Header Ads Widget

Hosting Unlimited Indonesia

Update

8/recent/ticker-posts

Mewakili SMSI, ML Luis Lengkong Hadiri Kajian Hukum Gelaran Dewan Pers



REFORMASI-ID | Jakarta - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang diwakili oleh Sekretaris SMSI DKI Jakarta, ML Luis Lengkong hadir secara langsung dalam acara seminar dan diskusi terbuka yang digelar oleh Dewan Pers, Kamis (11/08/2022) di Hotel Mercure Sabang Jalan Agus Salim, Jakarta.

Selain dihadiri secara langsung oleh sejumlah undangan yang merupakan Konstituen Dewan Pers (dengan penerapan protokol kesehatan), disediakan juga link secara terbuka melalui aplikasi zoom. Diketahui, para peserta yang ada merupakan Organisasi Perusahaan Pers, Organisasi Wartawan/Pers dan juga Pimpinan media massa.

Diskusi tersebut, dilaksanakan dengan maksud untuk membahas kajian hukum atas pedoman pemberitaan di media sosial.

Acara bertujuan mengkaji status hukum media sosial dalam kaitan karya jurnalistik, merumuskan kriteria media sosial sebagai bagian karya jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan membuat pedoman media sosial dalam kaitan media konvergensi/multiplatform sebagai perlindungan hukum ketika terjadi sengketa karya jurnalistik.

Acara dibuka oleh Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, sekaligus juga menjadi narasumber dalam materi Identifikasi Jurnalisme dalam Multiplatform. 

Hadir pula sebagai narasumber, Eko Septiaji Nugraha selaku Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), dengan membawa materi bertema Hoax Dalam Jurnalisme Multiplatform.

Selanjutnya, disambung oleh Yosi Mokalu Ketua Siberkreasi yang membawakan materi tentang Pandangan Masyarakat, terkait Pemberitaan Hoax di Media Sosial.

Diketahui, sasaran dari pelaksaan kegiatan ini yakni Pertama, adanya pedoman media sosial dalam kaitan karya jurnalistik. Kedua, meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan mengenai media kovergensi/ multiplatform untuk taat terhadap kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Ketiga, terwujud perusahan pers dan wartawan profesional pedoman yang mengatur jelas kriteria media sosial.

(***)