REFORMASI-ID | Jakarta - Mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selasa, 11/1/2022.
Kedatangan Erick Thohir bukan untuk melaksanakan kunjungan kerja, melainkan bertujuan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi PT. Garuda Indonesia terkait pembelian pesawat ATR 72-600.
Dalam sambutannya, Erick Thohir menyampaikan bahwa konteks hari ini adalah Garuda Indonesia yang sedang dalam tahap restrukturisasi, tetapi yang sudah kita ketahui data-data valid dimana proses pengadaan pesawat dan leasingnya ada indikasi korupsi dengan merk yang berbeda-beda.
"Hari ini yang disampaikan Jaksa Agung mengenai pesawat ATR 72-600, dan oleh karenanya Kementerian BUMN menyerahkan bukti berupa audit investigasi dan melengkapi data-data yang diperlukan, sehingga pernyataan yang disampaikan bukanlah tuduhan," kata Erick
"Mengenai dugaan kerugian keuangan negara, nantinya akan disampaikan oleh Kejaksaan setelah angka-angkanya terkonfirmasi," lanjutnya.
Terkait dengan hambatan lessor, Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN sudah memetakan lessor yang memiliki indikasi korupsi maupun lessor yang disewa namun harga kemahalan yang bertujuan agar permasalahan Garuda Indonesia selesai secara menyeluruh.
"Ini bukan sekedar penangkapan atau menghukum oknum yang ada, tapi perbaikan administrasi secara menyeluruh di Kementerian BUMN sesuai dengan program yang kita dorong Transformasi Bersih-Bersih BUMN," terangnya.
Oleh karena itu Erick Thohir mengucapkan terima kasih karena selama ini tidak hanya Asabri dan Jiwasraya saja, tetapi juga saat ini Garuda Indonesia ATR 72-600 yang sedang diselidiki.
Karena itu mengapa banyak bergulir program-progam pembersihan ada di BUMN yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, seperti Jiwasraya dan Asabri,” ujarnya.
Dia menyebut sinkronisasi yang sejak awal dilakukan dirasakan manfaatnya, sebab tidak mungkin transformasi BUMN tak didukung oleh Kejaksaan Agung apalagi dengan konsep dari Program Bersih-Bersih BUMN.
“Kita sinkronisasi data dan ini diharapkan tidak hanya untuk kasus Garuda tapi banyak kasus-kasus lain di BUMN untuk didorong ke Kejaksaan karena ini adalah program menyeluruh yang dilakukan Kejaksaan bekerja sama dengan BUMN baik berupa pendampingan maupun penegakan hukum," kata dia.
"Saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan dan ini memang tujuan utama kita untuk menyehatkan BUMN,” tegasnya.
Mengenai pengembangan kasus, Jaksa Agung menyampaikan bahwa hal tersebut pasti ada dan tidak akan berhenti disini sebab Jaksa Agung memastikan akan mengembangkan kasus sampai Garuda Indonesia bersih.
