Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan DPP LDII dan Ponpes Minhaajurrosyidin pada pada Selasa (13/7/2021).
REFORMASI-ID 🇮🇩 | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) genap berusia 77 tahun. DPP LDII mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), untuk memperlancar proses pembangunan nasional, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).
Di usia 77 tahun, Polri telah mewarnai perjalanan bangsa. Mereka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dari masa ke masa. Peran Polri kian kompleks seiring berkembangnya ancaman terhadap negara.
“Kriminalitas saat ini merupakan kejahatan lintas benua, yang bila dibiarkan tidak hanya mengganggu Kamtibmas, namun juga kedaulatan negara,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.
Menurut KH Chriswanto, peran kompleks Polri terlihat saat membantu berbagai pihak dalam menangani pandemi Covid-19. Bahkan, Polri juga membantu menenteramkan warga, saat ekonomi sedang lesu dengan menyalurkan bantuan sosial.
“Kami sangat terbantu oleh Polri yang menyediakan ratusan ribu dosis vaksin Covid-19. LDII juga dipercaya menyalurkan berbagai bantuan sosial dari Polri, untuk warga di sekitar pondok-pondok pesantren yang bernaung di bawah LDII,” imbuh KH Chriswanto.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersilaturahim ke Kantor DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).
Saat menjelang Idul Fitri, LDII menyalurkan 20.000 paket sembako bantuan dari Polri.
KH Chriswanto berharap pada masa-masa mendatang, Polri makin dekat dengan rakyat sekaligus memahami situasi di akar rumput. Dengan demikian, Polri bisa membuat kebijakan yang menenangkan warga, terutama dalam tahun politik dan penanganan radikalisasi. “Jajaran Polri harus terus meningkatkan profesionalitas, keterampilan, kejujuran dan ketulusan. Memahami masyarakat dengan pendekatan berprinsip humanisme, tentu lebih efektif dan murah ketimbang menggunakan pendekatan kekuasaan,” tutur KH Chriswanto.
Sebagai informasi Presiden Sukarno mengeluarkan surat Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.11/S.D pada 26 Juni 1946, yang mulai berlaku pada 1 Juli 1946. Isinya, kepolisian yang saat itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, menjadi jawatan tersendiri. Lembaga penegak hukum dan Kamtibmas itu, langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Inilah cikal-bakal Hari Ulang Tahun Bhayangkara.
Dalam tugasnya, Polri memiliki motto “Rastra Sewakotama” yang artinya “Abdi Utama bagi Nusa Bangsa”. Mereka bertugas memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, “Kami berharap Polri meningkatkan tugas pokok dan fungsinya, dan bersama berbagai komponen bangsa makin merekatkan persatuan bangsa. Polri diharapkan terus mengakselerasi diri menjadi kekuatan yang mampu menegakkan hukum, ketertiban, keamanan, kedamaian dan kebersamaan,” harap Chriswanto.
Pengawal Ideologi Negara
Senada dengan KH Chriswanto Santoso, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Singgih Tri Sulistiyono mengatakan, Polri merupakan suatu institusi yang memiliki peran utama sebagai pengawal negara, “Korps Bhayangkara itu bertindak sebagai pengawal ideologi negara sekaligus menjaga “Empat Pilar Kebangsaan”: Pancasila dan termasuk konsensus yang lain, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Singgih.
Peran kedua Polri, menurut Singgih adalah mencegah radikalisme yang mengancam negara, “Radikalisme sangat menyimpang dari dasar ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, Polri harus mencegah dan mendeteksi sedini mungkin. Polri menjadi garda terdepan sebagai upaya pencegahan paham radikalisme,” tutur Singgih yang juga Ketua DPP LDII.
HUT ke-77 Bhayangkara mengangkat tema “Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas”, menunjukkan Polri telah berkontemplasi mengenai masa lampau yang telah dialami Polri. Harapannya, pada masa depan Polri betul-betul menegakkan tindakan yang terukur dan sesuai dengan peraturan negara, “Tujuannya satu, untuk membangun Indonesia sebagai rumah bersama dari berbagai kelompok negara kita yang bermacam suku bangsa,” tuturnya.
Singgih juga berharap, dengan slogan Polri Presisi tersebut, Korps Bhayangkara dapat mengupayakan zero error, agar tidak melakukan kesalahan secara institusional maupun personal, “Agar visi Presisi menemukan maknanya,” tuturnya.
DPP LDII berharap Polri yang terlahir dari rakyat dan untuk rakyat di dalam menunaikan tugasnya, terus meningkatkan kerja sama dengan pelbagai unsur masyarakat, “Dalam hal ini, LDII sangat terbuka dan siap bekerja sama dan juga membantu tugas Polri untuk mengawal keberlangsungan NKRI sebagai rumah bersama di negara tercinta Indonesia,” pungkasnya.