Presiden Prabowo Perketat Disiplin Fiskal, Efisiensi Pengadaan Ditargetkan Hemat Rp360 Triliun

Presiden Prabowo Perketat Disiplin Fiskal, Efisiensi Pengadaan Ditargetkan Hemat Rp360 Triliun

AGUS WIEBOWO      

REFORMASI-ID | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal tidak hanya berhenti pada saat anggaran negara disahkan, tetapi harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah berkomitmen memperkuat efisiensi belanja negara melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, salah satu persoalan yang selama ini menyebabkan belanja pemerintah kurang efisien adalah pola pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Barang dengan spesifikasi yang sama dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda-beda sehingga daya tawar pemerintah sebagai satu kesatuan menjadi lemah.

“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.

Pemerintah, kata Presiden Prabowo, akan mendorong konsolidasi pengadaan dengan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan terbaik. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.

“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun, dan ini adalah di tangan kita,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian memberikan contoh konkret melalui pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah pembelian dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah dapat memperoleh harga sekitar Rp26 juta per unit, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Presiden Prabowo pun meminta dukungan DPR RI terhadap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi dan efisien.

“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ucap Presiden.

Dalam skema baru tersebut, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi barang distandardisasi, serta volume pengadaan disatukan. Seluruh proses juga akan dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.

Presiden Prabowo menilai penghematan belanja pemerintah pada akhirnya akan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program yang langsung dirasakan masyarakat. Dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, membangun dan memperkuat rumah sakit, hingga menyediakan alat-alat kesehatan.

“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas, sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa renovasi. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik,” tutur Presiden.

(BPMI Setpres)

Ketua Senkom Mitra Polri Sulut Buka Resmi Muskot IV Senkom Kotamobagu

Ketua Senkom Mitra Polri Sulut Buka Resmi Muskot IV Senkom Kotamobagu

Yazitd Maulana Hidayah (YMH)      

 

REFORMASI-ID| KOTAMOBAGU, 7 Agustus 2026 — Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Sulawesi Utara, Muhammad Amin Muslim, S.Kom, secara resmi membuka Musyawarah Kota (Muskot) IV Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu, Jumat (7/8). Forum lima tahunan organisasi tersebut mengusung tema "Penguatan Sinergitas Senkom Mitra Polri dalam Mendukung Harkamtibmas dan Kepedulian Sosial Menuju Kota Kotamobagu yang Sejahtera dan Berdaya Saing."

Pembukaan Muskot dihadiri Dewan Pembina Senkom Mitra Polri Sulawesi Utara KH Sudirman Sulaiman, jajaran pengurus provinsi, pengurus kota dan kecamatan, serta para anggota dan tamu undangan.

Ketua Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu, Ahmad Guril Sulaiman, mengatakan Musyawarah Kota merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kota yang menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyusun arah kebijakan organisasi, sekaligus memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.

"Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah musyawarah yang demokratis, penuh rasa kekeluargaan, serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun golongan," kata Ahmad Guril Sulaiman dalam sambutannya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Muskot IV, khususnya pengurus provinsi, panitia pelaksana, serta seluruh peserta yang hadir. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kebersamaan dan komitmen seluruh anggota dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan.

"Kami berharap Musyawarah Kota ini menghasilkan keputusan-keputusan terbaik serta melahirkan kepengurusan yang amanah, profesional, solid, dan mampu membawa Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu semakin maju serta semakin bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Sulawesi Utara, Muhammad Amin Muslim, S. kom, mengapresiasi kinerja kepengurusan Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu selama lima tahun terakhir. Menurutnya, organisasi tersebut telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), kegiatan sosial, serta penanggulangan bencana melalui kolaborasi bersama Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia menegaskan kepengurusan yang akan terpilih harus mampu mempertahankan program-program yang telah berjalan baik sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Apa yang sudah baik agar dilanjutkan dan terus ditingkatkan. Perkuat kolaborasi dengan Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh elemen masyarakat sehingga Senkom semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Muhammad Amin Musl.

Menurutnya, Senkom Mitra Polri kini menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan ribu orang dan telah tersebar di hampir seluruh provinsi. Besarnya organisasi tersebut, katanya, harus diiringi dengan profesionalisme, disiplin, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Menutup sambutannya, Muhammad Amin Muslim mengajak seluruh peserta menjadikan Muskot IV sebagai forum yang menghasilkan gagasan dan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia secara resmi membuka Musyawarah Kota IV Senkom Mitra Polri Kota Kotamobagu Tahun 2026.

Muskot IV diharapkan menjadi tonggak penguatan organisasi dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Kota Kotamobagu yang sejahtera dan berdaya saing.

Proyektor Aset Pemkot Bitung Senilai Rp332 Juta Diduga Dicuri, Polisi Tangkap Seorang Terduga Pelaku

Proyektor Aset Pemkot Bitung Senilai Rp332 Juta Diduga Dicuri, Polisi Tangkap Seorang Terduga Pelaku

Yazitd Maulana Hidayah (YMH)      

REFORMASI-ID | BITUNG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bitung melalui Unit Jatanras mengungkap dugaan kasus pencurian aset milik Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JB yang diduga terlibat dalam pencurian satu unit LCD proyektor beserta layar proyektor milik pemerintah daerah.

Terduga pelaku diamankan di kawasan pusat Kota Bitung pada Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 17.30 Wita. Penangkapan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan polisi Nomor: LP/B/VII/2026/SPKT/POLRES BITUNG/POLDA SULUT tertanggal 28 Juli 2026.

Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Ahmad Anugra Ari Pratama mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, barang yang diduga dicuri merupakan satu unit LCD proyektor merek Epson warna putih beserta layar proyektor yang merupakan aset Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung. Peralatan tersebut sebelumnya digunakan dalam kegiatan nonton bareng di kawasan Taman Patung Dotulong.

Hasil penyidikan sementara menyebutkan, dugaan pencurian terjadi pada 12 Juli 2026. Terduga pelaku diduga mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang menguasainya. Setelah itu, proyektor dibawa ke rumah pelaku sebelum diserahkan kepada orang lain sebagai barang jaminan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena diduga terlilit utang.

Akibat kejadian tersebut, Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Koperasi dan UMKM diperkirakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp332.850.000.

Dalam perkara ini, penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa satu unit LCD proyektor merek Epson beserta layar proyektor. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, melengkapi administrasi penyidikan, melakukan gelar perkara, serta menyusun berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya.

Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Ahmad Anugra Ari Pratama menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Bitung dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami bergerak cepat menindaklanjuti laporan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku. Saat ini yang bersangkutan telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Bitung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ahmad.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian.

Polres Bitung menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana guna menciptakan rasa aman serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya tetap kondusif.

Pencurian Berulang di SD GMIM Bukit Kasih, Orang Tua Desak Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Siswa

Pencurian Berulang di SD GMIM Bukit Kasih, Orang Tua Desak Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Siswa

Yazitd Maulana Hidayah (YMH)      

REFORMASI-ID | BITUNG – Rentetan dugaan kehilangan barang di SD GMIM Bukit Kasih memicu sorotan terhadap sistem pengawasan sekolah dan pola pembinaan peserta didik. Bagi sebagian orang tua, peristiwa yang berulang itu bukan lagi sekadar kenakalan anak, melainkan alarm bagi dunia pendidikan dan keluarga.

Kasus terbaru menimpa seorang siswa yang kehilangan tas bermerek setelah tertinggal di ruang kelas. Orang tua korban mengaku telah melapor kepada kepala sekolah. Guru yang menangani persoalan itu menyatakan tas sempat berada di sekolah, namun kemudian dilaporkan hilang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tas tersebut diduga dibawa pulang oleh siswa lain. Meski sempat ada janji untuk mengganti kerugian, hingga kini belum terealisasi.

Menurut orang tua korban, peristiwa itu bukan yang pertama. Sebelumnya, seorang guru dilaporkan kehilangan uang Rp3 juta dan hanya menerima penggantian Rp1 juta setelah dimediasi. Selain itu, pernah pula terjadi kehilangan telepon genggam dan barang lainnya di lingkungan sekolah.

Orang tua korban mempertanyakan ketegasan pihak sekolah dalam menegakkan tata tertib. Mereka menilai sekolah memiliki kewajiban menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus membina karakter peserta didik. Tata tertib sekolah pada umumnya juga mewajibkan siswa menjaga kejujuran, menghormati hak milik orang lain, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

"Kami meminta pihak sekolah dan yayasan mengevaluasi siswa yang terbukti berulang kali melakukan pelanggaran berat. Jangan sampai perilaku seperti ini memengaruhi siswa lain," ujar salah seorang orang tua korban.

Mereka juga menilai pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi berawal dari keluarga. Lemahnya pengawasan dan pembinaan orang tua dinilai dapat berdampak pada perilaku anak di lingkungan pendidikan.

Orang tua berharap yayasan tidak memandang persoalan ini sebagai kasus biasa. Mereka meminta evaluasi terhadap sistem pengawasan sekolah, penegakan tata tertib secara konsisten, serta pembinaan yang tegas agar sekolah tetap menjadi tempat yang aman untuk belajar dan membentuk karakter peserta didik.

Hingga berita ini disusun, pihak SD GMIM Bukit Kasih belum memberikan keterangan resmi terkait rangkaian dugaan kehilangan tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab untuk memperoleh penjelasan dari pihak sekolah dan yayasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jaga Jakarta On The Spot: Bhabinkamtibmas Polsek Bekasi Selatana Bangun Kepercayaan Warga Wujudkan Keamanan di Tengah Masyarakat

Jaga Jakarta On The Spot: Bhabinkamtibmas Polsek Bekasi Selatana Bangun Kepercayaan Warga Wujudkan Keamanan di Tengah Masyarakat

AGUS WIEBOWO      

 REFORMASI - ID | KOTA BEKASI – Sebagai upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat, Bhabinkamtibmas Jakamulya Polsek Bekasi Selatan, Bripka Sudirman, melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta On The Spot sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Jalan Melon RT 003 RW 010, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (27/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah antara kepolisian dan warga. Selain mendengarkan berbagai aspirasi, saran, serta informasi yang berkembang di lingkungan, Bripka Sudirman juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas mengenai pencegahan tawuran, kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Warga juga diajak untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan dengan mengaktifkan semangat gotong royong, memperkuat komunikasi antarwarga, serta segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan kepada Bhabinkamtibmas maupun melalui layanan Kepolisian 110.

Bripka Sudirman mengatakan bahwa Program Jaga Jakarta On The Spot merupakan sarana untuk mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.

"Melalui Program Jaga Jakarta On The Spot, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan setiap aspirasi, sekaligus membangun kepercayaan dan kebersamaan dalam menjaga lingkungan. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat," ujar Bripka Sudirman.

Melalui kegiatan tersebut, terjalin komunikasi yang semakin harmonis antara Polri dan masyarakat. Berbagai aspirasi warga berhasil dihimpun sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan kepolisian. Dukungan masyarakat terhadap upaya menjaga keamanan lingkungan juga semakin kuat, sehingga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bekasi Selatan tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Polsek Bekasi Selatan dalam menghadirkan pelayanan yang humanis melalui pendekatan dialogis, sejalan dengan semangat Program Jaga Jakarta On The Spot.

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana: Perjuangan PJS Baru Dimulai, Mari Wujudkan Organisasi Pers yang Bermartabat

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana: Perjuangan PJS Baru Dimulai, Mari Wujudkan Organisasi Pers yang Bermartabat

AGUS WIEBOWO      

REFORMASI-ID | JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Mahmud Marhaba bersama Sekretaris Jenderal DPP PJS Rikky Fermana, dan Bendahara Umum Sofyan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga besar PJS di Indonesia atas dukungan, dedikasi, serta kebersamaan yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS.

Hal tersebut disampaikan Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana dalam rilis resmi yang dikirimkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS se-Indonesia pada Senin (27/7/2026).

Dalam pernyataannya, keduanya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan Munas III PJS yang berlangsung lancar, demokratis, dan penuh semangat persaudaraan. Menurut mereka, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus dan anggota PJS dari Sabang hingga Merauke.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Ketua DPD, DPC, pengurus, dan anggota PJS yang telah hadir, memberikan dukungan, serta berpartisipasi aktif sehingga seluruh rangkaian Munas III dapat berjalan dengan baik dan sukses," tulis Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana.

Mereka juga menyampaikan bahwa amanah yang kembali diberikan untuk memimpin DPP PJS merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian demi kemajuan organisasi.

Selain suksesnya pelaksanaan Munas, Mahmud dan Rikky menegaskan bahwa PJS juga berhasil mencatat sejarah penting dengan resmi menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon Konstituen Dewan Pers.

Menurut mereka, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran organisasi di berbagai daerah yang selama ini telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan kelembagaan.

"Ini bukan hanya keberhasilan pengurus pusat, tetapi prestasi seluruh keluarga besar PJS. Kita patut bersyukur karena cita-cita besar organisasi mulai terwujud melalui kebersamaan dan semangat gotong royong," ungkapnya.

Namun demikian, keduanya mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Tahapan berikutnya adalah mempersiapkan organisasi menghadapi proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dari Dewan Pers.

Karena itu, seluruh DPD dan DPC diminta segera memperkuat administrasi organisasi, melengkapi legalitas, memastikan keberadaan sekretariat yang aktif, serta membangun kepengurusan yang solid dan profesional.

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana juga mengajak seluruh keluarga besar PJS untuk terus menjaga kekompakan, mempererat komunikasi, dan memperkuat persatuan sebagai modal utama mewujudkan PJS menjadi organisasi profesi wartawan siber yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, serta diakui sebagai konstituen Dewan Pers.

"Mari kita lanjutkan sejarah yang telah kita mulai ini dengan kerja nyata, semangat baru, dan keyakinan bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar PJS. Bersama, kita songsong masa depan organisasi yang lebih baik demi kemajuan pers Indonesia," tutup mereka. (DPP PJS)