Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerima pelapor Abdul Haris Muslim pejabat Wakil Ketua DPC Kabupaten Dompu. "Tindakan asusila, pembohongan publik terkait dengan sewa kantor fiktif serta temuan lainnya yang mencederai nama baik PPP wajib diselesaikan apalagi kita partai Islam," kata Abdul Haris di depan para jurnalis
Kepada Forum Wartawan Jakarta (FWJ) yang membawahi banyak media itu Abdul Haris Muslim juga menyatakan tak ada konflik pribadi. "Secara partai ada hal yang sisi etika partaii dan etika masyarakat tidak patut dilakukan oleh pejabat inisial MS.
Tindakan cepatnya lanjut Abdul Haris, menunjukkan dirinya memiliki tanggung jawab moral . "Atas nama partai saya mohon cepat diselesaikan karena kasus ini sudah hampir enam bulan bergulir," tandas Abdul Haris Muslim dengan nada tegas.
Rasa kepercayaanya atas partai menurun atau hilang di ranah masyarakat Kabupaten Dompu akibat perbuatan tidak terpuji. Menurut Abdul Haris ada kekhawatiran besar yang bisa terjadi. "Posisi PPP adalah nomor dua peraihan suara, maka Kami berharap kasus DPC PPP Kabupaten Dompu cepat diselesaikan," ungkapan Abdul Haris. Bahkan segala upaya perbaikan terhadap marwah PPP terus dilakukan oleh Abdul Haris, bahkan menerobos jarak yang relatif jauh.
"Resiko jarak dari Kabupaten Dompu hingga Jakarta saya terobos bahkan resiko COVID yang jelas mengancam nyawa saya singkirkan demi tanggung jawab moral pada PPP dan masyarakat Kabupaten Dompu," ungkap Abdul Haris yang menjabat Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pernyataan kuasa hukum DPP PPP M. Zainul Arifin sangat berharap diseleskan internal partai. "Semuanya adalah keluarga dari PPP dan sangat bijaksana jika solusi yang dilakukan juga menyangkut internal partai PPP itu sendiri," kata Zainul Arifin
Terkait jalannya sidang MKP, menurut Zainul Arifin berjalan prosedural. "Permasalahan tersebut dipelajari kedua pihak bukan hanya katanya katanya, tetapi harus fakta yang valid," tandasnya.
Step by step telah dijalankan hingga hampir enam bulan kasus DPC PPP itu berjalan. Sejak bulan Oktober pula MKP menangani permasalahan yang pelik menimpa DPC PPP.
Harapan MKP melalui DPP PPP , tinggal memerlukan dua kali pertemuan waktu untuk memutuskan permasalahan DPC PPP Kabupaten Dompu, NTB. (Haris)
