perlu juga ada alokasi bantuan dana-dana untuk kesiapan Perawat itu mengisi pasar kerja dunia,” harapnya.
Dijelaskannya, pada saat ini Perawat tersebut berusaha sendiri, bahkan ada yang menjual sebidang tanah untuk persiapannya. Sementara pemerintah dalam hal ini mengharapkan Perawat mengisi pasar kerja dunia, dan sebagai timbal baliknya kepergian mereka sebagai penambah devisa bagi negara. Jadi hal itulah belum serius diatasi.
Disampaikannya juga, bahwa dana JKN masih kurang cukup, diinginkannya perlu ditambah dan dikelola secara adil dan wajar, sekaligus berpihak adil bagi pemilik fasilitas kesehatan, nakes, dan profesi lainnya.
Harif menginginkan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraaan bagi profesi kesehatan, terutama Perawat yang masih banyak tenaga sukarela, termasuk perlu mendapatkan kepastian kesejahteraan dan hukumnya.
Pada kesempatan ini diucapkannya, keberadaan Perawat mencapai 1,2 juta orang, tersebar di seluruh provinsi, kab/kota, bahkan PPNI memiliki 6.280 komisariat, yang dapat dikoordinasikan secara komando.
Dengan adanya berbagai karakteristik, maka PPNI dikatakannya memerlukan suatu instrumen penguatan kapasitas dalam bentuk regulasi yang tinggi dan kuat, sehingga akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk itulah bagi Capres yang mengutamakan kepentingan Perawat akan diprioritaskan.
“Maka bagi kami, kalau ada Capres yang sudah ingin menyatakan: akan menghidupkan kembali UU Keperawatan, rasanya tidak ragu bagi 1,2 juta Perawat itu memilih kesana,” kata Harif Fadhillah.
Disamping itu berkaitan dengan pemahaman ketatanegaraan, diucapkannya bahwa pada negara demokrasi yang maju itu, rasanya sangat perlu sekali peran atas civil society masyarakat madani. Jadi peran dari masyarakat madani khususnya di keprofesian ini diwakili oleh organisasi profesi (OP), maka dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penentuan kebijakan itu tentunya OP harus dilibatkan, bukan dihilangkan.
Kemudian diusulkannya juga, untuk diberikan kesempatan bagi OP mempunyai sistem Self-regulation, yang bertujuan demi mewujudkan suatu kebaikan pada masyarakat, sehingga dapat mendukung dalam meningkatkan atau menghidupkan lagi kembali peran OP dalam bidang kesehatan.
Mengakhiri usulan dan harapannya kepada presiden yang terpilih, nantinya jika menunjuk seseorang menjadi Menteri Kesehatan, agar orang tersebut yang paham betul kultur profesi kesehatan di bidang pelayanan kesehatan, dan mengutamakan persatuan antar profesi kesehatan.
“Kita memerlukan suatu persatuan di dalam melayani masyarakat, sehingga terjadilah kualitas yang baik,” imbuhnya.
(IM/wartaperawat)
