REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap terkait penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Senin, 28 Februari 2022.
Kepada Media, melalui Deputi V Kepala Staff Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani, memastikan sikap Presiden Jokowi akan tetap taat pada konstitusi dan UUD 1945 yang berlaku.
"Siapa pun silakan saja berpendapat. Namun, Presiden masih tetap sama sikapnya dalam memandang jabatan 3 periode maupun penundaan Pemilu. Presiden selalu mengacu pada konstitusi dan UU yang berlaku," ujar Jaleswari kepada media. Minggu (27/02).
Penundaan Pemilu satu atau dua tahun kedepan. Sebelumnya diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dirinya (Cak Imin-red) menilai bahwa banyak orang yang setuju akan usulan penundaan Pemilu tersebut.
Pernyataan tersebut mengacu pada Big data perbincangan yang ada di media sosial. Masih menurut Cak Imin, dari 100 subjek akun media sosial, 60% mendukung Pemilu 2024 ditunda dan 40% menolak.
Cak Imin menegaskan, bahwa penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut adalah inisiatif dirinya.
"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh Pemilu," ujarnya.
Tapi, lanjut Cak Imin mengatakan, semua itu tergantung Presiden dan para pemimpin partai-partai.
Cak Imin juga tidak permasalahkan jika banyak penolakan dari usulannya itu. "Biasa namanya juga usulan," katanya.
Selain PKB, banyak Parpol-parpol yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, mengatakan, PAN setuju bahwa penundaan Pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur.
Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Umum Parti Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto yang mendukung penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini kepada para pemimpin Parpol yang lain, dan bagi kami, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena itu, kami akan menerima aspirasi rakyat dan akan kami salurkan," ucapnya.
(Red)
