REFORMASI-ID| Banten - Diawal kepemimpinannya, Agus dihadapkan tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Bank Banten yang saat itu tengah dalam pengawasan khusus OJK karena berbagai masalah, mulai dari kesulitan likuiditas, tingginya angka kredit macet, permodalan, tata kelola perusahaan, layanan berbasis teknologi informasi masih terbatas, hingga tidak ada kantor pusat yang memadai untuk efektifitas kordinasi. Senin, 19 Desember 2022.
Untuk mengurai segudang benang kusut tersebut, Agus beserta jajarannya mengusulkan Action Plan Penyehatan (APP) Bank Banten sebagai acuan yang selaras dengan 4 Grand Strategy dan 8 Quick Wins yang telah menjadi visi Agus untuk masa kepengurusannya yang telah ditetapkan sejak awal memimpin Bank Banten.
Langkah awal dari 4 Grand Strategy adalah people development dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Meluncurkan budaya perusahaan baru “TRUST”, menetapkan KPI individual yang lebih terukur serta selaras dengan corporate goals, transparan dan 360⁰ melalui aplikasi PEDIG (Performance Digital) dan terangkum dalam HCIS (Human Capital Information System).
“Untuk GCG agar karyawan memiliki integritas yang baik dilakukan sertifikasi berstandar internasional anti penyuapan/gratifikasi, mempersiapkan LHKPN mulai pelaporan tahun 2021, bukan hanya pengurus dan L1/pejabat eksekutif saja, tapi L2 juga sudah melakukan pelaporan,” papar pria yang pernah mengemban amanah sebagai Dirut Bank Kalsel itu.
Sekitar dua puluh bulan Agus memimpin Bank Banten dengan segala tantangannya, benang yang kusut mulai terurai dengan fakta data finansial yang sudah dipublikasikan, diantaranya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di Bank Banten sudah mulai
kembali.
“Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) semua produk CA/SA/TD sebesar 30,8 persen year on year (yoy) September 2022 dibandingkan pertumbuhan DPK di perbankan sekitar 6,77 persen yoy,” ungkap Agus. Pertumbuhan DPK yang merata di semua produk tabungan, giro, dan deposito, sambungnya, memberikan kontribusi menekan cost of fund (COF) menjadi 4,2 persen perbaikan sekitar 16 persen secara yoy.
Rasio kecukupan likuiditas sudah aman
terbukti dengannya posisi September 2022 alat likuid/DPK (AL/ DPK) 20,26 persen, alat
likuid atau noncore deposit (AL/NCD) 110,12 persen, dan loan to deposit ratio (LDR) 75,03
persen. Sementara, kecukupan modal per September 2022 sebesar 39 persen. “Hal ini diantaranya karena keberhasilan penawaran umum terbatas VII (PUT VII) Oktober 2021 mendapatkan modal dari publik sebesar Rp618 miliar,” jelas Agus.
Lalu, pertumbuhan kredit pada September 2022 sebesar 33 persen yoy menjadi Rp3,1 triliun dibanding sebelumnya Rp2,3 triliun. “Ini di atas rerata industri sebesar 11 persen,” imbuhnya.
Rasio untuk mengukur perbandingan antara biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO) pada posisi September 2022 juga terjadi perbaikan drastis sebesar 53 persen yoy dari 180 persen pada September 2021 menjadi 127 persen pada September 2022. “Efisiensi biaya, menekan COF (Cost of fund), penutupan 6 kantor cabang yang merugi,
serta meningkatkan pendapatan bunga dan non bunga menjadi trigger perbaikan,” ia
menerangkan.
Pendapatan bunga pun tumbuh signifikan sebesar 60 persen yoy dibandingkan September 2021 sebesar Rp. 209,8 miliar menjadi Rp336,5 miliar. Pendapatan fee base income dan pendapatan operasional lainnya meningkat 165 persen yoy dari Rp. 23,9 miliar menjadi Rp. 63,5 miliar.
Kinerja penanganan kredit bermasalah (NPL) secara yoy di september 2022 juga
menunjukkan hasil yang on the right track, mengalami tren menurun. NPL net menjadi 2,5 persen dari posisi yang sama tahun lalu sebesar 4,5 persen. Sedangkan, NPL gross dari 18,24 persen menjadi 10,28 persen.
Meski masih menanggung biaya yang ditangguhkan dari periode kepengurusan sebelumnya, secara bottom line berhasil menekan kerugian perseroan sebesar 13,69 persen, yakni Rp126 miliar lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang menderita kerugian Rp146 miliar. “Beban biaya yang ditangguhkan yang harus dibukukan tahun 2022 sekitar Rp130 miliar.
Harapannya, pondasi yang sudah ditanamkan telah siap membawa kemajuan Bank Banten ke depan, ibarat pesawat terbang maka sepeninggalannya sudah berada di landasan pacu selanjutnya tinggal take off terbang,” harap Agus.
Kepercayaan publik terhadap Bank Banten pun sudah mulai kembali bahkan terus meningkat, hal ini dibuktikan dari laporan keuangan Bank Banten yang mencatatkan indeks CAR ratio atau kecukupan modal berada di posisi 39 persen jauh diatas rata-rata industri perbankan sebesar 25 persen, Bank Banten yang sebelum kedatangan Agus mengalami kesulitan permodalan, kini malah mampu berekspansi dua kali lipat dari sebelumnya.
Terkait masalah kredit macet di Bank Banten, Agus mengungkapkan, terjadi saat masa transisi Bank Pundi ke Bank Banten. Menurutnya, penyelesaian kredit bermasalah perlu langkah hukum dengan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) ke penegak hukum agar para debitur membayar kredit. “Kredit-kredit bermasalah yang kami SKK ke Kejati Banten ini merupakan kredit-kredit masa transisi dari Bank Pundi kemudian menjadi Bank Banten,” kata Agus.
Agus memulai proses penyelesaian kredit bermasalah di Bank Banten tak lama setelah
dikukuhkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim tanggal 5 Mei 2021, yaitu dimulai pada 17 Mei 2021. “Saya membahas rencana tersebut dengan Kajati Banten Pak Asep Nana Mulyana. Dari pembahasan itu, Bank Banten kemudian melakukan penandatanganan Notakesepahaman Bersama dengan Kajati Banten Pak Reda Manthovani pada 28 Agustus 2021 pada saat itu Plt Sekda Banten Pak Muhtarom selaku kordinator pengeloaan keuangan daerah.
Pada 31 Maret 2022, upaya kerja sama Bank Banten dan Kejati dibahas kembali dengan Kajati Banten Pak Leonardus Eben Ezer Simanjuntak dan Pak Al Muktabar yang
kembali menjabat Sekda Banten bahkan pada Mei 2022 beliau menjadi Pj Gubernur Banten menggantikan Wahidin Halim,” paparnya.
Gebrakan yang dilakukan Agus tersebut pun
berbuah manis, hanya dalam waktu 2 bulan setelah SKK diberikan kepada Kejati Banten,
kolaborasi itu memberikan dampak yang signifikan dengan total pengembalian sebesar Rp. 34,5 miliar. Pada November 2022, Bank Banten diganjar penghargaan Most Promising Regional Bank oleh team riset CNBC.
Masalah kredit macet, imbuh Agus, perlu dilakukan langkah-langkah nyata terutama dalam perbaikan tata kelola dalam proses analisa kredit yang harus didukung oleh team yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan analisa kredit. Untuk menghindari masalah kredit, ia pun telah menerapkan four eyes principle atau keputusan pembiayaan melibatkan sinergi antara unit bisnis dan unit risk management yang harus mempertemukan akselarasi pertumbuhan bisnis yang sudah dimitigasi resikonya yang mungkin timbul.
“Penyelesaian kredit macet itu juga salah satu upaya agar bank ini kembali dipercaya
masyarakat,” ujarnya. Sayangnya, kebersamaan Agus dengan Bank Banten harus berakhir pada 2 Desember 2022 melalui RUPSLB Bank Banten. Pada RUPSLB tersebut dari empat agenda, ada satu agenda yang tidak kuorum dan tiga agenda yang kuorum.
Tiga agenda yang kuorum tersebut PSPT (Pemegang Saham Pengendali Terakhir) Pj Gubernur Banten dalam hal ini Al Muktabar melalui PT.Banten Global Development (BGD) telah memutuskan sebagai berikut:
1. Penambahan modal inti melalui Right Issue atau PUT VIII tidak disetujui,
2. Menyetujui Kelompok Usaha Bank,
3. Memberhentikan dengan hormat semua pengurus hasil RUPSLB 10 Maret 2021 yang dikukuhkan oleh Gubernur Wahidin Halim pada tanggal 5 Mei 2021. (Dengan menyisakan satu komisaris dan satu Direktur hingga pengurus baru telah mendapatkan persetujuan OJK dalam fit and proper).
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang membersamai saya untuk membangun
kepercayaan publik kepada Bank Banten. Semoga apa yang sudah berhasil diperjuangkan untuk kebangkitan Bank Banten dapat dipertahankan dan jika ada yang masih belum berhasil, harus terus diperjuangkan. Insya Allah, saya sebagai alumni Banteneres akan terus mendukung kejayaan Bank Banten,” pungkas peraih penghargaan Best Leadership and Professional 2020 pada kategori Inspiring, Creative and Innovative pada acara Gala Award Ceremony ini(*)
